Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu

Saya Senantiasa Mengutamakan Kesehatan Penderita

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

“Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu” HARI KESEHATAN NASIONAL KE-49, 12 NOPEMBER 2013

:

insert o. 11 U RI N

U

g tentanksi Elektronik

Informasi

Rehabilitasi Otot Panggul untuk Seksual Pria / 05 Oktober 2013 Vol.17 No. 4

Bahaya di Balik Mie Instan / 30

008

2 Tahun

a

dan Trans

Manfaat Wudhu dan Shalat untuk Kesehatan / 08 ISSN : 14106450

Halal Bihalal antara Jajaran Direksi dengan karyawan RSUD Dr. Soetomo dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1434 H pada Selasa 13 Agustus 2013.

Pemberian beasiswa kepada siswa siswi yang berprestasi putra-putri karyawan golongan I dan BLUD (SD 2 siswa dan SMP 1 siswa) pada upacara 17 Agustus 2013 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI oleh Ibu Rini Dodo Anondo sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Soetomo didampingi Direktur RSUD Dr. Soetomo.

Penyerahan bayi kembar siam an. Nanda Aulia Izzatun Nisa berasal dari Situbondo pada kamis tanggal 12 September 2013, tampak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, Drs. Abu Bakar Abdi, menyerahkan bayi kepada Ibu Hartatik, orangtua kandung bayi, dengan disaksikan oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo, Staf Ahli Bupati Kab. Situbondo, Ir. Indar Suswanto, dan Ka. Tim Kembar Siam, Agus Harianto, dr., Sp.A(K) (belakang).

daftar isi oktober 2013 Vol. 17 No. 4

“Indonesia Cinta Sehat dan JKN yang Bermutu” (Tema HKN ke 49, 12 Nopember 2013)

05

ARTIKEL KESEHATAN 1. Rehabilitasi Otot Dasar Panggul dalam Fungsi Seksual Pria 2. Kaji di Tangan Mone 3. Manfaat Wudhu dan Sholat dari Segi Kesehatan Modern

12

BERITA BAGIAN

1. Instalasi Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo 2. Laporan Kegiatan Bakti Sosial Pemeriksaan Deteksi Pendengaran

16

berita foto

1. 2.

10

RUANG WANITA

BERITA UTAMA

02

Seputar Soetomo Seputar kegiatan dalam rangka memperingari Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo

34 35

• •

Smootie Papel Banana Grilled Saus Madu

RUANG UNIK & LUCU

36

kuis mimbar

COVER : Penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo peresmian Poli Pre-Eklampsia & HPP Instalasi Rawat Jalan, Unit Transfusi Darah (UTDRS), dan Ruang Kemoterapi Sukardja Irna Bedah RSUD Dr. Soetomo pada puncak acara peringatan Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 75 (29 Oktober 1938-2013) hari Jum’at tanggal 1 Nopember 2013 didamping dari kiri Dekan FK. Unair, Sekretaris Daerah Propinsi Jatim dan Direktur RSUD Dr. Soetomo.

Dari Redaksi ‘Indonesia Cinta Sehat, Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu’, merupakan tema dan subtema Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49, 12 Nopember 2013. Tema dan subtema ini juga kami gunakan sebagai tema Majalah Mimbar RSUD Dr. Soetomo agar kami semua tahu dan memahami Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2014 yang akan datang. Kita semua harus siap menerima perubahan dan dampak yang terjadi, yang mana semua itu menuju kebaikan rakyat Indonesia. Ini semua dijabarkan di Berita Utama. Juga 29 Oktober 2013 merupakan Hari Jadi RSUD Dr. Soetomo ke-75 dengan tema “Dengan Semangat HUT RSUD Dr. Soetomo ke-75, Kita Sukseskan Akreditasi Rumah Sakit”. Kita harus kompak dan bertekad untuk lulus akreditasi RS yang berlaku di seluruh Indonesia sesuai standar Internasional. Baca juga Artikel Kesehatan, Sekilas Info terutama Bahaya Kesehatan Mie Instan yang disukai balita sampai usia lanjut. Juga berita foto Seputar Soetomo dan seputar kegiatan Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo, Ruang Wanita dan Ruang Unik & Lucu. Selamat membaca dan menikmati majalah Mimbar serta mengisi Sudoku obat anti pikun dan Tebak Siapa Dia agar kita saling mengenal karyawan RSUD Dr. Soetomo yang jumlahnya 4.000 lebih.

Susunan Redaksi Pelindung : Dodo Anondo, dr, MPh - Direktur RSUDD Dr. Soetomo

SEKILAS INFO

Penasehat : Drs. Pungky Hendriastjarjo, MAk - Wakil Direktur Umum dan Keuangan • Dr. Kohar Hari Santoso, dr., SpAn, KIC, KAP - Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan • Dra. Sri Widayati, Apt, SpFRS - Wakil Direktur Penunjang Medik • Bangun Trapsila Purwaka, dr., SpOG(K) - Wakil Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian. Pimpinan Redaksi : Sunarso Suyoso, dr., Sp.KK(K) - Kepala Instalasi PKRS & Humas Wakil Redaksi : Didi Aryono Budiyono, dr., Sp.KJ(K) - Wakil Kepala Instalasi PKRS & Humas Dewan Redaksi : Roestiniadi Djoko Soemantri, dr., Sp.THT (K) • Pranawa, dr., Sp.PD.KGH,

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Manfaat besar Vitamin pada cahaya matahari untuk Kesehatan Psychiatryc Ambulance and Home Care Simulasi Internasional Tanggap Darurat Bencana Bahaya Kesehatan yang mengintai di balik nikmatnya Mie Instan Manajemen Perubahan

Agus Hariyanto, dr., SpA (K), Syaiful Islam, dr., Sp.S, Dr. Esti Handayani, dra. Apt.MARS Redaksi Pelaksana : Moegiono M. Oetomo, dr., Sp.M • Rahayu Warni Kusasih, SKM • Rama Krishna, SKM • Tutik Murniati, SE. • Ruri Mustikarani, S.Sos • Yasta Dwi Amanda, SKM Tata Usaha : Widyowati, Zainal Mutakin, S.Sos, Susana Shinta A. Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6 - 8 Surabaya • Telp. 5501086, 5501088, 5501123 • eMail: [email protected] • Website: www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id • Foto-foto : ZM

Redaksi menerima sumbangan foto atau karangan, berupa tulisan ilmiah, pengalaman kerja, ide cerita, anekdot, suka duka dan lain-lain yang menyangkut kesehatan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah, tanpa mengubah isi. oktober 2013 mimbar 1

berita utama “Menuju Indonesia Sehat Dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu” HARI KESEHATAN NASIONAL KE-49, 12 NOPEMBER 2013

C

apaian kualitas pelayanan kesehatan sangat bergantung dari cara berpikir atau mindset para pemangku kepentingan dalam memandangnya. Cara berpikir tersebut harus dibangun dengan baik dalam suatu paradigma pelayanan kesehatan. Paradigma tersebut antara lain : • Sehat bukan berarti tidak sakit, dan sakit tidak berarti tidak sehat • Pelayanan kesehatan tidak hanya penyembuhan dan pemulihan, tetapi mencakup preventif dan promotif • Pelayanan kesehatan bukan hanya Rumah Sakit dan Poliklinik • Tujuan pelayanan kesehatan utamanya peningkatan kesehatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) • Tenaga pelayanan kesehatan utamanya: untuk kesehatan masyarakat • Sasaran utama pelayanan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat. Dari pergeseran paradigma pelayanan kesehatan ini maka program kebijakan kesehatan harus diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia (Health Programs for Human Development). Oleh sebab itu sesuai pesan Menteri Kesehatan RI seluruh ukuran indikator kesehatan harus dilihat dari perspektif “Paradigma Sehat”. "Sehat memang bukan segalanya, tetapi apabila tidak sehat, maka segalanya tidak ada artinya." Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Hal ini karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai keadaan sehat. Sehat banyak ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Namun sehat juga banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, kebodohan, pencemaran lingkungan, dan lainlain bahkan juga keamanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya masyarakat. Lebih lanjut pada pasal 11 disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, sehat, selain merupakan hak juga merupakan kewajiban untuk diwujudkan, baik sebagai individu, masyarakat, termasuk swasta/dunia usaha maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia sebagai warga masyarakat dunia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Lima (5) dari delapan (8) agenda MDGs berkaitan langsung dengan kesehatan, yaitu: Memberantas kemiskinan dan kelaparan, Menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya, serta Melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan sekaligus mencapai tujuan MDGs harus dilakukan intervensi terhadap faktor penentu terbesar, yaitu perilaku dan lingkungan tanpa mengabaikan faktor keturunan dan pelayanan kesehatan termasuk JKN. 2 mimbar oktober 2013

Pencapaian MDGs dan visi Kemenkes akan sulit tercapai jika sebagian masyarakat Indonesia belum tersentuh jaminan kesehatan. Untuk itu, kita harus memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional melalui JKN yang akan dimulai pada 1 Januari 2014. Berbagai upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan JKN telah dilaksanakan antara lain: penguatan terhadap pelayanan kesehatan dasar, memperkuat pelayanan kesehatan rujukan, mempersiapkan regulasi dan lain sebagainya.

Sehat dan Sakit bukan sesuatu yang hitam dan putih Menteri Kesehatan RI dr. Andi Nafsiah Walinono Mboi, SpA, M.P.H. menyatakan Tema peringatan HKN Ke-49 Tahun 2013 adalah: INDONESIA CINTA SEHAT dengan Sub Tema: MASYARAKAT SEHAT, JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERMANFAAT. Melalui tema ini diharapkan semua pihak termasuk tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dapat berbenah dan mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui kemudahan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan peringatan HKN ke-49 secara serentak akan diselenggarakan di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang disesuaikan dengan potensi masing-masing. Peringatan HKN ke-49 tahun ini menjadi lebih istimewa karena mitra potensial sektor swasta/dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan, proaktif untuk mengambil bagian dalam menggelar penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam pembangunan kesehatan. Kita bangga dan bersyukur telah mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terbaik bagi bangsa tercinta ini sampai ke pelosok Tanah Air. Dewasa ini, sebanyak 2186 Rumah Sakit, 9599 Puskesmas, 23.225 Puskesmas Pembantu, 54.708 Poskesdes dan 27.688 Posyandu tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Meskipun demikian, dari waktu ke waktu kita berusaha meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bemutu untuk menghapuskan disparitas antar wilayah, antar kelompok masyarakat, dan antar tingkat sosial-ekonomi. Saat ini, sebanyak 177,84 juta (72%) penduduk Indonesia telah mempunyai jaminan kesehatan - termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Kelak dengan dimulainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014, cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan akan diperluas dan pada tahun 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta - dimana seluruh penduduk Indonesia akan mempunyai jaminan kesehatan. Berbagai upaya besar tengah kita Iaksanakan saat ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan mencapai sasaran-sasaran Eradikasi Polio, Eliminasi Malaria, EIiminasi Kusta, penanggulangan HIV-AIDS, Meningkatkan status Gizi, dan mempercepat

upaya pencapaian Tujuan Milenium. Kita bartekad untuk sungguh-sungguh mencapai sasaran-sasaran ini tepat waktu - bahkan jika mungkin lebih cepat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Supriyantoro, SpP, MARS menyatakan, “Sehat adalah hak setiap orang”. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan; setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk melaksanakan amanah UU no.36 thn 2009 maka kita telah melaksanakan UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN, akan tetapi belum semua masyarakat tercover dalam sistem jaminan kesehatan, untuk itu kita wajib melaksanakan UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS, yang akan dimulai pada Januari 2014 secara bertahap, dan diharapkan tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapatkan Jaminan Kesehatan. Kewajiban setiap orang berdasarkan UU No 36 tahun 2009 antara lain: • Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. • Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. • Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. • Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. • Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pada Hari Kesehatan Nasional ini mari kita bersama-bersama mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat. TUJUAN HKN KE-49 TAHUN 2013 Tujuan Umum Peringatan HKN Ke-49 dioptimalkan untuk mengenalkan Jaminan Kesehatan Nasional kepada seluruh Rakyat Indonesia sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus sebagai momentum penekanan terhadap preventif dan promotif.

• • •

Tujuan Khusus Menggalang komitmen pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan untuk pencapaian pembangunan kesehatan. Mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan bersih didukung dengan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia Meluncurkan Gerakan Indonesia Cinta Sehat, guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan FILOSOFI PERINGATAN HKN KE-49 TAHUN 2013

• Peringatan HKN dilaksanakan secara sederhana namun

bermakna dan melibatkan publik.

• Dengan melibatkan publik terutama masyarakat dan • •

•

swasta, maka diharapkan dapat mendukung kebijakan berwawasan kesehatan. Dengan demikian tercipta Indonesia yang lebih sehat. HKN juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kesehatan yang seimbang dan mengedukasi masyarakat. Meningkatkan kemitraan seluas-luasnya terutama kepada pihak swasta sebagai Public Partner Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama pemerintah dalam menjalankan kebijakan berwawasan kesehatan. Khusus 2013 HKN ke-49 tahun bertujuan untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sekaligus melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan.

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas (Pasal 19, UU No 40 tahun 2004). PRINSIP JKN

• Kegotong-royongan • Nirlaba • Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan • • • •

efektivitas Portabilitas Kepesertaan bersifat wajib Dana amanat Pengelolaan dana untuk peserta

MANFAAT JKN Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yang Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat dan bahan Medis Habis Pakai yang diperlukan. Pelayanan yang dibatasi meliputi: kacamata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korslet). Pelayanan yang tidak dijamin : a. Tidak sesuai prosedur b. Pelayanan diluar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS c. Pelayanan bertujuan kosmetik d. General check up, pengobatan alternatif e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi f. Pelayanan Kesehatan pada saat bencana.

• Manfaat • •

KEPESERTAAN Jumlah peserta Pekerja penerima upah dan anggota keluarga yang ditanggung oleh JKN paling banyak 5 orang meliputi (a) peserta; (b) satu orang istri/suami yang sah dari peserta; (c) anak kandung, anak tiri/anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria belum menikah, belum berpenghasilan sendiri dan belum berusia 21 tahun. • Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran kepada BPJS Kesehatan Cabang terdekat • Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) • Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI oktober 2013 mimbar 3

berita utama PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA JKN 1. Untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Dinkes kabupaten/kota 2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan 3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar 4. Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak berlaku bagi peserta yang : • Berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, atau • dalam keadaan kegawatdaruratan medis 5. Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang terdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN DAN SISTEM RUJUKAN Untuk Fasyankes di tingkat dasar, pada tahun anggaran 2013 telah dialokasikan khusus untuk memperbaiki seluruh bangunan puskesmas dengan kondisi rusak berat di seluruh Indonesia (145 puskesmas, 821 rudin dokter). Dengan demikian dipastikan tahun 2014 sudah tidak ada lagi puskesmas dengan kondisi rusak berat. Dari sisi fasyankes di tingkat rujukan, dipastikan saat BPJS kesehatan berjalan 1 Januari 2014 kebutuhan tempat tidur sudah dapat terpenuhi dari APBN, APBD dan dari peran sektor swasta dan masyarakat.

