MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI No.

I

1.1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas FOKUS PRIORITAS PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

1. Indeks kinerja lembaga demokrasi (melalui Indeks Demokrasi Indonesia/IDI)

60

60

68

-

70

70

2. Tingkat kesehatan masyarakat sipil (melalui Indeks Masyarakat Sipil) 1. Jumlah dokumen Indeks Masyarakat Sipil

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1 Dokumen

-

-

Indikator

2. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas

500 Ormas, LSM dan LNL

Prakiraan Maju Tahun 2013

500 Ormas, LSM 500 Ormas, LSM 500 Ormas, dan LNL dan LNL LSM dan LNL

Program



3. Prosentase kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas

80%

80%

100%

-

-

-

4. Prosentase kemajuan penyusunan, desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

75%

75%

85%

90%

100%

100%

5. Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan 6. Tingkat pelayanan Publik termasuk data basenya 7. Prosentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah

-

-

55%

60%

65%

65%

70%

70%

65%

70%

75%

75%

-

-

98%

100%

-

-

II.6.M.A-1

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015

Program Pembinaan Kemendagri (Ditjen Kesatuan Bangsa Kesbangpol) dan Politik

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI No. 1.2

1.3

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

70%

70%

75%

80%

85%

85%

-

-

75%

80%

85%

85%

3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum

70%

70%

80%

85%

90%

90%

4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundangan, dan pelaksanaan penyuluhan hukum 1. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu

70%

70%

75%

85%

90%

90%

70%

70%

72,50%

85%

90%

90%

2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu

-

-

-

100%

100%

100%

3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu

95%

95%

95%

95%

95%

95%

4. Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu 5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu

70%

70%

85%

100%

-

-

70%

70%

72,50%

75%

77,50%

77,50%

Indikator

1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll 2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilu 2014

II.6.M.A-2


Program

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015 Program Penguatan Komisi Pemilihan Kelembagaan Umum (KPU) Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program Dukungan Komisi Pemilihan Manajemen dan Umum (KPU) Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L

70%

70%

72,50%

75%

77,50%

77,50%

2. Prosentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga lain

70%

70%

72,50%

75%

77,50%

77,50%

3. Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

70%

70%

72,50%

75%

77,50%

77,50%

100% (penyusunan model dan pedoman)

100% (penyusunan model dan pedoman)

100% (penerapan)

100% (penerapan)

100% (penerapan)

100% (penerapan)

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Indikator

4. Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasI birokrasi dan tata kelola KPU

5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia II

2.1


Program

PENINGKATAN IKLIM KONDUSIF BAGI BERKEMBANGNYA KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT

1. Indeks Kebebasan Sipil

76

76

79

-

80

80

2. Indeks Hak-Hak Politik 3. Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan pemilu kepala daerah)

60 -

60 -

68 -

-

70 75%

70 75%

Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan

1. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan

12

12

12

12

12

12

2. Jumlah dokumen Indeks Demokrasi Indonesia

1 dok

1 dok

1 dok

-

1 dok

1 dok

3. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

4

4

4

4

4

4

II.6.M.A-3

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015 Program Dukungan Komisi Pemilihan Manajemen dan Umum (KPU) Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program KEMENKO Peningkatan POLHUKAM Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


2.3

2.4

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Koordinasi pengelolaan pemantapan otonomi khusus

Koordinasi penanganan rawan konflik dan kontijensi

Koordinasi wawasan kebangsaaan

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

1. Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus

12

12

12

12

12

12

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 3. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Papua 4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua

4 12 4

4 12 4

4 12 4

4 12 4

4 12 4

4 12 4

1. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 3. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Aceh 4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD 5. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng 6. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng

12

12

12

12

12

12

4 12 4

4 12 4

4 12 4

4 12 4

4 12 4

4 12 4

12 4

12 4

12 4

12 4

12 4

12 4

1. Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaaan 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi

12

12

12

12

12

12

4

4

4

4

4

4

Indikator

II.6.M.A-4


Program

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015 Program KEMENKO Peningkatan POLHUKAM Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Program KEMENKO Peningkatan POLHUKAM Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Fasilitasi kewaspadaan nasional

Indikator

1. Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik sosial 2. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik 3. Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi. 4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan, melalui pembentukan dan pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

50%

50%

85%

90%

100%

100%

-

-

65%

70%

75%

75%

10

10

10

10

10

10

· 7 wilayah pasca · 7 wilayah pasca · 7 wilayah konflik (NAD, konflik (NAD, pasca konflik Kalteng, Sulteng, Kalteng, Sulteng, (NAD, Kalteng, Maluku, Maluku Maluku, Maluku Sulteng, Maluku, Utara, Papua, dan Utara, Papua, dan Maluku Utara, Papua Barat) Papua Barat) Papua, dan NTT)


Program

· 7 wilayah

· 7 wilayah

· 7 wilayah

pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)



· 16 wilayah rawan konflik

· 16 wilayah rawan konflik

· 16 wilayah

· 16 wilayah

· 16 wilayah

· 16 wilayah

rawan konflik

rawan konflik

rawan konflik

rawan konflik

· 10 wilayah potensi konflik

· 10 wilayah potensi konflik

· 10 wilayah

· 10 wilayah

II.6.M.A-5

potensi konflik

Pelaksana


· 10 wilayah · 10 wilayah potensi konflik potensi konflik potensi konflik



Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Indikator

5. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik

2.6

Bina ideologi dan wawasan kebangsaan

Rencana Tahun 2011


100 kerjasama di 33 100 kerjasama di provinsi 33 provinsi

Rencana Tahun 2012


Program

100 kerjasama di 100 kerjasama 100 kerjasama 100 kerjasama 33 provinsi di 33 provinsi di 33 provinsi di 33 provinsi

