MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BIDANG: EKONOMI No I A

1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (prioritas nasional)

INDIKATOR

Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang dan atau K/L

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011

RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

BKPM 60 hari

1. Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal. 2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing.

1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik.

PELAKSANA

TAHUN 2015

Jumlah hari untuk proses perijinan

3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal.

2

RENCANA TAHUN 2011

1 rekomendasi

1 rumusan

46 kegiatan (12 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 17 fasilitasi di dalam negeri, 12 fasilitasi di luar negeri)

60 hari

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

52 kegiatan

52 kegiatan

52 kegiatan

33 Prop

33 Prov

33 Prov

55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di 43 kegiatan luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)

Pemutahiran data potensi investasi 22 33 Prop daerah

20 Prop

II.3.M.A-1

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

BKPM


BKPM

BIDANG: EKONOMI No

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi ● Workshop dan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah FGD di 3 daerah, ● (SIPID) Bimtek di 1 daerah, Workshop :4 daerah ● 482 peserta. Sosialisasi 2 daerah 400 psrta Sosialisasi: 5 pelaksanan daerah 250 org peningkatan kapasitas sistem dan SDM, 100 orang.

3. Jumlah hasil kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.

3

Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional. 2. Jumlah pelaksanaan Matchmaking Dalam dan Luar Negeri. 3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK.

1 hasil kajian

Workshop: daerah Sosialisasi:: daerah

1 hasil kajian

7 2


Workshop: daerah Sosialisasi:: 3 daerah

TAHUN 2014

5 Workshop: daerah Sosialisasi:: daerah

5 Workshop: daerah 3 Sosialisasi:: daerah

1 hasil kajian

1 hasil kajian

10 peta potensi daerah 15 Peta Potensi (mendalam) dan 23 peta potensi daerah Daerah secara umum

15 Peta Potensi Daerah



3 daerah

5 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

3 daerah

4 Lokasi

4 lokasi

4 Lokasi

4 lokasi

4 lokasi

3 Negara

5 Negara

4 negara

4 negara

4 negara

4 negara

4 daerah

5 Lokasi

4 Lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

II.3.M.A-2

PELAKSANA

TAHUN 2015

1 hasil kajian

10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum

1 hasil kajian

RENCANA TAHUN 2012

5 5


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKMK.

4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2011


1 Set kajian (200 buku dan 200 CD) mengenai directory 1 Set mitra local poensial di propinsi regional champion .

RENCANA TAHUN 2012

1 Set


1 Set

TAHUN 2014

1 Set

1 Set

1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 100%

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

2. Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising ) mengenai pelayanan aplikasi pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

100%

5000 persetujuan

5000 persetujuan 5000 persetujuan 5000 persetujuan

23 kali

23 kali

100% (17 kali kinjungan ke berbagai PTSP dalam rangka memberikan 100% konsultasi (advising) dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal)

II.3.M.A-3

23 kali

PELAKSANA

TAHUN 2015

23 kali

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal

5

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

2. . Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 2. Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising) mengenai pelayanan perijinan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

RENCANA TAHUN 2011


100% (1 kali penyelengaraan sosialisasi tentang 100% prosedur perijinan PM di daerah)

2 buku panduan dan 30 brosur untuk 1 (satu) buah buku setiap jenis pedoman perijinan penanaman modal 90% (peningkatan kapasitas teknis praktis tentang 90% kegiatan operasional berbagai perusahaan)

100%

100%

100%

100%

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 (satu) buah buku pedoman




12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

1200 perijinan

1200 perijinan

1200 perijinan

1200 perijinan

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

II.3.M.A-4

PELAKSANA

TAHUN 2015


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha 4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 6

Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu. 2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

RENCANA TAHUN 2011

100%


100%

1 (satu) buah buku 1 (satu) buah buku laporan pedoman

100% (1 laporan hasil kegiatan)

100%

100%

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 (satu) buah buku laporan




22 kali

22 kali

22 kali

22 kali Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

100%

100% (6 kali FGD 100% dan 2 kegiatan harmonisasi)

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan 4 daerah sosialisasi fasilitas penanaman modal bagi aparatur pelayanan pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota 5 Provinsi pemberian fasilitas serta dunia usaha penanaman modal

600 persetujuan

620 persetujuan

640 persetujuan

660 persetujuan

3 daerah

4 daerah

5 daerah

6 daerah

6 kali terdiri dari : Harmonisasi (1 daerah) dan FGD (5 kali)




II.3.M.A-5

PELAKSANA

TAHUN 2015

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal

RENCANA TAHUN 2011


Pada tahun 2011 tidak membuat buku 2 pedoman pedoman lagi karena telah selesai pada tahun 2010

11 Materi

6 Materi

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1 pedoman

PELAKSANA

TAHUN 2015

1 pedoman

1 pedoman

1 pedoman

9 materi (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

10 materi (Dalam 10 materi (Dalam 10 materi (Dalam Negeri dan Luar Negeri dan Luar Negeri dan Luar Negeri) Negeri) Negeri)

6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam Indikator untuk proses penilaian kegiatan ini diganti dengan indikator jumlah penyelenggaraan peningkatan 10 Bidang kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal dari 5 materi menjadi 11 materi 7

Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan

70%

70%

Persentase Rekomendasi kebijakan di Bidang Industri dan Perdagangan B.

FOKUS : Peningkatan Fasilitasi Investasi

IUT PMDN(Rp. triliun) IUT PMA (USD miliar)

75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

46,7

39,50

46,7

55,2

65,6

78,00

15,5

13,20

15,5

18,4

21,9

26,1

II.3.M.A-6

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kemenko Perekonomian

BKPM

BIDANG: EKONOMI No 1

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 1. Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu (PTSP) Penanaman Penyelenggaraan PTSP di bidang Modal (prioritas nasional) Penanaman Modal

2. Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal 3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal 4. Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal 5. Fasilitasi Penghubung di BKPM

6. Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Streamlining Bisnis Proses Perijinan dan Nonperijinan)

RENCANA TAHUN 2011


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Diklat pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal untuk 2000 Peserta : 2.000 orang peserta tdd 4 jenis pelatihan: dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Peserta 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE




265 PTSP

265 PTSP

265 PTSP

265 PTSP

-

-

-

265 PTSP

265 PTSP

20 kab/kota

33 Prop + 30 kab/kota 20 kab/kota

33 Provinsi

33 Propinsi

33 Provinsi

19 instansi + 33 propinsi masingmasing 1 orang

19 instansi + 33 provinsi masingmasing 1 orang

3 Instansi

3 Instansi


3 Instansi

II.3.M.A-7

19 instansi + 33 19 instansi + 33 propinsi masing- provinsi masingmasing 1 orang masing 1 orang

PELAKSANA

TAHUN 2015


BKPM


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional)

INDIKATOR 1. Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE 2. Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE 3. Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi

RENCANA TAHUN 2011



TAHUN 2014

15 perijinan sektor Perijinan di 3 sektor

Tambahan perijinan di 2 sektor

Tambahan perijinan di 2 sektor

50 Kab/Kota dan 33 50 Kab/Kota dan 33 Provinsi Propinsi

50 Kab/Kota

60 Kab/Kota

60 Kab/Kota

60 Kab/Kota

Tersedianya perangkat keras dan jaringan pada PTSP Provinsi dan Kab/Kota



60 Kab/Kota

60 Kab/Kota

60 Kab/Kota

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM

Terbangunnya Data Recovery Centre (DRC) 50 Kab/Kota dan 33 50 Kab/Kota dan 33 Provinsi Propinsi

83 Provinsi/Kab/ Kota

II.3.M.A-8

PELAKSANA

TAHUN 2015

Tambahan Tambahan perijinan perijinan di 2 di 2 sektor sektor

4.Membangun Data Recovery Center (DRC) 5. Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan

RENCANA TAHUN 2012

Program Dukungan Manajemen dan BKPM Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang dan atau K/L)

INDIKATOR Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015 Program Dukungan Manajemen dan BKPM Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

● 442 orang tdd:Diklat struktural 11 orang, Diklat teknis aparatur 240 orang, Diklat teknis perencanaan dan kebijakan penanaman modal 2.579 Orang 175 orang, Diklat 10 modul fungsional 5 orang, seminar pengelola diklat 3 orang, peningkatan penguasaan materi 5 orang, program S2 sebanyak 3 orang. ● 10 Modul

1096 orang dan 10 modul

II.3.M.A-9

1600 orang, terdiri dari : 1215 aparatur Pusat dan 385 aparatur Daerah dan 14 modul

2000 orang, terdiri dari : 1395orang aparatur Pusat dan 605 orang aparatur Daerah, dan 19 modul

2200 orang, terdiri dari : 1375 orang aparatur Pusat dan 825 aparatur Daerah, dan 19 modul


5

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang dan atau K/L)

INDIKATOR Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


Pelayanan konsultansi Pelayanan hukum konsultansi hukum penanaman Pelayanan penanaman modal modal sejumlah konsultasi hukum sejumlah 36 kali dan 38 kali dan penanaman modal Pelayanan konsultasi penanganan penanganan sejumlah 36 kali hukum penanaman permasalahan dan permasalahan dan dan penanganan modal sejumlah 48 kali bantuan hukum bantuan hukum permasalahan konsultasi Penanaman Modal di Penanaman hukum sebanyak 14 dalam dan di luar Modal di dalam kasus/kegiatan. pengadilan sejumlah dan di luar 18 kasus/kegiatan pengadilan sejumlah 20 kasus/kegiatan

TAHUN 2014

Pelayanan konsultansi hukum penanaman modal sejumlah 40 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum Penanaman Modal di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 22 kasus/kegiatan

PELAKSANA

TAHUN 2015

Pelayanan konsultansi hukum penanaman modal sejumlah 42 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum Penanaman Modal di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 24 kasus/kegiatan

Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah



100% (1000 titik instalasi listrik, 20 titik instalasi AC, 20 titik instalasi pompa, 25 titik instalasi fire alarm, 100% 8 titik instalasi genset, 1 unit instalasi server, 5 unit laptop operator, 1 lot sinkronisasi)

100%

Pembangunan gedung parkir

II.3.M.A-10

Pembangunan gedung parkir

100%


PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Penanaman Modal di Persentase penyusunan peraturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pelaksanaan penyelenggaraan KEK (prioritas nasional) Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK Asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, assessment , evaluasi) 1. Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK 2. Jumlah promosi penanaman modal di KEK 3. Kerja sama di bidang pengembangan KEK

7a

Koordinasi Pengembangan Urusan Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penataan Ruang Dan Pengembangan kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Wilayah Pengembangan Wilayah yang terimplementasi Persentase rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang terimplementasikan

7b

Koordinasi Kebijakan KEK

Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan


RENCANA TAHUN 2011

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

3 Negara & 3 daerah

2 negara & 3 daerah

4 Negara & 3 daerah

4 Negara & 4 daerah

5 Negara & 5 daerah

5 Negara & 6 daerah

-

2 Negara

2 Negara

2 Negara

2 Negara

2 Negara

80%

80%

80%

80%

85%

90%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

70%

70%

80%

90%

95%

95%

2

2

1

1

1

2

II.3.M.A-11

PELAKSANA

TAHUN 2015 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

BKPM






PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR 1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Th 2011 indikator diganti dengan perencanaan dan pengembangan 1 pedoman arah investasi di bidang kebijakan penanaman infrastruktur yang modal mendukung efektivitas rantai nilai (value chain ) agribisnis.

-

Perencanaan dan pengembangan investasi di bidang (1) agribisnis dan SDA (updating), (2) energi alternatif 1 kajian sektor baru 3 kajian sektor dan 1 biomassa, (3) dan 1 kajian sektor Up- laporan fasilitasi industri LNG skala Dating penanaman modal kecil dan (4) infrastruktur yang mendukung efektivitas rantai (value chain ) agribisnis

II.3.M.A-12

PELAKSANA

TAHUN 2015

3 pedoman arah kebijakan penanaman modal

3 pedoman arah 3 pedoman arah kebijakan kebijakan penanaman modal penanaman modal

3 kajian sektor dan 1 laporan fasilitasi penanaman modal



BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber Daya Alam lainnya.

9

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.

RENCANA TAHUN 2011


tahun 2011 indikator diganti dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan 1 kajian perencanaan investasi di bidang insentif penanaman energi alternatif modal biomassa melalui pemanfaatan limbah perkebunan dan kehutanan.

tahun 2011 indikator diganti dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan 1 buku pedoman NSP investasi di bidang perencanaan industri Liquid penanaman modal Natural Gas (LNG) skala kecil (Small Scale Energy Plant )

Tahun 2011 indikator ini ditiadakan

1 pedoman arah kebijakan penanaman modal

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

-

1 kajian perencanaan

-

1 buku pedoman penanaman modal pada industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya

1 pedoman arah kebijakan penanaman modal/buku RUPM (Lanjutan)

Sosialisasi dan fasilitasi pedoman arah kebijakan penanaman modal

II.3.M.A-13


Sosialisasi dan fasilitasi pedoman arah kebijakan penanaman modal (lanjutan)

PELAKSANA

TAHUN 2015


-

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Sosialisasi dan fasilitasi pedoman arah kebijakan penanaman modal (lanjutan)

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur

10

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Jasa dan Kawasan (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2011


● Pemetaan dan perencanaan pengembangan investasi industri TPT dan industri pengolahan logam (besi baja, 1 kajian sektor baru aluminium, nikel) dan 1 kajian sektor Upserta industri Dating komponen otomotif dan industri elektronika. ● Perencanaan investasi industri petrokimia dan refinary

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

3 paket buku kajian 3 paket buku kajian perencanaan perencanaan pengembangan pengembangan penanaman penanaman modal modal yang yang berorientasi berorientasi pada pada peningkatan peningkatan daya daya saing di sektor saing di sektor industri manufaktur industri manufaktur


1 kajian perencanaan insentif penanaman modal

-


4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur


1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal

-

1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan.


TAHUN 2014

TAHUN 2015

3 paket buku kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur

3 paket buku kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur



-

-

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1 pedoman

II.3.M.A-14

PELAKSANA

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 1. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan.

2. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Jasa dan Kawasan.

3. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Jasa dan Kawasan.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

2 kajian identifikasi water supply dan pelabuhan kontainer; 1 kajian lanjutan identifikasi kebutuhan investasi 1 kajian baru dan 1 1 kajian baru dan 1 logistik dan pergudangan; 1 updating kajian sektor updating kajian identifikasi pengembangan kawasan berbasis teknologi dan pemutahiran data kawasan industri.


1 kajian

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 Updating kajian sektor

1 buku pedoman 1 buku pedoman NSP perencanaan NSP perencanaan penanaman penanaman modal/1 modal/1 updating kajian updating kajian

II.3.M.A-15

TAHUN 2015

1 kajian baru dan 1 kajian baru dan 1 kajian baru dan 1 updating 1 updating 1 updating

1 kajian pengembangan 1 kajian investasi di wilayah perbatasan


TAHUN 2014

1 kajian

PELAKSANA


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR 1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara target dan negara pesaing.

