BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
LAKIP BKN 2013
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................. ii BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ...........................................................................................................2 B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .......................................................................2 C. Peran Strategis BKN...................................................................................................4 D. Struktur Organisasi ....................................................................................................6 E. Sistematika Penyajian ...............................................................................................6
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ...........................................................7 A. RPJMN 2010-2014 .....................................................................................................8 B. Rencana Strategis BKN Tahun 2010-2014 ..............................................................10 C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ...............................................................................13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ...........................................................................16 A. Penguatan Implementasi SAKIP BKN .......................................................................17 B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013................................................................17 C. Analisis Pencapaian Kinerja .....................................................................................20 D. Kinerja BKN Lainnya di Tahun 2013 .........................................................................74 E. Akuntabilitas Keuangan ...........................................................................................77 BAB IV PENUTUP .........................................................................................................................82 LAMPIRAN ....................................................................................................................................85 1. Struktur Organisasi ..................................................................................................86 2. Pengukuran Kinerja BKN Tahun 2013 ......................................................................87 3. Capaian Kinerja BKN Tahun 2010-2013 ...................................................................90 4. Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan Penilaian Kompetensi Tahun 2013 ..........................................................................................92 5. Jumlah Peserta Tes dan Lulus Passing Grade Instansi Pusat Dan Daerah TKD CPNS Pelamar Umum Tahun 2013 ...............................................93
LAKIP BKN 2013
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
telah melimpahkan
berkah
dan
rahmat-Nya,
sehingga
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2013 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. LAKIP BKN disusun untuk memenuhi
ketentuan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BKN disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capain kinerja BKN tahun 2013 dalam memberikan layanan kepegawaian kepada masyarakat dan beberapa kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan BKN di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan LAKIP BKN ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP BKN dapat disusun dengan lebih baik. Mudah-mudahan LAKIP BKN ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terimakasih. Jakarta,
Maret 2014
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Eko Sutrisno
i
LAKIP BKN 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja BKN berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2013 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. LAKIP BKN merupakan perwujudan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis BKN tahun 2010-2014. Rencana Strategis BKN memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta indikator kinerja utama. Visi BKN adalah Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025 dengan Misi yaitu 1) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara, 2) Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian, dan 3) Mengembangkan manajemen internal BKN. Dalam Rencana Strategis BKN 2010-2014 tercermin tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu: 1) Mewujudkan manajemen kepegawaian yang moderen; 2) Mewujudkan pelayanan prima bidang kepegawaian; dan 3) Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel. Untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas, BKN menetapkan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja dan capaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut: a. Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian dengan indikator kinerja berupa: 1) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya. 2) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya. 3) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya. 4) Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP. b. Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal dengan indikator kinerja berupa: 1) Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT).
ii
LAKIP BKN 2013
2) Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian. c. Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dengan indikator kinerja berupa: Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan. d. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja berupa: Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian. e. Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan indikator kinerja berupa: 1) Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai. 2) Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK). 3) Persentase instansi/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE. f.
Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan indikator kinerja berupa: Persentase
penurunan
tingkat
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan bidang. g. Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi dengan indikator kinerja berupa: 1) Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN. 2) Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN. 3) Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi. 4) Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar. 5) Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN. h. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dengan indikator kinerja berupa: 1) Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia. 2) Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.
iii
LAKIP BKN 2013
Berdasarkan uraian capaian kinerja BKN tahun 2013 diatas, sebagian besar mencapai target sebanyak 14 indikator kinerja, bahkan ada beberapa capaian kinerjanya yang melebihi 100% yaitu sebanyak 9 indikator kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu: 1) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya; 2) Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK); 3) Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN; 4) Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi; 5) Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana. Oleh karena itu BKN perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian target kinerja pada semua sasaran strategis.
iv
LAKIP BKN 2013
BAB I
PENDAHULUAN
LAKIP BKN 2013
A. Latar Belakang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan Good Governance. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan BKN selama tahun 2013. Terkait tugas BKN sebagai instansi yang melaksanakan manajemen kepegawaian negara, BKN mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun sumber daya aparatur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 di bidang Hukum dan Aparatur. Pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang lainnya.
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dibentuk BKN yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah 3 kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2013, BKN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
2
LAKIP BKN 2013
b.
Penyelenggaraan
koordinasi
identifikasi
kebutuhan
pendidikan
dan
pelatihan,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil; Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat Negara; c.
Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian antar Provinsi dan/atau antar Kabupaten/Kota;
d.
Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
e.
Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
f.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN;
g.
Pelancaran kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian;
h.
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
Disamping kedudukan, tugas, dan fungsi, BKN juga memiliki kewenangan yaitu: a.
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang manajemen kepegawaian;
b.
Perumusan
kebijakan
di
bidang
manajemen
kepegawaian
untuk
mendukung
pembangunan secara makro; c.
Penetapan sistem informasi di bidang manajemen kepegawaian;
d.
Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Provinsi;
e.
Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian;
g.
Penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian dan pengendaliannya;
h.
Penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
i.
Penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar provinsi, serta perumusan standar prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan standar, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan Pegawai Negeri Sipil;
j.
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
3
LAKIP BKN 2013
k.
Perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan standar;
l.
Pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian.
C. Peran Strategis BKN Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, BKN sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang melayani seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran strategis BKN meliputi beberapa bidang, yaitu: 1) Bidang Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Peran strategis BKN terkait Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian yaitu merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan kepegawaian melalui pemberian pertimbangan pengusulan formasi PNS, penyediaan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial dan teknis, penilaian kompetensi PNS (Assessment Center), pengembangan kompetensi sumber daya aparatur melalui Diklat-diklat Kepegawaian, penelitian dan pengkajian dalam rangka mendukung perumusan kebijakan dibidang kepegawaian. Terkait peran strategis ini BKN telah melaksanakan berbagai program antara lain melaksanakan kegiatan penataan PNS dengan fasilitasi instansi untuk melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Selain itu, masing-masing instansi pemerintah juga diwajibkan melakukan distribusi pegawai dan menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama lima tahun. 2) Bidang Pembinaan kinerja dan perundang-undangan. Peran strategis BKN terkait Bidang Pembinaan Kinerja dan Perundang-undang adalah melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Dalam rangka peningkatan kualitas seleksi CPNS untuk mendapatkan SDM yang berkualitas maka BKN membangun dan mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dengan menggunakan alat bantu komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Disamping itu dalam rangka pembinaan kinerja pegawai, BKN melaksanakan asistensi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada instansi pusat dan daerah.
4
LAKIP BKN 2013
3) Bidang Layanan Kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara harus cepat merespons berbagai harapan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan yang ada, khususnya dalam memberikan layanan bidang kepegawaian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008 terhadap pelayanan kepegawaian. Hal ini menjadi momentum kebangkitan kualitas layanan yang prima, cepat, tepat, murah dan transparan kepada PNS yang diharapkan dapat menjadi pemicu lahirnya prestasi di sektor lain, sehingga pelayanan kepada PNS semakin baik. Berkaitan dengan peningkatan layanan kepegawaian berbasis IT mulai dari rekruitmen hingga pensiun, BKN menerapkan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK On-Line) yang terintegrasi pada seluruh instansi pusat dan daerah sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, efektif dan efisien. 4) Bidang Informasi Kepegawaian. Dalam rangka pengembangan sistem informasi kepegawaian, BKN memiliki peran strategis untuk menyediakan data kepegawaian yang valid, akurat dan terkini untuk menjamin ketersedian informasi kepegawaian yang dibutuhkan. Berbagai upaya yang dilakukan BKN diantaranya adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi pada seluruh instansi pusat dan daerah melalui penggunaan aplikasi SAPK dalam pelayanan kepegawaian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian dilakukan dengan menerapkan digitalisasi tata naskah kepegawaian yang didukung oleh Document Management System (DMS). 5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian. BKN memiliki peran strategis di Bidang Pengawasan dan Pengendalian dengan melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dan tindakan korektif terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian.
Selain itu untuk
meningkatkan pemahaman terhadap penerapan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, BKN melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.
5
LAKIP BKN 2013
D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2013 , susunan organisasi BKN terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
c.
Sekretaris Utama;
d.
Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
e.
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
f.
Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
g.
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
h.
Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
i.
Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
j.
Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum;
k.
Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian;
l.
Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; dan
m. Inspektorat. Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I.
E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian LAKIP BKN Tahun 2013 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, kedudukan BKN, tugas pokok BKN dan fungsi BKN, aspek strategis yang berisi prioritas BKN sejalan dengan RPJMN serta struktur organisasi;
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas Renstra BKN 20102014 dan penetapan kinerja BKN tahun 2013; Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan matriks target dan realisasi kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan BKN; Bab IV Penutup, menjelaskan secara ringkas kesimpulan dan saran untuk perbaikan kinerja BKN dimasa mendatang.
6
LAKIP BKN 2013
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP BKN 2013
A. RPJMN 2010 - 2014 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2010-2014 selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/ lembaga (Renstra-KL). Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM berbeda dalam setiap tahapannya. RPJM ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Program pembangunan nasional 2010-2014 telah ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional, yaitu: 1.
Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2.
Perbaikan tata kelola pemerintahan.
3.
Penegakan pilar demokrasi.
4.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5.
Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dari lima agenda pembangunan tersebut kemudian ditetapkan 11 (sebelas) program
prioritas nasional, yaitu (1) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim ivestasi dan usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan hidup dan bencana; (12) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2010-2014, Badan Kepegawaian Negara di tahun anggaran 2013 melaksanakan beberapa kegiatan prioritas bidang yaitu:
8
LAKIP BKN 2013
1)
Perencanaan Kepegawaian Dan Formasi (Sub Kegiatan Penataan PNS);
2)
Penilaian Kompetensi calon Pejabat Struktural Instansi Pemerintah, dan Konseling Kepegawaian (Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah) ;
3)
Pembangunan, Pengembangan system informasi dan Pengolahan database Kepegawaian ;
4)
Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian (Sub kegiatan Implementasi KPE);
5)
Perumusan Kebijakan Rekrutmen dan Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan pengembangan Sistem Rekrutmen CPNS/PNS dengan CAT System , pembangunan CAT pada 4 kanreg, Pengembangan sistem rekrutmen pusat, validasi soal dan pengembangan bank soal berskala nasional);
6)
Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan daerah.
Disamping kegiatan prioritas bidang tersebut diatas, Badan Kepegawaian Negara juga melaksanakan beberapa kegiatan prioritas lembaga, yaitu:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1)
Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan BKN Pusat dan Kanreg (Belanja Pegawai).
2)
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran BKN Pusat dan kanreg (Belanja Barang Mengikat).
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1)
Pembangunan gedung Pusdiklat Kepegawaian (tahap II);
2)
Pengadaan kendaraan roda 4 pada 8 kanreg BKN;
3)
Pembangunan gedung arsip Kanreg V Jakarta;
4)
Pembangunan gedung arsip Kanreg XI Manado;
5)
Pembangunan gedung arsip Kanreg XII Pekanbaru.
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian (sub kegiatan penyelenggaraan diklat analis kepegawaian Calon pejabat fungsional analis kepegawaian tingkat terampil sebanyak 2 angkatan dan 13 angkatan tingkat keahlian).
9
LAKIP BKN 2013
B. Rencana Strategis BKN Tahun 2010-2014 Rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 disusun sebagai perencanaan jangka menengah Badan Kepegawaian Negara yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis BKN Tahun 2010-2014 dan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara, maka telah dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis BKN Tahun 2010-2014 yang disusun berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan BKN dan memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan pemangku kepentingan (stakeholder) BKN. Revisi terhadap Rencana Strategis BKN meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama. 1. Visi Visi BKN setelah dilakukan revisi adalah ”Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”. 2. Misi Untuk mewujudkan Visi BKN di atas, maka Badan Kepegawaian Negara menetapkan misi yang akan dilakukan sebagai berikut: a. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara. b. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian. c. Mengembangkan manajemen internal BKN. 3. Tujuan Dengan didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Negara menetapkan tiga tujuan strategis yang ingin dicapai hingga tahun 2014, yaitu: a. Mewujudkan manajemen kepegawaian yang moderen. b. Mewujudkan pelayanan prima bidang kepegawaian. c. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.
10
LAKIP BKN 2013
4. Sasaran Strategis Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara disusun berdasarkan tujuan strategis yang ingin dicapai. Ada delapan sasaran strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu: i.
Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
j.
Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal;
k. Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian; l.
Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
m. Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi; n. Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian; o. Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi; p. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor. 5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian Negara ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis BKN Tahun 2010-2014. Indikator kinerja utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator kinerja utama BKN yang digunakan untuk periode Tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
I
Meningkatkan efektifitas sistem
1. Persentase instansi pemerintah yang
perencanaan dan pengembangan
menerapkan
kepegawaian.
kepegawaian
kebijakan (rightsizing)
penataan di
lingkungannya.
2. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan
11
LAKIP BKN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama di lingkungannya.
3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya.
4. Persentase instansi pemerintah yang menghitung
kebutuhan
formasi
PNS
dengan tepat sesuai NSP. II
Meningkatkan sistem pembinaan
1. Jumlah instansi pemerintah yang telah
kinerja yang optimal.
memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT).
2. Jumlah
pertimbangan
pengangkatan
jabatan fungsional analis kepegawaian. III
Meningkatkan kualitas rumusan
1. Jumlah rumusan peraturan perundang-
perundang-undangan
undangan yang diselesaikan.
kepegawaian. IV
Meningkatkan
pelayanan
1. Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap
kepegawaian berbasis teknologi
pelayanan kepegawaian.
informasi. V
Meningkatkan
sistem
informasi
1. Persentase database PNS yang akurat dan
kepegawaian yang terintegrasi.
terkini berdasarkan data pokok pegawai.
2. Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi
dengan
sistem
aplikasi
pelayanan kepegawaian (SAPK).
3. Persentase instansi/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE. VI
Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan
dan
1. Persentase
pengendalian
pelanggaran
kepegawaian.
penurunan terhadap
tingkat pelaksanaan
peraturan perundang-undangan bidang
12
LAKIP BKN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama kepegawaian.
VII
Meningkatkan
efektifitas
1. Hasil evaluasi terhadap implementasi
koordinasi perencanaan program,
SAKIP BKN.
sumber daya, serta pengelolaan
2. Opini BPK terhadap laporan keuangan
administrasi.
BKN.
3. Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi.
4. Persentase
pemenuhan
sarana
operasional kantor sesuai standar.
5. Indeks
kepuasan
publik
terhadap
ketersediaan layanan informasi BKN. VIII
Meningkatkan pemenuhan standar
1. Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana
dan mutu sarana prasarana kantor.
dan prasarana kantor yang tersedia.
2. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.
C. Penetapan Kinerja BKN Tahun 2013 Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Badan Kepegawaian Negara menyusun penetapan kinerja tahun 2013 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Target capaian kinerja tahun 2013 Badan Kepegawaian Negara dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BKN Tahun 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
I
Meningkatkan efektifitas sistem
1. Persentase instansi pemerintah yang
50%
perencanaan dan pengembangan
menerapkan
kepegawaian.
kepegawaian
13
kebijakan
penataan
(rightsizing)
di
LAKIP BKN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
lingkungannya.
2. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan
standar
30%
kompetensi
jabatan di lingkungannya.
3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi
16%
PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya.
4. Persentase instansi pemerintah yang
50%
menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP. II
Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal.
