MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 II.8.MA-1

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Prakiraan Maju NO

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

I

FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERLAKSANANYA AKSES TERHADAP KEADILAN DI BIDANG POLITIK LEGISLASI

1

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional

· -

2

Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan

Persentase rancangan peraturan perundangundangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan

Tersusunnya rekomendasi hasil: 60 kajian hukum. 4 kajian konstitusi 40 penelitian hukum. 75 naskah akademik

Rencana Tahun 2010

Prakiraan Pencapaian Tahun 2010

Rencana Tahun 2011 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

100%

100%

5%

10%

18%

30%

Program Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Program Pembentukan Hukum


II.8.MA-1

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Prakiraan Maju NO


INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu, Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel

Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundangundangan secara akurat dan up to date

Presentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi

20%

20%

40%

60%

80%

100%

II.8.MA-2

PELAKSANA



3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional

INDIKATOR

· Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan

Rencana Tahun 2010

50%


50%

· Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda

· Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional

· Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas

II.8.MA-3

Rencana Tahun 2011

7,5%

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

10,5%

12%

15%

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pembinaan Hukum Nasional




INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

4

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional

Tahun 2013

Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM di setiap wilayah

800 desa/ Kelompok KADARKUM






Jumlah modul media pemberdayaan masyarakat penyuluh dan kader penyuluh hukum

500 orang

500 orang

1000 orang

1500 orang

2000 orang

2500 orang

66 unit/ instansi

79 unit/ instansi 92 unit/ instansi

66 unit/ instansi Jumlah unit pelayanan hukum dan jumlah instansi pusat dan daerah serta ormas yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang hukum dan jumlah masyarakat yang menerima informasi hukum melalui penyuluh hukum langsung dan tidak langsung

II.8.MA-4

PELAKSANA

Tahun 2014

104 unit/ instansi 120 unit/ instansi





5 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR

· Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis,

Rencana Tahun 2010

20%


20%

· Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis,

· Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis

· Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis

· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup

· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

II.8.MA-5

Rencana Tahun 2011

40%

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

60%

80%

100%


PELAKSANA




INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

60%

80%

100%

PELAKSANA

· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi

6 Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah

· Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date

20%

20%

· Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah · Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah

· Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah

II.8.MA-6

40%





II. FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

10200 pkr

10300 pkr

10400 pkr

10500 pkr

· Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.

8100 pkr

8150 pkr

8200 pkr

8250 pkr

· Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien dan transparan yang berbasis kinerja dan teknologi

10200 pkr

10300 pkr

10400 pkr

10500 pkr

PELAKSANA

· Penurunan tunggakan perkara · Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum · Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel

1 Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

· Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM)

10000 pkr

10000 pkr

II.8.MA-7

Program Penyelesaian Perkara

MA-RI



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

2

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

145000 pkr

145000 pkr

12.203 pkr banding, 213.013 pkr Tk. I, 3.646.825 pkr Tipiring

12.569 pkr bdg 219.403 pkr tk.1 3.756.229 pkr tipiring

Tahun 2013

Tahun 2014



PELAKSANA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

MA-RI

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

MA-RI

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat

3

Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor

Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor

4

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

5.321 pkr

5.427 pkr

5.535 pkr

5.645 pkr

6 Lokasi

6 Lokasi

1 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

80000 pkr

80000 pkr

92.416 pkr

94.763 pkr

95.986 pkr

97.637 pkr

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan

92416 pkr

94763 pkr

95986 pkr

97637 pkr

· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyar’iyahan yang lengkap dan tepat waktu

490 pkr

494 pkr

499 pkr

504 pkr

II.8.MA-8

MA-RI


5


Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

INDIKATOR

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer

Rencana Tahun 2010

3250 pkr


3250 pkr

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Militer

Jumlah standar tenaga teknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan Militer

II.8.MA-9

Rencana Tahun 2011

3.500 pkr

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

3.530 pkr

3.559 pkr

3.609 pkr

Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

PELAKSANA

MA-RI


6


Peningkatan Manajemen Peradilan TUN

INDIKATOR

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan PeradilanTUN

Rencana Tahun 2010

1500 pkr


1500 pkr

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN

Jumlah standar tenaga teknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan Militer

II.8.MA-10

Rencana Tahun 2011

1600 pkr

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1621 pkr

1641 pkr

1671 pkr


PELAKSANA

MA-RI


7


Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

806 satker

814 satker

814 satker

814 satker

Jumlah rekruitment CPNS

2275 orang

2960 orang

3850 orang

5005 orang

Jumlah rekruitmen Cakim (4 Lingkungan Peradilan)

118 orang

424 orang

424 orang

424 orang

Jumlah rekruitmen Hakim Ad Hoc Tipikor

12 orang

· Jumlah rekrutmen yang transparan,adil,akuntabel dan berdasar kompetisi.

