TARGET PEMBANGUNAN TAHUN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lampiran 2 TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2013 - 2014 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

Indikator kinerja (IKU/ IKK)

(1)

(2)

(3)

(4)

06 A

3654

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian

Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan PNS berbasis kompetensi

Terwujudnya perencanaan formasi dan pengembangan pegawai yang tepat.

Target Rencana 2013 Target Rencana 2014 (5)

(5)

1 Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP.

50%

60%

2 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya. 3 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.

40%

50%

10%

15%

4 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya.

20%

30%

5 Persentase instansi yang telah mengimplementasikan pola pengembangan SDM PNS.

5%

7%

6 Persentase hasil kajian dan penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian. 7 Persentase lulusan diklat analisis kepegawaian yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan komposisi jabatan masing-masing.

80%

80%

70%

70%

1 Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP.

50%

2 Persentase instansi yang telah mengimplementasikan pola pengembangan SDM PNS.

5%

3 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya. 4 Jumlah dokumen pertimbangan/ persetujuan teknis penetapan formasi.

40%

- 38 -

1 dokumen

Unit Pelaksana (6)

Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)

3656

Standardisasi dan Kompetensi PNS

Terwujudnya standardisasi dan kompetensi Jabatan PNS

Indikator kinerja (IKU/ IKK) (4)

3664

Pengkajian dan Penelitian Bidang Kepegawaian

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur.

(5)

5 Jumlah dokumen pemetaan dan penataan struktur PNS.

1 dokumen

6 Jumlah instansi yang menjadi pilot projek penataan kepegawaian.

9 instansi

7 Jumlah dokumen perencanaan pengembangan PNS yang telah disempurnakan.

1 dokumen

1 Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya. 2 Penyusunan Modul Kompetensi Manajerial dan sosial serta Kompetensi Teknis, workshop kompetensi Manajerial dan sosial serta Kompetensi Teknis. 3 Workshop dan Piloting Standar Kompetensi Manajerial dan sosial serta standar kompetensi teknis (Instansi Pusat). 4 Workshop dan Piloting Standar Kompetensi Manajerial dan sosial serta standar kompetensi teknis (5 Kanreg).

3662

Target Rencana 2013 Target Rencana 2014

5 Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil. 6 Uji Petik dan Identifikasi Jabatan Fungsional Analis Jabatan. 1 Persentase hasil kajian dan penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian. 2 Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian. 3 Jumlah laporan hasil penelitian dan pengkajian kepegawaian. 4 Penyelenggaraan seminar berkala. 5 Jumlah dokumen manajemen kepegawaian. 1 Persentase lulusan diklat kepegawaian. 2 Jumlah Laporan Evaluasi dan Pemantauan Diklat. 3 Jumlah Buku Perpustakaan yang dikelola. 4 Jumlah Diklat kepemimpinan yang dilaksanakan.

10%

2 dokumen

Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan

5 kali

1 paket 1 paket 80%

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian

1 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 90% 1 Laporan 5800 Buku 2 Diklat 2 Diklat

6 Jumlah Diklat Teknis Kepegawaian yang dilaksanakan.

6 Diklat

- 39 -

(6)

2 kali

5 Jumlah Diklat Analis Kepegawaian yang dilaksanakan.

7 Jumlah orientasi persiapan pensiun. 8 Persentase lulusan Mahasiswa PIK.

(5)

Unit Pelaksana

1 orientasi 77%

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian

Kode (1)

3659

3660

3661

3663

Program/ Kegiatan (2)

Analisis/Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum

Analisis/ Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil

Analisis/Evaluasi Implementasi Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian

Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS

Outcome/ Output


(3)

Terwujudnya kebijakan manajemen kepegawaian yang tepat dan penyelesaian bantuan hukum BKN.

Terwujudnya sistem pemberdayaan PNS yang mendorong profesionalisme pegawai.

Meningkatnya implementasi teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian.