1. Jumlah instansi pemerintah yang telah
memanfaatkan
rekrutmen
dan
promosi
sistem
25 Instansi
dengan
menggunakan alat bantu computer (CAT).
2. Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan
fungsional
analis
600 analis
kepegawaian. III
IV
Meningkatkan kualitas rumusan
1. Jumlah
15
rumusan
peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan
yang
naskah
kepegawaian.
diselesaikan. PNS
Sangat
Meningkatkan
pelayanan
kepegawaian berbasis teknologi
1. Indeks
kepuasan
instansi/
terhadap pelayanan kepegawaian.
Baik
informasi. V
Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
1. Persentase database PNS yang akurat
80%
dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
2. Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem
14
100%
LAKIP BKN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama aplikasi
pelayanan
Target
kepegawaian
(SAPK).
3. Persentase
instansi/
stakeholders
85%
yang telah menggunakan sistem KPE. VI
Meningkatkan efektifitas sistem
1. Persentase
penurunan
tingkat
pengawasan dan pengendalian
pelanggaran terhadap pelaksanaan
kepegawaian.
peraturan
35%
perundang-undangan
bidang kepegawaian. VII
Meningkatkan koordinasi
efektifitas perencanaan
program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
1. Hasil evaluasi terhadap implementasi
B
SAKIP BKN.
2. Opini
BPK
terhadap
laporan
WTP
penempatan
pegawai
100%
keuangan BKN.
3. Persentase
yang sesuai dengan kompetensi.
4. Persentase
pemenuhan
sarana
operasional kantor sesuai standar.
5. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN. VIII Meningkatkan standar
dan
prasarana kantor.
pemenuhan mutu
sarana
90%
Baik
1. Indeks kepuasan pegawai terhadap
Baik
sarana dan prasarana kantor yang
75%
tersedia.
2. Persentase
pemenuhan
sarana dan prasarana.
15
standar
LAKIP BKN 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
LAKIP BKN 2013
A. Penguatan Implementasi SAKIP BKN Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Badan Kepegawaian Negara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP BKN. Upaya yang dilakukan oleh BKN dalam rangka penguatan implementasi SAKIP di lingkungan BKN adalah sebagai berikut: 1) Telah ditetapkannya Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BKN yang akan digunakan sebagai pedoman atau panduan unit kerja dalam menyusun dan melaksanakan SAKIP di lingkungan BKN agar lebih berkualitas. 2) Telah ditetapkannya Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP di lingkungan BKN yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP seluruh unit kerja di lingkungan BKN. 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penetapan kinerja BKN secara berjenjang untuk memantau dan mengendalikan capaian kinerja seluruh unit kerja menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja BKN.
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara di tahun 2013, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja BKN Tahun 2013
No I
Sasaran Strategis Meningkatkan sistem
Indikator Kinerja Utama
efektifitas
perencanaan
dan
1. Persentase instansi
Target
Realisasi
%
50%
76%
152%
30%
28%
93,33%
pemerintah yang
pengembangan
menerapkan kebijakan
kepegawaian.
penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya. 2. Persentase
17
instansi
LAKIP BKN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama pemerintah
Target
Realisasi
%
16%
16,33%
100%
50%
71,33%
142%
25
73
292%
Instansi
Instansi
600
770
analis
analis
15
33
naskah
naskah
yang
menerapkan
standar
kompetensi jabatan di lingkungannya. 3. Persentase
instansi
pemerintah
yang
menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan
karier
kepegawaian
di
lingkungannya. 4. Persentase
instansi
pemerintah
yang
menghitung kebutuhan formasi
PNS
dengan
tepat sesuai NSP. II
Meningkatkan pembinaan
sistem kinerja
yang
optimal.
1. Jumlah
instansi
pemerintah yang telah memanfaatkan
sistem
rekrutmen dan promosi dengan
menggunakan
alat bantu computer (CAT). 2. Jumlah
pertimbangan
pengangkatan jabatan fungsional
analis
128,33%
kepegawaian. III
Meningkatkan rumusan
kualitas perundang-
undangan kepegawaian.
1. Jumlah
rumusan
peraturan
perundang-
undangan
yang
diselesaikan.
18
220%
LAKIP BKN 2013
No IV
Sasaran Strategis Meningkatkan
Indikator Kinerja Utama
pelayanan
kepegawaian
berbasis
teknologi informasi.
1. Indeks
kepuasan
instansi/ PNS terhadap pelayanan
Target
Realisasi
%
82
83,09
101,33%
(Sangat
(Sangat
Baik)
Baik)
80%
82,00%
109,33%
100%
98,89%
98,89%
85,00%
90,30%
35%
35,3 %
100,86%
B
CC
92,66%
(65,01)
(60,23)
kepegawaian. V
Meningkatkan
sistem
1. Persentase
database
informasi kepegawaian yang
PNS yang akurat dan
terintegrasi.
terkini
berdasarkan
data pokok pegawai. 2. Persentase
Instansi
Pemerintah yang telah terintegrasi
dengan
sistem
aplikasi
pelayanan kepegawaian (SAPK). 3. Persentase
instansi/
stakeholders yang telah menggunakan
103,01%
sistem
KPE. VI
Meningkatkan sistem
efektifitas
pengawasan
dan
pengendalian kepegawaian.
1. Persentase penurunan tingkat
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan
bidang
kepegawaian. VII
Meningkatkan koordinasi
efektifitas perencanaan
program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
1. Hasil evaluasi terhadap implementasi
SAKIP
BKN. 2. Opini
BPK
terhadap
WTP
laporan keuangan BKN. 3. Persentase penempatan
19
100% pegawai
WTP
100%
90%
90%
LAKIP BKN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama yang
sesuai
Target
Realisasi
%
90%
99,70%
110,78%
Baik
Baik
100%
Baik
Baik
100%
75%
72%
96%
dengan
kompetensi. 4. Persentase pemenuhan sarana
operasional
kantor sesuai standar. 5. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN. VIII
Meningkatkan
pemenuhan
1. Indeks
kepuasan
standar dan mutu sarana
pegawai
terhadap
prasarana kantor.
sarana dan prasarana kantor yang tersedia. 2. Persentase pemenuhan standar
sarana
dan
prasarana.
C. Analisis Pencapaian Kinerja
Sasaran I : Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.2.
20
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran I
Sasaran I : Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian. 2011
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Persentase
instansi
pemerintah
yang
menerapkan penataan
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
NA
NA
30%
40%
50%
76%
10%
7,33%
10%
8,67%
30%
28%
12%
11,24%
14%
13,2%
16%
16,33%
25%
26,60%
30%
32,67%
50%
71,33%
kebijakan
kepegawaian
(rightsizing)
di
lingkungannya.
2. Persentase
instansi
pemerintah
yang
menerapkan
standar
kompetensi jabatan di lingkungannya.
3. Persentase
instansi
pemerintah
yang
menerapkan
penilaian
kompetensi PNS dalam pengembangan kepegawaian
karier di
lingkungannya.
4. Persentase
instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP.
21
LAKIP BKN 2013
a. Persentase instansi
pemerintah yang menerapkan kebijakan
penataan PNS (rightsizing) di lingkungannya Salah satu tantangan penting dalam penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu membangun sosok PNS yang profesional. Peningkatan profesionalisme PNS merupakan upaya perbaikan dinamis dan berkelanjutan, sejalan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan profesionalisme PNS tersebut dilakukan dengan berbasis pada upaya peningkatan kemampuan atau kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Sasaran tersebut dapat diwujudkan melalui salah satu indikator kinerja utama yaitu Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya. Pada tahun 2013, target yang ditetapkan sebagai tolok ukur dalam penerapan kebijakan penataan PNS (rightsizing) difokuskan pada Instansi Daerah, yakni sebesar 50% dari 600 instansi atau sebesar 300 instansi. Sedangkan capaian kinerjanya adalah sebesar 76% atau 468 Instansi.
80%
76%
70%
60% 50%
50%
40%
40%
30%
30%
Realisasi Target
20% 10%
0%
0% 2011
2012
2013
Grafik 3.1 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Kebijakan penataan PNS
Kegiatan Penataan PNS (rightsizing) dilakukan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid meliputi data kelembagaan, jabatan struktural, jabatan non struktural (Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu), tenaga Guru, dan tenaga kesehatan. Selain itu, melalui
22
LAKIP BKN 2013
kegiatan tersebut dapat diperoleh data jumlah sarana pendidikan, rombongan belajar, siswa dan jam wajib mata pelajaran per minggu untuk menghitung kebutuhan Guru serta data jumlah sarana pelayanan kesehatan berdasarkan tipe untuk menghitung kebutuhan PNS pada sarana pelayanan kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1)
Untuk mengetahui data struktur jabatan pada Instansi Daerah;
2)
Untuk mengetahui jumlah kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang ada pada setiap unit organisasi (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
3)
Sebagai dasar untuk melaksanakan penghitungan kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah yang memiliki pola yang sama.
Manfaat dari pemetaan dan penataan ini adalah sebagai berikut: 1)
Ketersediaan jumlah pegawai yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien,
2)
Sebagai bahan untuk menentukan kebijakan perencanaan pegawai,
3)
Sebagai bahan dalam menyusun anggaran belanja pegawai. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan Instansi dalam kegiatan
penataan PNS adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan penghitungan kebutuhan PNS dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada (Bezetting). 2) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 3) Penyusunan peta jabatan dan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun kedepan. 4) Penyusunan rencana redistribusi PNS. 5) Proporsi belanja pegawai, diatas dan dibawah 50% dari APBD.
Melalui kegiatan ini telah dihasilkan peta susunan kebutuhan pegawai yang ideal sesuai dengan peraturan, sehingga dapat diketahui komposisi dan distribusi pegawai untuk setiap jenis jabatan pada unit organisasi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Peta susunan kebutuhan pegawai tersebut digunakan sebagai rekomendasi bagi Instansiinstansi Daerah dan sebagai standar kendali penambahan jumlah formasi PNS pada instansi yang memiliki tipologi yang sama dalam rangka menciptakan struktur, susunan dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dampak positif yang diharapkan adalah perencanaan kebutuhan PNS dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
23
LAKIP BKN 2013
Daerah yang dijadikan sampel dalam kegiatan penataan PNS ini meliputi:
2%
25% Provinsi
73%
Kota Kabupaten
Grafik 3.2 Sampel kegiatan penataan PNS
1)
Provinsi Jawa Barat,
21) Kabupaten Solok Selatan,
2)
Kabupaten Asahan,
22) Kabupaten Tulang Bawang,
3)
Kabupaten Bengkayang,
23) Kabupaten Tanah laut,
4)
Kabupaten Bojonegoro,
24) Kota Bontang,
5)
Kabupaten Brebes,
25) Kota Kendari,
6)
Kabupaten Bangka Tengah,
26) Kota Manado
7)
Kabupaten Batanghari,
27) Kota Palu
8)
Kabupaten Barito Kuala,
28) Kota Singkawang
9)
Kabupaten Blora,
29) Kota Salatiga
10) Kabupaten Cilacap,
30) Kota Yogyakarta
11) Kabupaten Donggala,
31) Kabupaten Bantul,
12) Kabupaten Garut,
32) Kabupaten Jombang,
13) Kabupaten Kaur
33) Kabupaten Magelang,
14) Kabupaten Kutai Kertanegara,
34) Kabupaten Majalengka,
15) Kabupaten Karangasem,
35) Kabupaten Pandeglang,
16) Kabupaten Kediri ,
36) Kabupaten Pelelawan,
17) Kabupaten Malang,
37) Kabupaten Wonogiri,
18) Kabupaten Muara Enim,
38) Kota Kediri, 24
LAKIP BKN 2013
19) Kabupaten Oki,
39) Kota Pekanbaru,
20) Kabupaten Pasuruan,
40) Kota Surabaya.
Disamping itu, BKN juga melakukan kegiatan Pilot Project dalam Penataan PNS, yakni sebagai percontohan dalam pelaksanaan Penataan PNS pada Instansi Pusat dan Daerah. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah lainnya untuk melaksanakan Penataan PNS. Kegiatan Pilot Project Penataan PNS dilakukan melalui tahapan persiapan mencakup analisis dalam rangka untuk melakukan rasionalisasi kuantitas, analisis kesenjangan kualitas pegawai dan komposisi PNS. Selanjutnya dilaksanakan tahapantahapan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun Analisis Jabatan; 2) Menghitung Kebutuhan Pegawai; 3) Menyusun Analisis Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil Pegawai; 4) Menyusun Rekomendasi Penataan PNS.
Tahap
selanjutnya
dilakukan
analisis
data
untuk
menghasilkan
rekomendasi
redistribusi/reposisi PNS dari unit organisasi yang kelebihan pegawai ke unit organisasi yang kekurangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Secara keseluruhan, instansi pemerintah lokus pelaksanaan kegiatan pilot project penataan PNS ini adalah sebagai berikut: 1) Instansi Pusat, yaitu: a) Badan Kepegawaian Negara, b) Arsip Nasional RI, 2) Instansi Daerah, yaitu: 1)
Provinsi Kalimantan Selatan,
2)
Kabupaten Sidoarjo,
3)
Kota Palembang.
4)
Provinsi Riau
5)
Provinsi Sulawesi Selatan
6)
Provinsi Kalimantan Barat
7)
Kabupaten Lombok Utara
8)
Kabupaten Minahasa Selatan 25
LAKIP BKN 2013
9)
Kabupaten Wonogiri
10) Kota Banda Aceh 11) Kota Bogor 12) Kota Sorong
Pusat 14% Kabupaten 29% Provinsi 28% Kota 29%
Grafik 3.3 Pilot Project penataan PNS
b. Persentase
instansi
pemerintah
yang
menerapkan
standar
kompetensi jabatan di lingkungannya Dalam pembinaan profesionalisme PNS, salah satunya adalah dengan menentukan ukuran yang jelas tentang aspek-aspek kemampuan kerja PNS yang diperlukan dalam setiap jabatan yang diembannya. Dalam kaitan ini, masih banyak tuntutan perilaku kompetensi pekerjaan di lingkungan PNS yang belum terstandar, yang merujuk kepada tugas dan fungsi organisasi. Untuk mempercepat implementasi penyusunan standar kompetensi manajerial maupun standar kompetensi teknis di lingkungan Instansi Pusat maupun Daerah, maka BKN melakukan penyusunan modul untuk kedua jenis kompetensi tersebut. Standar kompetensi manajerial disusun dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 dan standar kompetensi teknis PNS disusun sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013. Dengan tersusunnya modul ini diharapkan dapat memudahkan
26
LAKIP BKN 2013
setiap instansi dalam menyusun Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi teknis di instansinya.
