VII. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN
7.1. Program Nasional -PNPM di Kabupaten Bogor PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sedangkan tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sedangkan tujuan khususnya: 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
masyarakat yang
mengakar,
representatif dan akuntabel. 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
126
5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
7. 1.1. PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari
127
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Prinsip Pokok PNPM Mandiri Pe rdesaan Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip- prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:
Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung- gugatkan, baik
secara moral, teknis,
legal maupun
administratif.
Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
Keberpihakan pada
orang/masyarakat miskin. Semua kegiatan yang
dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
Partisipasi/Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat
harus memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki- laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar- pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
128
Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip
program dalam arti harfiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud. Cara Kerja PPK/ PNPM-Pe rdesaan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan kegiatan berikut:
Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum- forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/memanfaatkan media/saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.
Proses partisipatif pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan pemetaan sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) (satu laki–laki dan satu perempuan) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok,
129
termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing- masing, untuk menggagas masa depan desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pe laksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Seleksi dan prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil–wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam merancang sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat.
130
Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3)
Penyaluran dan Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing- masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. 7.1.2. Cakupan Wilayah dan Hasil PNPM Mandiri Pe rdesaan di Kabupaten Bogor
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor dimulai pada tahun 2003 di 43 desa di empat kecamatan, pada tahun 2007 bertambah empat kecamatan baru dengan jumlah desa sebanyak 50 desa kemudian tahun anggaran 2008 bertambah satu kecamatan baru dengan
131
jumlah delapan desa, tahun anggaran 2009 bertambah tiga belas kecamatan baru dengan jumlah desa 131 desa dan satu kecamatan fase out yaitu Kecamatan Ciampea (13 desa), tahun 2010 bertambah empat kecamatan yaitu Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang, Pamijahan dan Cigudeg. Secara umum lokasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor te rsebar di 243 desa di wilayah 23 Kecamatan. Kegiatan tahun anggaran 2011, untuk penyaluran dana dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) ke TPK baru mencapai 61 persen sedangkan pelaksanaan kegiatan fisik rata-rata mencapai 69,3 persen. Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor telah mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan. Berdasarkan laporan UPK pada bulan November 2011 rata-rata persentase pengembalian pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 86,9 persen dengan persentase terendah di Kecamatan Tenjo sebesar 78,6 persen sedangkan rata-rata persentase pengembalian dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sebesar 91,4 persen dengan pengembalian terendah pinjaman SPP di Kecamatan Tenjo sebesar 77,5 persen. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor pada bulan Nopember 2011 dilaksanakan di 243 desa di 23 kecamatan. Untuk perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2012 rata-rata kecamatan sudah melaksanakan tahapan musyawarah desa perencanaan. Adapun kegiatan pada bulan Desember 2011 adalah memfasilitasi penanganan masalah khusus di Kecamatan Cigudeg, Leuwisadeng dan Leuwiliang, monitoring pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan work shop penyusunan modul RBM, pembinaan UPK, fasilitasi pencairan BLM, pelaksanaan kegiatan Saba Desa gubernur serta rapat koordinasi kabupaten. Perkembangan Hasil Kegiatan Bulan Nope mber 2011 1. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor berjalan sesuai tahapan kegiatan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dengan didukung partisipasi masyarakat yang cukup baik.
132
2. Desentralisasi terlihat dari adanya pendelegasian wewenang kepada institusi- institusi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seperti PJOK, UPK,TPK, Tim Khusus, KPMD dan lain- lain. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi SPP dan UEP, dana perguliran merupakan dana pinjaman untuk penambahan modal usaha kecil seperti warung, kerajinan dan lain- lain.
7.1.3. Program Simpan Pinjam Khusus Pere mpuan (SPP) Kegiatan ekonomi Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan kaum perempuan dengan mengelola dana simpanan dan dana pinjaman. Secara umum alokasi dana SPP maksimal 25 persen dari BLM di setiap kecamatan. Tujuan umum dari kegiatan ekonomi SPP adalah mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, memperkuan kelembagaan kegiatan perempuan. Sasaran dari kegiatan ekonomi SPP adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di masyarakat.
Kinerja kegiatan ekonomi SPP PNPM
Mandiri Perdesaan disajikan pada Tabel 37. Kelompok yang berhak menerima dana SPP ini adalah kelompok: Beranggotakan perempuan yang memiliki ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan pinjam yang telah disepakati Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi sederhana. Dana hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP baik oleh kelompok lama maupun kelompok baru,sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir.
133
Tabel 37 Tingkat Pengembalian Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kabupaten Bogor 2011 No
Kecamatan
1 Nanggung 2 Leuwiliang 3 Leuwisadeng 4 Pamijahan 5 Tenjolaya 6 Dramaga 7 Tamansari 8 Cijeruk 9 Megamendung 10 Babakan Madang 11 Sukamakmur 12 Cariu 13 Tanjungsari 14 Jonggol 15 Kelapanunggal 16 Ciseeng 17 Gunung Sindur 18 Ru mpin 19 Cigudeg 20 Sukajaya 21 Jasinga 22 Tenjo 23 Parung Panjang 24 Ciampea Total Kabupaten Bogor Sumber: BPMPD Kabupaten Bogor.
Alokasi Pin jaman (juta Rp) 3.208,25 5.129,06 5.213,30 8.944,35 5.112,95 3.245,50 3.663,50 1.981,55 3.532,50 6.903,40 6.209,10 921,50 4.211,00 4.513,75 2.472,00 3.169,00 3.259,50 3.124,00 5.916,37 1.266,00 4.380,60 2.393,00 2.325,35 2.160,40 93.255,93
Tunggakan SPP (juta Rp) 314,13 419,73 185,97 310,15 53,37 124,41 538,91 115,19 45,23 355,80 1.015,63 1,40 16,28 375,33 226,80 110,95 47,25 208,74 660,83 2,82 159,88 494,57 15,15 118,91 5.917,45
Tingkat Pengembalian (%) 84,3 89 95 95,8 98,5 94,3 78,4 91,9 98 92,7 82,1 99,7 99,4 88,3 86,3 94,7 97,8 89,4 86,4 99,5 95,5 77,5 99 93,8 91,97
Jika dilihat dari alokasi pinjaman yang telah digulirkan di 24 kecamatan berjumlah Rp 93.255.930.000, dana tersebut cukup besar dan jika dilihat dari tingkat pengembaliannya mencapai 91,97 persen program SPP ini berjalan cukup baik, tetapi yang mesti dikaji lebih mendalam apakah memang program ini telah mampu mengentaskan kemiskinan perdesaan secara signifikan dan berkontribusi besar dalam meningkatkan pembangunan perdesaan. 7.1.4. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di empat Kecamatan selain kegiatan SPP seperti dalam Tabel 38. Jika dilihat dari persentase tingkat pengembalian modal usaha yang telah digulirkan sebesar
86,18 persen pada
Tabel 38, maka kegiatan ini cukup berjalan baik dan lancar tetapi memang perlu kajian lebih mendalam apakah kegiatan UEP ini telah mampu menumbuhkan dan menguatkan usaha ekonomi produktif rakyat dan tumbuh kemandirian dalam mempertahankan usaha tersebut dalam jangka panjang.
134
Tabel 38 Tingkat Pengembalian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Bogor Tahun 2011 No
Kecamatan
1 2 3 4 Total
Pamijahan Babakan Madang Sukamakmur Tenjo Kabupaten Bogor
Tunggakan UEP 64.322.033 311.905.300 190.635.030 266.823.800 833.686.163
Tingkat Pengembalian (%) 96,50 83,20 86,40 78,60 86,18
Sumber: BPMPD Kabupaten Bogor.
Adapun jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri
Perdesaan adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. 2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan non formal). 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal). 4. Penambahan permodalan simpan SPP Satu hal yang penting adalah bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan harus didukung dengan swadaya sebagai wujud partisipasi dan kepedulian masyarakat atas pembangunan di desanya. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: 1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. 2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan. 3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat. 4. Didukung oleh sumber daya yang ada. 5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.
135
Tabel 39 Alokasi Dana BLM dan Cost Sharing APBD Kabupaten Bogor 2011 No
BLM (juta Rp)
Kecamatan
1 Babakan Madang 2 Jonggol 3 Cariu 4 Sukamakmur 5 Gunung Sindur 6 Leuwiliang 7 Pamijahan 8 Ru mpin 9 Jasinga 10 Parung Panjang 11 Nanggung 12 Cigudeg 13 Tenjo 14 Megamendung 15 Cijeruk 16 Dramaga 17 Tamansari 18 Klapanunggal 19 Ciseeng 20 Sukajaya 21 Tanjungsari 22 Leuwisadeng 23 Tenjolaya Total Kabupaten Bogor Sumber: BPMPD Kabupaten Bogor
360,00 2.000,00 1.000,00 480,00 2.000,00 2.400,00 480,00 2.000,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 480,00 2.400,00 2.000,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 2.000,00 2.400,00 1.600,00 2.400,00 1.600,00 39.600,00
DOK. Perencanaan (juta Rp) 46,00 51,00 51,00 53,50 51,00 51,00 51,00 53,50 58,50 53,50 58,50 51,00 46,00 51,00 48,50 51,00 48,50 48,50 51,00 48,50 53,50 46,00 48,50 1.170,50
DOK. Pelatihan (juta Rp) 48,72 72,37 53,45 59,55 53,45 58,18 77,10 73,30 91,05 64,80 68,55 77,10 48,72 58,18 54,30 53,45 49,05 54,30 53,45 54,30 59,55 43,99 38,55 1.365,46
APBD (juta Rp) 300,00 500,00 250,00 500,00 400,00 600,00 500,00 500,00 600,00 500,00 500,00 500,00 600,00 500,00 600,00 500,00 500,00 300,00 500,00 600,00 400,00 400,00 400,00 10.950,00
Dana BLM yang digunakan untuk membangun prasarana/sarana penunjang produktivitas desa sifatnya hibah, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai dana bergulir bagi kelompok ekonomi, sifatnya pinjaman yang harus dikembalikan. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan melibatkan dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dalam berbagai aspek.
