Lampiran 1. TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
Indikator (Outcome/Output)
1 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2 1. Meningkatkan indek kualitas pembangunan manusia didaerah tertinggal dari rata-rata 67,7 pada tahun 2010 menjadi 72,2 pada tahun 2014.
3 1. Tingkat partisipasi sekolah usia 7-45 tahun pada setiap tahun mengalami peningkatan. 2. Tingkat usia harapan hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan. 3. Angka kematian Ibu yang melahirkan dan Balita mengalami penurunan pada setiap tahunnya. 4. Daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mengalami peningkatan setiap tahunnya. 1. Jumlah kabupaten yang dapat mengelola potensi sumberdaya alam menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi 2. Jumlah kabupaten yang dapat memanfaatkan sumberdaya alam hayati, mineral, dan energi untuk penambahan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja melalui penggunaan teknologi dan inovasi 1. Jumlah kapubaten yang memenuhi layanan dasar minimal
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati, mineral dan energi yang berwawasan lingkungan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, transportasi, telekomunikasi, energi, dan infrastruktur lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kualitas sumber daya manusia; 1. Meningkatkan keseimbangan wilayah yang didukung oleh arus investasi yang memadai 2. Melakukan percepatan integrasi pengembangan pusat produksi, pusat pertumbuhan, usaha kecil
1. peningkatan persentase investasi pemerintah ke daerah tertinggal (%) 1. Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 2. peningkatan investasi swasta ke daerah
Hal - 1
2010 4 67,7
2011 5 68
Target 2012 6 68,5
20
30
50
70
100
20
30
50
70
100
10
20
40
60
70
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
10%
20%
40%
60%
70%
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA
2013 7 71
2014 8 72,2
Unit Organisasi 9 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Lampiran 1.
Program/Kegiatan 1
Tujuan Program/Kegiatan 2 dan menengah serta investasi di daerah tertinggal, yang mampu meningkatkan pendapatan regional dan income percapita di atas atau setara dengan rata-rata nasional;
Indikator (Outcome/Output)
3. 3. 4. 4.
Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah, sosial kemasyarakatan, lembaga perekonomian, kerjasama antar daerah, dan kemitraan dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kualitas sumberdaya manusia; Mengembangkan kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar dan terpencil, kawasan khusus dan cepat tumbuh, serta kawasan rawan bencana alam dan sosial di daerah tertinggal sebagai bagian integral percepatan pembangunan daerah tertinggal.. 1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tetinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia
3 tertinggal (% peningkatan) pendapatan per kapita di daerah tertinggal Jumlah kabupaten yang memiliki komoditas unggulan kompetitif tingkat nasional Persentase kemiskinan di daerah tertinggal Persentase pengangguran di daerah tertinggal Persentase kabupaten yang melakukan kerjasama antar daerah Jumlah regional manajemen yang terfasilitasi dan berjalan
2010 4
2011 5
Target 2012 6
10
30
50
2013 7
2014 8
18,8%
14,2% 6,0
5,7
70%
80%
90%
100%
100%
5
7
9
12
15
1. RAD Kawasan Perbatasan 2. Persentase pelaksanaan RAD di kawasan perbatasan 3. Dokumen pengembangan kawasan khusus dan cepat tumbuh
27 70%
27 80%
27 90%
27 100%
27 100%
70%
80%
90%
100%
100%
1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a) Persentase peningkatan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Persentase pelaksanaan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya
20%
40%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Hal - 2
9
70
6,6
1.
Unit Organisasi
5,1 DEPUTI BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
1 Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal Kegiatan Prioritas 5 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal Kegiatan Prioritas 6 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik.