35% 30%
30% 28%
25% 20% Realisasi 15% 10%
Target 10%
10%
8% 5%
7%
0% 2011
2012
2013
Grafik 3.4 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan
Pada tahun 2013, indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya ditargetkan mencapai 30% dari 600 instansi, namun hanya dicapai sebesar 28%. Belum tercapainya kinerja tersebut disebabkan
beberapa
kendala
dalam
pelaksanaannya,
antara
lain
belum
tersosialisasikannya pedoman penyusunan standar kompetensi PNS (Manajerial dan Teknis) secara optimal, terutama pada tataran pejabat pengambil kebijakan, akolasi anggaran/dana yang belum memadai, khususnya di lingkungan BKN untuk kegiatan fasilitasi kegiatan penyusunan/perumusan standar kompetensi serta masih terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga fasilitator standar kompetensi, yang mengakibatkan capaian kinerja yang telah ditargetkan belum sesuai harapan. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Modul kompetensi Manajerial dan Sosial serta Kompetensi Teknis, Workshop dan Piloting Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial serta Standar Kompetensi Teknis pada Instansi Pusat dan Kantor Regional, Analisis Beban Kerja PNS, dan Perumusan Jabatan Fungsional Tertentu Analis Jabatan. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi: 1)
Modul Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS 27
LAKIP BKN 2013
2)
Modul Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS
3)
Pedoman Analisis Beban Kerja
4)
Draft Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Analis Jabatan. Selain itu, dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS
sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung upaya percepatan implementasi standar kompetensi di lingkungan instansi pemerintah, maka BKN melakukan workshop dan piloting penyusunan/perumusan standar kompetensi manajerial PNS dan standar kompetensi teknis PNS di lingkungan BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan para fasilitator penyusunan/perumusan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis kepada instansi pusat dan daerah.
c. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya Salah satu peran BKN adalah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karir PNS dan melaksanakan konseling permasalahan kepegawaian. Pada tahun 2013 BKN telah melakukan fasilitasi penilaian kompetensi baik untuk instansi pusat maupun daerah. Penilaian kompetensi bertujuan untuk menilai/mengukur potensi dan kompetensi pegawai yang dapat memprediksi kesuksesan seseorang dalam suatu jabatan yang akan datang untuk membantu organisasi dalam kegiatan pengelolaan pegawai berdasarkan kompetensi antara lain untuk kebutuhan seleksi, promosi, rotasi, dan penentuan kebutuhan pelatihan. Indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir pegawai di lingkungannya digunakan untuk mengukur berapa banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah melaksanakan penilaian kompetensi untuk pengembangan karir pegawainya. Target di tahun 2013
28
LAKIP BKN 2013
sebesar 16% instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS, dan berhasil direalisasikan sebesar 16,33% atau 98 instansi. Target tersebut merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dengan kenaikan target setiap tahun sebesar 2% atau sebanyak 12 instansi setiap tahunnya (dengan dasar pada saat pertama kali ditetapkan target jumlah instansi pemerintah pusat dan daerah sebanyak 600 instansi). Jika melihat target kenaikan 2% tersebut di tahun 2013, maka realisasi yang telah dicapai sebesar 18 instansi atau 3,11 % (lihat lampiran 4). Dibandingkan dengan data sebelumnya yakni tahun 2011, jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan penilaian kompetensi sebesar 68 instansi atau 12%, tahun 2012 naik menjadi 80 instansi atau 13,22%. Dengan demikian terdapat peningkatan jumlah instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir PNS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut. 18.00%
16.33%
16.00% 14.00% 12.00%
12%
16%
14% 13.2%
11.24%
10.00% Realisasi
8.00%
Target
6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2011
2012
2013
Grafik 3.5 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS
Sejak tahun 2011 hingga 2013, BKN telah melakukan penilaian kompetensi dan pemetaan potensi terhadap PNS dari berbagai instansi sebesar 8.490 PNS dengan komposisi pertahunnya dapat dilihat pada tabel 3.3.
29
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.3 Penilaian Kompetensi dan Pemetaan Potensi PNS NO
TAHUN
JUMLAH
1
2011
5.946
2
2012
1.305
3
2013
1.239
JUMLAH
8.490
Untuk mendukung dan meningkatkan indikator kinerja tersebut, BKN telah melakukan beberapa hal, antara lain: 1) Melakukan pengembangan metode penilaian kompetensi; 2) Membentuk jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur; 3) Menyusun modul/ kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional assessor untuk pengangkatan pertama; 4) Pembangunan Leadership Development; 5) Peningkatan kompetensi SDM Assessment Center; 6) Melakukan seminar nasional Assessment Center. Sesuai dengan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, BKN telah menetapkan target sebesar 690 untuk calon pejabat struktural
dengan
menggunakan
metode
assessment
center
di
seluruh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari target tersebut telah tercapai sebesar 787 pegawai atau sebesar 113,6 %. Beberapa kendala yang dihadapi di tahun 2013 terkait penerapan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir pegawai di instansi pemerintah antara lain: 1) Masih kurangnya pemahaman pimpinan instansi pemerintah tentang manfaat penerapan penilaian kompetensi dalam pengembangan karir. 2) Assessor yang dimiliki BKN masih kurang sehingga perlu penambahan. 3) Perlunya regulasi yang jelas dan mengikat bagi instansi pemerintah untuk menerapkan penilaian kompetensi bagi calon pejabat khususnya eselon I, II dan III di setiap instansi.
30
LAKIP BKN 2013
d. Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai Norma Standar Prosedur (NSP) Pada Tahun 2013, persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai norma, standar dan prosedur ditargetkan sebesar 50% atau sebesar 300 instansi dari total Instansi Pemerintah yang menjadi target kinerja yang akan dicapai, yaitu 600 Instansi dengan rincian 76 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Capaian kinerja untuk tahun 2013 sebesar 428 (71,33%) yang terdiri dari 51 instansi pusat dan 377 instansi daerah. Untuk mencapai kinerja tersebut dalam penetapan formasi PNS dan penyelesaian permasalahan kepegawaian yang berskala nasional, maka BKN melakukan kegiatan analisis kebutuhan pegawai yang didasarkan pada data peta jabatan, profil daerah, jumlah penduduk, luas wilayah/teritorial, daerah tertinggal, daerah pemekaran, unit organisasi baru dan anggaran belanja pegawai. Selanjutnya, pemberian pertimbangan formasi PNS Instansi Pusat dan Daerah didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi, yaitu analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan redistribusi serta penyusunan proyeksi kebutuhan PNS selama lima tahun kedepan. Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Instansi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2013, dari 524 Instansi Daerah, dimana yang sudah menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan pegawai adalah sebanyak 495 instansi. Sedangkan yang telah dilakukan verifikasi adalah sebanyak 489 instansi dan yang belum diverifikasi adalah sebanyak 6 instansi, yang disebabkan data tidak lengkap. Sementara yang belum menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan pegawai adalah sebanyak 29 instansi. Dengan demikian, total yang belum diverifikasi karena data tidak lengkap dan yang belum menyampaikan laporan hasil penghitungan kebutuhan pegawai adalah sebanyak 35 instansi. Berdasarkan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang disampaikan oleh Instansi Daerah, BKN melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan sebagai tolak ukur dalam penentuan jumlah kebutuhan PNS yang tepat. Selain itu, kegiatan dimaksud adalah sebagai landasan dalam memberikan tanggapan kepada berbagai pihak termasuk lembaga legislatif atas fenomena jumlah pegawai yang ideal. Hasil penghitungan kebutuhan PNS yang tepat dapat digunakan untuk penataan PNS (rightsizing) secara menyeluruh dan untuk penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya, meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pengembangan PNS, 31
LAKIP BKN 2013
baik dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan kepegawaian maupun business process secara konsisten dan berkesinambungan. Hingga Desember 2013, instansi yang melengkapi kelengkapan dokumen seperti Analisis Jabatan adalah sebanyak 51 instansi untuk Instansi Pusat. Sedangkan untuk Instansi Daerah yang melengkapi kelengkapan dokumen bertambah sebesar 377 instansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan terselenggaranya workshop analisis jabatan dan analisis beban kerja secara nasional, Instansi Pemerintah dapat menyampaikan kelengkapan
dokumen
hasil
penghitungan
kebutuhan
pegawai.
Hal
tersebut
mencerminkan terjadinya peningkatan kemampuan SDM instansi yang bersangkutan dalam menyerap materi selama workshop dan mampu menyusun dokumen dimaksud. Dari 76 instansi pusat yang sudah menyampaikan hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai adalah sebanyak 51 instansi. Berikut ini disajikan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS pada Instansi Pusat dan Daerah serta hasil verifikasi dan validasi atas hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai.
Tabel 3.4 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyampaikan Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Kelengkapan Dokumen Hasil Penghitungan Kebutuhan Pegawai Instansi
Analisis Jabatan
Analisis Beban
Peta Jabatan
Kerja
Rencana Redistribusi Pegawai
Proyeksi Kebutuhan Pegawai Lima Tahun
Pusat
51
50
41
25
42
Daerah
377
364
360
215
315
428
414
401
240
357
Jumlah Seluruhnya
Selain itu, untuk melihat secara rinci jumlah keseluruhan perhitungan formasi PNS, maka BKN melakukan verifikasi untuk melihat kekurangan dan kelebihan pegawai untuk kelompok jabatan, seperti jabatan struktural, jabatan fungsional umum, Dosen, Kesehatan, jabatang fungsional tertentu lainnya, seperti tercantum dalam tabel 3.5.
32
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.5 Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat KELOMPOK JABATAN JENIS DATA
NON STRUKTURAL
STRUTURAL
1
2
Bezetting
JFU
DOSEN
3
4
KESE-
JFT
HATAN
LAINNYA
5
6
JUMLAH
TOTAL
7
8
95,580
510,113
183,062
109,901
36,607
839,683
935,263
115,752
421,329
186,378
373,738
104,203
1,085,648
1,201,400
115,752
300,802
186,378
274,034
53,939
815,153
930,905
-20,172
+209,311
-3,316
-164,133
-17,332
+24,530
+4,358
Hasil Penghitungan Instansi Pusat Verifikasi BKN Kelebihan/ Kekurangan Ket : Dosen : sumber data dari usulan formasi tahun anggaran 2013 Kesehatan: sumber data dari website Kemenkes JFT: sumber data dari BKN Data tabel 3.5 menunjukkan bahwa bezetting pada tenaga struktural sejumlah 95.580 sedangkan hasil penghitungan kebutuhan baik yang dilakukan oleh Instansi Pusat maupun oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 115.752 sehingga kekurangan pegawai sebanyak 20,172 pejabat struktural. Untuk bezetting pada Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 510.113, sedangkan hasil penghitungan (verifikasi) yang dilakukan oleh BKN sejumlah 300.802 sehingga terdapat selisih kelebihan pegawai sejumlah 209.311. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Tertentu khususnya bagi
tenaga Dosen
dengan bezetting sejumlah 183,062. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN sejumlah 186,378, sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 3.316. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu khususnya bagi tenaga Kesehatan dengan bezetting sejumlah 109.901. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN sejumlah 274.034 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 164.133.
33
LAKIP BKN 2013
Untuk Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya dengan bezetting sejumlah 36.607 pegawai sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN sejumlah 53.939 pegawai, sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 17.332. Adapun jumlah total PNS untuk jabatan nonstruktural pada Instansi Pusat adalah sejumlah 839.683 pegawai, sedangkan jumlah total hasil verifikasi kebutuhan tenaga nonstruktural yang dilakukan oleh BKN sejumlah 815.153 pegawai sehingga pada tenaga nonstruktural terdapat kelebihan pegawai sejumlah 24.530 (akumulasi dari kelebihan ataupun kekurangan jumlah pegawai per jenis jabatan nonstruktural). Dengan demikian, secara umum terlihat bahwa pada Instansi Pusat terdapat kelebihan pegawai sejumlah 4.358 (bezetting: 935.263 dikurangi kebutuhan: 930,905). Angka kelebihan tersebut merupakan akumulasi dari kelebihan ataupun kekurangan pegawai pada setiap jenis jabatan (struktural dan nonstruktural), dengan pertimbangan apabila dilakukan kebijakan redistribusi/reposisi atau promosi jabatan serta pengalihan fungsi yaitu pengangkatan pegawai yang ada dari jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dalam jabatan tersebut. Tabel 3.6 Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah
DATA
1 BEZETTING
STRUKTURAL
2
TENAGA SARYANKES
NON STRUK-
GURU
KESEHA-
TURAL 3
TAN 4
5
NON KESEHA-
TOTAL
KET.
7
8
TAN 6
346.306
1.058.502 1.622.168
309.191
85.926
3.422.093
399.685
1.286.141 2.084.008
464.048
180.108
4.413.990
398.930
829.319
393.118
164.894
3.552.004
PENGHIT. INSTANSI VERIFIKASI BKN
1.765.743
34
489 Instansi 489 Instansi 489 Instansi
LAKIP BKN 2013
DATA
1
STRUKTURAL
2
TENAGA SARYANKES
NON STRUK-
GURU
KESEHA-
TURAL
TAN
3
4
+229.183
-143.575
5
NON KESEHA-
TOTAL
KET.
7
8
TAN 6
KEKURANGAN (-) -52.624
-83.927
-78.968
-129.911
KELEBIHAN (+)
Dari tabel 3.6 menunjukkan bahwa bezetting pada tenaga struktural sejumlah 346.306, sedangkan hasil penghitungan kebutuhan yang dilakukan oleh BKN sejumlah 398.930 sehingga kekurangan pegawai sebanyak 52.624 pejabat struktural. Untuk bezetting pada Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 1.058.502, sedangkan hasil penghitungan (verifikasi) yang dilakukan oleh BKN sejumlah 829.319 sehingga terdapat selisih kelebihan pegawai sejumlah 229.183. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) khususnya pada tenaga Guru dengan bezetting sejumlah 1.622.168, sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN sejumlah 1.765.743, sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 143.575. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu khususnya pada tenaga Kesehatan dengan bezetting sejumlah 309.191 sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN sejumlah 393.118 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 83.927.
Untuk tenaga nonkesehatan dengan bezetting sejumlah 85.926 sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN sejumlah 164.894 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 78.968. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bezetting Pegawai dari 489 Instansi Daerah adalah sejumlah 3.422.093, sedangkan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN kebutuhan pegawai Instansi Daerah tersebut sejumlah 3.552.004 sehingga terdapat kekurangan sebanyak 129.911 pegawai. Angka kekurangan tersebut merupakan akumulasi dari angka kelebihan ataupun kekurangan pegawai pada setiap jenis jabatan, dengan pertimbangan apabila dilakukan kebijakan redistribusi/reposisi atau promosi jabatan serta pengalihan fungsi yaitu
35
LAKIP BKN 2013
pengangkatan pegawai yang ada dari jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dalam jabatan tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan PNS Instansi Pusat dan Daerah tersebut, bezetting PNS sejumlah 4.357.356 (Instansi Pusat: 935.263 dan Instansi Daerah: 3.422.093) dari 565 instansi (Instansi Pusat: 76 dan Instansi Daerah: 489). Sedangkan hasil penghitungan PNS yang dilakukan oleh instansi sejumlah 5.615.390 (Instansi Pusat: 1.201.400 dan Instansi Daerah: 4.413.990) dari 565 instansi. Hasil verifikasi dan validasi BKN berdasarkan peraturan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan PNS adalah 4.482.909 (Instansi Pusat: 930.905 dan Instansi Daerah: 3.552.004), sehingga secara keseluruhan terdapat kekurangan jumlah PNS sebanyak 125.553 (4.482.909 dikurangi 4.357.356) dari 565 instansi. Untuk penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada seluruh instansi baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah jika menggunakan parameter luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah PNS, maka dapat diproyeksikan sejumlah 4.650.000 pegawai. Penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang dilakukan oleh BKN, digunakan sebagai pengendali penetapan tambahan formasi CPNS, menjamin efisiensi anggaran belanja pegawai serta dalam rangka terciptanya perencanaan kepegawaian yang efektif dan efisien.