Kontribusi pemda dalam hal pendanaan, diwujudkan
dalam Dana Daerah Untuk urusan Bersama (DDUB) sesuai kapasitas fiskal masing- masing daerah yang diatur dalam Peraturan Menkeu No 73/PMK.02/2006 jo No.168/PMK.07/2009. Untuk tahun anggaran 2011 kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor dilaksanakan di 23 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 243 desa, dengan alokasi BLM dan cost sharing untuk masing- masing kecamatan tertera dalam Tabel 39. Sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 sudah dicairkan BLM sebesar Rp 39.600.000.000, Dana Operasional Kegiatan (DOK) perencanaan sebesar Rp 1.170.500.000, DOK Pelatihan sebesar
136
Rp 1.365.460.000, DDUB atau Sharing Cost sebesar Rp 10.950.000.000, sehingga jumlah dana yang sudah dicairkan ke UPK sebesar Rp 53.085.960.000. Perkembangan kegiatan SPP dan UEP menunjukkan kemajuan yang tidak signifikan. Beberapa UPK masih terjadi adanya penumpukan dana di rekening UPK, sehingga perkembangan UPK menjadi lambat.
Upaya yang dilakukan
adalah pembinaan kepada UPK untuk segera melaksanakan perguliran dana kepada kelompok pemanfaat sesuai dengan sasaran kegiatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kasus penyelewengan dana PNPM baik dari pengurus fungsional UPK, maupun program yang realisasinya menyalahi RAB, sehingga perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian baik di tingkat kecamatan maupun tingkat
kabupaten. Selanjutnya permasalahan teknis
pelaksanaan pelestarian dan perawatan sarana-prasarana yang telah dibangun kurang maksimal. Rasa tanggung jawab masyarakat untuk memelihara hasil- hasil kegiatan masih kurang.
7.1.5. Analisis kesesuaian Local Specific Program PNPM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bogor dimulai pada tahun 2003 dan tahun 2010 bertambah empat kecamatan yaitu Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang, Pamijahan dan Cigudeg. Hal yang menarik adalah Kecamatan Cigudeg adalah kecamatan yang paling tinggi jumlah desa Swadayanya yaitu sebelas desa Swadaya di Kabupaten Bogor Kawasan Barat pada tahun 2011 dan Kecamatan Sukamakmur adalah kecamatan yang paling tinggi jumlah desa Swadayanya yaitu lima desa Swadaya di Kabupaten Bogor Kawasan Timur pada tahun 2011, PNPM Mandiri Perdesaan baru memprioritaskan pada tahun 2010, tujuh tahun setelah PNPM Mandiri Perdesaan ada di Kabupaten Bogor. Maka diharapkan pada tahun-tahun berikutnya pemetaan profil desa hasil dari penelitian ini dapat membantu menentukan desa yang menjadi prioritas. PNPM Mandiri Perdesaan yang telah di implementasikan di Kabupaten Bogor adalah program BLM, SPP di 23 kecamatan yang meliputi 243 desa dan UEP dengan lokasi empat kecamatan. Terdapat 61 desa Swadaya dari 243 desa di 23 kecamatan yang merupakan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan yang seharusnya menjadi prioritas dalam PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan pengolahan data Podes 2011 Kabupaten Bogor seperti tertera dalam Tabel 40.
137 Desa Swadaya yang berjumlah 61 desa tersebut didominasi tipologi
persawahan dan permasalahan kategori mula atau kebutuhan dasar, dengan pemetaan klasifikasi, tipologi dan kategori seperti diatas dapat dijadikan data dasar dalam merumuskan program-program PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun-tahun selanjutnya yang sesuai dengan tipologi persawahan dan permasalahan
kebutuhan
dasar
mengingat
begitu
pentingnya
untuk
memprioritaskan dan mempertahankan tipologi persawahan dalam memperkuat program revitalisasi pertanian demi
ketahanan dan kemandirian pangan
kabupaten Bogor, misalnya saja diterapkan Smallholder
Agribusiness
Development Initiative (SADI) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM AP) yang merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan petani perdesaan melalui peningkatan produksi dan akses pemasaran hasil pertanian, akses permodalan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dengan menggunakan mekanisme kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan.
Kegiatan
PNPM AP terutama berkaitan dengan bagaimana memecahkan permasalahan dan mengembangkan potensi pertanian perdesaan, mulai aspek perencanaan produksi, proses produksi, pasca produksi sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan berbasis pada kelompok tani atau kelembagaan yang telah ada di masyarakat, sehingga PNPM AP diharapkan mampu meningkatkan mutu usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif khususnya dalam bidang pengembangan potensi pertanian perdesaan berikut upaya mengatasi masalah yang dihadapi. Tabel 40 Local Specific PNPM Mandiri Perdesaan pada desa Swadaya di Kabupaten Bogor Tahun 2011 No Kawasan Kecamatan Desa Klasifikasi Tipologi 1 Barat Cigudeg Sukaraksa Swadaya Persawahan 2 Barat Cigudeg Sukamaju Swadaya Persawahan 3 Barat Cigudeg Banyu Res mi Swadaya Persawahan 4 Barat Cigudeg Warga Jaya Swadaya Persawahan 5 Barat Cigudeg Cinta Manik Swadaya Persawahan 6 Barat Cigudeg Banyu Wangi Swadaya Persawahan 7 Barat Cigudeg Banyu Asih Swadaya Persawahan 8 Barat Cigudeg Tegalega Swadaya Persawahan 9 Barat Cigudeg Batu Jajar Swadaya Persawahan 10 Barat Cigudeg Bangun Jaya Swadaya Persawahan 11 Barat Cigudeg Arga Pura Swadaya Persawahan 12 Barat Sukajaya Cisarua Swadaya Persawahan 13 Barat Sukajaya Kiara Sari Swadaya Persawahan
Kategori Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Madya Mula Mula Mula Mula Mula
138
Tabel 40 Local Specific PNPM Mandiri Perdesaan ... (Lanjutan) No Kawasan Kecamatan Desa Klasifikasi 14 Barat Sukajaya Sipayung Swadaya 15 Barat Sukajaya Sukamulih Swadaya 16 Barat Sukajaya Pasir Madang Swadaya 17 Barat Sukajaya Cileu ksa Swadaya 18 Barat Jasinga Pangradin Swadaya 19 Barat Jasinga Jugala Jaya Swadaya 20 Barat Jasinga Neglasari Swadaya 21 Barat Jasinga Barengko k Swadaya 22 Barat Jasinga Wirajaya Swadaya 23 Barat Nanggung Pangkal Jaya Swadaya 24 Barat Nanggung Cibitung Kulon Swadaya 25 Barat Nanggung Malasari Swadaya 26 Barat Nanggung Bantar Karet Swadaya 27 Barat Pamijahan Cibitung Kulon Swadaya 28 Barat Pamijahan Gunung Picung Swadaya 29 Barat Pamijahan Purwa Bakti Swadaya 30 Barat Pamijahan Cibunian Swadaya 31 Barat Leuwisadeng Kalong 1 Swadaya 32 Barat Leuwisadeng Kalong 2 Swadaya 33 Barat Leuwisadeng Wangun Jaya Swadaya 34 Barat Tenjo Tapos Swadaya 35 Barat Tenjo Singabangsa Swadaya 36 Barat Ru mpin Cipinang Swadaya 37 Barat Ru mpin Kertajaya Swadaya 38 Barat Leuwiliang Karehkel Swadaya 39 Barat Leuwiliang Pabangbon Swadaya 40 Barat ParungPanjang Go rowong Swadaya 41 Barat Cibungbulang Ciju jung Swadaya 42 Tengah Taman Sari Sukaluyu Swadaya 43 Tengah Taman Sari Sukares mi Swadaya 44 Tengah Sukaraja Gunung Geulis Swadaya 45 Tengah Sukaraja Sukatani Swadaya 46 Tengah Citeureup Tangkil Swadaya 47 Tengah Citeureup Hambalang Swadaya 48 Tengah Rancabungur Candali Swadaya 49 Tengah Megamendung Sukakarya Swadaya 50 Tengah Ciseeng Kuripan Swadaya 51 Tengah Cijeruk Tajur Halang Swadaya 52 Tengah Caringin Pasir Buncir Swadaya 53 Tengah Babakan Madang Bojong Koneng Swadaya 54 Timur Sukamakmur Sukaharja Swadaya 55 Timur Sukamakmur Wargajaya Swadaya 56 Timur Sukamakmur Sirnajaya Swadaya 57 Timur Sukamakmur Cibadak Swadaya 58 Timur Sukamakmur Sukares mi Swadaya 59 Timur Jonggol Cibodas Swadaya 60 Timur Jonggol Balekambang Swadaya 61 Timur Jonggol Weninggalih Swadaya Sumber: Pengolahan Podes 2011.
Tipologi Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Perindustrian/jasa Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Perladangan Persawahan Perindustrian/jasa Perladangan Perindustrian/jasa Persawahan Perladangan Perladangan Perladangan Persawahan Persawahan Perladangan Perladangan Perladangan Persawahan Perladangan Perladangan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan
Kategori Madya Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Madya Mula Mula Madya Mula Mula Mula Madya Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula Mula
PNPM AP mendukung perluasan model PNPM Mandiri Perdesaan terutama bagi kegiatan pengembangan ekonomi produksi pada tingkat rumah tangga. Masyarakat perdesaan dibantu untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama dan peluang terhadap produksi dan akses pasar hasil pertanian. Dalam kegiatan ini
139
masyarakat petani di perdesaan akan mendapatkan bantuan teknis dari tenaga ahli sesuai dengan usulan dari masyarakat melalui mekanisme kompetisi. PNPM AP merupakan program pemerintah dengan dana yang berasal dari grant pemerintah Australia, Nomor TF057097. Dalam pelaksanaannya, PNPM AP akan bekerjasama dengan dua komponen lain dalam pilot proyek SADI, yaitu International Finance Corporation (IFC) yang akan memberikan dukungan dalam hal akses terhadap pasar dan keuangan dan Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) yang akan mendukung dengan mensuplai hasil- hasil penelitian adaptive untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani. Tujuan Umum PNPM AP adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitas kelompok petani miskin, produktifitas serta akses pemasaran hasil pertanian perdesaan. Tujuan khusus PNPM AP adalah: 1. Meningkatkan kemampuan petani miskin dalam memenuhi ketersediaan sarana produksi pertanian. 2. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu produksi pertanian petani miskin. 3. Meningkatkan pendapatan petani miskin dengan mengurangi hambatan pasca panen sampai dengan pemasaran hasil pertanian. 4. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas organisasi kerja kelompok tani. 5. Mendorong kemitraan kelompok tani dengan sektor perbankan/lembaga keuangan dan swasta. Sasaran Program: 1) Petani miskin; 2) Kelompok tani kecil (smallholder agribusiness); 3) Kelembagaan masyarakat tani dan pemerintahan lokal. Sementara PNPM AP masih dalam bentuk pilot program, pada tahun anggaran 2008, telah dilaksanakan di 24 kecamatan, 8 kabupaten yang ada di 4 provinsi di wilayah Indonesia Timur, yaitu : Sulawesi Selatan, Sulawes i Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus di Nusa Tenggara Timur lokasi pilot program terdapat di Kabupaten Ngada (masing- masing di Golewa, Aimere, dan Riung Barat) dan Timor Tengah Selatan (masing- masing di Mollo Utara, Amanuban Selatan dan Kuan Fatu).
