TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN KEMENTERIAN PERTANIAN

Lampiran 1. TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERTANIAN

NO 4.6

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura

SASARAN Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura

INDIKATOR

OUT PUT/SUB OUT PUT

1

Pelayanan Manajemen

Layanan Perkantoran

2

Pengelolaan Laporan

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

3

Pengelolaan Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

4

Pemberdayaan LM3

Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3

5

Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD

Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

65

Lampiran 1.

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS

TARGET

SATUAN 2010

2011

2012

2013

2014

2010

Bulan

12

12

12

12

12

Laporan

176

209

7

176

176

Dokumen

7

7

22

7

7

Lembaga

400

200

110

200

200

Lembaga

60

20

280

20

20 94,39

(Milyar Rp) 2011 2012 2013

134,59

119,40

TOTAL 2014

143,28


179,10

66

670,77

BAB I. PENDAHULUAN Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dilihat dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor hortikultura, peningkatan pendapatan masyarakat, perdagangan internasional, sumber pangan masyarakat. Namun demikian kinerja pembangunan hortikultura masih dibawah potensinya. Pembangunan hortikultura yang modern, tangguh dan efisien hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sistem administrasi dan manajemen pembangunan yang efektif dan efisien, dan SDM aparatur pertanian yang profesional. Pembangunan pertanian yang berorientasi pada penerapan sistem dan usaha agribisnis menuntut dukungan manajemen yang mampu mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang makin andal, profesional serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas manajemen. Perkembangan lingkungan global yang bercirikan keterbukaan, kecepatan dan ketepatan, berdampak pada tumbuhnya suasana kompetitif. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan penerapan manajemen modern. Manajemen modern memiliki ciri perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan manajemen modern adalah adanya dukungan Sistem Informasi Manajemen yang handal dan sistem jaringan informasi pertanian, sehingga nantinya diharapkan dapat menjamin kualitas pengambilan keputusan/kebijakan dan pelayanan kepada stakeholders. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

1

Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur. Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran kinerja subsektor hortikultura, menselaraskan antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta untuk mengurangi terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang semula sudah tersusun, diperlukan suatu acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura.

1.1 Kondisi Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2005-2009 Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan guna memperbaiki taraf kehidupan masyarakat melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mencapai tujuan dimaksud seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena tidak diindahkan dan diterapkannya nilai-nilai dan prinsip – prinsip Good Governance dalam sistem kelembagaan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah yang pada akhirnya menimbulkan krisis multidimensi. Implikasi dari otonomi daerah tersebut adalah adanya pergeseran mekanisme perencanaan pembangunan agribisnis hortikultura dari semula yang dominan top-down menjadi bottom-up yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, sebagai kesatuan yang sinergis. Orientasi pengembangan hortikultura juga mengalami pergeseran dari orientasi Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

2

produksi menjadi orientasi pasar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Dengan adanya pergeseran tersebut, maka pengembangan manajemen pembangunan hortikultura perlu penyesuaian. Reorientasi pembangunan pertanian dari pendekatan produksi kependekatan sistem dan usaha agribisnis, menuntut pula reorientasi pembinaan dan pengembangan kebijakan pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan teknis dan administratif pembangunan hortikultura dituntut untuk berperan mampu memfasilitasi Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai leading subsektor yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergiskan berbagai program pengembangan hortikultura baik tingkat pusat maupun dengan tingkat daerah. Kegiatan pembangunan hortikultura pada era reformasi pembangunan di segala bidang juga mengalami perubahan sejalan terjadinya perubahan paradigma manajemen pembangunan yang disebabkan hal – hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pembangunan hortikultura dituntut lebih demokratis, transparan dan desentralisasi dalam rangka mewujudkan good governance 2) Pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat sebesar- besarnya, pemerintah hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. 3) Penyelenggara negara dituntut akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan terbitnya Inpres Nomor 7 tahun 1999, sebagai tindak lanjut Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang memiliki akuntabilitas dan pelayanan prima maka diperlukan dukungan manajemen yang kuat yang didukung dengan rencana yang mampu mengantisipasi terhadap Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

3

perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal yang semakin kompleks.

1.1.1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan data kepegawaian per tanggal 1 September 2011 jumlah pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berjumlah 134 orang PNS, dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan yang terlihat dalam Tabel 1 dan 2 berikut : Tabel 1. Komposisi Pendidikan PNS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan 1 September 2011 TINGKAT PENDIDIKAN

No

JUMLAH (ORANG)

Persentase %

1

S3

2

1,49

2

S2

18

13,43

3

S1

62

46,27

4

Sarjana Muda

3

2,24

5

D3

3

2,24

6

D2

-

-

7

SLTA

38

28,36

8

SLTP

4

2,99

9

SD

4

2,99

134

100

Jumlah Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura


4

Tabel 2. Komposisi Kepangkatan PNS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan 1 September 2011 A

B

C

D

E

(orang)

(orang)

(orang)

(orang)

(orang)

IV

3

3

2

-

1

9

2

III

44

28

13

10

-

95

3

II

4

7

9

5

-

25

4

I

-

-

2

3

-

5

No

Gol

1

Jumlah

Jumlah

135

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Berdasarkan tabel di atas jika dilihat dari jumlahnya cukup memadai, namun kualitas perlu mendapat perhatian termasuk kompetensi serta tingkat produktivitas untuk dapat menciptakan kinerja yang optimal. Pengembangan sub sektor hortikultura kedepan harus didukung petugas yang mempunyai kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing. Petugas sebagai fasilitator dan dinamisator harus mempunyai integritas moral yang tinggi, kemampuan intelektual, ketajaman analisis dan naluri bisnis yang baik, yang akan mendukung tugas-tugasnya. Kemampuan petugas tersebut diharapkan dapat menciptakan petani sebagai pelaku terpenting pada sub sistem on-farm yang mempunyai kompetensi tinggi di bidang budidaya sehingga produk hortikultura yang akan dihasilkannya bermutu tinggi, sesuai dengan preferensi konsumen yang dinamis.