802 Satker

802 Satker

· Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintergrasi.

814 satker

814 satker

814 satker

814 satker

· Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, t d d t h k t · Tersedianya dokumen rancangan pola karir

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

· Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

· Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan perbaikan pola karir.

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

II.8.MA-11

PROGRAM

PELAKSANA

Program: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARI

MA-RI



INDIKATOR

8

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan BUA

9

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan banding dan tingkat pertama prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.

Rencana Tahun 2010

1 satker

Pengad.tanah 100.000 m2


1 satker

Rencana Tahun 2011

1 satker

Pengad.tanah 100.000 m2 Pengad.tanah 106.000 m2

PROGRAM

PELAKSANA

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI

Pengad.tanah 40.000 Program Sarana dan m2 Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1 satker

1 satker

1 satker



Pemb.ged baru 25 unit



Pemb.ged baru 35 Pemb.ged baru 40 Pemb.ged baru 40 unit unit unit

Pemb.lanjutan 48 unit



Pemb.lanjutan 45 Pemb.lanjutan 35 Pemb.lanjutan 28 unit unit unit

Pemb.rumah dinas 19 unit




Pemb.rumah dinas Pemb.rumah dinas 35 unit 30 unit

Rehab ged 90 unit

Rehab ged 90 unit

Rehab ged 120 unit

Rehab ged 90 unit

Rehab ged 30 unit Rehab ged 30 unit

II.8.MA-12



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Reha rumah dinas Reha rumah dinas 43 unit Rehab rumah 43 unit dinas 50 unit

Sarana dan prasarana 795 satker 0

Sarana dan prasarana 795 Sarana dan satker prasarana 799 satker 0

II.8.MA-13

Pengad kend roda empat utk 400 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama

Tahun 2013

Tahun 2014

Rehab rumah dinas 50 unit



Sarana dan prasarana 805 satker






PELAKSANA



INDIKATOR

Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan Hakim Ad-hoc Tipikor (termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)

Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Zitting Plaatz

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

0

0

Penyediaan Sarana prasarana dan pengadilan tipikor di 17 PN di ibukota propinsi

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 15 PN di ibukota propinsi

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 20 PN di ibukota kabupaten/kota

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 24 PN di ibukota kabupaten/kota

64 lokasi

64 lokasi

50 lokasi

40 lokasi

25 lokasi

20 lokasi

II.8.MA-14

PELAKSANA



10 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

· Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

900

900

913

932

950

969

· Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll · Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum)

2400

2400

2.402

2.499

2.549

2.600

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

· Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

1 pkt

1 pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

II.8.MA-15

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pendidikan dan Pelatihan MARI

MA-RI



11 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

· Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

1700

1700

1.832

1.870

1.906

1.945

· Jumlah pelatihan Mempim bagi Tenaga struktural

170

170

181

185

188

192

· Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum)

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

· Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

1 pkt

1 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

II.8.MA-16

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pendidikan dan Pelatihan MARI

MA-RI



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

12 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

· Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.

· Jumlah sistim penelitian dan pengembangan

6 wil prop

6 wil prop

7 penelitian, Kajian 8 WilProp masingmasing 30 Audience, 6 pkt study banding, 9 pkt seminar, 9 pkt sosialisasi

7 penelitian,2 7 penelitian, 2 kajian10 WilProp, kajian 12 WilProp, masing‐masing 30 masing‐masing 30 Audience,8 pkt Audience,8 pkt study banding,9 study banding ,9 pkt seminar ,9 pkt pkt seminar ,9 pkt sosialisasi sosialisasi

Penyusunan Penyusunan Penyusunan Sistem Penyusunan Sistem Sistem penelitian penelitian secara penelitian secara manual Sistem penelitian secara secara manual 1 1 Pkt manual 1 Pkt Pkt manual 1 Pkt

II.8.MA-17

Tahun 2013

PELAKSANA

Tahun 2014 7 penelitian,2 kajian, Program Pendidikan 14 WilProp, masing‐ dan Pelatihan MARI masing 30 Audience,8 pkt study banding, 9 pkt seminar,9 pkt sosialisasi

Penyusunan Sistem Penyusunan Sistem penelitian penelitian secara secara manual 1 manual 1 Pkt Pkt

MA-RI



13 Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan

13 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

· Jumlah asessment keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekruitmen, sistim karir bagi hakim dan aparatur pengadilan dan sistim pengawasan

1 Pkt asessment keterkaitan antar sistem diklat dengan sistemrekruitment bagi Hakim


1 Pkt asessment keterkaitan antar sistem diklat dengan sistemrekruitmen t bagi Hakim




· Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya · Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.