140
7.2. Program Regional - Teknologi Tepat Guna Teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan di bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Sebab itu alih Teknologi Tepat Guna (TTG) menempati peran penting. Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi, khususnya TTG melalui instruksi menteri dalam negeri nomor 24 tahun 1998 tentang operasionalisasi Posyantekdes, Menteri Dalam Negeri mengistruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di seluruh Indonesia untuk (1) melaksanakan operasional Posyantekdes, (2) memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkandan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah, (3) menetapkan pola pembinaan, (4) mengalokasikan dana
dari APBD provinsi dan
kabupaten/kota serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dan (5) melaporkan hasil pelaksanaannya. Istilah- istilah yang perlu di pahami dalam pendoman umum ini adalah sebagai berikut: 1. Teknologi tepat guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat mejawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta mengasilkan nilai tambahan dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. 2. Posyantekdes/Posyantek adalah lembaga fungsional di wilayah kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis,informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang di butuhkan masyarakat. 3. Pemasyarakatan TTG adalah rangkaian kegiatan alih TTG dalam rangka penerapan berbagai jenis TTG kepada masyarakat pengguna TTG. 4. Pengembangan TTG adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas TTG dalam bentuk design, fungsi dan manfaat TTG. 5. Kerjasama TTG adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka alih TTG dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.
141 Maksud program TTG adalah mempercepat pemanfaatan teknologi tepat guna,
sedangkan tujuannya adalah: 1. Menjembatani masyarakat pemanfaat TTG dengan sumber TTG. 2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG. 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaat TTG. Hasil dari TTG Kabupaten Bogor antara lain adalah : 1. Alat penghancur sampah organik. 2. Alat penghancur plastik. 3. Pupuk. 4. Benih padi. 5. Kompor serbaguna. 6. Sabun dan pupuk. 7. Alat pemotong serba guna.
7.3. Program Lokal - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa lahir ketika negeri ini memasuki era reformasi. Hadirnya lembaga ini bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam undang- undang tersebut disebutkan bahwa desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diketahui, keberadaan perdesaan di Indonesia, kini bukan lagi sebagai unsur pelaksana daerah, tetapi sudah menjadi kesatuan masyarakat hukum, di mana dengan undang-undang tersebut, telah memberikan keleluasaan bagi perdesaan di Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakatnya dengan semangat desentralisasi. Dalam hal lembaga ekonomi desa, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 melakukan perubahan mendasar, seperti yang dinyatakan pada Pasal 213 ayat (1) bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dapat dimaknai bahwa badan usaha yang didirikan di desa merupakan milik bersama antara pemerintah desa dan masyarakat (bersifat komunal), bukan dimiliki oleh orang perorangan atau pribadi. BUMDes lebih
142
mencerminkan unsur kebersamaan dalam menjalankan usa hektar, karena lebih sesuai untuk kehidupan masyarakat di pedesaan yang umumnya memiliki kultur, gotong royong, persaudaraan, rasa sosial yang tinggi, dan tidak sekedar memuja kehidupan kebendaan (materialism). Oleh karenanya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, dapat diartikan sebagai lembaga ekonomi alternatif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan. BUMDes merupakan usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pasal 213 ayat (1-3) dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa Desa dapat menderikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian badan usaha tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari keaslian otonomi desa. Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, telah banyak pemerintah Kabupaten menganalisis pembentukan BUMDes melalui Peraturan Daerah kabupaten yang bersangkutan. Hal ini didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dasar pembentukan BUMDES di Kabupaten Bogor adalah: 1. Pasal 213 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Pasal 78, 79, 80 dan 81 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes 4. Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa 5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDES 6. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro / Usaha Ekonomi Masyarakat Maksud dan tujuan mendirikan BUMDes adalah sebagai wadah usaha desa yang dapat menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan dan dikelola oleh masyarakat dari program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.
Dengan BUMDes maka akan mendorong
143
berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa,
meningkatkan
kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa/kelurahan
yang berpenghasilan rendah
dan mendorong
berkembangnya usaha mikro untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa/kelurahan dan terbebas dari pengaruh rentenir. Idealnya BUMDes didirikan di wilayah desa adalah untuk mencari keuntungan (profit oriented). Sekalipun demikian, badan usaha ini berbeda dengan lembaga bisnis pada umumnya, seperti: Perseroan Terbatas (PT), Perbankan, ataupun Koperasi, karena memiliki karakteristik khusus yakni, dimiliki oleh desa dan dikelola bersama masyarakat desa. Ciri ini yang menjadi faktor pembeda utama dengan lembaga bisnis lain yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, pemerintah daerah. Selain itu, meskipun BUMDes beroperasi untuk memperoleh keuntungan (profit), secara ideal dalam menjalankan usahanya diwarnai oleh budaya lokal, yaitu falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom), seperti member base dan self help, dengan tujuan untuk menghindari timbulnya kapitalisasi di perdesaan yang dikawatirkan dapat mengikis nilai- nilai (values) yang selama ini dihormati dan menjadi pedoman perilaku dalam bermasyarakat. Pendirian BUMDes sebagai suatu usaha yang mencari keuntungan, harus didasarkan pada kebutuhan obyektif di lapangan. Artinya, inisiasi pendirian BUMDes bisa dari siapapun. Namun, apakah BUMDes perlu didirikan di suatu desa, harus didasarkan pada potensi usaha yang prospektif di desa tersebut. Makna potensi adalah terdapat permintaan dari produk (barang atau jasa) yang akan ditawarkan melalui BUMDes. Pendekatan pasar atau melihat dari sisi permintaan lebih disarankan dari pada menciptakan pasar baru atau melihat dari sisi penawaran karena risikonya sangat besar. BUMDes merupakan lembaga ekonomi tergolong baru yang kemungkinan akan dijalankan dan dikelola oleh orang-orang yang masih minim pengalaman (less sense of business) dalam menjalankan usaha yang berorientasi mencari keuntungan. Oleh karena itu, informasi pasar perlu dicari dan disepakati terlebih dahulu sebelum BUMDes didirikan.
Dengan demikian, jawaban kapan BUMDes didirikan adalah
tergantung dari akurasi informasi pasar yang menunjukkan adanya peluang usaha
144
dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa. Jika memang belum ditemukan peluang usaha yang dapat dijalankan BUMDes, maka pendiriannya perlu dipertanyakan. Melalui cara seperti itu, BUMDes diharapkan akan mampu beroperasi mandiri dan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai suatu badan usaha yang mencari keuntungan atas dasar orientasi pasar, perlu diciptakan permintaan yang memungkinkan dapat dikelola BUMDes. Ini merupakan peluang (opportunity). Namun harus tetap memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, seperti permodalan, tenaga kerja, peralatan mesin, dan ketersediaan bahan baku. Secara umum BUMDes dapat mengelola usaha antara lain di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan jasa (persewaan, transportasi, keuangan). Singkatnya, jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes adalah didasarkan pada permintaan pasar dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. BUMDes mempunyai tujuan terlayaninya masyarakat di desa/kelurahan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dan tersedianya beragam media usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya. Pada dasarnya peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal : Sebagai perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Rata-rata investasi yang diserap usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potens i usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif. Pemberdayaan usaha mikro secara langsung akan mendorong pengembangan potensi usa hektar, peningkatan produktifitas dan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para pengusaha mikro di desa. Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan : Menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usa ha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan.
145 Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi
produktif usaha mikro. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan seca ra manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat mudah dan sistematis. Kegiatan BUMDes meliputi : a. Usaha Jasa 1) Jasa keuangan mikro 2) Jasa transportasi 3) Jasa komunikasi 4) Jasa konstruksi 5) Jasa energi b. Usaha Penyalur Sembako 1) Beras 2) Gula 3) Garam 4) Minyak goreng 5) Kacang kedelai 6) Bahan pangan lainnya yang dikelola warung desa / lumbung desa
7.3.1 Analisis Kesesuaian Local Specific Program BUMDes Perkembangan BUMDes di Kabupaten Bogor tahun 2011 masih dalam skala kecil dan pilot project di beberapa lokasi desa seperti dalam Tabel 41. Pada Tabel 41 tersebut lokasi BUMDES dianalisis berdasarkan hasil olahan Podes 2011, sehingga akan terlihat karakter perdesaan dimana lokasi BUMDes dilaksanakan. Desa-desa yang dipilih untuk pilot project BUMDes adalah perdesaan klasifikasi Swakarya bahkan ada desa Swasembada yaitu Desa Cibereum Kecamatan Cisarua, sebaliknya perdesaan Swadaya sementara tidak dipilih menjadi lokasi BUMDes dengan pertimbangan syarat BUMDes didirikan jika adanya peluang usaha dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa yang nantinya diharapkan akan mampu beroperasi secara mandiri dan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga desa Swakarya dan Swasembada lebih siap memenuhi syarat untuk mencapai keberhasilan program BUMDes.
146
Tabel 41 Local Specific Program BUMDes Kabupaten Bogor Tahun 2011 Kawasan Barat Barat Barat Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Timur Timur Timur
Kecamatan Cibungbulan Cibungbulan Tenjolaya Citeureup Kemang Bojonggede Ciawi Cisarua Cisarua Megamendung Caringin Dramaga Dramaga Tamansari Cigombong Jonggol Sukamakmur Cariu
Desa Situ udik Cibatok satu Situdaun Tarikolot Tegal Cimanggis Banjarwaru Tugu Selatan Cibeureum Sukamanah Ciherangpondoh Sukawening Cikarawang Sukamatri Ciburayut Sukanegara Sukamakmur Mekarwangi
Jumlah BUMDes 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klasifikasi Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swasembada Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya Swakarya
Kategori Lanjut Madya Madya Madya Madya Madya Lanjut Madya Lanjut Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya
Tipologi Persawahan Persawahan Perladangan Perindustrian/Jasa Perladangan Perindustrian/Jasa Perindustrian/Jasa Perindustrian/Jasa Perindustrian/Jasa Perladangan Perladangan Perladangan Perladangan Perindustrian/Jasa Persawahan Persawahan Persawahan Persawahan
Sumber: Pengolahan Podes 2011.