2. Penyiapan bahan pendukung penyusunan strategi promosi penanaman modal.

3. Penyusunan strategi promosi penanaman modal berdaya saing tinggi berorientasi pada kebijakan umum penanaman modal.

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi Investasi

RENCANA TAHUN 2011


Market intellegence kebijakan dan insentif penanaman 180 target investor modal dari 9 negara potensial target dan 6 negara pesaing.

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 220 target 250 target 275 target 220 target investor investor potensial investor potensial investor potensial potensial (1 laporan) (1 laporan) (1 laporan) (1 laporan)

Pada tahun 2011 unit tidak merencanakan informasi iklim indikator penyiapan investasi di Indonesia bahan pendukung dan 6 negara pesaing penyusunan strategi promosi penanaman modal

Pada tahun 2011 unit kerja tidak merencanakan indikator penyusunan strategi promosi penanaman modal berdaya saing tinggi berorientasi pada kebijakan umum penanaman modal

17 laporan

16 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi

28 Laporan

II.3.M.A-16

31 Laporan

35 Laporan

PELAKSANA

TAHUN 2015

40 Laporan

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 3. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri (IIPC/Indonesian Investment Promotion Center).

12

Promosi Penanaman Modal Sektoral Penyelenggaraan promosi terpadu Terpadu dan Terintegrasi di Dalam berdasarkan sektor dan negara. dan Luar Negeri (prioritas bidang dan atau K/L) 2. Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi stakeholder di tingkat pusat dan daerah.

3. Kegiatan rebranding investasi Indonesia melalui media internasional.

13

Fasilitasi Daerah Dalam Rangka 1. Jumlah fasilitasi promosi daerah Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2011


Penyelenggaraan The Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 5 negara.

RENCANA TAHUN 2012 Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 7 negara


TAHUN 2014

TAHUN 2015

Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 8 negara



16 kegiatan

16 kegiatan

17kegiatan

20 Kegiatan

22 Kegiatan

24 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan seminar dan pameran MII 2011 di 4 negara

5 kegiatan

3 kegiatan

4 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

3 media

4 media

5 Media

5 Media

Terselenggaranya berbagai aktivitas di dalam kegiatan pembangunan citra, 3 media reposisi, rebranding investasi di 3 media internasional.

33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri


II.3.M.A-17




PELAKSANA


BKPM


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanaman modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal. 3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

Penerimaan misi Misi Investasi 35 misi investasi 33 kali di investasi 35 kali di kali di pusat dan pusat dan daerah pusat dan daerah daerah

Fasilitasi minat investasi sebagai promosi investasi di 6 tindak lanjut negara promosi investasi di 10 negara

4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Talkshow , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (Business Meeting, Match Making, One on One Meeting ).

Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) 2 kali, Seminar Nasional Investasi tahun 2011 sebanyak 2 kali, Talk Show 6 kali di TV Nasional

6 kali TalkShow di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (Business Meeting, matchmaking,One-onOne Meeting )


TAHUN 2014

TAHUN 2015

Misi Investasi 40 Misi Investasi 45 Misi Investasi 50 kali di pusat dan kali di pusat dan kali di pusat dan daerah daerah daerah

Promosi investasi di Promosi investasi Promosi investasi Promosi investasi 10 negara di 12 negara di 15 negara di 18 negara

6 kali TalkShow di TV Nasional, 3 6 kali TalkShow di kali Gelar Potensi TV Nasional, 2 kali Investasi Daerah Gelar Potensi (GPID) di Investasi Daerah Sumatera Utara, (GPID) di Riau dan Jawa Kalimantan Barat Barat, 3 kali dan Jawa Tengah, 2 Seminar Investasi kali Seminar di Sumatera Investasi di Utara, Riau dan Kalimantan Barat Jawa Barat dan Jawa Tengah (Business (Business Meeting, Meeting, matchmaking, Onematchmaking, on-One Meeting ) One-on-One Meeting )

II.3.M.A-18

8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Batam, Maluku dan NTT, 3 kali Seminar Investasi di Batam, Maluku dan NTT (Business Meeting, matchmaking, One-on-One Meeting )

8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, 3 kali Seminar Investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta (Business Meeting, matchmaking, One-on-One Meeting )

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain Terfasilitasinya Instansi Marketing Investasi Indonesia (MII) dan Penanaman Modal Trade, Tourism and Investment (TTI) Terfasilitasinya Propinsi/Instansi Forum, Joint Promotion antara Pusat dan IPMP/IPMK dalam Penanaman Modal Daerah, Joint Promotion antar Instansi kegiatan MII di 3 Kabupaten Pusat (instansi penanaman modal pusat negara dan TTI di 6 (IPMP/IPMK) dalam dengan instansi-instansi sektor dan lembaganegara kegiatan MII di 3 lembaga terkait) negara dan TTI di 6 negara 14

Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2012

Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara



TAHUN 2014



1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal Dalam Renstra di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat BKPM 2010-2014 dan daerah, asosiasi/ kalangan dunia usaha 150 pameran indikator ini serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan ditiadakan pameran. 1. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, leaflet, 480.000 Indonesian Investment News, Guide for brosur/leaflet, a Investor, Investment Procedure s, film, brief guide for video, slide, CD ROM dan multimedia/situs investment dalam 5 web . bahasa, peraturan penanaman modal, bahan cetakan lainnya sebanyak 21.500 eksemplar. Tersedianya bahan promosi dalam bentuk CD dan website dan bahan pameran.


1000 eksemplar brosur dan leaflet, 6500 eksemplar Brief Guide for Investment , 15000 eksemplar Investment Procedures dan bukubuku peraturan, media elektronik.

180.000 eksemplar brosur, 30.000 eksemplar Brief Guide for Investment , 2.000 usb flasdisk , 1 video promosi, 1 website

II.3.M.A-19



PELAKSANA

TAHUN 2015

250.000 eksemplar brosur, 40.000 eksemplar Brief Guide for Investment , 3,500 usb flasdisk , 1 video promosi, 1 website

BKPM

BIDANG: EKONOMI No


15

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

12 Pameran di dalam negeri dan 12 pameran di luar negeri




3. Penyusunan revitalisasi strategi promosi dalam rangka branding investasi Indonesia

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

1 buku laporan

4. Forum pertemuan berskala internasional (FORBES CEO Conference)

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 media

2 media

2 media

2 media

20 Laporan

25 Laporan

28 Laporan

30 Laporan

20 Laporan

25 Laporan

28 Laporan

30 Laporan

2. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Penayangan dan diseminasi materi iklan promosi investasi Kerjasama Bilateral dan Multilateral 1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM di Bidang Penanaman Modal dalam fora perundingan kerjasama bilateral (prioritas bidang dan atau K/L) dan multilateral. 2.Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral. 2. Jumlah laporan bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral 3.Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu. 4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

INDIKATOR

10 pameran di 9 pameran di dalam dalam negeri dan 10 negeri dan 15 pameran pameran di luar di luar negeri negeri

20 laporan

23 laporan

4 Laporan

4 Laporan

PROGRAM

2 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

120 orang

120 Orang

120 Orang

120 Orang

120 Orang

120 Orang

II.3.M.A-20


PELAKSANA

BKPM


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR 1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama regional.

2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional. 2. Jumlah laporan bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional. 3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.

17

Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang dan atau K/L)

RENCANA TAHUN 2011


30 Laporan pertemuan perundingan kerjasama regional 30 Laporan dalam forum ASEAN, subreg, APEC dan ASEM di bidang penanaman modal

30 bahan posisi

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

30 Laporan

32 Laporan

33 Laporan

34 Laporan

33 Laporan

32 Laporan

33 Laporan

34 Laporan

200 Orang

215 Orang

220 Orang

225 orang


BKPM


BKPM

33 Laporan

Terselenggaranya operasionalisasi kantor SEKNAS 24 Laporan KESR (belum terlaksana)

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil 180 Orang 180 Orang perundingan kerjasama regional 5. Penyelenggaraan Senior Official Meeting (SOM) /Ministerial Meeting (MM) ke 17 di 1 kegiatan Indonesia 1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama dengan dunia usaha 9 kali pertemuan/ internasional. perundingan dengan dunia usaha 35 kali internasional di dalam maupun di LN

II.3.M.A-21

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam pertemuan / perundingan dengan dunia usaha

11 laporan

2. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan 1 paket laporan data penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi penanaman modal dalam negeri yang terkait. menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia

18

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.

Laporan pendataan dan informasi FDI Outflow 1 laporan Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI


TAHUN 2014

13 laporan

15 laporan

17 laporan

1 laporan

1 laporan I

1 laporan


42,53 Triliun (15% dari 283,5 Triliun)

Bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan PM di 10 prop, task force 10 Daerah di 10 prop dan after care di 6 negara asal PMA

II.3.M.A-22



PELAKSANA

TAHUN 2015

1 laporan data realisasi penanaman modal untuk 1600 1.500 proyek proyek di 10 propinsi

1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi

RENCANA TAHUN 2012


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan 3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal.

3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal 4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

TAHUN 2015

10 Daerah

10 Daerah

10 Daerah

10 Daerah

10 daerah

10 daerah

10 daerah

10 daerah

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pengawasan pelaksanaan ketentuan kepada 200 Perusahaan 180 Perusahaan di 10 propinsi

Pemberian penghargan kepada kab/kota terbaik yang dinilai dari 400 kab dan 92 kota serta Perusahaan Penanaman Modal

II.3.M.A-23

PELAKSANA


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang dan atau K/L)

INDIKATOR 1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1 laporan data realisasi PM untuk 3000 proyek di 6 propinsi, evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi di 5 propinsi, 6.000 Proyek pengumuman penyampaian LKPM (laporan kegiatan PM) melalui media cetak (2 majalah dan 2 koran nasional).

II.3.M.A-24

PELAKSANA

TAHUN 2015 BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian Bimbingan/sosialisa masalah yang dihadapi penanam modal si ketentuan PM di antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan 6 propinsi, fasilitasi penyelesaian hidup dan ketenagakerjaan masalah PM/task force di 6 prop dan 6 Daerah after care di 6 negara asal PMA, Rapat Koordinasi pusat dan daerah di 6 propinsi.

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal

3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal 4. Penyelenggaraan Konsolidasi Realisasi Penanaman Modal antara BKPM dan PDPPM 5.Terselenggaranya workshop LKPM secara online bagi perusahaan PM

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015





6 Daerah

6 Daerah

6 Daerah

6 Daerah

6 Daerah

6 Daerah

6 Daerah

6 Daerah

5 kali pertemuan

-

-

-

33 kali pertemuan

-

-

-

Pengawasan pelaksanaan 240 Perusahaan ketentuan PM kepada 300 propinsi di 6 daerah.

II.3.M.A-25

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


6. Publikasi pengumuman kewajiban perusahaan PM

7.Terselenggaranya pertemuan koordinasi pimpinan BKPM dengan Pemda 8. Fasilitasi komitmen setiap perusahaan yang menyatakan minat untuk berinvestasi di Indonesia 9. Interkoneksi database realisasi investasi nasional 10. Penyediaan sarana data realisasi investasi di Provinsi dan Kab/Kota yang terhubung dengan database SPIPISE 20

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya. 1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

setiap triwulan 2 kali 2 koran nasional, 2 majalah ekonomi dan 32 pada media cetak di 32 Provinsi

-

-

15 Provinsi

-

-

-

10 Negara

-

-

-

33 Provinsi

-

-

-

500 Kab/Kota

-

-


1 laporan data realisasi Penanaman Modal untuk 4.500 4.000 Proyek Proyek di 9 propinsi. 99,23 Triliun (35% dari 283,5 Triliun)

II.3.M.A-26



PELAKSANA

TAHUN 2015


BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


2. Jumlah daerah yang mendapatkan Bimbingan/sosialisa bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan si ketentuan masalah yang dihadapi penanaman modal pelaksanaan antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan penanaman modal 9 Daerah di 9 daerah, hidup dan ketenagakerjaan kegiatan task force di 9 daerah dan after care di 7 negara asal PMA. 3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

21

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang dan atau K/L)

Pengawasan pelaksanaan PM kepada 450 perusahaan di 9 propinsi


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

9 Daerah

9 Daerah

9 Daerah

9 Daerah

9 Daerah

9 Daerah

9 Daerah

9 Daerah

400 perusahaan

3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal 1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman 1 laporan data modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, realisasi PM untuk NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua 1.146 proyek di 8 dan Papua Barat 1.550 proyek propinsi dan pemberian dana dekon ke instansi PM di 32 propinsi. 1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau

RENCANA TAHUN 2012



II.3.M.A-27




BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


2. Jumlah daerah yang mendapatkan Bimbingan/sosialisa bimbingan dan fasilitasi penyelesaian si ketentuan PM di masalah yang dihadapi penanaman modal 8 daerah, task force antara lain dengan instansi terkait, 8 daerah masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan di 8 daerah dan after care di 5 hidup dan ketenagakerjaan negara asal PMA 3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan penanaman modal

3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal 4. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasinya di seluruh Kabupaten/Kota pada 32 provinsi dalam rangka dekonsentrasi 22

Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta

1. Usulan masterplan proyek infrastruktur dengan skema KPS

2. Jumlah Perencanaan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

8 daerah

8 daerah

8 daerah

8 daerah

8 daerah

8 daerah

8 daerah

8 daerah

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

Masterplan 5 proyek infrastruktur dengan skema KPS

Masterplan 5 proyek infrastruktur dengan skema KPS

1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia


Pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal 200 perusahaan kepada 180 perusahaan di 8 daerah.