204 laporan

204 laporan

208 laporan

210 laporan

212 laporan

215 laporan

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

200 orang 4 wilayah

200 orang 4 wilayah

200 orang 4 wilayah

200 orang 4 wilayah

200 orang 4 wilayah

100 laporan

100 laporan

100 laporan

100 laporan

100 laporan

II.8.MA-18

200 orang wilayah

100 laporan

PELAKSANA

Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 4 MA-RI

MA-RI

Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI

MA-RI



14 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya

INDIKATOR

Jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya Jumlah perkara PHPU legislatif dan Pilpres

Jumlah perkara pemiluk

15 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Terselenggaranya operasional sistem Pengelolaan Teknologi Informasi informasi MK dalam rangka penanganan perkara yang transparan dan akuntabel

Terselenggaranya operasional video conference (vicon) dan tim ICT

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

60

60

90 perkara

85 perkara

85 perkara

80 perkara

-

-

-

-

-

80 perkara

500

500

70 perkara

55 perkara

100 perkara

25 perkara

100%

100%

12 pkt

12 pkt

12 pkt

12 pkt

100%

100%

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

II.8.MA-19

PROGRAM

PELAKSANA

Program Penanganan Perkara Konstitusi

MK-RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

MK-RI



INDIKATOR

16 Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan

Penyusunan dokumen anggaran penanganan perkara

17 Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt


MK-RI

Jumlah kegiatan pembinaan administrasi perkara

560 pkr

560 pkr

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

MK-RI

Jumlah Putusan MK (PMK) dan pedoman teknis

960 sidang

960 sidang

4 peraturan

4 peraturan

4 peraturan

4 peraturan


Jumlah kegiatan pembinaan penyusunan risalah

960 risalah

960 risalah

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

Jumlah kegiatan pembinaan administrasi yustisial

92 putusan

92 putusan

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

II.8.MA-20



18 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan

INDIKATOR

Jumlah peserta diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi



Tahun 2013

Tahun 2014

500 org

500 org

600 org

600 org

600 org

600 org

24 pegawai

24 pegawai

31 pegawai

33 pegawai

40 pegawai

33 pegawai

Jumlah rekrutmen pegawai MK

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Jumlah kegiatan penyusunan reformasi birokrasi

4 pkt

4 pkt

4 pkt

4 pkt

Jumlah pegawai program rintisan gelar

19 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Rencana Tahun 2010

Jumlah kegiatan penyempurnaan struktur organisasi

65%

65%

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepaniteraan

100 pegawai

100 pegawai

100 pegawai

100 pegawai

200 pegawai

100 pegawai

Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan perkara

6 paket

6 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

II.8.MA-21

PROGRAM

PELAKSANA


MK-RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

MK-RI



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

20 Sistem Informasi Manajemen

· Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).

1 keg

1 keg

1 SIM

1 SIM

1 SIM

1 SIM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kejaksaan Agung

21 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional dan jumlah peserta

35

35

36 diklat / 6000 peserta

36

38

40

Kejaksaan Agung

Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat

-

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

6 keg

6 keg

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

22

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.

Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat

II.8.MA-22

Kejaksaan Agung



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

23 Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti

100 lapdu

100 lapdu

300 lapdu

300 lapdu

300 lapdu

300 lapdu

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Kejaksaan Agung

24 Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti

30 lapdu

30 lapdu

200 lapdu

200 lapdu

200 lapdu

200 lapdu


Kejaksaan Agung

25 Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti

10 lapdu

10 lapdu

200 lapdu

200 lapdu

200 lapdu

200 lapdu


Kejaksaan Agung

II.8.MA-23



INDIKATOR

26 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti

27 Manajemen Sumber Daya Manusia

· Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)

28 Penanganan Pengaduan Masyarakat

· Kasus siap LIDIK (Jumlah)

29 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara

30 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA


Kejaksaan Agung

10 lapdu

10 lapdu

350 lapdu

350 lapdu

350 lapdu

350 lapdu

3,25

3,25

3,26

3,27

3,28

3,29

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK

56

56

72

80

88

96


KPK

Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel

70%

70%

75%

80%

85%

90%

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan


· Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan

10%

10%

15%

20%

25%

30%

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan


· Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS

II.8.MA-24



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA





· Persentase pengaduan masyarakat maupun tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat

31 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana

32 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak

· Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel

62%

62%

67%

72%

77%

82%

· Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel

60%

60%

70%

75%

75%

80%

· Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel

60%

60%

70%

80%

85%

90%

· Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel

62%

62%

67%

72%

77%

82%

· Persentase anakdidik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel · Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel · Persentse anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel

II.8.MA-25



33 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan

INDIKATOR

· Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

30%

30%

35%

40%

45%

50%



92%

92%

93%

95%

95%

97%

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM


· Penurunan jumlah penyakit menular

34 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

· Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja

II.8.MA-26



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

35 Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

· Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya

92%

92%

93%

95%

95%

97%

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM


36 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM

· Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya

92%

92%

93%

95%

95%

97%


37 Kegiatan Pendidikan Kedinasan

· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

92,00%

92,00%

93,00%

95,00%

95,00%

97%

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian

92,00%

92,00%

93,00%

95,00%

95,00%

97%

-100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;

100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;

- 100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;

- 100% dari formasi Program Dukungan Penyesuaian ijazah Manajemen dan S1,S2; Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham - 100% dari formasi


38 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham

Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir

-100% dari formasi -100% dari formasi Penyesuaian ijazah Penyesuaian ijazah S1,S2; S1,S2; - 100% dari formasi pim tk III

- 100% dari formasi pim tk III dan IV

- 100% dari formasi pim tk

- 100% dari formasi ujian dinas TK I dan II;

- 100% dari formasi ujian dinas TK I dan II;

- 100% dari - 100% dari - 100% dari - 100% dari formasi formasi ujian formasi ujian formasi ujian ujian dinas TK I dan dinas TK I dan dinas TK I dan II; dinas TK I dan II; II; II;

II.8.MA-27

- 100% dari - 100% dari formasi pim tk III formasi pim tk III

pim tk III dan IV




INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

- 100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian;

Tahun 2013

Tahun 2014

- 100% dari formasi - 100% dari - 100% dari formasi yang - 100% dari - 100% dari yang mengikuti formasi yang mengikuti pendidikan formasi yang formasi yang pendidikan dasar mengikuti dasar keimigrasian dan mengikuti mengikuti keimigrasian dan teknis keimigrasian; pendidikan dasar pendidikan dasar pendidikan dasar keimigrasian dan keimigrasian dan keimigrasian dan teknis keimigrasian; teknis teknis teknis keimigrasian; keimigrasian; keimigrasian;

- 100% data daftar - 100% data daftar - 100% data - 100% data - 100% data daftar - 100% data daftar kebutuhan pegawai kebutuhan pegawai untuk daftar kebutuhan daftar kebutuhan kebutuhan kebutuhan pegawai untuk penyusunan penyusunan formasi; pegawai untuk pegawai untuk pegawai untuk untuk penyusunan formasi; penyusunan penyusunan penyusunan formasi; formasi; formasi; formasi; - 80% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil

- 80% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil

- 85% - 90% Pengadaan - 95% Pengadaan Pengadaan CPNS pusat dan CPNS pusat dan CPNS pusat dan kanwil; kanwil kanwil;

- 100% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil;

100% dari jumlah 100% dari jumlah 100% dari Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional 100% dari jumlah 100% dari jumlah formasi formasi yang formasi yang jumlah formasi sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang formasi yang yang mengikuti Fit and berkesinambungan. mengikuti Fit and mengikuti Fit mengikuti Fit and Proper Test dalam rangka yang mengikuti Proper Test dalam usulan promosi jabatan Fit and Proper and Proper Test Proper Test dalam rangka Test dalam rangka usulan dalam rangka usulan promosi rangka usulan promosi jabatan usulan promosi jabatan promosi jabatan jabatan

100% dari jumlah formasi yang mengikuti Fit and Proper Test dalam rangka usulan promosi jabatan

II.8.MA-28

PELAKSANA



INDIKATOR

39 Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus

· Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

40 Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian

· Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan

Rencana Tahun 2010

20%


20%

Rencana Tahun 2011

40%

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

60%

80%

100%

Meningkat 100 % Meningkat 80 % Meningkat 80 % Meningkat 40 % Meningkat 60 % Meningkat 80 % pelayanan dokumen pelayanan pelayanan pelayanan dokumen pelayanan pelayanan perjalanan, visa dan dokumen dokumen perjalanan, visa dan dokumen dokumen perjalanan, visa fasilitas keimigrasian perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian yang perjalanan, visa perjalanan, visa yang memenuhi dan fasilitas memenuhi standar dan dan fasilitas dan fasilitas fasilitas akurat keimigrasian keimigrasian yang keimigrasian yang standar dan akurat keimigrasian yang memenuhi yang memenuhi memenuhi standar · Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar standar dan standar dan dan akurat dan akurat memenuhi standar dengan data akurat akurat akurat · Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat · Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar · Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar · Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat

II.8.MA-29

PELAKSANA

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham


Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian




41 Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

Meningkat 85 % persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian yang jelas dan terukur






Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian


· Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Administrasi Hukum Umum


· Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

· Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

· Persentase pengumuman dlm TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

· Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

·Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan ·Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar

·Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar 42 Kegiatan administrasi badan hukum

II.8.MA-30



43 Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

· Presentasi pendaftaran hak cipta Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasi dagang yang sesuai standar

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar

20%

20%

40%

60%

80%

100%

II.8.MA-31

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pembinaan/Penyelen ggaraan HAKI