7.4. Program Lokal - GUMBIRA Program GUMBIRA dirancang dengan latar belakang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2010 baru mencapai 72,30, sedangkan target IPM Kabupaten Bogor sebesar 72,34 pada tahun 2011. Jika dicermati komponennya, maka indek yang terendah adalah indek daya beli masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 2010 sebesar 62,28 point dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp 628.340 per kapita per bulan (Sumber data Petunjuk Teknis Program Gumbira tahun 2011).
Rendahnya indeks daya beli
masyarakat Kabupaten Bogor terjadi karena lambannya pembangunan ekonomi di perdesaan. Sebagai implikasinya maka pemberdayaan ekonomi perdesaan memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Mengedepankan pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Bogor didukung oleh beberapa alasan : 1. Kawasan perdesaan di Kabupaten Bogor memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum menunjukan pertumbuhan ekonomi yang optimal, kondisi ini terjadi karena keterbatasan akses dan pelayanan. 2. Telah terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang terbentuk oleh program lain sehingga dapat menjadi peluang untuk menggerakan kegiatan ekonomi. 3. Secara subtansi wilayah perdesaan Kabupaten Bogor memiliki keunggulan komperatif dalam berbagai produk pertanian dan non pertanian, namun rantai
147
pemasaran kurang efisien dan nilai tambah komoditi tersebut masih relatif kecil, sehingga masih banyak peluang untuk mengatasi permasalahan ini. 4. Desentralisasi membuka peluang bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi masalah pembangunan perdesaan dengan melaksanakan program sendiri, mulai dari pemberdayaan masyarakat, introduksi teknologi dan infrastruktur perdesaan.
Pengertian Program GUMBIRA berasal dari bahasa sunda atau sama dengan bahasa Indonesia yang mempunyai makna suka cita, bahagia, senang. GUMBIRA juga merupakan singkatan dari Gerakan untuk Membangun Bogor inisiatif Masyarakat. GUMBIRA mempunyai makna : 1. Gerakan adalah suatu usaha bersama dari seluruh masyarakat berlandaskan musyawarah mufakat untuk tujuan bersama. 2. Membangun adalah suatu upaya/aktifitas dalam peningkatan perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik yang hasilnya dapat diukur berdasarkan IPM. 3. Bogor adalah wilayah administrasi Kabupaten Bogor yang meliputi 40 kecamatan terdiri dari 428 desa/kelurahan. 4. Inisiatif adalah wujud peran serta seluruh masyarakat dalam melakukan perubahan pembangunan baik
dari mekanisme proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan. 5. Masyarakat adalah suatu individu atau kumpulan dari individu yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan mempunyai kepedulian serta komitmen untuk melakukan berbagai perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik di wilayahnya. Tujuan Program GUMBIRA 1. Tujuan Umum Memberdayakan ekonomi pedesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat perdesaan secara mandiri. 2. Tujuan Khusus Mengembangkan inisiatif masyarakat dalam membangun perekonomian perdesaan. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
148
Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, programdan penganggaran yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah dan swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya
untuk mengefektifkan upaya-upaya
pemberdayaan ekonomi perdesaan. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam pemberdayaan ekonomi wilayahnya. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Sasaran Program GUMBIRA Lokasi sasaran GUMBIRA meliputi seluruh desa/kelurahan di wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011 dialokasikan 6 kecamatan masing- masing satu desa sebagai desa penerima bantuan.
Kelompok sasaran
yang dituju adalah kelompok usaha masyarakat, kelembagaan masyarakat di perdesaan dan pemerintahan lokal. Kriteria desa calon penerima bantuan program GUMBIRA adalah : 1. Bertempat di wilayah kecamatan dengan IPM rendah dan atau merupakan desa tertinggal. 2. Terdapat kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif (memiliki potensi SDM dan SDA). 3. Memiliki
rencana
program
pengembangan
ekonomi
di
wilayah
desa/kelurahan. Alokasi dana untuk program GUMBIRA sebesar Rp 500.000.000 per desa, dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya operasional TKPG Desa sebesar Rp 25.000.000 (5%) dari total anggaran per desa 2. Biaya kegiatan fisik sebesar Rp 250.000.000 (50%) dari total anggaran/desa. 3. Biaya kegiatan ekonomi (permodalan) sebesar Rp 225.000.000 (45%) dari total anggaran per desa.
149
Penerima bantuan program GUMBIRA, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dapat dipilih 6 desa dari 12 desa yang dikompetisikan sebagai calon penerima bantuan program GUMBIRA adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2011 : a. Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan b. Desa Leuwi Batu Kecamatan Rumpin c. Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng d. Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja e. Desa Sukmajaya Kecamatan Tajurhalang f. Desa Balaikambang Kecamatan Jonggol 2. Tahun 2010 : a. Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur b. Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin c. Desa Tegal Kecamatan Kemang d. Desa Karehkel Kecamatan Leuwi Liang e. Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup f. Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya 7.4.1. Analisis Kesesuaian Local Specific Program GUMBIRA Lokasi desa yang dipilih sebagai tempat dilaksanakannya pilot project program GUMBIRA pada tahun 2010 hanya ada dua desa Swadaya yaitu desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang dan Desa Balaikambang Kecamatan Jonggol, selebihnya adalah desa Swakarya begitu juga dengan tahun 2011.
Tabel 42 Local Specific Program GUMBIRA Kabupaten Bogor Tahun 2011 Kawasan Kecamatan Desa Klasifikasi Barat Leuwi Liang Karehkel Swadaya Barat Tenjolaya Situdaun Swakarya Barat Pamijahan Pasarean Swakarya Barat Jonggol Balaikambang Swadaya Tengah Caringin Ciherang Pondok Swakarya Tengah Kemang Tegal Swakarya Tengah Citeureup Tarikolot Swakarya Tengah Ru mpin Leuwi Batu Swakarya Tengah Ciseeng Cihowe Swakarya Tengah Sukaraja Cibanon Swakarya Tengah Tajurhalang Sukmajaya Swakarya Timur Sukamakmur Sukamakmur Swakarya Sumber: Pengolahan Podes 2011.
Kategori Madya Madya Madya Mula Madya Madya Madya Mula Mula Mula Madya Madya
Tipologi Perladangan Perladangan Persawahan Persawahan Perladangan Perladangan Perindustrian/Jasa Persawahan Persawahan Perladangan Perindustrian/Jasa Persawahan
Salah satu syarat kriteria desa calon penerima bantuan program GUMBIRA adalah bertempat di wilayah kecamatan dengan IPM rendah dan atau merupakan desa tertinggal tetapi ketika di konfrontir ke hasil analisis pengolahan Podes 2011 desa Swadaya pada Tabel 42, yang dianalogikan desa tertinggal hanya dua desa Swadaya yaitu Desa Karehkel dan Desa Balaikambang yang lainnya adalah desa
150
Swakarya yang dianalogikan desa berkembang atau maju, tetapi mungkin pertimbangan lokasi yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan melihat kriteria desa yang terdapat kelompok usaha ekonomi produktif (memiliki potensi SDM dan SDA) dan memiliki rencana program pengembangan ekonomi di wilayah desa/kelurahan. Tabel 43 Rekapitulasi Program GUMBIRA Kabupaten Bogor Tahun 2011 No Kegiatan Jumlah Satuan A. Kegiatan fisik 1. Betonisasi jalan desa 2. Pengaspalan jalan 3. Pembangunan Gedung gedung pakan 4. Pembuatan saung peternakan 5. Pembangunan Gedung serbaguna B. Kegiatan Ekonomi I Pertanian 1. Pertanian padi sehat 2. Usaha simpan Pinjam pertanian 3. Pengembangan pisang raja Bu lu kuning 4. Pengembangan Jambu Biji Merah 5. Budidaya Jamur Tiram 6. Usaha pertanian pepaya II Perikanan 1. Budidaya Ikan Gurame 2. Budidaya Ikan Nila 3. Budidaya Ikan Mas 4. Budidaya Perikanan Lele III Peternak an 1. Peternakan Do mba 2. Peternakan Kamb ing IV Jasa 1. Usaha produk keripik pisang 2. Usaha produk emping melinjo 3. Usaha kerajinan Anyaman Bambu dan Anyaman Tikar 4. Usaha produk aneka kue 5. Usaha simpan pinjam konveksi 6. Usaha simpan Pinjam karet limbah 7. Usaha simpan pinjam pengrajin Mute 10. Usaha kerip ik pisang 11. Usaha kerip ik singkong 15. Usaha Industri ru mah tangga (jelly) V Pelatihan 1. Pelatihan budidaya jamur Tiram 2. Pelatihan budidaya Ikan Gurame 3. Pelatihan usaha produk emping 4. Pelatihan produk aneka kue 5. Pelatihan pertanian dan perikanan 6. Pelatihan UMKM 7. Pelatihan perikanan ikan lele dan ikan mas 8. Pelatihan pertenakan do mba 9. Pelatihan Industri ru mah tangga (jelly) 10. Pelatihan pertanian pepaya Sumber: BPMPD Kabupaten Bogor
9 3 1 1 1
unit unit unit unit unit
1 1 1 3 1 1
Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok
3 2 4 5
Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok
4 5
Kelo mpok Kelo mpok
1 5 5 4 3 1 2 2 2 1
Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok Kelo mpok
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
151
Rekapitulasi kegiatan program GUMBIRA tahun 2011 seperti dalam Tabel 43, program yang dijalankan memiliki kesesuaian dengan tipologi perdesaan lokasi program GUMBIRA yang sebagian besar bertipologi persawahan, dan sebagian lain bertipologi perladangan dan perindustrian/jasa, pro gram-program yang dijalankan antara lain memperkuat infrastruktur perdesaan dan penguatan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan jasa. Program-program seperti inilah yang diharapkan mampu meningkatkan klasifikasi desa dari desa Swadaya menjadi Swakarya dan desa Swakarya menjadi Swasembada dengan tetap mempertahankan tipologi persawahan sebagai basis dari perdesaan tersebut.