Sasaran II : Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal dapat dilihat pada tabel 3.7
36
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran II
Sasaran II : Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal 2011
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Jumlah
instansi
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
14
17
20
59
25
73
200
227
300
348
600
770
pemerintah yang telah memanfaatkan
sistem
rekrutmen dan promosi dengan
menggunakan
alat bantu computer (CAT)
2. Jumlah
pertimbangan
pengangkatan jabatan fungsional
analis
kepegawaian.
a. Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT) Dalam rangka mewujudkan profesionalitas PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen PNS. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang berintegritas dan profesional.
Profesionalitas PNS antara lain dimulai dari proses rekrutmen. Proses
rekrutmen dimulai dari mencari dan menemukan pelamar yang memiliki pengetahuan,
37
LAKIP BKN 2013
keterampilan, dan karakteristik pribadi (kognitif maupun non kognitif) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. 80
73
70 60
59
50 40
Realisasi Target
30 20 10
17
20
25
14
0 2011
2012
2013
Grafik 3.6 Jumlah instansi pemerintah yang telah menggunakan sistem rekrutmen dan promosi dengan CAT Rekrutmen dan seleksi merupakan salah satu fungsi manajemen PNS yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat diperoleh PNS yang berkualitas, yang mampu melaksanakan tugas secara professional. Metode yang telah dan akan terus dikembangkan oleh BKN dalam proses rekrutmen dan seleksi adalah sistem rekrutmen berbasis kompetensi dengan CAT, yang merupakan penyempurnaan dari sistem rekrutmen yang selama ini berlaku, yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. Dengan metode ini diharapkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi berlangsung secara adil bagi peserta tes, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi dengan menggunakan CAT ini selain digunakan dalam seleksi CPNS, juga dapat dimanfaatkan dalam proses seleksi untuk pengangkatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu. Sesuai data pada grafik 3.6, pada tahun 2012 BKN mentargetkan untuk memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen dengan CAT pada 20 (dua puluh) instansi pusat maupun daerah. Dalam realisasinya dapat memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen dalam pengangkatan jabatan struktural maupun fungsional tertentu pada 59 (lima puluh sembilan) instansi pusat maupun daerah sehingga tercapai 295,00%. Pada tahun 2013
38
LAKIP BKN 2013
terdapat 73 (tujuh puluh tiga) Instansi Pusat maupun Daerah yang menggunakan CAT System dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS (lihat lampiran 5). Peningkatan capaian kinerja ini merupakan implikasi penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi dengan CAT mendapat respon positif, baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah, karena proses rekrutmen/seleksi CPNS dengan CAT ini berlangsung secara lebih obyektif, transparan, dan terbebas dari KKN. Penentuan kelulusan hasil rekrutmen/seleksi CPNS dengan CAT System ini didasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 35 tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2013. Dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi saat fasilitasi rekrutmen CPNS Tahun 2013, beberapa hal peningkatan dan pengembangan yang perlu dilakukan ke depan mencakup: 1)
Sosialisasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sistem rekrutmen berbasis kompetensi dengan menggunakan CAT bagi instansi pusat dan daerah.
2)
Sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan proses rekrutmen dengan CAT, baik instansi pusat maupun daerah.
3)
Sumberdaya manusia (PNS) dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses rekrutmen dengan CAT, khususnya pada Kantor Regional BKN.
4)
Jalur komunikasi data berbasis Virtual Private Network (VPN) yang ada di BKN pusat maupun Kantor Regional BKN dalam pendistribusian soal CAT.
5)
Program Aplikasi dan Bank Soal.
6)
Integrasi dengan sistem lainnya, antara lain identitas tunggal e-KTP, aplikasi SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) sebagai identitas dalam pendaftaraan peserta test CAT.
b. Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian
Dalam rangka mewujudkan pengelola kepegawaian yang profesional, maka dibentuk jabatan fungsional analis kepegawaian. Jabatan fungsional analis kepegawaian sangat diperlukan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, disamping jabatan fungsional lain yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan
39
LAKIP BKN 2013
jabatan fungsional analis kepegawaian secara kontinu. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional analis kepegawaian dimaksudkan agar dapat memperlancar pelaksanaan tugas dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian. Untuk itu, BKN sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kepegawaian mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional analis kepegawaian. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam perumusan kebijakan dibidang pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian, BKN pada tahun 2013 mentargetkan untuk memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional analis kepegawaian kepada 600 (enam ratus) PNS dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional analis kepegawaian pada instansi pusat maupun daerah. Dari target yang ditetapkan tersebut, BKN dapat merealisasikan pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional analis kepegawaian sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) PNS. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil penyelenggaraan diklat fungsional analis kepegawaian, baik tingkat ahli maupun terampil yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BKN maupun kerjasama dengan instansi terkait. Dengan kata lain tingkat capaian BKN dalam memenuhi kebutuhan jabatan fungsional analis kepegawaian untuk tahun 2013 mencapai 128,33 %. 900 800
770
700 600
600
500
300 200 100
Realisasi
348
400 227
Target
300
200
0 2011
2012
2013
Grafik 3.7 Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian
40
LAKIP BKN 2013
Dengan demikian, BKN sampai dengan tahun 2013 telah memberikan pertimbangan pengangkatan jabatan analis kepegawaian sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) PNS. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menyadari akan pentingnya keberadaan jabatan fungsional analis kepegawaian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Diharapkan untuk tahun mendatang, BKN dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional analis kepegawaian melalui penyelengaaraan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional analis kepegawaian pada setiap instansi
pemerintah
pusat
maupun
daerah
dapat
terpenuhi
demi
lancarnya
penyelenggaran manajemen kepegawaian pada setiap instansi.
Sasaran III : Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.8
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran III
Sasaran III : Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian 2011
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah
rumusan
peraturan
perundang-
undangan
yang
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
15
39
11
27
15
33
diselesaikan.
41
LAKIP BKN 2013
Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian merupakan kebijakan pemerintah yang disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kepala (Perka) BKN, dan termasuk juga Keputusan Kepala (Kepka) BKN. Kebijakan Pemerintah tersebut juga merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian,
dan
merupakan
instrumen
dalam
penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
45
39
40 35
33 27
30 25
Realisasi
20
15 10
Target 15
15 11
5 0 2011
2012
2013
Grafik 3.8 Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan.
Penyusunan
peraturan
perundang-undangan
dibidang
kepegawaian
ini
seyogyanya disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah sedang melaksanakan agenda reformasi. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Disamping itu, dalam penyusunan kebijakan, juga harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam pembahasan dan harmonisasi mengenai substansi maupun konstruksi peraturan perundang-undangan, agar dapat dihasilkan suatu kebijakan yang lengkap dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan BKN dapat menyusun peraturan perundang-
42
LAKIP BKN 2013
undangan dibidang kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS yang berkualitas dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari KKN. Sesuai data grafik 3.8, BKN pada tahun 2013 mentargetkan untuk merumuskan dan menetapkan sebanyak 15 (lima belas) naskah rumusan
peraturan perundang-
undangan bidang kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, rumusan peraturan perundangundangan yang dapat dirumuskan dan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) naskah dalam bentuk PP, Perpres, dan Perka BKN. Dengan kata lain Capaian Kinerja BKN dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian mencapai 220%. Capaian kinerja BKN tahun 2013 sesuai dengan Renstra BKN tahun 2010-2014 adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) naskah peraturan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa BKN dapat dikatakan berhasil dan memiliki produktivitas kerja yang tinggi, karena dalam setahun mampu menyelesaikan penyempurnaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) naskah yang dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Rumusan Kebijakan yang diselesaikan BKN dan telah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian selama tahun 2013 sebagaimana disebutkan diatas meliputi: a.
Bidang Perencanaan dan Pengadaan PNS. Kebijakan dibidang perencanaan dan pengadaan PNS yang telah dirumuskan dan
ditetapkan yaitu: 1)
Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
2)
Perka BKN No. 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode dan Nomor Karpeg PNS, Karis PNS dan Karsu PNS. Kebijakan tersebut disusun dalam rangka memperoleh PNS yang berkualitas
diperlukan suatu perencanaan kebutuhan SDM PNS yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan SDM adalah proses menetapkan strategi untuk dapat memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai kebutuhan organisasi saat ini dan pengembangannya dimasa depan.
43
LAKIP BKN 2013
b.
Bidang Penggajian dan Tunjangan Kebijakan dibidang penggajian dan tunjangan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian terdiri dari 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah,
1 (satu) Peraturan Presiden, dan 3 (tiga) Peraturan
Kepala BKN, yang dapat dirinci sebagai berikut: 1)
10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah di bidang penggajian dan tunjangan terdiri dari: a)
PP Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji PNS;
b)
PP Nomor 23 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI;
c)
PP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI;
d)
PP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
e)
PP Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan;
f)
PP Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anggota Polri;
g)
PP Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota KNIP dan Janda/Dudanya;
h)
PP Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan;
i)
PP Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI;
j)
PP Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Tunjangan Bulan ke13 dalam TA 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.
2)
1 (satu) Peraturan Presiden dibidang Penggajian dan Tunjangan terdiri dari :
Perpres Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 22 tahun 2013.
3)
3 (tiga) Peraturan Kepala BKN dibidang Penggajian dan Tunjangan terdiri dari : a) Perka BKN Nomor 15 Tahun 2013 tentang Juknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda/Dudanya; b) Perka BKN Nomor 20 Tahun 2013 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan PerPres Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 22 Tahun 2013;
44
LAKIP BKN 2013
c) Perka BKN Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan BKN. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak, yang mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteran bagi Pegawai Negeri dan keluarganya. Selain gaji, upaya pemberian kesejahteraan merupakan strategi untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut dan selaras dengan program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah, maka sistem penggajian dan pemberian tunjangan akan didasarkan pada beban dan tanggung jawab setiap pegawai (pemangku jabatan). c.
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS Kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan karier PNS yang telah
dirumuskan
dan
ditetapkan
menjadi
peraturan
perundang-undangan
dibidang
kepegawaian terdiri dari 16 (enam belas) Perka BKN, yang dapat dirinci sebagai berikut: 1)
Perka BKN No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka BKN No.11 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Kerja bagi PNS di lingkungan BKN;
2)
Perka BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS;
3)
Perka BKN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
4)
Perka BKN Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan ke 3 (tiga) Atas Perka BKN Nomor 19 Tahun 2006 tentang.Organisasi Tata Kerja BKN;
5)
Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Stándar Kompetensi Manajerial PNS;
6)
Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Stándar Kompetensi Teknis PNS;
7)
Perka BKN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKN Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di lingkungan BKN;
8)
Perka BKN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka BKN Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BKN;
9)
Perka BKN Nomor 21 Tahun 2013 tentang Status Kepegawaian PNS Kemenhub pada UPT Dirjen Perhubungan Udara dan yang diperbantukan pada PT. Angkasa Pura I dan II yang diperbantukan pada Perum LPPNPI;
45
LAKIP BKN 2013
10) Perka BKN Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS; 11) Perka BKN Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Assessor SDM Aparatur; 12) Perka BKN Nomor 24 Tahun 2013 tentang Stándar Kompetensi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur; 13) Perka BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tk.I golru IV/b kebawah; 14) Perka BKN Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perka BKN Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di lingkungan BKN; 15) Perka BKN Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di lingkungan BKN; 16) Perka BKN Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP di lingkungan BKN. Pembinaan dan pengembangan karier PNS merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier ini perlu disiapkan kebijakan yang dapat melancarkan proses penyelenggaraan manajemen kepegawaian, sehingga pembinaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Demikian pula halnya dengan pengembangan karier PNS, baik dalam pengembangan jabatan struktural maupun fungsional. d.
Bidang Pemberhentian dan Pensiun Kebijakan dibidang pemberhentian dan pensiun PNS yang telah dirumuskan dan
ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) Perka, yaitu:
Perka BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tk I golongan Ruang IV/b ke bawah. Sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1979, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 23 Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain dinyatakan bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 58, 60, 62, 65 dan 70 tahun.
46
LAKIP BKN 2013
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai proses transisinya, Kepala BKN telah menetapkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa batas usia pensiun PNS jabatan pimpinan tinggi 60 tahun, jabatan administrasi 58 tahun dan jabatan fungsional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan kebijakan pembinaan kinerja dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang berkualitas tentunya penyelenggaraan manajemen PNS dapat lebih optimal sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, dengan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, permasalahan kepegawaian yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara professional dan proporsional. Sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalitas PNS, Undang-Undang Pokok Kepegawaian telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen PNS. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi/organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Sasaran IV : Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dapat dilihat pada tabel 3.9.
47
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran IV
Sasaran IV : Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi 2011
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks
kepuasan
instansi/ PNS terhadap
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
76
79,65
79
80,94
82
83,09
(Baik)
(Baik)
(Baik)
(Baik)
(Sangat
(Sangat
Baik)
Baik)
pelayanan kepegawaian.
Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan (unit pengelola kepegawaian) terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan BKN yang meliputi pelayanan pengadaan kepegawaian, pelayanan kepangkatan dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS, dan pelayanan penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian. Pada tahun 2011 target indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan kepegawaian adalah 76 dengan realisasi capaian 79,65 (sebutan baik) untuk tahun 2012 dari target indek kepuasan masyarakat 79 dengan realisasi capaian 80,94 (sebutan baik), sedangkan untuk tahun 2013 ditetapkan target indeks kepuasan masyarakat sebesar 82 dengan realisasi capaian sejumlah 83.09 (sangat baik). Dari hasil penilaian responden tersebut terdapat 2 (dua) parameter yang memperoleh skor tertinggi yaitu parameter P1 (Kemudahan prosedur pelayanan) dan parameter P3 (Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani. Secara umum, tingkat capaian tersebut bila dilihat dari tahun ketahun perkembangannya menunjukan arah peningkatan (perbaikan), namun dari sisi penilaian masih terdapat 2 (dua) penilaian pada parameter P7 (kecepatan pelayanan) dan P10 (Ketepatan terhadap jadwal waktu pelayan) menempati nilai terendah, tetapi masih dalam kategori baik bila dibandingkan dengan paramater yang lain. Adapun perbaikan terhadap dua parameter tersebut diupayakan secara terus menerus secara berkesinambungan.
48
LAKIP BKN 2013
84.00
83.09 80.94
82.00 80.00
79.65
82
79
78.00
Realisasi Target
76.00
76
74.00 72.00 2011
2012
2013
Grafik 3.9 Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian
Sebagai wujud komitmen BKN dalam melaksanakan pelayanan prima kepegawaian, BKN setiap tahunnya disamping meningkatkan target pada semua indikator kinerja, baik segi kuantitas dalam penyelesaiannya maupun kualitas hasil produknya sehingga
seluruh pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan hasil yang
memuaskan, maka dilakukan pula perbaikan kualitas pelayanan dalam hal ini merespon keinginan dari pelanggan yang telah disampaikan melalui kuisioner. Adapun respon kecepatan dalam pelayanan pada parameter P7 pada tahun 2013 yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Penyederhaan SOP penyelesaian penetapan SK dan penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun, Penyederhanaan jumlah lampiran penyelesaian Pertimbangan Teknis Pensiun yang semula Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pertimbangan Teknis Pensiun kepada Presiden berjumlah 9 lampiran menjadi 6 lampiran. Terobosan terhadap
pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) dengan PT. TASPEN
(Persero) semula pembayaran dilakukan setelah Keputusan Presiden ditetapkan dapat dibayarkan. Namun saat ini THT dapat dibayarkan ketika pertimbangan teknis pensiun selesai ditetapkan. Selain hal tersebut dilakukan pula penetapan SK kenaikan pangkat secara otomatis PNS golongan ruang IV/b ke bawah mulai tahun anggaran 2015. Penetapan SK pensiun secara otomatis terhadap PNS golongan ruang IV/b ke bawah mulai tahun anggaran 2015.