Terwujudnya peningkatan sistem penilaian kompetensi dan konseling psikologi PNS.

(4)

1 Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian yang ditindak lanjuti. 2 Jumlah analisis/ kajian kebijakan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan. 3 Jumlah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan.


80% 1 Kajian 36 Kegiatan

4 Jumlah laporan hasil penyelesaian perkara hukum.

1 Laporan

5 Jumlah buku kebijakan manajemen kepegawaian.

1 buku

1 Persentase rekomendasi hasil analisis pemberdayaan PNS yang ditindak lanjuti. 2 Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan analisis pemberdayaan PNS. 3 Jumlah kegiatan (FGD) penyusunan design Pemberdayaan PNS. 4 Jumlah model/ metode pemberdayaan PNS yang dibangun. 5 Jumlah sosialisasi implementasi pemberdayaan PNS . 1 Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian yang ditindak lanjuti. 2 Persentase jumlah unit kerja BKN yang mengimplementasikan teknologi kepegawaian. 3 Persentase modernisasi rumusan sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian. 4 Pelaksanaan reformasi birokrasi BKN. 5 Jumlah dokumen implementasi teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian. 1 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sistem penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir. 2 Indeks kepuasan instansi pemerintah terhadap pelayanan penilaian kompetensi PNS. 3 Persentase rekomendasi hasil penilaian kompetensi PNS yang ditindak lanjuti. 4 Pembangunan aplikasi talent pool. 5 Jumlah penilaian kompetensi PNS yang dilaksanakan. 6 Jumlah sosialisasi/ seminar/ workshop yang dilaksanakan.

- 40 -

80% 6 instansi

(5)

Unit Pelaksana (6)

Pusat Analisis Kebijakan Manajemen kepegawaian dan Bantuan Hukum

Pusat Analisis Pemberdayaan PNS

6 kegiatan 4 model 1 Kegiatan 80% 75%

Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi

100% 68% 3 dokumen 20%

Baik 80% 1 Aplikasi 12 kali 6 kali

Pusat Penilaian Kompetensi PNS

Kode (1)

B

3640

3641


Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan.

Perumusan Kebijakan di Bidang Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

Outcome/ Output


(3)

Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai dan penerapan peraturan bidang kepegawaian.

Terwujudnya perbaikan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS.

Terwujudnya penerapan peraturan perundang-undangan kepegawaian dengan tepat.


(4)

(5)

(5)

1 Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT).

18 instansi

22 instansi

2 Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian. 3 Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang diselesaikan.

600 analis kepegawaian 15 naskah

800 analis kepegawaian 15 naskah

4 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan asistensi dalam pelaksanaan kebijakan sistem penilaian kinerja. 5 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan asistensi dalam pemberdayaan jabatan fungsional analis kepegawaian. 6 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan asistensi dalam penerapan pelaksanaan jabatan karier.

32 instansi

50 instansi

4 instansi

10 instansi

7 instansi

15 instansi

7 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan asistensi dalam penerapan pelaksanaan evaluasi jabatan. 1 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan asistensi dalam penerapan pelaksanaan evaluasi jabatan. 2 Jumlah bahan rumusan kebijakan penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Pejabat Negara, PTT dan Staf khusus. 3 Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan PNS/ Pejabat Negara/ PTT dan staf khusus. 4 Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan penggajian, tunjangan dan kesejahteraan PNS/ Pejabat Negara/ PTT dan staf khusus.

9 instansi

20 instansi

9 instansi

5 laporan

2 Jumlah bahan rumusan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian yang diselesaikan.

15 naskah

- 41 -

Direktorat Gaji dan Kesejahteraan

9 instansi

15 naskah

4 Jumlah konsultasi tertulis peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.

(6)

21 naskah

1 Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang diselesaikan.

3 Jumlah sosialisasi/ penyuluhan dan bimtek peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Unit Pelaksana

6 sosialisasi

75 konsultasi

Direktorat Hukum dan Peraturan Perundangundangan.

