MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2011

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2011 Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan No

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas

Indikator

I.

Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan

A.

Fokus Prioritas: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga

1.

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

2.

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Jumlah Puskesmas yang memberikan Miskin (Jamkesmas) pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

Rencana Tahun 2010

Prakiraan Pencapaian Tahun 2010

Rencana Tahun 2011

Perkiraan Maju Program 2012

2013

59,0

59,0

70,3

84,4

94,5

8.481,0

8.481,0

8.608,0

8.737,0

8.868,0

II.1.M.A-1

Pelaksana

2014

100,0 Dukungan Manajemen Kemenkes dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 9.000,0 Pembinaan Upaya Kesehatan

Kemenkes

No


3.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

4.

Pengembangan Kebijakan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB

Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

Persentase RS yang melayani pasien miskin peserta program Jamkesmas

75,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0 Pembinaan Upaya Kesehatan

1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta (sasaran pusat untuk penyediaan alokon gratis bagi PB Miskin - dalam juta)

3,75

3,75

3,80

3,89

3,97

4,05 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (sasaran pusat untuk penyediaan alokon gratis bagi PA miskin - dalam juta)

11,90

11,90

12,20

12,50

12,80

II.1.M.A-2

Pelaksana

2014

13,10

Kemenkes

BKKBN

No 5.

6.

7.


Indikator

Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga 1. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan Pra-S dan KS-11) kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif 2. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif Pengelolaan Pembangunan Kependudukan Jumlah PUS anggota kelompok usaha dan KB Provinsi ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin SD/SDLB Berkualitas1)

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

34 (1 nasional 34 (1 nasional dan 33 dan 33 provinsi) provinsi)

Perkiraan Maju 2012

2013

2014

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

-

-

44.000

66.000

88.000

110.000

BKKBN

Program Kependudukan BKKBN dan Keluarga Berencana

3.916.220,0

3.640.780,0

3.370.200,0

3.103.210,0 Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar

Kemendiknas

1.195.700,0 Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar

Kemendiknas

800.000,0 Program Pendidikan Menengah 645,3 Program Pendidikan Menengah 70.000,0 Program Pendidikan Menengah

Kemendiknas

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin

966.064,0

966.064,0

1.395.100,0

1.346.020,0

1.275.840,0

9.

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA1) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK1) Penyediaan Layanan Kelembagaan1)

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

378.783,0

378.783,0

501.898,0

614.396,0

714.653,0

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

305,5

305,5

390,5

475,4

560,4

65.000,0

65.000,0

67.000,0

67.000,0

69.000,0

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

2.767.282

Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB1)

11.

Pelaksana

2.767.282

8.

10.

Program

II.1.M.A-3

Kemendiknas Kemendiknas

No 12.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lain Kanwil/Kemenag Kab/Provinsi

Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI 2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs 3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA

640.000,0

640.000,0

750.000,0

750.000,0

750.000,0

540.000,0

540.000,0

600.000,0

600.000,0

600.000,0

750.000,0 Program Pendidikan Islam 600.000,0

320.000,0

320.000,0

400.000,0

400.000,0

400.000,0

400.000,0

13.

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tnggi Islam Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA

59.538,0

59.538,0

59.538,0

70.000,0

70.000,0

14.

Bantuan Tunai Bersyarat

Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH (RTSM)

816.000,0

816.000,0

1.116.000,0

1.516,000

1.404.000,0

15.

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

159.500,0

159.500,0

160.485,0

185.600,0

234.100,0

II.1.M.A-4

Pelaksana

2014 Kemenag

70.000,0 Program Pendidikan Islam

Kemenag

1.170.000,0 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemensos

263.000,0 Program Rehabilitasi Sosial

Kemensos

No


Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

Pelaksana

2014

16.

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

22.040,0

22.040,0

27.837,0

30.050,0

42.200,0


Kemensos

17.

Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

34.900,0

34.900,0

40.013,0

45.000,0

60.180,0


Kemensos

18.

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

40.000,0

40.000,0

39.500,0

48.000,0

57.600,0

62.800,0 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemensos

19.

Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

43.000,0

43.000,0

42.400,0

52.000,0

62.000,0

67.500,0 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemensos

20.

Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)

12.793,0

12.793,0

12.549,0

15.331,0

18.100,0

20.755,0 Program Pemberdayaan Sosial

Kemensos

6.150,0

6.150,0

6.260,0

7.370,0

8.670,0

Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)

II.1.M.A-5

9.970,0

No 21.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)

2.300,0

2.300,0

2.340,0

2.750,0

3.240,0

3.720,0 Program Pemberdayaan Sosial

Pemberian jaminan hidup (KK)

4.270,0

4.270,0

4.550,0

5.250,0

6.120,0

7.010,0

17.500.000,0

17.500.000,0

17.500.000,0

210.000,0

210.000,0

181.825,0

219.391,0

219.392,0

219.392,0 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

1. Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara (orang)

24.000,0

24.000,0

90.000,0

90.000,0

90.000,0

2. Jumlah kabupataen/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara (kab/kota)

231,0

231,0

360,0

360,0

360,0

90.000,0 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 360,0

22.

Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

23.

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)

24.

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

II.1.M.A-6

Pelaksana

2014

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kemensos

Kemenko Kesra/ Perum Bulog

BPN

Kemenakertrans

No


Indikator


Rencana Tahun 2011


2013

3.000,0

4.300,0

5.600,0

6.900,0

2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

B.

Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri

1.

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan pendampingan pemberdayaan masyarakat Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah PNPM-P2KP Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

9.556,0

8.230,0

10.948,0

1.607,0

1.607,0

Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

II.1.M.A-7

Pelaksana

2014

3.000,0

25.

1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

Rencana Tahun 2010

8.400,0 Program perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem 100,0 Pengawasan Ketenagkerjaan

Kemenakertrans

1.607,0 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kemen PU

No 2.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM: a. PNPM-MP inti

4.836,0

4.836,0

4.911,0

4.871,0

Pelaksana

2014

4.848,0

4.845,0

Program Pemberdayaan Kemendagri Masyarakat dan Pemerintahan Desa

b. PNPM-MP Penguatan : - PNPM-MP Perbatasan (kec) - PNPM-MP Generasi (kec) - PNPM-MP SPP-SPPN (kec)

80,0

80,0

85,0

85,0

85,0

85,0

189,0

189,0

120,0

120,0

120,0

120,0

40,0

40,0

91,0

123,0

133,0

133,0

9,0

9,0

9,0

-

-

-

237,0

237,0

237,0

29,0

28,0

c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)

3.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW) 2. Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal, dan terpencil

1.500,0

34 kawasan 3900 desa (PPIP)

1.500,0

II.1.M.A-8

2.000,0

1.800,0

55,0 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1.503,0

Kemen PU

No


Indikator

4.

Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

5.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW

6.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan 1) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1)

7.

Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 prov, 34 kab)

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off site dan on-site (kab/kota)

Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan,IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

20,0

20,0

40,0

60,0

80,0

33 prov

33 prov

33 prov

33 prov

33 prov

30,0

37,0

1.472,0

90,0 Program Bina Pembangunan Daerah

II.1.M.A-9

500 desa 100 kawasan MBR perkotaan 160 IKK 20 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan


Kemendagri

33 prov Program Pemberdayaan Kemendagri Masyarakat dan Pemerintahan Desa

93 kawasan 11 kab/kota sistem 11 kab/kota sistem 11 kab/kota sistem Program Pembinaan off-site; 40 kab/kota off-site; 50 kab/kota off-site; 55 kab/kota dan Pengembangan sistem on-site sistem on-site sistem on-site Infrastruktur Permukiman

1.472,0 1.283 desa 81 kawasan MBR 170 IKK 23 kawasan khusus 10 pelabuhan perikanan

Pelaksana

2014


Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kemen PU

Kemen PU

No 8.

9.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable

1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM (unit) 2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK (kab/kota) 3. Tenaga pendamping (orang) 4. Kelompok Usaha Mikro (usaha) Pelayanan Pembiayaan Pertanian, 1. Realisasi penyaluran kredit program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan untuk pertanian (KKP-E dan KUR) (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang) (triliun)

2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian (triliun) 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)

Pelaksana

2014

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Program Pengelolaan KKP Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau 100,0 Kecil

120,0

120,0

90,0

120,0

120,0

120,0

480,0 800.000,0 1,5

480,0 800.000,0 1,5

360,0 230,0 2,0

480,0 800.000,0 2,0

480,0 800.000,0 2,0

4,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

II.1.M.A-10

480,0 800.000,0 2,5 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian

Kementan

No


Indikator

10.

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM 2)

Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal

11.

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

Jumlah desa wisata

C.

Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif

1.

Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Persentase tersedianya anggaran penjaminan (KUR) KUR

2.

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

Pelaksana

2014

51,0

51,0

75,0

75,0

75,0

200,0

200,0

450,0

550,0

450,0

350,0 Program Pengembangan Kemenbudpar Destinasi Pariwisata

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 Program Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR

Kemenkeu (Anggaran 99)

60,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kemenko Perekonomian

II.1.M.A-11

75,0 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

KPDT

No 3.

4.

5.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.

Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.