2 1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal
Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal
Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal
1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (a) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (b) Meningkatnya kegiatan ekonomi,
2010 4 20%
2011 5 40%
Target 2012 6 60%
2013 7 80%
2014 8 100%
2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi 1. Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal 2. Terbentuknya forum koordinasi UKM di daerah tertinggal
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang mengembangkan sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 2. Terbentuknya forum kemitraan usaha di daerah tertinggal. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki regulasi dalam mendukung iklim investasi. 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (a) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (b) Persentase jumlah
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
64%
100%
100%
100%
100%
Indikator (Outcome/Output) 3 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan
Hal - 3
Unit Organisasi 9 ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN
ASDEP URUSAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ASDEP URUSAN KEMITRAAN USAHA
ASDEP URUSAN INVESTASI
ASDEP URUSAN WILAYAH PERDESAAN
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
1
2 pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (c) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal
Kegiatan Prioritas 7 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal
Kegiatan Prioritas 8 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah di daerah tertinggal Kegiatan Prioritas 9 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal Kegiatan Prioritas 10 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan
Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal
Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal
Indikator (Outcome/Output) 3 kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan (c) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik 1. Jumlah kabupaten yang terfasilitasi kelembagaan sosial masyarakat di kabupaten daerah tertinggal 2. Jumlah rapat/lokakarya yang diadakan pada kelembagaan sosial masyarakat di DT 3. Persentase kabupaten yang menerima penyaluran bantuan kelembagaan sosial kepada mayarakat di DT 1. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain. 2. Jumlah kerjasama kerjasama regional terbentuk 1. persentase kabupaten tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian 2. persentase jumlah lembaga perekonomian yang meningkat kapasitasnya 1. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi dalam penguatan kemitraan antar lembaga pemerintahan 2. Jumlkah kabupaten menerima bantuan
Hal - 4
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
8
8
16
30
50
8
8
16
30
50
60
80
100
20
40
8
12
20
40
60
5
7
9
12
15
20%
40%
60%
80%
100%
8
12
20
30
40
Unit Organisasi 9
ASDEP URUSAN PENGUATAN ORGANISASI MASYARAKAT
ASDEP URUSAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA
ASDEP URUSAN KELEMBAGAAN EKONOMI
ASDEP URUSAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA
Lampiran 1.
Program/Kegiatan 1 antar lembaga daerah tertinggal Kegiatan Prioritas 11 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal
Tujuan Program/Kegiatan 2
Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal
Kegiatan Prioritas 12 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan di Daerah Tertinggal
1. Meningkatnya komitmen keberpihakan dan perhatian pemerintah dalam penanganan masalah kesehatan dasar dan lanjutan didaerah tertinggal 2. Meningkatnya singkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan penanganan masalah kesehatan dasar dan lanjutan di daerah tertinggal 3. Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan lanjutan di daerah tertinggal
Kegiatan Prioritas 13 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal
Indikator (Outcome/Output) 3 kemitraan lembaga pemerintah 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan di daerah tertinggal. 1. Peningkatan jumlah kabupatebn daerah tertinggal dari tahun sebelumnya yang memiliki kebijakan kesehatan dasar dan lanjutan yang memungkinkan semua penduduk dapat terlayani dengan baik dan terjangkau oleh semua kalangan. 2. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan tambahan program/kegiatan atau alokasi anggaran dari kementerian/lembaga/instansi lain dalam penanganan masalah kesehatan dasar dan lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 3. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi dalam penanganan kesehatan dasar dan menengah. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal 2. Persentase angka partisipasi sekolah meningkat di daerah tertinggal.
Hal - 5
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
20 20%
40 40%
60 60%
80 80%
100 100%
20%
40%
60%
80%
100%
ASDEP URUSAN SUMBERDAYA KESEHATAN
20%
40%
60%
80%
100%
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
5%
7,5%
10%
12,5%
15%
Unit Organisasi 9
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
Lampiran 1.
Program/Kegiatan 1 Kegiatan Prioritas 14 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan dan keterampilan di Daerah Tertinggal
Kegiatan Prioritas 15 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal Kegiatan Prioritas 16 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal
Tujuan Program/Kegiatan 2 1. Meningkatnya komitmen keberpihakan dan perhatian pemerintah dalam penanganan masalah pendidikan dan keterampilan di daerah tertinggal. 2. Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan penanganan masalah pendidikan dan keterampilan di daerah tertinggal 3. Meningkatnya layanan pendidikan dasar, menengahm kejuruan dan pelatihan keterampilan di daerah tertinggal
Indikator (Outcome/Output) 1.
2.
3.
3 Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal dari tahun sebelumnya yang memiliki kebijakan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan yang memungkinkan semua wajin belajar dapat terlayani dengan baik dan terjangkau oleh semua kalangan. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan tambahan program/kegiatan atau alokasi an ggaran dari kementerian/lembaga/instansi lain dalam penanganan masalah pendidikan dan keterampilan pada tahun anggaran berikutnya. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi dalam perluasan jangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, politeknik serta penangganan buta aksara, putus sekolah dan pelatihan keterampilan masyarakat. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal
1.
Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal
1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi.
Hal - 6
2010 4 20%
2011 5 40%
Target 2012 6 60%
2013 7 80%
2014 8 100%
20%
40%
60%
80%
100%
ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
20%
40%
60%
80%
100%
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR EKONOMI
10%
20%
30%
40%
50%
Unit Organisasi 9 ASDEP URUSAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
Indikator (Outcome/Output)
2011 5 40%
Target 2012 6 60%
2013 7 80%
2014 8 100%
50%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
30%
40%
50%
60%
1 Kegiatan Prioritas 17 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal
2 1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil
Kegiatan Prioritas 18 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal
1.
