MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2011

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG: EKONOMI No

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

I

Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

A

FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi

1

Peningkatan Deregulasi Kebijakan 1. Jumlah rumusan untuk bahan Penanaman Modal (prioritas pertimbangan penyusunan rumusan nasional) kebijakan penanaman modal.

Jumlah hari untuk proses perijinan

2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing.

RENCANA TAHUN 2010

Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang dan atau K/L

1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik.

RENCANA TAHUN 2011

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014

60 hari

60 hari

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)





33 Prop

Pemutahiran data 33 Prop potensi investasi 22 daerah

33 Prov

33 Prov

3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi 55 kegiatan (15 kebijakan penanaman modal. sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)

2

PRAKIRAAN MAJU

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010

33 Prop

PROGRAM

60 hari

II.3.M.A-1

PELAKSANA

BKPM

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

BKPM


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

RENCANA TAHUN 2010

Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2011

Workshop :4 daerah Workshop :4 daerah 400 400 psrta psrta Sosialisasi: 5 daerah Sosialisasi: 5 250 org daerah 250 org

3. Jumlah hasil kajian dan pemetaan 1 hasil kajian tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.

3

PRAKIRAAN MAJU


1 hasil kajian


● Workshop dan FGD di 3 daerah, ● Bimtek di 1 daerah, ● 482 peserta. Sosialisasi 2 daerah pelaksanan i kkajian 1 hasil

Workshop :6 daerah dengan 600 psrta. Sosialisasi 5 daerah 500 orang



1 hasil kajian

1 hasil kajian

1 hasil kajian

10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum






1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional.

5 Lokasi

5 Lokasi

3 daerah

3 Lokasi

4 Lokasi

6 Lokasi

2. Jumlah pelaksanaan Matchmaking Dalam dan Luar Negeri.

4 Lokasi

4 Lokasi

3 daerah

3 Lokasi

4 Lokasi

6 Lokasi

5 Negara

5 Negara

3 Negara

3 Negara

4 Negara

6 Negara

5 Lokasi 3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK.

5 Lokasi

4 daerah

4 Lokasi

5 Lokasi

7 Lokasi

II.3.M.A-2

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No

4


Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2011


4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKMK.

1 Set

1 Set

1 Set kajian (200 1 Set buku dan 200 CD) mengenai directory mitra local poensial di propinsi regional champion .

1 Set

1 Set

1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan 100% daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100%

100% (17 kali 100% kinjungan ke berbagai PTSP dalam rangka memberikan konsultasi (advising) dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal)

100%

100%

100% 3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

100%

100% (1 kali penyelengaraan sosialisasi tentang prosedur perijinan PM di daerah)

100%

100%

100%

2 buku panduan dan 30 brosur untuk setiap jenis perijinan penanaman modal

1 (satu) buah buku pedoman



4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal

1 (satu) buah buku 1 (satu) buah buku pedoman pedoman

II.3.M.A-3

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No

5

6


Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal

90%

90%

90% (peningkatan kapasitas teknis praktis tentang kegiatan operasional berbagai perusahaan)

90%

90%

90%

1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. . Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan 100% harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

100%

100%

100%

100%

100%


1 (satu) buah buku 1 (satu) buah buku pedoman pedoman

1 (satu) buah buku 1 (satu) buah laporan buku laporan

1 (satu) buah buku laporan

1 (satu) buah buku laporan


100%

100%

100% (1 laporan hasil kegiatan)

100%

100%

100%

1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-4

PROGRAM

PELAKSANA


BKPM


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan 100% daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100%

100% (6 kali FGD 100% dan 2 kegiatan harmonisasi)

100%

100%

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

5 Provinsi

5 Provinsi

4 daerah sosialisasi 7 Provinsi pelayanan pemberian fasilitas penanaman modal

9 Provinsi

10 Provinsi


2 pedoman

2 pedoman

Pada tahun 2011 2 pedoman tidak membuat buku pedoman lagi karena telah selesai pada tahun 2010

2 pedoman

3 pedoman


6 Materi

6 Materi

11 Materi

6 Materi

8 Materi

6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian

10 Bidang

10 Bidang

10 Bidang Indikator untuk kegiatan ini diganti dengan indikator jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal dari 5 materi menjadi 11 materi

11 Bidang

15 Bidang

II.3.M.A-5

6 Materi

PROGRAM

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

7

Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)

B.

FOKUS : Peningkatan Fasilitasi IUT PMDN(Rp. triliun) Investasi

1

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal (prioritas nasional)

RENCANA TAHUN 2010

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 65% kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan




PROGRAM

65%

70%

75%

80%

85%

39,50

39,50

46,7

55,2

65,6

78,00

IUT PMA (USD miliar)

13,20

13,20

15,5

18,4

21,9

26,1

Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal

Peserta : 2.000 orang

Peserta : 2.000 orang

Diklat pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal untuk 2000 peserta tdd 4 jenis pelatihan: dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Peserta 2000 orang tdd 4 jenis pelatihan: dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Peserta 2000 orang tdd 4 jenis pelatihan: dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Peserta 2000 Program Peningkatan Daya Saing orang tdd 4 jenis Penanaman Modal pelatihan: dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal

265 PTSP

265 PTSP

265 PTSP

265 PTSP

265 PTSP

265 PTSP

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal

33 Prop + 30 kab/kota


20 kab/kota


20 kab/kota

-

Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal

33 Propinsi

33 Propinsi

33 Provinsi

33 Propinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

Fasilitasi Penghubung di BKPM

19 instansi + 33 propinsi masingmasing 1 orang

19 instansi + 33 propinsi 19 instansi + 33 masing-masing 1 orang provinsi masingmasing 1 orang

II.3.M.A-6

19 instansi + 33 19 instansi + 33 19 instansi + 33 propinsi masing- provinsi masing- provinsi masingmasing 1 orang masing 1 orang masing 1 orang

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

PELAKSANA Kemenko Perekonomian

BKPM

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Streamlining Bisnis Proses Perijinan dan Nonperijinan)

2

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional)

RENCANA TAHUN 2010 3 Instansi




3 Instansi

3 Instansi

Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan Perijinan di 3 non perijinan yang menjadi wewenang sektor BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE

Perijinan di 3 sektor

15 perijinan sektor Tambahan perijinan di 2 sektor

Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan 50 Kab/Kota dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE 33 Propinsi

50 Kab/Kota dan 33 Propinsi

50 Kab/Kota dan 33 Provinsi

50 Kab/Kota dan 50 Kab/Kota dan 50 Kab/Kota dan 33 Propinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM




Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan



50 Kab/Kota dan 33 Provinsi

50 Kab/Kota dan 50 Kab/Kota dan 50 Kab/Kota dan 33 Propinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

II.3.M.A-7

3 Instansi

3 Instansi

3 Instansi

Tambahan perijinan di 1 sektor

Implementasi nasional untuk semua sektor

Terbangunnya Data Recovery Centre (DRC)


PROGRAM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No 3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang dan atau K/L)

INDIKATOR Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.

RENCANA TAHUN 2010 2.579 Orang 10 modul

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 2.579 Orang 10 modul



● 442 orang 1.250 orang dan 1600 Orang dan tdd:Diklat 12 Modul 14 modul struktural 11 orang, Diklat teknis aparatur 240 orang, Diklat teknis perencanaan dan kebijakan penanaman modal 175 orang, Diklat fungsional 5 orang, seminar pengelola diklat 3 orang, peningkatan penguasaan materi 5 orang, program S2 sebanyak 3 orang. ● 10 Modul

II.3.M.A-8

2000 Orang dan 19 modul

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

PELAKSANA BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011

4

Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif.

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali konsultasi

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali konsultasi

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 36 kali dan penanganan permasalahan hukum sebanyak 14 kasus/kegiatan.

5

Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang dan atau K/L)

Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah

100%

100%

6

Pengembangan Penanaman Modal Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (prioritas nasional)

100%

100%


PELAKSANA

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 33 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan.

Pelayanan Program Dukungan Manajemen konsultasi hukum dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM penanaman modal sejumlah 34 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan.

BKPM

100% (1000 titik 100% instalasi listrik, 20 titik instalasi AC, 20 titik instalasi pompa, 25 titik instalasi fire alarm, 8 titik instalasi genset, 1 unit instalasi server, 5 unit laptop operator, 1 lot sinkronisasi)

100%

100%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

BKPM

100%

100%

100%


BKPM

II.3.M.A-9

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 33 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang PM di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan.

PROGRAM

100%

BIDANG: EKONOMI No

7

8


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


Persentase penetapan institusi Sekretariat 100% Dewan Nasional KEK Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

100%

Asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, assessment , evaluasi)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

2 negara & 3 daerah -

2 negara & 3 daerah -

3 Negara & 3 daerah 2 Negara

4 negara & 3 daerah 2 Negara



75%

75%

80%

80%

85%

90%

Persentase peraturan pelaksana UU KEK 60% yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan 1

60%

70%

80%

90%

95%

1

2

2

1

1

1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum 1 pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

1 pedoman arah kebijakan penanaman modal

Th 2011 indikator diganti dengan perencanaan dan pengembangan investasi di bidang infrastruktur yang mendukung efektivitas rantai nilai (value chain ) agribisnis.




Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK Jumlah promosi penanaman modal di KEK Kerja sama di bidang pengembangan KEK Koordinasi Pengembangan Urusan Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penataan Ruang Dan kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah (termasuk Pengembangan Wilayah yang KEK, KAPET, dan kawasan terimplementasi lainnya)

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (prioritas bidang dan atau K/L)

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

II.3.M.A-10

PROGRAM

PELAKSANA


Kemenko Perekonomian


BKPM

BIDANG: EKONOMI No

9


Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




2. Jumlah kajian perencanaan 1 kajian sektor baru 1 kajian sektor baru dan 1 pengembangan penanaman modal yang dan 1 kajian sektor kajian sektor Up-Dating berorientasi pada peningkatan daya saing Up-Dating di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

Perencanaan dan 1 kajian sektor 1 kajian sektor 1 kajian sektor pengembangan baru dan 1 kajian baru dan 1 kajian baru dan 1 kajian investasi di bidang Up-Dating Up-Dating Up-Dating (1) agribisnis dan SDA (updating), (2) energi alternatif biomassa, (3) industri LNG skala kecil dan (4) infrastruktur yang mendukung efektivitas rantai (value chain ) agribisnis

3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri

1 kajian perencanaan insentif penanaman

tahun 2011 indikator diganti

1 kajian perencanaan



4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, 1 buku pedoman Standar dan Prosedur yang Baku dalam NSP perencanaan melakukan Perencanaan Penanaman penanaman modal Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber Daya Alam lainnya.

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal

tahun 2011 indikator diganti dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan investasi di bidang industri Liquid Natural Gas (LNG) skala kecil (Small Scale Energy Plant )




1. Jumlah pedoman arah kebijakan 1 pedoman arah perencanaan penanaman modal yang kebijakan berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal di sektor industri manufaktur.


Tahun 2011 indikator ini ditiadakan





II.3.M.A-11

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


2. Jumlah kajian perencanaan 1 kajian sektor baru 1 kajian sektor baru dan 1 pengembangan penanaman modal yang dan 1 kajian sektor kajian sektor Up-Dating berorientasi pada peningkatan daya saing Up-Dating di sektor industri manufaktur.

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur

1 kajian perencanaan 1 kajian perencanaan insentif penanaman insentif penanaman modal modal

4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur





● Pemetaan dan perencanaan pengembangan investasi industri TPT dan industri pengolahan logam (besi baja, aluminium, nikel) serta industri komponen otomotif dan industri elektronika. ● Perencanaan investasi industri petrokimia dan refinary

1 kajian sektor 1 kajian sektor baru dan 1 kajian baru dan 1 kajian sektor Upsektor Up-Dating Dating


1 kajian perencanaan insentif penanaman modal







II.3.M.A-12

1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor UpDating

PROGRAM

PELAKSANA


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

1. Jumlah pedoman arah kebijakan 1 pedoman perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 1 pedoman

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2011 Tahun 2011 indikator ini ditiadakan

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 1 pedoman

1 pedoman

1 pedoman

2. Jumlah kajian perencanaan 1 kajian baru dan 1 1 kajian baru dan 1 pengembangan penanaman modal yang updating kajian updating kajian sektor berorientasi pada peningkatan daya saing sektor di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.

2 kajian identifikasi 1 kajian baru dan 1 kajian baru dan 1 kajian baru dan water supply dan 1 updating updating updating pelabuhan kontainer; 1 kajian lanjutan identifikasi kebutuhan investasi logistik dan pergudangan; 1 kajian identifikasi pengembangan kawasan berbasis teknologi dan pemutahiran data kawasan industri.

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

1 kajian

1 kajian

1 kajian 1 kajian pengembangan investasi di wilayah perbatasan

4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 Updating kajian sektor

1 buku pedoman NSP Tahun 2011 perencanaan penanaman indikator ini modal/1 Updating kajian ditiadakan sektor

II.3.M.A-13

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 Updating kajian

1 kajian

1 kajian

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/Updating

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/Updating

PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

PELAKSANA BKPM


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR


1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara target dan negara pesaing.

180 target investor 180 target investor potensial potensial

2. Penyiapan bahan pendukung penyusunan strategi promosi penanaman modal.

informasi iklim investasi di Indonesia dan 6 negara pesaing

3. Penyusunan strategi promosi penanaman modal berdaya saing tinggi berorientasi pada kebijakan umum penanaman modal.

4. Monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi Investasi 5. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan 12

RENCANA TAHUN 2010

Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan kegiatan promosi Sektoral Terpadu dan Terintegrasi terpadu berdasarkan sektor dan negara. di Dalam dan Luar Negeri (prioritas bidang dan atau K/L)


Market 220 target investor intellegence kebijakan dan potensial insentif penanaman modal dari 9 negara target dan 6 negara pesaing.

informasi iklim investasi Pada tahun 2011 di Indonesia dan 6 negara unit tidak pesaing merencanakan indikator penyiapan bahan pendukung 16 bahan masukan 16 bahan masukan dalam Pada tahun 2011 dalam penyusunan penyusunan strategi unit kerja tidak strategi promosi promosi investasi merencanakan investasi indikator penyusunan strategi promosi penanaman modal berdaya saing tinggi berorientasi pada kebijakan 17 laporan

16 kegiatan

16 kegiatan

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 220 target 20 negara investor potensial

20 bahan rekomendasi



1 strategi

1 strategi

1 strategi

19 laporan

19 laporan

19 laporan

Penyelenggaraan The Indonesian

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan The Indonesian The Indonesian The Indonesian

16 kegiatan

17 kegiatan

II.3.M.A-14

21 kegiatan

25 kegiatan

PROGRAM

PELAKSANA


BKPM


BKPM

BIDANG: EKONOMI No

13


Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


2. Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi stakeholder di tingkat pusat dan daerah.