44 Penyelenggaraan Sistem Paten

45 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase pendaftaran hak paten

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan paten

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan paten

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase pengumuman paten sesuai standar

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Presentasi pendaftaran hak merek dan indikasi geografis · Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar

20%

20%

40%

60%

80%

100%

II.8.MA-32

PROGRAM

PELAKSANA







INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA



Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial

Komisi Yudisial

· Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek · Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar · Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar

46 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI

47 Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial

· Persentase pelayanan hukum di bidang merek · Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Presentase Jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital

20%

20%

40%

60%

80%

100%

· Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya

10

10

10

10

10

10

· Jumlah legal drafting dan pendampingan bantuan hukum internal pegawai Komisi Yudisial · Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan

20

20

20

20

20

20

Opini BPK WTP

Opini BPK WTP

70%

70%

· % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya

II.8.MA-33

Opini BPK WTP Opini BPK WTP Opini BPK WTP

75%

80%

85%

Opini BPK WTP

90%


48


Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

· Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar

80

80

60

79

84

90

· Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi · Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar · Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi · Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung · Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa

6

6

15

30

27

9

1000

1000

300

800

800

800

500

500

150

200

200

200

1

1

1

2

2

3

200

200

150

200

200

200

4

4

4

4

4

4

· Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan

II.8.MA-34

PROGRAM

PELAKSANA

Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim

Komisi Yudisial



49 Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim

III. FOKUS PRIORITAS 3:

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

· % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas · Jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim

70%

70%

70%

80%

90%

100%

15

15

20

18

16

14

· % pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

347 satker

352 satker

352 satker

352 satker

1 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

292 satker

305 satker

305 satker

305 satker

61 satker

61 satker

61 satker

61 satker

PROGRAM

PELAKSANA

Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim

Komisi Yudisial

Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM (Human Rights Based Approach ).

PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM

1

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

· Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum 340 satker di Pengadilan Tingkat Pertama · Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi 1 naskah masyarakat miskin dan terpinggirkan · Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

2

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

6 kali

Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara 292 satker prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah penyelenggaraan sidang keliling

340 satker

61 satker

292 satker

61 satker

II.8.MA-35

Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

MA-RI

Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

MA-RI



INDIKATOR

Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu 3

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN · Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

4

Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

240 satker

240 satker

240 satker

240 satker

240 satker

240 satker

124 pkr

124 pkr

127 pkr

128 pkr

129 pkr

131 pkr

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

10 pkr

10 pkr

5 pkr

5 pkr

5 pkr

5 pkr

Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.


Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidsus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi

PELAKSANA

MA-RI

Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

II.8.MA-36



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Jumlah pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Jumlah pra penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Jumlah pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat

II.8.MA-37

Tahun 2013

Tahun 2014

PELAKSANA


6


Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM

8

8

7

6

5

4

Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional

50%

50%

40%

50%

50%

60%

4 hak dasar

4 hak dasar

4 hak dasar

4 hak dasar

5 hak dasar

6 hak dasar

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui klien feedback survey

2 survey

2 survey

1 survey

1 survey

2 survey

2 survey

Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM

5%

5%

5%

5%

10%

15%

Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM

10%

10%

5%

5%

10%

10%

Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM

II.8.MA-38

PROGRAM

PELAKSANA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM

Komnas HAM


7


Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014 75%

Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM

60%

60%

60%

65%

70%

Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan

1 aplikasi (bertahap)





Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait

40%

40%

45%

50%

55%

65%

Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung

2

2

2

2

1

1

Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

40%

40%

50%

60%

70%

85%

Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasuskasus pelanggaran HAM

40%

40%

50%

60%

60%

75%

II.8.MA-39

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas 1 aplikasi (bertahap) HAM

PELAKSANA

Komnas HAM


8


Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

20%

20%

30%

30%

30%

30%

Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

30%

30%

35%

35%

35%

35%

II.8.MA-40

PROGRAM

PELAKSANA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM

Komnas HAM (Komnas Perempuan)



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan

2

2

2

2

2

2

Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti

70%

70%

80%

80%

80%

80%

Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan

25%

25%

40%

40%

50%

50%

Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan

25%

25%

40%

45%

50%

55%

II.8.MA-41

PELAKSANA


9


Kegiatan Kerjasama HAM

INDIKATOR

Prosentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM

Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM Internasional dan Naskah akademik instrumen HAM Internasional

Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM

Rencana Tahun 2010

100%


100%

6 Inst. HAM 6 Inst. HAM Internasional Internasional dan 2 dan 2 N.A N.A

Rencana Tahun 2011

100%

Tahun 2013

Tahun 2014

100%

100%

100%

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

6 Inst. HAM 6 Inst. HAM Internasional dan Internasional dan 2 N.A 2 N.A

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

14 Negara/ NGO; 14 Negara/ NGO;

14 Negara/ NGO;

10 Negara/ NGO;

10 Negara/ NGO;

14 Negara/ NGO;

440 pusat dan daerah

440 pusat dan daerah

50

II.8.MA-42

PROGRAM Tahun 2012

50

50

50

Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM

PELAKSANA




10 Kegiatan Penguatan HAM

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Jumlah program, bahan, dan tenaga pembelajaran HAM

5

Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM

Tahun 2013

Tahun 2014

5

5

5

66 instansi 1980 orang

66 instansi 1980 orang

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

136

90 penyuluh

90 penyuluh

90 penyuluh

90 penyuluh

90 penyuluh

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

34 kab/kota

Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota

156

156

156

156

156

226

Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM

156

156

156

156

156

226

Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet

156

156

156

156

156

226

Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik

156

156

156

156

156

226

Jumlah penyuluh HAM

Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM

12 Kegiatan Informasi HAM

PROGRAM Tahun 2012

75 instansi 2250 66 instansi 1980 orang orang

Jumlah K/L, Pemprov, pemkab, dan pemkot di wilayah I, II, III yang telah melaksanakan HAM

11 Kegiatan Diseminasi HAM

Rencana Tahun 2011

II.8.MA-43

PELAKSANA

Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM


Program Pemajuan HAM


Program Pemajuan HAM




INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

IV. Fokus Prioritas 4 :

· IPK

2,8

2,8

RAD-PK di Provinsi/Kabupaten/Kota (Provinsi Tahun 2009 adalah 72,7%)

72,7

72,7

• Opini WTP Audit BPK atas LK K/L (%)

42,17

42,17

• Opini WTP Audit BPK atas LK Pemda (%)

2,73

2,73

145 pkr

145 pkr

Tahun 2013

PELAKSANA

Tahun 2014 5

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

1

Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Jumlah penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

II.8.MA-44

100% WTP 40% WDP 60% WTP 40% WDP 100 pkr

100 pkr

100 pkr

100 pkr

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Agung


2


Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan

INDIKATOR

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan

Rencana Tahun 2010

145 pkr


145 pkr

Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

100 pkr

100 pkr

100 pkr

100 pkr

45 pkr

45 pkr

45 pkr

45 pkr

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap penuntutan

II.8.MA-45


PELAKSANA

Kejaksaan Agung


3


INDIKATOR

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan - Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang Cabjari. diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

Rencana Tahun 2010

1700 pkr


1700 pkr

Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari 4

5

6

Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/ tersangka dan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.

Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1.445 pkr

1.445 pkr

1.445 pkr

1.445 pkr

500 pkr

500 pkr

500 pkr

500 pkr

7 keg

7 keg

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan

_

_

2 rancangan peraturan




Kasus Potensial (Kasus)

60

60

65

70

75

80

Kasus Solid (Kasus)

28

28

30

40

42

45

Penyidikan (Perkara)

55

55

60

65

70

75

Penyidikan Lengkap (Perkara)

38

38

40

42

45

47

II.8.MA-46

PELAKSANA


Kejaksaan Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK

KPK


7

8

9


Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK

Pengelolaan LHKPN

10 Pengelolaan Gratifikasi

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Penuntutan (Perkara)

45

45

50

55

60

65

Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)

38

38

40

42

45

47

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Keberhasilan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase kepatuhan penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan

100%

100%

60%

60%

60%

60%

LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara

21.000

21.000

17.000

17.000

17.000

17.000

330

330

360

400

450

510

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik, Dumas, Gratifikasi (Jumlah) Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi

3

3

4

4

5

5

300

300

330

360

390

420

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)

6

6

8

8

10

10

Jumlah Instansi/Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

2

2

4

6

8

10

II.8.MA-47

PELAKSANA

Program Pemberantas an Tindak Pidana Korupsi

KPK


KPK


KPK


KPK



11 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

12. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah

13. Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi

INDIKATOR


Tahun 2013

Tahun 2014

90

110

125

15

15

15

20

20

30

Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)

10

10

15

20

25

25

-

-

1 RUU

1 UU

Sosialisasinya

-

-

1

-

3 peraturan pelasanaan -

1 Inpres

1 Inpres

4 Kebijakan

-

-

-

60%

60%

65%

75%

85%

90%

1 kebijakan

1 kebijakan

-

-

-

-

60%

60%

65%

75%

85%

90%

- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi)

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

II.8.MA-48

75

PROGRAM Tahun 2012

60

Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas

60

Rencana Tahun 2011

Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Peningkatan Komunitas Anti Korupsi

- Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman 14. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat

Rencana Tahun 2010

-


PELAKSANA

KPK

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB



15. Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi

INDIKATOR

- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

17. Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN



Tahun 2013

Tahun 2014

26

26

5

5

5

5

Jumlah peserta diklat SPIP

1.650

1.650

1050

1020

990

990

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP

575

575

115

115

115

115

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

116

116

116

141

141

141

- Jumlah PP tentang Disiplin PNS;

1

1

- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol

-

-

1

- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

-

-

1

- Jumlah PP tentang Pembatasan Konflik Kepentingan

-

-

1

-

16. Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur

Rencana Tahun 2010

-

Jumlah kebijakan/pedoman;

- Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik - Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja sesuai kebijakan

3 kali Sosialisasi 5 kali sosialisasi

4 kali sosialisasi

-

-

1 Perpres

-

-

10%

10%

40%

70%

100%

2

2

4

6

8

II.8.MA-49

-

10

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BPKP


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB



18. Pengembangan sistem e-procurement nasional

INDIKATOR

-Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement

- Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar V

1.

2

Fokus Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik

Pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Rencana Tahun 2010

Tahun 2014

90

-

-

-

-

-

-

60%

95%

6,46

Peringkat Kemudahan Berusaha (Doing Bussiness Indeks)

122

Jumlah Perpres

Tahun 2013

50

Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Daerah

-

PROGRAM Tahun 2012

25

6,64

Jumlah PP

Rencana Tahun 2011

25

Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Pusat

-


5

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

-

LKPP

Kemen PAN & RB

8,00 (Pusat)

-

PELAKSANA

8,00 (Daerah)

75 5

-

-

-

-

1

1

- Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi Persentase jumlah laporan yang ditindaklanjuti ORI per laporan yang masuk

35%

35%

50%

70%

85%

100%

90%

90%

90%

91%

91%

92%

Persentase respon terlapor per jumlah permintaan klarifikasi Persentase rekomendasi yang dilaksanakan per jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

70%

70%

70%

71%

71%

72%

85%

85%

85%

86%

86%

87%

II.8.MA-50


Kemen PAN & RB

Program Dukungan Sekretariat Negara Manajemen dan (Ombudsman Republik Penyelenggaraan Indonesia) Kegiatan Teknis Lainnya


3

4.


INDIKATOR

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan - Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang kebijakan publik Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

-

-

1 Perka LAN

-

-

-

- Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja

-

-

100 org

100 org

100 org

100 org

- Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik

1

1

-

-

-

-

- Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan

-

-

1

1

1

1

- Jumlah Inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

1

1

-

-

-

-

70%

70%

75%

88%

90%

95%

- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

II.8.MA-51

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

LAN


Kemen PAN & RB


5.

6


Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan

Penetapan indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

INDIKATOR

- Jumlah unit yang dinilai berdasarkan usulan

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

150 unit

150 unit

200 unit

250 unit

300 unit

350 unit

- Jumlah pemda yang dinilai berdasarkan usulan provinsi

100 Kab/Kota

100 Kab/Kota

105 Kab/Kota

110 Kab/Kota

115 Kab/Kota

120 Kab/Kota

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian

50%

50%

60%

70%

80%

90%

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian Jumlah SPM yang ditetapkan

50%

50%

60%

70%

80%

90%

13 SPM

13 SPM

17 SPM

II.8.MA-52

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

VI. Fokus Prioritas 6: PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

1.

Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan

Indeks Efektivitas Pemerintahan (dari skala -2,5 sd 2,5)

-0,29

Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai akuntabel (%)

24

Tahun 2013

0,5

44%

48%

51%

55%

Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN

100%

100%

-

-

-

-

Persentase instansi pemerintah (PPKBLU) yang telah tertata kelembagaannya

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

20%

30%

50%

85%

100%

-

-

1 Peraturan Kebijakan

-

-

-

- Jumlah peraturan / kebijakan mengenai Pedoman Umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah

II.8.MA-53

PELAKSANA

Tahun 2014 Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


2.

3.


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase Kementerian Negara bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemen. Setneg)

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN)

20%

20%

30%

50%

85%

100%

II.8.MA-54

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


4.

5.


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian II

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

20%

30%

50%

85%

100%

- Persentase kementerian bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya terutama bidang pengelolaan energi (Kemen ESDM), restrukturisasi BUMN (Kemen BUMN), Pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kesejahteraan rakayat (Kemen Pertanian, Kemen RISTEK)

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase LPNK bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)

20%

20%

30%

50%

85%

100%

Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

20%

30%

50%

85%

100%

II.8.MA-55

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB



INDIKATOR

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014 100%

20%

30%

50%

85%

1 UU

1 UU

2 PP

sosialisasi

sosialisasi

1 Inpres

1 Inpres

1 Perka ANRI

1 Perka ANRI

10

10

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya

8.

Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI

- Jumlah Inpres - Jumlah Perka. ANRI

10. Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur

Rencana Tahun 2011

20%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian

Pembinaan kearsipan pusat


Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya

6.