7.5. Program Lokal - Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sejalan dengan
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah dan dalam rangka penerapan otonomi daerah dan pemberdayaan desa/kelurahan, pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan program pembangunan dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up). Program yang pendekatannya dari bawah ini terakomodasi dalam kegiatan pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan, dimana masyarakat terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Melalui program ini masyarakat adalah pemeran utama pembangunan dengan menggali potensi ya ng ada di masyarakat. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada masyarakat agar menjadi mampu dan mandiri serta mengikut sertakan dalam perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan. Dalam rangka otonomi daerah, pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan diharapkan menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat, membangun kesadaran terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan, serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pengertian Program Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan berupa pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan adalah program dalam bidang pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai
152
pelaku utama pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampa i dengan pemeliharaan. Pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan adalah stimulan berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah yang ditetapkan dengan keputusan desa/kelurahan untuk menge lola dan melaksanakan pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan. Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) adalah SKPD terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai pengelola dan pengendali pelaksanaan program. Maksud dan Tujuan Maksud dari program ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur di desa dan kelurahan. Tujuannnya adalah : 1. Meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan. 2. Membangkitkan
dan
mengembangkan
swadaya
masyarakat dengan
mendayagunakan potensi desa/kelurahan. 3. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat. Dasar Hukum
1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Infrastruktur di Desa dan Kelurahan. 2. Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Infrastruktur di Desa dan Kelurahan Tahun 2010. 3. Keputusan Bupati Bogor Nomor 147/256/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 07 Juni 2011 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan dan Besarnya Bantuan Dana Infrastruktur di Desa dan Kelurahan. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan Infrastruktur Di Desa Dan Kelurahan
a. Transparansi Pengelolaan pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu
153 aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari para pelaku,
bahwa transparansi akan sangat berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pemberian bantuan infrastruktur perdesaan. b. Partisipasi Partisipasi kegiatan pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangannya. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dana kegiatan melalui musyawarah desa. c.
Desentralisasi Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola kegiatan pemberian Bantuan Infrastruktur di Desa dan Kelurahan secara mandiri dan partisipatif.
d. Akuntabilitas Akuntabilitas dimaksudkan bahwa kegiatan dapat dipertanggungjawabkan oleh dan kepada masyarakat secara administratif, teknis dan moral. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan yang didanai oleh Bantuan Infrastruktur di Desa dan Kelurahan adalah : a. Jalan Desa/kelurahan. b. Jembatan. c. Posyandu. d. Pondok Pesantren. e. Madrasah Diniyah (MD). f. Madrasah Ibtidaiyah (MI) / Sekolah Dasar (SD) Swasta. g. Madrasah Tsanawiyah (MTs) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. h. Sarana Air Bersih (SAB). i. Saluran pada Jaringan Irigasi Desa. ( JIDES ). j. Saluran pada Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani ( JITUT ). k. Jalan Lingkungan. l. Mandi, Cuci, Kakus ( MCK ).
154
Mekanisme Pemberian Bantuan Infrastruktur Di Desa Dan Kelurahan Krite ria penerima bantuan : 1. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program pemerintah propinsi dan atau pemerintah pusat. 2. Kegiatan yang diusulkan merupakan swadaya masyarakat yang memerlukan bantuan. 3. Memenuhi kelayakan teknis untuk menerima bantuan sesuai hasil survey dan verifikasi Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP). Besar Bantuan :
a. Pemberian bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan berasal dari APBD pemerintah Kabupaten Bogor. Bantuan diberikan untuk setiap desa/kelurahan masing- masing sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) b. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Kegiatan sebesar 5 persen dari jumlah bantuan. BOP digunakan untuk : biaya ATK, biaya rapat, dokumentasi, dan pembuatan laporan. c. Alokasi bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan adalah : 1. Jalan Desa / Kelurahan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 2. Jembatan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 3. Posyandu sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 4. Pondok Pesantren sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 5. Madrasah Diniyah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 6. Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Swasta sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 7. Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Swasta sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 8. Sarana Air Bersih (SAB) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 9. Saluran pada Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 10. Saluran pada Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 11. Jalan lingkungan maksimal sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 12. Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah ).
155
Sasaran Infrastruktur Tahun 2011
Sasaran utama pemberian Bantuan Infrastruktur di Desa dan Kelurahan
tahun 2011 adalah desa/kelurahan dengan mempertimbangkan peningkatan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.
Tabel 44 Rekapitulasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bogor Tahun 2011 No
Jenis Kegiatan
Sarana Dan Prasarana Pendidikan 1. Pembangunan MTs Swasta 2. Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 3. Pembangunan Madrasah Diniyah (MD) 2 Sarana Dan Prasarana Kesehatan 1. Pembangunan Posyandu 2. Pembangunan Sarana Air Bersih 3. Pembangunan MCK 3 Sarana Dan Prasarana Sosial Pembangunan Pondok Pesantren 4 Sarana Dan Prasarana Ekono mi 1. Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa 2. Pembangunan Betonisasi Jalan Desa 3. Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkungan 4. Pembangunan Jembatan 5. Pengerasan Jalan Desa 6. Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan J UM LA H Sumber: BPMPD Kabupaten Bogor
Jumlah Kegiatan
1.
1 4 18 45 5 15 27 84 171 60 13 31 14 488
Jumlah bantuan yang dialokasikan untuk setiap desa/kelurahan adalah
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pencairan dana dilaksanakan 2 (dua) termin, yaitu termin 1 (pertama) sebesar 60% dan termin ke-2 (dua) sebesar 40%. Jumlah dana bantuan infrastruktur di desa dan kelurahan tahun 2011 telah diserahkan pada kesempatan simbolis oleh Bupati Bogor tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 21.400.000.000 (dua puluh satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk 488 titik Kegiatan di 411 Desa dan 17 Kelurahan (Tabel 44).
7.6. Program Lokal - Penataan Batas Desa
Perubahan dari sistem pemerintahan bersifat sentralistik menjadi sistem desentralistik dan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004, telah membawa dampak baik antar pusat dan daerah maupun antara daerah dengan daerah. salah satu dampak dimaksud adalah permasalahan “Batas W ilayah Desa”
156
yang apabila dibiarkan dapat menggangu stabilitas, terutama bagi daerah yang melaksanakan pemekaran, baik pemekaran provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah desa/kelurahan harus berpegang pada kerangka penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk lebih mengukuhkan batas wilayah desa yang didukung dengan kelengkapan dokumen autentik berupa “peta batas wilayah desa/kelurahan” dan tanda batas fisik lapangan berupa pilar batas. Penegasan batas
wilayah bertujuan
untuk lebih memastikan dan
mengukuhkan batas wilayah yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik, ketidak tegasan batas suatu wilayah desa akan dapat menyulitkan perencanaan pembangunan. Ketegasan tentang keberadaan suatu wilayah desa merupakan hal yang penting untuk keselenggaraanya tertib administrasi wilayah maupun pengelolaan sumberdaya alam yang ada, sehingga memungkinkan pendapatan asli desa yang bersangkutan bahkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penegasan batas wilayah desa mempunyai dua aspek, pertama aspek teknis, yaitu meliputi kegiatan pengkajian sumber-sumber hukum (dokumen) tentang lokasi batas, pelacakan lokasi batas wilayah dilapangan, pemasangan pilar dan pemetaan batas wilayah desa, dan yang kedua adalah aspek non tekhnis meliputi koordinasi antar instansi (pembentukan tim penetapan batas wilayah) dan masyarakat yang terkait dengan situasi dan kondisi diwilayah perbatasan desa. Pengertian Program Penataan Batas Desa adalah suatu kegiatan perbaik an penyesuaian dari penyempurnaan batas-batas, penetapan batas dilakukan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
Maksud Dan Tujuan
1) Maksud Penataan dan penegasan batas desa dalam lingkup kecamatan dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa diwilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan
157
dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi dan meminimalisir permasalahan yang timbul dalam masalah sengketa batas 2) Tujuan
Menciptakan terwujudnya batas suatu wilayah desa yang pasti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sebagai salah satu syarat yang sangat strategis dalam memelihara stabilitas yang sehat dan dinamis.
Menciptakan keseragaman dalam pembuatan peta wilayah adminitrasi pemerintahan desa di Kabupaten Bogor, termasuk peta, skala peta dan legenda peta.
Menjaga tetap terpelihara tertib penyelenggara pemerintahan desa termasuk tertib masyarakat yang sehat dan dinamis dalam menunjang pembangunan desa di wilayah Kabupaten Bogor.
Memudahkan pengawasan dan pengamatan secara efektif ,mengenai situasi dan kondisi wilayah masing- masing desa melalui peta wilayah guna pengambilan dan penetapan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/ pelayanan masyarakat desa maupun oleh pemerintahan atasannya.
Mekanisme Proses Penetapan batas dilakukan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati terdiri atas : a. Penelitian Dokumen Batas 1) Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan. 2) Selain ketentuan pada butir satu diatas, dokumen batas lainya yang perlu disiapkan, antara lain adalah: Adminitrasi desa yang telah ada. Peta desa yang telah ada. Peta lainnya, seperti peta rupa bumi, peta topogrfi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit. Data lainnya dan dokumen sejarah.
158
b. Penentuan Peta Dasar 1) Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta rupa bumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta pelaut dan citra satelit. 2) Sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara kartometrik di buat berita acara. c. Pembuatan Peta Peta desa yang telah diverifikasi oleh tim kabupaten dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap untuk mendapatkan pengesahan dari bupati. d. Penentuan Garis Batas Sementara Diatas Peta Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa diatas peta yang sudah disepakati yanng dilaksanakan pada: 1. Tanda/simbol batas yang tertera diatas peta baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain dipeta. 2. Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa. 3. Nama- nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam buatan manusia maupun unsur administratif. 4. Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara diatas peta ini dilakukan melalui kesepakatan. e. Pelacakan Batas Desa Pelacakan Batas adalah kegiatan lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata dilokasi sepanjang batas desa berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan hasil penelitian dokumen dan penetapan sebelumnya. Kegiatan pelacakan garis batas meliputi : 1. Menentukan letak batas secara nyata dilokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan. 2. Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja. 3. Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan warna merah untuk memudahkan pemasngan pilar-pilar batas sebagai batas tetap.