5 kegiatan

5 kegiatan

3. Kegiatan rebranding investasi Indonesia melalui media internasional.

3 media

3 media

1. Jumlah fasilitasi promosi daerah

2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal.

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2011 Terlaksananya kegiatan seminar dan pameran MII 2011 di 4 negara

Terselenggaranya berbagai aktivitas di dalam kegiatan pembangunan citra, reposisi, rebranding 33 Instansi 33 Instansi Penanaman 33 Instansi PM Penanaman Modal Modal Propinsi untuk Propinsi untuk ikut Propinsi untuk ikut ikut serta dalam kegiatan serta dalam serta dalam promosi investasi di kegiatan promosi kegiatan promosi dalam dan luar negeri investasi di dalam investasi di dalam dan luar negeri dan luar negeri

misi investasi 33 kali di pusat dan daerah

3. Jumlah pelayanan pendampingan misi promosi investasi di 6 negara pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 media

4 media

3 media

33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

33 Instansi PM Program Peningkatan Daya Saing Propinsi untuk Penanaman Modal ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

misi investasi 33 kali di pusat dan daerah

Penerimaan misi Misi investasi 40 Misi investasi 45 Misi investasi 50 investasi 35 kali di kali di pusat dan kali di pusat dan kali di pusat dan pusat dan daerah daerah daerah daerah

promosi investasi di 6 negara

Fasilitasi minat investasi sebagai tindak lanjut promosi investasi di 10 negara

II.3.M.A-15

PROGRAM

promosi investasi promosi investasi promosi investasi di 12 negara di 15 negara di 18 negara

PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Talkshow , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (Business Meeting, Match Making, One on One Meeting ).

6 kali TalkShow di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (Business Meeting, matchmaking,Oneon-One Meeting )

6 kali TalkShow di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (Business Meeting, matchmaking,One-onOne Meeting )

Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) 2 kali, Seminar Nasional Investasi tahun 2011 sebanyak 2 kali, Talk Show 6 kali di TV Nasional

6 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Barat, 3 kali seminar investasi di Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Barat (Business Meeting, matchmaking,On e-on-One Meeting )

8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Batam, maluku, dan NTT, 3 kali seminar investasi di Batam, Maluku, NTT (Business Meeting, matchmaking,On e-on-One Meeting )

8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, 3 kali seminar investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta (Business Meeting, matchmaking,On e-on-One Meeting )

5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain Marketing Investasi Indonesia (MII) dan Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum, Joint Promotion antara Pusat dan Daerah, Joint Promotion antar Instansi Pusat (instansi penanaman modal pusat dengan instansi-instansi sektor dan lembaga-lembaga terkait)

Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

Terfasilitasinya (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara



II.3.M.A-16

PROGRAM

PELAKSANA


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat dan daerah, asosiasi/ kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pameran.

150 pameran

150 pameran

Dalam Renstra 150 pameran BKPM 2010-2014 indikator ini ditiadakan

150 pameran

150 pameran

2. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, leaflet, Indonesian Investment News, Guide for Investor, Investment Procedure s, film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web .

1000 eksemplar brosur dan leaflet, 6500 eksemplar Brief Guide for Investment , 15000 eksemplar Investment Procedures dan buku-buku peraturan, media elektronik.

1000 eksemplar brosur dan leaflet, 6500 eksemplar Brief Guide for Investment , 15000 eksemplar Investment Procedures dan bukubuku peraturan, media elektronik.

480.000 brosur/leaflet, a brief guide for investment dalam 5 bahasa, peraturan penanaman modal, bahan cetakan lainnya sebanyak 21.500 eksemplar. Tersedianya bahan promosi dalam bentuk CD dan website dan bahan


2500 eksemplar brosur dan leaflet,9000 eksemplar Brief Guide for Investment , 30000 eksemplar Investment Procedures dan buku-buku peraturan, media elektronik.

II.3.M.A-17


PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

PELAKSANA BKPM

BIDANG: EKONOMI No

15


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




3. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam 9 pameran di dalam 9 pameran di dalam maupun di luar negeri. negeri dan 15 negeri dan 15 pameran di pameran di luar luar negeri negeri

10 pameran di dalam negeri dan 10 pameran di luar negeri

4. Jumlah kunjungan dan minat penanaman modal sebagai respon terhadap penyelenggaraan pameran serta kegiatan promosi lainnya baik di dalam dan di luar negeri

1.650 pengunjung dan 100 peminat

Dalam Renstra 1.650 BKPM 2010-2014 pengunjung dan indikator ini 100 peminat ditiadakan

1650 pengunjung 1650 pengunjung dan 100 peminat dan 100 peminat

1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM 23 laporan Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman dalam fora perundingan kerjasama Modal bilateral dan multilateral. (prioritas bidang dan atau K/L)

23 laporan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

23 laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

2.Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral.

1.650 pengunjung dan 100 peminat

II.3.M.A-18



PROGRAM

PELAKSANA



BKPM

BIDANG: EKONOMI No


16 Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




3.Jumlah laporan koordinasi internal dan 2 Laporan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu. 4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil 120 Orang perundingan bilateral dan multilateral.

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

120 Orang

120 orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM 30 Laporan dalam fora perundingan kerjasama regional.

30 Laporan

30 Laporan 30 Laporan pertemuan perundingan kerjasama regional dalam forum ASEAN, subreg, APEC dan ASEM di bidang penanaman modal

32 Laporan

33 Laporan

2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional.

33 Laporan

33 Laporan

30 bahan posisi

30 Laporan

32 Laporan

33 Laporan

3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.

24 Laporan

24 Laporan

Terselenggaranya operasionalisasi kantor SEKNAS KESR (belum terlaksana)

23 Laporan

25 Laporan

26 Laporan

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional

180 Orang

180 Orang

180 Orang

200 Orang

215 Orang

220 Orang

II.3.M.A-19

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No

17

18


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

5. Penyelenggaraan Senior Official Meeting (SOM) /Ministerial Meeting (MM) ke 17 di Indonesia Kerjasama dengan Dunia Usaha 1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam 35 kali Asing di Dalam dan di Luar Negeri fora perundingan kerjasama dengan dunia di Bidang Penanaman Modal usaha internasional. (prioritas bidang dan atau K/L)

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang dan atau K/L)




PROGRAM

PELAKSANA

1 kegiatan

35 kali

9 kali pertemuan/ 42 kali perundingan dengan dunia usaha internasional di dalam maupun di LN

2. Jumlah kesepakatan kerjasama dengan 4 kesepakatan dunia usaha internasional

4 kesepakatan

Dalam RENSTRA 9 kesepakatan BKPM 2010-2014 indikator ini ditiadakan

3. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait.

Laporan pendataan dan informasi FDI Outflow Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI


1 paket laporan data penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.

1.500 proyek

1.500 proyek

1.800 proyek 1 laporan data realisasi penanaman modal untuk 1600 proyek di 10 propinsi

II.3.M.A-20


46 kali

40 kali


BKPM


BKPM

12 kesepakatan 16 kesepakatan



1.700 proyek

1.700 proyek

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi

RENCANA TAHUN 2010 10 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan 200 Perusahaan pengawasan pelaksanaan penanam modal.


Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah proyek yang dipantau 6.000 Proyek perkembangan realisasi penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.


10 Daerah

Bimbingan 10 Daerah sosialisasi ketentuan pelaksanaan PM di 10 prop, task force di 10 prop dan after care di 6 negara asal PMA

10 Daerah

10 Daerah

200 Perusahaan

Pengawasan 160 Perusahaan pelaksanaan ketentuan kepada 180 Perusahaan di 10 propinsi

150 Perusahaan

150 Perusahaan

3968 Proyek

4563 Proyek

4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN

19


6.000 Proyek

Pemberian penghargan kepada kab/kota terbaik yang dinilai dari 400 kab dan 92 kota serta Perusahaan 1 laporan data 3450 Proyek realisasi PM untuk 3000 proyek di 6 propinsi, evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi di 5 propinsi, pengumuman

II.3.M.A-21

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

20

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2010 6 Daerah




6 Daerah

Bimbingan/sosialis 6 Daerah asi ketentuan PM di 6 propinsi, fasilitasi penyelesaian masalah PM/task force di 6 prop dan after care di 6 negara asal PMA, Rapat Koordinasi pusat dan daerah di 6 propinsi.

6 Daerah

6 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan 240 Perusahaan pengawasan pelaksanaan penanam modal

240 Perusahaan

Pengawasan pelaksanaan ketentuan PM kepada 300 propinsi di 6 daerah.

420 Perusahaan

480 Perusahaan

1. Jumlah proyek yang dipantau 4.000 Proyek perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.

4.000 Proyek

1 laporan data 5.000 Proyek realisasi Penanaman Modal untuk 4.500 Proyek di 9 propinsi.

5.500 Proyek

6.000 Proyek

II.3.M.A-22

360 Perusahaan

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No

21


Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




2. Jumlah daerah yang mendapatkan 9 Daerah bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

9 Daerah

Bimbingan/sosialis 9 Daerah asi ketentuan pelaksanaan penanaman modal di 9 daerah, kegiatan task force di 9 daerah dan after care di 7 negara asal PMA.

9 Daerah

9 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan 400 perusahaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

400 perusahaan

Pengawasan pelaksanaan PM kepada 450 perusahaan di 9 propinsi

550 perusahaan

600 perusahaan

1. Jumlah proyek yang dipantau 1.550 proyek perkembangan realisasi penanaman modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

1.550 proyek

1 laporan data 1.800 proyek realisasi PM untuk 1.146 proyek di 8 propinsi dan pemberian dana dekon ke instansi PM di 32 propinsi.

1.900 proyek

2.000 proyek

8 daerah 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

8 daerah

Bimbingan/sosialis 8 daerah asi ketentuan PM di 8 daerah, task force di 8 daerah dan after care di 5 negara asal PMA

8 daerah

8 daerah

II.3.M.A-23

500 perusahaan

PROGRAM


PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


22

Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Usaha

II

Prioritas: Peningkatan Ekspor

A 1

RENCANA TAHUN 2011

3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan penanaman modal

200 perusahaan

200 perusahaan

Pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal kepada 180 perusahaan di 8 daerah.

4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN

-

-

Prosentase Rekomendasi Kebijakan perbaikan iklim usaha yang terimplementasi

75%

75%

FOKUS: Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Peningkatan Kualitas Promosi dan 1. Jumlah pameran dagang dalam negeri Kelembagaan Ekspor

2 Pengembangan Pasar Ekspor

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 160 perusahaan

150 perusahaan

150 perusahaan

Indikator pindah ke 1 paket Pengendalian pelaksanaan wilayah I

1 paket

1 paket

85%

85%

85%

85%

PROGRAM


PELAKSANA


Kementerian Perdagangan 21

21

23

25

27

30

2. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi/dunia usaha

8

8

9

9

11

11

3. Jumlah penyelenggaraan kantor ITPC

20

20

20

25

25

30

1. Jumlah Studi pasar melalui kegiatan market research 2. Jumlah Studi pasar melalui kegiatan market survey Jumlah Studi pasar melalui kegiatan market brief

-

-

10

12

15

18

-

-

10

12

15

18

-

-

10

12

15

18

3. Jumlah identifikasi & inventarisasi hambatan perdagangan

-

-

30

32

35

37

II.3.M.A-24

Program Pengembangan Ekspor Nasional

Kementerian Perdagangan



BIDANG: EKONOMI No

3

4


Pengembangan SDM Bidang Ekspor

Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


4. Jumlah Kerjasama perumusan identifikasi hambatan perdagangan 1. Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor 2. Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat

-

-

30

32

35

37

120

120

125

130

135

140

50

50

55

60

65

70

3. Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat

9

9

10

10

10

10

4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi diklat ekspor 5. Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI 6. Jumlah kerjasama diklat ekspor di dalam dan luar negeri 7. Jumlah peserta kegiatan temu alumni

120

120

125

130

135

140

25

25

35

40

45

50

55

55

60

65

65

65

100

100

100

100

100

100

8. Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pasca diklat

4

4

6

8

10

12

1. Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional

40

40

40

45

50

55

2. Jumlah posisi runding yang disusun

40

40

40

45

50

55

8

8

8

8

8

34

34

34

34

34

3. Jumlah penyelenggaraan sidang 8 internasional di Dalam Negeri 4. Jumlah hasil perundingan 34 Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

II.3.M.A-25

PROGRAM

PELAKSANA



Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional


BIDANG: EKONOMI No

5

6


Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral

Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Regional ASEAN

6

8

8

8

8

1. Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral

-

-

50

55

55

60

2. Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral 3. Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral yang diratifikasi

-

-

8

8

8

8

-

-

0

0

1

1

60

70

80

90

-

60

70

75

80

3

3

3

3

5

2

100

100

100

100

100

-

60

70

80

90

1. Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama ASEAN dan Mitra Dialog

-

-

-

-

4. Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan regional ASEAN dan Mitra Dialog yang diratifikasi 1. Persentase penyerapan anggaran dekon 100 pengembangan ekspor di daerah 2. Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen)

B


6

3. Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN dan Mitra Dialog

Pengembangan Ekspor Daerah

RENCANA TAHUN 2011

5. Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional

2. Jumlah hasil perundingan kerjasama ASEAN dan Mitra Dialog (termasuk guidance of principal /Summary of Discussion /deklarasi)

7

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

-

-

PROGRAM

PELAKSANA







-

-

FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor


II.3.M.A-26


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang

RENCANA TAHUN 2011


1. Jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan

2

2

2

2

2

2

2. Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (hari)

5

5

5

4

4

3

3. Persentasi dukungan dan pemahaman publik terhadap Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (indeks persepsi stakeholder)

-

-

20

40

60

80

4. Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring untuk meningkatkan mutu produk ekspor (komoditi)

3

3

5

7

9

10

5. Jumlah bimtek, sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian mutu produk impor (daerah) 6. Pengawasan mutu barang ekspor

8

8

8

8

8

8

3

3

5

7

9

10

650

650

1315

1985

2670

3400

100

100

200

300

400

500

10

10

15

20

25

30

melalui preshipment inspection (komoditi) 7. Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB) 8. Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Regristrasi Produk (NRP) 2

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

Peningkatan Kerja Sama di Bidang 1. Jumlah perundingan bidang jasa yang Perdagangan Jasa diikuti