Kode (1)

3642

3644

3655

C


Perumusan Kebijakan di Bidang Jabatan Karier

Perumusan Kebijakan di Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Perumusan Kebijakan di Bidang Rekrutment dan Kinerja Pegawai

Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun.


Outcome/ Output (3)

Terwujudnya peningkatan sistem pengembangan jabatan karier.

Terwujudnya peningkatan pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian.

Terwujudnya peningkatan sistem rekrutment dan kinerja pegawai.

Terwujudnya pelayanan prima bidang mutasi kepegawaian.

(4)

(5)

1 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan asistensi dalam penerapan pelaksanaan jabatan karier.

7 instansi

2 Jumlah bahan rumusan kebijakan jabatan fungsional tertentu.

6 naskah

3 Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi dalam penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu.

3 instansi

4 Jumlah instansi yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan karir.

4 instansi

1 Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian.

600 orang

2 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapat asistensi dalam pemberdayaan jabatan fungsional 3 analis Jumlahkepegawaian. bahan/ pertimbangan pengangkatan dalam

4 instansi

4 instansi

1

18 instansi

Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)

Meningkatnya kualitas pelayanan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya.

(6)

Direktorat Jabatan Karier

Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian

Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai

2 Jumlah instansi pemerintah yang telah mendapatkan 32 instansi asistensi dalam pelaksanaan kebijakan sistem penilaian kinerja. 3 Jumlah bahan rumusan kebijakan rekrutmen, seleksi, 1 naskah penempatan, dan penilaian kinerja. 4 Jumlah instansi yang difasilitasi dalam pelaksanaan 50 instansi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan penilaian kinerja. 5 Jumlah laporan monev kebijakan rekrutmen, seleksi, 18 laporan penempatan, dan penilaian kinerja. 1 Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan Sangat Baik (nilai=82) Sangat Baik (nilai=85) kepegawaian.

3 Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian. Penetapan Persetujuan dan Pertimbangan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Lainnya

(5)

Unit Pelaksana

600 naskah

jabatan fungsional analis kepegawaian. 4 Jumlah instansi yang difasilitasi dalam pemberdayaan jabatan fungsional analis kepegawaian.

2 Durasi waktu penyelesaian pelayanan kepegawaian.

3643


1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian. 2 Durasi waktu penyelesaian pelayanan kepegawaian.

- 42 -

14 hari

14 hari

0,5%

0,5%

Sangat Baik 14 hari

Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)

3645

Pelayanan Administrasi Pengadaan PNS

Meningkatnya kualitas pelayanan penetapan NIP, Karpeg, dan Karis/ karsu.


(5)

3 Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian.

0,5%

4 Jumlah Nota persetujuan teknis KP golongan IV/b ke bawah dan mutasi lainnya. 5 Jumlah Nota Pertimbangan Teknis KP Gol. IV/c keatas pengangkatan dan pembebasan jabatan fungsional jenjang utama dan mutasi lainnya. 6 Jumlah Nota Persetujuan KPLB dan Mutasi Lainnya.

101.450 NP

1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian. 2 Durasi waktu penyelesaian pelayanan kepegawaian. 3 Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian.

3653

Penetapan Sk dan Pertek Pensiun PNS Meningkatnya kualitas pelayanan dan Pejabat Negara serta pensiun PNS dan Pejabat Negara, Janda/Dudanya serta janda/ dudanya.

Jumlah NIP pelamar umum yang ditetapkan. Jumlah NIP Honorer yang ditetapkan. Jumlah Karpeg yang ditetapkan. Jumlah Karis/Karsu yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian. 2 Durasi waktu penyelesaian pelayanan kepegawaian. 4 5 6 7 1

3 Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian. 4 Jumlah SK Pensiun IV/b ke bawah yang ditetapkan.

3657

Penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian

Meningkatnya kualitas pelayanan status dan kedudukan kepegawaian.