9.

Rencana Tahun 2010

- Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah menerapkan SIKD-TIK

- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya - Jumlah Perpres tentang pola dasar karir PNS - Jumlah PP penilaian kinerja pegawai (SKP) Jumlah Perpres tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

15 Perka ANRI 15

30 Perka ANRI 20

25

30

-

-

1 RUU

1 UU dan

Sosialisasi

Sosialisasi

1 Prepres

1 Prepres

Sosialisasi

-

-

-

1 PP

1 PP

-

-

-

-

-

-

1 Perpres

1 Perpres

-

Jumlah PP

-

-

1 PP

-

-

-

Jumlah PP

-

-

1 PP

-

-

-

II.8.MA-56

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB

Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Tugas Teknis Lainnya Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

ANRI


Kemen PAN & RB

ANRI



11. Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur

INDIKATOR

- Jumlah UU/PP tentang - Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja PNS - Jumlah UU/PP tentang pensiun PNS

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

1 UU/ PP

1 UU/ PP

9 PP

9 PP

9 PP

9 PP

1 PP

Sosialisasi

Sosialisasi

-

-

-

-

-

-

9 PP

9 PP

Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS Jumlah PP tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

1 PP

1 PP 1 PP

1 PP

1 PP

8 kali sosialisasi 7 kali sosialisasi

-

-

1 PP

1 PP

7 kali sosialisasi 8 kali sosialisasi

-

-

13 Pengembangan sistem dukungan data dan informasi SDM aparatur

Jumlah PP tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi) - Jumlah kebijakan (PP) tentang Pegawai Tidak Tetap

-

-

1 PP

sosialisasi

sosialisasi

sosialisasi

14 Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawian

- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional

25%

25%

40%

60%

80%

100%

- Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah

25%

25%

70%

100%

100%

100%

12. Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur

II.8.MA-57

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

BKN



15 Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

INDIKATOR



Tahun 2013

Tahun 2014

- Jumlah juknis dan Pedoman kediklatan

-

-

1 SK Kepala

-

-

-

- Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat pola baru. - Laporan hasil revitalisasi SIDA

-

-

1 laporan

1 laporan

-

-

-

-

1 laporan

1 laporan

-

-

1 laporan

1 laporan

1 laporan

-

-

-

Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara

-

-

1 kebijakan

-

-

-

Jumlah laporan review kebijakan magang

-

-

-

-

1 laporan

-

- Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat. 16 Pengkajian kinerja sumber daya aparatur

Rencana Tahun 2010

II.8.MA-58

PROGRAM

PELAKSANA


LAN


LAN



17. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010



Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

-

-

1 RUU

1 UU

1 PP peraturan pelaksanaan UU Akuntabilitas dan sosialisasinya

1 PP peraturan pelaksanaan UU Akuntabilitas dan sosialisasinya

-

-

-

1 Kebijakan

4 pedoman

-

-

Jumlah kebijakan/pedoman

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB

18. Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur

- Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

40%

40%

44%

48%

51%

55%


Kemen PAN & RB

19. Pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja aparatur

- Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

45%

45%

50%

60%

70%

80%


Kemen PAN & RB

II.8.MA-59



INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

VII Fokus Prioritas 7: PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI

1.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional

Tahun 2013

17 KL

75 KL

Tingkat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan nasional

70%

Tingkat penanganan dampak dan pengukuran manfaat reformasi birokrasi

70%

- Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

100%

100%

-

-

-

-

- Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional

70%

70%

80%

85%

90%

100%

- Persentase instansi yang menerima sosialisasi - Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi

100% K/L 30% Pemda 100% K/L, 10% Pemda

100% K/L 30% Pemda 100% K/L, 10% Pemda

50% Pemda

70% Pemda

80% Pemda

100% Pemda

40% pemda

60% pemda

80% pemda

100% Pemda

-

4 laporan triwulanan 20%

4 laporan triwulanan




4 laporan triwulanan

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

- Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional

80%

85%

90%

PELAKSANA

Tahun 2014 Kemen PAN & RB

100%

100%

20%

II.8.MA-60

100%


Kemen PAN & RB


2.

3.


Perencanaan kepegawaian dan formasi

Pengkajian manajemen kebijakan

INDIKATOR

Rencana Tahun 2010


Rencana Tahun 2011

PROGRAM Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

- Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi

-

-

1 Perka BKN

-

-

-

- Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampai reformasi birokrasi

-

-

10%

30%

50%

80%

- Jumlah kebijakan tentang right sizing kepegawaian Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

-

-

-

1 Perka BKN

-

-

-

-

1 Kajian

1 Perka LAN

-

-

II.8.MA-61

PELAKSANA

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

BKN


LAN

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 II.8.MA-1

Recommend Documents