Sistem Rujukan Manfaat Sistem Rujukan Terstruktur dan Berjenjang adalah untuk meningkatkan jangkauan publik pada akses fasyankes dan Rumah sakit sebagai rujukan regional kabupaten/kota yang akan memberikan dan memperkuat rujukan balik ke puskesmas/RS setempat apabila kasus pasien yang dirujuk berdasarkan indikasi medis dinilai dapat dilanjutkan Puskesmas/RS di tingkat bawahnya. Rujukan balik ke unit primer pengirim atau terdekat menggunakan format rujukan balik ditulis dengan jelas diagnosa dan penatalaksanaan yang telah dilakukan. Pelibatan Peran Swasta Peran dunia usaha dan masyarakat sangat besar dalam pencapaian SJSN. Dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Untuk memenuhi ketiga hal tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antar sektor pemerintah, swasta (termasuk investor) maupun masyarakat (civil society) untuk saling mengisi dan mendorong terpenuhinya kebutuhan tersebut salah satunya melalui mekanisme kemitraan atau public private partnership (PPP) dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang kini menjadi kewajiban setiap perusahaan. Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional ke-49, 12 Nopember 2013. Pidato Menkes RI, HKN 2013. www.sehatnegeriku.com 4 mimbar oktober 2013

Pemenang Lomba Memperingati

Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke-75 29 Oktober 1938-2013 1. Lomba Klomca Mimbar : Juara I Instalasi Patologi Klinik, II. SMF Kesehatan THT & KL, III. SMF Neurologi, Harapan I GRIU Graha Amerta, II. Ruang Rosela I dan III Ruang Pandan II. 2. Lomba Artikel Unik & Lucu : Juara I Firman Dwi A (Bagian Kepegawaian, II. Tim Klomca Ruang Merpati, III. Tim Klomca Instalasi Radio Terapi, Harapan I Ira R, dr (SMF Psikiatri), dan II. Afiyatin N (Ruang Kemuning II). 3. Lomba Edukasi Kesehatan : Juara I Instalasi Gizi, II. Instalasi Farmasi, III. Ruang Pandan Wangi, Harapan I, Poli Hamil II dan II Ruang Merpati. 4. Lomba Poster : Juara I Tugiyo (SMF Bedah), II. Alis Indah S (Instalasi Sanitasi), III. Oni M (Bagian Kepegawaian), Harapan I Agus P, dr (Instalasi Rehabilitasi Medik, II. Wiwin S (Ruang Merpati), dan III Rony A.K.(Ruang Rosela I). 5. Lomba Telusur Akreditasi : Juara I Irna Anak, II. Instalasi Rawat Jalan dan III. Irna Obgyn. 6. Lomba Kelengkapan Pengisian Rekam Medik : Juara I SMF Penyakit Kulit & Kelamin, II. SMF Penyakit Jiwa, dan III SMF Obgyn. 7. Lomba Paduan Suara : Juara I Instalasi Rehabilitasi Medik, II. Anestesi dan III PDT/GDC. 8. Lomba Bola Volly Putra : Juara I Bank Jatim, II. GRIU Graha Amerta, dan III. Askes. 9. Lomba Bola Volly Putri : Juara I GRIU Graha Amerta, II Irna Anak, dan III. Keuangan. 10. Lomba Implementasi Keamanan dan Keselamatan Fasilitas Kesehatan : Juara I Instalasi Radioterapi, II. Instalasi Rawat Jalan, dan III. IIU. 11. Lomba Tenis Meja : Juara I Setiawan (IRD), II. Robert (Radiologi), dan III. Doni (Radiologi). 12. Lomba Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) kategori 5 : Juara I Ruang Bobo (Irna Anak, II. Ruang Pandan Wangi (Irna Medik), dan III. VK Obgyn/Nifas (IRD). 13. Lomba Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) kategori 6 : Juara I Ruang Edelweis (Irna Bedah), II Ruang Merak (Irna Obgyn), dan III. Ruang Flamboyan (Irna Bedah). 14. Lomba Kebersihan & Penataan Ruangan : Juara I Ruang Pandan II, II. Ruang Bedah Aster dan III. Ruang Nakula Sadewa. 15. Lomba Bulutangkis Ganda Putra : Juara I Yudi Hanik & Dodik (IPSM & Kepegawaian), II. Ikhsan & Catur (Diklat & Banpol PP), dan III. Budi Hariyono & Sapto Kisworo (Diklat & Banpol PP). 16. Lomba Senam Poco-poco : Juara I TU, II. Keuangan dan III. Gizi. 17. Lomba Senam Aerobik : Juara I Anik R (Gizi), II. Alif (Farmasi), dan III. Wayan (Keuangan). 18. Lomba Bola Tenis : Juara I : Drs. Sulistyo Adi/ Hariyadi, SST (Rekam Medik / Radiodiagnostik), dan III. Tony Sumartono, SE, SST/ Rizky (Radiodiagnostik/ IRD).

artikel kesehatan

Rehabilitasi Otot Dasar Panggul dalam Fungsi Seksual Pria Oleh: Guido Okta V, Rwahita Satyawati Dept. Kedokteran Fisik & Rehabilitasi RSUD Dr. Soetomo

B

erdasarkan konsensus National Institute of Health (NIH), disfungsi ereksi (DE) didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk kepuasan performa seksual, baik untuk dirinya sendiri maupun pasangannya.1 DE dapat menimbulkan stres psikologis sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup seorang pria dan relasi dengan pasangannya,2-3 DE menyerang lebih dari 50% pria berusia lebih dari 40 tahun dan prevalensinya meningkat drastis pada usia lebih dari 50 tahun2, namun tidak jarang pula didapatkan pada usia yang lebih muda.4 Tatalaksana DE sangatlah beragam, terapi farmakologis oral, injeksi, alat bantu ereksi, pembedahan serta latihan otot dasar panggul.5-6 Otot dasar panggul (ODP) berperan penting dalam memberikan suport terhadap organ dalam panggul dan menjaga kontinensi urine dan alvi.7-8 ODP berperan pula dalam aktifitas seksual pria, meskipun peranan pastinya masih belum dapat dijelaskan secara tuntas.6, 8-10 Anatomi Dan Fisiologi Otot Dasar Panggul Pada pria, ODP memanjang dari anterior ke posterior tulang panggul, membentuk diafragma panggul yang meliputi outlet yang mendukung sistem uretrovesikal dan rektum. ODP dibagi menjadi lapisan superfisial dan profundus.6,11 Bagian profundus ODP terdiri dari sfingter uretra, otot puborektalis, pubokoksigeus, iliokoksigeus dan iskiokoksigeus (gambar 1). Lapisan superfisial ODP terdiri dari sfingter ani eksternus, otot perineal transversum, bulbokavernosus (BK) dan iskiokavernosus (IK) (gambar 2). Otot BK dan IK banyak berperan dalam fungsi seksual pria. Otot BK terdiri dari serabut bagian anterior, tengah dan posterior, yang berperan dalam proses ereksi dengan cara mengkompresi vena dorsalis profundus penis dan membantu ereksi korpora spongiosa dengan memberikan kompresi jaringan erektil pada bulbus. Kontraksi ritmik otot BK juga berfungsi untuk mengeluarkan semen dalam proses ejakulasi. Sedangkan kontraksi otot IK menghasilkan peningkatan tekanan intra-kavernosa dan berpengaruh terhadap rigiditas penis, juga mengkompresi krus penis dan mencegah aliran darah balik ke vena untuk menjaga ereksi.6, 11-12

Gambar 1. Otot dasar panggul Gambar 2. Otot dasar panggul profundus 6 (dilihat dari inferior) superfisial 6

Secara umum, setiap kondisi yang mempengaruhi produksi dan transmisi untuk terjadinya proses kontraksi, juga berpengaruh terhadap fungsi otot tersebut. Fungsi otot lurik yang normal, memerlukan semua komponen motoriknya, inervasi, vaskularisasi serta kondisi jaringan penyangga yang baik. Regangan yang berlebihan atau trauma dapat mengakibatkan kerusakan jaringan. Proses patologi saraf, baik disebabkan oleh penyakit maupun trauma sering pula menjadi penyebab menurunnya fungsi otot. Oksigenasi jaringan yang terganggu (misal.

pada penderita DM) juga menyebabkan berkurangnya fungsi otot, namun otot lurik juga memiliki kemampuan besar untuk memperbaiki diri, dan proses pemulihan secara lengkap bisa terjadi asalkan sistem saraf dan vaskular tetap fungsional.13 ODP memiliki peranan dalam fungsi seksual pria dan wanita, meskipun peranan pastinya belum dapat dijelaskan sepenuhnya.7-8, 14-15 Berdasarkan penelitian oleh Colpi et al (1999), menunjukkan bahwa aktifitas volunter ODP pada pria normal lebih efisien dibandingkan pria impoten dengan usia yang sama; hal ini mendukung teori bahwa fungsi ODP mungkin berhubungan dengan DE.10 Rehabilitasi Otot Dasar Panggul Pada Disfungsi Ereksi Latihan ODP telah banyak digunakan pada tatalaksana ejakulasi dini, namun dalam tatalaksana DE merupakan wacana yang relatif baru dalam rehabilitasi medik. Dalam beberapa penelitian yang jumlahnya belum banyak, pemberian latihan ODP, biofeedback (BF) dan stimulasi listrik nampaknya memberikan hasil yang menjanjikan.7, 16 Pada dasarnya terdapat dua macam prosedur latihan ODP, yaitu: latihan ODP murni dan latihan ODP kombinasi dengan alat bantu, misalnya: BF dan stimulasi listrik. Bagi kebanyakan orang, terutama pria, ODP merupakan kelompok otot yang ‘tersembunyi’, karena tidak adanya stimulus visual serta sulit untuk merasakan keberadaan serta fungsi otot tersebut. Penderita dengan disfungsi ODP seringkali tidak menyadari keberadaan kelompok otot ini dan tidak dapat memulai kontraksi volunter, maka tahap awal latihan ODP adalah mampu menentukan otot yang akan dilatih secara tepat.17-19 Terdapat beberapa protokol latihan ODP, namun belum ada konsensus akan teknik yang paling optimal.6, 13 Latihan ODP dapat dilakukan dalam berbagai posisi yaitu: telentang, berbaring miring satu sisi, quadruped, duduk, berdiri, bahkan dilakukan bersamaan dengan aktifitas keseharian penderita. Secara umum, protokol latihan ODP terdiri dari latihan-latihan berikut: kontraksi-relaksasi, kontraksi cepat dan relaksasi.18, 20-21 Biofeedback (BF) dengan memakai mesin elektromiografi (EMG) sangat membantu dalam program rehabilitasi ODP. Dengan EMG-BF, aktifitas fungsional otot yang timbul, terekam dalam bentuk sinyal visual dan auditori yang bisa langsung dillihat dan didengarkan oleh penderita selama proses latihan berlangsung. Dengan demikian penderita dapat merasakan dan meng-isolasikan otot yang akan dilatih, sehingga diharapkan bisa memperoleh hasil yang lebih efektif, meningkatkan motivasi penderita untuk mengkontraksikan otot secara tepat dan melanjutkan program latihan.18-19, 22 Stimulasi listrik pada disfungsi ODP merupakan aplikasi listrik pada ODP dengan tujuan untuk menghasilkan kontraksi otot, meningkatkan kesadaran akan kontraksi otot yang bersangkutan, meningkatkan massa otot dan memperbaiki refleks penutupan perineal.18, 23-24 Stimulasi listrik menyebabkan depolarisasi serabut saraf motor perifer nervus pudendus dalam ODP, yang akan menyebabkan kontraksi sfingter uretra dan menarik ODP. Rekruitmen buatan ini menimbulkan efek pembelajaran, memunculkan kesadaran sensoris atas aktifitas otot; selain itu juga memberikan kesempatan untuk motor planning dan kontraksi otot.24 Belum banyak studi yang mempelajari peranan latihan oktober 2013 mimbar 5

artikel kesehatan Belum banyak studi yang mempelajari peranan latihan ODP pada penderita DE. Studi oleh Sommer et al (2002) pada 124 penderita DE dengan faktor venogenik sebagai etiologi. Sampel dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 1 kelompok mendapatkan latihan otot dasar panggul, 1 kelompok mendapatkan terapi inhibitor PDE-5 oral (Viagra®) dan 1 kelompok tidak mendapatkan perlakuan (plasebo). Pada evaluasi bulan ke-3, didapatkan kelompok dengan latihan otot dasar panggul memperoleh perbaikan kualitas ereksi yang lebih besar (80%) dibandingkan kelompok Viagra® (74%) dan plasebo (18%).25 Di Instalasi Rehabilitasi Medik sendiri juga pernah dilakukan penelitian pendahuluan dengan subyek penderita DE. Pada penderita DE derajat ringan sampai ringansedang yang menjalani farmakoterapi dari Poli Andrologi RSUD Dr. Soetomo, mendapatkan latihan ODP selama 12 minggu sebagai tambahan terapi. Setelah 8 minggu pemberian latihan ODP didapatkan adanya peningkatan kekuatan tonus otot dasar panggul yang bermakna dengan memakai alat Myomed 932 pada kelompok coba. Sebanyak 75% subyek mencapai kembali kekuatan ODP normal berdasarkan pemeriksaan per-anal pada akhir penelitian. Setelah 8 minggu pemberian latihan ODP, terdapat perbaikan fungsi ereksi yang bermakna yang ditunjukkan dengan peningkatan skor IIEF-5 (The International Index of Erectile Function-5) dan skor EHS (The Erectile Hardness Score). Belum ada banyak penelitian mengenai tatalaksana konservatif dalam pencegahan DE, namun apabila didapatkan kondisi kelemahan otot dasar panggul yang dengan rehabilitasi ODP dapat memperbaiki kualitas ereksi, nampaknya cukup rasional untuk menarik kesimpulan bahwa perbaikan kekuatan otot dasar panggul dapat mencegah terjadinya DE.6, 10 Bagi penderita yang merasakan manfaat dari latihan otot dasar panggul dalam mengatasi DE, disarankan untuk melanjutkan latihan seterusnya untuk mencegah kekambuhan DE, 6, 26 karena proses perubahan karena bertambahnya usia (aging) dan penurunan growth factor terus berjalan.13 Kesimpulan Diantara banyaknya faktor yang berpengaruh pada fungsi seksual pria, latihan otot dasar panggul nampak memiliki peranan penting. Meskipun belum banyak penelitian yang ada, namun latihan otot dasar panggul dapat menjadi pilihan terapi tambahan untuk disfungsi ereksi dengan metode yang mudah dilakukan, aman, relatif tidak invasif dan murah, namun perlu diajarkan kepada penderita secara tepat dan diperlukan motivasi untuk berlatih secara teratur. Kepustakaan 1. NIH. Impotence. NIH Consensus Development Panel on Impotence. Am Med Assoc. 1993;270:83 – 90. 2. Hood S, Kirby M. Review: Risk factor assessment of erectile dysfunction. British Journal of Diabetes & Vascular Disease 2004;4:157-161. 3. Shabsigh R. Epidemiology of Erectile Dysfunction. In: Mulcahy JJ, editor. Male Sexual Function: A Guide to Clinical Management. 2 ed. Totowa, New Jersey: Humana Press; 2006. p. 47. 4. Randrup E, Baum N. Bicycle riding as a cause for erectile dysfunction. 2000 [updated November 2000; cited 2011 March 27]; Available from: www.medicalsexuality.org 5. Fazio L, Brock G. Erectile Dysfunction: Management Update. CMAJ 2004;170(9):1429-1437. 6. Dorey G. Pelvic Dysfunction in Men: Diagnosis and Treatment of Male Incontinence and Erectile Dysfunction. Chichester: Jon Wiley & Sons; 2006. 7. Rosenbaum TY. Pelvic Floor Involvement in Male and Female Sexual Dysfunction and the Role of Pelvic Floor Rehabilitation in Treatment: A Literature Review. J Sex Med 6 mimbar oktober 2013

2007;4:4-13. 8. Nugteren HM, Schultz WCMW, Driel MFv. Physical therapy for premature ejaculation, erectile dysfunction and chronic pelvic pain syndrome. Journal Compilation BJU International 2009. 2009. 9. Dorey G, Speakman M, Feneley R, Swinkels A, Dunn C, Ewings P. Randomised controlled trial of pelvic floor muscle exercises and manometric biofeedback for erectile dysfunction. British Journal of General Practice. 2004;54:819-825. 10. Colpi G, Negri L, Nappi R, Chinea B. Perineal floor efficiency in sexually potent and impotent men. International Journal of Impotence Research 1999;11:153-157. 11. Gray H. Gray’s Anatomy of the Human Body Philadelphia; 2000; Available from: http://www.bartleby.com/107/. 12. Hsu G-L, Hsieh C-H, Wen H-S. Anatomy of the Human Penis: The Relationship of the Architecture Between Skeletal and Smooth Muscles. Journal of Andrology. 2004 May-June 2004;25(3):426–431. 13. Russell B, Brubaker L. Muscle Function and Ageing. In: Baessler K, Schussler B, editors. Pelvic Floor Reeducation. 2 ed. London: Springer; 2008. p. 49-60. 14. Kampen MV, Weerdt WD, Claes H, Feys H, Maeyer MD, Poppel HV. Treatment of Erectile Dysfunction by Perineal Exercise, Electromyographic Biofeedback, and Electrical Stimulation. Physical Therapy 2003;83(6):536-543. 15. Rosenbaum TY. The role of physiotherapy in sexual health: Is it evidence-based? Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Women’s Health. 2006;99:1-5. 16. Yucha C, Montgomery D. Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback. . Wheat Ridge: aapb; 2008. 17. Laycock J. Concepts of Neuromuscular Rehabilitation and Pelvic Floor Muscle Training. In: Baessler K, Schussler B, editors. Pelvic Floor Re-education. 2 ed. London: Springer; 2008. p. 177. 18. Esch FH. Examination and Treatment of Pelvic Floor Dysfunction. Myofeedback Therapy book. Groningen: Enraf-Nonius; 2004. p. 36-60. 19. Wolf SL. Biofeedback. In: Gonzalez E, Myers SJ, editors. Downey and Darling’s Physiological Basic of Rehabilitation Medicine. 3 ed. Boston: ButterwothHeinemann; 2001. p. 747-759. 20. Huge BS. Women’s Health: Obstetric and Pelvic. In: Kisner C, Colby LA, editors. Therapeutic Exercise. 5 ed. Ohio: Davis Company; 2007. p. 814. 21. Tan JC. Bowel Dysfunction. In: Horn SE, editor. Practical manual of Physical Medicine and Rehabilitation: Diagnostics, Therapeutics and Basic Problems. St.Louis, Missouri: Mosby; 1998. p. 567. 22. Chiarelli PE, Moore KH. Exercise, Feedback, and Biofeedback. In: Baessler K, Schussler B, Burgio KL, editors. Pelvic Floor Re-education. 2 ed. London: Springer; 2008. p. 184. 23. Tan JC. Physical Modalities. In: Horn SE, editor. Practical manual of Physical Medicine and Rehabilitation: Diagnostics, Therapeutics and Basic Problems. St.Louis, Missouri: Mosby; 1998. p. 140-145. 24. Bower WF. Electrical Stimulation. In: Baessler K, Schussler B, editors. Pelvic Floor Re-education. 2 ed. London: Springer; 2008. p. 190-199. 25. Sommer F, Raible A, Bondarenko B. A Conservative Treatment Option of Venous Leakage In Impotence Men. European Urology Supplements 2002;1:153. 26. Dorey G. Male Sexual Dysfunction. In: Bø K, Berghmans B, Mørkved S, MV K, editors. Evidence Based Physical Therapy for The Pelvic Floor. 1 ed. Philadelpia: Elsevier; 2007. p. 287-293.