II.3.M.A-27

PROGRAM

PELAKSANA

Program Peningkatan Perlindungan Kementerian Perdagangan Konsumen



BIDANG: EKONOMI No

3

4


RENCANA TAHUN 2011


2. Jumlah hasil perundingan bidang jasa di forum internasional

3

3

2

2

2

2

Pengembangan Citra dan Promosi 1. Jumlah promosi dagang internasional Produk Ekspor yang diikuti 2. Jumlah partisipasi pameran dagang di dalam negeri 3. Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang 4. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang

-

-

69

69

69

69

-

-

23

23

24

24

-

-

1800

1825

1850

1875

-

-

670

680

690

700

Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif

1. Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional 2. Persentase UKM kreatif yang mendapat transaksi bisnis di pameran DN & LN 3. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan. 4. Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database on-line 5. Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan

2

2

2,5

3

3,5

4

90

90

90

90

90

90

400

400

700

750

800

900

20

20

20

20

20

20

26

26

62

68

76

93

60-70%

60-70%

70-80%

80-90%

90-95%

1. Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; 2. Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ;

4

4

4

4

2

2

2

2

5

Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

C

FOKUS: Peningkatan Fasilitasi Ekspor Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

1

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

II.3.M.A-28

PROGRAM

PELAKSANA





95-100%



4

4

Program Peningkatan Perdagangan Kementerian Perdagangan Luar Negeri

2

2

BIDANG: EKONOMI No


3. Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE 4. Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; 5. Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; 6. Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; 7. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan

3

Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

Pengelolaan Impor

RENCANA TAHUN 2011


1500

1500

3000

4500

6000

7500

5

5

5

5

5

5

60

60

60

60

60

60

17

17

17

17

17

17

5

5

5

5

5

5

750,000

800,000

850,000

900,000

8. Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi 2

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

1. Jumlah submisi/sanggahan atas tuduhan dumping/tuduhan subsidi/tuduhan safeguard.

28

28

28

28

30

30

2. Jumlah abstraksi atas non confidental complaint tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguard

19

19

19

19

20

20

3. Jumlah profil kasus tuduhan dumping, 19 tuduhan subsidi dan tindakan safeguard

19

19

19

20

20

1. Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di 5 bidang impor

5

5

5

5

5

2. Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya

3

3

3

3

3

3

3. Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT),

4000

4000

4400

4600

4800

5000

4. Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

2000

2000

2200

2400

2600

2800

II.3.M.A-29

PROGRAM


PELAKSANA



BIDANG: EKONOMI No

4


6

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan


3000

3000

3400

3600

3800

4000

5

5

6

7

8

9

7. Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor

5

5

5

5

5

5

1

1

-

-

-

2

1

1

1

1

1

1

1. Persentase penyerapan anggaran dekon 100 fasilitasi ekspor dan impor di daerah

100

100

100

100

100

2. Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen) Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

-

-

60

70

80

90

70%

70%

85%

85%

90%

90%

Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

70%

70%

75%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

-

25%

45%

70%

100%

Dukungan Sektor Perdagangan 1. Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Terhadap Pengembangan Kawasan Khusus Ekonomi Khusus

Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Daerah

RENCANA TAHUN 2011

5. Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) 6. Jumlah bimbingan teknis di bidang impor

2. Jumlah kebijkan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK 5

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

II.3.M.A-30

PROGRAM

PELAKSANA



Pengawasan, Pelayanan, dan Kementerian Keuangan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

BIDANG: EKONOMI No


Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


-

100%

-

-

-

PROGRAM

PELAKSANA

7

Koordinasi Pengembangan dan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 80% Penerapan sistem NSW dan ASW kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan

80%

80%

85%

90%

95%



8

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah

Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan

60-70%

60-70%

70-80%

80-90%

90-95%

95-100%



9

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan

60-70%

60-70%

70-80%

80-90%

90-95%

95-100%



D

FOKUS: Pengembangan Industri Pariwisata

Persentase investasi bidang pariwisata 5,19 terhadap investasi nasional

5,19

5,45

5,76

6,06

6,43

1

Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata

1. Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah)

8

8

10

10

10

10

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan

4

4

5

10

10

6

3. Jumlah pola perjalanan (travel pattern ) 6

6

8

10

8

5

II.3.M.A-31

BIDANG: EKONOMI No

2

E


Pengembangan Standardisasi Pariwisata

FOKUS: Pengembangan Destinasi Pariwisata

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


4. Jumlah profil investasi pariwisata

5

5

7

7

7

7

5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata

8

8

10

10

10

10

1. Jumlah standard kompetensi

8

8

10

10

6

4

2. Jumlah standard usaha

6

6

6

8

8

4

3. Jumlah materi uji kompetensi dan pedoman sertifikasi usaha 4. Jumlah master assesor dan assesor

8

8

8

10

6

4

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi 7 (LSP) dan LSU pariwisata 6. Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi 10 (ribu orang)

7

9

10

6

4

10

10

15

9

6

7. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang) 1. Lama tinggal wisatawan (hari):

10

10

15

9

6

10

1.1. Mancanegara

7,8

7,8

7,7

7,7

7,6

7,5

1.2. Nusantara

2,1

2,1

2,25

2,5

2,75

3

2. Pengeluaran wisatawan harian:

II.3.M.A-32

PROGRAM

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

PELAKSANA

Kemenbudpar

BIDANG: EKONOMI No

1 2

3 4

F

1


Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

RENCANA TAHUN 2011


2.1. Mancanegara (USD)

1000

1000

1050

1100

1150

2000

2.2. Nusantara (Rp.)

600

600

650

700

700

750

Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan 7 budaya 1. Jumlah kelompok sadar wisata 200

7

29

29

29

29

200

350

200

250

100

2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)

4.000

4.000

4.000

7.000

5.000

2.000

200

200

450

550

450

350

7

7

12

20

25

29

2. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization/ DMO) (buah)

2

2

5

10

12

15

3. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik) 4. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata 1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang)

7

7

29

29

29

29

36

36

41

81

66

15

6,75

6,75

7,1

7,5

8,0

8,6

2. Jumlah pergerakan wisnus (juta 230 perjalanan) 1. Jumlah partisipasi pada bursa 72 pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission ), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event )

230

237

245

258

276

72

74

74

77

74

2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata 12 Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Representative Officers ) di luar negeri (kota)

12

12

12

14

15

Peningkatan PNPM Mandiri Jumlah desa wisata Bidang Pariwisata Dukungan Manajemen dan 1. Jumlah kegiatan pemutakhiran basis Dukungan Teknis Lainnya data dan informasi destinasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

FOKUS: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

II.3.M.A-33

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kemenbudpar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kemenbudpar

Kemenbudpar

Kemenbudpar

Program Pengembangan Pemasaran Kemenbudpar Pariwisata


3

4

5

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

Peningkatan Publikasi Pariwisata

Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE)

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion ), dan event pariwisata berskala nasional dan internasional. 2. Jumlah pendukungan event seni, budaya, dan pariwisata daerah (event )

43

43

44

44

45

45

31

31

31

31

34

35

1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah)

23

23

23

23

23

23

2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah)

640

640

640

640

640

640

3. Jumlah peserta Perjalanan Pengenalan (Famillirization Trip/ Fam Trip) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (media atau usaha)

100

100

100

100

120

130

4. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)

8.000

8.000

8.000

8.000

9.600

10.400

1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)

10

10

10

10

10

10

2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah) 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didisdistribusikan (ribu eksemplar) 1. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)

1.150

1.150

1150

1146

1135

1125

709

709

709

709

708

709

5

5

5

5

8

9

II.3.M.A-34

PROGRAM

PELAKSANA





BIDANG: EKONOMI No


2. Jumlah promosi penyelenggaraan MICE 3. Jumlah pendukungan penawaran (bidding) dan penyelenggaraan MICE


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR



12

12

12

12

12

12

56

56

59

59

59

59

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

5. Jumlah event pengembangan kebijakan 102 pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah

102

96

95

92

92

G

FOKUS: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

1.241 1. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri (orang)

1.241

1.276

1.378

1.438

1.498

1

2

3

PROGRAM

PELAKSANA


2. Jumlah penelitian dan pengembangan kepariwisataan Pengembangan SDM Kebudayaan Jumlah sumber daya yang dilatih di dan Pariwisata bidang kebudayaan dan pariwisata (orang) Penelitian dan Pengembangan Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Kepariwisataan bidang kepariwisataan

8

8

10

10

11

11

1.150

1.150

1.150

1.175

1.190

1.200

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kemenbudpar

8

8

10

10

11

11


Kemenbudpar

Pengembangan Pendidikan Tinggi 1. Jumlah program studi Bidang Pariwisata

34

34

36

38

40

42


Kemenbudpar

2. Jumlah mahasiswa aktif

4.780

4.780

5.140

5.500

5.750

5.860

3. Jumlah dosen

390

390

425

450

475

500

4. Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang)

1.241

1.241

1.276

1.378

1.438

1.498

II.3.M.A-35

BIDANG: EKONOMI No


5. Jumlah penelitian dosen (naskah/laporan)

79

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

79

RENCANA TAHUN 2011 101

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 123

140

PROGRAM

145

III Prioritas: Peningkatan Daya Beli Masyarakat A FOKUS: Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional 1


Peningkatan Kelancaran Distribusi 1. Jumlah rumusan kebijakan dan standar, 6 Bahan Pokok norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi

6

6

5

4

4

1.920

1.920

2.250

2.500

2,75

3.000

15

15

12

11

10

9

90

90

92

94

96

98

6

6

9

9

11

11

6

6

6

5

4

2

1. Jumlah Pengembangan Pasar 13 Percontohan (unit) 2. Jumlah Pembangunan Pusat Distribusi (unit)

13

15

20

23

26

-

1

1

1

1

3. Jumlah Rekomendasi Penataan Sistem 2 Distribusi (Rekomendasi)

2

3

4

5

6

2. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis 3. Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia 4. Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat 5. Jumlah Perizinan dibidang pembinaan Pasar & distribusi yang dilayani secara online 6. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang Pembangunan Pasar & distribusi (hari) 2

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

PELAKSANA

II.3.M.A-36

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri





PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

4

Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

B

FOKUS: Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan

1

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


1. Persentase penyerapan anggaran dekon perdagangan dalam negeri di daerah

100

100

100

100

2. Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen) Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 60% Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti

60

70

80

90

60%

70%

75%

80%

1. Jumlah rumusan kebijakan pembinaan 10 usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun (kebijakan)

10

10

10

2. Jumlah Perizinan dibidang Usaha 6 Perdagangan yang dilayani secara online

6

6

3. Waktu penyelesaian perizinan dan non 6 perizinan dibidang Usaha Perdagangan (hari) 4. Jumlah data dan informasi perusahaan 27.500 (perusahaan)

6

5. Jumlah pelaku usaha mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang) 6. Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan)

PROGRAM

PELAKSANA



85%



10

10



6

6

7

6

5

4

2

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

150

150

250

300

300

300

126

126

135

144

154

165

II.3.M.A-37

BIDANG: EKONOMI No

2

3


Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


7. Jumlah waralaba lokal/UKM yang 51 terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW tang dikeluarkan Disperindag Kabupaten/Kota)

51

59

67

78

89

1. Jumlah kebijakan dan pedoman untuk 4 pengembangan usaha UKM mitra binaan (bahan)

4

4

5

5

6

2. Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan

1000

1000

1050

1100

1150

1200

200

200

200

200

200

200

50

50

50

50

50

50

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

5

6

85

85

87

89

92

95

32

32

28

25

22

20

120

120

150

175

200

250

85

85

88

90

93

95

12

12

14

16

18

20

3. Penambahan jumlah UKM yang tercantum pada database PDKM 4. Jumlah wirausaha baru dalam rangka pemberdayaan masyarakat madani melalui program Bantuan Sarana Usaha 5. Jumlah kegiatan verifikasi dan evaluasi (kegiatan) 6. Jumlah promosi produk dalam negeri (kegiatan) Pembinaan dan Pengawasan 1. Persentase kepatuhan penyampaian Perdagangan Berjangka Komoditi laporan kegiatan pelaku usaha PBK 2. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap 3. Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 4. Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi 5. Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit (perusahaan)

II.3.M.A-38

PROGRAM


Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

PELAKSANA




5


Pembinaan dan Pengawasan Pasar 1. Jumlah Pengelola SRG Lelang dan Sistem Resi Gudang

Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah

C

FOKUS: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan

1

Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

2

Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


45

45

50

60

75

95

2. Persentase penanganan masalah SRG dan PL 3. Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL (orang) 4. Jumlah pemantauan dan evaluasi SRG dan PL (kali) 5. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap 1. Persentase penyerapan anggaran dekon pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang di daerah 2. Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen)

90

90

90

90

90

90

150

150

150

150

150

150

65

65

75

85

90

100

32

32

28

25

22

20

100

100

100

100

60

70

80

90

1. Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi

-

-

90

100

110

120

2. Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha

-

50

60

70

80

3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha

-

30

35

35

40

4. Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Inisiatif yang Bersumber dari Hasil Monitoring Jumlah Laporan Pemberkasan

-

-

6

7

8

9

-

-

0

70

80

90

II.3.M.A-39

PROGRAM

PELAKSANA





Program Pengawasan Persaingan Usaha

KPPU


KPPU

BIDANG: EKONOMI No

3

4


RENCANA TAHUN 2011


Jumlah Perkara yang Ditangani

-

-

25

35

45

50

Jumlah Putusan yang Ditetapkan

-

-

25

35

45

50

Jumlah Kegiatan LItigasi

-

-

20

30

40

45

Jumlah Kegiatan Eksekusi dan Monitoring Pelaksanaan Putusan KPPU

-

-

20

30

40

45

-

-

16

17

18

19

-

-

1

2

3

4

-

-

11

12

13

14

5

5

5

5

5

5

782

872

Harmonisasi Kebijakan Persaingan Jumlah Laporan analisa Kebijakan / Usaha Regulasi Pemerintah Jumlah Laporan Harmonisasi Kebijakan / Regulasi Pemerintah Jumlah Saran dan Kebijakan yang Disampaikan Kepada Pemerintah Pengembangan Kebijakan dan 1. Jumlah rumusan kebijakan dan standar Pemberdayaan Perlindungan norma, kriteria dan prosedur di bidang Konsumen perlindungan konsumen

2. Jumlah peserta pelatihan Perlindungan 562 Konsumen yang mengikuti pelatihan (orang) 3. Jumlah Layanan Klinik Konsumen 48

5

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

4. Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen 5. Jumlah sosialisasi Perlindungan Konsumen 6. Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen Penguatan Lembaga Perlindungan 1. Jumlah rekomendasi kebijakan dan Konsumen Nasional bahan pertimbangan kepada Pemerintah 2. Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen 3. Persentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan 4. Persentase isu/pengaduan yang ditangani