Indikator 1. Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan (orang)


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


2013

Pelaksana

2014

2.000,0

2.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

-

-

600,0

500,0

500,0

600,0

1.000,0

1.000,0

400,0

500,0

500,0

500,0 Pemberdayaan Koperasi Kemen KUKM dan UMKM

2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi (orang)

-

-

150,0

150,0

150,0

150,0

1. Jumlah teknologi tepat guna yang dikenalkan kepada usaha mikro dan kecil (paket kegiatan)

-

-

5,0

5,0

350,0

350,0

2. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UKM peserta diklat kewirausahaan (orang) 1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis (orang)

2. Jumlah usaha mikro dan kecil yang menerima dukungan teknologi tepat guna (UMKM)

350,0

-

350,0

II.1.M.A-12

350,0

10.000,0 Pemberdayaan Koperasi Kemen KUKM dan UMKM

5,0 Pemberdayaan Koperasi Kemen KUKM dan UMKM 350,0

No


Indikator 3. Pengembangan dan Pelayanan Bisnis KUKM melalui Trading Board (KUKM)

6.

Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengem-bangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011


2013

3.000,0

3.000,0

2.500,0

3.000,0

3.000,0

1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya (MOU)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional (Prov)

8,0

8,0 33 prov

3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage 4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank

100,0

100,0

500,0

500,0

500,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

33 prov

7 PPKD

5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah

II.1.M.A-13

33 prov

7 PPKD

Pelaksana

2014 3.000,0


33 prov

7 PPKD

7 PPKD

No 7.

8.


Indikator


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


2013

Pelaksana

2014

Peningkatan peran lembaga keuangan bukan Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk - (KSP-KJKS) bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak LMVD piutang, sewa guna usaha, pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


160,0

160,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2,0

2,0

2,0

1. Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM. 2. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah sumber daya manusia (SDM) Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat (orang) 4. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Profesi (LDP) KJK dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang diperkuat (unit)

1.200,0

1.200,0

-

2,0

II.1.M.A-14

100,0 Pemberdayaan Koperasi Kemen KUKM dan UMKM 1,0

No


Indikator 5. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM (orang)

9.

Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penyelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM

1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat (Provinsi)

2. Jumlah UMKM yang diseleksi untuk mendapatkan pembiayaan melalui sertifikasi tanah 3. Jumlah UMKM yang dibina setelah mendapatkan sertifikasi tanah


Rencana Tahun 2010 900,0

7 provinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

Rencana Tahun 2011

900,0


360,0



2013 360,0


150,0


300,0


-

-

20.000,0

20.000,0

20.000,0

20.000,0

20,0

20,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/program Pemda, BUMN (PKBL), CSR dan lembaga swadaya masyarkat Junlah koperasi - Jumlah UMKM

Pelaksana

2014

Pemberdayaan Koperasi Kemen KUKM dan UMKM

Pemberdayaan Koperasi Kemen KUKM dan UMKM

50,0 500,0

50,0 500,0

II.1.M.A-15

-

50,0 500,0

50,0 500,0

50,0 500,0

No 10.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesusai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial dan tanggung renteng.

D.

Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku

1.

Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Tahun 2010


Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro (jenis skim)

-

-

Pelaku usaha mikro/keperasi yang mendapatkan bantuan dana

2.600,0

2.600,0

Indikator

Rencana Tahun 2011


2013

2,0

2,0

2,0

1.200,0

1.280,0

1.360,0


1.460,0

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan

8 kegiatan

9 kegiatan

9 kegiatan

10 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran

4 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

6 kegiatan

II.1.M.A-16

Pelaksana

2014


Kemenko Kesra

No


Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

3. Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya

2.

Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK


1,0

2013 1,0

1,0

1,0

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

8 kegiatan

9 kegiatan

9 kegiatan

10 kegiatan

2. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK

6 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

8 kegiatan

3. Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

1,0

II.1.M.A-17

1,0

Pelaksana

2014

1,0


1,0

Kemenko Kesra

No 3.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan

Indikator

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan

Program 2012

2013

9 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

11 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijkan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan

10 kegiatan

11 kegiatan

11 kegiatan

12 kegiatan

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

1,0

8 kegiatan

II.1.M.A-18

1,0

9 kegiatan

1,0

9 kegiatan

Pelaksana

2014

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijkan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan

3. Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan 4.

Perkiraan Maju


Kemenko Kesra


Kemenko Kesra

1,0

10 kegiatan

No


Indikator 2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemiskinan

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011 6 kegiatan

3. Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan 5.

Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna


2013

7 kegiatan

1,0

7 kegiatan

1,0

8 kegiatan

1,0

1,0

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat

7 kegiatan

8 kegiatan

8 kegiatan

9 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)

5 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

7 kegiatan

3. Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan lembaga keuangan mikro (LKM) dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG)

1,0

Catatan: 1. 1) merupakan angka kegiatan total yang didalamnya mencakup sub-sub kegiatan lain diluar sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan 2) masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase II 2.

II.1.M.A-19

1,0

Pelaksana

2014

1,0


1,0

Kemenko Kesra

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2011

Recommend Documents