5

1.1.2. Organisasi dan Tatalaksana Jenderal Hortikultura

Sekretariat

Direktorat

Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian; Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas : a. Bagian Perencanaan b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan c. Bagian Umum d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura. Dalam Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

6

melaksanakan tugas, bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan penyusunan rencana dan program, b) penyiapan penyusunan anggaran, c) penyiapan penyusunan kerja sama. Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), b) pelaksanaan urusan akuntasi dan verifikasi anggaran dan c) pelaksanaan urusan perlengkapan. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan kepegawaian, dan hubungan masyarakat, serta tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, b) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan c) pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, b) penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan c) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjuti hasil pengawasan di bidang hortikultura. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

7

kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

1.1.3. Perkembangan Program, Pembangunan Hortikultura

Kegiatan

dan

Anggaran

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian setiap tahunnya. Sesuai pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran periode 2010-2014, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu “Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang diturunkan kegiatan yang mencerminkan Tupoksi dari masing-masing Eselon II. Tabel 3. menggambarkan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam 6 tahun terakhir :


8

Tabel 3. Perkembangan Program dan Kegiatan Utama periode 2005 – 2010 TAHUN SASARAN

2005 Program

Kegiatan Utama

2 Program: 1. Pengembangan Agribisnis (PA) 2. Ketahanan Pangan (KP)

2006

2 Program: 2 Program : 1.Pengembangan 1. Pengembangan Agribisnis (PA) Agribisnis (PA) 2. Ketahanan 2. PenyelenggaraPangan (KP) an Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (P2K2).

11 Kegiatan Utama:

11 kegiatan Utama:

Program PA:

Program PA:

1. Penyediaan benih hortikultura bermutu varietas unggul,

1. Penyediaan benih hortikultura bermutu varietas unggul,

2. Pengembangan sentra produksi komoditas hortikultura

2007

2.Pengembangan sentra

2008

2009

4 Program :

4 Program :

1. Pengembangan Agribisnis (PA)

1. Ketahanan Pangan (KP)

2. Ketahanan Pangan (KP),

2. Pengembangan Agribisnis (PA)

3. Kesejahteraan Petani (KP)

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani (KP)

4. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (KB)

2010 1 Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

4. Kepemerintahan Yang Baik (KB)

11 Kegiatan Utama:

17 Kegiatan Utama :

9 Kegiatan Utama :

6 Kegiatan Utama :

Program PA :

Program PA :

Program PA :

1.Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura

1. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura

2.Penguatan kelembagaan perbenihan

2. Penguatan Kelembagaan perbenihan

1. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman buah Berkelanjutan

3.Mekanisasi (sarana)

3. Mekanisasi (sarana) kegiatan


2. Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan

9

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas,

TAHUN SASARAN

2005 unggulan, 3. Bimbingan teknis sistem produksi hortikultura sesuai standar SPO dan GAP, 4. Penyusunan peta wilayah komoditas, 5. Pembinaan pengembangan komoditas komersial, 6. Pembinaan pola kemitraan usaha di bidang hortikultura, 7. Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu,

2006 produksi komoditas hortikultura unggulan,

2007 kegiatan produksi komoditas pertanian primer

3. Bimbingan teknis sistem produksi hortikultura sesuai standar SPO dan GAP,

4.Pengendalian OPT hortikultura

4. Penyusunan peta wilayah komoditas, 5.Pembinaan pengembangan komoditas komersial, 6. Pembinaan pola kemitraan usaha di bidang hortikultura,

8. Pembinaan perlindungan hortikultura,

7. Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu,

9. Penyediaan kebijakan dan peraturan yang melindungi usaha

8. Pembinaan perlindungan hortikultura,

5.Penguatan kelembagaan ekonomi petani mendukung Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) 6.Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan pertanian 7.Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis 8.Pengembangan

2008 produksi komoditas pertanian primer 4.Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan petani 5. Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis

2009 penghargaan pertanian 3. Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis Program KP:

6. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup

4. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan

7.Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP tahun 2008

5. Pengendalian OPT, penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan

Program KP yaitu:

6. Bantuan benih/bibit kepada petani

8. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura 9. Penguatan


7. Mekanisasi dan sarana pertanian Program Kesejahteraan

10

2010 Mutu Produk Tanaman Sayuran dan tanaman Obat Berkelanjutan 3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan 4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 5.Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman hortikultura 6. Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya Pada Direktorat

TAHUN SASARAN

2005 petani, 10.Pengembangan manajemen pengembangan hortikultura.

2006 9. Penyediaan kebijakan dan peraturan yang melindungi usaha petani, 10.Pengembangan Manajemen pengembangan Hortikultura.

Program KP : 11.Pengembangan sarana prasarana hortikultura

2007 pertanian terpadu

2008 kelembagaan perbenihan

9.Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup

10. Mekanisasi (sarana) kegiatan produksi komoditas pertanian primer

10. Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2007.

Program KP :

Program KP :

1. Pengembangan sarana prasarana hortikultura

11.Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2007

11. Pengendalian OPT hortikultura 12. Penguatan kelembagaan ekonomi petani mendukung Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) 13. Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan pertanian

2009 Petani: 8. Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3). Program Kepemerintahan yang Baik) hanya 1 (satu) kegiatan yaitu: 9. Penyelengaraan Kepemerintahan.

14.Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis 15. Kegiatan lain di


11

2010 Jenderal Hortikultura

TAHUN SASARAN

2005

2006

2007

2008 luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2008

2009

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 16. Penguatan kelembagaan ekonomi petani mendukung Penguatan Modal usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat. Program Kepemerintahan


12

2010

TAHUN SASARAN

2005

2006

2007

2008 yang Baik hanya 1 (satu) kegiatan yaitu:

2009

17. Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2008.


13

2010

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura turut mengalami beberapa perubahan yakni dari Program Kepemerintahan yang baik dari tahun 2009 menjadi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura”pada tahun 2010.

1.1.4. Laporan Realisasi Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi keuangan di bidang hortikultura. Pelaporan realisasi keuangan merupakan merupakan tolok ukur kinerja dan akuntabilitas setiap instansi pemerintah. Perkembangan realisasi keuangan Satker Direktorat Jenderal Hortikultura setiap tahunnya mengalami perubahan yang signifikan, hal ini dikarenakan pengaruh reformasi penganggaran berbasis kinerja. Adapun anggaran dan realisasi keuangan Satker Direktorat Jenderal Hortikultura periode 5 tahun terakhir terlihat pada Tabel 5.


14

Tabel 5. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Periode 2005 - 2009.

Tahun

Anggaran (Rp. 000)

Realisasi (Rp. 000)

Persentase (%)

2005

83.844.191

44.119.945

52,62

2006

52.430.405

50.280.162

95,90

2007

94.687.260

78.512.131

82,92

2008

96.497.678

91.276.559

94,61

2009

153.183.047

144.464.347

94,31

Sedangkan realisasi keuangan tahun 2010 per kegiatan sampai dengan 31 Desember 2010 ditampilkan pada Tabel 6 di bawah ini.