Masterplan 5 Masterplan 5 proyek proyek infrastruktur dengan infrastruktur skema KPS dengan skema KPS


II.3.M.A-28



BKPM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

3. Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

4. Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur

23

Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Usaha

II

Prioritas: Peningkatan Ekspor

A

FOKUS: Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor

1

Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor

5. Jumlah kegiatan promosi infrastruktur terintegrasi Prosentase Rekomendasi Kebijakan perbaikan iklim usaha yang terimplementasi

85%

85%


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

Fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor

Fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor

Fasilitasi 5 Fasilitasi 5 proyek proyek infrastruktur yang infrastruktur yang siap ditawarkan siap ditawarkan kepada investor kepada investor

Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur




10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

85%

85%

85%

90%



Kementerian Perdagangan

Jumlah penyelenggaraan P3ED Jumlah penyelenggaraan Marketing Point Jumlah kantor ITPC Jumlah eksportir pemenang Primaniyarta Jumlah kebijakan Jumlah pelayanan promosi ITPC Jumlah laporan pengamatan pasar ITPC

5

5

5

5

5

9

2

2

3

3

3

20

12

19

21

21

21

19

34

35

36

36

32

2

3

3

3

98

105

114

114

140

148

157

157

23

II.3.M.A-29

Program Pengembangan Ekspor Nasional


BIDANG: EKONOMI No

3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

INDIKATOR

Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran virtual Ditjen PEN Jumlah pengunjung website Ditjen PEN

Jumlah pengguna pelayanan Buyer Reception Desk (BRD) Jumlah pelayanan Inquiry Jumlah Market Intelligence Jumlah market brief Jumlah konsep Customer Service Center Pengembangan SDM Bidang Ekspor Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat (coaching program) Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat Jumlah laporan evaluasi diklat ekspor Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI Jumlah peserta kegiatan temu alumni

RENCANA TAHUN 2011


Peningkatan Peran dan Kemampuan Hasil-hasil perundingan Perdagangan Diplomasi Perdagangan Internasional Internasional

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

3500

4000

4500

4500

30

35

40

40

PROGRAM

10

10

10

12.000

10

90

55000

60000

65000

65000

30

435

72

84

96

96

-

61.000 350 14

1700 12 12

2000 12 12

2500 12 12

2500 2500 12

-

1.250

1

-

-

-

125

125

130

135

140

140

55

55

60

65

70

70

10

10

10

10

10

10

125

125

130

135

140

140

35

35

40

45

50

50

60

60

100

100

100

100

7

9

11

11

35

37

38

38

Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pasca diklat 4

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

40

34

II.3.M.A-30

PELAKSANA





Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional


BIDANG: EKONOMI No


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

40

54

55

60

61

61

8

54

55

59

61

61

Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri

34

22

15

20

15

15

Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional

8

8

9

9

9

9

10

15

16

17

17

INDIKATOR

Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan internasional Jumlah posisi runding yang disusun

5

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral

50

47

50

55

60

60

Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama bilateral

8

50

55

60

65

65

50

55

60

65

65

1

4

2

2

2

5

10

10

10

10

Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral yang diratifikasi Jumlah konsultasi publik dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional Pengembangan Ekspor Daerah

PROGRAM

Jumlah Publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan Hasil perundingan kerja sama perdagangan bilateral

Jumlah posisi runding yang disusun

6

PRAKIRAAN MAJU

Persentase penyerapan anggaran Dekon Pengembangan Ekspor Daerah (%)

0

100

100

95

II.3.M.A-31

95

95

95

PELAKSANA





BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Jumlah peserta diklat ekspor di Jakarta

RENCANA TAHUN 2011


60

Jumlah UKM yang berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia Jumlah buku produk unggulan daerah

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

66

66 orang

66 orang

66 orang

66 orang

66

66 UKM

66 UKM

66 UKM

66 UKM

33

33 buku

33 buku

33 buku

33 buku

PROGRAM

FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor

B

1


Pengembangan Standardisasi Bidang Jumlah rumusan standar barang dan Perdagangan jasa perdagangan

5

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

8

20 sidang

20 sidang

21 sidang

21 sidang

5

1 regulasi

1 regulasi

1 regulasi

1 regulasi

1.315

-

800 buku

-

-

Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

200

4 hari

4 hari

3 hari

3 hari

Jumlah Pelatihan/Bimbingan Teknis Standardisasi bidang perdagangan

2

7

7

7

7

15

12

14

16

18

18

2

30

30

35

40

40

Jumlah negosiasi pada sidang internasional yang terjadwal Jumlah penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan Pembuatan buku standar contoh karet konvensional (sesuai amanat International Rubber Asosiation - IRA setiap 2 tahun)

2

Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa

PELAKSANA

Hasil perundingan bidang jasa di forum internasional Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan jasa

II.3.M.A-32

Program Peningkatan Perlindungan Kementerian Konsumen Perdagangan



BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

30

30

35

40

40

69

69

41

43

45

45

23

23

13

14

15

15

1800

1800

2300

2500

2700

2700

670

670

750

770

790

790

5 750

5 800

5 850

5 850

RENCANA TAHUN 2011

Jumlah posisi runding yang disusun 3

4

Pengembangan Promosi dan Citra

Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN

Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti Jumlah partisipasi pameran dagang di dalam negeri Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang Jumlah peserta yang mengikuti promosi dagang Jumlah konsep pencitraan Jumlah kegiatan pencitraan Nilai kontak dagang (US$ juta) Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta perdagangan lintas batas dengan Negara anggota ASEAN (termasuk guidance of principal/Summary of Discussion/Deklarasi) Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta perdagangan lintas batas dengan Negara anggota ASEAN Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN

PRAKIRAAN MAJU PROGRAM

60

87

89

90

90

90

60

60

70

75

80

80

3

60

70

75

80

80

5

60

70

75

80

80

3

3

3

3

3

II.3.M.A-33

PELAKSANA





BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog yang diratifikasi 5

Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif

2,50%

2,50%

Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database on-line

C 1

Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

FOKUS: Peningkatan Fasilitasi Ekspor Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

PROGRAM TAHUN 2014

Jumlah produk yang mendapat fasilitas pendaftaran HKI yang difasilitasi melalui Jumlah eksportir misi pembelian Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor;

70-80%

4

70-80%

2

-

-

-

6

9

12

12

8

8

8

8

6 6

9 9

12 12

12 12

6

8

10

10

7,1

7,2

7,3

7,3

120

130

140

140

100

100

100

100

65 200

65 200

65 200

65 200

80-90%

4

2 Peraturan

II.3.M.A-34

90-95%

2 Peraturan

95-100%

2 Peraturan

PELAKSANA

TAHUN 2015

Jumlah Profil produk dan ekonomi kreatif

Jumlah Identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial Jumlah Katalog produk Jumlah Adaptasi produk Jumlah Intelligent produk dan ekonomi kreatif Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional (%) Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan.

6


95-100%

2 Peraturan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan




Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri


BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan

2

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi Penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguard Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan Pembuatan dan pengelolaan database hambatan perdagangan

3

Pengelolaan Impor

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

2

2

2 KEG

2 KEG

2 KEG

2 KEG

3000

3.000

5

5

5 KEG

5 KEG

5 KEG

5 KEG

60

60

60 KEG

60 KEG

60 KEG

60 KEG

17

17

17 KEG

17 KEG

17 KEG

17 KEG

5

5

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

750,000

750.000

800000 SKA

850000 SKA

900000 SKA

900000 SKA

28

28

12 submisi

15 submisi

18 submisi

18 submisi

19

19

9 kali

11 kali

13 kali

13 kali

19

19

6 laporan

7 laporan

8 laporan

8 laporan

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

5

5


PELAKSANA

3500 Perusahaan 4000 Perusahaan4500 Perusahaan4500 Perusahaan

II.3.M.A-35





BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT) Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) Jumlah bimbingan teknis di bidang impor Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor 4

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah peraturan terkait dengan KEK

5

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Persentase penyerapan anggaran dekon fasilitasi ekspor dan impor di daerah (persen) Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen)

6

Perumusan Kebijakan dan Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur Pengembangan Teknologi Informasi TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC Kepabeanan dan Cukai Persentase downtime sistem informasi

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

3

3

10 JENIS

10 JENIS

10 JENIS

10 JENIS

4400

4.400

4600 IT

4800 IT

5000 IT

5000 IT

2200

2.200

2400 IP

2600 IP

2800 IP

2800 IP

3400

3.400

3600 SPI

3800 SPI

4000 SPI

4000 SPI

6

6

5 KEG

5 KEG

5 KEG

5 KEG

5

5

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan


-

-

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1

1

1 peraturan

1 peraturan

1 peraturan

1 peraturan

100

100

95

95

95

95

60

60

90

90

90

90

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

II.3.M.A-36

PELAKSANA





Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kementerian Keuangan

BIDANG: EKONOMI No

7

8

9

10

D

1


Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana

70%

70%

70%

70%

75%

75%

Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

70%

70%

85%

90%

90%

90%

Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

70%

70%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah

Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan

FOKUS: Pengembangan Industri Pariwisata

Persentase investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional

Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata

1. Jumlah dokumen kebijakan usaha pariwisata (naskah) 2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan 3. Jumlah pola perjalanan (travel pattern ) 4. Jumlah daerah yang memiliki profil investasi pariwisata (daerah) 5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata 6. Jumlah destination management organization (DMO)

80%

70-80%

70-80%

80%

85%

70-80%

PROGRAM

90%

80-90%

70-80%

PRAKIRAAN MAJU

95%

90-95%

80-90%

95%

95-100%

90-95%

95-100%









Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kemenbudpar

95-100%

95-100%

5,45

5,45

5,76

6,06

6,43

6,43

10

10

10

10

11

11

5

5

25

25

6

6

8

8

17

24

17

17

7

7

7

7

7

7

10

10

10

10

10

10

5

5

15

15

15

15

II.3.M.A-37

PELAKSANA


E

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Standardisasi Pariwisata

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

2

Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

4

1. Jumlah standard kompetensi pariwisata (naskah) 2. Jumlah standard usaha pariwisata (naskah)

3. Jumlah materi asesmen kompetensi/MAK (naskah) 4. Jumlah assesor dan auditor (orang) 5. Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) dan lembaga sertifikasi usaha (LSU) pariwisata 6. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata (ribu orang) FOKUS: Pengembangan Destinasi 1. Lama tinggal wisatawan (hari): Pariwisata 1.1. Mancanegara

1

3

INDIKATOR

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.2. Nusantara 2. Pengeluaran wisatawan per kunjungan: 2.1. Mancanegara (USD) 2.2. Nusantara (Ribu Rp.) 1. Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya 2. Jumlah dukungan amenitas/fasilitas pariwisata 1. Jumlah kelompok sadar wisata 2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang) Jumlah desa wisata 1. Jumlah kegiatan penyusunan informasi dan pencitraan destinasi 2. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

10

10

8

7

6

6

6

6

5

6

6

6

8

8

8

8

6

6

230

230

460

300

220

220

9

9

13

7

5

5

10

10

20

10

5

5

7,7

7,7

7,7

7,6

7,5

7,5

2,25

2,25

2,5

2,75

3

3

1050 650

1050 650

1100 700

1150 700

2000 750

2000 750

29

29

29

29

29

40

350

350

33 246

33 300

33 250

33 250

4.000

4.000

4.920

6.000

5.000

5.000

450

450

978

700

822

822

4

4

4

4

25

25

25

25

41

41

II.3.M.A-38


PELAKSANA


Kemenbudpar


Kemenbudpar


Kemenbudpar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kemenbudpar Kemenbudpar

BIDANG: EKONOMI No F

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS FOKUS: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

INDIKATOR

1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang) 2. Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan) 1 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar 1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata Negeri internasional (event ) 2. Jumlah pelaksanaan misi penjualan (sales mission ) di fokus pasar wisatawan (event ) 3. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia tourism promotion representative officers ) di luar negeri (kota)

2

3

4

Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

Peningkatan Publikasi Pariwisata

1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion ) di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan 2. Jumlah penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional. 3. Jumlah pendukungan event seni, budaya, dan pariwisata daerah (event ) 1. Jumlah naskah analisa pengembangan informasi 2. Jumlah pasar naskahnusantara analisa pengembangan informasi pasar mancanegara 3. Jumlah naskah strategi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 4. Jumlah peserta familirization trip /widyawisata pengenalan (orang) 1. Jumlah media pemasaran dan penayangan iklan pariwisata Indonesia 2. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (juta eksemplar) 3. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

7,1

7,1

7,5

8,0

8,6

8,6

237

237

245

258

276

276

49

50

47

47

15

17

17

17

12

14

15

15

30

32

34

34

37

37

39

39

44

46

48

48

10

10

11

11

16

16

17

17

7

8

8

8

500

550

600

600

86

87

87

87

1,05

1,15

1,25

1,25

143

154

165

165

74

12

44

31

100


PELAKSANA

Program Pengembangan Pemasaran Kemenbudpar Pariwisata

74

12


44

31

100

II.3.M.A-39



BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


4. Jumlah peningkatan dokumentasi destinasi promosi potensi pariwisata (destinasi)

5

6

G

1

2

3

5. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi lainnya (ribu unit) Peningkatan Pertemuan, Perjalanan 1. Jumlah pendukungan bidding dan Insentif, Konferensi, dan Pameran delegates boosting (Meeting, Incentive Travel, 2. Jumlah promosi pada international MICE Conference, and Exhibition/ MICE) event 3. Jumlah penyelenggaraan event MICE 4. Jumlah pendukungan event MICE Dukungan Manajemen dan Jumlah dukungan pengembangan kebijakan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat pemasaran dan promosi pariwisata Jenderal Pemasaran (penugasan BPPI) FOKUS: Pengembangan Sumber 1. Jumlah lulusan pendidikan tinggi Daya Pariwisata kepariwisataan yang dan terserap di pasar 2. Jumlah penelitian pengembangan kepariwisataan Pengembangan SDM Kebudayaan 1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang dan Pariwisata kebudayaan dan pariwisata (orang)

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

2. Jumlah SDM daerah yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui dekonsentrasi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan Jumlah lulusan pendidikan pariwisata (orang) di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata (orang)

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

16

18

19

19

274,01

301,41

331,55

331,55

9

9

10

10

8

8

8

8

PROGRAM

5

6

6

6

52

50

50

50

1

1

1

1

1.276

1.276

1.383

1.443

1.490

1.490

10

10

10

11

11

11

1.150

1.150

1.175

1.190

1.200

1.250

600

600

600

600

PELAKSANA



Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kemenbudpar

10

10

11

11

11


Kemenbudpar

10

1.276

1.383

1.443

1.490

1.490


Kemenbudpar

1.276

III Prioritas: Peningkatan Daya Beli Masyarakat A FOKUS: Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional


II.3.M.A-40



Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

INDIKATOR

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Jumlah perijinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis

2

3

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan

Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun Jumlah Rekomendasi terkait Penataan sistem Logistik. Jumlah pasar yang diidentifikasi sebagai kandidat Pasar Percontohan Jumlah Pasar percontohan yang mendapatkan pemdampingan pemberdayaan.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

4

4

4 jns

4 jns

4 jns

4 jns

5-9%

5-9%

5-9%

5-9%

5-9%

5-9%

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

9

9

9

11

11

11

6 hari

6 hari

5 hari

4 hari

2 hari

2 hari

15

15

20

23

26

26

1

1

1

1

1

1

3

3

4

5

6

6

20

20

23

26

26

30

10

10

30

53

69

75

II.3.M.A-41

PELAKSANA

TAHUN 2015 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri


Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri




BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan sistem logistik Tersedianya Informasi sarana Logistik 4

5

B

1

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional FOKUS: Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan

Persentase penyerapan anggaran dekon perdagangan dalam negeri di daerah Tingkat kesesuaian perencanaan kegiatan dekon dengan implementasi di daerah (persen) Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti

Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang disusun Jumlah perijinan dan non perijinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

557

557

600

600

600

600

26

26

33

33

33

33

95

95

95

95

95

95

60

60

90

90

90

90

70%

70%

75%


80%

85%

85%

6

6

5 Kebijakan

3 Kebijakan

3 Kebijakan

3 Kebijakan

5

5

6 Perijinan

6 Perijinan

7 Perijinan

7 Perijinan

6 hari

6 hari

5 hari

4 hari

2 hari

2 hari

II.3.M.A-42

PELAKSANA







BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Jumlah aparatur yang terfasilitasi/tersosialisasi dalam rangka harmonisasi kebijakan penerbitan SIUP dan TDP

2

Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah waralaba lokal dan asing yang terdaftar Jumlah pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan Dit. DKM dan PDN Jumlah UKM mitra binaan yang difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, bantuan sarana, kemitraan dan aspek pembiayaan)