49
LAKIP BKN 2013
Apabila dibandingkan realisasi tahun 2012, dimana parameter P9 menduduki nilai terendah yakni faktor keramahan pelayanan. Pada tahun 2013 parameter faktor kecepatan pelayanan memperoleh nilai terendah, hal ini disebabkan oleh masih adanya usul kenaikan pangkat dan pensiun tidak melalui aplikasi SAPK. Dengan berpedoman Permenpan No 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, BKN hanya menggunakan 12 parameter dari 14 parameter yang ada seperti terurai pada tabel 3.10 berikut. Tabel 3.10 Tabel Parameter Pengukuran Kode
Penjelasan
P1
Kemudahan prosedur pelayanan
P2
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
P3
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
P4
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
P5
Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan
P6
Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
P7
Kecepatan pelayanan
P8
Keadilan mendapatkan pelayanan
P9
Kesopanan dan keramahan petugas
P10
Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan
P11
Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan
P12
Keamanan pelayanan
Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari penilaian setiap unsur parameter yang dinilai responden, maka diperoleh angka rata-rata secara keseluruhan adalah pada interval nilai 83,09 yang menempatkan mutu pelayanan dengan kategori A (sangat baik). Hasil penilaian dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.11.
50
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.11 Tabel Konversi Nilai Mutu Pelayanan
Nilai Persepsi Nilai Interval
Nilai Interval Kategori Mutu Konversi Pelayanan
Mutu Pelayanan
1
1,00 – 1,75
25,00 – 43,75
D
Tidak Baik
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
C
Kurang Baik
3
2,51 – 3,25
62,51 – 81,25
B
Baik
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,0
A
Sangat Baik
Adapun jenis layanan kepegawaian yang diberikan meliputi pengadaan kepegawaian, pertimbangan kepangkatan dan mutasi, penetapan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta penetapan status dan kedudukan kepegawaian dengan capaian masingmasing layanan adalah sebagai berikut:
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengadaan Kepegawaian Rata-rata penilaian dari 12 parameter yang digunakan untuk masing-masing daftar pertanyaan/kuisioner yang disampaikan kepada responden sebagai instrumen pengukuran diperoleh nilai indeks sebesar 3,23. Dengan demikian, nilai Indeks setelah dikonversi dengan nilai dasar menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM: 3,23 x 25 = 80,67), yang menempatkan penilaian pelayanan pengadaan kepegawaian BKN pada skala interval 62,51 – 81,25 yang berarti mutu pelayanan bernilai B (baik).
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepangkatan dan Mutasi Lainnya Nilai rata-rata dari 12 parameter daftar pertanyaan (kuisioner) yang disampaikan kepada para pelanggan dalam pelayanan kepangkatan dan mutasi lainnya diperoleh nilai indeks sebesar 3,28. Dengan demikian, hasil konversi nilai indeks tersebut dengan nilai dasar menjadi indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,04 (3,28 x 25). Artinya, pelayanan kepangkatan dan mutasi lainnya yang diberikan BKN dinilai Sangat Baik oleh masyarakat berdasarkan tabel penilaian angka 82,04 berada pada interval 81,26 – 100,00, dengan nilai pelayanan sangat baik.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pensiun PNS dan Pejabat Negara. Pada layanan pensiun nilai rata-rata dari 12 parameter daftar pertanyaan/ kuisioner yang disampaikan kepada para responden/pelanggan diperoleh nilai indeks sebagai instrument pengukuran adalah 3,30. Dengan demikian nilai indeks dikonversikan dengan nilai dasar menjadi = 3,30 x 25 = 82,44 yang berarti pelayanan pensiun PNS
51
LAKIP BKN 2013
dan pejabat negara yang diberikan BKN dinilai sangat baik berdasarkan tabel penilaian angkat 82,44 berada pada interval 81,26 – 100,00, dengan nilai pelayanan Sangat Baik.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian Nilai rata-rata dari 12 parameter daftar pertanyaan/kuisioner yang disampaikan kepada responden diperoleh indeks sebesar 3,32. Dengan demikian, nilai indeks tersebut setelah dikonversi dengan nilai dasar adalah sebesar 83,08 (3,32 x 25). Artinya, pelayanan penetapan status dan kedudukan pegawai dinilai baik, dimana berdasarkan tabel penilaian angkat 83,08 berada pada interval 81,26 – 100,00, yang berarti Sangat Baik. Hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan BKN Tahun 2013 dapat dilihat dalam grafik 3.10 3.45 3.41
3.40
3.37
3.35
3.31 3.31
3.30 3.25
3.30
3.27
3.24
3.26
3.20
3.32
3.24
3.18
3.17
3.15 3.10 3.05 3.00 P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Grafik 3.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kepegawaian Tahun 2013
Disamping dilakukan penyampaian kuisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diberikan oleh BKN, juga disampaikan permintaan untuk mengisi saran/rekomendasi dan keluhan dari pelanggan sebagai langkah perbaikan. Adapun saran/rekomendasi dan
keluhan
pelanggan yang dihimpun dari periode Januari s/d Desember 2013, terdapat 2 (dua) hal yang dominan (menempati persentase tertinggi), yakni: 1) Perlunya peningkatan Kompetensi SDM Operaror SAPK Online pada Instansi Pusat/Daerah sebesar 44 %. Hal ini mengingat masih terjadinya kesalahan dalam proses pengusulan oleh Instansi secara elektronik. Sebab, peserta pelatihan SAPK
52
LAKIP BKN 2013
yang dikirim sebelumnya bukanlah pegawai yang berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan evaluasi terhadap kesiapan daerah
dan
sosialisasi pelatihan para operator SAPK pada Instansi Pusat dan Daerah sebagai pemangku kepentingan 2) Perlu adanya inovasi pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih cepat sebesar 33 %. Sebagai upaya antisipasinya ke depan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap layanan kepangkatan dan mutasi serta penetapan pensiun sehingga pada bulan Desember 2013 telah disusun dan ditetapkan Peraturan Kepala BKN Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis. Adapun persentase saran atau keluhan dari pelanggan secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.11.
Grafik 3.11 Saran terhadap Pelayanan KepegawaianTahun 2013
Sasaran V : Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dapat dilihat pada tabel 3.12.
53
LAKIP BKN 2013
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran V
Sasaran V : Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi 2011
Indikator Kinerja
2012
2013
Utama (IKU)
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1. Persentase database
50,00%
67,53%
75,00%
75,15%
80,00%
82,00%
40,00%
98,00%
100,00%
98,39%
100,00%
98,89%
60,00%
52,87%
75,00%
83,14%
85,00%
90,30%
PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
2. Persentase Instansi Pemerintah telah
yang
terintegrasi
dengan
sistem
aplikasi
pelayanan
kepegawaian (SAPK). 3. Persentase instansi pemerintah/ stakeholders
yang
telah menggunakan sistem KPE.
a. Persentase Database PNS yang Akurat dan Terkini berdasarkan Data Pokok Pegawai Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, BKN
melaksanakan peningkatan kualitas
pengelolaan dokumentasi data melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip
54
LAKIP BKN 2013
kepegawaian secara fisik dan elektronik. Tingkat akurasi database dapat diukur dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu melakukan peremajaan data dari hasil pemindaian dokumen tata naskah kepegawaian PNS dan dengan melihat hasil peremajaan data yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah. Hasil (outcome) dari akurasi data adalah kemudahan akses secara cepat, lengkap dan benar serta peningkatan pelayanan bidang kepegawaian dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Dokumen yang telah dipindai sampai dengan tahun 2013 ditargetkan sebanyak 2.400.000 dokumen tata naskah atau sekitar 80,00% dari target jumlah dokumen PNS yang akan di-scan sejumlah 3.000.000 dokumen tata naskah dalam rencana strategis kedeputian, dan dapat direalisasikan 2.469.036 dokumen tata naskah atau sekitar 82,30% dari total rencana dokumen tata naskah kepegawaian. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 102,93%. Secara grafis, peningkatan besarnya realisasi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 dapat dilihat pada grafik 3.12. 90.00% 80.00%
75.15% 67.53%
75%
70.00%
82% 80%
60.00% 50.00% 40.00%
50%
Realisasi Target
30.00% 20.00% 10.00%
0.00% 2011
2012
2013
Grafik 3.12 Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
Program pengelolaan dokumen/arsip fisik yang lengkap dan benar selain dengan melakukan scanning document juga melakukan kegiatan verifikasi dokumen kepegawaian dan kegiatan validasi dokumen kepegawaian. Pada tahun 2013, selain dengan scanning document, BKN juga melaksanakan kualitas pengelolaan dokumen/arsip kepegawaian dengan melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Target Verifikasi berjumlah 600.000
55
LAKIP BKN 2013
dokumen dengan capaian 782.806 dokumen (130,46%), sedangkan validasi menargetkan sejumlah 600.000 dokumen dengan capaian 1.008.395 dokumen (168,06 %). Dari hasil updating dan akurasi data yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Daerah hingga tahun 2013 sudah mencapai 89,46% data telah dilakukan peremajaan data. Hal ini dimungkinkan dengan implementasi sistem pelayanan kepegawaian dalam proses pelayanan Kenaikan Pangkat (KP), Pensiun, dan layanan lain, sehingga proses akan berjalan dengan cepat dan lancar jika data telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
b. Persentase Instansi Pemerintah yang telah Terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Penetapan indikator Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian. Oleh karena itu, pendekatan dalam pengukuran perencanaan kinerja indikator ini diwakilkan oleh persentase dari jumlah instansi pusat dan daerah yang telah menerapkannya, baik menggunakan jaringan komunikasi data tertutup dengan menggunakan VPN-IP maupun jaringan publik dari keseluruhan instansi. BKN menyadari pentingnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara terpadu (unified system) untuk mengurangi proses birokrasi yang panjang dalam pelayanan bidang kepegawaian, sekaligus menghilangkan duplikasi sistem dan data kepegawaian sehingga pelayanan kepegawaian akan lebih efektif dan efisien. Untuk itu, penerapan sistem aplikasi kepegawaian secara terintegrasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan database kepegawaian dan Pengembangan Sistem Aplikasi Informasi.
56
Kepegawaian berbasis Teknologi
LAKIP BKN 2013
120.00% 98.00%
98.39%
100.00% 100%
98.89% 100%
80.00% 60.00% 40.00%
Realisasi Target 40%
20.00% 0.00% 2011
2012
2013
Grafik 3.13 Persentase instansi pemerintah yang telah terintegrasi dengan SAPK
Pada tahun 2013, seluruh pelayanan kepegawaian seperti usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Penetapan NIP telah dilakukan secara online dari seluruh instansi, baik Pusat maupun Daerah. Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi instansi pemerintah yang telah terkoneksi dengan sistem pelayanan kepegawaian sebesar 98,89% dari perencanaan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra BKN. Dari target sebanyak 629 Instansi Pusat dan Daerah pada tahun 2013, sebanyak 622 instansi telah terkoneksi dengan aplikasi dan database kepegawaian. Meskipun aplikasi pelayanan kepegawaian yang sudah berbasis website dan dapat diakses melalui jalur internet koneksi publik. Jadi, instansi dalam hal ini tidak harus terkoneksi melalui jalur komunikasi data tertutup berbasis Virtual Private Network (VPN). Namun, walaupun sudah dapat menggunakan jalur internet publik, tetap masih terdapat beberapa instansi di daerah yang masih mengalami kendala dengan jaringan komunikasi data, baik private maupun koneksi publik khususnya untuk instansi yang berada di kawasan Indonesia Timur. Namun, hal tersebut tidak berdampak banyak untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat hampir keseluruhan Kanreg BKN telah menyediakan peralatan komputer yang dapat digunakan oleh BKD untuk mengakses aplikasi kepegawaian dalam memproses pelayanan kepegawaiannya.
57
LAKIP BKN 2013
Dalam hal pelayanan kepegawaian yang akuntabel dan terukur, maka dengan diimplementasikannya sistem pelayanan kepegawaian dimana dalam aplikasi SAPK ini telah disiapkan fitur untuk memantau status proses pelayanan, sehingga BKD dapat melihat dan memonitor status berkas dan penyelesaian proses kepegawaiannya. Proses pelayanan kepegawaian yang dapat dilakukan melalui SAPK adalah proses kenaikan pangkat, proses pensiun dan proses penetapan NIP. Dalam penyelesaian proses pelayanan penetapan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat (KP) pada tahun 2013 periode April dan Oktober 2013, total berkas usulan yang diterima oleh BKN adalah dalam bentuk data elektronik dan berkas fisik. Jumlah Penetapan Nota Persetujuan untuk Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.13. Tabel 3.13 Jumlah Penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Tahun 2013 Penyelesaian BKN
Total
Berkas
Berkas
Masuk
MS
TMS
BTL
Sisa
Batal
BKN Pusat
117,992
116,836
111,184
865
1,739
3,048
822
Kanreg I Yogyakarta
86,887
86,312
85,480
390
196
246
546
Kanreg II Surabaya
74,581
70,029
67,858
813
714
644
3,111
Kanreg III Bandung
90,951
90,177
86,895
2,193
299
790
528
Kanreg IV Makassar
95,458
91,237
76,889
631
891
12,826
3,863
Kanreg V Jakarta
52,778
52,083
51,486
68
119
410
589
Kanreg VI Medan
81,022
80,276
79,762
41
414
59
541
Kanreg VII Palembang
59,581
57,017
54,650
666
1,099
602
2,542
Kanreg VIII
52,697
50,877
47,906
122
2,209
640
1,706
Kanreg IX Papua
28,812
27,167
12,504
1,415
502
12,746
996
Kanreg X Denpasar
57,914
56,557
55,469
253
633
202
1,158
Kanreg XI Manado
32,999
32,113
30,233
234
110
1,536
702
Kanreg XII Pekanbaru
46,893
46,451
40,037
140
197
6,077
334
878,565
857,132
800,353
7,831
9,122
39,826
17,438
BKN/Kanreg BKN
Berkas
Banjarmasin
Jumlah
58
LAKIP BKN 2013
c. Persentase
Instansi
Pemerintah
(Stakeholders)
yang
telah
menggunakan Sistem KPE Indikator Persentase instansi pemerintah (stakeholders) yang telah menggunakan sistem KPE merupakan ukuran telah diterapkannya KPE yang telah diterbitkan oleh BKN oleh instansi pemerintah. Pendekatan pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah instansi yang telah dilakukan pendataan sistem biometrik PNS dan penerbitan KPE serta jumlah PNS yang telah memiliki KPE. Namun, pemanfaatannya KPE masih terbatas pada fungsi perbankan yang didukung oleh seluruh bank pembayar gaji PNS disetiap instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang KPE, disebutkan bahwa fungsi KPE antara lain: sebagai pengganti Karpeg, sebagai alat otentifikasi layanan Tunjangan Hari Tua (THT) bagi PNS dan Pensiun, Pelayanan Fasilitas Tabungan Perumahan dan merupakan Dompet Elektronik (e-wallet) atau Kartu ATM. Dari target sebesar 85,00% yang ditetapkan untuk persentase stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE dari keseluruhan stakeholder yang berjumlah 629 dari instansi (pusat dan daerah), stakeholder lain (Taspen, Askes dan Bapertarum) serta perbankan, baik bank nasional maupun bank daerah, telah terealisasi 90,30% atau melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 106,22%. Hal tersebut disebabkan anggaran yang tersedia di APBN pada tahun 2013 mencakup pendataan untuk 945.000 PNS yang meliputi seluruh Instansi Pusat dan Daerah serta ada tambahan pendataan pada 141 Instansi Pusat dan Daerah yang belum pernah sama sekali dilakukan pendataan dalam rentang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 lalu, sehingga secara keseluruhan instansi sampai pada tahun 2013 sejumlah 605 Instansi.