artikel kesehatan

KAJI DI TANGAN MONE Sebuah Pendekatan Asuhan Gizi

Oleh : Nono Tri Nugroho, Instalasi Gizi RSUD Dr Soetomo KAJI DI TANGAN MONE merupakan sebuah singkatan dari pengKAJIan, DIagnosa, peNANGANan, peMONitoran dan Evaluasi yang menjadi langkah-langkah dalam melakukan asuhan gizi. KAJI DI TANGAN MONE merupakan suatu metoda penanganan masalah gizi yang sistematis yang dilakukan oleh para ahli gizi dalam membuat suatu keputusan intervensi gizi. Metoda ini memberikan suatu kerangka kerja yang konsisten bagi para ahli gizi dalam menangani pasien atau pihak yang memerlukan masukan untuk mengatasi permasalahan gizi. Metoda KAJI DI TANGAN MONE berisi empat tahap kegiatan yaitu , Pengkajian, Diagnosa, Penanganan, dan Pemonitoran serta Evaluasi. 1. Pengkajian Pengkajian masalah gizi merupakan kegiatan dinamis dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, serta menilai suatu data pasien / klien mengenai hal-hal yang berkaitan gizi untuk dapat digunakan sebagai bahan bagi pemecahan masalah gizi. Pengkajian data dapat bersumber dari rujukan, lembar penapisan gizi (screening tools), catatan medik, wawancara maupun konsultasi dengan pasien / klien termasuk keluarganya, hasil survey, data statistik, data epidemiologi, dan data-data administratif. Adapun tipe data dapat berupa riwayat konsumsi, hasil pengukuran antropometri, hasil laboratorium, prosedur dan tes medis, aktifitas, serta perilaku social. Data-data yang dikumpulkan kemudian dikaji untuk melihat kemungkinan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi masalah gizi yang akan ditangani. Hasil pengkajian data kemudian dirumuskan permasalahan gizinya dengan mempertimbangkan standard yang berlaku sebagai indikator keberhasilan yang akan dicapai. 2. Diagnosa Diagnosa gizi meupakan kegiatan para ahli gizi dalam menentukan permasalahan yang akan ditangani. Dalam melakukan diagnosa, ahli gizi mempertimbangkan unsurunsur yang meliputi permasalahan-etiologi-tanda/gejala. Permasalahan digambarkan sebagai suatu keadaan yang mengganggu keadaan gizi pasien/klien. Adapun etiologi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah gizi. Sedangkan tanda/gejala merupakan hal-hal yang muncul akibat adanya masalah gizi tersebut. Pernyataan dalam diagnose gizi hendaknya ditulis dengan jelas dan betul-betul berhubungan dengan etiologi dan tanda/gejala yang muncul. Mengingat diagnosa gizi merupakan lanjutan dari langkah pengkajian maka jika dalam tahap pengkajian tidak ditemukan permasalahan gizinya maka pasien/klien dapat dirujuk kembali kepada pemberi rujukan. Akan tetapi jika dalam pengkajian ditemukan permasalahan gizinya maka dapat ditindaklanjuti ke tahap penanganan. 3. Penanganan Penanganan gizi merupakan rencana kegiatan yang dirancang agar dapat mengubah kondisi gizi yang berkaitan dengan perilaku, kondisi lingkungan, faktor resiko, maupun keadaan kesehatan pasien/klien. Penanganan gizi ditujukan untuk mengatasi permasalahan gizi yang digambarkan dalam tahapan diagnose maupun etiologinya.

Dalam melakukan penanganan gizi hendaknya mempertimbangkan tingkat kesegeraan, dampak, serta sumber daya yang tersedia. Penanganan gizi juga harus didasarkan pada standart yang ada serta kondisi pasien/klien. Agar penanganan gizi berhasil maka ahli gizi hendaknya dapat menjelaskan kepada pasien/klien maupun lingkungan pendukung lainnya mengenai tujuan dari penanganan tersebut. Jika tujuan penanganan dapat dipahami maka diharapkan pasien/klien maupun lingkungan pendukung dapat menjalankan program penanganan sehingga tujuan penanganan dapat berhasil. 4. Pemonitoran dan Evaluasi Pemonitoran dan evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengikuti perkembangan dari tahapan penanganan serta tujuan yang ingin dicapai. Data-data seperti hasil laboratorium, antropometri, asupan makanan, post test, survey,dapat menjadi bagian dari pemonitoran serta evaluasi keberhasilan penanganan gizi. Pada tahap pemonitoran, ahli gizi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pasien/klien untuk memastikan pemahaman serta kesediaan mereka terhadap program penanganan yang dijalankan. Ahli gizi juga dapat memberitahukan perkembangan keadaan gizi pasien/klien. Jika setelah dievaluasi ternyata tujuan dari penanganan telah teratasi maka pasien/klien tersebut tetap diawasi perkembangannya. Adapun jika penanganan belum mencapai tujuannya maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap hal-hal yang berkembang selama penanganan Dalam menjalankan metoda KAJI DI TANGAN MONE seyogyanya digunakan istilah-istilah yang terstandar. Di dunia gizi secara internasional berlaku bahasa gizi yang tertuang dalam International Dietetics and Nutrition Terminology (IDNT). Standar bahasa ini dikembangkan untuk menggambarkan fungsi para ahli gizi dalam memberikan asuhan gizi kepada pasien/klien. Di dalam IDNT termuat kode-kode pada tiap tahapan penanganan maupun pemonitoran dan evaluasi gizi. Contohnya : Parameter

Terminologi Diagnosa Gizi NI. 1.4, NI. 1.6, NI. 2.1

Kode Monitoring Evaluasi FH.1.1.1., CS.1.1.1

Ketidakcukupan asupan energi Keterangan : NI.1.4 : Asupan energi tidak mencukupi NI.1.6 : Diperkiranan asupan energi tidak optimal NI.2.1 : Makanan/minuman melalui oral tidak mencukupi FH.1.1.1.: Asupan energi CS.1.1.1 : Komposisi tubuh / antropometri

Menurut hemat penulis, meski tidak menggunakan bahasa IDNT, selama pemahaman terhadap unsur-unsur penentuan diagnosa gizi dan indikator keberhasilannya dapat digambarkan dengan jelas maka hal tersebut bukanlah menjadi masalah. Hal ini akan menjadi masalah jika ahli gizi yang bertugas di Indonesia tidak bisa atau terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Apakah kelak kita akan berkata “kamu terlihat kurus, tampaknya kamu NI.1.4 ya? Wah, coba kamu lihat CS1.1.1 dan FH.1.1.1 mu”. Bahasa IDNT seyogyanya dipahami betul oleh ahli gizi di Indonesia dalam pergaulan internasional meski kearifan lokal juga bukan hal yang buruk. Bersatu dan Majulah kawan-kawan PERSAGI dan AsDI, Ibu Pertiwi Menanti Bakti. oktober 2013 mimbar 7

artikel kesehatan

Manfaat Wudhu Dan Sholat Dari Segi Kesehatan Modern Oleh : Muzhida, S.Kep.Ns. – H. Edi Yuwono, S.Kep.Ns.,S.Pd.

D

r. Bahar Azwar, SpB-Onk, seorang dokter spesialis bedah-onkologi (bedah tumor) lulusan FK UI dalam bukunya “Ketika Dokter Memaknai Sholat“ mampu menjabarkan makna gerakan sholat. Bagaimana sebenarnya manfaat sholat dan gerakan-gerakannya secara medis? Selama ini sholat yang kita lakukan lima kali sehari, sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar bagi kehidupan kita. Mulai dari berwudlu (bersuci), gerakan sholat sampai dengan salam memiliki makna yang luar biasa hebatnya baik untuk kesehatan fisik, mental bahkan keseimbangan spiritual dan emosional. Tetapi sayang sedikit dari kita yang memahaminya. Berikut rangkaian dan manfaat kesehatan dari rukun Islam yang kedua ini. WUDHU a. Manfaat secara umum Kulit merupakan organ yang terbesar tubuh kita yang fungsi utamanya membungkus tubuh serta melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi juga mengatur suhu tubuh, fungsi ekskresi (tempat pembuangan zat-zat yang tak berguna melalui pori-pori) dan media komunikasi antar sel syaraf untuk rangsang nyeri, panas, sentuhan secara tekanan. Begitu besar fungsi kulit maka kestabilannya ditentukan oleh pH (derajat keasaman) dan kelembaban. Bersuci merupakan salah satu metode menjaga kestabilan kelembaban kulit. Kalau kulit sering kering akan sangat berbahaya bagi kesehatan kulit terutama mudah terinfeksi kuman. Dengan bersuci berarti terjadinya proses peremajaan dan pencucian kulit, selaput lendir, dan juga lubang-lubang tubuh yang berhubungan dengan dunia luar (pori kulit, rongga mulut, hidung, telinga). Seperti kita ketahui kulit merupakan tempat berkembangnya banyak kuman dan flora normal, diantaranya Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Mycobacterium sp (penyakit TBC kulit). Begitu juga dengan rongga hidung terdapat kuman Streptococcus pneumonia (penyakit pneumoni paru), Neisseria sp, Hemophilus sp. Seorang ahli bedah diwajibkan membasuh kedua belah tangan setiap kali melakukan operasi sebagai proses sterilisasi dari kuman. Cara ini baru dikenal abad ke-20, sebagaimana kita tahu jepang membutuhkan 100 tahun untuk membiasakan cuci tangan, kampanye cuci tangan juga sedang gencar-gencarnya di media massa, padahal umat Islam sudah membudayakan sejak abad ke-14 yang lalu melalui wudhu. Luar Biasa! b. Keutamaan Berkumur–kumur Berkumur–kumur berarti membersihkan rongga mulut dari penularan penyakit. Sisa makanan sering mengendap atau tersangkut di antara sela gigi yang jika tidak dibersihkan (dengan berkumur-kumur atau menggosok gigi) akhirnya akan menjadi mediasi pertumbuhan kuman. Dengan berkumur-kumur secara benar dan dilakukan lima kali sehari berarti tanpa kita sadari dapat mencegah dari infeksi gigi dan mulut. Penelitian modern membuktikan bahwa berkumur dapat menjaga mulut dan tenggorokan dari radang dan menjaga gusi dari luka. Berkumur juga dapat 8 mimbar oktober 2013

menjaga dan membersihkan gigi dengan menghilangkan sisa-sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi setelah makan. Manfaat berkumur lainnya yg juga penting adalah menguatkan sebagian otot-otot wajah dan menjaga kebugaran. Berkumur merupakan latihan penting yang diakui oleh pakar dalam bidang olahraga, karena berkumur jika dilakukan dengan menggerakkan otot-otot wajah dengan baik dapat menjadikan jiwa seseorang tenang. c. Istinsyaq Istinsyaq berarti menghirup air dengan lubang hidung, melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung (nasofaring). Fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan juga kuman.Selama ini kita ketahui selaput dan lendir hidung merupakan basis pertahanan pertama pernapasan. Dengan istinsyaq mudah-mudahan kuman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dapat dicegah. Penelitian ilmu modern yang dilakukan oleh tim kedokteran Universitas Aleksandria membuktikan bahwa kebanyakan orang yg berwudhu secara kontinyu, maka hidung mereka bersih dan bebas dari debu, bakteri dan mikroba. Tidak diragukan lagi bahwa lubang hidung merupakan tempat yg rentan dihinggapi mikroba dan virus, tetapi dengan membasuh hidung secara kontinyu dan melakukan istinsyaq (memasukan dan mengeluarkan air ke dan dari hidung di saat berwudhu), maka lubang hidung menjadi bersih dan terbebas dari radang dan bakteri, dan ini mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Proses ini dapat menjaga manusia akan bahaya pemindahan mikroba dari hidung ke anggota tubuh yg lain d. Membasuh Wajah dan Kedua Telapak Tangan Membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku memiliki manfaat yang sangat besar dalam menghilangkan debu dan mikroba, lebih dari membasuh hidung. Membasuh wajah dan kedua telapak tangan sanpai ke siku juga dapat menghilangkan keringat dan permukaan kulit dan membersihkan kulit dari lemak yg dipartisi oleh kelenjar kulit, dan ini biasanya menjadi tempat yg ideal untuk berkembang biaknya bakteri. Begitu pula dengan pembersihan telinga sampai dengan pensucian kaki beserta telapak kaki yang tak kalah pentingnya untuk mencegah berbagai infeksi cacing yang masih menjadi masalah di negara kita. e. Membasuh Kedua Telapak Kaki Membasuh kedua telapak kaki dengan memijat secara baik dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman, karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh. Orang yang berwudhu seakanakan memijat seluruh tubuhnya satu-persatu, padahal ia hanya membasuh kedua telapak kakinya dengan air dan memijatnya dengan baik. Ini merupakan salah satu rahasia timbulnya perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh seorang muslim setelah berwudhu. MANFAAT GERAKAN SHOLAT a. Berdiri lurus Berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang, dan menjadi awal dari sebuah latihan pernapasan, pencernaan dan tulang.

b. Takbir Takbir merupakan latihan awal pernapasan, Paru-paru adalah alat pernapasan, Paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang iga yang melengkung dan tulang belakang yang mencembung. Susunan ini didukung oleh dua jenis otot yaitu yang menjauhkan lengan dari dada (abductor) dan mendekatkannya (adductor). Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan merenggangkannya, hingga rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru. Dan mengangkat tangan berarti meregangnya otot-otot bahu hingga aliran darah yang membawa oksigen menjadi lancar. c. Ruku Dengan ruku’, memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher oleh karena sejajarnya letak bahu dengan leher. Aliran akan semakin lancar bila ruku’ dilakukan dengan benar yaitu meletakkan perut dan dada lebih tinggi daripada leher. Ruku’ juga mengempiskan pernapasan. Pelurusan tulang belakang pada saat ruku’ berarti mencegah terjadinya pengapuran. Selain itu, ruku’ adalah latihan kemih (buang air kecil) untuk mencegah keluhan prostat. Pelurusan tulang belakang akan mengempiskan ginjal. Sedangkan penekanan kandung kemih oleh tulang belakang dan tulang kemaluan akan melancarkan kemih. Getah bening (limfe) fungsi utamanya adalah menyaring dan menumpas kuman penyakit yang berkeliaran di dalam darah. d. Sujud Sujud mencegah wasir, mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher karena lebih tinggi. Dan meletakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga, memompa getah bening ketiak ke leher. Selain itu, sujud melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir. Sujud dengan cepat tidak bermanfaat. Ia tidak mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang dan otot. Tak heran kalau ada di sebagian sahabat Rasul menceritakan bahwa Rasulullah sering lama dalam bersujud. Selain itu sujud adalah manifestasi ketotalan kita dalam berpasrah diri kepada Allah, bahwa manusia adalah mahluk yang lemah, seorang hamba yang sudah bisa menikmati sholatnya, maka jiwanya dalam titik nol, dalam kondisi yang paling pasrah dan stabil, seseorang yang

dilanda stres akan terlepas segala beban di jiwa dalam posisi ini.selain secara fisik otot-otot leher yang kaku karena stres akan menjadi rileks, sehingga seorang hamba yang beriman dan pandai memaknai sholatnya tidak akan pernah dilanda keputusasaan (stress). e. Duduk antara 2 sujud Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis sehingga dapat mencegah terjadinya pengapuran. Pembuluh darah balik di atas pangkal kaki jadi tertekan sehingga darah akan memenuhi seluruh telapak kaki mulai dari mata kaki sehingga pembuluh darah di pangkal kaki mengembang. Gerakan ini menjaga supaya kaki dapat secara optimal menopang tubuh kita. f. Salam Gerakan salam yang merupakan penutup sholat, dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher ke jantung. “Apakah pendapatmu sekiranya terdapat sebuah sungai di hadapan pintu rumah salah seorang di antara kamu dan dia mandi di dalamnya setiap hari lima kali. Apakah masih terdapat kotoran pada badannya?”. Para sahabat menjawab : “Sudah pasti tidak terdapat sedikit pun kotoran pada badannya”. Lalu beliau bersabda: “Begitulah perumpamaan sholat lima waktu. Allah menghapus segala kesalahan mereka”. (H.R Abu Hurairah r.a). Referensi : Bahar Azwar, dr,SpB-Onk (2005), Ketika Dokter Memaknai Shalat; Manfaat Mendirikannya Dipandang Dari Sudut Kesehatan, Penerbit PT Kawan Pustaka, Jakarta Sagiran, dr. Sp.B.,M.Kes (2013), Mukjizat Gerakan Shalat; Penelitian Dokter Ahli Bedah dalam Pencegahan & Penyembuhan Penyakit, Surgery and Anatomy Department Faculty of Medicine, MUY, Qultum Media, Jakarta http://nwu.ac.id/web/forum/11-keperawatan/14632manfaat-gerakan-sholat-bagi-kesehatan-tubuh http://www.bukabuku.com/search/index?searchtype=auth or&searchtext=dr.%20Sagiran,%20M.Kes oktober 2013 mimbar 9

artikel kesehatan sekilas info Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 377/Menkes/SK/III/2007 tentang

STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN Oleh : Seksi Rekam Medik 1. Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit, MasalahMasalah Yang Berkaitan Dengan Kesehatan dan Tindakan Medis. Deskripsi kompetensi pertama sebagai berikut : a. Menentukan nomor kode diagnosis pasien sesuai petunjuk dan peraturan pada pedoman buku ICD yang berlaku (ICD-10 Volume 2) b. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistim pengelolaan, penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan c. Mengklasifikasikan data kode diagnosis yang akurat bagi kepentingan informasi morbiditas dan sistem pelaporan morbiditas yang diharuskan d. Menyajikan informasi morbiditas dengan akurat dan tepat waktu bagi kepentingan monitoring KLB epidemiologi dan lainnya e. Mengelola indeks penyakit dan tindakan guna kepentingan laporan medis dan statistik serta permintaan informasi pasien secara cepat dan terperinci. f. Menjamin validitas data untuk registrasi penyakit g. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian 2. Aspek Hukum Dan Etika Profesi, Deskripsi kompetensi kedua sebagai berikut : a. Memfasilitasi pelepasan informasi kesehatan kepada pasien maupun pihak ketiga. b. Menyiapkan informasi pasien kepada pihak yang berhak. c. Menjaga keamanan alur permintaan informasi kesehatan pasien. d. Memelihara kerahasiaan informasi pasien. e. Mengidentifikasi resiko tinggi dalam kerahasiaan informasi kesehatan. f. Mengevaluasi faktor resiko dalam pendokumentasian dan kerahasiaan informasi kesehatan. g. Melaksanakan kebijakan dan prosedur akses dalam pelepasan informasi. h. Melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait dengan peraturan dokumentasi. i. Mengkoordinasikan kegiatan komite keamanan informasi kesehatan. j. Membuat pedoman training, peraturan dan prosedur yang terkait dengan informasi pelayanan pasien. 3. Manajemen Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, Deskripsi kompetensi ketiga sebagai berikut : a. Meregistrasi atas semua kunjungan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan (registrasi pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap) b. Memberikan nomor rekam medis secara berurutan dan sistematis berdasarkan sistim yang digunakan (penomoran seri, unit, seri unit). c. Menulis nama pasien dengan baik dan benar sesuai dengan sistem yang digunakan 10 mimbar oktober 2013

d. Membuat indeks pasien (kartu atau media lainnya) e. Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada f. Menganalisis rekam medis secara kuantitatif dengan tepat meliputi 1) Kebenaran identifikasi 2) Adanya laporan-laporan yang penting 3) Autentikasi 4) Pendokumentasian yang baik g. Menganalisis rekam medis secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis h. Menyimpan/menjajarkan rekam medis berdasarkan sistem yang digunakan (Straight Numerical, Middle Digit dan Terminal Digit Filing System) i. Mengambil kembali (retrieval) dengan cepat rekam medis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan asuhan pasien dan berbagai kebutuhan lainnya j. Melakukan penyusutan (retensi) rekam medis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku k. Mendisain formulir rekam medis.] 4. Menjaga Mutu Rekam Medis, Deskripsi kompetensi keempat sebagai berikut : a. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medis. b. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK/rekam medis c. Melakukan analisis untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (”SWOT”) MIK/ rekam medis. d. Menyelenggarakan kegiatan yang merupakan prioritas sasaran mutu pelayanan MIK/rekam medis e. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap system komputerisasi pelayanan MIK/ RM f. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standar akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan Perekam Medis (Perekam Medis) g. Memonitor kesesuaian kebijakan dan prosedur agar tetap relevan dengan manajemen data klinis. h. Meningkatkan kualitas data klinis dalam proses menjaga mutu MIK/rekam medis 5. Statistik Kesehatan, Deskripsi kompetensi kelima sebagai berikut : a. Mengindenfikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan b. Mendisain formulir untuk tahap pengumpulan data kesehatan c. Mengumpulkan data untuk manajemen mutu, manajemen penggunaan, manajemen resiko dan penelitian lain yang berhubungan dengan asuhan pasien. d. Mengelola data untuk penyusunan laporan

e. f. g. h. i. j. k. l.

efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan. Melakukan analisis statistik sederhana Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan keberbagai pihak Menggunakan aplikasi computer untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kesehatan Memberi kontribusi penggunaan fungsi data klinis, administrasi dan data eksternal Mengumpulkan dan Menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis Menerapkan rencana manajemen kualitas data (menjaga konsistensi data) Monitoring pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber data organisasi Mengelola Kualitas Data di Sarana Pelayanan Kesehatan.

6. Manajemen Unit Kerja Manajemen Informasi Kesehatan/ Rekam Medis, Deskripsi kompetensi keenam sebagai berikut : a. Memprediksi kebutuhan informasi dan teknik dalam sistem pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang b. Melaksanakan rencana strategis, goal dan objektif untuk area tanggung jawabnya c. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana unit kerja MIK/ RM untuk memenuhi kebutuhan kerja d. Menyusun anggaran/budget e. Menggunakan anggaran/budget f. Menerapkan program orientasi dan latihan staf bagi yang terkait dalam sistem data pelayanan kesehatan g. Menyusun kebijakan dan prosedur tentang sistem MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat h. Mengembangkan kebijakan dan prosedur tentang MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat i. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur tentang sistem MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat j. Mengevaluasi kebijakan dan prosedur tentang

Hari Besar Kesehatan NO 1 2 3 4 5

TANGGAL 1 Oktober 09 Oktober 10 Oktober 12 Oktober 15 Oktober

6 7 8

16 Oktober 18 Oktober 20 Oktober

9 10 11

24 Oktober 26 Oktober 29 Oktober Sumber

KETERANGAN Hari Geriatri se-Dunia Hari Penglihatan se-Dunia Hari Kesehatan Jiwa se-Dunia Hari Mata Se-Dunia Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) se-Dunia Hari Pangan Se-Dunia Hari Menopause se-Dunia Hari Osteoporosis se-Dunia/ Nasional Hari Dokter Nasional Hari Kontrasepsi se-Dunia Hari Psoriasis se-Dunia

k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.

MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat Menyusun analisa jabatan dan uraian tugas Perekam Medis/ Perekam Medis Menyusun kebijakan dan prosedur antar unit kerja tentang arus informasi setempat Mengembangkan sistem MIK/ RM sebagai bagian dari perencanaan sistem informasi dalam system pelayanan kesehatan. Memecahkan masalah pengembangan, solusi, pembuatan keputusan dan rencana startegi unit kerja MIK/RM Menyajikan informasi hasil kerja penyelenggaraan MIK/RM guna evaluasi kinerja unitnya Memonitor keadaan staf, produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan Melaksanakan dokumentasi unit kerja MIK/ RM Meningkatkan pel.prima saryankes sesuai harapan pasien Menyiapkan profil rumah sakit Mengoperasikan komputer guna penyelenggaraan sistem MIK/ RM

7. Kemitraan Profesi, Deskripsi kompetensi ketujuh sebagai berikut : a. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan b. Mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi antar profesi kesehatan, non kesehatan dan antar organisasi yang berkaitan dengan profesi c. Memberikan informasi database MIK dengan efisien dan efektif d. Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi pelanggan baik internal & ekternal e. Melaksanakan komunikasi dengan teknologi mutakhir (internet, e-mail, fax,dll) f. Melaksanakan negosiasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/rekam medis g. Memberikan konsultasi dalam pengelolaan informasi kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya h. Menjalin kerjasama dengan Bagian Sistem Informasi RS dalam pengembangan teknologi baru i. Memberi konsultasi pendidikan dan latihan bagi pengguna layanan informasi.

12 13 14 15 16 17 18

9 Nopember 12 Nopember 14 Nopember 15 Nopember 28 Nopember 01 Desember 03 Desember

19 20 21

05 Desember 10 Desember 20 Desember

22 23 24

22 Desember 27 Desember 28 Desember

Hari Besar Kesehatan

Hari Jantung Nasional Hari Kesehatan Nasional (HKN) Hari Diabetes se-Dunia Hari Penyakit Paru Hari menanam Pohon Indonesia Hari AIDS se-Dunia Hari Penyandang Cacat seDunia Hari Relawan se-Dunia Hari Hak Asasi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Hari Ibu Hari Kesatuan Gerak PKK Hari Kusta se-Dunia

: Kalender Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011 Kalender 2013, Tabloid Gaya Hidup Sehat, edisi XIII-41, 4 Januari 2013 oktober 2013 mimbar 11

berita smf/instalasi/bagian

INSTALASI PATOLOGI KLINIK RSUD DR SOETOMO SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

B

Oleh : Robiul Fuadi

ulan Mei 2013 ini, instalasi patologi klinik RSUD dr. Soetomo merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Instalasi ini didirikan pada bulan Mei tahun 1963 oleh Prof. Dr. Marsetio Donosepoetro, dr., SpPK dan pertama kali menempati laboratorium di ruang Penyakit Dalam RSUD Dr.Soetomo Surabaya.

diagnosis, pemantauan terapi, dan memprediksi penyakit. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan saat itu masih banyak dilakukan secara sederhana dan manual.

Gambar 3. Suasana laboratorium kimia klinik tahun 1975. (foto merupakan dokumen pribadi Prof. Dr. S.P. Edijanto SpPK (K)

Gambar 1. Prof. Dr. Marsetio Donosepoetro, dr., SpPK. di Ruang Pertemuan Patologi Klinik Ex-Penyakit dalam (1969) (foto merupakan dokumen pribadi Prof. Dr. S.P. Edijanto SpPK (K). Semenjak tahun 1973 hingga tahun 2005 Instalasi Patologi Klinik berkantor di lantai 1 dan 2 gedung Science Building.

Gambar 4. Prof. S.P. Edijanto, dr., SpPK(K) sedang melakukan pemeriksaan Total CO2 dgn metode Natelson Microgasometer tahun 1975. (foto merupakan dokumen pribadi Prof. Dr. S.P. Edijanto SpPK (K) Pelaksanaan hemodialisis perdana di Surabaya diprakarsai oleh Prof. Dr. Marsetio Donosepoetro, dr., SpPK. dan rekannya di Lab Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya tahun 1974.

Gambar 2. Gedung Science Building, Gedung bersejarah Instalasi Patologi Klinik (foto merupakan dokumen pribadi Prof. Dr. S.P. Edijanto SpPK (K) Instalasi Patologi Klinik senantiasa melakukan aktivitas, baik pendidikan maupun pelayanan dan penelitian untuk menunjang pendidikan dokter dan analis medis maupun kesehatan. Pelayan yang dilakukan meliputi berbagai pemeriksaan laboratorium untuk screening, penentuan 12 mimbar oktober 2013

Gambar 5. Hemodialisis perdana di RSUD Dr.Soetomo Surabaya tahun 1974. (foto merupakan dokumen pribadi Prof. Dr. S.P. Edijanto SpPK (K) Semenjak tahun 2005 hingga 2008 dilakukan

renovasi terhadap gedung Science Building menjadi Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT), untuk sementara PK Unair menempati Gedung ex-Kanwil untuk administrasi dan Ruang Dharmawanita untuk pelayanan.

Patologi Klinik tidak berhenti melakukan inovasi dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. Sebuah teknologi transportasi sampel pemeriksaan yang menghubungkan ruang sampling dari rawat jalan maupun seluruh ruangan rawat inap RSUD Soetomo dengan ruang analisa sampel. Teknologi ini dapat mempercepat waktu pengiriman sampel dan menjaga kualitas sampel dalam keadaan baik. Sistem ini digunakan untuk mengirimkan kembali hasil pemeriksaan ke ruangan/instalasi pengirim.

Gambar 7. Suasana laboratorium di ruang Dharmawanita. (foto merupakan dokumen pribadi Prof. Dr. S.P. Edijanto SpPK (K) Saat ini PK berkantor di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu, Lantai 1 untuk Ruang Sampling dan lantai 4 untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan saat ini sudah banyak mengalami perubahan, dari pemeriksaan manual berkembang menjadi pemeriksaan yang serba otomatis dan canggih. Penggunaan alat secara otomatis menjamin pemeriksaan lebih reliable dan lebih cepat. Instalasi Patologi Klinik RSUD dr. Soetomo saat ini membuka pelayanan laboratorium non stop 24 jam dengan tenaga profesional dan jaminan validasi hasil.

Gambar 10. Pneumatic Tube a) Stasiun pengirim yang ada di ruang sampling GPDT lantai 1, b) Kapsul transport, c) Saluran pipa dari stasiun pengirim, d) Layar komputer dan lubang untuk mengirim kapsul transport pada sistem pneumatic tube.

Gambar 8. Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) RSUD Dr. Soetomo.

Gambar 11. Alat-alat otomatis di Laboratorium; a) Hematology Analyzer; b & c) StreamLab yang terhubung dengan Clinical Chemistry and Immunology Analyzer Gambar 9. Suasana pengambilan sampel di ruang sampling Lantai 1 GPDT

Juga terdapat berbagai alat canggih yang digunakan untuk memberikan pelayanan unggulan serta penyelenggaraan penelitian. oktober 2013 mimbar 13

berita smf/instalasi/bagian

G

Gambar 13. Alat-alat canggih sebagai program unggulan; a) Minicapillary Electrophoresis, b) FACS Calibur, untuk pemeriksaan Immuophenotyping dan CD4 pasien HIV/AIDS Instalasi Patologi klinik RSUD dr Soetomo juga menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop setiap tahunnya, baik untuk dokter spesialis patologi klinik maupun tenaga laboratorium.

Gambar 18. a) Workshop Analisis Sumsum Tulang dan Immunophenotyping b) Workshop Hemoglobin dan Protein Elektroforesis dalam rangkaian acara Konferensi Kerja Nasional VII & PIT XI (2012) Di masa yang akan datang, banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Instalasi PK RSUD dr Soetomo. Visi kami adalah menjadi instalasi Patologi Klinik yang terkemuka, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan petunjuk untuk mewujudkannya. Amin. 14 mimbar oktober 2013

angguan pendengaran atau tuli sejak lahir akan menyebabkan gangguan perkembangan bicara, bahasa, dan kognitif. Bila gangguan pendengaran terlambat diketahui tentu hambatan yang dihadapi akan lebih besar, di kemudian hari akan dihasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkualitas. Dari segi ekonomi gangguan pendengaran dan ketulian juga menyebabkan biaya yang akan dikeluarkan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi lebih besar. Dampak gangguan pendengaran dapat dicegah atau dibatasi bila gangguan pendengaran dikenali sejak awal melalui program deteksi dini. Stimuli auditori penting pada masa 6 bulan pertama kehidupan untuk menjamin perkembangan berbicara dan berbahasa. Gangguan pendengaran yang terdeteksi dini kemudian memperoleh habilitasi yang memadai akan memungkinkan penderita untuk mencapai kemampuan berkomunikasi yang optimal sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan ikut serta dalam fasilitas pendidikan umum formal. Untuk dapat menjalankan kesehatan paripurna dengan memanfaatkan ilmu-ilmu kesehatan THT-KL secara multidisiplin pada masyarakat di daerah tertentu maka salah satunya adalah ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Program ini bisa berjalan dengan baik antara lain melibatkan kerjasama pihak lain yang bertujuan sama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan THT komunitas ini melatih diri dalam keterampilan kedokteran di lapangan, dengan menggunakan sumber daya dan menggerakkan peran serta masyarakat setempat, serta menjalankan pelayanan kesehatan dengan konsep kesehatan berbasis masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah ikut serta dalam pelaksanaan bakti sosial pemeriksaan deteksi pendengaran . Bakti sosial pemeriksaan deteksi pendengaran ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program Kerja, Hari Anak Nasional tahun 2013 serta Peringatan 1 Abad Pendidikan Dokter FKUA oleh Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial Budaya DWP RS Dr. Soetomo dan Bidang Pendidikan DWP FKUA bekerjasama dengan FKUA & Panitia Peringatan 1 Abad Pendidikan Dokter FKUA. Penyelenggaraan kegiatan ini bersamaan dengan diadakannya seminar tentang Bagaimana Stimulasi dan Pemberian Nutrisi Janin Dalam Kandungan, Deteksi Tumbuh Kembang dan Deteksi Pendengaran Sejak Dini. Pemeriksaan deteksi pendengaran ini dilaksanakan melalui posyandu DWP FKUA pada hari selasa tanggal 2 Juli 2013 mulai pukul 08.00 hingga selesai bertempat di gedung graha BIK IPTEKDOK (Lantai 1) FK Universitas Airlangga Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 47 – Surabaya bersamaan dengan kegiatan seminar pada hari yang sama. Pemeriksaan deteksi pendengaran ini dilaksanakan oleh Divisi THT Komunitas Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher RSUD dr. Soetomo dengan sasaran balita yang mengikuti posyandu. Pada balita yang mengikuti posyandu dan dilakukan pemeriksaan deteksi pendengaran ini hampir tidak ada yang mengeluhkan tentang

LAPORAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL PEMERIKSAAN DETEKSI PENDENGARAN dalam rangka HARI ANAK NASIONAL 2013 - PERINGATAN 1 ABAD PENDIDIKAN DOKTER FKUA Oleh : SMF Kesehatan THT dan KL RSUD Dr. Soetomo pendengarannya karena masih menganggap normal perkembangan bicara dan bahasanya sehingga hampir sebagian besar mereka belum pernah secara teratur memeriksakan telinga dan pendengarannya. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan sebagian besar balita yang diperiksa didapatkan serumen pada salah satu maupun kedua telinganya. Permasalahan pendengaran didapatkan karena adanya serumen yang mengeras dan sulit keluar dengan sendirinya. Serumen adalah kotoran telinga yang normal terdapat dalam liang telinga dan biasanya keluar sendiri. Pembersihan serumen yang tidak berhasil diberikan obat pelunak serumen untuk kemudian dirujuk berobat kembali ke fasilitas kesehatan terdekat. Keadaan telinga yang sehat dan bersih sebagai salah satu syarat penting untuk pendengaran yang baik. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan telinga pada balita perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya kasus serumen yang ditemukan pada kegiatan pemeriksaan deteksi pendengaran ini. Banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu antara lain kesadaran dari orang tua untuk teratur membersihkan dan memeriksa telinga balitanya serta keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal yang harus selalu bisa dijaga kebersihannya karena akan mempengaruhi kebersihan fisik balita termasuk telinganya. Beberapa masukan yang dapat diberikan dari hasil kegiatan ini adalah perlunya pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali di puskesmas ataupun sewaktuwaktu jika didapatkan keluhan telinga kepada balita peserta posyandu. Serta tidak kalah pentingnya tetap mengutamakan hidup bersih dan sehat dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Untuk mendeteksi adanya gangguan pendengaran sejak dini sudah dapat dilakukan pada bayi baru lahir, namun masih terbatas di rumah sakit – rumah sakit yang memiliki fasilitas pemeriksaan OAE (otoacoustic emission). Untuk pemeriksaan OAE ini dapat dilakukan pada bayi usia 2 hari paling lambat usia 1 bulan sebagai skrining pendengaran bayi baru lahir risiko tinggi pertama kali. Pemeriksaan sederhana pada bayi dan anak untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran dengan cara mengacu pada pedoman standar perkembangan pendengaran dan bicara normal. Walaupun demikian pemeriksaan obyektif seperti BOA (Behavioral Observational Audiometry) masih tetap diperlukan untuk mengetahui adanya kelainan pendengaran. Dari kegiatan seminar yang salah satunya dipresentasikan oleh Dr.dr.Nyilo Purnami, SpTHTKL(K) dihadapan peserta seminar yang berasal dari perwakilan ibu-ibu Dharma Wanita seluruh wilayah Jawa Timur menjelaskan tentang pentingnya deteksi dini pendengaran bayi baru lahir sehingga dapat dilanjutkan dengan intervensi dini sehingga bayi-bayi tersebut menjadi anak-anak yang mempunyai kemampuan bicara dan bahasa optimal seperti layaknya anak normal. Depkes RI telah menetapkan suatu program bahwa seluruh bayi lahir diskrining namun implementasinya baru pada beberapa RS. Indikasi pemeriksaan skrining pendengaran

adalah semua bayi baru lahir, bayi lahir dengan faktor risiko, serta bayi/anak dengan kecurigaan gangguan pendengaran. Deteksi gangguan pendengaran ini penting karena habilitasi dapat dimulai saat perkembangan otak masih berlangsung. Etiologi dan faktor resiko yang dimaksud meliputi masa prenatal yaitu infeksi bakteri atau virus (TORCHS), obat ototoksik, dan teratogenik. Masa perinatal berupa prematur, berat badan lahir rendah, hiperbilirubin, asfiksia serta masa post natal meliputi antara lain infeksi virus atau bakteri (meningitis), perdarahan telinga tengah, serta trauma tulang temporal. Gejala gangguan pendengaran pada bayi dan anak dimulai dari adanya keluhan orang tua berupa bayi nya yang tidak memberikan respon terhadap bunyi, anaknya yang mengalami keterlambatan bicara (delayed speech), tidak memberi respon saat dipanggil atau ada suara/bunyi, perkembangan kosa kata yang kurang, berbicara tidak jelas, meminta sesuatu dengan isyarat. Gangguan pendengaran terbagi menjadi gangguan pendengaran (hearing impaired) dimana anak masih bisa berkomunikasi dengan atau tanpa alat bantu dengar, serta tuli (deaf/profound sensori neural hearing loss) dimana anak tidak dapat berkomunikasi sekalipun mendapat perkerasan bunyi. Kita curiga adanya gangguan pendengaran antara lain jika bayi usia 12 bulan belum dapat mengoceh (babbling) atau meniru, di usia 18 bulan bayi tidak dapat menyebut 1 kata berarti, pada usia 24 bulan perbendaharaan kata anak kurang dari 10 kata, serta usia 30 bulan kita curigai jika anak belum dapat merangkai 2 kata. Standar baku emas pemeriksaan Skrining Pendengaran Bayi Baru Lahir adalah OAE (Oto Acoustic Emission) dan AABR (Automated Auditory Brainstem Respons). Harapannya dengan deteksi dini kita dapat menegakkan diagnosa adanya gangguan pendengaran pada bayi di usia 3 bulan dan intervensi dini dengan habilitasi yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan.

Kegiatan bakti sosial pemeriksaan deteksi pendengaran.

Kegiatan seminar salah satunya tentang deteksi dini pendengaran. oktober 2013 mimbar 15

artikel kesehatan seputar soetomo

Pemenang Lomba Klomca Kapita Selekta Puasa Ramadhan ke-11 Tahun 2013 diselenggarakan pada Rabu tanggal 24 Juli 2013 foto bersama Ibu Rini Anondo sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Soetomo dan para dewan juri. Dengan pemenang juara I Ruang Merak, II. SMF Kesehatan THT & KL, III. SMF Jiwa, Harapan I Ruang Cendrawasih, II. SMF Anestesi, dan III. Irna Bedah.

Pembagian nasi bungkus sebanyak 200 bungkus setiap hari selama bulan Ramadhan kepada keluarga pasien oleh Panitia Binroh Islam.

Pembagian Zakat fitrah dan mal oleh Ketua Binroh RSUD Dr. Soetomo Prof. H. Heru Santoso, dr, SpOG(K) Jum’at, 2 Agustus 2013 kepada karyawan golongan I, II, Harian, Cleaning Service dan tukang parkir berupa beras 2,5 kg dan uang Rp.45.000,- sebanyak 1.011 bungkus.

Agenda Tahunan dari Dharmawanita Persatuan RSUD Dr. Soetomo untuk buka bersama anak panti asuhan binaan LPPI (Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Islam) dengan memberikan bingkisan dan santunan kepada 50 anak yatim pada Rabu tanggal 24 Juli 2013. 16 mimbar oktober 2013

15 Agustus 2013 – Soft Opening Layanan Donor ITD (Instalasi Transfusi Darah) Alat Apheresis sumbangan dari Yayasan Onkologi Anak merupakan alat untuk pengambilan satu jenis komponen darah saja. Pelayanan (Aftap) Donor Darah di Instalasi Transfusi Darah kini dilakukan secara mandiri oleh Instalasi Transfusi Darah. Dengan adanya pelayanan baru ini diharapkan RSUD Dr. Soetomo dapat memenuhi kekurangan pasokan darah dari PMI. Pemotongan tumpeng sebagai simbolis Soft Opening Pelayanan Donor Darah di ITD.

Visitasi dari Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional) ke RSUD Dr. Soetomo dalam rangka uji radiasi di Instalasi Radioterapi pada Kamis tanggal 18 Juli 2013.

oktober 2013 mimbar 17

artikel kesehatan seputar soetomo Seputar Kegiatan dalam rangka memperingati

Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 75 (29 Oktober 1938-2013)

Tampak finalis Lomba Klomca Mimbar sedang berlomba memperebutkan juara I s/d VI pada Rabu tanggal 16 Oktober 2013 dan terkumpul 24 poster yang dilombakan dari berbagai unit kerja di RSUD Dr. Soetomo.

Juara I Lomba Paduan Suara dari Instalasi Rehabilitasi Medik.

Tampak kiri poster juara I dari Irna Bedah (Bpk. Tugiyo), dan kanan goyang Caesar. 18 mimbar oktober 2013

Pemberian cindera mata kepada salah satu pasien Rawat Jalan oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH didampingi Ibu dan Kepala Instalasi Rawat Jalan Roestiniadi DS, dr, SpTHT-KL pada Selasa tanggalm 29 Oktober 2013.

Potongan tumpeng tasyakuran Peringatan Hari Lahir ke 75 diberikan kepada Penemu Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo H. Oerip Soedarman.

Pelepasan Jalan Sehat oleh Gubernur Jatim, Sekda prov. Jatim, Direktur RSUD Dr. Soetomo, dan Dekan FK Unair.

Salah satu pemenang undian umroh dari Bank Jatim, Ruri Wahyu Mageti.

Kegiatan Customer Relationship Management (CRM) Instalasi radioterapi dihadiri oleh Wadir Pelayanan Medik dan diikuti oleh pasien Instalasi Radioterapi pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013.

Penandatanganan MoU RSUD Dr. Soetomo dengan pembimbing Rohani Islam, Kristen, Katholik, Hindu Dharma dan Sosialisasi Akreditasi tentang Hak Pasien dan Keluarga pada Selasa, 29 Oktober 2013. oktober 2013 mimbar 19

artikel kesehatan seputar soetomo

Acara HUT POPTI ke – 7 pada 26 September 2013 yang diadakan di Hall lantai 7 GPDT (Gedung Pusat Diagnostik Terpadu). Acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan anak-anak Thalassemia dari seluruh perwakilan wilayah POPTI Jawa Timur.

Pemaparan Bank Jaringan RSUD Dr. Soetomo di acara kunjungan lapangan peserta Workshop Bank Jaringan dan sel punca yang diselenggarakan Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Dirjen Bina Upaya kesehatan Kemenkes RI pada Kamis, 26 September 2013.

Sosialisasi Security Outsourcing untuk area RSUD Dr. Soetomo dan Graha Amerta pada 27 dan 30 September 2013 di Ruang Sidang 1. 20 mimbar oktober 2013

Penyerahan Bayi Kepada Dinas Sosial pada Senin tanggal 16 September 2013 dilakukan oleh Wadir Pelayanan Medik & Keperawatan Dr. Kohar Hari Santoso, dr, SpAn KIC, KAP

Para peserta Bimbingan Tehnis PKRS & Humas tahap ke 26 dengan 2 angkatan sedang melakukan diskusi kelompok untuk membuat POA, Paket, Leaflet dan poster yang diselenggarakan pada Selasa-Rabu tanggal 10-11 September dan 17-18 September 2013, diikuti 135 peserta dari karyawan, karyawati RSUD Dr. Soetomo.

Acara Donor Darah “Donor Sitik Joss” yang diadakan oleh para PPDS Bedah dan Pelayanan Donor Darah Instalasi Transfusi Darah (ITD).

oktober 2013 mimbar 21

artikel kesehatan seputar soetomo

Kerjasama magang Bakti Sosial RS Bundang Korea di beberapa bidang ilmu kedokteran seperti Bedah Plastik dan Bedah Ortopedi. Acara ramah tamah dilaksanakan di ruang Loka Widya Husada RSUD Dr. Soetomo pada Jum’at tanggal 4 Oktober 2013.

Penyerahan SK kenaikan pangkat secara simbolis dilakukan bertepatan pada apel pagi Senin tanggal 7 Oktober 2013.

Tampak kiri sholat Idul Adha di Masjid Asy-Syifa’ RSUD Dr. Soetomo dengan Imam dan Khotib Ustad Dr.H.Hasbullah Hilmi, SS, MHI (dari IAIN Sunan Ampel) pada Selasa tanggal 15 Oktober 2013 dan kanan penyembelihan hewan Qurban Sapi oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH. Jumlah hewan yang terkumpul Sapi 16 ekor, kambing 7 ekor yang dibagikan sebanyak 2300 kantong kepada karyawan dilingkungan RSUD Dr. Soetomo/ FK. Unair, IDI, Sopir Ambulance, tukang parkir, cleaning service dan masyarakat sekitarnya. Panitia mengucapkan terima kasih kepada para donatur/ penyumbang hewan qurban. 22 mimbar oktober 2013

Direktur dan Jajaran Direksi RSUD Dr. Soetomo Serta Redaksi Majalah Mimbar Mengucapkan

Selamat Hari Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 Manfaat Besar Vitamin Pada Cahaya Matahari Untuk Kesehatan

B

eruntunglah orang-orang yang tinggal di tempat tropis layaknya indonesia. Mereka seringkali nikmati cahaya matahari daripada masyarakat yang tinggal di tempat empat musim. Karena, cahaya matahari mempunyai banyak faedah layaknya Vitamin D yang membuat perlindungan kelembapan kulit. Vitamin D dikenal sebagai vitamin cahaya matahari. Tubuh manusia mengonversi cahaya matahari jadi wujud nutrisi yang berguna. Vitamin D amat sukar didapat dari makanan. Lantas, cahaya matahari adalah sumber mutlak. Walau berjemur dibawah cahaya matahari mempunyai faedah untuk kesehatan, ingat senantiasa menggunakan tabir surya sebagai pelindung. Tetapi baiknya tidak menggunakan tabir surya dari kepala hingga ke kaki, dikarenakan dapat kurangi kekuatan tubuh saat menghasilkan banyak Vitamin D. Vitamin D mutlak untuk menolong tubuh menyerap kalsium dari makanan, suplemen, serta kalsium pembangun kesehatan tulang. Vitamin itu juga bertindak mutlak kirim pesan pada otak serta tiap-tiap sisi tubuh. Vitamin D juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. ditambah lagi, banyak penelitian tunjukkan bahwa Vitamin D bisa menolong menghindar penyakit spesifik. Studi lebih mesti dikerjakan, namun ada bukti yang menjanjikan yang beri dukungan praktik mengambil suplemen Vitamin D harian. Vitamin D diakui bisa membuat perlindungan dari beragam penyakit di bawah ini :

3. Kanker Payudara Peneliti dari University Of California, San Diego School Of Medicine, mendapatkan kandungan rendah Vitamin D mengisyaratkan risiko tinggi Kanker Payudara PraMenopause. dari tiga grup 1. 200 wanita sehat, beberapa peneliti mendapatkan bahwa mereka dengan kandungan paling rendah Vitamin D didalam bulan-bulan sebelum saat diagnosis, mempunyai risiko terbesar terkena kanker payudara. Risikonya lebih kurang tiga kali semakin besar dari pada wanita dengan tingkat paling tinggi Vitamin D. Penelitian itu diterbitkan didalam Jurnal Cancer Causes & Control, februari 2013. Sumber : www.sehat.info

1. Penyakit Alzheimer Didalam sesuatu studi Februari 2013 yang diterbitkan didalam Journal Of Alzheimer Disease, peneliti mendapatkan bahwa Vitamin D serta DHA Asam Lemak Omega 3 bisa mengendalikan peradangan serta bersihkan plak yang berkenaan dengan penyakit Alzheimer dari otak. 2. Diabetes Suplementasi Vitamin D bisa kurangi risiko pengembangan perihal diabetes jenis 1 pada orang dewasa. demikianlah hasil sesuatu penelitian yang diterbitkan american journal of epidemiology. oktober 2013 mimbar 23

artikel kesehatan sekilas info

PSYCHIATRYC AMBULANCE and HOME CARE IRNA JIWA adalah salah satu dari LIMA IRNA yang ada di RSUD Dr. Soetomo surabaya. IRNA JIWA mempunya salah satunya fasilitas yaitu penjemputan Pasien. Sejalan dengan Visi IRNA JIWA, Ambulance and Home Care mengupayakan pelayanan kesehatan jiwa yang optimal, komprehensif dan berkomitmen memberikan pelayanan sepenuh hati. Pengertian : Penjemputan pasien atas permintaan keluarga adalah penjemputan oleh ntim medis RSUD Dr. Soetomo menggunakan Ambulance RSUD Dr. Soetomo dengan persyaratan tertentu atas permintaan keluarga. Tujuan : Untuk memberi kejelasan administrasi prosedur perawatan diruang jiwa bagi petugas maupun pasien dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara legal. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

Pelaksana: Petugas Paramedis Ruang Jiwa Petugas Medis Ruang Jiwa PPDS 1 Satpol PP Sopir Ambulance Tarip Penjemputan Pasien Jiwa 1 Dokter Rp. 150.000,Paramedis (3) Rp. 300.000,Kendaraan Rp. 200.000,Administrasi Rp. 50.000,Untuk tarip luar kota menyesuaikan ketentuan.

PROSEDUR 1. Apabila ada keluarga yang minta keluarganya untuk dijemput maka kita memberikan informasi tentang prosedur dan biayanya. 2. Kemudian menetapkan pilihan kelas perawatan yaitu kelas I, II, III, atau Klas Utama IV Serta jalur rawat inap yang sesuai ( Umum, Askes, Dll). 3. Kemudian Keluarga menandatangani persetujuan (Informed consent) disertai tanda tangan 2 saksi .dokter penjemput dan dokter penerima. 4. Penderita yang sudah pernah dirawat, keluarga menyerahkan surat rujukan dari psikiater kepada tim medis penjemputan penderita dan tim medis minta konfirmasi ke dokter pengirim. 5. Penderita yang belum pernah dirawat Penjemputan pasien harus sepengetahuan dan disertai keterangan tertulis RT setempat Atau surat bukti lapor dari polsek setempat.

Alur Penjemputan Pasien Pasien Baru

Pasien Rawat Ulang

q

q

Keluarga datang Ke R. Sejahtera RSUD Dr soetomo Surabaya Untuk Menandatangani Persetujuan atas permintaan keluarga

Keluarga Menghubungi Telepon Layanan Penjemputan Pasien

u

Segera Dilakukan t Penjemputan

q

q

Di luar Jam Kerja IRD

Jam Kerja Poli

u

MARS R. Sejahtera R. Holistik

t

Tim Jemput pasien beserta Ambulannya Informasi IRNA JIWA (031) 5501664 (031) 5501667 (031) 81990087 (031) 72323137 Terimakasih atas kepercayaan Anda manfaatkan layanan kami semoga kesehatan dan kesejahteraan selalu menyertai anda. TIM IRNA JIWA

Menandatangani surat persetujuan/inform consent

Simulasi Internasional Tanggap Darurat Bencana Oleh: Ns. Senja Setiaka,SKep.,SPd. Paramedic-Ners Ambulans Gawat Darurat 118 IRD RSUD Dr. Soetomo

I

ndonesia merupakan salah satu negara yang dikelilingi oleh tiga lempeng tectonic Eurasia, Pacific, dan IndoAustralia yang dikenal dengan istilah ring of fire. Kondisi inilah yang menurut para ahli geologi menjadikan bencana tektonik menjadi bahaya laten di negara kita. Memang ada sisi baiknya berupa dampak positif dari kondisi ini. Hal yang menguntungkan yakni tanah menjadi subur, pemandangan pegunungan yang indah sebagai obyek wisata, banyak kandungan mineral logam, non logam dan minyak bumi dan gas. Namun tentu saja juga ada dampak negatif yang ikut menyertai yaitu berupa rawan bencana geologi seperti gempa bumi/tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Jumlah gunung berapi aktif di Indonesia berjumlah 127 buah, merupakan 13% dari total jumlah gunung berapi di dunia. Pulau besar di Indonesia yakni pulau Jawa memiliki jumlah terbanyak yakni 34 gunung berapi, sementara pulau terbesar lainnya yakni Kalimantan dan Papua tidak terdapat gunung berapi di kedua pulau itu. Meskipun demikian khusus pulau Kalimantan harus mendapatkan perhatian khusus karena di dalamnya terdapat industri besar berupa industri minyak dan industri gas alam, yang beresiko adanya industrial ataupun man-made disaster karena human error. Tidaklah keliru jika seorang pakar bencana menyebut Indonesia sebagai supermarket of disaster. Memang sepertinya bencana kecil hingga besar bisa terjadi di negara kita baik bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yg disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No. 24/2007). Keadaan darurat Adalah suatu keadaan atau situasi yang mengancam sekelompok orang/masyarakat dan memerlukan respon penanggulangan segera dan memadai. Sebagai payung hukum penetapan status darurat diatur dalam UU No 24 Tahun 2007 pasal 51 dan PP No 21 Tahun 2008 pasal 23 tentang status keadaan darurat dan skala bencana yang dilaksanakan oleh pelaksana yaitu pemerintah dan pemerintah daerah. Skala nasional oleh presiden, skala provinsi oleh gubernur dan skala kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Sedangkan untuk penetapan status dan tingkatan bencana memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena dan dampak sosialekonomi yang ditimbulkan (UU No. 24 Th 2007 ps 7 ayat 2). Sementara indikator kunci keadaan darurat yang digunakan UNHCR, WHO, USA yakni: a. Angka Kematian Kasar/Crude Mortality Rate (CMR) Kondisi Darurat jika CMR >1/10.000 penduduk/hari b. Angka Kematian Balita/Under Five Mortality Rate (U5MR) Kondisi Darurat jika U5MR >2/10.000 balita/hari Untuk perhitungan angka kematian pada bencana menganut:

Angka kematian/10,000/hari = Jumlah Kematian x 10,000 Jumlah Hari x Jumlah Penduduk Contoh : Jika dalam waktu 1 minggu ada kematian 12 orang dari 6.000 penduduk, berapa Angka Kematiannya ? 12 (kematian) x 10.000 = 2,8/10.000/hari 7 (hari) x 6.000 (Jumlah penduduk)

Tanggap darurat Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Fase penanganan darurat ini meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan upaya tanggap darurat bencana menurut pasal 28 UU No.24 tahun 2007 dilakukan beberapa langkah yakni pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumberdaya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. a. Kaji cepat Fase ini adalah tahap awal upaya tanggap darurat bencana, merupakan serangkaian kegiatan pengkajian yg dilakukan pada saat tanggap darurat bencana meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penyajian Informasi. Tujuan dari kaji cepat yakni menilai ada/tidaknya kedaruratan, menggambarkan jenis dan besarnya masalah, memungkinan perkembangan lebih lanjut akibat keadaan darurat, menilai kemampuan dalam merespons dan kebutuhan untuk penanggulangan, menentukan prioritas tindakan yang perlu dilakukan untuk penanggulangan. Hal tersebut harus segera dilakukan setelah kejadian diketahui. di Indonesia sesuai undang-undang dan atau peraturan pemerintah dilakukan oleh Tim yang anggotanya multi sektor (sesuai kompetensi). Tim Kaji Cepat, dalam melaksanakan tugasnya atas dasar penugasan dari Kepala BNPB atau Kepala BPBD setempat sesuai kewenangannya. (PP No. 21 Thn 2008 Pasal 22 ayat 2). Penyelamatan dan Evakuasi (Ps 52 UU No. 24/2007) Pencarian dan penyelamatan korban, Pertolongan darurat, Evakuasi korban. Pelaksana adalah TRC-PB (Perka BNPB No 13 Th 2010) Tidak semua kabupaten/kota memiliki Kantor SAR/Pos SAR. Setiap tenaga penolong korban luka/sakit yg ada saat ini sesuai kompetensi (?) (sesuai dng ps 73 UU No 29 Th 2004 tentang praktek kedokteran “setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan dokter/dokter gigi atau petugas kesehatan lain”) Keamanan operasional, pengaturan mekanisme evakuasi harus dilakukan secara optimal dan secara lintas sektor. b. Pemenuhan kebutuhan dasar Sebagai profesional kesehatan peran pada langkah ini sangat dibutuhkan dalam tahap tanggap darurat. Hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar yaitu: 1. Air bersih Pendistribusian air bersih harus merata, perbaikan kualitas air (penjernihan air cepat, desinfeksi oktober 2013 mimbar 25

sekilas info

2.

3.



4.

5.

6.

air bersih) dan pengawasan kualitas air bersih (kekeruhan, pH, bakteriologis) harus diperiksa. Standar kebutuhan awal kejadian kebutuhan air bersih 7 lt/org/hari, berikutnya 15 – 20 lt/org/hari. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan 50 lt/org/hari. Satu kran distribusi (tanki penampungan) untuk melayani 80 – 100 org. Air bersih yang didistribusikan harus diperiksa keadaan bakteri E. coli (coli tinja) ≈ <10 bakteri E. coli/100 ml air Sanitasi Sanitasi, penyediaan sarana (jamban darurat, MCK, tempat sampah) ini merupakan hal yang sangat penting sekali terutama di areal pengungsian. Jika ada satu atau dua orang yang buang air besar. Sepertinya ini tidak masalah, namun bagaimana seandainya ada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan pengungsi yang ingin buang hajat secara bersamaan? Ini masalah besar. Ada peluang terjadi secondary disaster. Standardnya, 1 jamban untuk 20 orang, lokasi tidak lebih dari 50 meter dari tempat penampungan pengungsi dengan kloset berpenutup. Lokasi bak penampungan tinja minimal 30 meter dari sumber air bersih. Tempat sampah berpenutup kapasitas 100 lt/10 KK atau polybag (0,6 m x 1 m) utk 1 – 3 KK. Tidak ada air limbah yang menggenang di sekitar penampungan pengungsian. Pangan Makanan dan minuman, pendistribusian bahan makanan harus benar-benar merata. Pengoperasian dapur lapangan (dapur umum) ditempatkan tidak jauh dari pengungsian. Dari segi makanan, pengawasan kualitas pangan. Pendistribusian perlengkapan pengolah bahan makanan sangat penting karena mustahil akan mendapatkan alat masak-memasak di lokasi bencana. Standar minimum pangan 2.100 kkal, 40 gram lemak dan 50 gram protein/orang/hari (400 gr beras/orang/ hari + lauk pauk). Pada korban yang perlu perhatian khusus misalnya bayi, ASI eksklusif bagi bayi sampai usia 6 bln. Susu formula tidak diperkenankan kepada bayi kecuali bayi piatu, terpisah dari ibu atau ibu sakit berat (penggunaan botol susu dan dot tdk dianjurkan). Ibu hamil di tambah 330 kkal, 17 gram protein/orang/hari dan ibu menyusui ditambah 500 kkal, 17 gr protein/orang/hari. Dalam hal ini seorang ahli gizi klinis sangat diperlukan. Sandang Perlengkapan diri seperti alas tidur, selimut, pakaian dan alas kaki. Sarana kebersihan pribadi seperti sabun mandi 250 gr/org/bln, sikat gigi, pasta gigi juga harus disediakan. Setiap wanita yang telah menstruasi mendapatkan pembalut wanita yang cukup. Negara Indonesia telah menyumbang untuk para korban kasus bencana Tsunami Jepang beberapa waktu lalu. Ini menandakan begitu pentingnya sebuah selimut. Pelayanan kesehatan Penyediaan pengobatan pada para korban dan jika diperlukan rujukan harus dilakukan juga. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (pengendalian vektor, surveilans, imunisasi, distribusi sarana). Pelayanan gizi (pemantauan status gizi, distribusi kapsul vit. A, tablet Fe, penanganan balita gizi kurang/buruk). Tidak kalah pentingnya juga pelayanan psikososial/kesehatan mental. Karena kondisi bencana akan menyebabkan korban mengalami distress psikososial. Pelayanan kesehatan reproduksi jika memungkinkan, harus dilaksanakan juga. Huntara – hunian sementara Penampungan dan tempat hunian, luas lokasi

26 mimbar oktober 2013

penampungan 45 m2 per orang (ideal), 30 m2 per orang (minimum). Untuk mencegah kebakaran ada pengaturan jarak antar tempat penampungan dibuat jarak 30 meter. Tempat tinggal harus mempunyai luas lantai 3,5-4,5m2 per orang, terlindung dari terik matahari dan hujan, aliran udara dan suhu optimal. Penampungan sementara dapat berupa tenda, barak, memanfaatkan gedung fasum (stadion, tempat ibadah, sekolah dll). Tim ahli pembangunan shelter untuk korban sangat diperlukan untuk layanan huntara ini. c. Perlindungan kelompok rentan Beberapa kelompok rentan pada para korban harus diidentifikasi dan dikelola dengan perhatian khusus. Mereka terdiri dari kelompok bayi, balita dan anakanak. Untuk usia dewasa yakni ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disable (kelompok yang kemampuan fisik dan psikisnya di bawah kelompok individu normal, karena ada yang masih menyebutnya orang cacat). Lanjut usia juga merupakan kelompok rentan yang harus mendapat perhatian lebih. Perlindungan kelompok rentan baik di lokasi bencana maupun di pengungsian ini meliputi penyelamatan dan evakuasi, pengaman, pelayanan kesehatan psikososial/kesehatan mental. d. Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital. Tindakan-tindakan harus segera dilakukan untuk pemulihan sarana vital jika ada kerusakan infrastruktur yang hebat misalnya pembersihan lokasi (puing-puing, sampah, bahan berbahaya dll), perbaikan darurat fasilitas umum (jalan, jembatan, bandara, pasar dll), perbaikan sarana dan prasarana pendukung (utilitas) seperti; jaringan komunikasi, listrik, air bersih dll. Saat bencana di Aceh, komunikasi seluler dan PSTN (telpon rumah) memang terputus, sehingga komunikasi melalui radio HT bisa dilakukan, sementara para disaster team dari asing menggunakan komunikasi melalui satelit. Pada fase ini jika ada yang berkeinginan membantu maka bantuan bisa berupa uang tunai/giro, peralatan dan logistik, bantuan transportasi berupa perahu karet, ambulans, pesawat terbang untuk korban atau para relawan. Pesawat Hercules dari TNI AU biasa digunakan untuk bantuan transportasi, sementara dari organisasi PBB untuk transportasi udara mereka menggunakan UNHAS (United Nations for Humanitarian Air Services). Bantuan lain bisa berupa bantuan sumber daya manusia sesuai kompetensinya. Petugas kesehatan, keamanan, ahli komunikasi, ahli infrastruktur, dan kompetensi dari seorang pendidik juga diperlukan. Sementara untuk bantuan dana siap pakai dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melalui langkah-langkah berikut : pertama, adanya laporan kejadian (kronologisnya) paling lambat 3 hari setelah kejadian. Kedua, ada penetapan status keadaan darurat penanganan bencana dari Kepala Daerah setempat fase, waktu. Ketiga, disusun usulan permintaan dukungan bantuan (realitis, dilengkapi rincian kebutuhan penanganan darurat dan RAB) paling lambat 1 minggu setelah kejadian. Untuk selanjutnya pertanggungjawabannya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BNPB disampaikan paling lambat 3 bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi bukti-bukti pengeluaran dana yang diterima. Pengalaman Tanggap Darurat Bencana pada Humanitarian Assistance and Disaster Relief, Brunei 2013.

Skenario: Sebuah kawasan mengalami bencana gempa bumi dan angin topan. Naasnya, area terdampak diapit oleh dua sungai yang lebarnya masing-masing ±70 meter. Sungai Temburong, dikenal sungai yang banyak dihuni oleh buaya air tawar, fresh water croccodile. Korban berjatuhan, ada korban di hutan sehingga tim disaster relief harus melakukan aktifitas jungle SAR, ada juga korban di sungai sehingga harus dilakukan water SAR. Lebih sulit lagi ada korban yang di dalam rumah kayu sementara tumah kayu tersapu angin dan masuk ke dalam sungai padahal di dalamnya ada beberapa anggota keluarga, sehingga team reaksi cepat harus melakukan entrapped victim SAR. Sebagai profesional kesehatan, kita harus melakukan Medic SAR. (lihat gambar)

Berikut ini denah area yang terkena bencana:

melakukan pengambilan gambar secara real-time dengan menggunakan kamera video untuk seterusnya ditransmit ke pusat pengendali bencana di markas disaster yang berjarak 12 km dari lokasi bencana, untuk dipantau secara real-time oleh petugas yang ditunjuk.

4. Pukul 10:30, para teknisi dari China melanjutkan menyambung mechanized bridge dan melanjutkan pemasangan foot-bridge, sementara tim Malaysia mempersiapkan floating-food bridge nya. Tindakan ini dilakukan selama 10 menit dan dengan 2 menit toleransi kelebihan waktu.

Uji coba mechanized-bridge yang dibawa langsung oleh tim China dari negaranya.

Survey, untuk memastikan air sungai aman, tidak terkontaminasi zat kimia, tidak ada binatang buas terutama buaya.

Legenda : pada gambar di atas nomor 4=rope bridge, 10=mechanized bridge, garis hitam=floating bridge. 5. Aktivasi tim Medic-SAR dari Indonesia, China, Phillipina, dan Thailand total sebanyak 11 boat. Boat mulai bergerak Urutan kegiatan tanggap darurat: menuju lokasi bencana karena ada infrastruktur yang 1. Seluruh tim Disaster Relief dan Humanitarian Assisstance tenggelam dan korban yang mengalami near-fatal berkoordinasi segera melakukan tindakan pada drowning. Tepat pukul 10:30, Tim Medik SAR Indonesia pukul 10:26. Menginformasikan kondisi dan tindakan menyisir dan mengevakuasi korban yang terjebak di yag harus dilakukan. Mempersiapkan triage predalam rumah yang tenggelam di air, dengan melakukan hospital level 1, dan tim dari China mulai membangun manuver evakuasi menyilang dari dan ke lokasi bencana mechanized bridge (jembatan mekanik). Langkah ini dan triage level 1 ground SAR collecting area. Tim China dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu menit). Scene menggunakan jembatan tali untuk mengevakuasi korban survey pada lokasi bencana juga dilakukan, antisipasi dari lokasi bencana ke collecting area. Hal yang paling adanya air yang beracun, air yang mengandung zat menegangkan saat tim Indonesia menyelamatkan korban kimia dan tidak lupa sungai ini terkenal banyak buaya yang terjebak di dalam rumah yang tenggelam. Meskipun air tawarnya, fresh water croccodille. sebelumnya sudah dilakukan survey bahwa sungai aman, namun keberadaan fresh water croccodile masih terbayang. Sementara saat latihan, tidak ada satu tim pun yang berani masuk ke sungai kecuali tim Indonesia.

Koordinasi dengan tim Tim Survey, untuk memastikan Philippines, China, Indonesia. air sungai aman, tidak terkontaminasi zat kimia, tidak ada binatang buas terutama buaya.

2. Pukul 10:27 Tim dari Brunei melakukan pengkajian lokasi bencana, memprediksi jumlah korban, dan dengan pengeras suara, mereka mencoba untuk menemukan korban yang masih sadar. Tindakan ini dilakukan dalam 1 (satu) menit. 3. Pukul 10:28, tim Brunei dan Thailand meluncurkan team SAR ke lokasi bencana. Mereka berpencar ke dua titik siaga. Jika perlu, segera aktivasi melakukan penanganan dengan teknik SAR dan juga mereka

Tim Indonesia dan Philippine mempersiapkan evakuasi.

Tim Medic SAR Indonesia membagi tugas.

6. Pukul 10:32 Korban-korban yang tidak terevakuasi oleh boat, baik di sungai maupun di daratan, mereka dievakuasi oleh helikopter yang disediakan oleh Brunei dan Jepang. Tindakan ini hanya memakan waktu 5 menit. Tim Helikopter juga melepaskan 2 anjing pelacak K-9, mereka berlarian untuk menemukan korban yang tidak terlihat mata para relawan. Setelah ditemukan anjing K-9, korban dievakuasi ke collecting area yang berseberangan dengan wilayah bencana. oktober 2013 mimbar 27

seputar sekilas info soetomo

Bantuan udara didatangkan untuk mempercepat akses dan survei di lokasi terdampak.

Personel K-9 diturunkan untuk selanjutnya menyisir keberadaan korban.

Floating bridge terbuat dari plastik/polyethilene berbentuk kubus uk. 75x75x75 cm ketika akan disetting.

Floating bridge sudah disetting dan sudah bisa dilewati oleh para relawan dan korban bencana alam.

9. Pukul 10:36 tim dari USA dan India mulai melakukan distribusi makanan dan minuman dilakukan dalam rentang 7 menit. Sementara evakuasi pasien dari seberang sungai (lokasi bencana) menuju ke collecting area dan triage level 1 terus tidak henti-hentinya dilakukan. Di lokasi kerusakan, tim China menyiapkan jalan akses ke lokasi bencana. Kotak berisi anjing pelacak diturunkan.

Anjing pelacak mulai mengidentifikasi keberadaan korban yang tersembunyi sekalipun akan bisa ditemukan. (Perhatikan tanda panah menunjuk anjing coklat)

7. Pukul 10:32 Tim helikopter Singapura dan groundambulance melakukan medevac (medical evacuation) ke field hospital yang berjarak 12 km bagi korban yang memerlukan pertolongan level 3.

Tidak semua pasien dirujuk ke field hospital level 3. Hanya yang parah dan memerlukan tindakan definitif resusitatif segera.

Ambulans rujukan darat tetap dilakukan karena keterbatasan unit air ambulance.

8. Pukul 10:34 tim China, Brunei, USA melakukan setting water purification unit (WPU). Alat ini digunakan untuk mengubah air sungai yang dekat dengan lokasi bencana menjadi air yang siap dikonsumsi tanpa harus direbus. Karena alat ini menggunakan teknik destilasi dan dilengkapi dengan pembunuh mikroorganisme. Pada saat ini tim lain juga melakukan evakuasi korban, baik melalui jembatan tali (rope-bridge), jembatan apung (float-bridge) maupun jembatan mekanik (mechanized bridge).

WPU milik China ini dengan waktu 15 menit setelah mesin dinyalakan, ia mampu menghasilkan 5m3 air siap minum atau 4m3 air siap minum dengan kualitas tinggi tiap jamnya.

28 mimbar oktober 2013

Setting jembatan tali ini hanya dilakukan dalam hitungan menit. Ia mampu dilewati para relawan dan korban bencana yang hendak menyeberangi sungai.

Korban di daratan seberang sungai, maupun di dalam sungai harus segera ditemukan dan dievakuasi. Perhatikan korban near fatal drowning pada entrapped victim(s).

Korban dibawa ke collecting area sekaligus sebagi area triage level 1.

10. Pukul 10:40 tim relawan dengan 1 truk melintasi mechanized bridge untuk memberikan pertolongan pada korban yang masih tersebar di lokasi kejadian terutama di semak belukar dan pepohonan. Evakuasi ini melibatkan 3 unit truk besar yang bisa melewati jembatan mekanik untuk evakuasi penduduk baik yang sehat maupun yang sakit.

Pemasangan konstruksi mechanized bridge bilah demi bilah.

Dengan jembatan ini, mobil, truk logistik, dan personal bisa melintas dengan aman.

11. Pukul 10:42 Tim Brunei, China, Australia, dan Malaysia menggunakan alat berat khusus untuk membuka jalan akses bagi kendaraan. Luar biasa, yang sebelumnya semak belukar, dengan alat ini, langsung menjadi jalan makadam yang layak dilalui oleh kendaraan para relawan.

Kondisi area bencana di semak belukar dan hutan seberang sungai.

Truk khusus untuk membuat jalan akses ke bencana. Menggelarkan anyaman baja.

Truk memuat ‘jalan besi’ persembahan negara China.

Anyaman baja yang digelarkan di area bencana sehingga akan berfungsi sebagi jalan.

12. Pukul 10:42 Tim Huntara (hunian sementara) melakukan pembangunan shelter. Para penduduk yang masih berlabel hijau dalam triage bencana, dimasukkan ke dalam shelter ini. Shelter berada satu kompleks dengan field hospital. Distribusi makanan oleh tim USA dan penyediaan water purification unit disiapkan juga.

Shelter – hunian sementara.

Field hospital

13. Pukul 10:45, korban setelah dilakukan triage level 1, dimasukkan ke dalam field hospital, lalu dilakukan triage lagi. Para korban untuk beberapa saat dilakukan penanganan, jika harus dirujuk, maka dirujuk dengan field ambulance atau air ambulance menuju field hospital level 3 yang berjarak 12km dari bencana. Air ambulance sudah disiapkan oleh tim Singapura.

Pasien dengan label MERAH atau di triage level 1 diistilahkan pasien P-1, ia dilakukan triage ulang di field hospital.

Korban dengan label HIJAU, cidera ringan diarahkan menuju area hijau. Mereka digolongkan dalam the walking wounded (START Triage Procedure)

Penanggulangan bencana dimulai dari kegawatdaruratan harian Di banyak negara istilah Emergency Medical Services System (EMS) sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan sistem itu, salah satunya untuk respon emergency sehari-hari yang diimplementasikan pada layanan emergency ambulance. Kita semua tahu, tanpa layanan penanganan gawat darurat sehari-hari dengan baik, niscaya saat ada musibah masal atau eskalasi ke bencana dengan korban yang melebihi sumber daya, tentu saja kita tidak bisa membayangkan apa jadinya. Penanganan gawat darurat sehari-hari yang baik sangat diperlukan. Kapan masyarakat bisa disebut sejahtera, ketika mereka sakit atau mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya, mereka kesulitan untuk memanggil ambulans, padahal mereka juga mau dan mampu untuk membayar jasa emergency ambulance . Contoh Riil Ada seorang korban tergeletak di tengah jalan, hingga

memacetkan arus lalin dua arah. Hampir satu jam, tanpa pertolongan dari layanan kesehatan terdekat sehingga mobil polisi yang membawa ke RS. Memang, ini berbeda sekali jika dibandingkan di negara lain. Saat di luar, saya melihat EMS yang bekerja sangat ideal sekali. Memang di luar negeri, mereka mengenal paramedic, mereka memanfaatkan fire department, civil defense, dan unsur terkait (bukan Rumah Sakit) untuk menangani gawat darurat pre-hospital. Dari sini saya melihat bahwa ada layanan tim ambulance hospital based dan independent. Cermin ke Depan Ketika ‘menjadi’ kru ambulans di Kurume Fire Station, di Fukuoka Prefecture, Japan. Mereka sangat disiplin, ketika ada panggilan gawat darurat, menerima emergency call, hingga men-start ambulance car, butuh waktu 54 detik. Saya lebih takjub lagi di lain hari, dari menerima emergency call hingga start mesin ambulance hanya butuh waktu 16 detik. Benarbenar detik yang berharga. Sementara untuk tavelling time, hanya butuh waktu 4 menit, sudah mulai caring patient. Tentu saja ini semua karena dukungan sistem, infra struktur, dan stakeholder yang berkaitan untuk meng-established itu semua. EMS di negara-negara Qatar, Kuwait, Jepang, Perancis, Inggris, Aussie, UAE, pasti sudah well-established. Terlepas dari ketersediaan dana, fasilitas, SDM dan sistem yang ada, yang dimiliki oleh negara-negara di atas mestinya di negara kita bisa melakukannya juga. Kondisi EMS – Ambulans Gawat Darurat saat ini di negara kita Beberapa daerah sudah mengembangkan EMS yang kalau kita cermati EMS adalah SPGDT (Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) yang meliputi penanggulangan bencana harian, korban massal, bencana, dan pengungsi. Selain center-center Jakarta, Surabaya, Makasar, dll di daerah lain seperti Lamongan — 60KM ke arah utara Surabaya, yang terkenal dengan kuliner Soto dan Tahu Campur-nya ini – sudah mengembangkan sedemikian rupa, jika ada kecelakaan lalu lintas, maka ambulans dari RS terdekat akan merespon dan merujuk ke RS terdekat dan memadai. Namun bagaimana dengan daerah lain? Jika ada kecelakaan, lalu memanggil ambulans, mungkin membutuhkan waktu berjam-jam, yang ketika ambulans datang di lokasi kejadian, korban sudah dievakuasi entah kemana. Ingat, masyarakat kita tipikal suka menolong, jadi mereka pasti berinisiatif cepat-cepat membawa ke RS, entah naik taksi, angkot atau delman. Nah, jika korban ada cidera cervical-spine tentu saja akan memperparah kondisi pasien. Bertolak dari hal di atas, muncul anekdot: lebih cepat memanggil fast-food dengan kode dial 140XX, untuk dalam kota, mereka bisa datang tak lebih 20 menit, padahal mereka harus membumbuin, menggoreng, bahkan mungkin harus menangkap ayamnya dahulu. Padahal tim ambulans semua sudah tersedia dan tinggal berangkat. Nah, apakah sepotong ayam goreng lebih berharga dari sehat sakit seseorang? (INT, 2012) Oleh sebab itu, penanggulangan bencana oleh tim kesehatan bisa tercermin dari bagaimana instalasi kesehatan tersebut bisa menangani dengan cepat-tepatcermat pada kegawatdaruratan sehari-hari, sebelum terjadi musibah massal, ataupun bencana. Jika penanganan kegawatdaruratan sehari-hari saja tidak dilakukan dengan baik, bagaimana jika terjadi bencana? Nah sepertinya revitalisasi ambulans di layanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah harus dimajukan kembali melalui pelatihan-pelatihan tentang tatalaksana ambulans gawat darurat.

oktober 2013 mimbar 29

sekilas info

Makanan cepat saji ini digemari banyak orang. Tapi jangan keseringan, karena ada bahaya kesehatan yang mengintai di balik nikmatnya semangkuk mi instan.

Bahaya Kesehatan yang Mengintai di Balik Nikmatnya Mi Instan Oleh : Merry Wahyuningsih - detikHealth

M

i instan sudah menjadi makanan yang umum di Indonesia, terutama bagi anak kos. Cara masak yang mudah dan rasa yang nikmat membuat makanan cepat saji ini digemari banyak orang. Tapi jangan keseringan, karena ada bahaya kesehatan yang mengintai di balik nikmatnya semangkuk mi instan. Mi instan memang bisa meredam rasa lapar, tapi makanan cepat saji ini tidak bisa menggantikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ditambah lagi dengan bumbu buatan dan pengawet kimia, yang semakin membahayakan kesehatan tubuh. Berikut beberapa bahaya kesehatan yang mengancam bila Anda terlalu sering makan mi instan, seperti dilansir Boldsky, Sabtu (8/6/2013): 1. Terganggunya penyerapan nutrisi Mi instan dapat menghambat kemampuan anak di bawah 5 tahun untuk menyerap nutrisi. Setelah sering mengonsumsi mi instan, banyak anak-anak balita mengalami kesulitan menyerap nutrisi dari makanan yang tepat. 2. Kanker Selain dengan bungkus plastik, ada juga mi instan yang dikemas dengan bungkus yang mengandung styrofoam dan bisa langsung diseduh. Padahal styrofoam dikenal sebagai agen penyebab kanker. 3. Keguguran Sejumlah wanita hamil yang makan mi instan selama kehamilan mengalami keguguran. Hal ini karena kandungan bumbu dan pengawet pada mi instan dapat mempengaruhi perkembangan janin. 4. Gangguan metabolisme Konsumsi mi instan jangka panjang dapat mempengaruhi metabolisme tubuh. Hal ini disebabkan akumulasi dari zat-zat kimia beracun seperti pewarna makanan, pengawet dan aditif dalam mi.

30 mimbar oktober 2013

5. Kerusakan organ Mi instan mengandung propylene glycol, bahan anti-beku yang mencegah mi dari pengeringan dengan mempertahankan kelembaban. Tubuh menyerap zat tersebut dengan mudah dan terakumulasi di jantung, hati dan ginjal. Hal ini menyebabkan kerusakan dan kelainan organ, dan juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. 6. Gangguan pencernaan Mi instan dapat mengganggu sistem pencernaan. Konsumsi lanjutan dari mi instan mengakibatkan kembung, sembelit atau tidak teraturnya gerakan usus. 7. Obesitas Mi instan adalah salah satu penyebab utama obesitas. Hindari mi instan karena mengandung sejumlah besar lemak dan natrium yang menyebabkan retensi air dalam tubuh. 8. MSG Monosodium glutamate (MSG) digunakan untuk meningkatkan rasa mi. Sekitar 1-2 persen dari populasi alergi terhadap MSG. Ketika orang-orang yang alergi terhadap MSG mengonsumsinya, maka akan dapat menyebabkan rasa terbakar, panas di dada, kemerahan pada wajah, atau nyeri dan sakit kepala. 9. Tinggi natrium Mi instan juga mengandung jumlah natrium yang tinggi. Kelebihan konsumsi natrium bisa menyebabkan hipertensi, penyakit jantung, stroke dan kerusakan ginjal. Jadi, hindari konsumsi mi instan berlebihan. 10. Junk food Mi instan hanya dapat dianggap sebagai junk food dan tidak pernah menggantikan makanan bernutrisi. Hal ini karena mengandung sejumlah besar karbohidrat tetapi tidak ada vitamin, mineral atau serat. Mi instan juga mengandung banyak lemak jenuh dan lemak trans. Ini padat kalori dan memberikan efek negatif pada kesehatan.

Kewaspadaan Kasus

Kewaspadaan Kasus

MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS (MERS-CoV)

FLU BURUNG H7N9

1. Mencermati setiap pasien yang memiliki gejala Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) dengan riwayat kunjungan ke negara-negara yang terjangkit terutama dari Saudi Arabia dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelu, onset penyakit. 2. Bila pasien pada butir 1 tidak dapat diketahui secara jelas penyebabnya agar dilakukan pemeriksaan ke arah influenza. 3. Tatalaksana pasien suspek terjangkit MERS-CoV mengikuti Tatalaksana SARI. 4. Menyiapkan fasilitas perawatan merujuk kepada prinsip penanganan isolasi yang sesuai standar. 5. Agar RS menguatkan penerapan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI-RS) secara optimal. 6. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat bila menemukan kasus. 7. Segera laporkan bila menemukan kasus dengan gejala seperti tersebut di atas kepada POSKO KLB : a. Telepon : 021-4257125 atau 021-36840901 b. SMS : 021-36840901 c. Email : [email protected], atau [email protected]

Berdasarkan laporan WHO per tanggal 17 April 2013, bahwa telah ada 82 kasus konfirmasi flu burung H7N9, dengan kematian 17 orang di Propinsi Sanghai-Cina, maka bersama ini kami mengharapkan semua untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut : 1. Mencermati setiap pasien yang mempunyai riwayat kunjungan ke propinsi terjangkit di China, terutama yang disertai gejala Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI). 2. Bila pasien pada butir 1 tidak dapat diketahui secara jelas penyebabnya agar dilakukan pemeriksaan ke arah influenza. 3. Tatalaksana pasien suspek mengikuti Pedoman Tata Laksana Klinis Flu Burung di Rumah Sakit, yang diterbitkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 933/MENKES/SK/ VII/2010. 4. Tim Flu Burung RS agar melakukan simulasi internal penanganan flu burung secara reguler. 5. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat bila menemukan kasus. 6. Segera laporkan bila menemukan kasus dengan gejala seperti tersebut di atas kepada POSKO KLB : a. Telepon : 021-4257125 atau 021-36840901 b. SMS : 021-36840901 c. Email : [email protected], atau [email protected]

Sumber : Surat edaran Nomor EX.03.03/ III/1397/2013 Tanggal 3 Juli 2013 Direktur Jenderal Bina Usaha Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Sumber : Surat edaran Nomor EX.03.03/ III/1397/2013 Tanggal 3 Juli 2013 Direktur Jenderal Bina Usaha Kesehatan Kementerian Kesehatan RI oktober 2013 mimbar 31

sekilas info

MANAJEMEN PERUBAHAN

D

Oleh : Dewi Maryam, M.Kep

ewasa ini kita selalu terkait dengan konsep ‘globalisasi”, konsep ini masuk disetiap elemen dunia, Tidak hanya disegi bisnis dan pasar bebas, Rumah Sakitpun ikut terkena imbasnya. Michael Hammer dan James Champy menuliskan bahwa ekonomi global berdampak terhadap 3 C, yaitu customer, competition, dan change. Pelanggan menjadi penentu, pesaing makin banyak, dan perubahan menjadi konstan. Tidak banyak orang yang suka akan perubahan, namun walau begitu perubahan tidak bisa dihindarkan. Harus dihadapi. Karena hakikatnya memang seperti itu maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Masalah dalam perubahan Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah “penolakan atas perubahan itu sendiri”. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan (resistance to change). Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena justru karena adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul dipermukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas kelihatan (eksplisit) dan segera, misalnya mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya; atau bisa juga tersirat (implisit), dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Mengapa perubahan ditolak ? Untuk keperluan analitis, dapat dikategorikan sumber penolakan atas perubahan, yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional. Resistensi Individual Karena persoalan kepribadian, persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan. KEBIASAAN Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita lakukan itu, karena kita merasa nyaman, menyenangkan. Bangun pukul 5 pagi, ke kantor pukul 7, bekerja, dan pulang pukul 4 sore. Istirahat, nonton TV, dan tidur pukul 10 malam. Begitu terus kita lakukan sehingga terbentuk satu pola kehidupan sehari-hari. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan tadi maka muncul mekanisme diri, yaitu penolakan. RASA AMAN Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Mengubah 32 mimbar oktober 2013

cara kerja padat karya ke padat modal memunculkan rasa tidak aman bagi para pegawai. FAKTOR EKONOMI Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurun-nya pendapatan. Pegawai menolak konsep 5 hari kerja karena akan kehilangan upah lembur. TAKUT AKAN SESUATU YANG TIDAK DIKETAHUI Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidak pastian dan keraguraguan. Kalau kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. PERSEPSI Persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap. Pada awalnya program keluarga berencana banyak ditolak oleh masyarakat, karena banyak yang memandang program ini bertentangan dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan sikap negatif.

Resistensi Organisasional Organisasi, pada hakekatnya memang konservatif. Secara aktif mereka menolak perubahan. Misalnya saja, organisasi pendidikan yang mengenal-kan doktrin keterbukaan dalam menghadapi tantangan ternyata merupakan lembaga yang paling sulit berubah. Sistem pendidikan yang sekarang berjalan di sekolah-sekolah hampir dipastikan relatif sama dengan apa yang terjadi dua puluh lima tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Begitu pula sebagian besar organisasi bisnis. Terdapat enam sumber penolakan atas perubahan. INERSIA STRUKTURAL Artinya penolakan yang terstrukur. Organisasi, lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasil- kan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. FOKUS PERUBAHAN BERDAMPAK LUAS Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian dubah maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit

berjalan lancar. INERSIA KELOMPOK KERJA Walau ketika individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat pekerja, walau sebagai pribadi kita setuju atas suatu perubahan, namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individual menjadi lemah. ANCAMAN TERHADAP KEAHLIAN Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keakhlian kelompok kerja tertentu. Misalnya, penggunaan komputer untuk merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar.

lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. 6. Paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Pendekatan dalam Manajemen Perubahan Organisasi Pendekatan klasik yang dikemukaan oleh Kurt Lewin mencakup tiga langkah. Pertama : UNFREEZING the status quo, lalu MOVEMENT to the new state, dan ketiga REFREEZING the new change to make it pemanent . Kalau digambarkan modelnya menjadi seperti di bawah ini.

ANCAMAN TERHADAP HUBUNGAN KEKUASAAN YANG TELAH MAPAN Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. ANCAMAN TERHADAP ALOKASI SUMBERDAYA Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Apakah perubahan akan mengurangi anggaran atau pegawai kelompok kerjanya?.

Taktik Mengatasi Penolakan Atas Perubahan Coch dan French Jr. mengusulkan ada enam taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan 1. Pendidikan dan Komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk. Ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. 2. Partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan 3. Memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. 4. Negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka 5. Manipulasi dan Kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya memlintir (twisting) fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan

Selama proses perubahan terjadi terdapat kekuatankekuatan yang mendukung dan yang menolak . Melalui strategi yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, kekuatan pendukung akan semakin banyak dan kekuatan penolak akan semakin sedikit. Unfreezing : Upaya-upaya untuk mengatasi tekanantekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Status quo dicairkan, biasanya kondisi yang sekarang berlangsung (status quo) diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. Movement : Secara bertahap (step by step) tapi pasti, perubahan dilakukan. Jumlah penentang perubahan berkurang dan jumlah pendukung bertambah. Untuk mencapainya, hasil-hasil perubahan harus segera dirasakan. Refreezing : Jika kondisi yang diinginkan telah tercapai, stabilkan melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru lainnya. Jika berhasil maka jumlah penentang akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendudung makin bertambah. CATATAN KAKI

Michael Hammer dan James Champy, Reengineering the Corporation : A Manifesto for Business Revolution, 1994 2 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, Concepts, Controversies, and Application, 1991 3 L. Coch dan J.R.P.French, Jr. “Overcoming Resistance to Change”, 1948 4 Kurt Lewin, Field Theory in Social Science, 1951 1

oktober 2013 mimbar 33

ruang wanita

BANANA GRILLED SAUS MADU Tim Gizi RSUD Dr. Soetomo

BAHAN : • 150 gr pisang kapok • 1 sdm Keju parut • 1 sdm Madu • ½ sdm Mentega CARA MEMBUAT : 1. Panaskan mentega di wajan 2. Panggang pisang sampai berwarnan kecoklatan di kedua sisinya 3. Angkat kemudian pipihkan tambahkan keju parut dan madu di atasnya 4. Sajikan NILAI GIZI PER PORSI : Energi = 239 kalori Protein = 4 gram Lemak = 5 gram KH = 60 gram

SMOOTIE PAPEL Tim Gizi RSUD Dr. Soetomo Bahan : - 150 gr Pepaya - 85 gr Apel - 2 sdm Sirup Rasa Vanila - 2 sdm Susu Skim - 100 ml air es - Es batu secukupnya Cara membuat : 1. Potong- potong pepaya dan apel 2. Masukkan blender pepaya, apel, sirup, susu, air dan es batu, blender hingga halus 3. Sajikan NILAI GIZI : Energi Protein Lemak KH

= = = =

206 kalori 8 gram 0.9 gram 42 gram

34 mimbar oktober 2013

Pemenang Lomba Artikel Unik & Lucu dalam rangka memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 75 (29 Oktober 1938-2013) JUARA I : SALAH TANYA Waktu itu tanggal 1 oktober 2013 dan waktu sudah menunjukkan jam 16.00 sore ada seorang pengunjung dari keluarga pasien ingin menjenguk saudaranya, karena tidak tahu menahu tentang ruangan dan jalan di RSUD dr. Soetomo maka orang tersebut bertanya pada security yang berada di pos-pos Jaga. Mr x bertanya : maaf pak mau Tanya ruangan bedah X dimana? Security menjawab : ehm ..... (sedikit lama berpikir), oh ruang bedah X to bu!!! Ikuti petunjuk saya ya bu. Dari sini sampean lurus belok kanan belok kanan lagi trus kemudian belok kiri nanti coba tanya di Situ. Gimana bu ? Paham ndak ? Mr X menjawab : oh jadi dari sini lurus kemudian belok kanan , belok kanan lagi baru belok kiri terus. Tanya security disitu ya pak. Security menjawab : ok bu bener sampean. Mr X berkata : terima kasih informasinya. Security menjawab : ok sama-sama. Kemudian Si Mr. X langsung berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberitahu oleh security tadi. 1/2 jam berlalu si MR.x masih berjalan sampai l0 menit kemudian si Mr X kaget. Mr x : low pak kok ketemu lagi? Security juga kaget Security : low kok bisa ya? Sampean tadi udah mengikuti petunjuk saya dengan benar kan ? Mr x : sudah, saya bingung pak ini baru pertama ke sini Security : sava Juga bingung pak.. sava barusan jaga disini baru hari ini Firman Dwi A – Bagian Kepegawaian JUARA III : PAK PEDET Rutinitas di Poliklinik lantal 1 Radioterapi seperti biasa, pasien antri untuk dipanggil menjalani pemeriksaan dokter. Perawat memanggil satu persatu pasien yang berada di Polikilnik untuk dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, tensi dan menyiapkan pemeriksaan penunjang laboratorium, foto, dan lain-lain. Datang petugas rekam medik membawa status pasien: Perawat : “Bapak Pedet, Lamongan” Pasien lain : “ndak ada suster, ha..ha..ha...” (semua tertawa). Perawat : (memanggil pasien lainnya). Setelah sekian lama pasien sudah habis dan poliklinik hendak tutup tiba-tiba ada pasien datang: “Suster, suster, saya bisa ndak diganti namanya?” Perawat : “Bapak siapa?” Pak Pedet : “Saya Pak Pedet, Lamongan...” Perawat : “Ohh.... Bapak tadi sudah dipanggil-panggil untuk diperiksa. Kenapa diganti nama Pak?” Pak Pedet : “Maka itu sus, saya datangnya siang. Kalau dipanggil dari tadi pagi, semua ketawa...” Perawat : ”Oh.. ndak bisa Pak, kan ini sesual surat Jamkesmasnya. Ini Poli Radioterapi bukan Catatan Sipil untuk ganti nama.” Perawat dan Pak Pedet : ha... ha... ha... (sama-sama ketawa) Akhirnya, selanjutnya bila Pak Pedet datang, si suster tidak memanggil narnanya, tetapi Iangsung menghampiri agar Pak Pedet tidak malu. Tim Klomca Instalasi Radioterapi JUARA HARAPAN II : NASINYA YANG PANAS Kebetulan saat itu kami dinas sore, seperti biasa ada dokter muda yang jaga juga. Pada saat itu kami memperhatikan dokter muda yang lagi observasi pasien, yang dari pagi suhu tubuhnya panas terus. Setelah observasi dokter muda tersebut ke ruangan kami ambil jatah makan sore yang sudah disediakan, terus salah satu dari kami bertanya ke dokter muda tersebut. Suster A : mbak masih panas .............. ??? Dokter Muda : Ya ...... lumayan mbak, masih anget (sambil pegang – pegang nasi kotak)

ruang unik & lucu

JUARA II : SALAH BAHAN Siang itu petugas gynect IRD memasuki Ruang Merpati dengan segerombolan keluarga pasien dan pasien yang digledek dengan kursi roda. Setelah melakukan serah terima pasien, diketahui pasien dengan post sunction kuretage a.i mola hidatidosa. Setelah serah terima, bidan melakukan pemeriksaan fisik. Salah satu keluarga pasien memberikan barang kecil yang dibungkus plastik hitam layaknya bahan PA. Bidan : lni bahan PA, ya Pak? Jawab Bapak A : Engkok netepbeh bereng, suster engkok lok bias abesah Indonesia Bahan PA dibawa bidan dan di masukan ke dalam kulkas, dokter pun menulis pengantar PA.. Sejam kemudian bidan rnemanggil keluarga pasien. Datang keluarga yang paham berbàhasa Indonesia (Bapak B)... Bidan : Pas, ini (bungkusan plastik) diperiksa ke Patologi Anatomi.. sambil menyodorkan pengantar PA Bapak B : Iya Sus... 30 menit berlalu, Bapak B kembali ke ruangan Bapak B : Suuuuussssss..... Bidan : Loooh kenapa kok belum diperiksakan??? Bapak B : ini ditolak suuuuus... katanya “Perawat disuruh buka!!!” Bidan pun kaget dan segera membuka bungkusan plastik hitam tsb. Bidan : ASTAGFIRULL000000H.. ya jelas ditolak paaak.. laaa wong ini GIG! PALSU bukan bahan PA. Tim Klomca Ruang Merpati JUARA HARAPAN I : DITAKSIR PASIEN Sebagai PPDS Psikiatri (kedokteran jiwa) banyak pengalaman yang saya rasakan ketika merawat pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Dari pengalaman yang menegangkan (pasien yang masih cenderung agresif ) hingga yang menggelikan. Ada satu pasien anak (menginjak remaja) yang mana ketika bertemu dengan dokter laki-laki dia bersikap seduktif (menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis yang disertai dorongan sexual). Pasien ini sangat tertarik dengan dokter jaga di ruangan (dr W), senior saya. Setiap kali bertemu dengan dr. W pasien Iangsung berlari mengejar bahkan sampai memeluk sehingga membuat dr.w berupaya menghindari pasien tersebut. Singkat cerita, pasien akan dihadirkan dalam diskusi kasus PPDS psikiatri. Dokter presenter merasa kesulitan ketika hendak menghadirkan pasien untuk masuk ke dalam ruang diskusi. Pasien berteriak-teriak menolak masuk ruangan, padahal dalam diskusi kasus pasien harus bisa dihadirkan agar dapat dievaluasi bersama oleh peserta diskusi. Sekitar 10 menit pasien tidak juga dapat dibujuk masuk ruangan. Akhirnya atas usul beberapa PPDS kami meminta bantuan dr. W untuk membujuk pasien. Dengan terpaksa akhirnya dr. W bersedia membujuk pasien. Tanpa perlu menunggu lama pasien tampak menurut, dan dengan tersenyumsenyum masuk ruangan diskusi sambil terus memegang tangan dr. W. Kontan seluruh peserta diskusi tertawa melihat ekspresi dr. W apalagi selama diskusi pasien tidak mau jauh dari dr. W dan terus memegang tangan dr. W sampai diskusi selesai. Ira Rositawati, dr - PPDS Psikiatri

Suster A : bengong ..... memangnya suhu tubuhnya berapa mbak? Dokter Muda : Oala ....!!! (sambil nyengir) Suster A : kenapa mbak ...... ? Dokter Muda : Kirain nasi saya mbak ....... he he he ... Kalau pasiennya sudah tidak panas mbak suhunya 36,5oC Setelah dokter muda berlalu suster A dan B tertawa terbahakbahak sambil berkata : kalau nasinya yang panas mah bukan masalah kami ha ha ha ha ha. Afiyatun Nasukha – Ruang Kemuning II oktober 2013 mimbar 35

kuis mimbar

Tebak Siapa Dia

?

?

?

Tulis nama lengkap dan unit kerjanya !!!

ak : bat 6 minggu eja redaksi paling lam dim ai mp sa hir ak ter • Jawaban terbitan setelah terbit. majalah “Mimbar” mumkan pada diu ng na me Pe • berikutnya. di ganggu gugat. mutlak tidak dapat njukkan • Keputusan juri sendiri dengan menu mengambil hadiah rus ha ng na me Pe • 88 kartu identitas. PKRS Telp. 1086-10 di kantor Instalasi il mb dia t pa da h • Hadia pada Jam kerja. . 75.000,Hadiah sebesar Rp

Ketentuan meneb

Su Doku Teka-Teki abad ini :

Kita dipersilahkan mengisi kotak-kotak itu dengan angka mulai dari 1 sampai 9. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka di dalam satu kolom, juga di dalam satu baris, serta didalam setiap kotak parsial 3 x 3. Sebagai patokan awal, beberapa kotak telah diisi dengan angka-angka pembuka, kita kemudian melanjutkan.

6 5

1

9

2

5

4

8

2

7

1

6

3

9

9

2

6

5

3

4

8

7

1

7

1

3

9

6

8

4

2

5

2

9

9

1

4

3

5

8

6

3

5

1

6

6

9

2

4

7

8

6

4

7

2

5

9

1

3

1

8

2

3

9

6

7

5

4

6

7

5

4

1

2

3

9

8

4

3

9

8

5

7

1

6

2

Pemenang Su Doku : Pemenangnya : 1. 2. 3.

M. Mariadi, S.Kep.Ns. Instalasi Hemodialisis RSUD Dr. Soetomo Kurnia Ning Astutik Komite Farmasi terapi RSUD Dr. Soetomo Peni Karuniawati RPI – Pandan II RSUD Dr. Soetomo

Jawaban “Kuis Mimbar” Vol. 17, No.3 :

6 9 2

8

6

8

7 3

1

5 6

1

2

7 8

Jawaban Su Doku

2 7

8 9 7

5

Angket Berhadiah

Tebak Siapa Dia: Dwi Ernawati, S.Kep.Ns Ruang Pandan II RSUD Dr. Soetomo

Artikel apa yang paling anda senangi pada edisi Mimbar edisi ini : 1. ...................................................................... ......................................................................

Pemenangnya :

2. ...................................................................... ......................................................................

1. Indri Hartatiek P,S.Sos Instalasi Perpustakaan RSUD Dr. Soetomo 2. Nining - Farmasi Ruang Bayi RSUD Dr. Soetomo 3. Peni Karuniawati RPI – Pandan II RSUD Dr. Soetomo 36 mimbar oktober 2013

8

Pemenang Angket Berhadiah : 1. Wardianto Irna Medik (Artikel Kesehatan) 2. Sri Hartini Sekretariat GBPT (Artikel Kesehatan & Sekilas Info) 3. Jujun Juniary Lab Saraf RSUD Dr. Soetomo

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru; d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundangundangan demi kepentingan nasional; e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 2 elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

januari 2013 mimbar

i

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. 9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga 11. independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima 19. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

ii

mimbar januari 2013

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. Pasal 2 Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 7 Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Pasal 8 (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim. (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk. (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka: a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima. Pasal 9 Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 10 (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan

sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi: a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika: 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 13 (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara

januari 2013 mimbar iii

Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya. (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi: a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan c. keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik. Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pasal 15 Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus (1) menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

iv

mimbar januari 2013

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 17 (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan (3) Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Pasal 19 Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Pasal 20 (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Pasal 21 (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat (2) hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;

atau c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Pasal 22 (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI Pasal 23 Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, (1) dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. Pasal 24 (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai

Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 26 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang ini. BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 27 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak (1) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak (3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

januari 2013 mimbar

v

Pasal 31 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk

vi

mimbar januari 2013

perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Pasal 35 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Pasal 37 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 38 (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 39 (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 40 (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)

membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 41 (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. BAB X PENYIDIKAN Pasal 42 Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 43 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak

pidana berdasarkan Undang-Undang ini; e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundangundangan; h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. Pasal 44 Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 46 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

januari 2013 mimbar vii

denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 47 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 48 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana (1) dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 49 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 50 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 52 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

viii mimbar januari 2013

Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud (4) dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UndangUndang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I. UMUM Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup

fungsi input, process, output, storage, dan communication. Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga

januari 2013 mimbar

ix

negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Pasal 3 “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Pasal 4 Cukup jelas. 16 Pasal 5 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Ayat 4 Huruf a Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Huruf b Cukup jelas. Pasal 6 Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/ atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Pasal 7 Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Pasal 8 Cukup jelas.

x

mimbar januari 2013

Pasal 9 Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi: a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Pasal 10 Ayat (1) Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluasluasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik. Pasal 15 Ayat (1) “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Ayat (2) “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI). Ayat (3) Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Ayat (4) Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ayat (5) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness). Pasal 19 Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan. Pasal 20 Ayat (1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi

yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan: a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

januari 2013 mimbar

xi

b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ayat (3) Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

xii mimbar januari 2013

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut. Huruf i Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk: a. mewakili korporasi; b. mengambil keputusan dalam korporasi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

Pemakaman Almarhum Prof. Karjadi Wirjoatmodjo, dr, SpAn.KIC Selasa, 10 September 2013

Prof. Karjadi Wirjoatmodjo, dr, SpAn.KIC Direktur ke 5 RSUD Dr. Soetomo (30 Desember 1982-24 April 1995) menghembuskan nafas terakhir di kediamannya Jl. Srikana 63 pada Senin 9 September 2013 pukul 10.15. Beliau meninggal di usia 78 Tahun setelah hampir 7 tahun sakit. Tampak kiri almarhum disholatkan di Masjid An’Nur RSUD Dr. Soetomo dan kanan almarhum diberi penghormatan atas jasa-jasanya di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Memberi penghormatan terakhir di Aula FK Unair dari kiri Prof. Sunarto R, dr, Sp.B(K).Onk, Prof. Dr. Widodo Ario K, dr, SpTHT-KL(K), Drs. Mujib Afan,MSc, MARS, Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH, Dekan FK. Unair Prof. Dr. Agung Pranoto, dr, MSc.SpPD, K-EMD, Wakil Rektor Unair Prof. Soetjipto, dr, MS, Ph.D, MC oleh Mamiek Dwi Putra, dr, SpB-KBD, Wadek 3 FK Unair Prof. Dr. Kuntaman, dr, MS,Sp.MK dan Wadek 2 FK Unair Djoko Santoso, dr, PhD, SpPD,K-GH. Dan gambar kanan karangan bunga dari mantan Direktur RSUD Dr. Soetomo ke 8 (29 Agustus 2003 - 03 Maret 2011).

Istri beserta 4 putra putrinya dan 9 cucu almarhum turut memberikan penghormatan di Aula FK Unair, Almarhum di Makamkan di TPU Keputih.