3

Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Data dan informasi UKM Binaan Dit. DKM dan PDN Jumlah kegiatan kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK (persen) Jumlah hari penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK Persentase kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan transaksi pelaku pasar (persen)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

200 aparat

200 aparat

200 Aparat

200 Aparat

200 Aparat

200 Aparat

150

150

162

174

186

186

4

4

5 jenis

5 jenis

6 jenis

6 jenis

1050 UKM

1050 UKM

1100 UKM

1150 UKM

1200 UKM

1200 UKM

200

200

200 UKM

200 UKM

200 UKM

200 UKM

4 Keg

4 Keg

4 keg

5 keg

6 keg

6 keg

87%

87%

88

89

90

90

28

28

25 hari

22 hari

20 hari

20 hari

420 org

420 org

490 org

560 org

560 org

560 org

89%

89%

90

91

91

91

II.3.M.A-43



PELAKSANA


Program Peningkatan Efisiensi Pasar Kementerian Komoditi Perdagangan

BIDANG: EKONOMI No


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

14 prsh

14 prsh

16 prsh

18 prsh

20 prsh

20 prsh

87

87

90

90

90

90

60

60

70

75

90

90

90

90

90

90

90

90

150 org

150 org

150 org

150 org

150 org

150 org

75 kali

75 kali

85 kali

90 kali

100 kali

100 kali

28 hari

28 hari

25 hari

22 hari

20 hari

20 hari

Jumlah laporan hasil identifikasi potensi komoditi yang akan dilelang

80 Laporan

85 Laporan

90 Laporan

90 Laporan

Jumlah ( Frekuensi) pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang di daerah

90 Kali

95 Kali

95 Kali

95 Kali

4500 Orang

4600 Orang

4750 Orang

4750 Orang

21 Orang

30 Orang

36 Orang

36 Orang

82 %

85 %

87 %

87%

1 PTT

1 PTT

1 PTT

1 PTT

INDIKATOR

Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit Persentase kepatuhan penyampaian laporan keuangan (persen) 4

Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Jumlah pemantauan dan evaluasi SRG dan PL Jumlah hari penyelesaian perijinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah

PROGRAM

Jumlah gudang dalam SRG (kumulatif)

Persentase penanganan masalah SRG dan PL Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL

5

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah peserta / pelaku usaha Pasar Lelang

Jumlah tenaga ahli yang melakukan pendampingan di 5 (lima) Pasar Lelang Jumlah realisasi transaksi Pasar Lelang Jumlah Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Lelang

II.3.M.A-44

PELAKSANA



BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


Jumlah laporan hasil penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Pasar Lelang

C

FOKUS: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan

1

Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

4 Laporan

5 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Daerah

10 Daerah

12 Daerah

12 Daerah

PROGRAM

Penyelenggaraan Pasar Lelang dilaksanakan oleh pihak swasta Jumlah sosialisasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Jumlah publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

19 Kali

19 Kali

19 Kali

19 Kali

9000 Eksemplar

9000 Eksemplar

9000 Eksemplar

9000 Eksemplar

Jumlah subsidi bunga yang disalurkan

12 Milliar

16 Milliar

20 Milliar

20 Milliar

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha

2

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Inisiatif yang Bersumber dari Hasil Monitoring Jumlah Laporan Penelitian Kondisi Aktual Pasar Penindakan Pelanggaran Persaingan Jumlah Laporan Pemberkasan Usaha Sehat Jumlah Perkara yang Ditangani Jumlah Putusan yang Ditetapkan Jumlah Kegiatan LItigasi

90

90

100

110

120

120

50

50

60

70

80

80

30

30

35

35

40

40

6

6

7

8

9

9

-

-

4

4

4

4

60

60

70

80

90

90

25 25 20

25 25 20

35 35 30

45 45 40

50 50 45

50 50 45

II.3.M.A-45

PELAKSANA

Program Pengawasan Persaingan Usaha

KPPU


KPPU

BIDANG: EKONOMI No


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

20

20

30

40

45

45

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Panitera Dalam Proses Penanganan Perkara

35

45

50

50

Jumlah Laporan Persiapan Persidangan dan Evaluasi Pelaksanaan Persidangan Majelis

4

4

4

4

INDIKATOR Jumlah Kegiatan Eksekusi dan Monitoring Pelaksanaan Putusan KPPU

3

Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

4 Penilaian Merger dan Akusisi

5

Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen


Jumlah Laporan Analisa Kebijakan / Regulasi Pemerintah

16

16

17

18

19

19

Jumlah Laporan Harmonisasi Kebijakan / Regulasi Pemerintah

1

1

2

3

4

4

Jumlah Saran dan Kebijakan yang Disampaikan Kepada Pemerintah

11

11

12

13

14

14

5

5

5

5

Jumlah laporan pengembangan manual kebijakan persaingan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Notifikasi

5

5

10

12

14

14

Jumlah Laporan Penilaian Awal Terhadap Rencana Merger dan Akuisisi Jumlah Laporan Penilaian Substansi Merger dan Akusisi

3

3

10

12

14

14

3

3

10

10

10

10

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi

5

5

10

12

14

14

Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

II.3.M.A-46

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

PELAKSANA


KPPU


KPPU


BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Akumulasi Jumlah Motivator Perlindungan Konsumen Jumlah Layanan Klinik Konsumen

6

Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen (persen) Persentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan (persen) Persentase isu/pengaduan yang ditangani (persen) Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen

7

Peningkatan Tertib Ukur

Rumusan kebijakan metrologi legal Alat standar yang tertelusur secara nasional/internasional

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

5 unit

5 unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

550 org

550 org

690 orang

830 orang

970 orang

970 orang

96 kl

96 kl

96 kl

96 kl

96 kl

96 kl

60 kl

60 kl

60 kl

62 kl

65 kl

65 kl

8 rek

8 rek

8 rek

10 rek

10 rek

10 rek

5

5

7,5

10

12,5

12,5

60

60

60

60

60

60

70

70

80

80

80

80

15

15

20

25

20 kl

20

15 keg

15 keg

17 keg

20 keg

21 keg

21 keg

8 kebijakan

8 kebijakan

8 kebijakan

8 kebijakan

8 kebijakan

8 kebijakan

20 std

20 std

20 std

20 std

20 std

20 std

II.3.M.A-47


PELAKSANA



BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

6737000 unit

6737000 unit

7.411.000 unit

8.152.000 unit 8.967.000 unit 8.967.000 unit

1 Daerah Tertib Ukur

0 Daerah Tertib Ukur

49 UPTD

49 UPTD

1 Daerah Tertib 1 Daerah Tertib 1 Daerah Tertib 1 Daerah Tertib Ukur Ukur Ukur Ukur 30 Pasar Tertib 30 Pasar Tertib 30 Pasar Tertib 30 Pasar Tertib Ukur Ukur Ukur Ukur 49 UPTD 49 UPTD 49 UPTD 49 UPTD

54 Standar

54 Standar


PELAKSANA

TAHUN 2015

UTTP yang ditera - tera ulang

Hasil pembinaan dan pengawasan Kemetrologian

UPTD yang dibina dan dinilai Standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusurkan secara nasional Waktu Penyelesaian perijinan dibidang Kemetrologian secara online 8

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Jumlah rumusan kebijakan, standar, Barang Beredar dan Jasa norma dan pedoman pengawasan

barang dan jasa Jumlah Produk barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan Jangka waktu pelayanan pendaftaran label Akumulasi Jumlah PPNS-PK dan PBBJ 9

Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah

Persentase penyerapan anggaran dekonsentrasi bidang perlindungan konsumen di daerah

54 Standar

54 Standar

54 Standar

54 Standar

5 hari

5 Hari

4 Hari

4 Hari

11 kebijakan

11 kebijakan

11 kebijakan

Program Pengembangan dan

11 kebijakan

11 kebijakan

11 kebijakan Pengamanan Perdagangan Dalam


Negeri 6

6

8

8

10

10

5 keg

5 keg

5 keg

5 keg

5 keg

5 keg

5 Hari

5 Hari

5 Hari

5 Hari

4 Hari

4 Hari

1445 org

1445 org

1570 orang

1690 orang

1805 orang

1805 orang

91

91

95

II.3.M.A-48

95

95

95


BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

60

60

90

90

90

90

100%

100%

100%

100%

100%

100%


PELAKSANA

IV Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara A

FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1

Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

2

3

B 1

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran PBK dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu Tersedianya sistem pengalokasian anggaran, dan sistem standar biaya dengan dukungan data berbasis teknologi FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah

Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

4

4

4

4

II.3.M.A-49

Pengelolaan Anggaran Negara






Peningkatan Pengelolaan Kementerian Keuangan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

INDIKATOR Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana hibah ke daerah

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah laporan hasil kajian pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana Persentase realisasi janji layanan unggulan Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD dan KKD Khusus per tahun Persentase laporan realisasi penggunaan dana hibah tepat waktu

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

-

-

70%

70%

70%

70%


3

3

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1050

1050

954

954

954

954

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-50

PELAKSANA




PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

INDIKATOR

Persentase ketersediaan data APBD TA 2011 dan laporan keuangan Pemda TA 2010

1

FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

Indeks kepuasan stakeholder (satuan kerja K/L) terhadap layanan perbendaharaan

Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L Persentase (%) revisi dokumen pelaksaaan anggarannya yang diselesaikan tepat waktu Akurasi data pagu DIPA

-

-

4 (WTP)

4 (WTP)

4 (WTP)

4 (WTP)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

90%

90%

90%

90%

3,4

3,4

3,15

3,16

3,17

3,18

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-51

PELAKSANA

TAHUN 2015

Indeks Opini BPK atas LK BA 999.05

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda dengan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah TA 2010 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu Persentase ketersediaan informasi keuangan daerah sesuai rencana Persentase ketersediaan laporan deskripsi dan analisis APBD dan realisasi APBD

C

RENCANA TAHUN 2011


Pengelolaan Perbendaharaan Negara


BIDANG: EKONOMI No

2


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran

-

-

80%

80%

80%

80%

Persentase (%) tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran

-

-

50%

66,7%

83,3%

100,00%

3.5 Triliun

3.5 Triliun

3,1 Triliun

3,2 Triliun

3,3Triliun

3,4 Triliun

92,5%

92,5%

98 %

99 %

100%

100 %

-

-

100%

100%

100%

100%

87,5%

87,5%

85%

90%

95%

96%

87,5%

87,5%

85%

90%

95%

100%

-

-

80

80

80

80

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi Jangka Pendek (Idle Cash KUN) Persentase (%) ketepatan penyediaan dana untuk pengeluaran negara Persentase (%) ketepatan penyajian saldo harian Rekening Kas Umum Negara dalam rangka Saldo Kas Minimal Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas Persentase (%) tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pengelolaan kas negara Persentase (%) ketepatan penerbitan warkat yang tepat waktu dan tepat jumlah

3

Manajemen Investasi dan Penerusan Persentase pemenuhan target penerimaan Pinjaman pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman

-

-

81%

II.3.M.A-52


82%

83%

84%

PELAKSANA





BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Persentase (%) penyediaan dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman. Kredit program dan pembiayaan lainnya yang disetujui secara optimal Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya secara optimal Persentase (%) permohonan pinjaman/penerusan pinjaman dan pembiayaan lainnya yang diproses Persentase (%) kesepakatan negosiasi , mediasi, dan koordinasi dengan lender dan debitur yang ditindaklanjuti

4

Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Penyelesaian LKPP dan Rancangan UndangUndang PP APBN Secara Tepat Waktu Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN yang andal dan tepat waktu Penyelesaian RUU PP APBN secara Tepat waktu Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

3

3

3

3

3

3

3,4

3,4

3,16

3,17

3,18

3,19

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

3

3

WTP: 50 WDP: 28

WTP: 50 WDP: 28

WTP : 70 LK, WDP : 13 LK




-

-

80

81

81

81

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-53



PELAKSANA


BIDANG: EKONOMI No

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan strategi, kebijakan serta Jumlah peraturan perundangan di bidang regulasi di bidang pengadaan umum pengadaan umum:

- Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa - Draft PP Pengadaan Barang/Jasa Sosialisasi Perpres 54/2010 D 1

2

FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara Perumusan kebijakan, standardisasi, Persentase penyusunan/ penyempurnaan bimbingan teknis dan evaluasi di peraturan di bidang BMN bidang Barang Milik Negara Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L Persentase Kementerian / Lembaga yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) Persentase kepatuhan penyampaian RK/RKT BMN oleh K/L Perumusan kebijakan, standardisasi, Persentase penyusunan/ penyempurnaan bimbingan teknis, evaluasi, dan peraturan di bidang KND pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Indeks opini BPK atas BA 999.03 Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu Jumlah laporan KND yang disusun tepat waktu Persentase pembangunan Early Warning System kinerja BUMN

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1

1

1

-

-

-

2 5 pihak

2 5 pihak

1 -

1 -

1 -

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

3

3

3

3

-

-

92%

95%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

100%

-

-

40%

60%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

-

-

WTP

WTP

WTP

WTP

-

-

80%

90%

100%

100%

-

-

1

1

1

1

-

-

100%

-

-

-

II.3.M.A-54

PELAKSANA

TAHUN 2015 Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang





PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Persentase penyusunan/ penyempurnaan Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan peraturan di bidang piutang negara dan Evaluasi atas Pelaksanaan kekayaan negara lain-lain Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara LainLain Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan pengelolaan di bidang KKKS/ PKP2B / KKOB Panas Bumi

4

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

44,65 M

58,5 M

63 M

63 M

-

-

990 M

1.300 M

1.400 M

1.400 M

-

-

25.000 BKPN

45.000 BKPN

65.000 BKPN

65.000 BKPN

-

-

5

5

5

5

-

-

80%

80%

80%

80%

-

-

102 T

103 T

105 T

105 T

372 M

372 M

200 M

175 M

135 M

100 M

-

-

80%

85%

87,80%

87,80%

-

-

395

350

355

200

-

-

90%

95%

100%

100%

Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan

II.3.M.A-55

PELAKSANA

TAHUN 2015

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

V

RENCANA TAHUN 2011





BIDANG: EKONOMI

A

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko

1

Penyusunan Rancangan APBN

No

2

Perumusan kebijakan APBN

INDIKATOR

Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu Deviasi proyeksi defisit APBN Deviasi proyeksi penerimaan perpajakan

3

Perumusan kebijakan ekonomi

Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Deviasi Proyeksi Inflasi Deviasi Proyeksi Nilai Tukar Deviasi Proyeksi Suku Bunga SBI 3 Bulan

4 5

6

7

Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tentang kebijakan pendapatan negara

Pengelolaan Pinjaman

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program yang cukup, efisien, dan aman;

Pengelolaan Surat Utang Negara

Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost) Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah. Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN yang cukup, efisien, dan aman; Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

10%

10%

7%

7%

4%

4%

-

-

5%

5%

5%

5%

-

-

15% 5%

15% 5%

15% 5%

15% 5%

-

-

10%

10%

10%

10%

-

-

83%

83%

83%

83%

70%

70%

70%

70%

70%

70%


PELAKSANA



Perumusan Kebijakan Fiskal








Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

93%

93%

93%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

II.3.M.A-56

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Persentase pemenuhan struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi.