3.134 NP/ SK Sangat Baik

0,5% 40.000 NIP 40.000 NIP 15.000 Karpeg 7000 Karis/ Karsu Sangat Baik 14 hari

Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

0,5% 11.130 SK

9 10 11 12 1

2.151.000 SK 35 Data 75 NPP/ NPPN 33.000 NIP Sangat Baik

- 43 -

Direktorat Pengadaan PNS

14 hari

26.000 Pertek

3 Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian.

(6)

7.555 Pertek

5 Jumlah Pertek pensiun PNS IV/c keatas yang ditetapkan. 6 Jumlah SK Janda/ Duda Pejabat Negara yang ditetapkan. 7 Jumlah Pertek Pensiun Dubes yang ditetapkan. 8 Jumlah petikan Ke II SK Pensiun yang diterbitkan. Jumlah SK Impassing pensiun yang ditetapkan. Jumlah mutasi keluarga yang disetujui. Jumlah NPP/ NPPN yang ditetapkan. Jumlah Takah Pensiun yang diretensi. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian. 2 Durasi waktu penyelesaian pelayanan kepegawaian.

(5)

Unit Pelaksana

100 SK 50 pertek 95 SK

14 hari 0,5%

Direktorat Status dan Kedudukan

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)


3646

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.

Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang modern dan terintegrasi.

Pengelolaan dan Pemeliharaan Pengelolaan dokumen dan arsip Dokumen dan Arsip Kepegawaian Pns I kepegawaian yang modern dan terintegrasi.

(5)

4 Jumlah penetapan pertimbangan status kepegwaian PNS. 5 Jumlah penetapan pertimbangan status kepegwaian PNS yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus parpol. 6 Jumlah penyelesaian permasalahan NIP. 7 Jumlah penetapan persetujuan CLTN dan perpanjangan. 8 Jumlah penetapan persetujuan pengaktifan kembali setelah CLTN. 9 Jumlah penetapan pertimbangan peernyataan tewas dan cacat karena dinas.

400 surat

10 Jumlah penetapan persetujuan uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas.

70 NP

11 Jumlah pertimbangan penetapan perubahan nama dan atau tanggal lahir.

D


12 Jumlah penetapan persetujuan pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS. 1 Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.

(5)

Unit Pelaksana (6)

125 surat

125 surat 200 NP 100 NP 300 surat

550 surat 500 NP

80%

90%

2 Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).

100%

100%

3 Persentase instansi/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE.

85%

90%

4 Persentase instansi yang menggunakan SAPK online.

90%

95%

5 Durasi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian tata naskah (takah) kepegawaian.

10 menit

10 menit

6 Persentase tata naskah (takah) pegawai yang telah dikelola sesuai NSP. 7 Persentase Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang diselesaikan. 1 Persentase tata naskah (takah) pegawai yang telah dikelola sesuai NSP. 2 Durasi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian tata naskah (takah) kepegawaian. 3 Persentase jumlah takah pegawai yang telah ada dalam database. 4 Jumlah dokumen takah pegawai yang diverifikasi, validasi, dan relokasi. - 44 -

75%

75%

75%

85%

75% 10 menit 80% 1.050.000 dokumen

Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian I

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)

3647

3648

3652

Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Pns II

Pengembangan operasionalisasi jaringan komunikasi dan informasi kepegawaian.

Pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian yang modern dan terintegrasi.

Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

Pembangunan, Pengembangan Sistem Terwujudnya database kepegawaian Informasi dan Pengelolaan Database yang akurat dan terkini. Kepegawaian



(4)

(5)

5 Jumlah workshop pengelolaan tata naskah/ sosialisasi Perka No.18/ 2011. 6 Jumlah dokumen takah yang direkam, dipelihara dan disimpan. 1 Persentase tata naskah (takah) pegawai yang telah dikelola sesuai NSP. 2 Durasi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian tata naskah (takah) kepegawaian. 3 Persentase jumlah takah pegawai yang telah ada dalam database. 4 Jumlah dokumen takah pegawai yang diverifikasi, validasi, dan relokasi. 5 Jumlah workshop pengelolaan tata naskah/ sosialisasi Perka No.18/ 2011 6 Jumlah dokumen takah yang direkam, dipelihara dan disimpan. 1 Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).