562

662 722

48

96

96

96

96

59

59

60

60

62

65

43

43

45

50

55

60

32

32

34

34

34

34

6

6

8

8

10

10

2,5

2,5

5

7,5

10

12,5

-

-

60

60

60

60

70

70

70

80

80

80

II.3.M.A-40

PROGRAM


PELAKSANA

KPPU



BIDANG: EKONOMI No

6


Peningkatan Tertib Ukur

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


5. Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen 6. Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen 7. Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen

-

-

15

20

25

20

-

-

10

20

30

40

9

9

15

17

20

21

1. Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun (kebijakan)

8

8

8

8

8

8

2. Jumlah UTTP yang memerlukan 8100 penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang (unit)

8100

8100

8100

8100

8100

3. Jumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh.

705

805

805

905

1000

4. Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah 20 yang dinilai dan dibina 5. Jumlah standar milik Unit Pelaksana 20 Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusur secara nasional (standar)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

-

-

-

2

2

3

6. Pengadaan Standar dan Peralatan standar BSML di Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Banjarmasin (unit) 7. Jumlah Perizinan dibidang Kemetrologian yang dilayani secara online

705

II.3.M.A-41

PROGRAM

PELAKSANA


BIDANG: EKONOMI No

7

8


Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


8. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang Kemetrologian (hari)

-

-

5

4

2

1. Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa (kebijakan)

11

11

11

11

11

11

2. Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa (kegiatan) 3. Jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

7

7

7

7

7

7

14

14

20

28

36

46

4. Jumlah kegiatan sosialisasi, serta 5 publikasi peraturan dan hasil pengawasan (kegiatan) 5. Jumlah diklat dan bimbingan teknis 180 PPNS-PK dan PPBJ (orang) 1. Persentase penyerapan anggaran dekon 100 perlindungan konsumen di daerah

5

5

5

5

5

180

270

270

300

300

100

100

100

100

100

2. Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen)

-

-

60

70

80

90

PROGRAM

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

PELAKSANA



IV Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara A

FOKUS: Optimalisasi Anggaran Terwujudnya pengelolaan anggaran Belanja Pemerintah Pusat negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan Anggaran Negara

Kementerian Keuangan

2

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan Belanja Lain-lain (BSBL) dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%



II.3.M.A-42

BIDANG: EKONOMI No


PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


3

Pengembangan Sistem Penganggaran

Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

1

1

100%

100%

100%

100%

B

FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

3 hari

Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer daerah ke pihak eksternal Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal Tersedianya draft revisi UU 33/2004

3

3

3

3

3

3

15 hari

15 hari

15 hari

14 hari

13 hari

12 hari

-

-

75%

100%

-

-

Perumusan kebijakan, bimbingan Rasio realisasi dari janji pelayanan 100% teknis, dan pengelolaan transfer ke pengalokasian dana transfer ke daerah ke daerah pihak eksternal

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase ketepatan jumlah penyaluran 100% dana transfer ke daerah Ketepatan waktu penyelesaian dokumen 4 hr pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, 3 standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal

100%

100%

100%

100%

100%

4 hr

4 hr

4 hr

3 hr

3 hr

3

3

3

3

3

80%

80%

80%

85%

85%

1

Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan

80%

II.3.M.A-43

PROGRAM Pengelolaan Anggaran Negara

PELAKSANA Kementerian Keuangan

Peningkatan Pengelolaan Kementerian Keuangan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Persentase jumlah kebijakan dana transfer 100% ke daerah sesuai rencana Indeks kepuasan Pemda terhadap norma 3 dan standar transfer ke daerah 2

3

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011


100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

3

80%

80%

80%

85%

85%

Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah 100% dan Retribusi Daerah sesuai dengan rencana

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi janji pelayanan evaluasi 15 hr Perda/raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan Persentase tingkat penyelesaian evaluasi 100% Perda tentang PDRD terhadap rencana evaluasi Perumusan kebijakan, bimbingan Persentase penyaluran dana hibah ke 100% teknis, dan monitoring dan daerah sesuai rencana evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah

15 hr

14 hr

14 hr

13 hr

12 hr

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah kebijakan pem-biayaan 100% dan kapasitas daerah yang dapat diimplementasikan 100% Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana 80% Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan di bidang hibah ke daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

85%

85%

85%

Perumusan kebijakan, bimbingan Persentase jumlah kebijakan Pajak 80% teknis, dan monitoring dan Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat evaluasi di bidang PDRD diimplementasikan

II.3.M.A-44

PROGRAM

PELAKSANA



BIDANG: EKONOMI No

4

C


Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah

FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




Jumlah aparat pengelola keuangan daerah 1.050 orang yang mengikuti KKD/KKD/KKD Khusus per tahun

1.050 orang

1.050 orang

1.100 orang

1.150 orang

1.200 orang

Persentase jumlah kebijakan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian laporan hasil 100% evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tersedianya layanan informasi 80% yang terkini pada website dan mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data Tersedianya hasil pemantauan 100% penyampaian Perda APBD

80%

80%

85%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah yang tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Transfer ke Daerah (SIMTRADA)

50%

50%

50%

65%

75%

100%

1. Persentase ketepatan penyerapan DIPA

50%

50%

90%

91%

91%

92%

3 Triliun

3.5 Triliun

4 Triliun

4.5 Triliun

5 Triliun

2. Jumlah penerimaan remunerasi atas 3 Triliun penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)

II.3.M.A-45

PROGRAM

PELAKSANA


BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 3. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara

1

RENCANA TAHUN 2010



90%

92,50%

95%

97,50%

97,50%

4. Jumlah Pendapatan Bunga dari 1674 miliar/Rp Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal

1674 miliar/Rp

1779 miliar/Rp

1554 miliar/Rp

1339 miliar/Rp

1165 miliar/Rp

5. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang WTP (40) WDP mendapat opini WTP/WDP dari BPK (34)

WTP (40) WDP (34)

WTP (50) WDP (28)

WTP (60) WDP WTP (70) WDP WTP (79) WDP (23) (13) (4)

50%

50%

90%

91%

91%

92%

3,14

3,14

3,4

3,4

3,5

3,5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Persentase ketepatan penyerapan DIPA dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan Jumlah Satker yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Satker yang Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

90%


II.3.M.A-46

PROGRAM

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

PELAKSANA


BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Persentase Satker yang Menerapkan Penarikan Dana sesuai Rencana

2

3

Peningkatan Negara

Pengelolaan

Manajemen Investasi Penerusan Pinjaman

RENCANA TAHUN 2010 40%

Kas Jumlah Penerimaan Remunerasi atas 3 Triliun Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek




40%

40%

40%

35%

35%

3 Triliun

3.5 Triliun

4 Triliun

4.5 Triliun

5 Triliun

Indeks kepuasaan stakeholder terhadap layanan perbendaharaan

3,14

3,14

3,2

3,2

3,3

3,4

Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan Pengeluaraan Kas

85%

85%

87,50%

90%

90,25%

95%

85%

85%

87,50%

90%

90,25%

95%

Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

90%

90%

92,50%

95%

97,50%

97,50%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

90% Persentase Jumlah KPPN yang Menyampaikan Kebutuhan Dana Melalui E-Kirana Persentase Kepatuhan Bank Persepsi/Pos 80% Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak

90%

92,5%

95,0%

97,5%

97,5%

80%

85%

87,5%

90%

92,5%

Persentase Kepatuhan Bank Operasional I 90% dalam Melaksanakan Kontrak

90%

92,5%

95%

97,5%

97,5%

1674 miliar/Rp

1674 miliar/Rp

1779 miliar/Rp

1554 miliar/Rp

1339 miliar/Rp

1165 miliar/Rp

5504 miliar/Rp

5504 miliar/Rp

5336 miliar/Rp

4723 miliar/Rp

4539 miliar/Rp

6412 miliar/Rp

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dan Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal Pemenuhan Target Penerimaan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri dari Rekening Dana Investasi Persentase Penyaluran Dana di Bidang Investasi dan Pembiayaan Lainnya, S b idi d B l j L i

II.3.M.A-47

PROGRAM

PELAKSANA






5

D


Penyelenggaraan Penyelesaian LKPP (unaudited) secara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tepat Waktu Anggaran

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

Penyelesaian RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

WTP (40) WDP (34) 3,14

WTP (40) WDP (34) 3,14

WTP (50) WDP (28) 3,4

WTP (60) WDP WTP (70) WDP WTP (79) WDP (23) (13) (4) 3,5 3,5 3,6

Persentase Rekonsiliasi Realisasi APBN yang Handal dan Tepat Waktu

85%

85%

85%

90%

95%

100%

Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

87%

87%

87%

87%

87%

87%

Persentase Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti Persentase K/L dan Pengguna Anggaran BUN yang Menyampaikan LKKL dan LKBUN sesuai ketentuan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyusunan Kebijakan Pengadaan 1. Jumlah peraturan perundang-undangan Barang/ Jasa Pemerintah di bidang pengadaan umum

PROGRAM Pengelolaan Perbendaharaan Negara

PELAKSANA Kementerian Keuangan

Program Pengembangan Sistem LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

UU

1 Draf RUU

1 Draf RUU

1 Draf RUU

1

-

-

-

PP

-

-

2 RPP

2

2

1

-

Perpres

2

2

-

-

-

-

-

SK Kepala LKPP

3

3

-

-

2

-

5

5

5

5

5

67,7 Miliar

47 M

44,65 M

42,418 M

40,29 M

2. Jumlah pihak yang mendapatkan 5 sosialisasi FOKUS: Pengelolaan Kekayaan 1. Jumlah Penerimaan Negara dan Negara penerimaan kembali yang berasal dari pembiayaan APBN - Biaya Administrasi Pengurusan 67,7 Miliar Piutang Negara

II.3.M.A-48

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




- Bea Lelang

44,04 Miliar

44,04 Miliar

47,57 M

51,37 M

55,99 M

61,04

- Penerimaan pembiayaan APBN

350 Miliar

350 Miliar

372 M

200 M

175 M

135 M

770 Miliar

770 Miliar

731,5 M

694,925 M

660,179 M

627,17 M

PROGRAM

PELAKSANA

2. Jumlah penyelesaian piutang Negara dan pelayanan lelang - Piutang negara yang dapat diselesaikan - Pokok lelang

1

2

3

Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara

3, 15 Triliun

3, 15 Triliun

3,40 T

3,67 T

4T

4,35 T

3.Persentase penyelesaian permohononan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan asset idle Persentase formulasi/pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

68%

68%

75%

80%

85%

82,50%

80%

80%

90%

95%

100%

100%

Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan aset idle.

70%

70%

75%

80%

85%

82,50%

55%

55%

75%

85%

90%

100%

Persentase penyelesaian pengelolaan dan 60% penatausahaan Kekayaan Negara Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan 1770 Negara Lain-lain.

60%

70%

80%

90%

100%

1770

975

435

390

400

350 Miliar

372 M

200 M

175 M

135 M

Persentase formulasi/ pembaruan Perumusan kebijakan, peraturan perundangan di bidang standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan barang pengelolaan BMN dan KND milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan

Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain

Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN.

350 Miliar

II.3.M.A-49

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang






BIDANG: EKONOMI No V A


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan FOKUS: Perumusan Kebijakan 1. Tingkat akurasi kebijakan fiskal Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko - Rata-rata persentase deviasi asumsi makro

10%

10%

11%

10%

9%

5%

- Persentase deviasi target defisit APBN

10%

10%

10%

10%

9%

9%

- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara

10%

10%

10%

9%

8%

4%

2. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Terwujudnya pengelolaan anggaran 100% negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan

II.3.M.A-50

PROGRAM

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


PROGRAM

PELAKSANA

1

Penyusunan Rancangan APBN

Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU 100% APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%



2

Perumusan Kebijakan APBN

Persentase deviasi target defisit APBN

10%

10%

10%

10%

9%

8%

Perumusan Kebijakan Fiskal


Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan

10%

10%

10%

4,5%

4,5%

4,0%

Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan Perumusan Kebijakan Ekonomi

Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro

4

4

4

4

4

5



10%

10%

11%

10%

9%

5%



5

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara

70%

70%

70%

75%

80%

85%



6

Pengelolaan Pinjaman

Persentase pemenuhan target pembiayaan 100% melalui pinjaman program

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Persentase penyelesaian perjanjian 100% pinjaman dan hibah Persentase ketersediaan informasi dalam 100% rangka transparansi pengelolaan pinjaman

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemenuhan target pembiayaan 100% melalui SUN Persentase terpenuhinya struktur 100% portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan Persentase ketersediaan informasi dalam 100% rangka transparansi pengelolaan SUN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SUN; Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN;

100%

100%

155%

165%

170%

175%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 4

7

8

Pengelolaan Surat Utang Negara

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

II.3.M.A-51



BIDANG: EKONOMI No

9

10

B


Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




Persentase pemenuhan struktur portofolio 100% SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam 100% rangka transparansi pengelolaan SBSN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBSN.

145%

145%

155%

165%

170%

175%

Jumlah dokumen strategi pengelolaan 2 Dok utang Persentase pencapaian target effective 100% cost yang kredibel Persentase pemenuhan struktur portofolio 100% utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan;

2 Dok

Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FOKUS: Peningkatan Dan 1. Terwujudnya pengelolaan anggaran 100% Optimalisasi Penerimaan Negara negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Persentase realisasi waktu pelayanan 100% terhadap janji waktu pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

4. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

100%

100%

100%

100%

100%

Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang

2. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

100%

II.3.M.A-52

PROGRAM

PELAKSANA




2

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan PNBP dan subsidi

Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR



Tercapainya target penerimaan SDA 100% Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P Tersusunnya target dan pagu penggunaan 100% PNBP untuk APBN dan atau APBN-P

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembayaran subsidi energi 100% yang tepat waktu dan jumlah Persentase penyelesaian usulan 100% pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

-

-

-

PROGRAM

PELAKSANA



Peningkatan dan Pengamanan Pajak




PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3

Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama internasional

Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 4

Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

4%

4%

4%

4%

3%

3%



5

Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan

70%

70%

73%

74%

75%

76%



II.3.M.A-53

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010



PROGRAM

PELAKSANA

6

Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target

100%

100%

100%

100%

100%

100%



7

Pelaksanaan reformasi proses bisnis

Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus dibuat Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%



100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Pengelolaan data dan dokumen perpajakan

Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT

71%

71%

73%

75%

77%

79%

9

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I

12X

12X

12X

12X

12X

12X

Persentase rumusan peraturan yang 75% menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan Presentase ketepatan waktu penyelesaian 75% penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

75%

76%

77%

79%

80%

75%

77%

78%

79%

80%

Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem L i tik N i l Persentase tindak pidana di bidang 50% kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaaan

-

25%

45%

70%

100%

50%

50%

55%

60%

60%

10

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

II.3.M.A-54

Peningkatan dan Pengamanan Kementerian Keuangan Pajak Pengawasan, Pelayanan, dan Kementerian Keuangan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai


BIDANG: EKONOMI No


11 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan

10%

10%

10%

Persentase penegahan Barang Larangan dan Pembatasan

70%

70%

70%

70%

75%

80%

Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray Jumlah penerimaan bea dan cukai

60%

60%

65%

70%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase penyelesaian tagihan

75%

75%

75%

75%

75%

80%

55%

55%

55%

57%

58%

60%

Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UU Kepabeanan dan UU Cukai.