8

9

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN yang cukup, efisien, dan aman; Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost) Persentase pemenuhan struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi.

Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Persentase pemenuhan struktur portofolio Utang utang sesuai dengan strategi;

10 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen

Tingkat akurasi target biaya utang yang efektif (effective cost); Persentase penyusunan dokumen strategi pengelolaan utang. Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah; Persentase publikasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang.

B

FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara

1

Pengelolaan PNBP dan subsidi

Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBNP Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


PELAKSANA





II.3.M.A-57


BIDANG: EKONOMI No

2

3

4

5

6


INDIKATOR

Terlaksananya penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase penyelesaian usulan pembuatan PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Bea Materai Peraturan Perpajakan II Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II Perumusan Kebijakan di Bidang PPh Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Internasional Peraturan Perpajakan I Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, Persentase jumlah Refund Discrepancy dan dan Optimalisasi Pelaksanaan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan terhadap Penagihan realisasi penerimaan pajak Persentase jumlah penerimaan pajak dari pencairan piutang pajak terhadap realisasi penerimaan pajak Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari Efektivitas Penyuluhan dan hasil survei kehumasan Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain Perencanaan, Pengembangan, dan Persentase penyelesaian pembangunan dan Evaluasi di Bidang Teknologi, pengembangan modul sistem informasi yang Komunikasi dan Informasi dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%


PELAKSANA

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4%

4%

1%

1%

1%

1%

-

-

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

73

73

70

70

70

70

-

-

3,9

3,9

3,9

3,9

-

-

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan



Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan 100%

100%

100%

II.3.M.A-58

100%

100%

100%


8

9

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Persentase penyelesaian SOP baru

Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

65%

65%

65%

65%

-

-

87%

87%

87%

87%

12

12

12

12

21

21

Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan

76%

76%

77%

79%

80%

80%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

77%

77%

78%

79%

80%

80%

Persentase penyelesaian SOP yang disempurnakan Indeks kepuasan pengguna terhadap hasil proses pemindaian dokumen dan perekaman data yang ditransfer ke Direktorat TIP Persentase penyelesaian pemrosesan dokumen di PPDDP Frekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I

10 Pelaksanaan Pengawasan dan Persentase tindak pidana di bidang Penindakan Atas Pelanggaran kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Peraturan Perundangan, Intelijen dan Kejaksaan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan Persentase Penegahan Barang Larangan dan Pembatasan Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray


PELAKSANA



50%

50%

55%

60%

60%

60%

10%

10%

-

-

9%

9%

70%

70%

70%

75%

80%

80%

60%

60%

70%

75%

80%

80%

II.3.M.A-59





BIDANG: EKONOMI PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 11 Perumusan Kebijakan dan Jumlah penerimaan bea dan cukai Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase penyelesaian tagihan 12 Peningkatan Pengawasan dan Pencapaian target penerimaan bea dan cukai Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan Realisasi audit dibandingkan dengan rencana

No

C

FOKUS: Pembinaan BUMN

1

Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer I

2

3

4

Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Industri Primer II rangka penetapan target dan evaluasi kinerja BUMN Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Industri Primer III rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Industri Strategis dan rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Manufaktur I BUMN

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

80%

80%

55%

55%

57%

58%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

55%

60%

60%

60%

-

-

92%

93%

95%

95%


18

18

18

18

27

27

27

27

24

24

24

24

36

36

36

36

24

24

24

24

36

36

36

36

26

26

26

26

II.3.M.A-60

PELAKSANA





Program Pembinaan BUMN

Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN

BIDANG: EKONOMI No

5

6

7

8


INDIKATOR

Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Industri Strategis dan Jumlah rangka penetapan target dan evaluasi kinerja laporan hasil monitoring dalam Manufaktur II rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Industri Strategis dan rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Manufaktur III BUMN Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Infrastruktur dan rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dalam Logistik I rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam BUMN Sektor Infrastruktur dan rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Logistik II BUMN Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

39

39

39

39

30

30

30

30

45

45

45

45

30

30

30

30

45

45

45

45

16

16

16

16

24

24

24

24

22

22

22

22

33

33

33

33

II.3.M.A-61

PELAKSANA

TAHUN 2015


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik III

10 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa I

11 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa II

12 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa III

13 Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha 14 Pendayagunaan Aset dan Sinergi

INDIKATOR Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam rangka penetapan target dan evaluasi kinerja BUMN Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam rangka penetapan target dan evaluasi kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam rangka penetapan target dan evaluasi kinerja BUMN Jumlah laporan hasil monitoring dalam rnagka pencapaian target dan evaluasi kinerja BUMN Jumlah Laporan penyusunan dan pelaksanaan Tahunan Privatisasi Jumlah kajianProgram rightsizing BUMN Hasil Kajian Mappeing Aset secara bertahap (±20 BUMN pertahun) Laporan Penyelesaian Aset bermasalah

15 Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan

Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam rangka penetapan target dan evaluasi kinerja pelaksanaan PKBL BUMN

16 Riset dan Informasi

Laporan hasil riset Laporan terlaksananya pemutakhiran data inventarisasi kekayaan BUMN

RENCANA TAHUN 2011


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

42

42

42

42

63

63

63

63

12

12

12

12

18

18

18

18

24

24

24

24

36

36

36

36

22

22

22

22

33

33

33

33

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

141

141

141

141

3

3

3

3

1

1

1

1

II.3.M.A-62

PELAKSANA

TAHUN 2015 Program Pembinaan BUMN

Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN


Kementerian BUMN

BIDANG: EKONOMI PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 17 Kegiatan Peningkatan Kualitas Terlaksananya proses fit and proper test Perencanaan, SDM dan Pengelolaan calon Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Keuangan

No

RENCANA TAHUN 2011


18 Kegiatan Penyusunan Peraturan Per- Terwujudnya harmonisasi peraturan Undang2-an, Peraturan Hukum dan Terlaksananya perundangan yang mengarah pada Kajian Perundang-undangan Bantuan Hukum

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

70

39

14

20

1

1

1

1

2

2

2

2

70%

75%

80%

80%

Program Dukungan Manajemen dan Kementerian BUMN Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN Program Dukungan Manajemen dan Kementerian BUMN Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

VI Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan A FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan 1

2

3

4

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan

Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan

Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi, Dan Pemberian Bantuan Hukum

Persentase regulasi yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik

Persentase sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal yang obyektif Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan Riset Pasar Modal Dan Lembaga Persentase Penyelesaian Jumlah Laporan Keuangan Non Bank Serta Hasil Riset yang Tepat dan Akurat di Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Sesuai Rencana

65%

65%

65%

65%

70%

75%

80%

90%

95%

95%

95%

95%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

100%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-63




Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank




80%

90%

100%


BIDANG: EKONOMI No

5


Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal

INDIKATOR Persentase penyelesaian sistem dan aplikasi Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang Dapat Diterima Oleh Ketua Atau KPSK 6

7

8

Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi

Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Transaksi Dan Lembaga Efek

Penelaahan Dan Pemantauan Perusahan Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%


60%

60%

50%

50%

50%

50%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

Persentase pelaksanaan pemeriksaan

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan Persentase pelaksanaan pemeriksaan

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

-

-

100%

II.3.M.A-64

100%

100%

100%

PELAKSANA









BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Pesentase Jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang Ditelaah sesuai Rencana

9

Penelaahan Dan Pemantauan Perusahan Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Riil

Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi Persentase pelaksanaan pemeriksaan

11 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Bidang Perasuransian


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

Pesentase Jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang Ditelaah sesuai Rencana 10 Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Lembaga Pembiayaan Dan Penjaminan

RENCANA TAHUN 2011

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi

Persentase pelaksanaan pemeriksaan Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

77%

77%

77%

77%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

77%

77%

77%

77%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-65

PELAKSANA







BIDANG: EKONOMI PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 12 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun

No

INDIKATOR Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Persentase pelaksanaan pemeriksaan

13

Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

-

77%

77%

77%

77%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

Persentase hasil analisis awal terhadap seluruh LTKM yang diterima dan telah dikategorikan (high,medium,low ). Jumlah instansi dan Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit -FIU) yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPATK dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU).

100%

250 Laporan

85%

6 MOU

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

100%

5 Laporan

5 Laporan

250 Laporan

275 Laporan

300 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

85%

85%

85%

7 Laporan

7 Laporan

6 MOU

4 MoU

II.3.M.A-66

4 MoU

8 Laporan

PELAKSANA

TAHUN 2015

-

4 Laporan

Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya yang tidak dimintakan klarifikasi kembali.

Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme


Jumlah laporan analisis strategi dan tipologi.

Persentase informasi hasil riset yang dapat menggambarkan perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

14

RENCANA TAHUN 2011

8 Laporan



Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

PPATK


PPATK

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

15

Penelaahan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Serta Pemberian Pendapat dan Bantuan Hukum Terkait TPPU dan Pendanaan Terorisme

75%


75%

RENCANA TAHUN 2012

75%


75%

TAHUN 2014

9 Laporan

25 Dokumen

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan terorisme dan masalah terkait lainnya serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK terkait implementasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pengawasan Kepatuhan Terhadap Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan Pihak Pelapor dalam Menyampaikan terhadap Pihak Pelapor. Kewajiban Pelaporan ke PPATK Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan.

100%

19 Dokumen

75 PJK

99%

9 Laporan

25 Dokumen

28 Dokumen

32 Dokumen

10 Laporan

10 Laporan

100%

100%

100%

11 Laporan

11 Laporan

19 Dokumen

13 Dokumen

14 Dokumen

12 Laporan

12 Laporan

75 PJK

75 PJK

75 PJK

13 Laporan

13 Laporan

99%

99%

99%

14 Laporan

14 Laporan

II.3.M.A-67

PELAKSANA

TAHUN 2015

Jumlah dokumen pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya.

Persentase pemberian pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan eksternal PPATK.

16

RENCANA TAHUN 2011


PPATK


PPATK

BIDANG: EKONOMI PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS VII Prioritas: Stabilitas Moneter No

A

FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

1

Koordinasi Kebijakan Makro

2

3

4

5

6

7

INDIKATOR

Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan

Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan

Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti

Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi Jumlah stake holder yang berkomitmen terhadap Kebijakan Extractive Industries Transparancy Initiative

RENCANA TAHUN 2011

55%


55%

RENCANA TAHUN 2012

60%


65%

TAHUN 2014

75%

75%

60%

60%

70%

80%

90%

90%

85%

85%

85%

90%

100%

100%

80%

80%

80%

85%

90%

95%

85%

85%

85%

90%

100%

100%

85%

60%

85%

60%

85%

90%

100%

100%

70%

80%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-68

PELAKSANA

TAHUN 2015
















PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi

INDIKATOR Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi

RENCANA TAHUN 2011

75%

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011 75%

RENCANA TAHUN 2012

80%


80%

TAHUN 2014

85%

PELAKSANA

TAHUN 2015 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

85%


VIII Prioritas: Revitalisasi Industri A 1

2

FOKUS : Penumbuhan Populasi Usaha Industri Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 002 Entitas kolaborasi klaster 003 Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI

150 25

175 25

200 25

200 25

007 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi

200

200

200

200

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 010 Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir

3

2195

2239

013 Jumlah packing plant

1

1

014 Lokasi pengolahan bahan baku keramik

1

1

2284

2329

3

3

3

3

1

1

1

1

3

5

7

7

1

1

1

1

II.3.M.A-69

Kemenperin

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Kemenperin


Kemenperin

1

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 018 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea 022 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan Fasilitasi 023 Revitalisasi Industripengembangan pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik 025 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakan Pengembangan Klaster Industri Petrokimia


BIDANG: EKONOMI No


4

5


TAHUN 2014

TAHUN 2015

026 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembangan industri berbasis migas dan kondensat

1

1

1

1

027 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembangan industri berbasis migas dan kondensat

1

1

1

1

1

1

450

450

600

600

437

500

625

700

029 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunan Center of Excellence 030 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahan pegaraman 033 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasi lahan pegaraman

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

INDIKATOR

PROGRAM

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 052 Entitas Kolaborasi Klaster Revitalisasi dan Penumbuhan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pulih mencapai 77 % sebagaimana sebelum krisis 001 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 002 Jumlah kawasan yang terbentuk (dekon) 003 Jumlah dokumen Study pengembangan 007 Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet 013 Jumlah Terminal Kayu & Rotan 019 Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas

31

33

35

70

75

77

100

100

100

100

3

3

3

3

3

2

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

II.3.M.A-70

37

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

PELAKSANA

Kemenperin

Kemenperin


7

8

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan


TAHUN 2014

80

85

87,5

188

191

195

198

40

30

20

20

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

60

70

75

25

25

25

25

045 Jumlah perusahaan yang diaudit 049 Lokus Pengembangan (dekon)

10

10

10

10

- Jawa Timur (gula) - Sulawesi Selatan (kakao) - Sulawesi Tengah (kakao) - Maluku (kakao) - Sulawesi Utara (kelapa) - Maluku (hasil laut)

1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1

Pada Akhir Tahun 2014, UtilisasiKapasitas Produksi Pulih Mencapai 87,5 Persen (%) Sebagaimana Sebelum Krisis 029 Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat 030 Unit Mesin/Peralatan 031 Lokus Pengembangan (dekon) - Jawa Barat (buah) - Jawa Tengah (susu) - Lampung (kopi) - Nusa Tenggara Barat (tembakau) Pada Akhir Tahun 2014, UtilisasiKapasitas Produksi Pulih Mencapai 75 Persen (%) Sebagaimana Sebelum Krisis 044 Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

INDIKATOR

PROGRAM

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 002 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 003 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK

1 1

II.3.M.A-71

2

PELAKSANA

TAHUN 2015 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Kemenperin


Kemenperin

Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Kemenperin

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 004 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 010 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

9

RENCANA TAHUN 2011


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

2

PROGRAM

1

TAHUN 2014

1

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 016 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK 017 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 018 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 019 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 023 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

2

2

1

2

1

2

1

1

031 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK


Kemenperin


Kemenperin

2

1

2

10 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 028 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 029 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK

PELAKSANA

TAHUN 2015

2 1

9

1

1

II.3.M.A-72

6

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

036 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi) B 1

007 Revitalisasi Sentra IKM Pangan

019 Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi

2

54

73

118

188

4

4

4

4

6

6

6

6

35 IKM

40IKM

45 IKM

25

0

0

0

7

7

7

7

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 019 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru 020 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi 027 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM

4

2

300 WUB

300 WUB

300 WUB

12

12

12

10IKM

10IKM

10 IKM

Peningkatan Ketahanan Industri

II.3.M.A-73

PELAKSANA

TAHUN 2015

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 010 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM 018 Penanganan Pasca Bencana Merapi

3

PROGRAM TAHUN 2014

FOKUS: Penguatan Struktur Industri Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 005 Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I 006 Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan

2


Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Kemenperin


Kemenperin


Kemenperin

Program Kerjasama Industri Internasional

Kemenperin

12

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR 001 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)

5

6

7


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

1

1

1

1

PROGRAM

Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 007 Jumlah promosi produk dan jasa industri

2

2

2

2

008 Jumlah kerja sama teknik

1

2

2

2

012 Jumlah promosi investasi industri

2

3

3

3

Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 015 Jumlah promosi produk dan jasa industri