15

Tabel 6. Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2010. KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM/ KEGIATAN

PROGRAM/URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (APBN MURNI) 01.01.09 PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

263.586.850.000

243.614.588.749

92,42

260.894.300.000

243.234.030.469

93,23

25.188.585.000

23.952.777.612

95,09

0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 0003 Pelayanan Publik atau Birokrasi

18.440.731.000

17.695.964.159

95,96

6.387.362

5.957.763.853

93,27

360.492.000

299.049.600

82,96


16

KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM/ KEGIATAN


04.03.03 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 0089 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 0100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renova si Gedung/Laboratorium/ Perpustakaan 1558 Pengembangan Pertanian, Organik dan Pertanian Berkelanjutan 1562 Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan, dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis 1583 Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

9.446.401.000

9.007.087.593

95,35

411.800.000

383.414.570

93,11

1.886.436.000

1.820.358.000

96,50

946.082.000

926.368.680

97,92

4.714.942.000

4.483.843.510

95,1

1.487.141.000

1.393.102.833

93,97


17



04.03.04 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 0089 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 1520 Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) , Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Mekanisasi Pertanian Pra dan 1569 Pasca Panen Peningkatan Produksi, 1589

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

139.589.064.000

125.757.174.890

90,09

712.700.000

423.880.000

59,48

71.998.858.000

63.022.446.060

86,7

24.230.000.000

23.105.802.302

95,36

610.850.000

598.226.818

97,93

42.036.656.000

38.606.819.710

93,38


18



Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan (TP) PROGRAM PENINGKATAN 04.03.08 KESEJAHTERAAN PETANI Penguatan Kelembagaan Ekonomi 1574 Petani Melalui PMUK dan LM3

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (HIBAH) PROGRAM PENINGKATAN 04.03.04 KETAHANAN PANGAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

86.670.250.000

84.516.990.374

97,52

86.670.250.000

84.516.990.374

97,52

2.692.550.000

380.558.280

14,13

2.692.550.000

380.558.280

14,13


19



Bantuan Benih/ Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Peningkatan Produksi, 1589 Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, serta Pengembangan Kawasan (TP) 1520

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

692.550.000

386.112.736

55,75

2.000.000.000

380.558.280

19,03


20

Realisasi keuangan (SPM) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 243.614.588.749,- (92,42%) dari anggaran sebesar Rp. 263.586.850.000,(100%) dengan pengembalian belanja sebesar Rp. 239.433.246,- dari dana rupiah murni dan Rp. 151.052.970,- dari dana hibah Luar Negeri. Total pengembalian negara bukan hibah (PNBP) TA. 2010 sebesar Rp 484.328.035,-. Realisasi keuangan satker Direktorat Jenderal Hortikultura sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan rata-rata di atas 80 % sebagai dampak dari semakin pahamnya para petugas pengelola satker dalam penggunaan alokasi dana APBN sub sektor hortikultura.

1.1.5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan mewujudkan good governance, semua unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura harus membuat perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan tugas dan kewajiban bersama seluruh jajaran Direktorat Jenderal hortikultura sebagai pelaksana kegiatan dan pengelola anggaran negara. Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai penanggungjawab dalam penyusunan LAKIP dengan melakukan koordinasi dengan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Satker daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana APBN subsektor horikultura. Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan dalam penilaian indikator evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi evaluasi Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

21

atas Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Akuntabilitas Pengukuran Kinerja, Informasi atas LAKIP, dan indikator evaluasi akuntabilitas kinerja.

1.2 Potensi dan Permasalahan Beberapa potensi dan masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Jawaban untuk mengatasi berbagai kendala dan masalah itu terletak pada kebijakan dan peraturan perundangan yang kondusif serta kualitas manajemen terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura, dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan leading dalam pelaksanaan manajemen terpadu.

1.2.2. Potensi Beberapa potensi utama Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi meliputi (1) Landasan hukum, (2) Sumberdaya Manusia, (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) Pedoman Umum/ Teknis, dan (5) Kelembagaan (PMD dan LM3).

1.2.1.1. Landasan Hukum Landasan hukum merupakan salah satu potensi yang dapat dioptimalisasikan dalam kebijakan pengembangan hortikultura secara menyeluruh dan terpadu. Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan hortikultura dengan diterbitkannya Undang-undang Budidaya Pertanian No. 12 Tahun 1992, yang didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

22

organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.2.1.2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan potensi yang berkewajiban dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas manajemen terpadu dalam memberikan pelayanan prima mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh SDM, baik yang telah diwujudkan dalam prestasi kerja maupun yang masih bersifat potensial yang dapat dikembangkan. Jumlah pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dengan berbagai tingkatan pendidikan dari SD sampai jenjang S3 dan golongan I sampai golongan III merupakan potensi besar dalam upaya membangun manajemen terpadu. Disamping pendidikan formal, sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat penjenjangan/diklat PIM, pelatihan teknis, dan non teknis, serta beberapa pegawai sedang mengikuti tugas belajar baik dalam maupun luar negeri, yang diharapkan akan mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Adanya tenaga fungsional di lingkup Setditjen Hortikultura merupakan potensi besar dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja pegawai, lingkungan kerja yang kondusif, penerapan sistem karir yang terprogram dan transparan dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

23

petugas yang profesional, pengembangan kemampuan dan sikap yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima merupakan arah organisasi yang hendak dicapai.

1.2.1.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting pendukung dalam terwujudnya sistem manajemen terpadu. Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai leading dalam mengembangkan sistem informasi dan komunikasi bidang hortikultura baik berupa media massa maupun elektronik seperti website dan e-mail sehingga dapat dimanfaatkan oleh institusi dan stakeholder terkait di bidang hortikultura. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi subsektor hortikultura akan berdampak pada pertukaran informasi yang lebih cepat dan lebih efisien, lebih luas sebaran informasinya dan lebih aman dan lama waktu penyimpanan data dan informasi terkait hortikultura dan perkembangannya. Perangkat teknologi informatika yang telah tersedia saat ini di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya adalah website Direktorat Jenderal Hortikultura, Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV). Selain itu informasi disajikan dalam bentuk fisik seperti buku statistik, majalah hortikultura, Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, dan pusat informasi hortikultura sebagai sumber informasi dan komunikasi sub sektor hortikultura antar stakeholder terkait.