6. Prosentase Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Desiminasi bidang Kewaspadaan Nasional

75%

75%

77,50%

80%

82,50%

82,50%

7. Peningkatan layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang asing 1. Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan dan Desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Indonesia yang tepat waktu

70%

70%

75%

80%

85%

85%

75%

75%

80%

85%

87%

87%

1 Modul Wawasan Kebangsaan

1 Modul Wawasan Kebangsaan

1 Modul Bingkai Kebangsaan

1 Modul Bingkai Kebangsaan

2. Jumlah Modul Pengembangan Nilai Kebangsaan

3. Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah

1 modul Wawasan 1 modul Wawasan Kebangsaan Kebangsaan 1 modul pembauran kebangsaan

1 modul pembauran kebangsaan

1 modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa

1 Modul Ketahanan Bangsa

-

-

1 Modul Bela Negara 15




-

-

25

25

II.6.M.A-6

Pelaksana





Indikator

4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran

Rencana Tahun 2011 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang)


Rencana Tahun 2012


Program

Pelaksana


7 provinsi (tiap 7 provinsi (tiap 7 provinsi (tiap 7 provinsi (tiap 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang) provinsi 7 orang) provinsi 7 provinsi 7 provinsi 7 orang) orang) orang)

5. Tingkat kepuasan layanan ijin penelitian bagi 75% 75% 78% 85% 87% 87% masyarakat 6. Jumlah kerja sama dengan organisasi 134 kerjasama di 33 134 kerjasama di 134 kerjasama di 134 kerjasama 134 kerjasama 134 kerjasama kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan provinsi 33 provinsi 33 provinsi di 33 provinsi di 33 provinsi di 33 provinsi kapasitas bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

2.7

Fasilitasi politik dalam negeri

7. Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

1. Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu

75%

75%

85%

87,50%

90%

90%

2. Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan 3. jumlah fasilitasi forum komunikasi politik

75%

75%

85%

87,50%

90%

90%

3

3

3

3

3

3

II.6.M.A-7




Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

-

-

27 Provinsi

30 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

5. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

100%

100%

100%

-

-

-

6. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

100%

100%

100%

-

-

-

7. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

100%

100%

100%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

9 parpol

9 parpol

9 parpol

9 parpol

9 parpol

9 parpol

Indikator

4. Jumlah laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu

8. Jumlah kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan 9. Jumlah Parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan laporan pelaksanaan verifikasi, fasilitasi audit, penguatan kelembagaan dan evaluasi keuangan Parpol

II.6.M.A-8


Program Tahun 2014 Tahun 2015

Pelaksana



Indikator

10. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan politik dalam negeri 11. Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula

2.8

2.9

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

234

234

234

234

234

234

1 modul

1 modul

1 modul

1 modul

1 modul Wawasan 1 modul Wawasan Kebangsaan Kebangsaan


Program

12. Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi 1.Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang

50

50

50

50

50

50

1

1

1

-

-

-

2. Prosentase kemajuan pengem-bangan Democracy Trust Fund 3. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan 1. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel

25%

25%

50%

75%

85%

85%

1 laporan sosialisasi

-

-

2. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu

1 laporan masukan 1 laporan 1 laporan hasil masukan hasil masukan hasil uji pertemuan/forum pertemuan/forum publik 70%

70%

72,50%

75%

77,50%

77,50%

70%

70%

72,50%

75%

77,50%

77,50%

II.6.M.A-9

Pelaksana



Program Penguatan Komisi Pemilihan Kelembagaan Umum (KPU) Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik



Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

80%

80%

85%

85%

85%

85%

4. Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif

-

-

85%

85%

85%

85%

5. Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih 6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia 7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan

75%

75%

90%

100%

100%

100%

5

5

5

5

5

5

10 media massa

10 media massa

10 media massa

10

10

10

10

10

10

100

100

150

200

50

50

Indikator

3.Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif

kerja sama dengan 250 OMS 10 kegiatan kemasyarakatan 8. Prosentase kemajuan pengembangan media center 9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan 10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik

70%


Program Tahun 2014 Tahun 2015

10 media 10 media 10 media massa massa massa kerja sama kerja sama kerja sama kerja sama kerja sama dengan 250 OMS dengan 250 OMS dengan 250 dengan 250 dengan 250 OMS OMS OMS 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan kemasyarakatan kemasyarakatan kemasyarakata kemasyarakata kemasyarakata n n n 70% 72,50% 75% 80% 80%

II.6.M.A-10

Pelaksana



Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012


Program

2.10 Penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi

Jumlah laporan terlaksananyapelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi

-

-

12

12

12

12

2.11 Penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan

Jumlah laporan pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan

-

-

12

12

12

12

2.12 Peningkatan kerjasama internasional penanggulangan terorisme

Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kerjasama internasional penanggulangan terorisme Prosentase masyarakat pengguna sarana/prasarana komunikasi 1. Prosentase kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi

-

-

12

12

12

12

60%

60%

70%

75%

80%

80%

75%

75%

80%

85%

90%

90%

70%

70%

75%

80%

85%

85%

3. Dokumen Grand design pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi

1

1

1

1

1

1

4. Jumlah dokumen Grand Design Media Centre

1

1

1

1

1

1

III 3.1

PENINGKATAN PERAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional

2. Prosentase laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan

II.6.M.A-11

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015 Program Peningkatan Penanggulangan Terorisme

Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (BNPTBadan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika


3.3

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

2. Prosentase paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda

65%

65%

70%

75%

80%

80%

3. Prosentase analisis dan pengelolaan umpan balik yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan 4. Prosentase aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana

70%

70%

75%

80%

85%

85%

65%

65%

70%

75%

80%

80%

1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik 2. Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

15 media center

15 media center

15 media center

15 media center

15 media center

1. Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu

65%

65%

70%

75%

80%

80%

2. Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi

65%

65%

70%

75%

80%

80%

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

Indikator

1. Dokumen database nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik

3. Jumlah media center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota 3.4

Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

3. Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan LKBN Antara

II.6.M.A-12

15

media center


Program

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik


Program Pengembangan 15 media 15 media 15 media Informasi dan center center center Komunikasi Publik


15

media 15 media 15 media center center center Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik



3.5


Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

4. Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel

75%

75%

80%

85%

90%

90%

5. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism 1. Jumlah kerjasama layanan informasi dengan lembaga-lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, dan masyarakat asing

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

2. Jumlah pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik untuk masyarakat asing

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

3. Prosentase disemiinasi/penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat asing

70%

70%

70%

75%

80%

80%

4. Prosentase jumlah kerjasama dengan lembaga multilateral, bilateral, dan regional yang efektif

75%

75%

80%

85%

90%

90%

Indikator

II.6.M.A-13


Program

Pelaksana


Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik



3.7

3.8

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat

Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik

Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

1. Prosentase penyelesaian sengketa informasi publik

75%

75%

80%

85%

90%

90%

2. Prosentase badan publik yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik (KIP)

75%

75%

80%

85%

90%

90%

3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan dan penguatan kelembagaan Komisi Informasi Pusat

12 paket

12 paket

12 paket

12 paket

12 paket

12 paket

1. Jumlah karya riset Bidang Aplikasi Informatika dan Informasi Publik

5 paket

5 paket

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo

10%

10%

25%

30%

35%

35%

1. Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi

10

10

10

10

10

10

2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo

15%

15%

25%

30%

35%

35%

3. Jumlah peserta Bimtek CIO 4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi

500 500

500 500

548 500

500 500

500 500

500 500

Indikator

II.6.M.A-14


Program

Pelaksana

Tahun 2014 Tahun 2015 Program Dukungan Kementerian Manajemen dan Komunikasi dan Pelaksanaan Tugas Informatika Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program Penelitian Kementerian dan Pengembangan Komunikasi dan SDM Kementerian Informatika Komunikasi dan Informatika

Program Penelitian Kementerian dan Pengembangan Komunikasi dan SDM Kementerian Informatika Komunikasi dan Informatika


3.9


Koordinasi informasi publik dan kehumasan

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik

500

500

548

1000

600

600

6. Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri 7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo 8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi

300

300

354

354

354

354

10

10

17

10

10

10

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12

12

12

12

12

12

12 4

12 4

12 4

12 4

12 4

12 4

Indikator

1. Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan 2. . Jumlah Rapat Koordinasi KIP 3. Jumlah pemantauan dan evaluasi

Keterangan: *) Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007 K)

Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.6.M.A-15


Program

Pelaksana



MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1)

A

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011

RENCANA TAHUN 2012

(2)

(3)

(6)

(6)

80%

(7)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20 % terlaksana

20 % terlaksana

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sida ng yang diikuti oleh Indonesia

70

70

163

69

72

2. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN

20% terlaksana

20% terlaksana

40% terlaksana

60% terlaksana

80% terlaksana

PRIORITAS SUB BIDANG: PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL Peningkatan Peran dan 1. % prakarsa/rekomendasi Kepemimpinan Indonesia Dalam Indonesia yang diadopsi ASEAN Khususnya Dalam 2. % dukungan dan partisipasi Implementasi Piagam ASEAN dan masyarakat domestik terhadap Pembentukan Komunitas ASEAN pembentukan komunitas 2015 ASEAN 2015

3. Persentase pelaksanaan grand design nasional pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN 1

Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013 (8)

II.6.M.A-16

40 % terlaksana 60 % terlaksana 80% terlaksana

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

80% terlaksana

72

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar 80% terlaksana Negeri melalui Kerjasama ASEAN

Kemenlu/ Dirjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Politik-Keamanan ASEAN

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO


(1)

(2)

2 Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(3)

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

3. Jumlah provinsi/wilayah daerah yang telah memperoleh sosialisasi tentang Cetak Biru ASEAN bidang Politik dan Keamanan

7

7

7

4

8

8

4. Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan RI kepada Timor Leste dalam upaya menjadi anggota ASEAN.