59
LAKIP BKN 2013
100.00% 90.00%
83.14%
80.00% 70.00%
90.30% 85%
60%
75%
60.00% 52.87%
50.00%
Realisasi
40.00%
Target
30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2011
2012
2013
Grafik 3.14 Persentase instansi pemerintah/stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE
Dalam penghitungan target dan capaian dengan pendekatan cakupan pada jumlah Instansi Pusat dan Daerah yang dilakukan pendataan setiap tahunnya dan akumulasi dari tahun sebelumnya, serta jumlah PNS dari setiap instansi juga merupakan target pendataan dalam kegiatan implementasi sistem biometrik PNS dan pencetakan KPE. Kegiatan implementasi sistem biometrik PNS dan pencetakan KPE mulai dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 525.000 PNS, tahun 2009 sebanyak 625.000 PNS, tahun 2010 sebanyak 760.000 PNS, tahun 2011 mengalami penurunan dengan pendataan sejumlah 150.000 PNS, pada tahun 2012 sebanyak 660.000 PNS, dan tahun 2013 sebanyak 945.000. Secara keseluruhan sampai pada tahun 2013 ini sudah mencakup 3.665.000 PNS atau hampir 81,50% dari total jumlah PNS, sehingga diharapkan pada tahun 2014 seluruh PNS telah memiliki KPE. Dengan pendekatan jumlah instansi yang telah mengimplementasikan KPE, pada tahun 2012 sampai tahun 2013, terdapat peningkatan kinerja yang relatif besar, yaitu mencapai 30,39%.
Sasaran VI : Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
60
LAKIP BKN 2013
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran VI
Sasaran VI : Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian 2011
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase penurunan tingkat
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan
bidang
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
20%
26,7%
30%
31,8%
35%
35,3%
kepegawaian.
Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian menjadi dasar dan acuan bagi Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) untuk menyelenggarakan manajemen
kepegawaian dan pembinaan karier PNS, serta menjamin bahwa PPK benar-benar melaksanakan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Pelanggaran terhadap norma, standard dan prosedur yang dilakukan PPK dapat diketahui dari pengaduan kasus-kasus kepegawaian yang diterima oleh BKN. Besar kecilnya jumlah pengaduan kasus kepegawaian yang diterima BKN, menjadi tolok ukur efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian terhadap PPK. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian harus dilakukan secara efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma, standard dan prosedur yang telah ditetapkan.
61
LAKIP BKN 2013
Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, kegiatan yang dilaksanakan oleh BKN sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 2) Pelaksanaan bimbingan teknis bidang kepegawaian kepada para pejabat Pembina Kepegawaian baik pusat maupun daerah. 3) Bimbingan teknis penyelesaian permasalahan kepegawaian dengan surat menyurat atau secara tertulis. 4) Koordinasi penyelesaian permasalahan kepegawaian dengan pengelola kepegawaian dan pengawas internal instasi pusat maupun instansi daerah. 40.00% 35.30%
35.00%
31.80%
35%
30.00%
26.70% 20%
25.00%
30%
20.00%
Realisasi
15.00%
Target
10.00% 5.00% 0.00% 2011
2012
2013
Grafik 3.15 Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
Penyelesaian terhadap pengaduan kasus-kasus kepegawaian yang diterima BKN, menunjukkan keberhasilan dengan terjadinya penurunan tingkat pelanggaran yang dilakukan Pejabat Pembina kepegawaian sebagai berikut: 1)
Tahun 2011 Sebanyak 2.200 pengaduan kasus kepegawaian, dan seluruhnya dapat diselesaikan. Bila dibandingkan dengan pengaduan kasus kepegawaian yang masuk pada tahun 2010, maka prosentase penurunan pengaduan kasus kepegawaian adalah sebesar 26,7%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 20%.
62
LAKIP BKN 2013
2)
Tahun 2012 Sebanyak 1.500 pengaduan kasus kepegawaian, dan seluruhnya telah diselesaikan. Bila dibandingkan dengan pengaduan kasus kepegawaian yang masuk pada tahun 2011, maka prosentase penurunan pengaduan kasus kepegawaian adalah sebesar 31,8%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 30%.
3)
Tahun 2013 Sebanyak 945 pengaduan kasus kepegawaian, dan seluruhnya telah diselesaikan. Bila dibandingkan dengan pengaduan kasus kepegawaian yang masuk pada tahun 2012, maka prosentase penurunan pengaduan kasus kepegawaian adalah sebesar 35,3%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2012 sebesar 30%. Adapun jenis pengaduan kasus-kasus kepegawaian yang masuk ke BKN pada
tahun 2013 sebanyak 9 jenis kasus kepegawaian, dengan jumlah 965 kasus yang dapat dilihat pada grafik 3.16.
Status kepegawaian, 6 2
Penyusunan formasi, 7 Pemberhentian PNS, 129 Pensiun, 23
Perkawinan/ perceraian, 157 Kenaikan pangkat PNS, 51
Disiplin PNS, 384
Pengangkatan/ pemberhentian PNS dlm jab. Struktural, 133 Mutasi PNS, 19
Grafik 3.16 Jenis pengaduan kasus-kasus kepegawaian tahun 2013
63
LAKIP BKN 2013
Dengan demikian, penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dari tahun 2011 sampai dengan 2013 selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian sangat perlu dilakukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga Non Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kota secara menyeluruh dengan dukungan sumberdaya yang memadai, sehingga tercapai penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
Sasaran VII : Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran VII Sasaran VII : Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi. 2011
2012
2013
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.
Hasil evaluasi terhadap
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
CC
52,83
B
54,59
B
60,23
implementasi SAKIP BKN 2.
Opini
BPK
terhadap
(CC)
(CC)
(CC)
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
55%
50%
60%
60%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
99,70%
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
laporan keuangan BKN 3.
Persentase pegawai
penempatan yang
sesuai
dengan kompetensi 4.
Persentase
pemenuhan
sarana operasional kantor sesuai standar. 5.
Indeks kepuasan publik terhadap
ketersediaan
layanan informasi BKN
64
LAKIP BKN 2013
a. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN Pada tahun 2013 BKN menargetkan memperoleh predikat B dengan rentang nilai >65-75 untuk penilaian hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN. Dari target yang ditetapkan tersebut, BKN mendapatkan predikat sama seperti tahun 2012 dan tahun 2011 yaitu CC, namun secara kontinyu berhasil meningkatkan nilai yang semula 52,83 di tahun 2011, menjadi 54,59 di tahun 2012 dan 60,23 di tahun 2013 walaupun predikat yang diperoleh masih belum mencapai target yang ditetapkan. 70.00 60.00 50.00
65 52.83
65
54.59
60.23
50
40.00 Realisasi
30.00
Target
20.00 10.00 0.00 2011
2012
2013
Grafik 3.17 Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN Diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan yang diikuti dengan peraturanperaturan lainnya, dimaksudkan untuk mempercepat penerapan Sistem AKIP secara lebih konsisten, arah perkembangan sistem manajemen kinerja ini dirasakan masih kurang terfokus pada peraturan dan ketentuan yang ada. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi. Unsur-unsur yang dinilai dalam implementasi SAKIP ini terdiri dari 5 unsur, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja. Di tahun 2013, BKN telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penguatan implementasi SAKIP di lingkungan BKN dan menindak lanjuti seluruh rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap hasil evaluasi implementasi SAKIP BKN tahun 2012 dengan melakukan berbagai aksi untuk meningkatkan kualitas SAKIP BKN sebagaimana
65
LAKIP BKN 2013
telah diuraikan di Bab III pada Sub Bab “A. Penguatan Implementasi SAKIP BKN Tahun 2013”.
b. Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN BKN untuk ke 4 (empat) kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mencapai kriteria tertinggi dalam hal penilaian laporan keuangan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Dengan capaian opini BPK tertinggi tersebut timbul pertanyaan bagaimana upaya BKN ke depan untuk tetap mempertahankan penilaian opini BPK. Penurunan kriteria opini BPK, mencerminkan menurunnya kinerja keuangan BKN, serta memiliki pengaruh pada pemberian remunerasi dan anggaran dilingkungan BKN. Kriteria laporan keuangan berkualitas yaitu: • Laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material; • Laporan keuangan disajikan sesuai dengan SAP yang diterapkan secara konsisten pada laporan sebelum; • Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan atas laporan keuangan tidak terdapat ketidak pastian yang cukup berarti; • Serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yaitu : 1)
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2)
Kecukupan pengungkapan;
3)
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4)
Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas BKN pada tahun 2014 merencanakan
untuk tetap mempertahankan opini BPK terhadap laporan keuangan BKN yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dengan cara sebagai berikut: 1)
Melakukan Pembinaan Terus menerus dengan seluruh Unit –unit Kerja Baik Kantor Pusat maupun Kantor Regional.
2)
Didukung SDM yang telah Mengikuti Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah ( PPAKP ) dan Lulus dengan mendapat Sertifikat.
3)
Rekonsiliasi Internal Biro Keuangan dangan Biro Umum dan Perlengkapan setiap bulan.
4)
Rekonsiliasi Biro Keuangan dengan KPPN dan DJPB secara tepat waktu.
66
LAKIP BKN 2013
5)
Dilakukan review dengan Pengawas Internal setiap bulan , Triwulan, Semester dan Tahunan.
6)
Menyelenggarakan Inhouse Training dan mengikuti Workshop , Sosialisasi tentang sistem Akuntansi Pemerintah.
7)
Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Biro Umum dan Perlengkapan berkaitan dengan Aset, Biro Perencanaan dan Kerja sama antar Lembaga berkaitan dengan Bagan Akun Standar ( BAS ) dan dengan Pembina dari Kementerian Keuangan.
c. Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi Target penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya pada tahun 2013 adalah sebesar 100%. Target yang tinggi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip dalam penempatan pegawai, yakni prinsip “the right man on the right place”. Prinsip ini menekankan pentingnya ketepatan dalam penempatan pegawai dengan persyaratan jabatan yang didudukinya. Sehingga pegawai yang ditempatkan pada jabatan yang tepat dapat bekerja dengan produktif. 120% 100%
100%
90% 80% 60% 40%
50%
60% 60%
Realisasi Target
55%
20% 0% 2011
2012
2013
Grafik 3.18 Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi.
Ketepatan dalam penempatan pegawai pada tahun 2013 diprioritaskan pada pegawai yang menduduki jabatan struktural. Penetapan prioritas pada jabatan struktural dikarenakan pejabat struktural berperan penting dalam menentukan kinerja organisasi. Adapun pegawai yang telah ditempatkan berdasarkan kompetensinya pada tahun 2013
67
LAKIP BKN 2013
sebesar 90%. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan tingkat capaian penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 90%, yakni: 1) Keterbatasan anggaran, keterbatasan anggaran dimaksud adalah keterbatasan untuk memindahkan pegawai dari pusat ke Kantor Regional dan sebaliknya, atau dari Kantor Regional ke Kantor Regional lainnya. 2) Pertimbangan keluarga, yang dimaksud adalah bahwa penempatan pegawai juga memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan keluarga. Pertimbangan keluarga ini dilakukan dengan asumsi bahwa pegawai yang dekat dengan keluarga lebih produktif dibandingkan dengan pegawai yang terpisah dengan keluarganya.
d. Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar Tabel 3.16 Capaian indikator kinerja persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar. IKU Persentase pemenuhan sarana
2011
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100%
100%
100%
100%
90%
99,70%
operasional
kantor sesuai standar Sarana operasional kantor meliputi peralatan kerja yang digunakan pegawai berupa bahan dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas meliputi: 1) keperluan sehari-hari perkantoran antara lain: Alat tulis kantor, cetakan formulir, alat rumah tangga kantor, langganan koran, pengiriman surat-surat dinas, 2) Jamuan rapat dinas, rapat koordinasi dengan instansi terkait, penambah daya tahan tubuh 3) Biaya scaning dokumen perencanaan keuangan, pelelangan, kepegawaian. 4) Pembiayaan Kegiatan pengamanan, pramubakti dan sopir. 5) Langganan daya listrik dan telepon serta air 6) Pakaian pegawai, satpam, paramedis 7) Penggantian inventaris lama yang rusak 8) Sewa gudang penyimpanan dokumen keuangan,pensiun
68
LAKIP BKN 2013
Target pemenuhan sarana operasional tersebut sebesar 90% dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Biaya scanning dokumen perencanaan, keuangan, pelelangan, kepegawaian atau kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama sebagai tahap awal dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal BPK Nomor 1/PB/X-XIII.2/1/2014 dan Sekretaris Utama BKN Nomor 01/A/KS/I/2014 tentang Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Badan Kepegawaian Negara dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, sehingga audit dilakukan terhadap dokumen hasil scanning. 2) Langganan daya listrik: Penyediaan anggaran untuk biaya langganan daya listrik dalam POK diperkirakan tidak cukup untuk membayar kebutuhan listrik dalam 1 tahun akibat adanya kenaikan biaya TDL (tarif Daya Listrik) bertahap:
Kebutuhan biaya listrik 12 bulan x Rp. 468.500.000 = Rp. 5.622.000.000 (100%)
Tersedia anggaran (POK) 12 bulan x Rp.328.500.000 = Rp 3.942.000.000, (70,11%)
Realisasi biaya listrik 12 bln x Rp.464.144.583 = Rp.5.569.735.421 (99,70%) Namun target 90% tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan tingkat
penghematan penggunaan listrik lift gedung II yaitu dengan menghidupkan lift mulai jam kerja dan 30 menit sebelum berakhirnya jam kerja, serta menghimbau kepada para pegawai agar tidak menggunakan listrik yang tidak perlu dalam menggunakan peralatan elektronik kantor. Untuk penyediaan anggaran kekurangannya dengan penghematan keperluan sehari-hari perkantoran yaitu penghematan biaya pakaian kerja pegawai, menghemat kegiatan rapat-rapat dinas yang kurang penting. 3) Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai Pada awal penetapan anggaran 2013 disediakan biaya pengadaan pakaian
POK 2013 sebanyak 2.972 stel nilai: Rp 1.279.446.000 (100 %)
Realisasi sebanyak 2.772 stel nilai: Rp.1.136.780.000 (88,78 %)
pengurangan sebanyak 200 stel efisiensi: Rp. 143.666.000 (11,22 %)
e. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN Layanan informasi BKN bisa dilakukan dengan media cetak dan media elektronik. Media cetak antara lainberupa bulletin, majalah, pamflet, brosur, leafet, banner, surat
69
LAKIP BKN 2013
edaran, annual report, jurnal kepegawaian. Adapun media elektronik antara lain : website www.bkn.go.id dan www.sesmabkn.com , anjungan layanan mandiri, tv informasi, running text, twitter dan facebook. Untuk mengetahui tingkat kepuasaan publik terhadap layanan informasi dilakukan melalui e polling dan kotak suara dari para tamu yang berkunjung ke BKN. Adapun jumlah tamu yang berkunjung ke BKN dan mengisi form koresponden pada tahun 2013 sejumlah 512 (lima ratus dua belas) orang. Dari 512 orang tersebut memberikan penilaian terhadap ketersediaan informasi sebagaimana tabel 3.17. Tabel 3.17 Indeks Kepuasaan Publik terhadap Ketersediaan Layanan Informasi BKN tahun 2013
ResNo
Kategori
Angka
ponden 2012
1
Sangat
90 - 100
Prosentase
Responden 2013
Prosen-
Peningkatan/
tase
Penurunan
35
32, 41 %
182
32,38 %
(0,3) %
Baik 2
Baik
75 - 89
25
23,15 %
234
45,70 %
22, 55 %
3
Cukup
60 - 74
8
7,41 %
76
14,84 %
7,43 %
4
Buruk
50 – 59
9
8,33%
15
2,93 %
(5,40) %
5
Sangat
Dibawah
31
28,7 %
5
0,98 %
(27,72) %
Buruk
50 108
100 %
512
100 %
Jumlah
Dari tabel 3.17 menggambarkan bahwa ketersediaan layanan informasi BKN mengalami peningkatan indeks kepuasan dengan kategori baik sebanyak 22,55 %. Sementara untuk penilaian Buruk mengalami penurunan sebesar 5,40 persen dan Sangat buruk sebesar 27,72 persen. Peningkatan indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi disebabkan bertambahnya jenis layanan informasi yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui twitter, facebook, diskusi interaktif pejabat BKN melalui televisi, radio dan website serta media cetak Koran dan majalah.