80%

80%

80%

80%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

61%

62%

63%

65%

80%

80%

82%

85%

87%

90%

12

12

12

12

12 Peningkatan Pengawasan dan Pencapaian target penerimaan bea dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai cukai di Daerah

PROGRAM

PELAKSANA

9%


Kementerian Keuangan Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai C 1

FOKUS: Pengelolaan dan Pembinaan BUMN Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perbankan

Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB

II.3.M.A-55

Program Pembinaan BUMN

Kemen BUMN

BIDANG: EKONOMI No


2

Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Jasa Keuangan

3

Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Asuransi

4

Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perencanaan, Konstruksi, Rekayasa

5

6

7

Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan

Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Aneka Industri

Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011



12

12

12

12

Kajian BUMN rugi dan bermasalah

1

1

1

1

Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Kajian BUMN rugi dan bermasalah

22

22

22

22

1

1

1

1


28

28

28

28


1

1

1

1

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur:

1

1

1

1


12

12

12

12


1

1

1

1

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Kajian BUMN rugi dan bermasalah

1

1

1

1

16

16

16

16

1

1

1

1


1

1

1

1


26

26

26

26

II.3.M.A-56

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen BUMN


Kemen BUMN


Kemen BUMN


Kemen BUMN


Kemen BUMN


Kemen BUMN

BIDANG: EKONOMI No

8

9


Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan

INDIKATOR

11 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perkebunan II

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011



1

1

1

1


1

1

1

1


16

16

16

16

1

1

1

1


1

1

1

1

16

16

16

16

Kegiatan Profitisasi dan Terlaksananya penetapan target, Restrukturisasi BUMN Sektor monitoring dan evaluasi kinerja BUMN Usaha Perdagangan, melalui RUPS/RPB Perrgudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi

10 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perkebunan I

RENCANA TAHUN 2010

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen BUMN


Kemen BUMN


1

1

1

1


1

1

1

1

Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan:

16

16

16

16


Kemen BUMN

Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Laporan hasil monitoring pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan

16

16

16

16


Kemen BUMN

1

2

II.3.M.A-57

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

12 Kegiatan Profitisasi dan Terlaksananya penetapan target, Restrukturisasi BUMN Sektor monitoring dan evaluasi kinerja BUMN Usaha Industri Kehutanan, melalui RUPS/RPB Perikanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan

13 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian

14 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Pertambangan 15 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Industri Strategis

16 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Energi

17 Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi

RENCANA TAHUN 2010

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011


12

12

12

12


1

1

1

1

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan:

1

1

1

1


28

28

28

28

1

1

1

1

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan:

2

2

2

2

Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Kajian BUMN rugi dan bermasalah

12

12

12

22

22

1

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energy: Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Terlaksananya penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB Kajian BUMN rugi dan bermasalah

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen BUMN


Kemen BUMN

12


Kemen BUMN

22

22


Kemen BUMN

1

1

1

1

1

1

1


Kemen BUMN

10

10

10

10

6

6

6

6


Kemen BUMN

1

1

1

1

II.3.M.A-58

BIDANG: EKONOMI No


18 Kegiatan Kajian Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN system usaha perbankan dan jasa keuangan, jasa lainnya, serta sarana angkutan dan pariwisata

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

Kajian Restrukturisasi BUMN


TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 1

1

1

Pelaksanaan Restrukturisasi

1

1

1

1

Monitoring dan Evaluasi

1

1

1

1

Penyusunan Program tahunan Privatisasi

1

1

1

1

Kajian Rightsizing BUMN

1

1

1

1

1

1

1

1

19 Kegiatan Kajian Restrukturisasi Kajian Restrukturisasi BUMN dan Privatisasi BUMN system usaha perkebunan, kehutanan, perikanan, percetakan, penerbitan, pertambangan, industri strategis, system, dan telekomunikasi, serta usaha lainnya

20 Kegiatan Kajian Pendayagunaan Aset BUMN

PRAKIRAAN MAJU


Pelaksanaan Restrukturisasi

1

1

1

1

Monitoring dan Evaluasi

1

1

1

1

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen BUMN


Kemen BUMN

Penyusunan Program tahunan Privatisasi

1

1

1

1

Kajian Rightsizing BUMN

1

1

1

1

Mapping pendayagunaan asset

1

1

1

1


Kemen BUMN

65%

70%

75%

80%

Program Koordinasi Kebijakan Bid P k i


VI Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan A FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan 1

Koordinasi Kebijakan Kredit U h R k t (KUR)

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 60% K bij k KUR t i l t ik

60%

II.3.M.A-59

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

PELAKSANA

2

Koordinasi Penyusunan Skim Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 60% Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Remitansi untuk Pekerja Migran Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan

60%

65%

70%

75%

80%



3

Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum

Persentase jumlah regulasi di bidang 90% pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. Persentase jumlah sanksi administrasi atas 97% pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.

90%

90%

90%

90%

90%

Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank


97%

97%

97%

97%

97%

Persentase jumlah perkara/litigasi yang 50% diselesaikan dengan baik. Persentase penyelesaian jumlah laporan 100% hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana. Persentase jumlah sistem yang 60% terimplementasi sesuai dengan rencana.

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%



60%

60%

70%

70%

80%

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan 80% yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK).

80%

80%

80%

85%

90%



95%

90%

95%

95%

98%

4

5

Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi

Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal

Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang: a. Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidentil sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)

95%

II.3.M.A-60

BIDANG: EKONOMI No

6


Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




b. Penyelesaian pelanggaran terhadap 65% peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu.

65%

70%

80%

80%

90%

Penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu

50%

50%

60%

60%

70%

50%

Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun:

PROGRAM


a. Persentase pemeriksaan kepatuhan 100% terhadap Manajer Investasi sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang 100% memenuhi target SOP

100%

100%

100%

100%

100%

b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual 90% Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase layanan yang memenuhi target SOP:

II.3.M.A-61

PELAKSANA




INDIKATOR

9




Pengaturan, Pembinaan dan Persentase lama proses perijinan yang Pengawasan Bidang Transaksi dan sesuai dengan target SOP. Lembaga Efek

a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek.

8

RENCANA TAHUN 2010

Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi 100% Efek

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga 100% Efek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar

65%

65%

67%

67%

67%

70%

Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah pemrosesan Penyataan 100% Pendaftaran sesuai SOP

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-62

PROGRAM

PELAKSANA







BIDANG: EKONOMI No

10

11

12


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan 100% Pendaftaran sesuai SOP

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengaturan, Pembinaan, dan Persentase jumlah rumusan peraturan di Pengawasan bidang Perasuransian bidang perasuransian sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase layanan pemberian izin usaha 100% asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah pemeriksaan langsung 100% sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu Pengaturan, Pembinaan, dan Persentase pengesahan pembentukan Pengawasan Bidang Dana Pensiun dana pensiun yang sesuai dengan SOP

Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana

II.3.M.A-63

PROGRAM

PELAKSANA








14


INDIKATOR

Pengembangan Riset dan Analisis Jumlah laporan analisis strategi dan Dalam Rangka Pencegahan dan tipologi. Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme

Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme

RENCANA TAHUN 2010 4 laporan




4 laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

Persentase informasi hasil riset yang 100% dapat menggambarkan perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah laporan hasil analisis yang 250 laporan disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya yang tidak dimintakan klarifikasi kembali.

250 laporan

250 Laporan

275 Laporan

300 Laporan

325 Laporan

Persentase hasil analisis awal terhadap seluruh LTKM yang diterima dan telah dikategorikan (high,medium,low ).

85%

85%

85%

85%

85%

90%

Jumlah instansi dan Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligent Unit FIU) yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPATK dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU).

4 MOU

4 MOU

6 MOU

4 MOU

4 MOU

4 MOU

70%

75%

75%

75%

80%

70% Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

II.3.M.A-64

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

PPATK


PPATK


16

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penelaahan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta Pemberian Pendapat dan Bantuan Hukum terkait TPPU dan Pendanaan Terorisme

Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK

INDIKATOR Jumlah dokumen pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya.

RENCANA TAHUN 2010 24 Dokumen

Persentase pemberian pendapat dan 100% bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan eksternal PPATK Jumlah rancangan peraturan perundang- 12 Dokumen undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan terorisme dan masalah terkait lainnya serta rancangan Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan 75 PJK terhadap Pihak Pelapor.




24 Dokumen

25 Dokumen

28 Dokumen

32 Dokumen

35 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

12 Dokumen

19 Dokumen

13 Dokumen

14 Dokumen

14 Dokumen

75 PJK

75 PJK

75 PJK

75 PJK

75 PJK

Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan.

99%

99%

99%

99%

99%

100%

PROGRAM

PELAKSANA


PPATK


PPATK

VII Prioritas: Stabilitas Moneter A

FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

1

Koordinasi Kebijakan Makro

Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu

50%

50%

55%

60%

65%

75%



2

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi 50% kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan

50%

60%

70%

80%

90%



II.3.M.A-65

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

PELAKSANA

3

Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 85% Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan

85%

85%

85%

90%

100%



4

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi 85% Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan

85%

85%

85%

90%

100%



5

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan

40%

40%

85%

85%

90%

100%



6

Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi 40% kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti

40%

85%

85%

90%

100%



7

Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Persentase rekomendasi hasil Koordinasi 50% Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi

50%

60%

70%

80%

90%



8

Koordinasi Pengembangan Urusan Persentase rekomendasi hasil koordinasi Infrastruktur Transportasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi

60%

75%

80%

80%

85%



55%

70%

85%

100%

Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Kemenperin

30%

35%

45%

50%

60%

VIII Prioritas: Revitalisasi Industri A 1

FOKUS: Penumbuhan Populasi Usaha Industri Revitalisasi dan Penumbuhan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas Industri Kimia Dasar produksi pulih mencapai 100% Nilai tambah produk kimia dasar

II.3.M.A-66

BIDANG: EKONOMI No

2


Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Permesinan

RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011


Persen kemajuan

40%

60%

80%

100%

Peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 kabupaten/kota 2 Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan)

25%

50%

75%

100%

2

2

2

2

152

Entitas Kolaborasi Klaster

152

152

152

Jaminan Ketersediaan Bahan Baku

70%

80%

90%

95%

Jumlah perusahaan

2

2

2

2

Rekomendasi model incentive

100%

Terbangunnya 1 Center of excellence.

30%

55%

80%

100%

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas 40% produksi pulih mencapai 100%

55%

70%

85%

100%

Meningkatnya jumlah populasi industri material dasar dan permesinan

9

14

19

25

37

Jumlah entitas kolaborasi klaster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum

123

193

275

361

528

40%

45%

50%

55%

175

200

215

220

meningkatnya pangsa pasar produksi dalam negeri dalam pengaadaan barang/jasa pemerintah Jumlah perusahaan yang menerima fasilitasi restrukturisasi

158

II.3.M.A-67

PROGRAM


PELAKSANA

Kemenperin


4

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi

6

Revitalisasi dan Penumbuhan I d t i H il H t d

RENCANA TAHUN 2011


55%

70%

85%

100%

Meningkatnya jumlah populasi industri 100% bahan bangunan dan konstruksi Jumlah entitas kolaborasi klaster industri 42 semen dan industri keramik 2 unit pengantongan semen

102%

103%

104%

105%

104

170

245

324

Revitalisasi dan Penumbuhan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas 40% Industri Aneka dan Alat Pertanian produksi pulih mencapai 100%

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan

PRAKIRAAN MAJU


Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas 40% produksi pulih mencapai 100%

Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian Jumlah entitas kolaborasi klaster 5

RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

100% 46

1

1

55%

70%

85%

100%

105%

110%

115%

120%

81

122

170

226

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis Persen kemajuan 20%

70%

75%

80%

85%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Pabrik restrukturisasi

10

10

10

10

10

Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula

160

160

160

160

160

Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolahah kelapa dan kakao

2

2

2

2

2

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas d k Perusahaan i lih i 85% Kaltim, dan 40 Jumlah di Sumut, Riau kawasan 0

70%

75%

80%

85%

100

100

100

100

3

3

3

3

Persen kemajuan

40%

60%

80%

100%

20%

unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit Jumlah instansi dan perusahaan terkait 140

1 142

143

144

145

Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet

2

2

2

2

2

II.3.M.A-68

PROGRAM

PELAKSANA


Kemenperin


Kemenperin

Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

Kemenperin

Program Revitalisasi Dan P b h I d t iA

Kemenperin

BIDANG: EKONOMI No


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR Terminal Kayu & Rotan

2

Peralatan pensortir kertas bekas Unit Peralatan Bioetanol 7

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut

4


2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

60%

65%

70%

75%

50

50

50

50

Peralatan pengolahan ikan

1

1

1

1

3000

3000

3000

3000

3

3

3

3

unit produksi

10

10

10

10

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis Jumlah instansi dan perusahaan terkait 180

70%

80%

85%

87,50%

185

188

191

195

Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan tembakau (tungku) Mesin dan peralatan pengolahan buah

40

50

50

50

50

2

1

1

1

1

Pembangunan pabrik pengolahan buah

2

1

1

1

1

Mesin dan peralatan pengolahan kopi

5

2

4

4

4

5

5

5

5

1

1

6

4

5

5

3

2

2

1

Wilayah pengembangan rumput laut

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau

RENCANA TAHUN 2011

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis Jumlah instansi dan perusahaan terkait 50 1

Perluasan lahan garam (hektar)

8

PRAKIRAAN MAJU


3

Unit peralatan utk peningkatan mutu susu Pabrik susu 9

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Dokumen fasilitasi (AMDAL, Ekonomi Khusus (KEK) (PN7) engineering design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan Dokumen kelayakan teknis ekonomis

5

II.3.M.A-69

PROGRAM

PELAKSANA


Kemenperin


Kemenperin

Program Perwilayahan Industri

Kemenperin

BIDANG: EKONOMI No B 1


INDIKATOR

FOKUS: Penguatan Struktur Industri Pengembangan Industri Kecil dan Terlaksananya implementasi kolaborasi Menengah melalui pendekatan dan kelembagaan klaster industri garam, Klaster fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat.