10

10

7

5

5

5

5. Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Pertemuan Resmi ASEAN dimana Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 2011

22

22

0

0

0

0

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia

78

78

76

84

84

84

10

20

20

20

2. Jumlah kegiatan dalam upaya 20 20 menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan 3. Jumlah kegiatan dalam rangka 8 kegiatan di Pulau 8 kegiatan di Pulau meningkatkan pemahaman publik Sumatera Sumatera mengenai integrasi ekonomi ASEAN 4. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN

20%Terwujudnya penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN

20%Terwujudnya penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN

II.6.M.A-17

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

32 kegiatan

8 kegiatan di Bali 8 kegiatan di dan Nusa Maluku dan Tenggara Papua

8 kegiatan di Maluku dan Papua

40%Terwujudnya penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Ekonomi ASEAN

60%Terwujudny a penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Ekonomi ASEAN

80%Terwujudn ya penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Ekonomi ASEAN

80%Terwujudny a penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Ekonomi ASEAN

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

Kemenlu/Dirjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Kerjasama ASEAN bidang Fungsional

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(3)

PRAKIRAAN MAJU

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sida ng yang diikuti oleh Indonesia

33

33

77

53

30

30

2. Jumlah pertemuan koordinasi kerjasama Fungsional/Sosial-Budaya ASEAN dalam rangka ASEAN Senior Official Committee mengenai ASCC di luar negeri

2

2

4

3

2

2

3. Jumlah rapat koordinasi teknis dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan sidang terkait kebijakan politik luar negeri

4

4

14

7

3

3

4. Jumlah kegiatan sosialisasi perkembangan isu-isu di bidang Sosial-Budaya dalam kerangka ASEAN kepada masyarakat

8

8

14

5

6

6

5. % provinsi yang telah memperoleh sosialisasi mengenai Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN kepada masyarakat dan guru SMP/SMA

20% (7 propinsi dari 33 propinsi)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

20% (7 propinsi dari 20% (7 propinsi 20% (7 propinsi 20% (7 propinsi 20% (7 propinsi 33 propinsi) dari 33 propinsi) dari 33 propinsi) dari 33 propinsi) dari 33 propinsi)

II.6.M.A-18

PROGRAM (10) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

PELAKSANA (11) Kemenlu/Dirjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN



(1)

(2)

INDIKATOR (3) 6. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN

4

Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(6)

(6)

(7)


TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

20%Terwujudnya 20%Terwujudnya 40%Terwujudnya 60%Terwujudny 80%Terwujudny 80%Terwujudn penjabaran penjabaran kerangka penjabaran a penjabaran a penjabaran ya penjabaran kerangka implementasi Cetak kerangka kerangka kerangka kerangka implementasi Cetak Biru Komunitas implementasi implementasi implementasi implementasi Biru Komunitas Sosial Budaya Cetak Biru Cetak Biru Cetak Biru Cetak Biru Sosial Budaya ASEAN Komunitas Sosial Komunitas Sosial Komunitas Komunitas ASEAN Budaya ASEAN Budaya ASEAN Sosial Budaya Sosial Budaya ASEAN ASEAN

1. Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya

60

60

84

60

60

60

2. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan ASEAN dengan Mitra Wicara serta perkembangan dan tindak lanjut implementasi Plan of Action kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara

4

4

15

5

5

5

II.6.M.A-19

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

Kemenlu/Dirjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(2)

(3)

(6)

(6)

12

12

4

Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN 1. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi

B

Peningkatan Peran Indonesia Dalam Tingkat keberhasilan Menjaga Keamanan Nasional dan rekomendasi/ gagasan Pemri Menciptakan Perdamaian Dunia (*) yang diterima dalam sidang kerjasama terkait penanganan isuisu multilateral dan pemajuan kerjasama multilateral

1

Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. 2. Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 3. Jumlah koordinasi teknis

PRAKIRAAN MAJU

(7)

TAHUN 2013 (8)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

12

12

12

12

4

4

4

4

4

70%

70%

70%

70%

70%

70%

4

4

4

4

4

4

8

8

14

8

8

8

25

25

25

25

25

25

4. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional

7

7

7

7

7

7

5. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

2

2

3

-

-

-

II.6.M.A-20

PROGRAM (10) Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

PELAKSANA (11) Kemenko Polhukam

Kemenlu/Dirjen Multilateral/Direkto rat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata


3

C

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Kegiatan Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri

Kegiatan Koordinasi Hubungan Multilateral

Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional 1 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(3)

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas Strategi Politik Luar Negeri 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi

12

12

12

12

12

12

4

4

4

4

4

4

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral

12

12

12

12

12

12

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi

4

4

4

4

4

4

% persoalan yang diselesaikan dalam setiap perundingan perbatasan

40%

40%

60%

80%

100%

100%

1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional 3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional

18 telaahan

18 telaahan

9 telaahan

18 telaahan

18 telaahan

18 telaahan

15 telaahan

15 telaahan

15 telaahan

15 telaahan

15 telaahan

15 telaahan

4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional

49

49

49

49

49

49

II.6.M.A-21

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM (10)

PELAKSANA (11)

Peningkatan Koordiniasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kemenko Polhukam

Peningkatan Koordiniasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kemenko Polhukam

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Kemenlu/Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional/Direkt orat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan



(1)

(2)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(3)

(6)

(6)

5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

12

12

6 dokumen

1. Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan

(7)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

12

12

12

12

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

12

12

12

12

12

12

2. Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau

12

12

12

12

12

12


8

8

8

8

8

8

4. Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT

12

12

12

12

12

12

5. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Wiltas dan PPKT

4

4

4

4

4

4

Tingkat pelayanan perlindungan WNI/BHI yang memadai dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Tersusunnya dokumen telaahan terhadap dokumen Ocean Policy 2

D

Kegiatan Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri


II.6.M.A-22

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kemenko Polhukam


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(3)