1.2.1.4. Pedoman Umum/Teknis Agar pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan perundangan terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, untuk itu perlu disusun Pedoman Umum dan Teknis pelaksanaan kegiatan yang Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

24

berisikan penjelasan terkait pelaksanaan pelayanan manajemen, pengelolaan laporan, pengelolaan dokumen, pemberdayaan LM3, pemberdayaan konsorsium dan peningkatan mutu pembinaan untuk kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.2.1.5. Kelembagaan (PMD dan LM3) Dalam rangka pencapaian program manajemen terpadu dilakukan melalui optimalisasi potensi yang ada di masyarakat terutama pemberdayaan kelembagaan. Beberapa kelembagaan di bidang hortikultura telah tumbuh mengakar dan berkembang secara mandiri di masyarakat seperti LM3 dan PMD. Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat diharapkan bisa menjadi penggerak roda pengembangan agribisnis di sentra pengembangan hortikultura dan sekaligus bertindak sebagai motivator pelaksanaan pengembangan hortikultura. Penggerak Membangun Desa (PMD) diharapkan bisa menjadi champion dan sekaligus sebagai pendamping kelompok binaan di sentra pengembangan hortikultura. Kelembagaan ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan penggerak dan penghela pembangunan pertanian khususnya hortikultura bagi masyarakat di sekitarnya sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.2.2. Permasalahan Meskipun memiliki potensi yang besar dan masih dapat digali untuk mendukung terwujudnya manajemen terpadu subsektor hortikultura, masih terdapat kelemahan dan permasalahan yang meliputi : 1. Pelayanan 2. Koordinasi 3. Alokasi Anggaran 4. Monitoring dan Pelaporan 5. Sarana dan Prasarana, Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

25

6.

Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia

1.2.2.1. Pelayanan Pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima secara optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993 dan Inpres No. 1 Tahun 1995. Kelemahan pelayanan tersebut tercermin dari belum diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) secara penuh, law enforcement yang masih lemah, kualitas, moral dan etos kerja yang belum optimal.

1.2.2.2. Koordinasi Koordinasi merupakan proses pengintegrasian antara tujuan dan kegiatan dalam kesatuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal, baik internal, institusi terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang harus mendapat perhatian serius.

1.2.2.3. Alokasi Anggaran Manajemen terpadu yang efektif dan efisien diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaan kegiatan manajemen dapat berjalan secara optimal. Untuk itu diperlukan sejumlah anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Namun masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen masih merupakan kendala dalam pelaksanaannya.


26

1.2.2.4. Monitoring dan Pelaporan Adanya peraturan terkait dengan monitoring dan pelaporan seperti Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 431/Kpts/RC.210/ 7/2004 tentang Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/ Kegiatan lingkup Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, namun dalam penanganan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah belum termonitor dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat.

1.2.2.5. Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya dalam mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi standar yang ada. Selain itu, pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal.

1.2.2.6. Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia Meskipun sistem informasi manajemen telah dibangun namun operasionalnya dirasakan kurang optimal. Disamping itu jumlah tenaga teknis lingkup Setditjen Hortikultura yang kompeten masih kurang, sistem manajemen belum memperoleh prioritas utama.

1.3 Peluang dan Tantangan 1.3.1.

Peluang

Faktor yang membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

27

diantaranya potensi pelaku usaha, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, pengembangan sistem informasi, proses mengarah ke pelayanan prima, ketersediaan asset di Pusat dan ketersediaan pendanaan.

1.3.1.1. Pelaku Usaha Masih banyaknya pelaku usaha di bidang hortikultura yang masih belum tersentuh dan terkoordinir oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi perusahaan besar, koperasi, asosiasi petani, asosiasi eksportir merupakan peluang besar dalam pengembangan hortikultura. Suasana investasi dapat dibangun secara lebih kondusif dan dapat dipertahankan, maka peran masing-masing pelaku usaha dapat diingatkan dalam rangka mendukung pengembangan hortikultura.

1.3.1.2. Koordinasi Koordinasi yang didefinisikan sebagai suatu yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam segala aspek yang terkait baik managerial maupun teknis merupakan peluang lain yang bisa dikembangkan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.3.1.3. Teknologi Informasi Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperlancar aksesibilitas terhadap informasi, maka sistem informasi manajemen yang mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha hortikultura dalam mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat, perlu terus dimutakhirkan dan dikembangan secara terus Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

28

menerus sehingga dapat meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.

1.3.1.4. Pelayanan Peningkatan pelayanan organisasi yang berkualitas sampai dengan memenuhi kriteria layanan prima adalah peluang utama dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelayanan prima meliputi (1) kesederhanaan dalam artian mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, unit kerja yang berwenang, rincian biaya, jadual waktu penyelesaian dan hak serta kewajiban pemberi dan penerima pelayanan; (3) keamanan dalam arti memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum; (4) keterbukaan, dalam arti diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami; (5) efisien dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung pencapaian sasaran pelayanan; (6) ekonomis dalam arti biaya ditetapkan secara wajar; (7) keadilan yang merata dalam arti diusahakan secara luas, adil dan merata; dan (8) ketepatan waktu dalam arti diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

1.3.1.5. Ketersediaan Aset Pusat Ketersediaan asset pusat merupakan modal dan sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelayanan prima organisasi terutama dalam memberikan dukungan manajemen dan teknis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.3.1.6. Anggaran Ketersediaan anggaran merupakan faktor utama dalam mendukung peningkatan kinerja suatu organisasi. Perencanaan penganggaran Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

29

yang baik dan penggunaan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi.

1.3.2.

Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah lambatnya penyelesaian status asset dan penanganan kerugian negara yang ada di beberapa daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundangan-undangan pelaksanaan UU No. 18/2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah serta koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal.


30

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi Pembangunan Hortikultura Pembangunan hortikultura sebagai bagian dari pembangunan pertanian harus menjabarkan secara operasional komitmen tersebut yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nacional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang diselaraskan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) maka norma-norma pokok dalam kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari spirit Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Kepedulian kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan hortikultura harus merupakan prioritas utama dalam melakukan pembangunan pertanian khususnya hortikultura. Di samping itu, aparatur pembina selaku fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan ketulusan hati dan semangat pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu aparatur pembina hortikultura dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh ruh atau nilai, berupa jiwa yang Bersih, pikiran yang peduli dan hati yang tulus. Bersih berarti bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

31

perhatian, fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat/petani hortikultura di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif. Tulus berarti ikhlas, penuh pengabdian, jujur dan memiliki integritas. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hortikultura dan dinamika lingkungan strategis maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah : “Menjadi fasilitator yang handal menunjang pengembangan usaha produksi hortikultura yang berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat pertanian”.