159
4. Dalam melakukan pelacakan batas desa dilapangan tim tekhnis dapat mengikut sertakan aparat desa antara lain tokoh masyarakat dan badan permusyawaratan desa dari masing- masing desa. 5. Berdasarkan hasil pelacakan batas desa dilapangan (data survey pelacakan) dibuatkan berita acara hasil pelacakan batas desa yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan ketua tim. f. Pembuatan Dan Pemasangan Pilar Batas Desa Pembuatan dan pemasangan pilar batas desa ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. 1) Pilar Batas Desa Pilar Batas Utama (PBU) pilar batas yang dipasang dititik-ttik tertentu, terutama dititik awal, titik garis akhir batas dan atau pada jarak tertentu disepanjang garis batas. Pilar Batas Antara (PBA) pilar batas yang dipasang diantara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa (titik-titk tertentu) yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang PBA. Pilar Kontrol Batas (PKB) yaitu pilar yang dipasang disekitar batas desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas desa pilar kontrol batas dipasang sehubungan pada batas dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan. 2) Ketentuan kerapatan pemasangan PBU, PKB, dan PBA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan. SKPD yang terkait dengan kegiatan Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa adalah : BPMPD, BAPPEDA, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama Ciawi, Cibinong dan Cileungsi, Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
160
PELAKSANAAN Berdasarkan hasil rekapitulasi data kecamatan dan desa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 telah dilaksanakan penataan batas desa sebanyak 29 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 290 desa dan pemasangan patok batas desa sebanyak 25 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 247 desa dengan rincian sebagai berikut : 1. Pada tahun 2003 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 2 kecamatan yang meliputi 21 desa, yaitu : Kecamatan Cileungsi dan Klapanunggal. Pada tahun 2004 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 2 kecamatan yang meliputi 22 desa, yaitu : Kecamatan Gunung Putri dan C itereup. Pada tahun 2005 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 4 kecamatan yang meliputi 44 desa, yaitu : Kecamatan Cariu, Sukamakmur, Jonggol dan Tanjung Sari. 2. Pada tahun 2006 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 4 kecamatan yang meliputi 38 desa, yaitu : Kecamatan Sukaraja, Tajurhalang, Bojong Gede dan Babakan Madang. Pada tahun 2007 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 4 kecamatan yang meliputi 40 desa, yaitu : Kecamatan Parung, Kemang, Ciseeng dan Rumpin. Pada tahun 2008 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 4 kecamatan yang meliputi 35 desa dan 1 kelurahan, yaitu : Kecamatan Dramaga, Ciomas, Rancabungur dan Taman Sari. Pada tahun 2009 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 5 kecamatan yang meliputi 46 desa, yaitu : Kecamatan Parung Panjang, Tenjo, Jasinga, Tenjolaya, Ciampea sebanyak 4 desa yang baru ditata dari 13 desa. 3. Pada tahun 2010 kegiatan penataan batas desa dan pemasangan patok desa telah dilaksanakan di 4 kecamatan yang meliputi 43 desa, yaitu : Kecamatan Cigombong, Caringin, Cijeruk dan Ciawi.
Rencana tahun 2012 kegiatan
Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa akan dilaksanakan di 9 kecamatan yang meliputi 103 desa, yaitu : Kecamatan Leuwi Sadeng, Gunung Sindur, Sukajaya, Cigudeg, Nanggung, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang
161
dan Ciampea.
Rencana tahun 2013 kegiatan Penataan Batas Desa dan
Pemasangan Patok Desa akan dilaksanakan di dua Kecamatan yang meliputi 20 desa, yaitu : Kecamatan Mega Mendung dan Cisarua. Kecamatan hasil penataan batas desa tahun 2010 yang belum dipasang patok yaitu : Kecamatan Cigombong, Caringin, Cijeruk dan Ciawi. 7.7. Program Lokal - Fasilitas Pe mekaran Desa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, bahwa desa yang diusulkan untuk pemekaran/pembentukan desa anggaran tahun 2010 sebanyak tiga desa yaitu: 1) Desa Cipayung Kecamatan Megamendung. 2) Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung. 3) Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya. Dari hasil pelaksanaan evaluasi Tim Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa desa Kabupaten bogor, yaitu: 1) Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, dibentuk desa baru dengan rencana Desa Pasir Angin, akan tetapi berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pembentukan desa tersebut ditunda sampai dengan tahun 2012. 2) Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung, dibentuk desa baru denga n rencana Desa Batu Tulis, telah disepakati antara Kepala Desa dan BPD. 3) Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya, dibentuk desa baru dengan rencana Desa Gunung Mulya, telah disepakati antara Kepala desa dan BPD. Berdasarkan Hasil pembahasan Tim Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa telah menyepakati yang dituangkan dalam berita acara bahwa, rencana desa yang dusulkan untuk mendapatkan pengesahan adalah : 1. Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung. 2. Desa Gunung Batu Mulya Kecamatan Tenjolaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung, jumlah desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2011 menjadi 430 desa dengan rincian 17 kelurahan dan 413 desa.
162
7.8. Program Lokal - Revitalisasi Pertanian Secara umum wilayah Kabupaten Bogor terbentuk oleh batuan vulkanik yang bersifat piroklastik, yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa batuan breksi tufaan/ kpbb) dan Gunung Salak (berupa aluvium/kal dan kipas aluvium/kpal). Endapan permukaan umumnya berupa aluvial yang tersusun oleh tanah, pasir, dan kerikil hasil dari pelapukan endapan. Bahan induk geologi tersebut menghasilkan tanah yang relatif subur. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki jenis tanah yang cukup subur untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari 22 jenis, dengan prosentase terbesar adalah Asosiasi Latosol Merah, Latosol Coklat Kemerahan dan Laterit Air Tanah sebesar 60.439,627 hektar (20,20 %). Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat enam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara, yaitu : DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi dan DAS Citarum Hilir. Sungai-sungai di setiap DAS tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Di samping itu, di Kabupaten Bogor terdapat danau atau situ-situ sebanyak 93 buah dengan luas 496,28 hektar dan terdapat juga sejumlah mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoar atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi, budidaya perikanan dan irigasi untuk pertanian. Kinerja sektor pertanian masih lemah karena hubungan yang belum sinergis antar berbagai sub sistem pertanian, dan kinerja masing- masing subsistem terutama budidaya (on farm) masih lemah. Aktivitas budidaya dihadapkan pada permasalahan luas lahan petani yang makin sempit, teknologinya masih tradisional, mutu produk masih rendah, harga tidak mendukung dan struktur pasar juga cenderung
merugikan petani. Apabila Kabupaten Bogor
ingin
mengoptimalkan keunggulan agroekosistem yang dimilikinya, maka prasyarat utama yang harus dilakukan adalah reforma agraria dan kebijakan penataan ruang yang mampu memberikan insentif bagi tumbuhnya sektor pertanian.
163 Kawasan pertanian Kabupaten Bogor yang memiliki perdesaan persawahan
yang menyebar di Kawasan Barat berjumlah 91 desa bertipologi persawahan dengan komposisi 37 desa Swakarya dan 54 desa Swadaya. Kabupaten Bogor Kawasan Tengah memiliki 34 desa bertipologi persawahan dengan komposisi 31 desa Swakarya dan 3 desa Swadaya. Kabupaten Bogor Kawasan Timur yang memiliki 49 desa bertipologi persawahan dengan komposisi 42 desa Swakarya dan 7 desa Swadaya, total desa dengan tipologi persawahan ini 174 desa (40,65 %) dari total 428 desa dengan luas lahan persawahan sekitar 223.471,60 hektar dengan jumlah penduduk 1.378.970 jiwa seperti tertera dalam Tabel 45. Perdesaan tipologi persawahan ini adalah potensi untuk menjadi lumbung pangan Kabupaten Bogor jika revitalisasi pertanian bisa dilaksanakan secara optimal
Tabel 45 Potensi Pertanian Perdesaan di Kabupaten Bogor Tahun 2011
Kawasan Barat Tengah Timur
Tipologi
Persawahan Persawahan Persawahan Jumlah Barat Perkebunan Barat Perladangan Tengah Perladangan Tengah Peternakan Timur Perkebunan Timur Perladangan Jumlah Jumlah total Sumber: Pengolahan Podes 2011
Swadaya
Swakarya
Jumlah Desa
Luas Desa (Ha)
37 3 7 47
54 31 42 127 1 16 53 1 1 1 73 200
91 34 49 174 1 18 60 1 1 2 83 257
159.448,80 14.335,90 49.686,90 223.471,60 650,2 10.409,60 30.520,60 295,3 1.616,60 5.492,00 48.984,30 272.455,9
2 7 1 10 57
Jumlah Penduduk (jiwa) 758.721 287.266 341.983 1.387.970 10.732 151.986 543.249 6.702 5.149 15.700 733.518 2.121.488
Potensi pertanian secara luas tidak termasuk tipologi persawahan yang mencakup tipologi perkebunan, perladangan dan peternakan seperti pada Tabel 45 diatas mencapai 83 desa (19,39%) dari jumlah total perdesaan Kabupaten Bogor dengan komposisi 10 desa Swadaya dan 73 desa Swakarya, Luasan lahan mencapai 48.984,30 hektar dan jumlah penduduk 733.518 jiwa. Masalah pangan saat ini sering dikaitkan dengan keperluan lahan pertanian yang saat ini terancam oleh kerusakan lingkungan dan konversi lahan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bogor, yang secara total lahan sawahnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mendukung kebutuhan pangan penduduknya. Sesuai dengan posisinya lahan sawah di Kabupaten Bogor sangat
164
berpotensi menghadapi konversi ke penggunaan lain oleh karena itu diperlukan perlindungan lahan tertentu selain karena adanya amanah dar i perundangan dan pemerintah, juga karena sebagian masyarakatnya masih tergantung pada lahan sawah. Kawasan pertanian dengan tipologi persawahan, perkebunan dan peternakan di kawasan yang produktif perlu terus dipertahankan, khususnya tipologi perladangan, tipologi ini adalah peralihan kondisi sementara konversi lahan yang masif dari pertanian ke perumahan/komersial/industri.
Sawah
produktif sangat berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bogor. Kondisi saat ini yang terjadi adalah pergeseran nilai yang cukup mengganggu stabilitas pertanian kita. Dengan berubahnya pola hidup dari tradisional ke modern, dari agraris ke industrialis.