Kegiatan Prioritas 19 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Kegiatan Prioritas 20 : Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan
Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal
1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 2. Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal
20%
40%
60%
80%
100%
20%
30%
40%
50%
60%
Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan
1. Jumlah rapat koodinasi 2. Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dioperasionalisasikan
4 27
4 27
4 27
4 27
4 27
1. 2.
2.
3 Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal Persentase masyarakat di daerah tertinggal yang memiliki akses terhadap fasilitas telekomunikasi.
2010 4 20%
Hal - 7
Unit Organisasi 9 ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR ENERGI
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
ASDEP URUSAN WILAYAH PERBATASAN
Lampiran 1.
Program/Kegiatan 1 Kegiatan Prioritas K/L 1: Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah pasca bencana alam dan sosial di daerah tertinggal. Kegiatan Prioritas K/L 2: Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal, Kegiatan Prioritas K/L 3: Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemenuhan Kecukupan Nutrisi diDaerah Tertinggal Kegiatan Prioritas K/L 4: Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi sumber daya hayati di daerah tertinggal
Tujuan Program/Kegiatan 2 Meningkatnya penanganan daerah pasca bencana alam dan social di daerah tertinggal
Indikator (Outcome/Output) 1.
2.
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik
1.
2.
Meningkatnya kecukupan nutrisi masyarakat di daerah tertinggal
1. 2.
1. Meningkatnya komitmen keberpihakan dan perhatian pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Hayati bagi masyarakat didaerah tertinggal. 2. Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hayati bagi masyarakat didaerah tertinggal 3. Meningkatnya bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya hayati bagi masyarakat di daerah tertinggal
1.
2.
3.
3 Persentase rekomendasi hasil kajian/analisis kebijakan di daerah pasca bencana alam dan sosial yang diimplementasikan; Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan daerah pasca bencana alam dan sosial yang ditindaklanjuti; Persentase rekomendasi hasil kajian/analisis kebijakan pengembangan pulau terluar dan terpencil yang diimplementasikan; Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan pulau terluar dan pulau terpencil yang ditindaklanjuti; Persentase kabupaten tertinggal yang melaksanakan kebijakan pemenuhan kecukupan nutrisi masyarakat Persentase kabupaten tertinggal yang melaksanakan pengembangan produksi bahan makanan bernutrisi. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal dari tahun sebelumnya yang memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya hayati yang memungkinkan masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan tambahan program/kegiatan atau alokasi anggaran dari kementerian/lembaga/instansi lain dalam pengelolaan sumber daya hayati pada tahun anggaran berikutnya Peningkatan jumlah kabupaten daerah
Hal - 8
2010 4 80%
2011 5 90%
Target 2012 6 100%
2013 7 100%
2014 8 100%
80%
90%
100%
100%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
40%
50%
60%
80%
100%
40%
50%
60%
80%
100%
30%
50%
70%
90%
100%
Unit Organisasi 9 ASDEP WILAYAH URUSAN RAWAN KONFLIK DAN BENCANA
ASDEP URUSAN DAERAH PULAU TERPENCIL DAN TERLUAR
ASDEP URUSAN SUMBERDAYA KESEHATAN
ASDEP URUSAN SUMBER DAYA HAYATI
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
1
2
Kegiatan Prioritas K/L 5: Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi sumber daya mineral, energi dan lingkungan hidup di daerah tertinggal
1. Meningkatnya komitmen keberpihakan dan perhatian pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Mineral, Energi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup bagi masyarakat di daerah tertinggal. 2. Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam pengelolaan Sumber daya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup bagi masyarakat di daerah tertinggal 3. Meningkatnya bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup didaerah tertinggal.
Indikator (Outcome/Output)
1.
2.
3.
Kegiatan Prioritas K/L 6: Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi teknologi dan inovasi di daerah tertinggal
1. Meningkatnya komitmen keberpihakan dan perhatian pemerintah dalam pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal 2. Meningkatnya sinkrinisasi dan sinergitas program dan kegiatan
1.