3 Kegiatan

2 Persentase stakeholders instansi yang mengimplementasikan KPE. 3 Besarnya bandwidth yang tersedia dalam komunikasi data. 4 Persentase Kartu PNS Elektronik (KPE) yang diselesaikan. 1 Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai. 2 Persentase instansi yang menggunakan SAPK online. 3 Laporan statistik Data PNS secara berkala. 4 Pengolahan dan pengelolaan data tenaga honorer kategori II.

75% 10 menit 80%

Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II

924.000 dokumen 3 Kegiatan 300.000 dokumen 70%

65 stakeholder

Direktorat Pengelolaan Jaringan dan Informasi.

Min 150 Mbps 75% 70% 90% 2 lap 570.000 data 13 workshop

6 Jumlah pengadaan perangkat keras dan lunak.

1 paket

- 45 -

(6)

300.000 dokumen

5 Jumlah workshop HRMS instansi pemerintah.

7 Jumlah sosialisasi/ workshop SAPK instansi vertikal di daerah.

(5)

Unit Pelaksana

5 kegiatan

Direktorat Pengolahan Data.

Kode (1)

E

3649


Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian

Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah I

Outcome/ Output


(3)

Terwujudnya pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan kepegawaian yang berlaku.

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian, terlaksananya pengawasan dan pengendalian, serta terselenggaranya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(4)

(5)

(5)

1 Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

30%

50%

2 Persentase tingkat pelanggaran PPK terhadap NSP bidang kepegawaian.

10%

10%

3 Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Baik

Baik

4 Indeks kepuasan masyarakat terhadapa layanan pengaduan publik.

Baik

Baik


30%

2 Persentase tingkat pelanggaran PPK terhadap NSP bidang kepegawaian.

10%

3 Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Baik

4 Indeks kepuasan masyarakat terhadapa layanan pengaduan publik.

Baik

5 Jumlah instansi yang dilakukan pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS.

20 instansi

6 Jumlah surat yang diberikan terkait pengaduan publik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

650 surat

7 Jumlah rancangan Peraturan Kepala BKN tentang pedoman wasdal bidang kepegawaian. 3650

Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah II



(6)

Direktorat Pengendalian Kepegawaian I

1 rancangan


30%

2 Persentase tingkat pelanggaran PPK terhadap NSP bidang kepegawaian. 3 Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

10%

- 46 -

Unit Pelaksana

Baik

Direktorat Pengendalian Kepegawaian II

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)

3651

3639

F 3658

Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah III

Penyelenggaraan Pertimbangan Kepegawaian


Tersusunnya bahan pertimbangan kepegawaian

Kantor Regional I-XII BKN Penyelenggaraan pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian Kantor Regional I-XII BKN kepegawaian di Kantor Regional BKN



(4)

(5)

4 Indeks kepuasan masyarakat terhadapa layanan pengaduan publik. 5 Jumlah instansi yang dilakukan pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS. 6 Jumlah surat yang diberikan terkait pengaduan publik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 7 Jumlah rancangan Peraturan Kepala BKN tentang pedoman wasdal bidang kepegawaian. 1 Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 2 Persentase tingkat pelanggaran PPK terhadap NSP bidang kepegawaian. 3 Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 4 Indeks kepuasan masyarakat terhadapa layanan pengaduan publik. 5 Jumlah instansi yang dilakukan pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS. 6 Jumlah rekomendasi yang diberikan terkait pengaduan publik terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.