2 Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia

RENCANA TAHUN 2010



31 lokasi

32 lokasi

39 lokasi

39 lokasi

Jumlah hasil litbang serta kerjasama dengan IKM Tersusunnya rencana, program dan evaluasi pembinaan dan pengembangan IKM Meningkatnya informasi dan publikasi

30 hasil litbang

32 hasil litbang

34 hasil litbang

36 hasil litbang

46 satker

46 satker

46 satker

46 satker

10 judul

12 judul

14 judul

16 judul

Mesin peralatan baristand

2 paket

3 paket

4 paket

5 paket

16 Prov

14 Prov

14 Prov

14 Prov

14 Prov

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi

18 Kab/ Kota di 6 Propinsi




Meningkatnya pelayanan UPT dan berkembangnya sentra IKM Berkembangnya IKM unggulan daerah dan kompetensi inti industri daerah

6 UPT dan 15 sentra 14 Prov




Restrukturisasi mesin dan peralatan IKM

5 Prov

6 Prov

7 Prov

8 Prov

Mesin peralatan IKM

3 paket

4 paket

5 paket

6 paket

Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP

22 lokasi


II.3.M.A-70

PROGRAM

PELAKSANA

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

Kemenperin


Kemenperin


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia

INDIKATOR Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja




12 Prop

7 Prop

7 Prop

7 Prop

7 Prop

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi



12 Kab/ Kota di 7 12 Kab/ Kota di Propinsi 7 Propinsi

25 UPT

25 UPT

25 UPT

25 UPT

7 Prov

7 Prov

7 Prov

7 Prov

Meningkatnya jumlah IKM persepatuan t l tih mesin dan peralatan IKM Restrukturisasi

300 IKM

330 IKM

360 IKM

390 IKM

7 Prop

7 Prop

7 Prop

7 Prop

Mesin peralatan IKM

3 paket

4 paket

5 paket

6 paket

5 Prop

12 Prop

12 Prop

12 Prop

12 Prop

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

9 UPT

9 UPT

9 UPT

9 UPT

12 Prop

12 Prop

12 Prop

12 Prop

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP Meningkatnya pelayanan UPT dan berkembangnya sentra IKM Berkembangnya IKM unggulan daerah dan kompetensi inti industri daerah

4

RENCANA TAHUN 2010

Penyebaran dan Pengembangan Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga IKM di Kawasan Timur Indonesia Kerja Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP Meningkatnya pelayanan UPT dan berkembangnya sentra IKM Berkembangnya IKM unggulan daerah dan kompetensi inti industri daerah Restrukturisasi mesin dan peralatan IKM

5 Prop

6 Prop

7 Prop

8 Prop

Mesin peralatan IKM

3 paket

4 paket

5 paket

6 paket

II.3.M.A-71

PROGRAM

PELAKSANA


Kemenperin


Kemenperin


6


Peningkatan Promosi Investasi dan Jumlah promosi investasi, promosi Pemasaran Industri pemasaran produk dan jasa industri serta temu bisnis. Pengembangan Standardisasi Jumlah RSNI Industri dan Manajemen HAKI

Pengembangan Lingkungan Industri

C

FOKUS: Peningkatan Produktivitas Industri Pengembangan Klaster Industri Alat Angkut (Kendaraan

1

2

Pengembangan Klaster Industri Elektronika dan Telematika

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011


PROGRAM

PELAKSANA

2

8

9

10

11

Program Kerjasama Industri Internasional

Kemenperin

100

100

100

100

100

Program Kebijakan, Iklim Usaha, Mutu, dan Industri Hijau

Kemenperin

5

5

5

5

5

Dokumen Kebijakan/Peraturan

2

1

1

1

Program Kebijakan, Iklim Usaha, Mutu, dan Industri Hijau

Kemenperin

Tingkat pengurangan emisi CO2

2%/tahun

2%/tahun

3%/tahun

3%/tahun

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek

Kemenperin

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek

Kemenperin

Hasil litbang yang didaftarkan patennya 7

RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri kendaraan Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri perkapalan

100

125

150

175

200

75

87

99

110

122

Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri kedirgantaraan

1

1

2

2

3

Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri perkeretaapiaan

1

1

2

2

3

jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri elektronika

60

70

80

90

100

jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster indstri telekomunikasi

3

4

5

6

7

jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster indstri komputer

3

4

5

6

7

jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster indstri konten multimedia

5

6

7

8

9

II.3.M.A-72

BIDANG: EKONOMI No


IX Prioritas: Daya Saing Ketenagakerjaan A. FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja 1.

Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas

RENCANA TAHUN 2011


PROGRAM

PELAKSANA

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna

Pemetaan Sektor Industri (Fase I)

Jumlah asosiasi profesi yang terlibat penyusunan SKKNI

10% asosiasi profesi

Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non manufaktur termasuk jasa logistik Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh lembaga pelatihan kerja

2.

PRAKIRAAN MAJU


Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA Jumlah program pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Tersusunnya standar baku lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi

Tersusunnya panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan

Pemetaan Sektor Pemetaan Sektor Industri (Fase II) Industri (Fase III) 20% asosiasi 30% asosiasi 40% asosiasi profesi profesi profesi 20% SKKNI

30% SKKNI

50% SKKNI

20% SKKNI

30% SKKNI

sosialisasi SKKNI 20% SKKNI di 50% LPK

30% SKKNI

40% SKKNI

1

1

2

2

50

75

100

125

150

25000

75000

80000

90000

100000

Rancangan standar Rancangan standar baku baku

Penetapan standar baku dan sosialisasi di 33 provinsi Sosialisasi pedoman di 33 provinsi

Pedoman manajemen Pedoman lembaga pelatihan yang manajemen lembaga pelatihan berlaku secara nasional yang berlaku secara nasional

II.3.M.A-73

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Kemnakertrans


Kemnakertrans

BIDANG: EKONOMI No


Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan Jumlah Pemerintah Daerah yang 40 melaksanakan komitmen kesepakatan dan kesepahaman untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi

3.

4.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

11

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


20

30

45

75

40

50

55

60

65

11

19

27

35

43

Jumlah BLK yang menerapkan ISO

3

3

7

11

15

20

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK Jumlah BLK yang ditetapkan sebagai BLU Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan

8

8

9

10

11

11

4

4

3

7

8

11

40

40

65

75

95

120

40

40

50

60

70

90

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2500

2500

3500

4500

5500

6500

naik 30%

naik 30%

naik 35%

naik 40%

naik 50%

naik 60%

20%

40%

60%

80%

100%

10000

10000

10000

11000

11500

12000

Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi Peningkatan Kompetensi Jumlah instruktur pelatihan berbasis Instruktur dan Tenaga Kepelatihan kompetensi yang memiliki sertifikat

5.

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah manajer BLK berbasis 20% kompetensi yang dilatih Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih

6.

Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

Jumlah Tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya

II.3.M.A-74

PROGRAM

PELAKSANA


Kemnakertrans


Kemnakertrans

10000


Kemnakertrans

13000


Kemnakertrans

BIDANG: EKONOMI No


Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas 7.

8.

RENCANA TAHUN 2011


PROGRAM

PELAKSANA

110

110

110

110

1930

2700

3000

3200

3500

Jumlah penyelenggara pendidikan sesuai 1 unit kompetensi inti daerah

1 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

Jumlah unit lembaga diklat yang 3 unit ditingkatkan sarana dan prasarananya dan mengadopsi tata kelola manajemen yang baik Pengembangan Pendidikan Vokasi Jumlah lulusan SDM terampil 1100 Industri *)

3 unit

5 unit

5 unit

6 unit

6 unit

1100

1250

1400

1600

1800

1360

1360

1450

1540

1620

1700

3

3

3

3

3

3

Program Pengelolaan dan Kem ESDM Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

350

350

350

350

350

350

Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Kem ESDM

3

3

3

3

3

3

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara,

Kem ESDM

Pengembangan SDM Industri *)

Jumlah SDM industrial yang mengikuti diklat

Jumlah lulusan ahli madya 9.

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

Pembinaan Lindungan Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Lingkungan, Keselamatan Operasi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Usaha Penunjang Bidang untuk kegiatan usaha migas Migas *)

10. Pembinaan Keselamatan dan Jumlah standar kompetensi Lindungan Lingkungan ketenagalistrikan(buah) Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik *) Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi(buah) Jumlah sertifikat kompetensi(buah) Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi(orang) 11. Pembinaan Keteknikan Lindungan Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI Lingkungan dan Usaha Penunjang bidang pertambangan Minerbapabum Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi

1930

560

560

590

620

650

680

2180

2180

2290

2400

2520

2650

5 SNI & 4 SKKNI 150

5 SNI & 4 SKKNI 200

5 SNI & 4 SKKNI 5 SNI & 4 SKKNI 100

100

5 SNI & 4 SKKNI 5 SNI & 4 SKKNI 150 150

II.3.M.A-75

Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya K t i P i d ti

Kemenperin

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Kementerian Perindustrian

Kemenperin

BIDANG: EKONOMI No


12. Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi *)

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang

6

6

7

8

8

7

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun

139

139

137

143

144

146

Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan 260 diberlakukan

260

270

262

262

262

Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan

1

1

2

2

2

2

8

8

6

6

6

6

27

27

9

9

9

9

36

36

108

113

118

123

12

12

160

168

176

184

3

3

1

1

1

2

Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi 13. Pendidikan dan Pelatihan Jumlah penyelenggaraan diklat dalam Ketenagalistrikan dan Energi Baru setahun Terbarukan *) Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 14. Pendidikan dan Pelatihan Geologi Jumlah penyelenggaraan diklat dalam *) setahun

3

3

3

3

3

3

40

40

87

92

97

101

110

130

134

136

136

6

8

10

10

10

Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan 110 diberlakukan Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, 6 keahlian, dan sertifikasi Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 40 15. Pendidikan dan Pelatihan Jumlah penyelenggaraan diklat dalam Teknologi Mineral, Batubara, dan setahun Panas Bumi *)

119

40

40

40

40

40

119

135

140

145

151

II.3.M.A-76

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pendidikan dan Pelatihan Kem ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral




BIDANG: EKONOMI No


16. Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah *)

17. Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM

18. Pembinaan Keahlian dan Teknologi Konstruksi *)

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan 19 diberlakukan

19

19

19

19

19

Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP 1 yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

1

1

1

1

1

Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan

5

5

5

5

5

5

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan

12

12

31

31

33

33

13

13

31

31

33

35

1

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

2

Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi

0

0

1

2

3

4

1

2

3

Jumlah SDM kesehatan di fasilitas 7530 kesehatan yang telah ditingkatkan Persentase profesi tenaga kesehatan yang 30 memiliki standar kompetensi Jumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Jumlah penyelenggaraan pelatihan konstruksi Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) tenaga ahli konstruksi

10

7530

8000

8500

9000

9500

30

55

70

80

90

10

10 50 Angkatan

10 50 Angkatan

50 Angkatan

5 Paket kurikulum 10 Paket dan silabus kurikulum dan silabus

10 Paket kurikulum dan silabus

10 Paket kurikulum dan silabus

3 angkatan

4 angkatan

4 angkatan

II.3.M.A-77

50 Angkatan

10 10

3 angkatan

PROGRAM

PELAKSANA


Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Kemkes

Program Pembinaan Konstruksi

Kemen PU

BIDANG: EKONOMI No


19. Pembinaan Keterampilan dan Pelatihan Konstruksi *)

INDIKATOR

30

Jumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan j t k ik (t k i i) k t k i Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) teknisi dan

21

22

Pengembangan Sistem Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi


Jumlah standar kompetensi kerja bidang kominfo Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikat


30

120 angkatan

Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi 20. Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi*)

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

30

120 angkatan

30

30 Program Pembinaan Konstruksi

120 angkatan

120 angkatan

15 Paket kurikulum 15 Paket dan silabus kurikulum dan il b 8 angkatan 8 angkatan

20 Paket kurikulum dan il b 8 angkatan

20 Paket kurikulum dan il b 8 angkatan

2 balai

2 balai

2 balai

3 balai

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

1000

1100

1000

1000

Jumlah LSP yang diberi lisensi

70 LSP

70 LSP

100 LSP

140 LSP

200 LSP

250 LSP

Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi

20.000 orang

20.000 orang

25.000 orang

31.250 orang

39.000 orang

48.750 orang

Jumlah standar kompetensi yang diverifikasi

70 standar

70 standar

170 standar

200 standar

250 standar

300 standar

500 org

2.500 orang

3.000 orang

4.000 orang

5.000 orang

100 skema

130 skema

250 skema

300 skema

400 skema

100

100

100

100

100

100

160

200

300

300

300

300

Jumlah asesor untuk pelaksanaan uji 500 org kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang 100 skema disusun sesuai dengan permintaan Peningkatan kapasitas Jumlah LKM yang terdaftar dan 100 kelembagaan dan kualitas layanan teakreditasi sesuai ketentuan hukum lembaga keuangan mikro (LKM) tentang LKM termasuk untuk akreditasi dan Jumlah pengelola LKM yang mengikuti l tih SDM pengelola KSP/KJKS yang Jumlah bersertifikat

II.3.M.A-78

PROGRAM

PELAKSANA Kemen PU

Program Pengembangan dan Penelitian Profesi Kominfo

Kemenkominfo ***)

Program Pembangunan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja

BNSP

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemenegkop & UKM

BIDANG: EKONOMI No


23

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat *)

24

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut*)

25

B.