2

3

3

3

016 Jumlah kerja sama teknik

2

2

2

2

020 Jumlah promosi investasi industri

2

3

3

3

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 005 RSNI 006 RSNI 007 Permen SNI Wajib

8

RENCANA TAHUN 2011

100 ( reguler ) 110 (ACFTA) 5

100 ( reguler ) 100 (ACFTA) 5

012 Dokumen Kebijakan/Peraturan

Kemenperin


Kemenperin

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Kemenperin

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Kemenperin

5

1

1

1

1

1

1

2%/tahun

3%/tahun

3%/tahun

1

1

1

II.3.M.A-74


100 ( reguler )

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 009 Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi 010 Dokumen Green Industry 011 Tingkat Pengurangan Emisi CO2

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No C 1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS FOKUS: Peningkatan Produktivitas Industri Peningkatan Kualitas SDM Industri

INDIKATOR

006 Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI 007 Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri 009 Persentase jumlah lulusan SDM Terampil Industri di dunia kerja 011 Jumlah lulusan SDM Ahli Madya Industri siap kerja 2

3

4

5

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

9 SMK 8 unit pendidikan tinggi


9 SMK

TAHUN 2014

9 SMK

9 SMK

PELAKSANA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

Kemenperin

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Kemenperin


Kemenperin


Kemenperin

8 unit pendidikan 8 unit pendidikan 8 unit pendidikan tinggi tinggi tinggi

80%

85%

90%

0,9

1.540 orang

1.620 orang

1.700 orang

1.700 orang

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 001 Jumlah Anggota Klaster Otomotif

75

90

105

120

002 Jumlah Anggota Klaster Kereta Api

15

20

25

30

Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

013 Jumlah klaster Industri Perkapalan

1

1

1

014 Jumlah klaster industri kedirgantaraan

1

1

1

018 Jumlah prototipe/desain produk maritim dan Alat pertahanan

1

1

1

Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 027 Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika

15

17

20

21

048 Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian

1

1

1

1

Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

II.3.M.A-75

PROGRAM TAHUN 2015

BIDANG: EKONOMI PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS PRIORITAS: Daya Saing IX Ketenagakerjaan A. FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja

No

1

Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan

INDIKATOR

Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna

Jumlah asosiasi profesi yang terlibat penyusunan SKKNI

RENCANA TAHUN 2011


Pemetaan Sektor Industri (Fase I)

Pemetaan Sektor Industri (Fase I)

10% asosiasi profesi

10% asosiasi profesi

Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non-manufaktur termasuk jasa logistik Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh diklat profesi Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 2.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas

Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan

sosialisasi SKKNI di 50% LPK

sosialisasi SKKNI di 50% LPK

1

1

75.000

75.000

20

20

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

Pemetaan kompetensi industri(Fase II)

Pemetaan kompetensi industri(Fase III)

20 % asosiasi profesi




20 % SKKNI

30 % SKKNI

40 % SKKNI

40 % SKKNI

20 % SKKNI

30 % SKKNI

40 % SKKNI

40 % SKKNI

20 % SKKNI

30 % SKKNI

40 % SKKNI

40 % SKKNI

1

2

2

2

100.000

100.000

100.000

100.000

30

II.3.M.A-76

PROGRAM

50

TAHUN 2014

75

PELAKSANA

TAHUN 2015

75

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Kemenakertrans


Kemenakertrans

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan komitmen kesepakatan dan kesepahaman untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi

Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi Jumlah BLK yang menerapkan ISO


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

PROGRAM

50

50

55

60

65

65

19

19

20

27

36

36

7

7

8

8

8

8

9

9

9

11

11

11

3

3

7

8

11

11

65

65

75

95

120

120

50

50

40

50

55

55

PELAKSANA

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai BLU

Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya

Jumlah BLK yang mendapat bantuan peralatan 3.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan Jumlah peserta yang mendapat sertifikat kompetensi

20

10.000

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

3.500

3.500

4.500

5.500

6.500

6.500

II.3.M.A-77


Kemenakertrans

BIDANG: EKONOMI No 4.

5.

6.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan

Pelatihan Kewirausahaan

Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

INDIKATOR Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih

Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas

7.

Peningkatan Kualitas SDM Industri

Jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja Jumlah lulusan ahli madya industri siap kerja

8.

Pembinaan Lindungan Jumlah tersedianya Rancangan Standar Lingkungan, Keselamatan Operasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Usaha Penunjang Bidang (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas Migas

RENCANA TAHUN 2011


naik 35%

naik 35%

40%

40% 10.000

10.000

11.000

11.000

110

110

1.250 1.450

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

naik 40 %

naik 50 %

naik 60 %

naik 60 %

60%

80%

100%

100%

10.000

PROGRAM

10.000

10.000


Peningkatan Kompetensi Tenaga 10.000 Kerja dan Produktivitas

11.500

12.000

13.000

13.000

110 kab/kota

110 kab/kota

110 kab/kota

110 kab/kota

1.250

1400 orang

1600 orang

1800 orang

1800 orang

1.450

1540 orang

1620 orang

1700 orang

1700 orang

PELAKSANA Kemenakertrans

Kemnakertrans


Kemenakertrans

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Kementerian Perindustrian

Kemenperin

Pengelolaan dan Penyediaan Minyak Kem ESDM dan Gas Bumi 3

1

3 buah

II.3.M.A-78

3 buah

3 buah

3 buah


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

INDIKATOR Konsep standar kompetensi tenaga teknik dan kualifikasi standar kompetensi sektor ketenagalistrikan Kesepakatan dalam melegalkan konsep standar kompetensi di sektor ketenagalistrikan menjadi rancangan standar kompetensi Rencana induk rumusan standar kompetensi di bidang ketenagalistrikan

Rancangan standar kompetensi wajib

Pemetaan elemen keterampilan dalam kerangka unjuk kerja dari standar kompetensi sektor ketenagalistikan

Pelaksanaan standar kompetensi dalam peningkatan kinerja perusahaan dan penerapan standar kompetensi di seluruh sektor usaha ketenagalistrikan dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha jasa penunjang tenaga listrik dan industri penunjang tenaga listrik

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi

RENCANA TAHUN 2011


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

4 Bidang Kompetensi

4 Bidang Kompetensi

4 Bidang Kompetensi

4 Bidang Kompetensi

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Rencana Induk

3 Konsep Peraturan Menteri

PROGRAM

1 Rencana Induk 1 Rencana Induk 1 Rencana Induk 3 Konsep Peraturan Menteri

3 Konsep 3 Konsep Peraturan Menteri Peraturan Menteri

2 Matriks Pemetaan 2 Matriks 2 Matriks 2 Matriks Elemen Pemetaan Elemen Pemetaan Elemen Pemetaan Elemen Keterampilan Keterampilan Keterampilan Keterampilan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

4 Lembaga Sertifikasi Kompetensi




II.3.M.A-79

Pengelolaan Ketenagalistrikan

PELAKSANA Kem ESDM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2011

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku

10.

11.

Pembinaan Keteknikan Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang Batubara pertambangan Mineral dan Batubara Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan mineral dan batubara melalui sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Minyak Jumlah penyelenggaraan diklat dalam dan Gas Bumi setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis (Lembaga)

12.

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi

Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan

7 5 SNI & 4 SKKNI

7 5 SNI & 4 SKKNI

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015





8 SNI/SKKNI

8 SNI/SKKNI

7 SNI/SKKNI

7 SNI/SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

PROGRAM

150

150

150 orang

150 orang

200 orang

200 orang

137

137

181 Diklat

151 Diklat

154 Diklat

154 Diklat

270

270

300 Diklat

200 Diklat

200 Diklat

200 Diklat

5 Lembaga

5 Lembaga

5 Lembaga

5 Lembaga

2

2

2 Diklat

2 Diklat

2 Diklat

2 Diklat

6

6

8 Sarana

8 Sarana

8 Sarana

8 Sarana

9

9

8 Kegiatan

8 Kegiatan

8 Kegiatan

8 Kegiatan

85 Kerjasama

90 Kerjasama

95 Kerjasama

95 Kerjasama

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

108

108

89 Diklat

89 Diklat

89 Diklat

89 Diklat

160

160

170 Diklat

170 Diklat

170 Diklat

170 Diklat

II.3.M.A-80

Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

PELAKSANA

Kem ESDM

Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Kem ESDM Sumber Daya Mineral


BIDANG: EKONOMI No

13.


INDIKATOR

Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Pendidikan dan Pelatihan Geologi Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah Sarana Diklat Yang Terakreditasi Standar Mutu

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian dan sertifikasi Jumlah Kerjasama Diklat yang Diimplementasikan Jumlah Kegiatan Promosi Diklat 14. Pendidikan dan Pelatihan Jumlah penyelenggaraan diklat dalam Teknologi Mineral, Batubara, dan setahun Panas Bumi Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah Kerjasama Diklat yang Diimplementasikan


RENCANA TAHUN 2011 1

1

3

3

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

8 Lembaga

9 Lembaga

8 Lembaga

8 Lembaga

PROGRAM

3 Diklat

3 Diklat

3 Diklat

3 Diklat

2 Sarana

2 Sarana

2 Sarana

2 Sarana

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

9 Kerjasama

9 Kerjasama

9 Kerjasama

9 Kerjasama

6 Kegiatan

6 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

87

87

95 Diklat

70 Diklat

78 Diklat

78 Diklat

130

130

135 Diklat

134 Diklat

134 Diklat

134 Diklat

40

40

40 Diklat

40 Diklat

40 Diklat

40 Diklat

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

8

8

12

14

17


17

7 Kerjasama

10 Kerjasama

10 Kerjasama

10 Kerjasama

8 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

135

135

135 Diklat

135 Diklat

135 Diklat

135 Diklat

19

19

19 Diklat

19 Diklat

19 Diklat

19 Diklat

1

1

1 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

5

5

5 Diklat

5 Diklat

5 Diklat

5 Diklat

1 Kerjasama

1 Kerjasama

1 Kerjasama

1 Kerjasama

II.3.M.A-81

PELAKSANA


BIDANG: EKONOMI No

15.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

16. Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi SDM Kesehatan 17. Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

INDIKATOR Jumlah Kegiatan Promosi Diklat Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi

Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi;

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi. Jumlah Penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program pemagangan dan pendidikan ahli konstruksi


RENCANA TAHUN 2011

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

7 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi.

PROGRAM

31

31 Diklat

31 Diklat

31 Diklat

31 Diklat

31

31

11 Diklat

11 Diklat

11 Diklat

11 Diklat

2

2

3 Diklat

3 Diklat

3 Diklat

3 Diklat

1

1

375 Kerjasama

394 Kerjasama

413 Kerjasama

413 Kerjasama

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

55

55

65

80

90

90

10 laporan

10 laporan

10 laporan

10 laporan

50 angkatan

50 angkatan

50 angkatan

50 angkatan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

10 kurikulum dan 10 kurikulum dan 10 kurikulum dan 10 kurikulum dan silabus silabus silabus silabus 2 angkatan

II.3.M.A-82

2 angkatan

6 angkatan

PELAKSANA


31

Jumlah Penyusunan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi (MRA); Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi;

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

6 angkatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Kemenkes

Pembinaan Konstruksi

Kemen PU

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

Jumlah Produk pengaturan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor teknisi dan keterampilan konstruksi. Jumlah Pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi. Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma) Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.

TAHUN 2015

2 NSPK

3 NSPK

3 NSPK

30 paket

30 paket

30 paket

30 paket

120 angkatan

120 angkatan

120 angkatan

120 angkatan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

15 laporan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

8 angkatan

8 angkatan

8 angkatan

8 angkatan

8 laporan

8 laporan

9 laporan

9 laporan

75 laporan

75 laporan

75 laporan

75 laporan

15 laporan kerjasama




Jumlah Penyusunan program pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi; Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi;

PROGRAM TAHUN 2014

2 NSPK

Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi; Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi;


II.3.M.A-83

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

Jumlah Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi; Jumlah Produk kajian pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi. 18. Penelitian dan Pengembangan Jumlah paket standar kompetensi kerja Literasi dan Profesi, serta bidang kominfo Pengembangan SDM Komunikasi Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi dan Informatika

10 paket

10 paket

1.000

19.

Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi Jumlah asesor untuk pelaksanaan uji kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri

20. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP

Sosialisasi sistem sertifikasi di sektor industri, profesi, pendidikan dan otoritas kompeten Diklat Pengelola LKM

PROGRAM TAHUN 2014

2 balai

3 balai

3 balai

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

7 rekomendasi

7 rekomendasi

7 rekomendasi

7 rekomendasi

17 paket

10 paket

10 paket

10 paket

1.000

1.000

1.000

40 LSP

50 LSP

50 LSP

10.000

15.000

11.750

11.750

300 orang

400 orang

500 orang

500 orang

2.500 orang

250

300

400

400

130 skema

2

2

4

4

200 orang

250 orang

300 orang

300 orang

25.000 orang

25.000 orang

170 standar

170 standar

2.500 orang

130 skema

100

II.3.M.A-84

Pengembangan dan Penelitian SDM Kemenkominfo Kominfo

1.000

35 LSP

100 LSP

PELAKSANA

TAHUN 2015

2 balai

1.000

100 LSP

100



Kemenakertrans (BNSP)

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemenegkop & UKM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


Jumlah asesor dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang diperkuat

21. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat **)

22. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut **)

Jumlah Manajer/Kepala cabang KJK yang diikutkan diklat Kompetensi Lulusan diklat perhubungan darat (Pembentukan, penjenjangan dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing nasional dan internasional Lulusan diklat perhubungan laut (Pembentukan, penjenjangan dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing nasional dan internasional

23. Pengembangan Sumber Daya Lulusan diklat perhubungan udara Manusia Perhubungan Udara **) (Pembentukan, penjenjangan dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing nasional dan internasional B.

360

2.938

79.293

2.890

360

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

360 orang

360 orang

360 orang

360 orang

2.938

79.293

2.890

FOKUS: Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja

Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

a. Jumlah TKI yang mendapat pelayanan dokumen sesuai standar b. Presentase TKI bermasalah yang mendapat penanganan sesuai prosedur c. Presentase kasus TKI bermasalah yang ditangani

II.3.M.A-85

3.058

98.098

3.489

PROGRAM

3.448

105.066

3.947

3.448

109.231

4.052

PELAKSANA

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Kemenhub


Kemenhub


Kemenhub

3.448

109.231

4.052


2.

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan dan Pengembangan E- Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan Sistem Government Informasi Manajemen TKI Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

RENCANA TAHUN 2011


4.

Pengelolaan Informasi Kependudukan

Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk

TAHUN 2014

TAHUN 2015

5 instansi

9 instansi

12 instansi

12 instansi

497 kab/kota

PROGRAM

PELAKSANA

497 kab/kota

Penataan Administrasi Kependudukan

Kemendagri

Penataan Administrasi Kependudukan

Kemendagri

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Kemenhukham

100,51 juta jiwa di 32,54 juta jiwa di 300 kab/kota 122 kab/kota

Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen informasi untuk pelayanan publik Persentase (%) pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat

TAHUN 2013

Pengembangan Aplikasi Informatika Kemenkominfo

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari 3.