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

1. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain

5

5

6

7

8

8

2. Jumlah Citizen Services yang diperkuat 3. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan 4. Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi 5. Jumlah WNI/TKI yang dideportasi 6. % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita

26

26

26

26

26

26

14.998

14.998

8498

4998

1998

1998

6500

6500

3500

3000

1998

1998

9608

9608

4804

4804

4804

4804

29,17%

29,17%

41,20%

60,10%

100%

100%

26

26

26

26

26

26

3

3

3

3

3

3

7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI 8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

II.6.M.A-23

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Kemenlu/Dirjen Program Protokol dan Peningkatan Komsuler/Direktora Kualitas t Perlindungan WNI Pelayanan dan BHI Keprotokolan dan Kekonsuleran



(1)

(2)

E

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(3)

PRAKIRAAN MAJU

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

9. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri

65

65

70

80

85

85

10. Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri

26

26

26

26

26

26

11. Jumlah buku saku/leaflet tentang informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

2

2

2

2

2

2

12. Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik

20

20

25

30

35

35

13. Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

10

10

15

20

25

25

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Peningkatan Peran Indonesia Dalam 1. Tingkat persepsi positif Pemajuan Demokrasi, HAM, masyarakat internasional Lingkungan Hidup, dan terhadap Indonesia Perlindungan Budaya (**) 2. Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya

II.6.M.A-24

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2015 (9)

PROGRAM (10)

(11)

Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Kemenlu/Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik/Direktorat Diplomasi Publik

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas diplomasi publik

3 kali

3 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2. Tingkat penyelesaian legal matters Museum KAA

75 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung



-

-

-

18 kali

18 kali

18 kali

19 kali

20 kali

20 kali

(3)

3. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait isu demokrasi, interfaith dialogue, global media dialogue, dan cultural exchange 4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang diplomasi publik

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraa penyelenggaraa BDF (6 kali BDF (6 kali rangkaian BDF (6 kali BDF (6 kali n BDF (6 kali n BDF (6 kali rangkaian BDF) BDF) rangkaian BDF) rangkaian BDF) rangkaian BDF) rangkaian BDF)

5. Jumlah diseminasi informasi mengenai kebijakan luar negeri dan pelaksanaan tugas Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri kepada publik dalam dan luar negeri.

17 kali dan 6 rangkaian






6. Jumlah Promosi dan Community Outreach Museum KAA

13 kali

13 kali

14 kali

15 kali

16 kali

16 kali

II.6.M.A-25

PELAKSANA



(1)

(2)

INDIKATOR (3) 7. Revitalisasi Museum KAA (tergantung dari penyelesaian legal matters MKAA)

2

Kerjasama Multilateral Dalam Rangka 1. Jumlah koordinasi teknis Pemajuan dan Perlindungan HAM serta 2. Jumlah penyelenggaraan Penanganan Isu Kemanusiaan pertemuan/kerjasama internasional

(6) 100 % Revitalisasi Museum KAA


RENCANA TAHUN 2012

(6)

(7)

100 % Revitalisasi 100 % Revitalisasi Museum KAA Museum KAA


TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

100 % Revitalisasi Museum KAA



42

42

42

42

42

42

12

12

3

12

12

12

55

55

56

55

56

56

55

55

56

55

56

56

8

8

10

8

8

8

2. Jumlah koordinasi teknis

52

52

52

52

52

52

3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional

1

1

0

0

0

0

4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral

27

27

21

27

27

27

3. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional

3

RENCANA TAHUN 2011

4. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Kerjasama Multilateral Terkait Isu 1. Jumlah Posisi pemri yang Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan disampaikan dalam sidang Lingkungan Hidup internasional

II.6.M.A-26

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral

Kemenlu/Dirjen Multilateral/Direkto rat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan

Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Kemenlu/Dirjen Multilateral/Direkto rat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) F

1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi

70%

70%

70%

70%

70%

70%

2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14

14

16

17

20

20

9

9

14

14

10

10

3

3

3

2

1

1

5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya

25%

25%

25%

25%

25%

25%

(3)

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. % fasilitasi penyelenggaraan Negeri di Kawasan Asia Timur dan kerjasama Pasifik 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Timur dan Pasifik

II.6.M.A-27

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Kemenlu/Dirjen Pemantapan Asia Pasifik dan Hubungan dan Afrika//Direktorat Politik Luar Asia Timur dan Negeri serta Pasifik Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(6)

(6)

35

35

100%

2

PRAKIRAAN MAJU

(7)

TAHUN 2013 (8)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

40

45

50

50

100%

100%

100%

100%

100%

8

8

10

12

14

14

8

8

10

10

10

10

2

2

3

4

5

5

5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya 7. Jumlah koordinasi teknis

25%

25%

25%

25%

25%

25%

35

35

40

45

50

50

7. Jumlah pelaksanaan koordinasi teknis Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. % fasilitasi penyelenggaraan Negeri di Kawasan Asia Selatan dan kerjasama Tengah 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Selatan dan Tengah

II.6.M.A-28

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Kemenlu/Direktorat Pemantapan Asia Selatan dan Hubungan dan Tengah Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika



INDIKATOR

(2)

(3)

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. % fasilitasi penyelenggaraan Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika terhadap NKRI

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Sub Sahara Afrika 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment ) 6. Jumlah koordinasi teknis

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

4

6

8

8

17

17

18

20

20

20

4

4

4

6

6

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35

35

40

45

50

50

II.6.M.A-29

(10)