2.2 Misi Pembangunan Hortikultura Untuk mencapai visi pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Mewujudkan pengembangan kawasan hortikultura yang berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK dan sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan agribisnis. 2. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi secara tepat 3. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pascapanen yang baik dan ramah lingkungan 4. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang professional 5. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal hortikultura 6. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan agribisnis hortikultura serta meningkatnya investasi hortikultura 7. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan dan sistem distribusi hortikultura Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

32

8. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya 9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan. Sedangkan dalam rangka mencapai visi, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Direktorat Jenderal Hortkultura. 2. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program pengembangan hortikultura yang operasional dan efisien. 3. Meningkatkan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi program pengembangan hortikultura yang obyektif dan akuntabel. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Hortikultura mendukung pengembangan hortikultura. 5. Mengembangkan data dan informasi hortikultura. 6. Meningkatkan sistem dan penyebaran informasi pembangunan hortikultura 7. Merumuskan peraturan perundang-undangan bidang pengembangan hortikultura dan pengembangan kelembagaan.

2.3 Tujuan Pembangunan Hortikultura Tujuan Pengembangan Hortikultura tahun 2010-2014 adalah : 1. Meningkatkan sistem produksi hortikultura yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura bermutu dan aman konsumsi 3. Meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar domestik maupun internasional 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

33

Sesuai dengan visi dan misi, Sekretariat Ditjen Hortikultura mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM aparatur. 2. Meningkatnya perencanaan pengembangan hortikultura. 3. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan pengembangan hortikultura. 4. Meningkatnya penyediaan dan kualitas data serta informasi hortikultura. 5. Meningkatnya ketersediaan fasilitas/sarana mendukung pengembangan agribisnis hortikultura . 6. Meningkatnya pemasyarakatan informasi hasil pembangunan agribisnis hortikultura. 7. Meningkatnya peraturan perundang-undangan di bidang hortikultura dan kelembagaan.

2.4 Sasaran Pembangunan Hortikultura Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan hortikultura maka sasaran strategis tahun 2010-2014 adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut : 1. Terdidik dan terlatihnya SDM aparatur Ditjen Hortikultura 2. Tersedianya rumusan kebijakan dan program pengembangan agribisnis hortikultura yang operasional dan efisien 3. Tersedianya laporan dan evaluasi program pengembangan agribisnis hortikultura yang meningkat kualitasnya (obyektif dan akuntabel) Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

34

4. Tersedianya data dan informasi hortikultura yang meningkat kualitasnya (lengkap, akurat dan up to date) 5. Tercukupinya fasilitas dan sarana pendukung pengembangan agribisnis hortikultura 6. Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan agribisnis hortikultura 7. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hortikultura

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara; Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

2.6 Nilai-Nilai Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang diselaraskan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

35

bersih (clean government) maka norma-norma pokok dalam kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari spirit Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Kepedulian kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan hortikultura harus merupakan prioritas utama dalam melakukan pembangunan pertanian khususnya hortikultura. Di samping itu, aparatur pembina selaku fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan ketulusan hati dan semangat pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu aparatur pembina hortikultura dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh ruh atau nilai, berupa jiwa yang Bersih, pikiran yang Peduli dan hati yang Tulus. Bersih berarti bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan perhatian, fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat/petani hortikultura di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif. Tulus berarti ikhlas, penuh pengabdian, jujur dan memliki integritas. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hortikultura dan dinamika lingkungan strategis maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah : “Menjadi fasilitator yang handal menunjang pengembangan usaha produksi hortikultura yang berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat pertanian”.


36

2.7 Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Hortikultura tergambar pada bagan di bawah ini :


Jenderal

37

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 2010-2014 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Hortikultura Arah kebijakan pengembangan hortikultura mengacu pada arah kebijakan pengembangan pertanian yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul.

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hortikultura melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pasca panen hortikultura.

3.

Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar, penataan BF dan BPMT, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura

4.

Peningkatan perbenihan

5.

Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.

6.

Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik,

peran

swasta

dalam

membangun


industri

38

somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pasca panen serta pengolahan hasil; 7.

Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.

8.

Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3, PMD.

9.

Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.

10. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait. 11. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO. 12. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agens hayati, mitigasi dampak iklim. 13. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional melalui konservasi, domestikasi dan komersialisasi. Penanganan pasca panen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. 14. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

39

15. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis hortikultura. 16. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura. 17. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, tranparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.

3.2. Strategi Pembangunan Jenderal Hortikultura

Sekretariat

Direktorat

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dipengaruhi oleh faktor kunci keberhasilan, yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), peningkatan pelayanan/fasilitasi pengembangan hortikultura, peningkatan monitoring dan evaluasi, peningkatan produk hukum di bidang hortikultura, peningkatan sosialisasi hasil pembangunan hortikultura, peningkatan Sistem Informasi Manajemen dan data hortikultura, dan peningkatan sistem pengarsipan dan administrasi.

3.2.1. Strategi Umum Strategi yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Setditjen Hortikultura adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Optimalisasi Sarana Kerja Untuk dapat membina, sumberdaya manusia petani pelaku usaha, pembina di Dinas Pertanian dalam memanfaatkan ketersediaan teknologi, maka SDM Ditjen Hortikultura harus Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

40

ditingkatkan kompetensinya, dibarengi pembinaan mental dan moral agar memiliki kejujuran, kepedulian dan ketulusan hati, integritas yang tinggi, untuk dapat menjadi pembina dan pelaku usaha hortikultura yang berhasil. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM petugas di bidang hortikultura menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani. Melalui kegiatan magang, pelatihan, kursus, studi banding dan lainlain yang dilakukan di dalam dan di luar negeri diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang diharapkan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualitas SDM yang baik harus didukung dengan ketersediaan sarana kerja yang memadai. Oleh karena itu, fasilitasi sarana kerja dalam menunjang pengembangan hortikultura akan mendapat perhatian serius sejalan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia yang tersedia. 2. Pemasyarakatan Hasil Pembangunan Hortikultura Pemasyarakatan hasil pembangunan hortikultura dilakukan melalui peningkatan frekuensi promosi, kampanye, sosialisasi atau pemasyarakatan baik di dalam maupun di luar negeri, melalui media cetak maupun elektronik untuk menginformasikan dan menanamkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap produk hortikultura nasional. 3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan merupakan wadah yang tepat untuk menyatukan aspirasi daerah yang beragam sejalan dengan program pembangunan nasional. Upaya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja, pertemuan nasional, pertemuan regional yang bersifat internal Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

41

dan lintas sub sektor-sektor, konsultasi, dan advokasi perencana program. 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura Pengelolaan sumberdaya yang bijaksana, efektif dan efisien dilakukan melalui pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan yang mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas. 5. Pengembangan Data Statistik Hortikultura Pengembangan data dan informasi dilakukan melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan informasi hortikultura, pengembangan sistem informasi manajemen, pelatihan petugas, sinkronisasi data statistik hortikultura serta penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi pengumpulan, pengolahan dan pengujian data. 6. Pemantapan Peraturan Perundangan Peraturan perundangan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan agribisnis hortikultura dengan melakukan perlindungan terhadap petani produsen, pengusaha dan eksportir dalam menciptakan / menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing.