Baik

500 surat

1 rancangan 30%

Direktorat Pengendalian Kepegawaian III

10% Baik

Baik 19 instansi 600 rekomendasi

12 sosialisasi

3 Persentase penyelesaian banding administratif dibawah 6 bulan. 4 Jumlah surat pertimbangan kepada Presiden. 5 Jumlah banding administratif yang menghasilkan keputusan BAPEK.

30%

- 47 -

(6)

11 instansi

7 Jumlah sosialisasi jabatan fungsional auditor kepegawaian. 1 Persentase kejelasan status PNS yang banding adminstratif ke BAPEK. 2 Indeks Kepuasan PNS terhadap pelayanan BAPEK.

1 Index Kepuasan PNS terhadap layanan mutasi kepegawaian. 2 Penurunan tingkat kesalahan dalam penetapan SK mutasi kepegawaian.

(5)

Unit Pelaksana

100%

Sekretariat BAPEK

Baik

10 surat 190 banding

Baik 50%

Kantor Regional BKN

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)

01

A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN Sekretariat Utama

Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program, sumberdaya, serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN.



(4)

(5)

3 Durasi penyelesaian pelayanan mutasi kepegawaian per berkas. 4 Index Kepuasan PNS terhadap layanan status kepegawaian dan pensiun. 5 Penurunan tingkat kesalahan dalam penetapan SK pensiun. 6 Durasi penyelesaian pelayanan status kepegawaian dan pensiun per berkas. 7 Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)

1 jam

8 Persentase data kepegawaian yang akurat dan valid berdasarkan data pokok pegawai yang terkini.

95%

9 Rasio jumlah data base PNS dengan tata naskah yang tersedia. 10 Durasi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dokumen arsip kepegawaian. 11 Rasio tata naskah pegawai yang telah ditata sesuai prosedur dengan tata naskah pegawai yang belum tertata. 12 Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

100%

(5)

Baik 50% 2 jam 60%

20 Menit 100%

50%

13 Persentase jumlah instansi yang telah melaporkan secara berkala data pelanggaran disiplin PNS.

80%

14 Persentase penurunan berkas BTL/ TMS pelayanan bidang mutasi dan pensiun.

50%

1 Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN.

B

B

WTP 70%

WTP 80%

100%

100%

2 Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN. 3 Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi. 4 Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar.

- 48 -

Unit Pelaksana (6)

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)

3630

3631

3632

3633

Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Meningkatnya efektifitas Operasional Pimpinan. penyelenggaraan kehumasan BKN.

Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan BKN

Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi kepegawaian BKN

Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi keuangan BKN

Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Meningkatnya efektifitas koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan perencanaan program di lingkungan BKN dan Kerja Sama Antar Instansi BKN. dalam dan luar negeri.



(4)

(5)

(5)

5 Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN.

Baik

Baik

6 Durasi menanggapi keluhan publik terhadap pelayanan kepegawaian BKN. 1 Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN. 2 Durasi menanggapi keluhan publik terhadap pelayanan kepegawaian BKN. 3 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan protokol BKN. 4 Jumlah audiensi yang dilaksanakan. 5 Jumlah kegiatan publikasi yang dilaksanakan 6 Jumlah kegiatan pengelolaan informasi yang dilaksanakan. 7 Jumlah seminar/ rakor/ workshop yang dilaksanakan.

7 hari

7 hari

1 Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi. 2 Jumlah laporan pelayanan umum kepegawaian 3 Jumlah laporan mutasi pegawai. 4 Jumlah laporan pengembangan pegawai. 5 Jumlah laporan layanan kesejahteraan pegawai. 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN.

Baik

150 audiensi 8 kegiatan 200 kegiatan 5 seminar 100% 12 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan WTP

3 Pengelolaan dokumen perbendaharaan.

12 dok

4 Pengelolaan dokumen verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

98 dok

1 2 3 4 5

Baik 10% 90% 20% 100%

Persentase pemanfaatan anggaran BKN. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran unit kerja sesuai jadwal waktu.