Tipologi perindustrian/jasa
sangat mendominasi Kabupaten Bogor, mengakibatkan pertanian perlahan ditinggalkan oleh para pelakunya. Kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, para penduduk desa yang notabene memiliki pekerjaan sebagai petani, sudah bekerja di sektor lain, tata kelola lahan yang tidak seimbang antara pertanian dan sektor lain, pembekalan pengetahuan dan keilmuan pada petani serta berbagai masalah lainnya menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pertanian di Kabupaten Bogor khususnya dan di Indonesia umumnya. Selain rendahnya penguasaan sebagian besar petani atas lahan, permasalahan pertanian Kabupaten Bogor lainnya belum berkembangnya teknologi yang terjangkau bagi petani kecil, terutama untuk mengolah petak persawahan yang sempit. Rendahnya akses terhadap modal dan mahalnya mesin pertanian mempengaruhi rendahnya penggunaan teknologi dalam pengolahan lahan hingga pemanenan. Kurangnya akses terhadap prasarana transportasi dan kesenjangan antara fasilitas infrastruktur antara Kabupaten Bogor Kawasan Tengah dengan dua Kawasan lainnya yaitu Kawasan Timur dan Barat adalah permasalahan yang harus diselesaikan dimana mobilitas orang dan barang yang lancar akan meningkatkan perekonomian perdesaan persawahan. Tiadanya akses transportasi atau kerusakaan prasarana jalan turut menghambat perkembangan perekonomian perdesaan tersebut.
165
Tabel 46 Perdesaan Berkategori Mula di Kabupaten Bogor Tahun 2011 No Kawasan Kecamatan Desa Klasifikasi Kategori Tipologi 1 Barat Tenjo Singabangsa Swadaya Mula Persawahan 2 Barat Tenjo Tapos Swadaya Mula Persawahan 3 Barat Sukajaya Kiarasari Swadaya Mula Persawahan 4 Barat Sukajaya Sukamulih Swadaya Mula Persawahan 5 Barat Sukajaya Cileuksa Swadaya Mula Persawahan 6 Barat Sukajaya Pasir Madang Swadaya Mula Persawahan 7 Barat Sukajaya Cisarua Swadaya Mula Persawahan 8 Barat Rumpin Cipinang Swadaya Mula Persawahan 9 Barat Rumpin Kertajaya Swadaya Mula Persawahan 10 Barat Parung Panjang Gorowong Swadaya Mula Perindustrian/Jasa 11 Barat Pamijahan Cibunian Swadaya Mula Persawahan 12 Barat Pamijahan Gunung Picung Swadaya Mula Persawahan 13 Barat Pamijahan Purwabakti Swadaya Mula Persawahan 14 Barat Nanggung Bantar Karet Swadaya Mula Persawahan 15 Barat Nanggung Pangkal Jaya Swadaya Mula Persawahan 16 Barat Nanggung Malasari Swadaya Mula Persawahan 17 Barat Nanggung Hambaro Swadaya Mula Persawahan 18 Barat Leuwisadeng Kalong Ii Swadaya Mula Perindustrian/Jasa 19 Barat Leuwisadeng Kalong I Swadaya Mula Persawahan 20 Barat Leuwisadeng Wangun Jaya Swadaya Mula Persawahan 21 Barat Leuwiliang Pabangbon Swadaya Mula Persawahan 22 Barat Jasinga Jugala Jaya Swadaya Mula Persawahan 23 Barat Jasinga Barengkok Swadaya Mula Persawahan 24 Barat Jasinga Wirajaya Swadaya Mula Persawahan 25 Barat Jasinga Pangradin Swadaya Mula Persawahan 26 Barat Jasinga Neglasari Swadaya Mula Persawahan 27 Barat Cigudeg Cintamanik Swadaya Mula Persawahan 28 Barat Cigudeg Wargajaya Swadaya Mula Persawahan 29 Barat Cigudeg Bangunjaya Swadaya Mula Persawahan 30 Barat Cigudeg Argapura Swadaya Mula Persawahan 31 Barat Cigudeg Banyu Asih Swadaya Mula Persawahan 32 Barat Cigudeg Banyu Wangi Swadaya Mula Persawahan 33 Barat Cigudeg Sukamaju Swadaya Mula Persawahan 34 Barat Cigudeg Sukaraksa Swadaya Mula Persawahan 35 Barat Cigudeg Banyu Resmi Swadaya Mula Persawahan 36 Barat Cigudeg Batu Jajar Swadaya Mula Persawahan 37 Barat Cibungbulang Cijujung Swadaya Mula Perladangan 38 Barat Tenjo Batok Swakarya Mula Persawahan 39 Barat Tenjo Ciomas Swakarya Mula Persawahan 40 Barat Sukajaya Harkatjaya Swakarya Mula Persawahan 41 Barat Rumpin Rabak Swakarya Mula Persawahan 42 Barat Rumpin Mekar Sari Swakarya Mula Perladangan 43 Barat Rumpin Leuwibatu Swakarya Mula Persawahan 44 Barat Parung Panjang Jagabita Swakarya Mula Persawahan 45 Barat Parung Panjang Gintung Cilejet Swakarya Mula Perindustrian/Jasa 46 Barat Pamijahan Gunung Bunder 1 Swakarya Mula Perladangan 47 Barat Pamijahan Cibitung Wetan Swakarya Mula Persawahan 48 Barat Nanggung Sukaluyu Swakarya Mula Persawahan 49 Barat Nanggung Cisarua Swakarya Mula Persawahan 50 Barat Leuwisadeng Babakan Sadeng Swakarya Mula Perindustrian/Jasa 51 Barat Jasinga Tegal Wangi Swakarya Mula Persawahan 52 Barat Jasinga Curug Swakarya Mula Persawahan 53 Barat Jasinga Pangaur Swakarya Mula Persawahan 54 Barat Cibungbulang Galuga Swakarya Mula Persawahan 55 Tengah Tamansari Sukaluyu Swadaya Mula Perindustrian/Jasa 56 Tengah Tamansari Sukaresmi Swadaya Mula Perindustrian/Jasa 57 Tengah Sukaraja Sukatani Swadaya Mula Perladangan 58 Tengah Sukaraja Gunung Geulis Swadaya Mula Perladangan 59 Tengah Ranca Bungur Candali Swadaya Mula Persawahan
166
Tabel 46 Perdesaan Berkategori Mula di Kabupaten Bogor ....... (Lanjutan) No Kawasan Kecamatan Desa Klasifikasi Kategori Tipologi 60 Tengah Megamendung Sukakarya Swadaya Mula Perladangan 61 Tengah Citeureup Tangkil Swadaya Mula Perladangan 62 Tengah Citeureup Hambalang Swadaya Mula Persawahan 63 Tengah Ciseeng Kuripan Swadaya Mula Perladangan 64 Tengah Cijeruk Tajur Halang Swadaya Mula Perladangan 65 Tengah Caringin Pasir Buncir Swadaya Mula Persawahan 66 Tengah Babakan Madang Bojong Koneng Swadaya Mula Perladangan 67 Tengah Sukaraja Cibanon Swakarya Mula Perladangan 68 Tengah Ranca Bungur Cimulang Swakarya Mula Perladangan 69 Tengah Ranca Bungur Pasir Gaok Swakarya Mula Perladangan 70 Tengah Parung Iwul Swakarya Mula Peternakan 71 Tengah Megamendung Sukagalih Swakarya Mula Perladangan 72 Tengah Gunung Sindur Jampang Swakarya Mula Persawahan 73 Tengah Citeureup Sukahati Swakarya Mula Perindustrian/Jasa 74 Tengah Ciseeng Cihowe Swakarya Mula Persawahan 75 Tengah Ciawi Citapen Swakarya Mula Perladangan 76 Timur Sukamakmur Sukaresmi Swadaya Mula Persawahan 77 Timur Sukamakmur Sukaharja Swadaya Mula Perladangan 78 Timur Sukamakmur Wargajaya Swadaya Mula Persawahan 79 Timur Sukamakmur Sirnajaya Swadaya Mula Persawahan 80 Timur Sukamakmur Cibadak Swadaya Mula Persawahan 81 Timur Jonggol Cibodas Swadaya Mula Persawahan 82 Timur Jonggol Balekambang Swadaya Mula Persawahan 83 Timur Jonggol Weninggalih Swadaya Mula Persawahan 84 Timur Kelapa Nunggal Lulut Swakarya Mula Perindustrian/Jasa 85 Timur Jonggol Sukagalih Swakarya Mula Persawahan 86 Timur Cileungsi Jatisari Swakarya Mula Persawahan Sumber: Pengolahan Podes 2011
Rendahnya prasarana dan sarana penunjang industrialisasi pertanian seperti irigasi, jalan dan listrik.
Sementara itu petani telah lama memiliki
kemampuan untuk mengelola irigasi secara bersama-sama. Rendahnya akses terhadap teknologi dan modal usahatani.
Teknologi dan modal merupakan
prasyarat penting untuk melaksanakan perubahan signifikan bagi masyarakat perdesaan persawahan.
Rendahnya sarana dan prasarana pendidikan dan
ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia membutuhkan sekaligus prasarana pendidikan dan ekonomi. Kurangnya akses terhadap prasarana kelistrikan dan masih terdapatnya perdesaan yang tidak ada aliran listrik mengakibatkan terhambatnya industrialisasi pertanian, sehingga nilai tambah hasil produksi persawahan masih sulit ditingkatkan. Pada Tabel 46, perdesaan kabupaten Bogor yang memiliki kategori permasalahan mula berjumlah 86 desa (20,09%) dari total desa di Kabupaten Bogor dengan komposisi seperti pada Tabel 46. Tingginya buruh tani dan petani kecil di perdesaan persawahan sebagian besar petani kecil hanya memiliki alat
167 produksi dan infrastruktur dasar yang terbatas, hal ini menyebabkan kemiskinan
secara struktural di perdesaan persawahan. Hasil penelitian dari lembaga penelitian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), kebutuhan pangan penduduk kabupaten Bogor yang memenuhi sekitar 55.43 persen angka kecukupan energi dan 74.57 persen angka kecukupan protein pada tahun 2011 diperkirakan kebutuhan beras sebanyak 540.060 ton, singkong sebanyak 80.371 ton, ubi jalar sebanyak 25.728 ton, daging ayam sebanyak 18.442 ton, daging sapi sebanyak 2.504 ton, ikan air tawar segar sebanyak 38.706 ton, tahu sebanyak 58.059 ton, tempe sebanyak 90.162 ton dan telur sebanyak 12.143 ton (Rahmawati et al., 2010).