42

3.3. Pencermatan Lingkungan Strategis Tabel 7. Faktor-faktor Strategi Internal pada Ditjen Hortikultura No

Faktor-faktor Strategi Internal

Bobot

Rating

Bobot x Nilai

KEKUATAN 1

Sumber Daya Manusia

0.10

3

0.30

2

Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

0.05

2

0.10

3

Sistem Informasi Manajemen

0.05

2

0.10

4

Ketersediaan Aset

0.05

2

0.10

5

Pelayanan

0.10

2

0.20

6

Pusat Informasi Hortikultura

0.05

3

0.15

7

Landasan kebijakan

0.15

4

0.60

8

Kelembagaan (LM3 dan PMD)

0.10

3

0.30

Agribisnis

Hukum/regulasi

dan

KELEMAHAN 1

Penataan aset belum optimal

0.05

3

0.15

2

Pelayanan belum optimal

0.05

3

0.15

3

Belum memadai sarana prasarana

0.05

2

0.10

4

Belum optimalnya tenaga teknis

0.05

3

0.15

5

Belum optimalnya sistem informasi manajemen

0.10

3

0.30

6

Belum optimalnya pelaporan

0.05

2

0.10

monitorng

dan 1.000


2.80 43

Tabel 7. Faktor-faktor Strategi Ekternal pada Ditjen Hortikultura No

Faktor-faktor Strategi Eksternal

Bobot

Rating

Bobot x Nilai

TANTANGAN 1

Pendanaan masih dioptimalkan

bisa 0.15

4

0.60

2

Koordinasi dengan pemangku kepentingan lain dapat ditingkatkan

0.05

2

0.10

3

Pengembangan Teknologi

0.10

3

0.30

4

Ketersediaan aset di Daerah

0.10

3

0.30

5

Optimalisasi Potensi daerah

0.15

3

0.45

0.05

3

0.15

Informasi

dan

ANCAMAN 1

Intervensi kebijakan

pengembangan

2

lambatnya penyelesaian status aset daerah

0.05

2

0.10

3

Ketidaksesuain perencanaan kegiatan pusat dan daerah

0.15

3

0.45

4

Koordinasi dengan daerah masih lemah

0.10

2

0.20

5

Kemitraan dengan pelaku usaha domestik dan luar negeri masih rendah

0.10

2

0.20

1


2.85

44

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal maka dapat ditarik kesimpulan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Direktorat jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut: 1. Landasan Hukum/Regulasi dan kebijakan telah tersedia 2. Sumber Daya Manusia memadai 3. Kelembagaan (LM3 dan PMD) memadai 4. Belum optimalnya system informasi manajemen 5. Pelayanan yang memadai 6. Tersedianya pusat informasi agribisnis hortikultura 7. Pengoptimalan pendanaan 8. Optimalisasi potensi daerah 9. Ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah 10. Pengembangan informasi dan teknologi 11. Ketersediaan asset di daerah 12. Koordinasi dengan daerah masih lemah


45

Analisis SWOT Ditjen Hortikultura INTERNAL/ EKSTERNAL

KEKUATAN: - Landasan Hukum/Regulasi dan Kebijakan telah tersedia

KELEMAHAN: - Belum optimalnya sistem informasi manajemen

- Sumber Daya Manusia memadai - Kelembagaan (LM3 dan PMD) memadai - Pelayanan yang memadai - Tersedianya pusat informasi agribisnis hortikultura PELUANG: - Pengoptimalan pendanaan - Optimalisasi potensi daerah - Pengembangan informasi dan teknologi - Ketersediaan asset

STRATEGI (SO): - Mengoptimalkan dan mengimplementasikan peraturan perundangundangan terkait hortikultura untuk meningkatkan peran serta daerah dalam mendukung pengembangan hortikultura

STRATEGI (WO): - Mewujudkan sistem informasi yang prima melalui optimalisasi pendanaan dan potensi daerah - Mengkoordinasikan sistem informasi melalui optimalisasi ketersediaan aset


46

di daerah

- Pengembangan SDM dalam rangka mengoptimalkan pengembangan informasi dan teknologi - Mengoptimalkan kelembagaan hortikultura di daerah untuk optimlasasi potensi daerah

TANTANGAN: - Ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah - Koordinasi dengan daerah masih lemah

STRATEGI (ST): - Meningkatkan kualitas SDM untuk menata perencanaan kegiatan pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan kebijakan

STRATEGI (WT): - Menyediakan sistem informasi yang prima dan actual untuk penyelaras kebijakan pusat dan daerah

- Meningkatkan pelayanan dan informasi untuk mengoptimalkan koordinasi dengan daerah


47

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN

5.1.

Program Pembangunan Hortikultura Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu: “Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan”

5.2.

Kegiatan Pembangunan Hortikultura Adapun kegiatan dari program Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya : a.

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan;

b.

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan;

c.

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan;

d.

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;

e.

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura;

f.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.


48

5.3.

Kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Dengan adanya reformasi perencanaan dimana setiap Eselon I hanya mempunyai satu program yang kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan Eselon II yang tercakup di dalamnya, maka kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah “Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura “

5.4. Keluaran (Output) dan Sub Output 5.4.1. Pelayanan Manajemen Berdasarkan

Peraturan

Menteri

299/KPT.140/7/2005

Pertanian

jo

Nomor

:

Nomor

:

11/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian menyatakan bahwa Sekretariat Direktorat

Jenderal

Hortikultura

Kementerian

Pertanian

mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi Ditjen Hortikultura dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan teknis di bidang hortikultura. Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana

yang

baik

dan

memadai

maka

diperlukan

perawatan/perbaikan terhadap sarana dan prasarana berupa peralatan (meja, kursi), hal tersebut sesuai dengan PP Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN. Dalam rangka menunjang kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang ada pada Direktorat Jenderal Hortikultura dan Satker di daerah, maka dibutuhkan kelengkapan pendukung dan fasilitas yang memadai dengan kondisi layak agar penyelenggaraan Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