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

9 K/L

Meningkatnya 40% Meningkatnya 40% pelayanan dokumen pelayanan dokumen perjalanan, visa dan perjalanan, visa dan fasilitas fasilitas keimigrasian keimigrasian yang yang memnuhi standar memnuhi standar dan akurat dan akurat

Persentase (%) pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki Meningkatnya 40% Meningkatnya 40% standar dengan data akurat pelayanan dokumen pelayanan dokumen perjalanan, visa dan perjalanan, visa dan fasilitas fasilitas keimigrasian keimigrasian yang yang memnuhi standar memnuhi standar dan akurat dan akurat

15 K/L

15 K/L

15 K/L

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

II.3.M.A-86

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel 5.

6.

Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI

Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan dokumen sesuai standar

Penyiapan pemberangkatan TKI

Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order

Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. 7.

8.

9.

Pengamanan Keberangkatan dan Presentase pekerja migran yang memiliki Kepulangan TKI dokumen resmi bekerja ke luar negeri

Koordinasi Penyusunan Skim Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Remitansi untuk Pekerja Migran Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

PROGRAM TAHUN 2013

8

600 ribu pekerja migran


100% pekerja 100% pekerja migran migran ditempatkan ditempatkan sesuai sesuai dengan job dengan job order order

TAHUN 2014

8

9




100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order

100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order

9

Peningkatan Fasilitasi Penempatan 900 ribu pekerja dan Perlindungan TKI migran

BNP2TKI

100% pekerja 100% pekerja Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI migran migran ditempatkan ditempatkan sesuai dengan job sesuai dengan job order order

BNP2TKI













60% pekerja migran berangkat dengan dokumen resmi

60% pekerja migran berangkat dengan dokumen resmi

Peningkatan Fasilitasi Penempatan 80 % pekerja 90 % pekerja 90 % pekerja dan Perlindungan TKI 70 % pekerja migran migran bekerja migran bekerja migran bekerja bekerja dengan dengan dokumen dengan dokumen dengan dokumen dokumen resmi resmi resmi resmi Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

65%

65%

70%

Penyiapan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

Penyiapan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran

II.3.M.A-87

75%

PELAKSANA

TAHUN 2015

80%

BNP2TKI


80%

Penempatan dan Perluasan Penyiapan Penyiapan Penyiapan Kesempatan Kerja ratifikasi ratifikasi ratifikasi konvensi konvensi buruh konvensi buruh buruh migran migran migran

Kemnakertrans

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Amandemen UU 39/2004

RENCANA TAHUN 2011


Amandemen UU

Amandemen UU

10. Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Jumlah Citizen Services yang diperkuat Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi Jumlah WNI/TKI yang dideportasi % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI/TKI terutama tenaga kerja wanita

11. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum

Kemudahan penyampaian pengaduan

Jumlah pengaduan yang diproses


TAHUN 2014

TAHUN 2015

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

100 % peraturan turunan tersusun

Amandemen UndangUndang 100 % peraturan turunan tersusun

100% calon pekerja migran terlayani

100 % calon pekerja migran terlayani




13 Atase

13 Atase

13 atase

13 atase

13 atase

13 atase

5 kali

5 kali

6

7

8

8

26 Citizen Services

26 Citizen Services

26

26

26

26

14.998

14.998

8.498

4.998

1.998

1.998

9.608

9.608

3.500 4.804

3.000 4.804

1.998 4.804

1.998 4.804

100% TKI yang terkena masalah hukum tertangani

100% TKI yang terkena masalah hukum tertangani

41,20%

60,10%

100%

100%

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

1 hotline service 24 jam (bebas pulsa)

100% pengaduan terproses



Persentase peraturan turunan amandemen 100 % peraturan UU turunan tersusun % calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan 100% calon pekerja kabupaten migran terlayani Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan pekerja migran

RENCANA TAHUN 2012

II.3.M.A-88

1 hotline service 1 hotline service 24 jam (bebas 24 jam (bebas pulsa) pulsa)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

1 hotline service Program Peningkatan Fasilitasi 24 jam (bebas Penempatan dan Perlindungan TKI pulsa)

100% pengaduan 100% pengaduan 100% pengaduan terproses terproses terproses

PELAKSANA

Kemenlu

BNP2TKI

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Kualitas pelayanan hotline service

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

100% pekerja migran yang diproses melalui hotline service dalam waktu 2x24 jam



Persentase pekerja migran purna bermasalah 80% pekerja migran yang direhabilitasi 80% pekerja migran 90% pekerja migran bermasalah bermasalah ditangani bermasalah ditangani ditangani 12. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna

Jumlah pekerja calon migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi

13

Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order

Pelayanan Penempatan dan perlindungan TKI (BP3TKI)

Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan prinsip-prinsip HAM 14.

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

3000 pekerja migran

100 % pekerja migran


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

100% pekerja 100% pekerja 100% pekerja migran yang migran yang migran yang diproses melalui diproses melalui diproses melalui hotline service hotline service hotline service dalam waktu dalam waktu 2x24 dalam waktu 2x24 jam jam 2x24 jam 100% pekerja migran bermasalah ditangani

100% pekerja migran bermasalah ditangani

100% pekerja migran bermasalah ditangani

4.000 pekerja migran



Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

BNP2TKI

100 % pekerja 100 % pekerja 100 % pekerja Program Peningkatan Fasilitasi 100 % pekerja Penempatan dan Perlindungan TKI migran migran migran migran ditempatkan 100 % pekerja migran ditempatkan ditempatkan ditempatkan sesuai dengan job sesuai dengan job sesuai dengan job sesuai dengan job order order order order

BNP2TKI

3000 pekerja migran














2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

100%

100%

100%

II.3.M.A-89

Program Koordinasi Pengembangan Menko Kesra Kebijakan Kesejahteraan Rakyat


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran *)

INDIKATOR Jumlah korban pekerja migran yang bermasalah sosial yang berhasil dilindungi (jiwa) Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

36.000

36.000

24.000

26.000

26.500

26.500

1.900

1.900

1.500

1.750

1.750

1.750

1.350

1.500

1.700

1.700

C.

FOKUS: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial

1.

Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Tersusunnya peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan ttg kompensasi & penetapan PHK, Hubungan kerja (PKWT&Outsourcing), pengupahan (UM, KHLm,upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja

Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

PROGRAM Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah pekerja migran yang bermasalah sosial yang mendapat bantuan UEP (jiwa) Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan UEP (jiwa) Jumlah persentase pekerja migran bermasalah yang dibantu pemulangan ke daerah asal (%)

PRAKIRAAN MAJU

3.100

3.100

1.600

1.650

1.700

1.700

63%

63%

75%

75%

75%

75%

Kemensos

Pengembangan Hubungan Industrial Kemnakertrans dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1 UU amandemen

1 UU amandemen

Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

kajian & naskah akademis


Naskah akademis

1 UU

Sosialisasi, Konsolidasi




Naskah akademis

1 UU



4 rancangan naskah

4 rancangan naskah

4 rancangan

4 rancangan

4 rancangan

4 rancangan

II.3.M.A-90

PELAKSANA

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Selarasnya peraturan bidang HI

2.

Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011 Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda





naik 5%

naik 5%

400

400

400

400

RENCANA TAHUN 2011

Jumlah perwakilan pekerja, SP/ SB dan pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/kota Jumlah SDM yang memahami Hl Tersusunnya SKKNI ahli HI

3.

Peningkatan Penerapan Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja manajemen (K3) K3 Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi X


750

750

1.250

1.500

1.500

1.500

52

52

50

50

52

52

7.500

7.500

1.250

1.500

1.750

1.750

Draft SKKNI

Penerapan SKKNI

Sosialisasi

Sosialisasi

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

naik 30 %

naik 40 %

naik 50 %

naik 50 %

-

-

-

-

% perusahaan naik 10%

% perusahaan naik 10%

% tenaga pengawas % tenaga pengawas K3 bersertifikat K3 bersertifikat kompetensi naik 20 kompetensi naik 20 %

PELAKSANA

Pengembangan Hubungan Industrial Kemnakertrans dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kemnakertrans Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM A

Fokus Prioritas: Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM

Tersusunnya Rancangan UU tentang Koperasi

1

Penataan peraturan perundangundangan di bidang koperasi dan UMKM

(1) Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian (2) Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan UU tentang Koperasi (3) Jumlah rancangan Peraturan Menteri

1 RUU

1 RUU

2 RPP

2 RPP

2 Rancangan Permen

2 Rancangan Permen

5 RPP -

II.3.M.A-91

2 RPP -

2 RPP -

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 2 RPP UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemen KUKM Kemen KUKM Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No

2

B


Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM

Fokus Prioritas: Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

INDIKATOR (4) Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 (5) Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang koperasi dan UMKM (6) Jumlah Perda yang dievaluasi yang berkaitan dengan KUMKM (1) Jumlah draft kebijakan pengembangan LKM (2) Jumlah draft /rancangan peraturan Pengembangan dan Pengawasan serta Pemerikasaan KSP/KJKS (3) Jumlah draft kebijakan lembaga APEX bagi KSP/KJKS Jumlah KUKM yang berpameran

RENCANA TAHUN 2011 3 RPP

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011 3 RPP

5 Provinsi

5 Provinsi

40 Perda

40 Perda

1 Naskah

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

-

-

-

6 Propinsi

PROGRAM

PELAKSANA

TAHUN 2015 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 10 Propinsi UMKM

Kemen KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 1 Dokumen UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM -

Kemen KUKM


Kemen KUKM

-

Kemen KUKM

10 Propinsi

10 Propinsi

40 Perda

40 Perda

40 Perda

1 Naskah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Draft Dokumen

1 Draft Dokumen

1 Dokumen

-

-

1 Draft Dokumen

1 Draft Dokumen

1 Dokumen

-

-

210 KUMKM

220 KUMKM

230 KUMKM

Pemberdayaan Koperasi dan 230 KUMKM UMKM

Kemen KUKM

100 KUMKM

200 UMi

210 UMi

220 UMi

Pemberdayaan Koperasi dan 220 UMi UMKM

Kemen KUKM

200 UMi

40 Perda

-

Kemen KUKM Kemen KUKM

Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra Jumlah sarana pemasaran bagi KUKM yang difasilitasi Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar Jumlah KUKM yang memahami dan menerapkan hak kekayaan intelektual (HKI), labelisasi halal dan mutu

1

Pengembangan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM

(1) Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern (2) Jumlah usaha mikro yang difasilitasi melalui klinik bisnis

100 KUMKM

200 UMi

II.3.M.A-92

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR (3) Jumlah usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat (4) Jumlah PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha

2

Pengembangan dan perluasan pasar ekspor koperasi dan UKM

RENCANA TAHUN 2011

1.000 UMi

400 UMi


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1.060 UMi

1.100 UMi

1.200 UMi

Pemberdayaan Koperasi dan 1.200 UMi UMKM

Kemen KUKM

1.000 UMi

4.360 Umi

4.625 UMi

4.906 UMi

Pemberdayaan Koperasi dan 5.206 UMi UMKM

Kemen KUKM

400 UMi

(1) Jumlah KUKM mengikuti pameran luar negeri

140 KUKM

160 KUKM

180 KUKM

200 KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan 200 KUKM UMKM

Kemen KUKM

140 KUKM

(2) Jumlah KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing

100 KUKM

110 KUKM

120 KUKM

130 KUKM


Kemen KUKM

100 KUKM

(3) Jumlah KUKM industri kreatif yang didampingi

160 KUKM

180 KUKM

185 KUKM

190 KUKM


Kemen KUKM

160 KUKM

10 Unit

10 Unit

10 Unit

Pemberdayaan Koperasi dan 10 Unit UMKM

Kemen KUKM

10 Unit


Kemen KUKM

(4) Jumlah trading house yang difasilitasi 10 Unit 3

Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM

PELAKSANA

TAHUN 2015

(1) Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi (2) Jumlah fasilitasi standar kinerja yang dimanfaatkan oleh KUMKM (3) Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi (4) Jumlah produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat strategis

(5) Jumlah dukungan sarana usaha mikro koperasi sekolah yang difasilitasi

2 Unit

4 laporan

4 Unit

100 KUMKM

12 Unit

2 Unit

3 Unit

4 Unit

4 Unit

4 laporan

4 laporan

4 laporan

Pemberdayaan Koperasi dan 4 laporan UMKM

Kemen KUKM

4 laporan

4 Unit

5 Unit

5 Unit


Kemen KUKM

4 Unit

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM


Kemen KUKM

100 KUMKM

20 Unit

20 Unit

20 Unit


Kemen KUKM

12 Unit

II.3.M.A-93

4 Unit

BIDANG: EKONOMI No

4


Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM

INDIKATOR (6) Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan melalui pendaftaran produk

200 Umi

(1) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam kemasan produk

RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

PELAKSANA

TAHUN 2015

200 Umi

200 Umi

Pemberdayaan Koperasi dan 200 Umi UMKM

Kemen KUKM

200 Umi

500 KUMKM

500 KUKM

520 KUKM

530 KUKM


Kemen KUKM

500 KUKM 100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

110 KUMKM

110 KUMKM

Kemen KUKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

330 KUMKM

350 KUMKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 350 KUMKM UMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM


Kemen KUKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

100 KUMKM

110 KUMKM

110 KUMKM


Kemen KUKM

(5) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di bidang eko produk

250 KUMKM

250 KUMKM

250 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM


Kemen KUKM

(6) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor pariwisata (7) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor energi biomasa

100 KUMKM

50 KUMKM

110 KUMKM

110 KUMKM


Kemen KUKM

100 KUMKM

200 KUMKM

200 KUMKM

215 KUMKM

220 KUMKM


Kemen KUKM

200 KUMKM

400 KUKM

400 KUKM

450 KUKM

500 KUKM

Kemen KUKM

60.000 Eksemplar

65.000 Eksemplar

375 KUKM

375 KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 70.000 Pemberdayaan Koperasi dan Eksemplar UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 500 KUKM UMKM

(4) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola subkontrak

(8) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan BUMN Pengembangan promosi produk koperasi dan UKM

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011 200 Umi

(2) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba (3) Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola dagang

5

RENCANA TAHUN 2011

(1) Jumlah KUKM yang mengikuti pameran (Smesco Festival) (2) Jumlah katalog produk KUKM yang dicetak (3) Jumlah KUKM yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipatif

400 KUKM 60.000 Eksemplar 375 KUKM

II.3.M.A-94

65.000 70.000 Eksemplar Eksemplar 400 KUKM

450 KUKM

110 KUMKM

500 KUKM

Kemen KUKM

Kemen KUKM Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR (4) Terlayaninya promosi KUKM melalui Smesco UKM Trading Board

6

7

8

9

C

Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM

RENCANA TAHUN 2011 12 bulan

Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan standarisasi manajemen mutu, HKI dan kehalalan produk

500 UMK

Pengembangan fasilitasi investasi UKMK

Jumlah KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan PPU-LMVD

424 KUKM

Pengembangan sistem bisnis

Jumlah KUMKM sentra dan industri kreatif yang mendapatkan dukungan sistem bisnis

615 KUMKM

Penelitian sumberdaya koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan

Jumlah pengembangan produk/ komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui koperasi