PELAKSANA (11) Kemenlu/Dirjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Afrika



INDIKATOR

(2)

(3)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan

8

8

10

12

14

14

3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap NKRI

12

12

13

14

12

12

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah (Palestina, Irak, Lebanon dan Sudan)

6

6

8

8

10

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35

35

40

45

50

50

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. % fasilitasi penyelenggaraan Negeri di Kawasan Timur Tengah kerjasama

5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment ) 6. Jumlah koordinasi teknis

II.6.M.A-30

(10)

PELAKSANA (11) Kemenlu/Dirjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Timur Tengah



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(2)

(3)

(6)

(6)

70

70

100%


PRAKIRAAN MAJU

(7)

TAHUN 2013 (8)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

76

81

79

79

100%

100%

100%

100%

100%

20

20

22

26

24

24

4. Jumlah penyelenggaraan sidang/sosialisasi/seminar mengenai kebijakan luar negeri RI

18

18

25

30

28

28

5. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima

15

15

18

24

20

20

6. Jumlah koordinasi teknis

50

50

60

70

50

50

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. Jumlah partisipasi Indonesia Negeri Melalui Kerjasama Intra pada sidang/pertemuan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

2. Tingkat penyampaian posisi Delri dalam mencegah pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen akhir sidang

II.6.M.A-31

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Kemenlu/Dirjen Pemantapan Asia Pasifik dan Hubungan dan Afrika/Direktorat Politik Luar Kerja Sama Negeri serta Intrakawasan Asia Optimalisasi Pasifik dan Afrika Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(2)

(3)

(6)

(6)

10

10

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah

16

3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dan senior dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan

PRAKIRAAN MAJU

(7)

TAHUN 2013 (8)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

4

16

16

16

16

4

20

20

20

6

6

5

9

10

10

17

17

11

19

20

20

100%

100%

100% (10 kali)

100%

100%

100%

6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)

90

90

100

100

100

100

7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Utara dan Tengah

7

7

0

4

4

4

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. Jumlah penyelenggaraan Negeri di Kawasan Amerika Utara dan pertemuan di Indonesia Tengah

5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata

II.6.M.A-32

PROGRAM (10) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

PELAKSANA (11) Kemenlu/Dirjen Amerika dan Eropa/Direktorat Amerika Utara dan Tengah

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1)


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(2)

(3)

(6)

(6)

6

6

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia

1

3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan

PRAKIRAAN MAJU

(7)

TAHUN 2013 (8)

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

3

5

5

5

1

3

2

4

4

6

6

0

7

7

7

11

11

0

12

13

13

100%

100%

100% (8 kali)

100%

100%

100%


27

27

30

27

30

30

7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia

4

4

1

4

4

4

8 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. Jumlah penyelenggaraan Negeri di Kawasan Eropa Barat pertemuan di Indonesia

8

8

12

9

9

9

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Barat

9

9

4

9

9

9

7 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. Jumlah penyelenggaraan Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan pertemuan di Indonesia Karibia


II.6.M.A-33

PROGRAM (10)

PELAKSANA (11)

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

Kemenlu/Dirjen Amerika dan Eropa/Direktorat Amerika Selatan dan Karibia


Kemenlu/Dirjen Amerika dan Eropa/Direktorat Eropa Barat



(1)

(2)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(3)

(6)

(6)

(7)

3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Barat

2

2

2

12

11

11


9

9

7

10

10

10

100%

100%

100% (6 kali)

100%

100%

100%


36

36

38

40

38

38

7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Eropa Barat

6

6

0

6

6

6

6

6

3

6

6

6

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur

5

5

4

7

7

7

3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur

7

7

4

7

8

8


12

12

3

13

15

15


9


Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. Jumlah penyelenggaraan Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan pertemuan di Indonesia Timur

II.6.M.A-34

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)


Kemenlu/Dirjen Amerika dan Eropa/Direktorat Eropa Tengah dan Timur



(1)

(2)

INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

100%

100%

100% (9 kali)

100%

100%

100%

19

19

0

2

2

2

12

12

2

14

14

14

2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama FEALAC

6

6

4

7

8

8

3. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama ASEM

4

4

6

4

4

4

4. Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa

12

12

7

14

14

14

5. Jumlah sidang/pertemuan yang dihadiri dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa

38

38

17

40

41

41

(3) 5. % fasilitasi dalam pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)

10

RENCANA TAHUN 2011

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 1. Jumlah kerjasama yang disepakati Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan antara RI melalui kerjasama Amerika dan Eropa intrakawasan Amerika dan Eropa

II.6.M.A-35

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerop

Kemenlu/Dirjen Amerika dan Eropa/Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa



(1)

(2)

11

12

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(3)

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

6. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata dalam kerjasama intra kawasan

100%

100%

100% (1 kali)

100%

100%

100%


33

33

2

35

35

35

8. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di kawasan Amerika dan Eropa

2

2

2

3

3

3

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

12

12

12

12

12

12


4

4

4

4

4

4

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa

12

12

12

12

12

12


4

4

4

4

4

4

II.6.M.A-36

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemenko Polhukam

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemenko Polhukam

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1)


INDIKATOR

(2)

(3)

PRAKIRAAN MAJU

(6)

(6)

(7)

70%

70%

70%

70%

70%

1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 2. Jumlah koordinasi teknis

19

19

24

23

25

25

22

22

23

22

22

22


2

2

2

2

2

2

4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional

11

11

13

13

14

14

Tingkat persepsi positif Negaranegara di kawasan Selatan terhadap Indonesia

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama teknik

1

1

2 kali

1

1

1

2 kali

2 kali

1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI

1 Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik

RENCANA TAHUN 2012

70%

Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Tingkat keberhasilan Ekonomi (***) rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait isu ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan

Peningkatan Peran Serta Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan


TAHUN 2013 (8)

G

H

RENCANA TAHUN 2011

2. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis di berbagai bidang dengan negara-negara sahabat.