1


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR Jumlah LDP KJK dan TUK yang di k manajer/kepala t Jumlah cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM Lulusan diklat perhubungan darat (Pembentukan, penjejangan dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing nasional dan internasional

-



2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

360

360

150

300

PROGRAM

PELAKSANA

2.758

2.758

4.457

4.711

6.309

9.145 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Kemenhub

Lulusan diklat perhubungan laut (Pembentukan, penjejangan dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing nasional dan internasional

72.039

72.039

128.781

147.534

160.360


Kemenhub

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara*)

Lulusan diklat perhubungan udara (Pembentukan, penjejangan dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing nasional dan internasional

1.584

1.584

7.918

8.981

11.272


Kemenhub

FOKUS: Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten

Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Mobilitas Tenaga Adanya sistem informasi layanan pekerja migran

a. Electronic Form a. Electronic Form

a. Contact Management

a. Case Management

b. Document Management c. Job Order Management d. Recruitment Management

b. Document Management c. Job Order Management d. Recruitment Management

b. Change Management c. Service Desk Management d. Payment System Management

b.Incident & Poblem c.Business Continuity d.Service Level Management

e. Selection Management

e. Selection Management e. Performance & e.Serifikasi ISO Capacity 20000 : IT Management Service Management f. Security f. Campaign Managament

f. Security

II.3.M.A-79

Operasional dan Operasional dan Program Pengembangan Aplikasi pemeliharaan pemeliharaan Informatika

Kemenkominfo

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


g. Interoperability

g. Interoperability

h. Placement Management

h. Placement Management

i. Campaign Managament

i. Campaign Managament

j. Operasional

j. Operasional



PROGRAM

PELAKSANA

g. Service Order Management h. Skill & Competency Management i. Sertifikasi ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu

Jumlah instansi/lembaga yang terhubung Kemnakertrans, dengan sistem BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, Daerah kantong TKI

Kemnakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, Daerah kantong TKI

Kemnakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra



Adanya infrastruktur SIM pekerja migran a. Server

a. Server

a. Server

a.Server

Koneksi Internet Koneksi Internet Program Peningkatan Aplikasi dan Kemenkominfo Layanan Telematika

b. Network

b. Network

b.Network

c. Koneksi Internet

c. Koneksi Internet c.Koneksi Internet Business Process Business Reengineering Process Reengineering Regulasi Regulasi Pendukung Pendukung

b. Network c. Koneksi Internet Adanya Business Process Reengineering Business Process Reengineering Adanya regulasi berjalanya SIM pekerja migran

Regulasi Pendukung

Business Process Reengineering Regulasi Pendukung

II.3.M.A-80

Kemnakertrans, Program Peningkatan Aplikasi dan Kemenkominfo BNP2TKI, Layanan Telematika Kemendagri, Kemenhukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra

Program Peningkatan Aplikasi dan Kemenkominfo Layanan Telematika Program Peningkatan Aplikasi dan Kemenkominfo Layanan Telematika


3

4

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk *)

Pengelolaan Informasi Kependudukan *)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah 500 ribu pekerja LN) yang diterbitkan sesuai dengan migran identitas calon pekerja migran

500 ribu pekerja migran


700 ribu pekerja 800 ribu pekerja 900 ribu pekerja Program Penataan Administrasi migran migran migran Kependudukan

Jumlah pekerja migran yang terdaftar di 500 ribu pekerja Perwakilan RI/NIK calon pekerja migran migran



700 ribu pekerja 800 ribu pekerja 900 ribu pekerja migran migran migran

Jumlah pos pelayanan calon pekerja migran tingkat kecamatan di daerah asal calon pekerja migran Jumlah calon pekerja migran yang tercatat di pos pelayanan

Persiapan

Persiapan

1.500 kecamatan

3.000 kecamatan 4.500 kecamatan 6.500 kecamatan Program Penataan Administrasi Kependudukan





Meningkat 20% pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian yang memenuhi standar dan akurat




Pelayanan Dokumen Perjalanan Persentase penerbitan visa yang Visa dan Fasilitas Keimigrasian*) memenuhi standar dengan data akurat

Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar Jumlah dan Jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat

II.3.M.A-81


Program Peningkatan Pelayanan Meningkat 100% pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian yang memenuhi standar dan akurat

PELAKSANA Kemendagri

Kemendagri

Kemenhukham

BIDANG: EKONOMI No


5

Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI

6

Penyiapan Pemberangkatan

INDIKATOR Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan dokumentasi sesuai standar Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order


Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK Jumlah pekerja migran yang memahami perlindungan dan prinsip-prinsip HAM

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011


PROGRAM

PELAKSANA


700 ribu pekerja 800 ribu pekerja 900 ribu pekerja Program Peningkatan Fasilitasi BNP2TKI migran migran migran Penempatan dan Perlindungan TKI

100% pekerja 100% pekerja migran migran ditempatkan ditempatkan sesuai sesuai dengan job dengan job order order

100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order











100% pekerja Program Peningkatan Fasilitasi BNP2TKI migran Penempatan dan Perlindungan TKI ditempatkan sesuai dengan job order

7

Pengamanan Keberangkatan

Persentase pekerja migran yang memiliki 100% pekerja dokumen resmi bekerja ke luar negeri migran bekerja

100% pekerja migran 60% pekerja bekerja dengan dokumen migran berangkat

70% pekerja 80% pekerja 90% pekerja Program Peningkatan Fasilitasi BNP2TKI migran berangkat migran berangkat migran berangkat Penempatan dan Perlindungan TKI

8

Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran*)

60%

65%

70%

9

Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Persentase rekomendasi kebijakan 60% koordinasi pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang diimplementasikan Ratifikasi konvensi buruh migran dan 1 Ratifikasi keluarganya konvensi

1 Ratifikasi konvensi

Penyiapan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

Penyiapan Penyiapan Ratifikasi Ratifikasi Konvensi Buruh Konvensi Buruh Migran Migran

Penyiapan Program Penempatan dan Perluasan Kemnakertrans Ratifikasi Kesempatan Kerja Konvensi Buruh Migran

Amandemen UU 39/2004

Persiapan Amandemen UU

Amandemen UU

-

-

-

-

-

11 MoU

11 MOU

100% peraturan t13 MOU t

15 MOU

17 MOU

Persiapan Amandemen UU

Persentase peraturan turunan amandemen UU Jumlah perjanjian penempatan MoU 10 MoU dengan negara tujuan

II.3.M.A-82

75%

80%


Menko Perekonomian

BIDANG: EKONOMI No


Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten

10

Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri*)


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

100% calon pekerja migran terlayani




Tersedianya Sistem Komputerisasi 14 Embarkasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)

14 Embarkasi

14 Embarkasi

14 Embarkasi

14 Embarkasi

14 Embarkasi

Jumlah atase ketenagakerjaan yang 13 Atase memberikan perlindungan pekerja migran

13 Atase

13 Atase

13 Atase

13 Atase

13 Atase

Jumlah pertemuan dengan negara sahabat 5 kali terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain

5 kali

5 kali

7 kali

8 kali

9 kali

26 Citizen Services

26 Citizen Services

26 Citizen Services

26 Citizen Services

24 Citizen Services 24 Citizen Services

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

14.998

Persentase TKI yang terkena masalah hukum mendapat bantuan hukum (advokasi dan lawyer ) bagi TKI

100% TKI yang terkena masalah hukum tertangani

Jumlah WNI/TKI yang dideportasi 11

Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Asia Pasifik dan Amerika



Jumlah Citizen Services yang diperkuat



9.608

Persentase calon pekerja migran dan pekerja migran yang mendapat advokasi

-

Persentase pekerja migran purna b l h di h bilit i

60% pekerja i b

-

60% pekerja migran l h b l h dit i

8.498

4.998

PROGRAM

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

100% TKI yang 100% TKI yang 100% TKI yang terkena masalah terkena masalah terkena masalah hukum tertangani hukum tertangani hukum tertangani

4.804

4.804

70% orang yang berminat menjadi pekerja migran teradvokasi


90% orang yang Peningkatan fasilitasi penempatan berminat menjadi dan perlindungan TKI pekerja migran teradvokasi

80% pekerja i b

90% pekerja i

100% pekerja i

100% pekerja i

II.3.M.A-83

Kemenlu

1.998


l h

PELAKSANA

4.804 BNP2TKI


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR



PROGRAM

PELAKSANA

Persentase calon pekerja migran dan pekerja migran yang mendapat advokasi

-

-




Kemudahan penyampaian pengaduan

-

-

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

1 hotline services 1 hotline 24 jam (bebas services 24 jam pulsa) (bebas pulsa)

Jumlah pengaduan yang diproses

100% pengaduan terproses



100% pengaduan terproses 100% pekerja 100% pekerja migran yang migran yang diproses melalui diproses melalui hotline service hotline service dalam waktu 2x24 dalam waktu jam 2x24 jam

100% pengaduan 100% terproses pengaduan terproses 100% pekerja 100% pekerja migran yang migran yang diproses melalui diproses melalui hotline service hotline service dalam waktu dalam waktu 2x24 jam 2x24 jam

80% pekerja 90% pekerja migran bermasalah migran ditangani bermasalah ditangani 3.000 pekerja 3.500pekerja migran migran

100% pekerja migran bermasalah ditangani 4.000 pekerja migran

100% pekerja migran bermasalah ditangani 4.500 pekerja migran

Program Peningkatan Fasilitasi BNP2TKI Penempatan dan Perlindungan TKI

100% pekerja migran

100% pekerja migran

100% pekerja migran

100% pekerja migran

Dukungan Manajemen dan Pelksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kualitas pelayanan hotline service

Persentase pekerja migran purna bermasalah yang direhabilitasi

60% pekerja 60% pekerja migran migran bermasalah bermasalah ditangani ditangani

Jumlah pekerja calon migran/purna yang 2.000 pekerja mendapat edukasi pengelolaan remitansi migran

2.000 pekerja migran

13

Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna

14

Peningkatan Fasilitasi Penempatan Persentase jumlah calon pekerja migran 100% pekerja 100% pekerja migran dan Perlindungan TKI (BP3TKI) yang ditempatkan sesuai dengan job order migran ditempatkan ditempatkan sesuai Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memnuhi standar perlindungan prinsip-prinsip HAM

90% orang yang Peningkatan Fasilitasi Penempatan BNP2TKI berminat menjadi dan Perlindungan TKI pekerja migran teradvokasi









II.3.M.A-84

BNP2TKI

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

15

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan Kesempatan Kerja Perempuan dan penanganan dan pemulangan Ekonomi Keluarga TKIB/PMIBS, kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga

16

Perlindungan Bagi Korban Tindak Jumlah korban tindak kekerasan dan Kekerasan dan Pekerja Migran pekerja migran yang beramasalah sosial yang berhasil dilindungi (jiwa)

17

18

Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kerjasama di Bidang Keamanan dengan Kelompok/Komunitas Masyarakat

RENCANA TAHUN 2010 Rapat Koordinasi

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 Rapat Koordinasi

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2011 5 kegiatan

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 7 kegiatan

8 kegiatan

9 kegiatan

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

36.000

36.000

36.000

Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa)

1.900

1.900

1.900

1.900

Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan UEP (Jiwa) Jumlah persentase TKI bermasalah yang dibantu pemulangan ke daerah asal (%)

3.100

3.100

3.100

3.100

63

75

88

100

PELAKSANA Menko Kesra

36.000 Program Perlindungan dan Jaminan Kemensos Sosial

Kesiapsiagaan satgas entry /transit/daerah 100% TKIB asal deportasi terlayani

100% TKIB deportasi terlayani

% penanganan pemulangan TKI Bermasalah/TKIB

100%

100%

100% TKIB 100% TKIB deportasi terlayani deportasi terlayani 100% 100%

Naskah akademik

Terselesaikan

1 UU amandemen

Program Pengembangan Hubungan Kemnakertrans Peraturan Peraturan Peraturan pelaksanaan,sosi pelaksanaan,sosia pelaksanaan,sosia Industrial dan Peningkatan Jaminan lisasi, konsolidasi lisasi, konsolidasi Sosial Tenaga Kerja alisasi, konsolidasi

Terselesaikan

kajian & naskah akademis

1 UU amandemen

C.

FOKUS: Perbaikan Iklim Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan dan Penguatan Penguatan Hub. Industrial Hubungan Industrial

1.

Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Tersusunnya Peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan tentang kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsourcing ), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja Tersusunnya peratuan tentang organisasi pekerja/buruh

II.3.M.A-85

100% TKIB deportasi terlayani 100%

PROGRAM

100% TKIB deportasi terlayani 100%

Peraturan Sosialisaso, pelaksanaan,sosia konsolidasi lisasi, konsolidasi

Penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kemendagri

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

POLRI

BIDANG: EKONOMI No

2.


Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

INDIKATOR

Peningkatan Penerapan K3


Peraturan tentang penyelesaian hubungan Industrial

kajian & naskah akademis

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 1 UU amandemen

Selarasnya peraturan bidang HI

Inventarisasi Perda HI

Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

2 naskah

2 naskah

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/ kota Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan Jumlah SDM yang memahami Hl

naik 5%

naik 5%

naik 5%

naik 5%

naik 5%

naik 5%

500

500

750

1000

1250

1500

49

49

52

47

44

50

160

160

260

360

460

560

3000

3000

7500

7500

6000

6000

Penerapan SKKNI % perusahaan naik 10%

Sosialisasi % perusahaan naik 10%

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

Jumlah tenaga pengawas K3 yang memenuhi standar kompetensi

Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya

Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda

Program Pengembangan Hubungan Kemnakertrans Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pemetaan SKKNI Draft SKKNI AHI % perusahaan naik % perusahaan 10% naik 10%

20% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi naik 20 %




40%

60%

80%

100%

II.3.M.A-86

PELAKSANA

Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda

Inventarisasi kompetensi Inventarisasi kompetensi % perusahaan naik % perusahaan naik 10% 10%

20% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

PROGRAM

Peraturan Peraturan pelaksanaan,sosia pelaksanaan,sosia lisasi, konsolidasi lisasi, konsolidasi

4 rancangan naskah Sosialisasi dan Sosialisasi dan konsolidasi dengan konsolidasi Pemda dengan Pemda 2 naskah

Tersusunnya SKKNI ahli HI 3.


RENCANA TAHUN 2010

Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Kemnakertrans

BIDANG: EKONOMI No


X

Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

A

FOKUS: Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010



Sistem koordinasi dan konsultasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelerasan upayaupaya pemberdayaan koperasi dan UMKM dilembagakan.

Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah diselaraskan dan dikoordinasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diselenggarakan lembagalembaga masyarakat secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah dan swasta.

II.3.M.A-87


PROGRAM

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

PELAKSANA

Jumlah regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang sudah diterbitkan/ disempurnakan untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.

1

Penataan peraturan perundangundangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.

Jenis peraturan perundang-undangan RUU Koperasi; yang terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang disepakati untuk disusun, diperbaiki, ditetapkan dan dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaannya.

RPP-UU No. 20/2008;

RUU Koperasi;

UU Koperasi;

RPP- UU Koperasi;

RPP-UU No. 20/2008;

RPP-UU No. 20/2008; Peraturan Teknis

RPP-UU No. Peraturan Teknis Peraturan Teknis 20/2008; Peraturan Teknis

Materi RUU LKM; Materi RUU LKM;

Materi RUU LKM; RUU LKM;

PP-Pengganti PP 9/ PP-Pengganti PP 9/ 95; 95;

Perpres Lembaga Peraturan Pengembangan dan Teknis, RPP LPS Pengawasan KSP/ KSP/KJKS KJKS;

Perpres Lembaga Perpres Lembaga Perpres Lembaga APEX; Pengembangan dan Pengembangan dan Pengawasan KSP/ Pengawasan KSP/ KJKS; KJKS;

II.3.M.A-88

RPP-UU Koperasi;

UU LKM;

RPP-UU Koperasi;

RPP-UU LKM;


Kemen KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemen KUKM


Kemen KUKM

Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010 Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis




Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis Peraturan Teknis

2

Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.