70
LAKIP BKN 2013
Disamping itu BKN telah membentuk satuan unit PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan informasi kepada publik.
Sasaran VIII : Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dapat dilihat pada tabel 3.18.
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran VIII
Sasaran VIII : Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor 2011
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Indeks
kepuasan
pegawai
2012
2013
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
65%
65%
70%
70%
75%
72%
terhadap
sarana dan prasarana kantor yang tersedia.
2. Persentase pemenuhan standar
sarana
dan
prasarana
a. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Sarana dan Prasarana kantor yang tersedia Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia. Indeks kepuasan pegawai merupakan tingkat apresiasi/pendapat yang dirasakan oleh pegawai terhadap tersedianya sarana kerja (keperluan sehari-hari perkantoran) yang
71
LAKIP BKN 2013
disediakan Biro Umum dan Perlengkapan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan pegawai di unit kerjanya. Sedangkan kepuasan pendapat
pegawai
terhadap
tersedianya
terhadap prasarana kantor sarana
gedung,
adalah
perlengkapan
Meubelair,komputer, suasana ruangan (cahaya,suhu udara,kebersihan, tempat perkir, tempat toilet,) yang disediakan Biro Umum dan Perlengkapan. Untuk memperoleh indeks kepuasan pegawai, dilakukan dengan memnyampaikan kuesioner terhadap pegawai yang mewakili unit kerja, terakhir dilakukan pada bulan November 2013 dengan hasil sebagai berikut. Indikator /kriteria tingkat kepuasa pegawai terhadap pelayanan penyediaan sarana dan prasarana kantor adalah: 1. kemudahan prosedur pelayanan, unit kerja menyampaikan A-15 (formulir permintaan barang), Memo dinas ( permintaan proses pengadaan barang/jasa dan perbaikan peralatan) 2.
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani, pegawai di unit Biro Umum Perlengkapan sudah dibagi tugasnya dengan jelas, sesuai SKP.
3. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, tingkat pendidikan,ketrampilan dan pengalaman petugas untuk menangani permasalahan sarana prasarana cukup memadai 4. Kecepatan pelayanan, standar waktu dalam merespon permintaan dilakukan dengan proses klarifikasi permintaan, konfirmasi kondisi peralatan yang ada dan jawaban atas permintaan ( tersedia atau menunggu diberi\kan barang atau menunggu peralatan diperbaiki atau diadakan) 5. Kenyamanan lingkungan unit pelayanan, unit kerja menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana di unit kerjanya cukup nyaman ( kebersihan,cahaya lampu, warna dinding ruangan, suhu udara ruangan) dirasakan nyaman 6. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan, petugas selalu memberikan penjelasan atas tugas yang dilaksanakan kepada unit kerja yang meminta layanan sarana dan prasarana.
Responden (kuesioner) untuk
32 unit kerja
Yang menjawab
26 unit kerja
72
LAKIP BKN 2013
Dari 26 unit kerja ( 100 %) menjawab :
sangat baik (sangat setuju) 15 unit kerja
( 47 %)
baik (setuju)
8 unit kerja
( 25 %)
cukup baik ( kurang setuju) 3 unit kerja
( 9 %)
kurang baik (tidak setuju)
6 unit kerja
( 19 %)
32 unit kerja
(100%)
Dari data diatas menunjukkan bahwa unit kerja yang menyatakan puas sebanyak 72% dan yang menyatakan cukup puas sebanyak 28%.
b. Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pada tahun 2013, indikator persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana mengacu pada Permen PU Nomor 45 tahun 2007 tentang Pembangunan Gedung Milik Negara, ditetapkan target 75% dari jumlah 32 unit kerja yang ada. Hasil pengukuran dari indikator tersebut diperoleh bahwa persentase unit kerja yang terpenuhi standar sarana dan prasarananya sebanyak 23 unit kerja atau sebesar 72%. Target di tahun 2013 tidak tercapai karena adanya prioritas penyelesaian pembangunan gedung Diklat BKN dan Gedung Arsip di Kantor Regional BKN. 76%
75%
74% 72%
72% 70% 70%
70% 68% 66% 64%
Realisasi 65%
Target
65%
62% 60% 2011
2012
2013
Grafik 3.19 Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana
73
LAKIP BKN 2013
2) Kinerja BKN lainnya di tahun 2013
Human Resource Management System (HRMS) Implementasi Sistem HRM ini terkait dengan penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya yang diatur dalam Peraturan Kepala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan serta Peraturan Kepala Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penilaian Kompetensi PNS yang menggambarkan kompetensi masing-masing individu PNS hasil penilaian dari Assesment Center. HRMS meliputi manajemen SDM berbasis kompetensi, program strategis
percepatan
reformasi
birokrasi
bidang
kepegawaian,
percepatan
penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
Gambar 3.1 Aplikasi Human Resources Management System (HRMS)
Secara umum sistem HRM ini akan mempetakan suatu jabatan dengan standard kompetensi tertentu dengan PNS yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti terlihat pada gambar diatas untuk jabatan tertentu maka ada 4 kandidat PNS yang sesuai. Selain dari sisi kompetensi individual, di dalam HRMS ini juga memuat informasi terkait syarat administratif PNS untuk duduk dalam jabatan tertentu. Sehingga pengambilan keputusan dalam pengangkatan PNS lebih komprehensif serta sebagai bahan perbandingan antar calon pejabat. Penilaian syarat administratif berdasarkan 74
LAKIP BKN 2013
nilai skore dari setiap kriteria yang ditetapkan dan dapat disesuaikan dengan kebijakan setiap instansi pusat maupun daerah. Seleksi administrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3.2 Nilai Skor Syarat Administratif
Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Setiap instansi baik pusat maupun daerah setiap tahun dapat memperkirakan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil-nya masing-masing dengan mempertimbangkan kekuatan belanja daerah atau negara dalam bentuk usulan formasi yang di ajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk di analisa dan selanjutnya hasil pengalokasian formasi tersebut dikirimkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) untuk mendapat persetujuan kebutuhan formasi yang dapat dibuka dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jumlah kebutuhan formasi yang telah disetujui oleh Menpan tersebut kemudian instansi baik pusat maupun daerah akan melakukan proses seleksi penerimaan CPNS. Proses seleksi penerimaan CPNS itu sendiri terdiri dari 3 tahapan yaitu proses pendaftaran pelamar, proses pengolahan serta pengumuman peserta test yang lulus seleksi. Adapun maksud dan tujuan dari penerimaan CPNS Tahun 2013 dimana proses pengolahannya dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia Seleksi CPNS Nasional antara lain
pertama
adalah
untuk
memperoleh
CPNS
yang
profesional,
jujur,
bertanggungjawab dan netral yaitu CPNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja
75
LAKIP BKN 2013
organisasi pemerintah serta memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan (untuk memilih putra terbaik bangsa yang kompeten sesuai tuntutan pekerjaan di instansi pemerintahan). Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya; (untuk mengembalikan kepercayaan generasi muda bahwa untuk menjadi PNS berdasarkan kemampuan diri sendiri). Dalam hal ini BKN selaku ketua panitia seleksi nasional mempunyai tugas antara lain mengkoordinir pendaftaran untuk seleksi CPNS Nasional 2013 khususnya bagi instansi yang belum memiliki sistem registrasi online sendiri serta mengumpulkan, memverifikasi serta memvalidasi data pelamar umum seluruh instansi sebelum dilakukan proses pengolahan oleh panselnas. Sehingga BKN membuat Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2013 untuk memfasilitasi proses pendaftaran seleksi CPNS nasional bagi pelamar umum. Dari keseluruhan instansi pusat dan daerah yang mendapat formasi tahun 2013 sebanyak 248 instansi pusat dan daerah ada 58 instansi yang menggunakan pendaftaran online SSCN. Sistem pendaftaran online mencakup proses pendaftaran yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk melakukan pendaftaran dan panitia seleksi instansi setempat dalam memproses seleksi tahap awal yaitu kelengkapan dan kesesuaian dokumen lamaran.
Gambar 3.3 Form Registrasi Pelamar Umum SSCN Aplikasi pendaftaran online ini sangat diperlukan, karena dengan pelamar yang berjumlah ribuan maka pengolahan data tidak mungkin dilakukan secara manual. Proses yang dapat digantikan dengan aplikasi ini yaitu proses entry data pelamar, administrasi data pelamar, proses entri formasi setiap instansi, pengaturan lokasi
76
LAKIP BKN 2013
formasi, pencetakan kartu registrasi dan upload pengumuman masing-masing instansi, dan hal lain yang dibutuhkan dalam proses seleksi administratif CPNS.
Jurnal Civil Service BKN Jurnal “Civil Service” adalah jurnal Kebijakan dan Manajemen PNSyang dikelola oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian BKN, yang telah terakreditasi nasional. Dalam perkembangannya, hingga kini JurnalCivil Service terus berupaya untuk selalu menyajikan berbagai pemikiran dan gagasan konseptual, baik dari hasil penelitian, kajian, aplikasi teori maupun tinjauan kepustakaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen PNS. Selain itu, Jurnal Civil Service merupakan wahana diseminasi dan sosialisasi berbagai pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen PNS, dengan harapan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi perwujudan PNS yang profesional dan kompeten.Selain itu, untuk melakukan reformasi birokrasi secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan dalam bidang kepegawaian, jurnal sebagai wadah dari berbagai pemikiran dan sudut pandang dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan. Jurnal “Civil Service” secara periodik terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan November.
Gambar 3.4 Jurnal Civil Service BKN
3) Akuntabilitas Keuangan Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran
77
LAKIP BKN 2013
Kementerian Negara/Lembaga TA.2013, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 535.149.198.000,- (lima ratus tiga puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan tambahan untuk alokasi tunjangan kinerja sebesar Rp 90.625.762.000,- (sembilan puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) , dan sesuai Surat Menteri Keuangan No: S-407/MK.02/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) TA.2013 BKN mendapat alokasi reward sebesar Rp 769.451.000,(tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu BKN tahun 2013 menjadi sebesar Rp 626.544.411.000,- (enam ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah ) untuk membiayai 3 (tiga) Program dengan rincian : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (01) sebesar Rp 365.215.126.000,- anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: a) Belanja pegawai sebesar Rp 171.504.011.000,b) Tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 100.406.454.000,c) Belanja barang operasional kantor sebesar Rp 64.858.627.000,d) Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp 28.446.034.000,-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02) sebesar Rp.127.187.682.000,- anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : a) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana BKN Pusat sebesar Rp 110.834.000.000,- terdiri dari : 1) Pembangunan
gedung
Pusdiklat
Kepegawaian
BKN
sebesar
Rp
110.314.000.000; 2) Pengadaan kendaraan operasional sebesar Rp 520.000.000,b)
Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kantor Regional I s/d XII BKN sebesar Rp 16.353.682.000,-
3.
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06) sebesar Rp 134.141.603.000,- anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara baik untuk Kantor Pusat maupun Kantor Regional sebagaimana berikut :
78
LAKIP BKN 2013
a)
Perencanaan kepegawaian dan formasi (sub kegiatan penataan PNS) sebesar Rp 2.078.842.000,-
b)
Penilaian kompetensi calon pejabat struktural instansi pemerintah, dan konseling kepegawaian sebesar Rp 1.633.203.000.-
c)
Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data base kepegawaian sebesar Rp 6.250.585.000,-
d)
Pengembangan operasional jaringan komunikasi dan informasi kepegawaian (Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Biometrik PNS berbasis elektronik, penerbitan KPE) sebesar Rp 43.725.018.000,-
e)
Perumusan kebijakan rekrutmen dan kinerja pegawai (Sub kegiatan pengembangan sistem rekrutmen dengan CAT System/pembangunan CAT station pada 4 kantor regional) sebesar Rp 6.862.458.000,-
f)
Pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
bimbingan
teknis
bidang
kepegawaian pada instansi Pusat dan Daerah sebesar Rp 3.000.000.000,g)
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian (Sub kegiatan penyelenggaraan Diklat Analis Kepegawaian calon pejabatan fungsional analis kepegawaian sebanyak 2 angkatan tingkat terampil dan 13 angkatan tingkat keahlian) sebesar Rp 5.887.207.000,-
h)
Kegiatan rutin penyelenggaran tugas pokok dan fungsi bidang manajemen kepegawaian Negara lainnya sebesar Rp 64.704.290.000,Tabel 3.19 Rincian Alokasi Anggaran Per Program dan Jenis Belanja (Dalam Ribuan Rupiah)
No. 1
Program Dukungan Manajemen dan
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Modal
271.910,4
89.585.3
Jumlah
3.719,3
365.215,1
127.187,6
127.187,6
12.133,4
134.141,6
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu Aparatur BKN.
3
Penyelenggaraan
122.008,1
Manajemen Kepegawaian Negara.
79
LAKIP BKN 2013
No.
Program JUMLAH
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Modal
211.593,5
143.040,4
271.910,4
Jumlah 626.544,4
Tabel 3.20 Rincian Alokasi Pagu Anggaran Per Satuan Kerja BKN Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rupiah) Satuan Kerja
No.