II.6.M.A-37

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)


Kemenlu/Dirjen Multilateral/Direkto rat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

Kemenlu/Dirjen Optimalisasi Informasi dan Informasi dan Diplomasi Publik Diplomasi Publik/Direktorat Kerjasama Teknik



(1)

(2)

2

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

(6)

(6)

(7)

TAHUN 2013 (8)

3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik yang diberikan Indonesia dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan

8 kali

8 kali

6 kali

8 kali

8 kali

8 kali

4. % Penguatan entitas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan

100%

100%

100% (9 kali)

100%

100%

100%

18

18

21

21

25

25

16

16

15

16

16

16


1

1

1

-

1

1

4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional

24

24

24

28

34

34

5. Jumlah pertemuan tentang LSM Asing

17

17

23

23

25

25

(3)

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial 1. Jumlah posisi Pemri yang Budaya dan Organisasi Internasional disampaikan dalam sidang Negara Berkembang internasional 2. Jumlah koordinasi teknis

II.6.M.A-38

TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)


Kemenlu/Dirjen Multilateral/Direkto rat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang



(1)

(2)

INDIKATOR (3) 6. Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan


RENCANA TAHUN 2012

(6)

(6)

(7)

Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan

Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan

RENCANA TAHUN 2011


TAHUN 2014 (9)

TAHUN 2015 (9)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Keterangan : (* ) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia juga terdapat : 1. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa 2. Kegiatan Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional yang juga terdapat pada fokus Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional 3. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya 4. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi 5. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa 6. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa 7. Kegiatan Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya (**) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya juga terdapat : 1. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi (***) Di dalam fokus Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi juga terdapat : 1. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya 2. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrikayang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

II.6.M.A-39

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BIDANG : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI No

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2)

I 1.1

FOKUS PRIORITAS PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA DEMOKRASI KEGIATAN PRIORITAS Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

1.2

Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

1.3

Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

1.4 II

Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data PENINGKATAN IKLIM KONDUSIF BAGI BERKEMBANGNYA KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT

Rencana Tahun 2011 (3)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (4)


Tahun 2013 (6)

Prakiraan Maju Tahun 2014 Tahun 2015 (7) (8)

119,84

119,84

309,90

160,00

199,10

199,10

50,40

50,40

41,9

55,0

54,1

54,1

15,00

15,00

213,00

25,00

26,00

26,00

8,30

8,30

10,00

40,00

80,00

80,00

46,13 115,34

46,13 115,34

45,00 333,50

40,00 331,82

39,00 385,29

39,00 385,29

10,37

10,37

11,93

0,73

16,18

16,18

2.1

KEGIATAN PRIORITAS Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan

2.2

Koordinasi pengelolaan pemantapan otonomi khusus

6,33

6,33

6,94

8,09

8,65

8,65

2.3 2.4

Koordinasi penanganan rawan konflik dan kontijensi Koordinasi wawasan kebangsaaan

6,36 0,57

6,36 0,57

6,94 0,63

8,15 0,73

8,78 0,78

8,78 0,78

II.6.M.B-1

No


2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Fasilitasi kewaspadaan nasional Bina ideologi dan wawasan kebangsaan Fasilitasi politik dalam negeri Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi Penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan Peningkatan kerjasama internasional penanggulangan terorisme

(2)

2.10 2.11 2.12 III




Tahun 2013 (6)


18,30 8,90 16,10 48,40

18,30 8,90 16,10 48,40

22,9 31,0 44,3 16,9 90,00

18,7 11,7 14,1 21,2 50,00

19,0 11,7 13,1 21,79 80,00

19,0 11,7 13,1 21,79 80,00

-

-

34,15

41,89

44,83

44,83

-

-

62,00

150,19

153,70

153,70

-

-

5,92

6,33

6,78

6,78

158,44

158,44

180,81

300,56

346,44

346,44

10,95

10,95

18,36

19,80

21,78

21,78

3.1

PENINGKATAN PERAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional

3.2 3.3

Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik

33,19 9,15

33,19 9,15

19,63 26,93

23,95 30,16

26,34 33,18

26,34 33,18

3.4

Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

14,17

14,17

26,59

81,98

103,88

103,88

II.6.M.B-2





3.5

Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional

15,92

15,92

21,84

24,01

26,41

26,41

3.6

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan Komunikasi publik Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

10,42

10,42

13,42

26,15

32,24

32,24

4,58

4,58

4,54

9,83

17,88

17,88

59,49

59,49

48,87

84,00

84,00

84,00

0,57

0,57

0,63

0,68

0,73

0,73

(2)

3.7 3.8

3.9

Koordinasi informasi publik dan kehumasan TOTAL

393,61

393,61

Keterangan: *) Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007 K)


No

Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.6.M.B-3

824,21

Tahun 2013 (6)

792,39

930,83

930,83

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO

(1)