49

kegiatan berjalan dengan baik. Selain itu perlunya pemberian imbalan berupa gaji/penghasilan sesuai jabatan, pangkat/golongan terhadap

dukungan

petugas/pegawai

yang

merencanakan,

melaksanakan, mengawasi/ memonitor, mengevaluasi jalannya kegiatan di bidang kerjanya masing-masing. 5.4.2. Pengelolaan Laporan Berdasarkan 1) Undang-undang

No 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 3) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, 4)

Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 5) Permentan No.31 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem

Pemantauan,

Evaluasi

dan

Pelaporan Pembangunan

Pertanian maka masing-masing institusi pemerintah selaku pelaksana dan pengelola anggaran negara wajib menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan penggunaan anggaran secara berjenjang. Disamping itu sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran yang dimulai tahun 2011 setiap Kementerian/Lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan performance based budgeting sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi

capaian

kinerjanya

sendiri

yang

kemudian

dituangkan dan disusun dalam suatu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

50

Dalam rangka penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pelaporan pembangunan hortikultura yang akurat dan informatif tentunya diperlukan data/informasi yang memadai dan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah berakhir, kegiatan yang sedang berjalan, dan tentunya proyeksi kegiatan yang akan datang, oleh karenanya diperlukan berbagai komponen penyusun laporan yang komprehensif. 5.4.3. Pengelolaan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Hortikultura terdiri dari 3 komponen utama yaitu : 1) penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, 2) penyusunan dokumen kerjasama dan 3) Penyusunan Pengelolaan Kepegawaian. Penyusunan

Dokumen

dimaksudkan

untuk

diperlukan

dalam

pengembangan

perencanaan

menyiapkan perencanaan

hortikultura.

dan

beberapa dan

Adapun

pelaksanaannya dokumen

pelaksanaan dokumen

yang

kegiatan

yang

akan

dipersiapkan meliputi : Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja-KL),

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta penyusunan Penetapan Indikator Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tentang program dan outcome, kegiatan dan output yang merupakan tahapan awal perencanaan tahunanan yang selanjutnya dijadikan sebagai salah acuan untuk penyusunan RKP dan Renja-KL. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

51

Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKP)

merupakan

dokumen

perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan programprogram pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari RKP

dan

rencana

strategis

(Renstra)

kementerian

yang

bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KL yang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Dalam rangka menjabarkan dan mensinergikan beberapa usulan kegiatan dari daerah (propinsi dan kabupaten/kota) maka penelaahan proposal pengembangan hortikultura tahun 2011 perlu dan mutlak untuk dilaksanakan. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

52

Penyusunan dokumen kerjasama dimaksudkan untuk memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama khususnya dengan negara lain yang harus

dituangkan

dalam

bentuk

dokumen

yang

meliputi

pengembangan kerjasama bilateral, pengembangan kerjasama multilateral,

serta

sosialisasi

indikasi

geografis

produk

hortikultura. Penyusunan dokumen ini sangat penting dalam rangka mengaktualisasikan berbagai bentuk kerjasama yang ada pada lingkup Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura. Penyusunan dokumen pengelolaan kepegawaian meliputi dokumen analisis

sumber

daya

manusia

hortikultura

dan

dokumen

pengembangan kepegawaian. Dokumen ini sangat diperlukan mengingat data dan potensi kepegawaian yang dimiliki Ditjen Hortikultura akan sangat terkait dengan program pengembangan hortikultura. Selain itu dokumen kepegawaian Ditjen Hortikultura juga akan akan menjadi salah satu acuan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan hortikultura selanjutnya. 5.4.4. Pemberdayaan LM3 Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat dan telah berperan dalam pembinaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Lembaga keagamaan tersebut sebagian besar berada di daerah pedesaan yang mempunyai basis utama perekonomian dalam bidang usaha pertanian. Dengan demikian lembaga tersebut dinilai strategis dapat berperan dalam pembangunan pertanian.


53

Program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan keagamaan seperti Pondok Pesantren, Paroki, Seminari, Vihara, Pasraman, Subak, dalam pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas agribisnis perdesaan sebagai

upaya

mengurangi

kemiskinan

dan

pengangguran

masyarakat di perdesaan. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, adalah upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, opimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3, dan penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya. Kegiatan pemberdayaan LM3 sub sektor hortikultura mencakup berbagai aspek mulai dari produksi hingga ke pemasaran sesuai prinsip agribisnis. Melalui kegiatan tersebut, LM3 dapat menjadi lembaga yang lebih berkembang dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggaran LM3 pada khususnya. 5.4.5. Pemberdayaan Konsorsium Pengembangan hortikultura difokuskan pada pengembangan kawasan untuk mensinergikan berbagai komponen pengembangan kawasan

diantaranya

kegiatan

penggerak

pembangunan

hortikultura. Komponen di dalam kawasan hortikultura seperti petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi termasuk para pelaku Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

54

usaha seperti pemasok, eksportir, pemodal (bandar), pengepul dan lain-lain, baik yang sudah tergabung dalam kesatuan rantai pasok ataupun

yang

belum

tergabung

perlu

dilibatkan

dalam

pengembangan hortikultura. Demikian pula keterlibatan para peneliti dan akademisi yang kompeten di bidang komoditas untuk mengembangkan kawasan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang berbasis jejaring kerja (networking) yang kuat dalam sebuah wadah yang dinamakan

“Konsorsium

Hortikultura”.

Komponen

dalam

konsorsium yang terdiri dari Masyarakat, Pengusaha, Pakar dan Pemerintah/Pelayan Publik yang bersinergi secara nyata mencapai tujuan bersama untuk pengembangan hortikultura di kawasan hortikultura. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan konsolidasi kelompok tani atau kelompok-kelompok yang sudah berkembang di masyarakat yang bergerak dalam usaha tani komoditas hortikultura tertentu di bawah koordinasi penggerak (champion)

khususnya

mengembangkan penggerak

roda

menjadi

dalam

rangka

agribisnis. strategis

menggerakkan

Dengan

karena

demikian

bertugas

dan peran

menjaga

keberlangsungan komitmen bisnis antara petani dan pengusaha melalui koordinasi kelompok-kelompok tersebut. Pada prinsipnya konsolidasi kelompok di dalam kawasan adalah mendorong partisipasi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, peneliti, akademisi dan pelaku usaha. Peningkatan daya saing produk hortikultura tidak terlepas dari peningkatan kemampuan petani sebagai pelaku bisnis di tingkat desa dengan meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai kondisi tersebut, petani berhadapan dengan berbagai permasalahan, antara Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

55

lain kemiskinan materiil, kurangnya informasi terhadap akses sumber

permodalan,

lemahnya

kelembagaan

petani

dan

keterbatasan pendidikan dan kemampuan manajerial. Atas dasar kondisi tersebut dan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan petani hortikultura, pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan dana untuk mendukung Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi petani hortikultura. Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha sebagai manajer (champion)

dan

kelompok

binaan

(kelompok/kelompok

tani/Gapoktan/Asosiasi/BUMP) yang perlu terus didorong, dibina dan ditumbuhkembangkan. Fasilitasi dana APBN berfungsi sebagai stimulan yang disalurkan dalam bentuk dana bantuan sosial (Bansos).