Laporan yang berisikan sejumlah 40 Regulasi rekomendasi penghapusan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.

40 Regulasi

40 Regulasi

40 Regulasi

3

Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Terbitnya landasan hukum.

Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Konsep landasan hukum Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Penetapan landasan hukum Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

4

Koordinasi Penataan Kelembagaan Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan 70-75% Pengembangan UKM berbasis UKM Berbasis Inovasi Inovasi

70-75%

75-80%

80-85%

B

FOKUS: Pengembangan Produk Jumlah produk dan jasa koperasi dan UMKM yang terstandarisasi. dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

II.3.M.A-89

40 Regulasi

40 Regulasi

-

-

85-90%

90-100%

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen KUKM


Kemen KUKM


Kemen KUKM



BIDANG: EKONOMI No



RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR



PROGRAM

PELAKSANA

Omzet tahunan koperasi dan UMKM

Nilai pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM yang berbasis inovasi dan kreativitas di pasar domestik dan mancanegara

1

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

Nilai ekspor produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM Tujuan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM Jenis dan jangkauan sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 5 provinsi.


-

-

-

Pelatihan 200 orang terkait manajemen ekspor, ISO, mutu

II.3.M.A-90



Insentif Pemberdayaan Koperasi dan dukungan UMKM pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 5 provinsi.

Kemen KUKM




Kemen KUKM


BIDANG: EKONOMI No

2


Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

PELAKSANA

Pengembangan/perluasan pasar ekspor produk KUKM melalui pameran di luar negeri. Pengembangan daya saing pemasaran Industri Kreatif KUKM potensial/ ekspor. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya KUMKM. Meningkatnya daya saing dan identitas produk UMKM dibidang makanan dan minuman. Meningkatnya budidaya, pengolahan/ industri, pemasaran dan sarana penunjang (modal, pendampingan, teknologi dll.).

140 KUKM

140 KUKM

140 KUKM

140 KUKM

140 KUKM

140 KUKM


Kemen KUKM

160 KUKM

160 KUKM

160 KUKM

160 KUKM

160 KUKM

160 KUKM


Kemen KUKM

100 KUKM

100 KUKM

100 KUKM

100 KUKM

100 KUKM

100 KUKM

Kemen KUKM

200 KUKM

200 KUKM

200 KUKM

200 KUKM

200 KUKM

200 KUKM


4 Lokasi

4 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi


Kemen KUKM

Pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan.

100 UMi

100 UMi

2 pasar

2 pasar

2 pasar

2 pasar


Kemen KUKM

Penataan sarana usaha PKL dan sarana pemasaran produk koperasi, dan usaha mikro dan kecil (KUKM)

150 UMi

150 UMi

400 UMi

500 UMi

500 UMi

500 UMi


Kemen KUKM

60 koperasi

56 koperasi

62 koperasi

68 koperasi

68 koperasi

Kemen KUKM

25 koperasi

25 koperasi

25 koperasi

25 koperasi

25 koperasi


5 koperasi Bantuan sarana usaha produksi melalui 60 koperasi koperasi . Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang 25 koperasi difasilitasi bantuan usahanya, pengenalan teknologi tepat guna, dan replikasi model teknologi tepat guna.

6 Lokasi

Kemen KUKM

5 koperasi

II.3.M.A-91

Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No

3

4


Dukungan pengembangan Pengembangan jaringan usaha melalui kemitraan yang melibatkan koperasi. koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi.


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR


300 UMi

300 UMi

180 UKM

180 UKM

480 UK

480 UK

480 UK

480 UK

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

300 KUMKM

250 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

Kemitraan waralaba.

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

Kemitraan pemasaran produk energi biomassa. Kemitraan KUMKM dengan BUMN.

110 KUMKM

110 KUMKM

100 KUMKM

110 KUMKM

110 KUMKM

110 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

Pengembangan kemasan produk KUKM. 500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

Pengembangan kemitraan pola bk t k Pengembangan jaringan dengan bisnis ritel modern (SME’sCo mart).

-

-

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

100 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

Peningkatan akses produk usaha mikro melalui pasar rakyat

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan

PELAKSANA Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM

UMKM

Pengembangan kemitraan eko-produk 100 KUMKM KUMKM. Kemitraan KUMKM di sektor pariwisata. 300 KUMKM

Peningkatan produktivitas usaha mikro melalui klinik bisnis. Dukungan pemasaran produk dan Pengembangan trading house bagi jasa koperasi dan UMKM melalui KUMKM dalam rangka Penyelenggaraan Smesco Festival

PROGRAM


Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan

Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM

UMKM 150 UMI

150 UMI

200 KUMKM

150 KUMKM

150 KUMKM

150 KUMKM

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

500 KUKM

500 KUKM

400 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

1.000 Umi

1.000 Umi

1.000 UMi

1.000 UMi

1.000 UMi

1.000 UMi

II.3.M.A-92

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No


Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.



PROGRAM

PELAKSANA

Pengembangan pengelolaan manajemen pasar tradisional.

-

-

200 Umi

200 Umi

200 Umi

200 Umi


Kemen KUKM

Pusat Promosi KUKM.

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

Kemen KUKM

200 UMi

200 UMi

200 UMi

200 UMi

200 UMi

720 KUKM

575 KUKM

720 KUKM

720 KUKM

720 KUKM

255 KUKM

7 Unit

7 Unit

7 Unit

7 Unit

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

200 orang pendamping





Kemen KUKM

Pengembangan pasar tradisional melalui 200 UMi koperasi. Penyelenggaraan pameran produk-produk 720 KUKM KUKM yang berkualitas. Penyediaan fasilitasi sarana prasarana 255 KUKM pemasaran produk KUKM. 5


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

Jumlah pemdamping konsultan keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya

Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM

Jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank 200 orang KKMB (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya.

200 orang KKMB

200 orang KKMB

200 orang KKMB

200 orang KKMB

200 orang KKMB


Kemen KUKM

Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan, baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

-

50 koperasi

50 koperasi

50 koperasi

50 koperasi


Kemen KUKM

600 UMKM

600 UMKM

600 UMKM

600 UMKM


Kemen KUKM

II.3.M.A-93

BIDANG: EKONOMI No C

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS FOKUS: Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

PELAKSANA

Tingkat produktivitas UMKM

Tingkat kinerja koperasi

Jumlah wirausaha baru Sistem pengembangan kewirausahaan 1

Penyusunan blueprint Dokumen blueprint pengembangan pengembangan kewirausahaan kewirausahaan nasional disusun. nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan

Kajian blueprint pengembangan kewirausahaan nasional selesai.

Kajian blueprint pengembangan kewirausahaan nasional selesai.

Dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan ditetapkan.

Pemasyarakatan blueprint pengembangan kewirausahaan.




Kemen KUKM


Kemen KUKM

Kurikulum dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan.

Kemen KUKM

Regulasi dan pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional yang diselaraskan dengan dokumen blueprint .

-

-

-

Konsep landasan hukum Gerakan Kewirausahaan Nasional

Landasan hukum Kelembagaan Gerakan Pengembangan Kewirausahaan Kewirausahaan Nasional ditetapkan

Kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diperbaiki dan diterapkan.

-

-

Kajian kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi selesai.

Perbaikan kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi selesai.

Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan.

II.3.M.A-94


3

4


INDIKATOR


-

-

Dukungan pengembangan Jumlah wirausaha baru yang wirausaha baru melalui inkubator dikembangkan/difasilitasi melalui pola teknologi dan bisnis, serta polapengembangan wirausaha lainnya. pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.


PROGRAM

PELAKSANA

300 orang

300 orang

400 orang

400 orang


Kemen KUKM

200 unit

200 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit


Kemen KUKM

Jumlah calon wirausaha baru.

1.000 orang

1.000 orang

1.000 orang

1.000 orang

1.000 orang

1.000 orang

Kemen KUKM

Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.

350 KUMK

350 KUMK

350 KUMK

350 KUMK

350 KUMK

350 KUMK


10 Inkubator

10 Inkubator

10 Inkubator

10 Inkubator

10 Inkubator

10 Inkubator

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 300 pengusaha 500 pengusaha Pemberdayaan Koperasi dan skala mikro, kecil skala mikro, kecil UMKM dan menengah dan menengah 5 Modul Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 500 orang 500 orang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemen KUKM

Jumlah UKM tenant binaan inkubator yang difasilitasi. Peningkatan kompetensi Sistem standarisasi dan sertifikasi pengusaha skala mikro, kecil dan kompetensi SDM Koperasi dan UKM. Jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti diklat keterampilan teknis dan Jumlah modul diklat dan pendidikan vocational . Jumlah peserta yang mengikuti diklat vocational. Revitalisasi dan pengembangan Pedoman revitalisasi lembaga diklat lembaga pendidikan dan pelatihan KUMKM. koperasi dan UMKM.

FOKUS: Penguatan Kelembagaan Koperasi


Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang difasilitasi

Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih. D

RENCANA TAHUN 2010

-

-

Konsep sistem standarisasi dan 450 pengusaha 450 pengusaha skala 320 pengusaha skala mikro, kecil mikro, kecil dan skala mikro, kecil dan menengah serta menengah serta pengelola dan menengah 5 Modul 5 Modul 5 Modul

Sistem standarisasi dan 300 pengusaha skala mikro, kecil dan 5 Modul

1.000 orang

1.000 orang

300 orang

300 orang

-

-

-

Pedoman standarisasi diklat KUMKM

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

Jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)

II.3.M.A-95

120 orang

120 orang


Kemen KUKM

Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM

Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No


PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


PROGRAM

PELAKSANA

Jumlah koperasi yang beranggotakan/ didirikan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah koperasi yang sudah memiliki jaringan usaha sesuai kegiatan ekonomi produktif anggotanya. Jumlah koperasi yang sudah memiliki kapasitas sebagai lembaga penyedia jasa pengembangan usaha bagi anggotanya. 1

Penyuluhan perkoperasian kepada Landasan hukum bagi penyelenggaraaan masyarakat luas yang disertai penyulihan perkoperasian. dengan pemasyarakatan contohcontoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.

Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

Landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

Materi dan media penyuluhan

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan perkoperasian dalam Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

120 orang di 4 propinsi

120 orang di 4 propinsi

1.000 orang

1.000 orang

1.000 orang

1.000 orang

Jumlah jabatan fungsional penyuluh koperasi. Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDM Koperasi.

-

-

-

300 orang

300 orang

300 orang

-

300 orang

300 orang

300 orang

II.3.M.A-96

-

-

-


Kemen KUKM


Kemen KUKM


Kemen KUKM

Kemen KUKM

Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010



2

Peningkatan kualitas administrasi Efisiensi proses administrasi pemberian dan pengawasan pemberian badan badan hukum koperasi. hukum koperasi.

30 % koperasi 30 % koperasi sudah sudah tertata tertata administrasi badan administrasi badan hukumnya hukumnya

3

Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan

Jumlah dan jangkauan fasilitasi bagi pengembangan kerja sama usaha antar

5 model kerja sama 5 model kerja sama antara 5 model kerja sama 5 model kerja antara koperasi koperasi sekunder dengan antara koperasi sama antara

4

Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian. Jumlah pengembangan organisasi kantor cabang KSP/unit simpan pinjam (USP).

5 kebijakan dan 200 KUMKM 15 kantor cabang

Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip 1.500 koperasi akuntabilitas dan pengendalian koperasi. Jumlah koperasi yang diperingkat.

5

Peningkatan kemampuan pembina Materi kurikulum dan diklat pembina koperasi. koperasi.

Jumlah pembina koperasi yang mengikuti diklat.

5 kebijakan dan 200 KUMKM 15 kantor cabang

750 orang Aparat

1.500 koperasi

300 koperasi

15 kantor cabang

1.000 koperasi, dan 1.000 koperasi, dan 75 75 koperasi koperasi berprestasi berprestasi Penyempurnaan kurikulum diklat pembina koperasi

-

40% koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya


100 orang

XI Prioritas: Jaminan Sosial

II.3.M.A-97

PELAKSANA

60 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya

70 % koperasi Pemberdayaan Koperasi dan sudah tertata UMKM administrasi badan hukumnya

Kemen KUKM

5 model kerja sama antara

5 model kerja sama antara


Kemen KUKM

1.000 orang 1.000 orang 1.000 orang Pemberdayaan Koperasi dan Aparat Aparat Aparat UMKM 15 kantor cabang 15 kantor cabang 15 kantor cabang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemen KUKM

300 koperasi

Kemen KUKM

300 koperasi

300 koperasi


Kemen KUKM

1.000 koperasi, dan 75 koperasi berprestasi

1.000 koperasi, dan 75 koperasi berprestasi


Kemen KUKM

Penerapan Penerapan Penerapan Pemberdayaan Koperasi dan kurikulum diklat kurikulum diklat kurikulum diklat UMKM pembina pembina koperasi Pembina koperasi koperasi

Kemen KUKM

100 orang

Kemen KUKM

1.000 koperasi, dan 1.000 koperasi, 75 koperasi dan 75 koperasi berprestasi berprestasi

Penyempurnaan Penerapan kurikulum diklat pembina kurikulum diklat koperasi pembina koperasi

-

50 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya

PROGRAM

100 orang

100 orang


BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

A

FOKUS: Penataan kelembagaan Angka kemiskinan, angka HDI jaminan sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

1

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM 1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat

30%

30%

UU BPJS

100%

100%

70%

100%

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

PELAKSANA Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenko Kesra/Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Dalam Negeri Kemenko Kesra/DJSN, K t i K h t

PP Penerima Bantuan Iuran (PBI) PP Jaminan Kesehatan PP Kepesertaan PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; 80% Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian

80%

100%

PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan 30% Dana Jaminan Sosial

30%

70%

Unit Permodelan Keuangan SJSN

100%

100%

Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun

100%

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

100% 100%

100%

Harmonisasi dengan UU Jamsostek

Rencana Transisi BPJS

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

100%

100%

100%

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan Kemenko Kesra/DJSN, Bappenas Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan Kemenko Kesra/DJSN, K t i K

Rencana detil organisasi dan anggaran pengendali BPJS

II.3.M.A-98

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010




PROGRAM

PELAKSANA

Memulai pendaftaran pemberi kerja dan k j pendataan dan jumlah kontribusi Rencana Merancang sosialisasi pada masyarakat Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya (bekerja sama dengan Depkeu dan Depkes) Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat/pekerja miskin

100%

Kualitas manfaat jaminan sosial

2

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

59%

59%

70,3%

II.3.M.A-99

84,4%

94,5%

100%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Kesehatan

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2011

Recommend Documents