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2)

RENCANA TAHUN 2011 (3)


RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

(6)

(7)

(8)

PRIORITAS SUB BIDANG: PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL A

Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia Dalam ASEAN Khususnya Dalam Implementasi Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015

Rp35,81

Rp35,81

Rp31,62

Rp20,60

Rp20,76

Rp20,76

1

Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan

Rp16,57

Rp16,57

Rp15,32

Rp8,44

Rp8,78

Rp8,78

2

Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi

Rp8,32

Rp8,32

Rp7,32

Rp4,20

Rp4,37

Rp4,37

3

Kerjasama ASEAN bidang Fungsional

Rp5,32

Rp5,32

Rp4,82

Rp4,29

Rp4,46

Rp4,46

4

Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan

Rp5,03

Rp5,03

Rp3,53

Rp2,94

Rp2,37

Rp2,37

5

Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN

Rp0,57

Rp0,57

Rp0,63

Rp0,73

Rp0,78

Rp0,78

B

Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia (*)

Rp5,87

Rp5,87

Rp10,68

Rp5,97

Rp6,52

Rp6,52

II.6.M.B-4


(1) 1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme



RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)


TAHUN 2014

TAHUN 2015

(6)

(7)

(8)

Rp4,72

Rp4,72

Rp9,42

Rp4,50

Rp4,95

Rp4,95

2

Kegiatan Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri

Rp0,57

Rp0,57

Rp0,63

Rp0,73

Rp0,78

Rp0,78

3

Kegiatan Koordinasi Hubungan Multilateral

Rp0,57

Rp0,57

Rp0,63

Rp0,73

Rp0,78

Rp0,78

C

Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

Rp16,52

Rp16,52

Rp16,44

Rp16,80

Rp17,74

Rp17,74

Rp12,82

Rp12,82

Rp12,59

Rp12,70

Rp13,44

Rp13,44

1 2

Kegiatan Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan

Rp3,70

Rp3,70

Rp3,85

Rp4,10

Rp4,30

Rp4,30

D

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Rp17,05

Rp17,05

Rp221,85

Rp336,09

Rp450,29

Rp450,29

1

Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Rp17,05

Rp17,05

Rp221,85

Rp336,09

Rp450,29

Rp450,29

E

Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya (**)

Rp42,22

Rp42,22

Rp39,85

Rp37,62

Rp40,36

Rp40,36

1

Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik

Rp29,07

Rp29,07

Rp27,29

Rp24,02

Rp25,42

Rp25,42

II.6.M.B-5


(1) 2

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan



RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)


TAHUN 2014

TAHUN 2015

(6)

(7)

(8)

Rp7,06

Rp7,06

Rp8,09

Rp8,46

Rp9,03

Rp9,03

Rp6,09

Rp6,09

Rp4,47

Rp5,14

Rp5,91

Rp5,91

Rp44,21

Rp44,21

Rp42,11

Rp42,84

Rp48,04

Rp48,04

3

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup

F

Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

1

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik

Rp5,59

Rp5,59

Rp6,03

Rp5,93

Rp6,68

Rp6,68

2

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah

Rp3,65

Rp3,65

Rp3,69

Rp3,95

Rp4,85

Rp4,85

3

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika

Rp6,36

Rp6,36

Rp4,46

Rp4,78

Rp5,38

Rp5,38

4

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah

Rp4,41

Rp4,41

Rp3,95

Rp3,96

Rp4,86

Rp4,86

II.6.M.B-6


(1) 5

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika



RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)


TAHUN 2014

TAHUN 2015

(6)

(7)

(8)

Rp6,42

Rp6,42

Rp7,52

Rp9,22

Rp10,38

Rp10,38

6

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah

Rp2,92

Rp2,92

Rp3,05

Rp2,30

Rp2,44

Rp2,44

7

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia

Rp2,38

Rp2,38

Rp2,14

Rp2,16

Rp2,29

Rp2,29

8

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat

Rp3,38

Rp3,38

Rp3,05

Rp2,15

Rp2,27

Rp2,27

9

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur

Rp3,45

Rp3,45

Rp2,19

Rp2,11

Rp2,23

Rp2,23

10

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa

Rp4,51

Rp4,51

Rp4,78

Rp4,82

Rp5,10

Rp5,10

11

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

Rp0,57

Rp0,57

Rp0,63

Rp0,73

Rp0,78

Rp0,78

II.6.M.B-7



(1) 12

(2) Kegiatan Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa

G



RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)


TAHUN 2014

TAHUN 2015

(6)

(7)

(8)

Rp0,57

Rp0,57

Rp0,63

Rp0,73

Rp0,78

Rp0,78

Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi (***)

Rp4,46

Rp4,46

Rp4,72

Rp5,14

Rp5,91

Rp5,91

1

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI

Rp4,46

Rp4,46

Rp4,72

Rp5,14

Rp5,91

Rp5,91

H

Peningkatan Peran Serta Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan

Rp40,18

Rp40,18

Rp15,84

Rp11,48

Rp22,51

Rp22,51

1

Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik

Rp6,94

Rp6,94

Rp9,28

Rp6,34

Rp6,70

Rp6,70

2

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Rp33,24

Rp33,24

Rp6,56

Rp5,14

Rp15,81

Rp15,81

Rp206,32

Rp206,32

Rp383,10

Rp476,54

Rp612,13

Rp612,13

TOTAL

II.6.M.B-8

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK

Recommend Documents