Potensi daya dukung wilayah untuk
singkong, ubi jalar, ayam dan ikan air tawar masih memberikan produksi yang berlebih dibandingkan kebutuhan penduduk, namun daya dukung sawah untuk produksi beras masih perlu ditingkatkan karena apabila produksinya tidak ditingkatkan maka pada tahun 2011 produksi sendiri masih defisit/kekurangan sebanyak 148.904 ton beras. Hasil penelitian ini sangat penting untuk mendorong upaya mewujudkan kemandirian pangan sebagai sumber karbohidrat dan protein secara lebih cepat. Luas lahan sawah di Kabupaten Bogor tahun 2010 sebanyak 48.484 hektar. Luas lahan dengan menggunakan irigasi sederhana PU sebesar 14.833 hektar atau sekitar 31 persen dari total luas lahan sawah. Produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Bogor pada tahun 2010 mencapai 552.121 ton. Kemampuan produksi lahan- lahan persawahan di Kabupaten Bogor, rata-rata sekarang ini baru mencapai sekitar 5 ton per hektarnya, perkembangannya selama tahun 2008-2010 cenderung meningkat. Keinginan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya beras nampaknya sulit dilakukan. Produksi padi Kabupaten Bogor hanya menghasilkan 552.121 ton padi atau jika menggunakan rendemen padi rata-rata 60 persen produksi padi tersebut setara 331.272,6 ton beras, kebutuhan beras Kabupaten Bogor tahun 2011 diperkirakan sebanyak 540.060 ton artinya masih ada kekurangan kebutuhan beras sebesar 208.787,4 ton. Kabupaten Bogor baru mampu memproduksi sekitar 61,34 persen dari jumlah beras yang dibutuhkan 38,66 persen harus didatangkan dari luar Kabupaten Bogor.
168
Hal itu disebabkan diantaranya alih fungsi lahan secara besar-besaran sehingga terus mengurangi areal tanam. Disamping itu juga karena masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang produksi, yakni ketersediaan sarana irigasi sehingga rata-rata petani hanya bisa panen satu kali dalam satu tahunnya. Perlu ada upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan produksi pertanian ini, diantaranya menyediakan sarana pendukung produksi yaitu sarana irigasi ditambah dengan penyediaan bibit varitas unggul. Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor)
melakukan berbagai upaya untuk mempercepat
implementasi revitalisasi pertanian maupun pembangunan pedesaan. Tahun 2011 Pemkab Bogor akan melakukan pilot project sentralisasi revitalisasi pertanian di Kecamatan Jonggol dan Tenjolaya. Selain tanaman padi, di Kabupaten Bogor juga ditanam berbagai jenis palawija. Jenis yang ditanam adalah jagung, ubi dan kacang. Jagung pada 2010 mengalami penurunan yang tinggi pada luas panen dan produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Prod uksi jagung pada tahun 2010
mencapai 3.926 ton atau mengalami penurunan sebesar 45 persen dari tahun 2009, seperti tertera dalam Tabel 47. Tidak hanya di bidang pertanian, sentralisasi revitalisasi perikanan melalui program pemerintahaan pusat yakni Minapolitan akan dipusatkan di Kecamatan Ciseeng, Gunungsindur, Parung dan Kemang. Sentralisasi ini dilakukan dengan mengembangkan potensi masing- masing wilayah. Misalnya sapi potong di Jonggol, kelinci di Tenjolaya dan ikan konsumsi di kawasan Minapolitan. Sentralisasi ini akan didukung dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur, yaitu memberikan bantuan uang muka untuk pengadaan alat mesin pertanian (handtractor) serta perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk mempercepat revitalisasi pertanian Pemkab Bogor juga akan fokus kepada peningkatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas unggulan, penguatan lembaga keuangan UMKM/Koperasi dan akan menjalankan program GUMBIRA yang pilot project nya sudah dilakukan di enam desa, antara lain Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur, Desa Ciherangpondok Kecamatan Caringin, Desa Tegal Kecamatan Kemang, Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang dan Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya.
169
Tabel 47. Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Bogor 2008-2010 Uraian Padi Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Jagung Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Kedelai Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Tanah Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Hijau Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Ubi Kayu Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Ubi Jalar Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
2008
2009
2010
83.784 487.196
84.891 513.292
90.625 552.121
976 3.369
2.038 7.148
1.016 3.926
14 16
30 35
12 16
1.487 1.879
1.743 2.219
1.977 2.707
367 375
370 380
194 235
9.801 190.411
8.446 163.211
8.357 166.522
4.040 57.311
3.868 55.195
3.961 57.677
Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008-2011 dalam Statistik Daerah Kabupaten Bogor 2011
7.8. Alokasi Anggaran Pembangunan Perdesaan Kabupaten Bogor
APBD Kabupaten Bogor tahun 2010 sebesar Rp 2,6 triliun dimana anggaran ini naik sekitar Rp 500 milyar dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,1 triliun, seperti terinci dalam Tabel 48.
Total pendapatan
pemerintah daerah Kabupaten Bogor bersumber dari dana perimbangan sebesar 64,19 persen, pendapatan lain- lain yang sah sebesar 19,92 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,90 persen. Sebagai bagian dari PAD, pajak daerah memberikan kontribusi yang besar yaitu sebesar 49,35 persen, dilanjutkan dengan retribusi daerah sebesar 29,95 persen, lain PAD yang sah sebesar 14,97 persen, sisanya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5,74 persen. Jika dilihat berdasarkan fungsinya maka belanja untuk pendidikan memiliki porsi yang terbesar yaitu 34,48 persen yang disusul belanja untuk pelayanan umum yaitu sebesar 25,59 persen. Belanja pegawai di Pemda Kabupaten Bogor adalah sebesar 45,21 persen atau hampir dua kali lipat dari belanja modal yang hanya mencapai 23,29 persen.
170
Tabel 48 APBD Kabupaten Bogor Tahun 2009-2010 dalam (Rp 000) No
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3
Uraian
Realisasi tahun 2009 (Rupiah)
Realisasi tahun 2010 (Rupiah)
PENDAPATAN 2.178.137.511 2.511.474.972 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 337.903.884 399.263.956 Pajak Daerah 167.079.071 197.020.356 Retribusi Daerah 116.502.385 119.564.617 Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 16.230.267 22.914.533 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 38.092.160 59.764.448 Dana Perimbangan 1.524.291.997 1.611.993.763 Bagi Hasil pajak/bukan Pajak 350.843.435 353.208.822 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.111.979.562 1.115.703.641 Dana Alokasi Khusus (DAK) 61.469.000 43.081.300 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 315.941.629 500.217.252 Hibah - 2.999.965 Dana Darurat - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 165.469.366 152.922.830 Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - 96.018.271 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 117.904.558 248.276.185 Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA 2.179.663.902 2.628.940.222 Belanja Tidak Langsung: 1.168.003.418 1.391.768.797 Belanja Pegawai 876.132.711 1.051.726.123 Belanja Hibah 56.961.900 66.081.511 Belanja Bantuan Sosial 114.535.918 139.459.309 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kota 25.464.051 25.416.611 Kabupaten dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kota/ 94.233.838 108.861.635 Kabupaten dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga 675.000 223.605 Belanja Langsung: 1.011.660.479 1.237.171.424 Belanja Pegawai 141.469.664 136.775.180 Belanja Barang dan Jasa 359.865.841 488.009.893 Belanja Modal 510.324.974 612.386.350
Sumber: Kabupaten Bogor Dalam Angka,BPS 2011.
Anggaran yang dialokasikan ke perdesaan pada tahun 2009 adalah bagian dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa sebesar Rp 25.464.051.000 dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa sebesar Rp 94.233.838.000, jumlah total anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa tahun 2009 adalah Rp 119.697.889.000 atau sekitar 5,5 persen dari total anggaran pendapatan tahun 2009. Anggaran yang dialokasikan ke perdesaan pada tahun 2010 adalah bagian dari Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa sebesar Rp 25.416.611.000 dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa sebesar Rp 108.861.635.000, jumlah total anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa tahun 2010 adalah Rp 134.278.246.000 atau sekitar 5,35 persen dari total anggaran
171
pendapatan tahun 2010, berarti anggaran tahun 2010 lebih kecil atau menurun persentasenya dibanding tahun 2009. Realisasi Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 78.396.732.549 yang bersumber dari Pajak Daerah Rp 21.728.700.067 Restribusi Daerah Rp 6.263.658.482 dan Alokasi Dana Desa Rp 50.404.374.000. Realisasi Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 atau Alokasi Dana desa (ADD) sebesar Rp.78.396.732.549 untuk 428 desa tersebut secara rata-rata maka setiap desa menerima sekitar Rp 183.169.935 per tahun atau Rp 15.264.161 per desa per bulan. Bantuan ADD akan dialokasikan untuk sarana prasarana 35 persen, ekonomi produktif (dana bergulir) 20 persen, dan kelembagaan 15 persen. Sisanya masing- masing 15 persen untuk pemberdayaan perempuan dan sosial budaya. ADD sebesar Rp 78.396.732.549 atau sekitar 3,12 persen dari APBD 2010 adalah ADD yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dilatar belakangi oleh pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang kini menjadi wewenang pemerintah daerah. Sebelumnya, pembagian hasil yang bersumber dari keuangan daerah hanya 10 persen. Kini bagi hasil tersebut dinaikan menjadi 12 persen, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan Kabupaten Bogor dijadikan pilot project pengelolaan pajak dan retribusi. Konsep program pembangunan perdesaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bogor baik PNPM Mandiri Perdesaan, Program Regional dan Program Lokal sudah sangat baik. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pembangunan perdesaan yang secara luas dilaksanakan di Kabupaten Bogor didukung dana APBN dan APBD yang besar, sedangkan untuk Program Regional dan Program Lokal implementasinya baru pada tahapan pilot project yang diujicobakan pada perdesaan Swakarya. Semua program-program yang dilaksanakan cenderung dimulai pada perdesaan Swakarya tidak di perdesaan Swadaya yang seharusnya lebih diprioritaskan. Program yang bersifat pilot project ini cenderung tidak dapat dilihat hasil nyata dan kemajuan yang dicapai dikarenakan program pilot project bersifat jangka pendek tidak ada monitoring, evaluasi dan keberlanjutan program, hanya sebatas pelaporan pelaksanaan program dan anggaran yang dikeluarkan.
172
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor adalah pembangunan perdesaan,
minimnya anggaran yang dialokasikan untuk melihat struktur keuangan APBD Kabupaten Bogor
yang masih sangat bergantung dengan APBN melalui dana perimbangan sebesar 64,19 persen dan proporsi APBD Kabupaten Bogor yang lebih banyak terserap dalam belanja pegawai daripada belanja modal. Akhirnya Pemkab Bogor mengandalkan program-program pembangunan perdesaan yang dananya bersumber dari APBN misalnya saja PNPM dan program pembangunan perdesaan tingkat Provinsi Jawa Barat yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Barat.