3 tertinggal yang terfasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal dari tahun sebelumnya yang memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup yang memungkinkan masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan program/kegiatan atau alokasi anggaran dari kementerian/lembaga/instansi lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup bagi masyarakat di daerah tertinggal pada tahun anggaran berikutnya. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi dalam pengelolaan sumber daya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal dari tahun sebelumnya yang memiliki kebijakan pengembangan teknologi dan inovasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada dalam
Hal - 9
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
60%
80%
90%
100%
100%
10%
10%
30%
40%
50%
70%
90%
100%
20%
80%
Unit Organisasi 9
ASDEP URUSAN SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
ASDEP URUSAN SUMBERDAYA TEKNOOGI DAN INOVASI
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
Indikator (Outcome/Output)
1
2 pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal 3. Meningkatnya bantuan teknologi tepat guna dan inovasi pengelolaan sumber daya alam di daerah tertinggal.
3 rangka peningkatan kesejahteraan masyarkat di daerah tertinggal 2. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan tambahan program/kegiatan atau alokasi anggaran dari Kementerian/lembaga/instansi lain dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal pada tahun anggaran berikutnya. 3. Peningkatan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi dalam menerapkan teknologi tepat guna dan inovasi pengelolaan Persentase kabupaten yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru 2. Persentase peningkatan kesempatan kerja Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki Satu Produk Unggulan yang sekaligus menjadi Unggulan Kawasan (PRUKAS) dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Nasional (PRU-NAS) 1. Persentase kabupaten tertinggal yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan birokrasi 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal 1. Persentase kabupaten tertinggal yang terfasilitasi dalam penyusunan kebijakan
Kegiatan Prioritas K/L 7: Pengembangan Jaringan Corporate Social Responsibility (CSR) Kegiatan Prioritas K/L 8: Pengembangan Kapasitas Enterpreneur Masyarakat Kegiatan Prioritas K/L 9: Pengembangan kebijakan pengelolaan komoditas unggulan
Menigkatnya kerjasama kabupaten daerah tertinggal dalam program CSR dengan pihak swasta
Kegiatan Prioritas K/L 10: Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Birokrasi
Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi kabupaten tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal
Kegiatan Prioritas K/L 11: Pengembangan
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi ketenagakerjaan di daerah
Meningkatnya entrepreneurships masyarakat di daerah tertinggal
Meningkatnya kabupaten tertinggal yang memiliki satu produk unggulan berkualitas
Hal - 10
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
50%
70%
80%
90%
100%
50%
70%
80%
90%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
ASDEP URUSAN INVESTASI
3%
5%
10%
15%
20%
3%
3%
6%
9%
12%
ASDEP IURUSAN KELEMBAGAAN EKONOMI
40%
60%
70%
80%
100%
ASDEP PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN
50%
70%
80%
90%
100%
ASDEP URUSAN PENGUATAN LEMBAGA LOKAL
50%
70%
80%
90%
100%
8
12
20
30
40
Unit Organisasi 9
ASDEP URUSAN KETENAGAKERJAAN
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
Indikator (Outcome/Output)
1 Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketenagakerjaan di daerah tertinggal Kegiatan Prioritas K/L 12: Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis
2
3
Kegiatan Prioritas K/L 13: Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Daerah Tertinggal PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KPDT
tertinggal
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah tertinggal diwilayah Strategis
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan desa terpadu di daerah tertinggal
1. Meningkatkan
efektivitas koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian PDT. 2. Meningkatkan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal secara optimal. 3. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah di tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
ketenagakerjaan, 2. Persentase kabupaten tertinggal yang melaksanakan kerjasama ketenagakerjaan dengan daerah lain. 3. Persentase kabupaten daerah tertinggal wilayah strategis yang membangun aliansi pembangunan melalui platform regional. 4. Persentasi Intervensi Kementerian dan Lembaga terkait kepada kabupaten tertinggal di wilayah strategis yang berbasis regional management Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki kebijakan pengembangan desa terpadu
1. Peningkatan koordinasi perencanaan dan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup KPDT; 2. Peningkatan pelayanan di bidang manajemen dan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara PDT; 3. Peningkatan hubungan kerja dan koordinasi yang efekif dengan K/L terkait; 4. Peningkatan profesionalisme dan efektifitas SDM
Hal - 11
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
20%
40%
60%
80%
100%
30%
40%
45%
50%
55%
ASDEP URUSAN WILAYAH STRATEGIS
50%
70%
80%
90%
100%
ASDEP URUSAN WILAYAH PERDESAAN
100%
100%
100%
100%
100%