6 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun. 7 Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun. 8 Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang disusun.

- 49 -

Biro Humas dan Protokol

Baik

52 dok

Persentase penurunan revisi anggaran BKN.

(6)

7 hari

2 Pengelolaan dokumen administrasi pembayaran.

Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN. Persentase efisiensi anggaran BKN.

Unit Pelaksana

33 dokumen 21 dokumen 7 dokumen

Biro Kepegawaian

Biro Keuangan

Biro Perencanaan dan Kerjasama antar lembaga

Kode (1)

3634


Penyelenggaraan Operasional Perkantoran.

Outcome/ Output


(3)

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan operasional BKN

(4)

1 Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar. 2 Indeks kepuasan pegawai/ unit kerja atas layanan internal BKN. 3 Persentase barang inventaris dan asset negara yang dikelola sesuai prosedur 4 Persentase pemeliharaan gedung/ halaman kantor. 5 Tingkat keamanan dan kenyamanan kantor. 6 Jumlah laporan persuratan. 7 Jumlah laporan rumah tangga kantor. 8 Jumlah laporan pengadaan BMN/ perlengkapan kantor.

3635

9 Jumlah laporan pengelolaan BMN/ perlengkapan kantor. 10 Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 11 Jumlah buku Pedoman yang disusun. 12 Jumlah rapat/ sosialisasi/ workshop/ bimtek yang dilaksanakan. Pengawasan dan pemeriksaan internal. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti/ digunakan pengawasan internal BKN. sebagai bahan perbaikan proses perencanaan pada periode selanjutnya. 2 Jumlah dokumen laporan hasil audit (LHA). 3 Jumlah laporan hasil reviu L/K BKN. 4 Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi. 5 Jumlah dokumen petunjuk teknis. 6 Jumlah laporan kegiatan pendampingan. 7 Jumlah laporan hasil konsultasi/ asistensi. 8 Jumlah dokumen disiplin peraturan jam kerja. 9 Jumlah dokumen pengawasan terhadap praktek pungli. 10 Jumlah dokumen pemantauan wilayah bebas dari korupsi. 11 Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi.

B 3636

Kantor Regional I-XII BKN Penyelenggaraan Operasional dan Meningkatnya efektifitas koordinasi Tugas Teknis Lainnya Kantor Regional I - perencanaan program, sumberdaya, XII BKN serta pengelolaan administrasi di lingkungan Kantor Regional BKN

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan layanan informasi publik. 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kantor Regional BKN. 3. Durasi menanggapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian Kantor Regional BKN.

- 50 -


90%

(5)

Unit Pelaksana (6)

Biro Umum dan Perlengkapan

Baik 97% 97% Baik 2 laporan 2 laporan 1 laporan 8 laporan 500.000 surat 2 pedoman 9 rapat 95%

Inspektorat

33 dokumen 2 dokumen 16 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Baik Baik 7 Hari

Kantor Regional BKN

Kode

Program/ Kegiatan

Outcome/ Output

(1)

(2)

(3)


4. Hasil evaluasi inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kantor Regional BKN. 02 A

3637

B 3638

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN Sekretariat Utama

Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana.

Kantor Regional I-XII BKN Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Regional I s/d XII.


(5)

1 Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia.

Baik

Baik

2 Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.

75%

75%

Tersedianya sarana dan prasarana yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKN.

1 Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia.

Baik

2 Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.

75%

3 Jumlah gedung PUSDIKLAT BKN yang dibangun. 4 Jumlah kendaraan operasional yang diadakan.

1 gedung 2 kendaraan

1 Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Regional BKN. 2 Rasio sarana dan prasaran yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar.

Baik

- 51 -

(6)

CC

Tersedianya sarana dan prasarana yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKN.

Tersedianya sarana dan prasarana yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Regional BKN.

Unit Pelaksana

95%

Biro Umum dan Perlengkapan

Kantor Regional BKN

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Recommend Documents