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Modal
Jumlah
1
BKN Kantor Pusat Jakarta
191.996.707
147.789.220
116.830.270
456.616.197
2
Kantor Regional I BKN
15.899.023
5.968.685
1.888.790
23.756.498
11.401.794
5.685.880
329.120
17.416.794
9.286.709
5.288.166
556.180
15.131.055
6.866.405
6.559.062
1.056.200
14.481.667
7.927.326
4.950.406
3.069.735
15.947.467
6.763.888
5.772.895
1.798.700
14.335.483
4.253.898
6.270.684
485.934
11.010.516
4.262.399
4.387.910
665.340
9.315.649
4.528.559
5.902.494
2.481.045
12.912.098
3.245.521
4.474.384
3.166.899
10.886.804
2.735.897
4.316.438
10.161.209
17.213.544
2.742.339
4.227.300
551.000
7.520.639
Yogyakarta 3
Kantor Regional II BKN Surabaya
4
Kantor Regional III BKN Bandung
5
Kantor Regional IV BKN Makasar
6
Kantor Regional V BKN Jakarta
7
Kantor Regional VI BKN Medan
8
Kantor Regional VII BKN Palembang
9
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
10
Kantor Regional IX BKN Jayapura
11
Kantor Regional X BKN Denpasar
12
Kantor Regional XI BKN Manado
13
Kantor Regional XII BKN
80
LAKIP BKN 2013
Satuan Kerja
No.
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Modal
271.910.465
211.593.524
143.040.422
Jumlah
Pekanbaru JUMLAH
626.544.411
Realisasi anggaran BKN tahun 2013 adalah sebesar Rp 582.861.749.619,- atau sebesar 93,03% dengan rincian sebagaimana pada tabel 3.21.
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran BKN Tahun 2013 Anggaran
Kode dan Uraian Program 1 01
2
Pagu
Realisasi
%
3
4
5
Dukungan Manajemen dan 365.215.126.000,Pelaksanaan
Tugas
339.150.410.622,-
92,86
120.480.534.240,-
94,73
123.230.804.757,-
91,87
582.861.749.619,-
93,03
Teknis
Lainnya 02
Peningkatan
Sarana
dan 127.187.682.000,-
Prasarana Aparatu Aparatur BKN 06
Penyelenggaraan Manajemen 134.141.603.000,Kepegawaian negara Jumlah
626.544.411.000,-
81
LAKIP BKN 2013
BAB IV
PENUTUP
LAKIP BKN 2013
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BKN selama tahun 2013 yang diawali dengan penjabaran visi dan misi BKN, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan sasaran kinerja BKN yang tertuang dalam indikator kinerja utamanya dapat disimpulkan bahwa BKN telah mencapai sasaran kinerja secara rata-rata sebesar 122,61%. Hasil pengukuran target kinerja BKN di tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 14 indikator kinerja yang berhasil mencapai target dan diantaranya terdapat 9 indikator kinerja yang capaiannya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target di tahun 2013 dan kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: a. Terkait dengan pencapaian sasaran strategis I, yaitu Meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian. Memperhatikan indikator kinerja utama ke2 dari sasaran dimaksud, yakni persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan, terlihat bahwa realisasi capaian sasaran kinerja peningkatan efektivitas Sistem Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian hanya sebesar 28% dari target semula sebesar 30%. Hal ini disebabkan oleh belum tersosialisasikannya standar kompetensi manajerial dan teknis dengan baik di lingkungan instansi pemerintah, terutama pada tataran pejabat pengambil kebijakan, belum teralokasikannya anggaran di lingkungan BKN yang secara
khusus
diperuntukkan
kegiatan
fasilitasi
penyusunan/perumusan
standar
kompetensi, serta terbatasnya jumlah fasilitator. b. Terkait dengan pencapaian sasaran strategis VII, yaitu Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Perencanaan Program, Sumberdaya dan Pengelolaan Administrasi. Memperhatikan indikator kinerja utama 3 yakni persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya, terlihat bahwa realisasi capaian sasaran kinerjanya hanya sebesar 90% dari target semula sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan pertimbangan keluarga dalam memindahkan pegawai. Untuk meningkatkan kinerja BKN tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, terutama pada kedua sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, yaitu sasaran strategis I dan sasaran startegis VII.
83
LAKIP BKN 2013
Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran I adalah dengan penyusunan modul kompetensi manajerial dan teknis, melaksanakan workshop dan piloting standar kompetensi manajerial dan teknis. Sedangkan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran VII adalah dengan memastikan biaya penempatan dan pemindahan pegawai mendapatkan dukungan anggaran yang memadai serta mempertimbangkan faktor keluarga dalam penempatan pegawai. Secara umum dapat disarankan bahwa peningkatan kinerja BKN dapat dilakukan dengan meningkatkan dukungan internal, komitmen pimpinan dan kompetensi serta profesionalisme seluruh pegawai BKN untuk merencanakan dan melaksanakan rencana
kinerja tersebut. Selain itu mengingat
pencapaian kinerja BKN memiliki keterkaitan dengan instansi terkait (stakeholder) maka kedepan perlu ditingkatkan koordinasi kerja sejalan dengan sasaran strategis yang akan dicapai.
84
LAKIP BKN 2013
LAMPIRAN
LAKIP BKN 2013
Lampiran 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
86
LAKIP BKN 2013
Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
%
I
Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
1. Persentase instansi
50%
76%
152%
30%
28%
93,33%
16%
16,33%
100%
50%
71,33%
142%
25 instansi
73 instansi
292%
600 analis
770 analis
128,33%
pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya.
2. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.
3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya.
4. Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP. II
Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal.
1. Jumlah
instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT).
2. Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian.
87
LAKIP BKN22013 Lampiran
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
III
Meningkatkan kualitas rumusan perundangundangan kepegawaian.
1. Jumlah
IV
Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.
1. Indeks
V
Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
1. Persentase database
rumusan peraturan perundangundangan yang diselesaikan. kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian.
PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
Target
Realisasi
%
15 naskah
33 naskah
220%
82 (Sangat Baik)
83,09 (Sangat Baik)
101,33%
80%
82%
109,33%
100%
98,89%
98,89%
85%
90,30%
103,01%
35%
35,3%
100,86%
B (65,01)
CC (60,23)
92,66%
WTP
WTP
100%
100%
90%
90%
2. Persentase
Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).
3. Persentase instansi/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE.
VI
VII
Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
1. Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.
Meningkatkan efektifitas 1. koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN.
2.
Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN.
3.
Persentase penempatan pegawai yang sesuai
88
Lampiran 2
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
LAKIP BKN 2013
Target
Realisasi
%
Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar.
90%
99,70%
110,78%
Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN.
Baik
Baik
100%
Baik
Baik
100%
75%
72%
96%
dengan kompetensi.
4.
5.
VIII
Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.
1. Indeks
kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia.
2. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.
89
LAKIP BKN 2013
Lampiran 3
CAPAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2010 - 2013 2010 No
I
Sasaran Strategis
Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
2013
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing)di lingkungannya.
NA
NA
NA
NA
30%
40%
50%
76%
2. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.
5%
6,10%
10%
7,33%
10%
8,67%
30%
28%
10%
10,4%
12%
11,24%
14%
13,22%
16%
16,33%
20%
18,40%
25%
26,60%
30%
32,67%
50%
71,33%
1. Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT).
10 Instansi
10 Instansi
14 Instansi
17 Instansi
20 Instansi
59 Instansi
25 Instansi
73 Instansi
2. Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian.
100 analis
185 analis
200 analis
227 analis
150 analis
348 analis
600 analis
770 analis
4. Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP. Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal.
2012
Target
3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya.
II
2011
Indikator Kinerja Utama
III
Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian.
1. Jumlah rumusan peraturan perundangundangan yang diselesaikan.
9 naskah
22 naskah
15 naskah
39 naskah
11 naskah
27 naskah
15 naskah
33 naskah
IV
Meningkatkanpelaya nan kepegawaian berbasis teknologi informasi.
1. Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian.
76 (Baik)
75,68 (Baik)
76 (Baik)
79,65 (Baik)
79 (Baik)
80,94 (Baik)
82 (Sangat Baik
83,09 (Sangat Baik)
V
Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
1. Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
40%
60,27%
50%
67,53%
75%
75,15%
80%
82%
20%
20,44%
40%
98%
100%
98,39%
100%
98,89%
50%
41,73%
60%
52,87%
75%
83,14%
85%
90,30%
2. Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK). 3. Persentase instansi/ stakeholders yang telah
90
LAKIPLampiran BKN 2013 3
2010 No
Sasaran Strategis
2011
2012
2013
Indikator Kinerja Utama Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
menggunakan sistem KPE.
VI
Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
1. Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.
15%
19%
20%
26,7%
30%
31,8%
35%
35,3%
VII
Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
1. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN.
CC
C (48,53)
CC
CC (52,83)
B
CC (54,59)
B
CC (60,23)
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
45%
45%
55%
50%
60%
60%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
99,70%
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
1. Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia.
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
2. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.
60%
60%
65%
65%
70%
70%
75%
72%
2. Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN. 3. Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi. 4. Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar. 5. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN.
VIII
Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.
91
LAKIP BKN 2013 4 Lampiran
INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MELAKSANAKAN PENILAIAN KOMPETENSI TAHUN 2013 NO
INSTANSI
TUJUAN PENILAIAN
1.
Pemprov Maluku
Seleksi Calon Pejabat Es II
2.
Kementerian PU
Seleksi Assessor
3.
Kementerian PU Kementerian PP&PA Kementerian PP&PA
Penilaian Kompetensi Pejabat Es IV Pemetaan Pejabat Es IV Pemetaan Staf
4.
Pemkab Berau
Pemetaan Pejabat Es III
5.
Pemprov Gorontalo
Pemetaan Pejabat Es III
6.
Pemkot Balikpapan
Seleksi Calon Es II
Pemkot Balikpapan
Penilaian Kompetensi Pejabat Es IV
7. 8.
Kementerian PP&PA BPS ANRI
Seleksi Calon Es II Seleksi Calon Es II Seleksi Calon Ka ANRI
9.
Pemkab Bulungan
Penilaian Kompetensi Pejabat Es IV
Pemkab Bulungan Pemprov Sumatera Selatan
Penilaian Kompetensi Pejabat Es III Seleksi Calon Pejabat Es II
Kementerian PU
Seleksi Calon Assessor
Pemprov Sumatera Selatan
Penilaian Kompetensi Pejabat Es II
Pemko Banjarmasin Pemko Banjarmasin
Penilaian Kompetensi Pejabat Es II Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Es II
Pemkab Berau
Penilaian Kompetensi Pejabat Es III
Pemko Banjarmasin
Penilaian Kompetensi Pejabat Es III & Es IV
12.
Pemkab Hulu Sungai Tengah
Penilaian Kompetensi Pejabat Calon Sekda
13.
BKN Pusat
Penilaian Kompetensi Calon Eselon II
14.
Kanreg VII Palembang
Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Fungsional
15.
Kanreg IX Jayapura
Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Fungsional
16.
Kanreg I Yogyakarta
Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Fungsional
17
Kanreg VI Medan
Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Es IV
18.
Kanreg XII Pekanbaru
Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Es IV
10.
11.
92
LAKIPLampiran BKN 2013 5
JUMLAH PESERTA TES & LULUS PASSING GRADE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TKD CPNS PELAMAR UMUM TAHUN 2013 NO
INSTANSI
I. Kementerian/Lembaga
JUMLAH PESERTA
LULUS PASSING GRADE JUMLAH
159.026
48.890
% 39,69
1
Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan
194
99
51,03
2
Kementerian PAN & RB
706
291
41,22
3
Kementerian Luar Negeri
5.186
1.875
36,16
4
Kementerian Perdagangan
2.677
1.268
47,37
5
Kemenko Perekonomian
999
491
49,15
6
Kementerian Dalam Negeri
2.475
836
33,78
7
Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral
4.048
1.970
48,67
8
Kementerian Keuangan
56.332
12.095
21,47
9
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.903
1.396
35,77
10
Kementerian Hukum & HAM
7.995
1.014
12,68
11
Kementerian Kelautan dan Perikanan
13.925
3.779
27,14
12
Kementerian Pertanian
8.293
2.570
30,99
13
Kementerian Komunikasi & Informasi
1.074
643
59,87
14
Kementerian Pemuda & Olah Raga
660
228
34,55
15
Kemenko Kesejahteraan Rakyat
220
121
55,00
16
Kementerian Sekretariat Negara
971
430
44,28
17
Kementerian Sekretariat Kabinet
211
121
57,35
18
Kementerian Pekerjaan Umum
9.136
3.420
37,43
19
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
1.232
392
31,82
20
Kementerian Lingkungan Hidup
159
65
40,88
21
Kementerian Sosial
1.041
169
16,23
22
Kementerian Koperasi & UKM
417
167
40,05
23
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
123
59
47,97
24
Bappenas
585
382
65,30
25
Komisi Yudisial
781
264
33,80
26
Mahkamah Konstitusi
177
100
56,50
27
Komnas HAM
583
204
34,99
28
Setjen DPR
935
357
38,18
93
AFFIRMASI
1.206
Lampiran 5 LAKIP BKN 2013
NO
INSTANSI
JUMLAH PESERTA
LULUS PASSING GRADE JUMLAH
%
29
LAPAN
977
453
46,37
30
BPS
1.788
550
30,76
31
BPK
2.072
1.042
50,29
32
BKN
1.747
542
31,02
33
BNPT
964
248
25,73
34
BNN
3.410
760
22,29
35
BNP2TKI
985
290
29,44
36
BSN
4.297
2.140
49,80
37
BIG
868
389
44,82
38
BATAN
509
262
51,47
39
Bapeten
189
67
35,45
40
BIN
499
169
33,87
41
BPKP
4.929
2.004
40,66
42
BKPM
1.051
616
58,61
43
BMKG
12
3
25,00
44
LKPP
805
337
41,86
45
PPATK
1.200
488
40,67
46
BPPT
3.956
1.760
44,49
47
LIPI
2.952
1.720
58,27
48
Arsip Nasional RI
527
171
32,45
49
Bawaslu
184
50
27,17
50
Ombudsman
67
23
34,33
78.901
18.349
II. Pemerintah Provinsi
AFFIRMASI
17,07
51
DKI Jakarta
26.222
6.305
24,04
52
Jawa Tengah
9.331
2.520
27,01
53
Jawa Timur
28.243
7.767
27,50
54
Bengkulu
1.156
243
21,02
55
Sumatera Barat
5.637
1.091
19,35
56
Sulawesi Barat
7.198
373
5,18
57
Maluku
230
21
9,13
83
58
Maluku Utara
884
29
3,28
202
25.361
4.072
15,11
1.261
438
34,73
III. Pemerintah Kabupaten/Kota 59
Kota Salatiga
94
Lampiran 5
LAKIP BKN 2013
NO
INSTANSI
JUMLAH PESERTA
LULUS PASSING GRADE JUMLAH
%
60
Kota Banjarmasin
179
25
13,97
61
Kota Banjarbaru
167
37
22,16
62
Kota Surabaya
9.078
1.680
18,51
63
Kab. Sidoarjo
3.805
620
16,29
64
Kota Depok
925
269
29,08
65
Kota Singkawang
150
18
12,00
66
Kota Sawahlunto
616
57
9,25
67
Kota Pekanbaru
726
52
7,16
68
Kab. Indragiri Hilir
1.040
67
6,44
69
Kab. Dharmasraya
745
80
10,74
70
Kab. Muara Enim
1.280
213
16,64
71
Kota Denpasar
1.699
261
15,36
72
Kab. Musi Rawas
1.458
123
8,44
73
Kab. Minahasa Tenggara
2.232
132
5,91
263.288
71.311
TOTAL
95
27,08
AFFIRMASI
LAKIP BKN 2013
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Telp. 021-8010321 Fax. 021-8090421 Jakarta Timur 13640