90%
95%
95%
100%
100%
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
80%
85%
90%
95%
80%
85%
90%
95%
100% 100%
Unit Organisasi 9
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
Indikator (Outcome/Output)
1
2
3
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
85%
90%
95%
100%
100%
85%
90%
95%
100%
100%
30%
50%
70%
90%
100%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
80%
85%
90%
100%
100%
80%
85%
90%
100%
100%
Unit Organisasi 9
4. Meningkatkan
Kegiatan Pendukung 1 : Penyelenggaraan Perencanaan dan KLN
profesionalisme dan efektifitas SDM di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal secara optimal. 5. Merumuskan kebijakan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan KPDT. 6. Melakukan formulasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan kerjasama luar negeri, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi KPDT, pengkajian strategis dan perumusan inovasi kebijakan pengembangan daerah tertinggal
1. Persentase perencanaan program dan anggaran sesuai dengan pedoman 2. Persentase kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan sesuai rencana 3. Persentase hubungan kerjasama yang menghasilkan kesepakatan awal kerjasama pembangunan daerah tertinggal. 4. Persentase kegiatan RAKORPUS, RAKORNAS, dan RAKER dilaksanakan tepat waktu 5. Persentase Rekomendasi hasil RAKORPUS, RAKORNAS, dan RAKER dilaksanakan 6. Persentase hasil kajian strategis dipublikasikan 7. Persentase ketersediaan data dan informasi dan hasil analisisnya yang dibutuhkan stakeholder tentang daerah tertinggal
Hal - 12
BIRO PERENCANAAN & KLN
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
1 Kegiatan Pendukung 2 : Penyelenggaraan Hukum dan Humas
2 Melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyusunan, dan sosialisasi produkproduk hukum, menyiapkan bahan, pengelolaan dan penataan kelembagaan, tata kerja, prosedur kerja, metode kerja, analisa jabatan dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan KPDT, menyelenggarakan pelayanan informasi kebijakan KPDT yang berkaitan dengan progress percepatan pembangunan daerah tertinggal, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta hubungan kemasyarakatan terhadap seluruh unsur di lingkungan KPDT, stakeholder dan masyarakat umum
Indikator (Outcome/Output) 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8. Kegiatan Pendukung 3 : Penyelenggaraan Pelayanan Umum
Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Negara PDT, dan meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran yang efektif dsn efisien guna mendukung penyelenggaraan kegiatan di lingkup KPDT sesuai Standar Pelayanan Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3 Persentase tugas dan bantuan hukum yang berhasil diselesaikan Jumlah produk hukum yang dihasilkan dan disosialisasikan Ketepatan waktu penyelesaian peraturan perundang-undangan Jumlah rumusan sistem prosedur,tata kerja, metode kerja, analisis jabatan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang diselesaikan Persentase rumusan sistem prosedur,tata kerja, metode kerja, analisis jabatan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang dilaksanakan; Persentase jumlah output ORTALA tentang perbaikan organisasi yang dijalankan oleh KPDT Persentase ketersediaan informasi dan publikasi KPDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal Persentase Kecepatan dan ketepatan manangani pekerjaan keprotokolan Jumlah SK/Naskah yang dikeluarkan Lamanya waktu pengurusan dokumen (hari) Lamanya waktu pengurusan perjalanan dinas pimpinan/tamu (hari) Persentase tingkat pemahaman tentang administrasi dan rumah tangga Persentase tingkat ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan Persentase tingkat dukungan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
Hal - 13
2010 4 75%
2011 5 80%
Target 2012 6 85%
2013 7 90%
2014 8 100%
20
25
25
25
25
80%
85%
90%
95%
100%
6
10
10
7
7
80%
90%
100%
100%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75 2
75 2
75 2
75 2
75 2
1
1
1
1
1
80%
80%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
Unit Organisasi 9 BIRO HUKUM DAN HUMAS
BIRO UMUM
Lampiran 1.
Program/Kegiatan
Tujuan Program/Kegiatan
1
2
Indikator (Outcome/Output)
7.
Kegiatan Pendukung 4 : Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara KPDT
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal secara optimal.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3 rumah tangga di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Persentase peningkatan mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di lingkup KPDT sesuai Standar Pelayanan Minimum; Jumlah manual pedoman audit yang dihasilkan / diperbaharui Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi pedoman audit internal Inspektorat Persentase rekomendasi pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada KPDT untuk mewujudkan good governance Jumlah waktu kontak efektif (konsultasi/diskusi) dengan uit kerja lain di lingkungan KPDT Jumlah unit kerja yang mendapat predikat ”baik” dalam evaluasi kinerja Persentase laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu
2010 4
2011 5
Target 2012 6
2013 7
2014 8
80%
85%
90%
95%
100%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60%
65%
70%
75%
80%
11%
12%
13%
14%
15%
24%
30%
36%
36%
40%
2
3
4
5
6
90%
95%
95%
100%
100%
Unit Organisasi 9
INSPEKTORAT
MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI
Hal - 14