56

BAB VI MANAJEMEN PERENCANAAN STRATEGIS 6.1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tugas pemerintah pusat adalah menfasilitasi, menyusun pedoman, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan pembangunan hortikultura secara nasional serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan tugas provinsi adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta mengkordinasikan pembangunan hortikultura antar kabupaten/kota di wilayahnya. Selanjutnya kabupaten/kota tugasnya adalah menyusun petunjuk teknis (Juknis) dan menyelenggarakan pembangunan hortikultura di wilayahnya. Pokok-pokok kegiatan penyelenggaraan pembangunan hortikultura sesuai dengan kewenangan tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 1) Pemerintah Pusat : menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan nasional, penyediaan data informasi, norma, kriteria, strategi, pedoman, standar teknis, kajian serta pengembangan model, introduksi dan demonstrasi pembangunan hortikultura, melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor di tingkat pusat dan koordinasi lintas wilayah provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 2) Pemerintah Propinsi : menetapkan kebijakan pembangunan hortikultura, menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas sub sektor dan


57

3)

lintas wilayah tingkat propinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Pemerintah Kabupaten/Kota : menyusun perencanaan, petunjuk teknis pelaksanaan, dan penyediaan fasilitas penunjang serta melakukan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

6.2. Peran Serta Masyarakat Pembangunan hortikultura pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha, sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat fasilitasi dan pembinaan. Terwujudnya peran serta masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan hortikultura yang sinergi di semua tingkatan perlu di dorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya yang terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring kerja yang baik. 6.3. Dukungan Instansi Terkait Dukungan yang diharapkan dari institusi terkait lainnya dalam pembangunan hortikultura secara garis besar adalah dalam hal dukungan sarana dan prasarana serta regulasi baik dari institusi di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian, sebagai berikut : 1) Dukungan Sarana dan Prasarana 2) Kebutuhan Regulasi - Adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi pelaku usaha sesuai karakteristik agribisnis hortikultura. - Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis hortikultura. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

58

3) Data Statistik - Data statistik hortikultura 6.4. Mekanisme Perencanaan Mekanisme perencanaan pembangunan hortikultura dibangun dengan mengacu pada arah dan kebijakan nasional serta mensinergikan dengan perencanaan dari daerah. Rujukan yang digunakan adalah UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2005-2009 yang dikeluarkan Bappenas, dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014. Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian termasuk hortikultura sebagai bahan yang akan diusulkan ke tingkat propinsi. Musyawarah perencanaan pembangunan pertanian juga dilakukan di tingkat propinsi sebagai media koordinasi dan evaluasi atas usulan pemerintah Kabupaten/Kota. Bappeda provinsi berperan mengkoordinasikan pembangunan pertanian termasuk hortikultura terutama dalam memadukan kegiatan, pengembangan wilayah dan sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah Pusat melakukan pertemuan regional sinkronisasi dan perencanaan pembangunan hortikultura guna mensosialisasikan Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

59

kebijakan nasional dan membangun komitmen dengan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Pusat memfasilitasi rencana pembangunan hortikultura daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian rencana daerah dengan : (a) Rencana Pembangunan Nasional, (b) Rencana tata ruang wilayah, (c) kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha hortikultura, (d) Perkembangan Iptek , (e) Sosial budaya, (f) lingkungan hidup, (g) kepentingan masyarakat, (h) pasar, (i) aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi kebutuhan bangsa dan negara, (j) Rencana Strategis Ditjen Hortikultura. 6.5. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian 6.5.1. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit kerja. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan untuk mengarahkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan rambu agar unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik dengan pemeriksaan maupun pembinaan teknis,


60

unit kerja pelaksana Renstra dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan dengan WTP. 6.5.2. Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam menyusun standar dan prosedur monitoring evaluasi, pengawasan, dan pengendalian dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi fasilitasi pembangunan. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura 2010-2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program setiap tahunnya. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan terselenggaranya secara efektif dan efisien. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan dan/atau program. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, sehingga dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

61

going), dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). Ketaatan, kelengkapan pelaporan akan dijadikan pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya. 6.5.3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Dalam melaksanakan program pengembangan agribisnis hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura secara berkala harus menyampaikan laporan perkembangan, kinerja keberhasilan, masalah dan hambatan ke Menteri Pertanian, Presiden, DPR dan Publik. Oleh karena itu, penyiapan laporan perkembangan kegiatan dan kinerja pelaksanaan program pengembangan agribisnis hortikultura harus dilakukan secara berkala dengan konsisten. Pelaporan hasil kegiatan program dan anggaran kinerja ini, merupakan suatu bentuk penyampaian informasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan itu juga akan dapat dilihat sejauhmana tingkat keberhasilannya. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Pertania No: 31/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian. Hal ini dirumuskan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selanjutnya dalam pelimpahan pengelolaan anggaran dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan ke gubernur, bupati dan walikota, masalah ini juga ditegaskan lagi.


62

Dinas yang membidangi hortikultura tingkat propinsi/kabupaten/kota secara berkala melakukan pemantauan implementasi kebijakan teknis dan administrasi bidang hortikultura, sehingga diketahui secara cepat dari berbagai hal yang terjadi di wilayahnya. Dinas yang membidangi hortikultura tingkat propinsi/kabupaten/kota juga berkewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dan memberikan saran-saran untuk perbaikan yang dipandang perlu kepada Gubernur/Bupati/Walikota, stakeholder terkait dan pihak-pihak lain yang terkait. Pemantauan dan evaluasi tingkat kabupaten dan kota harus mampu menyajikan data, informasi dan peta secara aktual, lengkap, dan rinci di setiap kecamatan maupun informasi dan data hortikultura secara keseluruhan di propinsi.


63

BAB VII

PENUTUP Permasalahan dalam pembangunan hortikultura adalah bersifat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Hortikultura dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi hortikultura. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan. Sasaran program berupa outcome akan menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan sasaran pembangunan hortikultura di tingkat nasional dan regional yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan. Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan hortikultura periode 2005-2009 dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan. Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014

64

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents