BAB 25 PEMBANGUNAN PERDESAAN Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan (82% wilayah Indonesia adalah perdesaan) dan sekitar 50% penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan bersifat multi dimensional dan multisektor. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Secara administratif, jumlah desa yang ada di Indonesia terus bertambah. Pada tahun 2008 terdapat 67.245 desa dan hanya 7.893 kelurahan (BPS, 2008) dibandingkan pada tahun 2005 yaitu 61.409 desa dan 7.365 kelurahan (Statistik Potensi DesaBPS 2005). Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dan akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Perlu disadari bahwa hakikat pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di wilayah perdesaan.
Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan juga telah mendorong percepatan pembangungan di kawasan perdesaan dengan berbagai upaya. Dari 32,53 juta jumlah orang miskin di Indonesia, lebih dari separuhnya tinggal di perdesaan, yaitu 22,2 juta jiwa, dengan garis kemiskinan di perdesaan tahun 2009 sebesar Rp179.835 per kapita per bulan (BPS, 2009). Kemiskinan di perdesaan terjadi karena adanya masalah ekonomi, karena kondisi fisik daerahnya yang terpencil, dan keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia sehingga mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat guna. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap yaitu melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih terbatas dan ditambah dengan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan perdesaan terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sarana prasarana produksi hasil-hasil perdesaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkaitan erat dengan terciptanya lapangan kerja berkualitas di 25 - 2
perdesaan, ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka dan meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang tercermin pada peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian. I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan masih belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan. Dalam usaha untuk mendukung akses masyarakat perdesaan terhadap informasi, ditemui adanya permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika sepanjang tahun 2004 hingga Juni 2009 yaitu terbatasnya dan belum meratanya jumlah akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika. Hingga akhir tahun 2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa yang belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet. Kondisi ini secara langsung membatasi aksesibilitas masyarakat perdesaan akan informasi dan mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan digital baik antardaerah, antara kota dan desa di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain. Permasalahan lainnya adalah pola pemanfaatan layanan pos dan telematika oleh masyarakat yang masih bersifat konsumtif sehingga tingkat pemanfaatan layanan pos dan telematika sebagai pencipta peluang ekonomi di perdesaan masih rendah. Sejak awal tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008, pembangunan akses telekomunikasi dan internet universal (program Universal Service Obligation atau USO) masih dalam tahap pematangan yang difokuskan pada penyelesaian 25 - 3
rancangan ulang program USO dan penyelesaian regulasi yang terkait. Rancang ulang program dilakukan pada tahun 2009 ini untuk menyempurnakan program USO yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2003 dan 2004. Untuk mempercepat peningkatan penetrasi internet, Pemerintah membangun pusat layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui program Community Access Point (CAP). Dengan mempertimbangkan besarnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas CAP, pada tahun 2008 dilakukan desain ulang CAP dari berbasis aset menjadi berbasis layanan. Dalam penyediaan air minum dan sanitasi di permukiman perdesaan, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah belum memadainya kapasitas masyarakat perdesaan dalam mengelola dan memelihara prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang terbangun. Sedangkan dalam pembangunan sumber daya air untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan air secara berkelanjutan khususnya di daerah perdesaan yang merupakan daerah hulu sungai, dijumpai berbagai permasalahan dengan menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air, yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sumber air bersih. Untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan/petani di bidang produksi pertanian, masih dirasakan tingkat layanan jaringan irigasi yang kurang optimal karena kerusakan jaringan irigasi akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan, serta belum lengkapnya bangunan/jaringan irigasi sehingga lahan sawah yang ada belum dapat dimanfaatkan (idle capacity). Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, berbagai kendala pada umumnya terkait dengan peraturan, mekanisme dan kebijakan dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat, seperti birokrasi dalam perizinan. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya daya saing produk ekonomi lokal dan belum optimalnya program-program yang mendukung investasi potensi lokal. Di samping kedua permasalahan tersebut di atas, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum optimalnya promosi produk-produk unggulan ekonomi lokal serta programprogram pengembangan usaha daerah sebagai peluang investasi 25 - 4
daerah. Hal ini berakibat pada kurang terinformasikannya programprogram investasi daerah bagi investor. Secara umum kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah: belum optimalnya pendayagunaan keterkaitan sektoral dan regional/spasial serta perlunya pendekatan ruang untuk perencanaan dan koordinasi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri, seperti PNPM, dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan keterlambatan loan agreement, terutama dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK yang melibatkan institusi lain (seperti Bank Dunia, Kemenko Kesra, Depkeu, Bappenas dan Depdagri) terutama dalam penentuan lokasi dan penataan administrasi PHLN yang menuntut koordinasi dan kesiapan dari berbagai instansi terkait. II.
LANGKAH LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI
Secara umum, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, (b) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis dan partisipatif, (c) memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, (d) mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis, (e) mewujudkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, dan (f) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. Secara khusus, melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, (b) meningkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan (c) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM/Block grant) dan bantuan pendampingan berupa technical assistance. 25 - 5
Dalam mendukung pengembangan ekonomi di wilayah perdesaan, diperlukan peningkatan promosi dan pemasaran produkproduk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat dan industri olahan berbasis sumber daya lokal. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan antara lain: (a) menyusun pedoman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui satu pintu untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan bagi suatu jenis usaha di daerah. Dengan sistem ini, proses perizinan yang semula harus dilakukan melalui beberapa meja yang ada di beberapa instansi, proses perizinan dilakukan di satu tempat yang dikelola oleh suatu unit kerja tertentu sehingga memangkas rantai birokrasi yang panjang; (b) menyusun pedoman tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah, untuk meningkatkan daya jual/saing program investasi daerah. Melalui upaya ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mempunyai daya tarik tinggi bagi para investor; dan (c) diselenggarakannya forum-forum promosi berbagai produk unggulan dan program-program investasi unggulan daerah, sebagai wujud pelaksanaan peran pembinaan kepada pemerintah daerah. Selain itu, untuk mengembangkan ekonomi lokal, Pemerintah juga meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kawasan agropolitan serta meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan melalui percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP). Pembangunan infrastruktur perdesaan perlu dilanjutkan untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di perdesaan secara memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) pengembangan pola hubungan hulu-hilir dalam mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan, (b) percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, situ) terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah strategis, (c) pengendalian pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah, dan (d) pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku 25 - 6
secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan di perdesaan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) pembangunan daerah irigasi baru dengan prioritas luar pulau Jawa untuk mengimbangi alih fungsi lahan yang terjadi, (b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastuktur irigasi, (c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dan (d) rehabilitasi areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada daerah-daerah andalan penghasil padi, serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi. Sesuai dengan langkah kebijakan yang ditempuh, mulai tahun 2005 hingga tahun 2008 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya melalui PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu: 1.
Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sejak tahun 2005 – 2007 telah dilaksanakan PNPM – Perdesaan/PPK di 32 provinsi, 346 kabupaten, 1.909 kecamatan;
2.
Sejak tahun 2008, PNPM Mandiri Perdesaan digulirkan sebagai kelanjutan dari PPK melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 32 provinsi, 366 kabupaten dan 2.786 kecamatan melalui tugas pembantuan di kabupaten;
3.
Pada tahun 2008, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PNPM-PISEW mulai dilaksanakan di 9 provinsi, 32 kabupaten, 237 kecamatan dengan kegiatan fasilitasi, pelatihan ekonomi masyarakat, dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
4.
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan/PNPM-LMP (Green KDP), melalui kegiatan: penyediaan dan penyaluran BLM, penyediaan dan penyaluran BLM lintas kecamatan, penyediaan dan penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kecamatan, penyediaan dan penyaluran BLM pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, serta 25 - 7
penyediaan dan penyaluran DOK untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan masyarakat. Dalam penataan dan pembangunan pemerintahan desa telah dilakukan sebagai berikut. 1.
25 - 8
Penyiapan kerangka regulasi pemerintahan desa melalui penetapan: (a) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, (b) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (c) Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, (d) Permendagri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, (e) Surat Mendagri No. 140/640/SJ tanggal 17 Februari 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, (f) Surat Mendagri No. 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2005 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (g) Instrumen fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, (h) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; (i) Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (j) Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; (k) Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; (l) Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa; (m) Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; dan (n) Pedoman Umum tentang Pelatihan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna/TTG bagi instruktur Latihan Integrasi Taruna Dewasa/Latsitarda Nusantara; (o) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil; (p) Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; (q) Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan; (r) Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; (s) Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; (t) Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di daerah; (u) Permendagri No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa; (v) Permendagri No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan; (w) Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (x) Permendagri No. 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota kepada Lurah; (y) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (z) Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; (aa) Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; (bb) Permendagri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; (cc) Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; (dd) Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (ee) Permendagri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; (ff) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (gg) Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa; (hh) Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masuarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah; dan (ii) Konsultasi Publik RUU tentang Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Martapura Provinsi Kalimantan Selatan, dengan peserta dari unsur Pemerintah Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemerintah 25 - 9
Kabupaten, Camat, Pemerintah Desa, LSM tingkat kabupaten, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa. 2.
Peningkatan kemampuan dan kapasitas aparat dan masyarakat desa melalui: (a) pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi kepala desa, (b) pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa, (c) bimbingan teknis tentang penyusunan peraturan desa dan keputusan desa; (d) bimbingan teknis penataan administrasi pemerintahan desa; (e) bimbingan teknis tata cara penegasan dan penetapan batas desa; (f) bimbingan teknis tentang pengembangan badan usaha milik desa, (g) penyusunan pedoman umum tentang pelatihan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna/TTG bagi instruktur TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD, (h) pelatihan tentang pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan; (i) peningkatan fungsi 2.121 Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan dalam menyediakan layanan informasi dan perangkat teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan, (j) penyusunan laporan tentang jenisjenis teknologi tepat guna hasil inovasi masyarakat dalam pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tahun 2005 di Palembang, (k) perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional di Jakarta yang melibatkan 33 provinsi yang dilakukan setiap tahun, (l) pelatihan pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan; (m) pemberdayaan masyarakat untuk 39.992 warga melalui pendekatan mekanisme perencanaan berbasis masyarakat atau Community-based Planning Mechanisms (CBPM) di 324 desa; (n) sosialisasi Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Sosialisasi Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah; (o) Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Kemiskinan bagi 33 25 - 10
provinsi; (p) lokakarya pembahasan draf RUU Desa dengan pakar, LSM, dan perguruan tinggi serta rapat kerja teknis pembahasan RUU tentang Desa dengan para kepala badan/kantor PMD dan kepala bagian pemerintahan desa kabupaten/kota serta provinsi seluruh Indonesia pada; lokakarya pembahasan draft RUU Desa dengan pakar, LSM, dan perguruan tinggi serta rapat kerja Teknis Pembahasan RUU tentang Desa dengan para kepala badan/kantor PMD dan kepala bagian pemerintahan desa kabupaten/kota serta provinsi seluruh Indonesia pada; (q) pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di 6 provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bali dan Sulawesi Selatan; (r) bintek Penanggulangan HIV dan AIDS, dan sosialisasi Permendagri nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan AIDS di Daerah; (s) bimbingan teknis pengelolaan pasar desa sebanyak 685 orang aparat desa, BPD dan pengelola pasar desa di provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat Jawa tengah, NTB, Jatim, Bali dan DIY, dan (t) bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Provinsi Banten; Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat; Desa Rajabasa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung; Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan; dan Desa Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara; (u) pelatihan pelatih kader pemberdayaan masyarakat tingkat nasional tahun 2008 sebanyak 4 angkatan sebanyak 140 orang; (v) pelatihan Metodologi Pelatih bagi PMD Jenjang Madya tingkat Nasional sebanyak 140 orang dan 13 provinsi yaitu: Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, NTB, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulbar dan Maluku; (w) peningkatan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 21.171 orang (30 Provinsi), namun dari jumlah tersebut yang aktif hanya berjumlah 3.894 orang; 25 - 11
(x) peningkatan kesadaran para keluarga untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupannya secara berkelanjutan dan memupuk usaha-usaha kemandirian keluarga menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang melingkupi kehidupan keluarga, maka telah dicanangkan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati setiap tahun pada bulan Juni; (y) upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang merupakan esensi terwujudnya keluarga berkualitas, dengan pola penyelenggaraan Bedah Kampung ataupun Bedah Desa yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip gotong royong dengan tetap memperoleh bantuan, fasilitasi dan kemudahan-kemudahan dari instansi pemerintah maupun lembaga lainnya; (z) penguatan institusi pasar, khususnya penguatan peran Pasar Desa untuk mempermudah akses bagi masyarakat dalam memasarkan produk hasil usaha. Keberadaan pasar-pasar desa yang bersifat historis dan tradisional serta pengelolaannya tidak formal perlu lebih dikembangkan, baik pengorganisasiannya maupun bangunannya sehingga pasar desa dapat lebih berperan dalam memasarkan hasil produksi masyarakat perdesaan; (aa) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini UED-SP telah mencapai jumlah 40.622 unit, mempunyai peranan strategis dalam pengembangan ekonomi lokal yang berbasis masyarakat, (bb) Pengembangan Desa Mandiri Energi di Desa Natumungka, Sumut; Nagari Air Haji – Sumsel; Muliajaya – Palembang; Trosono – Jatim; Lembang Manumping – Sulsel; dan (i) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) yang berlokasi di 4 provinsi yaitu: Provinsi NAD (Kab Aceh Timur, Kab Aceh Tengah, Kab, Aceh Selatan), Provinsi Sumatera Utara (Kab, Phak-phah Barat, Tapanuli Selatan dan Nias), Provinsi Sumatera Barat (Kab Pasaman, Solok Selatan dan Pesisir Selatan), Provinsi Bengkulu (Kab Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kab Kaur). PNPM LMP yang bersumber dana dari Canada TF 056890 – IND dialokasikan di 4 Provinsi Pilot Project di 25 - 12
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; (cc) Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebanyak 44.272 orang, dengan perincian: i) Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahap I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/326/M.PAN/12/2007 sebanyak 17.984 orang, ii) Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS untuk Tahap II sesuai Surat Keputusan Menpan Nomor: Kep/51/M.PAN/2/2009 sebanyak 14.752 orang (saat ini sedang proses penyelesaian NIP), dan iii) Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS untuk Tahap III (terakhir) sesuai dengan usulan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 811.211/2149/SJ tanggal 5 Mei 2009 sebanyak 11.536 orang; (dd) Penyusunan Permendagri No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; (ee) peningkatan Desa Mandiri Energi tahun 2009 pada lokasi: Polonngan – Sulut, Kabul I dan Kalijaga – NTB; dan Dukuh – Bali; Dalam upaya peningkatan optimalisasi infrastruktur di perdesaan, telah dilakukan :
pembangunan
1.
Pembangunan listrik perdesaan telah dilaksanakan: (a) pembangunan PLTMH sebesar 1.845 kW, (b) pembangunan PLTS sebesar 1.864 kWp, (c) pembangunan PLTS Terpusat sebesar 240 kWp, (d) pembangunan PLTB sebesar 200 kW, (e) Pembangunan Gardu distribusi sebesar 921 Unit per 44,895 kVA, (f) Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah sebesar 1.306 kms, dan (g) Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah sebesar 1.323 kms. Jumlah desa yang sudah berlistrik adalah 65.776 desa.
2.
Pembangunan energi perdesaan dilakukan melalui: (a) Program Desa Mandiri energi untuk meningkatkan pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada BBM di wilayah perdesaan; (b) Program Berbasis Energi Setempat Non Bahan 25 - 13
Bakar Nabati (BBN) sebanyak 286 unit yang terdiri dari: (i) energi berbasis mikro hidro, (ii) energi berbasis tenaga angin, (iii) energi berbasis tenaga surya, (iv) energi berbasis biogas, dan (v) energi berbasis biomassa; dan (c) Program Energi Berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 138 unit yang terdiri dari: (i) energi berbasis jarak pagar, (ii) energi berbasis kelapa, (iii) energi berbasis sawit, (iv) energi berbasis singkong, dan (v) energi berbasis tebu. 3.
Penyediaan jasa akses pos dan telematika di perdesaan dilakukan melalui: (a) penyediaan jasa pos universal di 2.350 kantor pos cabang luar kota melalui program Public Service Obligation (PSO); (b) penyelesaian peraturan pelaksana Universal Service Obligation (USO) antara lain Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Pelayanan Universal; (c) penyusunan Peraturan Menkominfo No.11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal beserat perubahannya (Peraturan Menkominfo No. 38 Tahun 2007); (d) penyusunan Peraturan Menkominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapaan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; (e) pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan sebagai pengelola dana Universal Service Obligation (USO); (f) implementasi program USO dalam bentuk penyediaan jasa akses telekomunikasi di 24.828 desa dan jasa akses internet di 2.109 kecamatan; dan (g) pembangunan Community Access Point (CAP) berbasis aset sebanyak 316 unit.
4.
Pembangunan bidang sumber daya air, dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air, melalui: (a) pembangunan 9 buah waduk dan 431 buah embung; (b) operasi dan pemeliharaan rata-rata 48 buah waduk per tahun; dan (c) penyediaan sarana pengamanan bendungan di 29 lokasi bendungan.
5.
Memenuhi kebutuhan air baku pertanian dalam menunjang ketahanan pangan nasional, melalui: (a) peningkatan jaringan irigasi seluas 453,98 ribu hektar; (b) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,32 juta hektar; (c) operasi dan pemeliharaan 25 - 14
jaringan irigasi seluas 2,04 juta hektar per tahun; (d) peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 820,60 ribu hektar; (e) operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 472,09 ribu hektar per tahun; (f) pembangunan, rehabilitasi dan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi air tanah dengan luas total 12,89 ribu hektar; dan (g) pengeboran sumur air tanah sebanyak 505 titik. 6.
Khusus di sektor air minum, Pemerintah telah mengembangkan prasarana dan sarana air minum dengan kapasitas produksi total mencapai 29.687 liter per detik yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum perdesaan (PAMSIMAS/desa rawan/terpencil/DAK). Khusus di sektor air minum, Pemerintah telah mengembangkan prasarana dan sarana air minum dengan kapasitas produksi total mencapai 29.687 liter per detik yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum perdesaan (PAMSIMAS/desa rawan/terpencil/DAK).
7.
Pembangunan infrastruktur dilaksanakan pula di kawasan agropolitan, kawasan tertinggal, dan pulau kecil terluar melalui; (a) penentuan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di 997 kawasan; (b) pembangunan infrastruktur perdesaan tertinggal pada 19.023 desa di 32 provinsi; dan (c) pembangunan infrastruktur permukiman kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 145 kawasan
8.
Kegiatan pengembangan ekonomi lokal didukung dengan 1) penyusunan kerangka regulasi melalui (a) penyusunan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Melalui Satu Pintu; (b) penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah; dan (c) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi produk dan program investasi unggulan daerah dalam bentuk Expo Investasi Daerah tingkat Nasional yang dalam 2 (dua) tahun terakhir ini telah berhasil diselenggarakan di Yogya.
25 - 15
III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah: (a) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, (b) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan, (c) fasilitasi penguatan dan pemantapan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan, (d) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, (e) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, dan (f) pemantauan unit pengaduan masyarakat. Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui pengembangan ekonomi lokal adalah: (a) fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, (b) pembinaan lembaga keuangan perdesaan, (c) penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan, (d) koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal, (e) pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan, (f) percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal, (g) percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal, (h) fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah, serta (i) fasilitasi pengembangan promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah. Tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi kepemerintahan desa dan pembangunan perdesaan, yaitu: (a) pengangkatan Sekdes menjadi PNS perlu penambahan APBN-P Tahun 2009. Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 pada Pasal 6 huruf (2) yaitu ”Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009”. Dari rencana diangkat sebanyak 44.272 orang, ternyata sampai saat ini baru dapat diselesaikan tahap I sebanyak 17.984 orang, tahap II 14.752 orang. Oleh karena itu, masih diperlukan satu tahap lagi, yaitu tahap III sebanyak 11.536 desa/orang sehingga perlu alokasi APBN-P 2009, dan (b) RUU tentang Desa diperkirakan belum dapat diselesaikan pada tahun 2009. Hingga saat ini RUU tentang Desa belum dapat diselesaikan 25 - 16
mengingat belum terdaftar di Badan Legislatif DPR. Permasalahan ini antara lain karena masih adanya: i) wacana revisi UU 32 tahun 2004 dan ii) masih adanya konsep RUU tentang Pembangunan Perdesaan yang merupakan inisiatif DPR. Tindak lanjut yang diperlukan untuk pengembangan, pemerataan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika adalah pembangunan pos dan telematika di semester kedua tahun 2009 dan tahun 2010 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal melalui (a) penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet di 31.824 desa dan 4.218 kecamatan sehingga pada akhir tahun 2010 seluruh desa USO sudah terjangkau layanan telekomunikasi dan internet; (b) implementasi program CAP di 222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Prasarana dan Sarana Perdesaan untuk meningkatkan akses, kualitas dan jangkauan masyarakat perdesaan pada sisa waktu 2009 dan sepanjang tahun 2010, antara lain: pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di desa rawan air, desa pesisir, dan desa terpencil, dan peningkatan infrastruktur perdesaan skala komunitas melalui kegiatan PPIP/RIS-PNPM. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan untuk mendorong/mendukung pembangunan perdesaan dalam rangka memacu aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian dan kelestarian sumber daya air di antaranya melalui perbaikan infrastruktur fisik pertanian berupa perluasan areal Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), TAM, jalan usaha tani, waduk, situ, embung, air baku dan air tanah. Penyediaan infrastruktur yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Dalam rangka untuk mencegah bencana yang mungkin timbul, yang dampaknya dapat merugikan masyarakat, perlu diupayakan penyiapan infrastruktur fisik di perdesaan berupa pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan pengendalian lahar gunung berapi. Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan upaya 25 - 17
untuk mencegah bencana banjir dan kekeringan yang sering terjadi akibat irigasi yang buruk atau tidak ada; dan menunjang akses terhadap pangan melalui pembangunan jalan darat dan sistem transportasi laut di perdesaan karena diharapkan setiap pembangunan jalan di pedesaan akan mempunyai nilai multiplier effect yang jauh lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi pertanian dibandingkan jalan utama di perkotaan.
25 - 18