Fokus Prioritas: Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Jumlah peserta diklat vocational

4 Koperasi


RENCANA TAHUN 2012

12 bulan

12 bulan

PRAKIRAAN MAJU PROGRAM TAHUN 2013 12 bulan

TAHUN 2014 12 bulan

PELAKSANA

TAHUN 2015 Pemberdayaan Koperasi dan 12 bulan UMKM

Kemen KUKM


Kemen KUKM

500 UMK

500 UMK

500 UMK

500 UMK

424 KUKM

424 KUKM

424 KUKM


Kemen KUKM

424 KUKM

615 KUMKM

615 KUMKM

615 KUMKM


Kemen KUKM

615 KUMKM

26 Koperasi

27 Koperasi

28 Koperasi


Kemen KUKM

4 Koperasi

Jumlah peserta diklat kewirausahaan

Jumlah TPKU

Jumlah KUKM yang menerima pendampingan TIK dan bimbingan pengelolaan usaha

II.3.M.A-95

500 UMK

29 Koperasi


2

3

4

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam SDM KUMKM

Peningkatan daya saing KUMKM

INDIKATOR (1) Blueprint Pengembangan Kewirausahaan (2) Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan (1) Jumlah modul diklat vocational (2) Jumlah peserta yang mengikuti diklat vocational/keterampilan teknis (3) Jumlah KUMKM yang mengikuti diklat teknis managerial Jumlah Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek keterampilan usahanya (TPKU)

5


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

-

-

-

PROGRAM

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

2 Modul

450 Orang

450 Orang

480 Orang

510 Orang

540 Orang

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 2 Modul UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 2 Modul UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 540 Orang UMKM

210 Orang

210 Orang

210 Orang

240 Orang

240 Orang

240 Orang

1 Dokumen

100 Unit

1 Dokumen

Kemen KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kemen KUKM


Kemen KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan 300 Orang UMKM

Kemen KUKM

Kemen KUKM


Kemen KUKM


Kemen KUKM

-

100 Unit

100 Unit

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

300 Orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

350 UMKM

350 UMKM

350 UMKM

350 UMKM

350 UMKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 350 UMKM UMKM

Pemberdayaan layanan pengembangan bisnis

Jumlah UMKM dan wirausaha baru yang difasilitasi melalui pendampingan

Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM

(1) Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti diklat (daerah dan pusat)

3927 Orang

3927 Orang

6200 Orang

6200 Orang

7200 Orang

7200 Orang

(2) Jumlah lembaga diklat yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat O&M (daerah dan pusat)

1000 Orang

1200 Orang

1500 Orang

1500 Orang

1 Modul

100 Unit

100 Unit

100 Unit

-

-

-

0 Unit

0 Unit

33 Unit

7 Unit

33 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 unit

II.3.M.A-96

PELAKSANA

TAHUN 2015

(1) Pedoman peningkatan daya saing SDM

(2) Jumlah SDM di KUMKM yang berpotensi ekspor dan berbasis inovasi yang dilatih (3) Jumlah kurikulum dan modul diklat 4

RENCANA TAHUN 2011

1 Modul

1 unit


Kemen KUKM

Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR (3) Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih (4) Jumlah kurikulum dan modul diklat (5) SKKNI Bidang KJK, dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


D

Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan Koperasi

(7) Jumlah provinsi pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan kualitas diklat Jumlah koperasi berkualitas


Kemen KUKM


Kemen KUKM


Kemen KUKM

300 Orang

450 Orang

450 Orang

450 Orang

10 Modul

10 Modul

10 Modul

10 Modul

10 Modul

10 Modul

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

-

1 Dokumen

1 Dokumen

-

400 Orang 400 Orang

Kemen KUKM

400 Orang -

300 Orang

PELAKSANA

TAHUN 2015

300 Orang

300 Orang (6) SKKNI bidang UKM, dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya

TAHUN 2014

400 Orang

26 Provinsi

26 Provinsi

33 Provinsi

Pemberdayaan Koperasi dan 33 Provinsi UMKM

Kemen KUKM

-

35 SK

35 SK

35 SK

Pemberdayaan Koperasi dan 35 SK UMKM

Kemen KUKM

35 SK 5 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

Kemen KUKM

5.000 Koperasi

5.000 Koperasi

5.000 Koperasi

5.000 Koperasi

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 5.000 Koperasi UMKM

Jumlah aparat pembina dan gerakan koperasi peserta bimbingan teknis perkoperasian Jumlah Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara Jumlah peserta diklat perkoperasian

1

Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi

(1) Meningkatnya pemberian badan hukum di tingkat nasional (2) Jumlah provinsi pembenahan koperasi tidak aktif (3) Jumlah badan hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

35 SK 5 Provinsi 5.000 Koperasi

II.3.M.A-97

8 Provinsi

Kemen KUKM


3

4

E

1

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan kualitas ketatalaksanaan (1) Jumlah koperasi yang diperingkat koperasi dan UMKM (2) Jumlah koperasi berprestasi dan koperasi penerima award Pengembangan keanggotaan koperasi Jumlah Inpres tentang Gemaskop melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)

RENCANA TAHUN 2011 1.000 koperasi 75 Koperasi

1 Inpres

Peningkatan kapasitas kelembagaan (1) Jumlah koperasi yang menerapkan koperasi di bidang pengendalian dan pertanggungjawaban laporan keuangan 300 Koperasi akuntabilitas koperasi (2) Jumlah peserta bimbingan teknis tentang perkoperasian dan tata kelola perusahaan 750 Orang Aparat kepada pembina umkm/koperasi di sektor riil Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1.000 koperasi

1.000 koperasi

1.000 koperasi

1.000 koperasi

75 Koperasi

75 Koperasi

75 Koperasi

75 Koperasi

1 Inpres

-

-

-

PELAKSANA

TAHUN 2015 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan 75 Koperasi UMKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

1.000 koperasi


-

Pemberdayaan Koperasi dan 400 Koperasi UMKM

Kemen KUKM


Kemen KUKM


Kemen KUKM


Kemen KUKM

300 Koperasi

300 Koperasi

400 Koperasi

400 Koperasi

750 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

100 Orang

200 Orang

250 Orang

300 Orang

300 Orang

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja (1) Diklat pengelola LKM (2) Jumlah asesor dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang diperkuat (3) Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat kompetensi

100 Orang

2 Unit

360 Orang

2 Unit

60 orang

60 orang

60 orang

360 Orang

360 Orang

360 Orang

360 Orang

II.3.M.A-98

60 orang

Kemen KUKM

BIDANG: EKONOMI PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS XI Prioritas: Jaminan Sosial

No

INDIKATOR

A

Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Angka kemiskinan, Angka HDI

1

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional

NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

70%

15%

25%

75%

100%

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

80%

90%

100%

100%

100%

50%

80%

90%

100%

100%

UU BPJS PP Penerima Bantuan Iuran (PBI) PP Jaminan Kesehatan PP Kepesertaan PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian

PELAKSANA

TAHUN 2015

II.3.M.A-99

Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Program Koordinasi Pengembangan Kemenko Kesra/Dewan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Dalam Negeri

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertahanan, Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

70%

70%

80%

90%

100%

100%


Unit Permodelan Keuangan SJSN

Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

40%

60%

80%

100%

0%

0%

0%

60%

100%

100%

100%

50%

80%

90%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Rencana Transisi BPJS

0%

0%

0%

50%

75%

100%

Rencana detil organisasi dan anggaran pengendali BPJS

0%

0%

0%

50%

75%

100%

Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun Harmonisasi dengan UU Jamsostek

II.3.M.A-100

PELAKSANA Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

Kemenko Kesra/DJSN, Bappenas Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan

BIDANG: EKONOMI No


INDIKATOR Memulai pendaftaran pemberi kerja dan pekerja Rencana pendataan dan jumlah kontribusi Merancang sosialisasi pada masyarakat Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya (bekerja sama dengan Depkeu dan Depkes) Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

0%

0%

35%

50%

75%

100%

0%

0%

0%

50%

75%

100%

0%

30%

60%

80%

100%

100%

0%

30%

60%

80%

100%

100%

0%

0%

60%

80%

100%

100%

0%

0%

0%


30%

60%

100%

Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat/pekerja miskin 76,4 juta

76,4 juta

76,4 juta

76,4 juta

76,4 juta

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

76,4 juta

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0%

0%

25%

50%

75%

100%

70,3%

70,3%

84,4%

94,5%

100%

100%

II.3.M.A-101

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Keuangan

Kemenko Kesra/DJSN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kualitas manfaat jaminan sosial

2

PELAKSANA

Program Dukungan Manajemen dan Kementerian Kesehatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BIDANG: EKONOMI (Dalam miliar Rupiah) No

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

I

Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

A

FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi

1

Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (Prioritas Nasional) Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (Prioritas Bidang) Pemberdayaan Usaha Nasional (Prioritas Bidang)

2 3

RENCANA TAHUN 2011


318,3

RENCANA TAHUN 2012 -

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015

567,1

500,1

497,6

497,5

41,3

53,2

55,8

65,4

65,4

14,9

15,6

20,4

24,0

24,0

6,0

6,7

8,2

9,7

9,7

6,3

6,9

8,7

10,2

10,2

4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

4,1

4,4

5,6

6,6

6,6

5

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) FOKUS : Peningkatan Fasilitasi Investasi

3,1

3,5

4,3

5,0

5,0

3,9

4,3

5,3

6,2

6,2

3,0

12,0

3,4

3,6

3,6

277,0

513,9

444,3

432,2

432,1

79,5

87,2

33,8

33,9

33,9

6 7 B 1

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal (Prioritas Nasional)

II.3.M.B-1

BIDANG: EKONOMI (Dalam miliar Rupiah) No 2


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional) Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang) Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang) Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Prioritas Nasional)

18,7

66,7

13,8

13,8

13,8

4,9

5,5

6,8

8,0

8,0

5,4

6,1

7,4

8,8

8,8

10,2

46,3

63,9

16,4

16,4

2,1

2,3

4,6

7,8

7,8

7a

Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah

5,4

13,4

6,1

6,4

6,4

7b

Koordinasi Kebijakan Kawasan KEK

8

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (Prioritas Bidang) Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (Prioritas Bidang)

5,0

5,7

6,5

5,3

5,3

4,3

6,4

7,2

8,5

8,5

10

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Jasa dan Kawasan (Prioritas Bidang)

3,5

4,0

6,2

7,3

7,3

11

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

35,1

31,9

45,3

53,5

53,5

3 4 5 6

9

14,0

II.3.M.B-2

BIDANG: EKONOMI (Dalam miliar Rupiah) RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

No


12

Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (Prioritas Bidang) Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

41,2

27,5

40,0

47,2

47,2

14,8

16,4

20,2

23,9

23,9

14

Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (Prioritas Bidang)

8,2

39,2

41,3

42,3

42,3

15

Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

3,6

4,5

5,0

5,9

5,9

16

Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (Prioritas Bidang) Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta

6,4

5,9

6,6

7,8

7,8

2,7

3,0

3,7

4,4

4,4

6,2

12,5

10,5

12,4

12,4

3,6

34,2

5,2

6,2

6,2

3,2

2,6

3,3

3,8

3,8

12,5

22,9

25,4

27,1

27,1

-

54,0

80,0

80,0

80,0

13

17

18 19 20 21 22

II.3.M.B-3

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015

BIDANG: EKONOMI (Dalam miliar Rupiah) No


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


23

Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Usaha

II

Prioritas: Peningkatan Ekspor

A

2

FOKUS: Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

3

Pengembangan SDM Bidang Ekspor

4 5

Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral

6

Pengembangan Ekspor Daerah

10,0

10,0

11,0

12,0

12,0

B

FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan

75,2

119,8

121,0

133,5

133,5

35,4

17,3

17,5

20,2

20,2

1

1 2

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1.622,8

1829,6

1865,9

1890,1

1890,1

182,5

241,5

245,2

257,7

257,7

113,3

128,0

129,4

130,5

130,5

9,0

14,0

14,2

14,6

14,6

12,6

29,9

26,0

26,5

26,5

32,1

52,6

56,6

64,6

64,6

5,5

7,0

8,0

9,5

9,5

4,5

6,5

7,0

8,3

8,3

3

Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa Pengembangan Promosi dan Citra

35,3

96,0

96,5

105,0

105,0

4

Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN

5,0

7,0

8,0

10,0

10,0

5

Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

36,7

37,2

37,7

37,7

1,5

4,7

1,7

1,8

1,8

6

II.3.M.B-4



C

FOKUS: Peningkatan Fasilitasi Ekspor

1

Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

2 3 4 5

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 492,8

492,8

19,5

43,5

44,5

44,5

44,5

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pengelolaan Impor

5,8

8,7

10,4

11,2

11,2

7,2

9,1

10,5

11,2

11,2

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

19,5

20,5

24,5

27,0

27,0

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

8

1

PRAKIRAAN MAJU

468,8

7

D

RENCANA TAHUN 2012 442,4

Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

10


334,3

6

9

RENCANA TAHUN 2011

271,46

271,46

347,83

366,26

385,67

385,67

1,00

1,00

0,75

0,79

0,84

0,84

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah

3,8

3,8

4,5

4,3

4,5

4,5

1,5

1,5

2,5

1,7

1,8

1,8

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia FOKUS: Pengembangan Industri Pariwisata

2,5

2,5

3,0

2,9

3,1

3,1

74,4

74,4

89,2

74,2

54,9

54,9

Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata

44,9

44,9

II.3.M.B-5

52,4

49,5

37,4

37,4



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


2

Pengembangan Standardisasi Pariwisata

29,5

29,5

36,8

24,7

17,4

17,4

E

FOKUS: Pengembangan Destinasi Pariwisata

214,6

214,6

258,4

228,3

221,6

221,6

1

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

96,4

96,4

79,7

81,6

68,5

68,5

2

Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

20,7

20,7

17,7

17,3

16,3

16,3

3

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

61,7

61,7

121,5

90,0

97,2

97,2

4

35,9

35,9

39,6

39,4

39,7

39,7

542,1

542,1

487,7

495,0

495,7

495,7

1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata FOKUS: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

105,5

105,5

114,4

112,4

113,3

113,3

2

Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

115,3

115,3

65,3

66,8

67,8

67,8

3

Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

37,0

37,0

42,0

42,5

42,5

42,5

4

Peningkatan Publikasi Pariwisata

161,8

161,8

142,6

155,5

154,1

154,1

5

Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE)

57,7

57,7

45,6

47,1

47,9

47,9

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

64,8

64,8

77,8

70,8

70,2

70,2

G

FOKUS: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

199,7

199,7

190,8

233,4

233,9

233,9

F

II.3.M.B-6



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

9,7

9,7

9,3

7,7

7,5

7,5

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan 3 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata III Prioritas: Peningkatan Daya Beli Masyarakat

6,5

6,5

9,0

8,5

8,5

8,5

183,5

183,5

172,5

217,2

217,9

217,9

2

425,8

663,1

679,2

723,9

723,8

206,5

355,1

359,9

377,5

377,5

1

FOKUS: Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

33,0

72,5

73,0

75,8

75,8

2

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

155,0

180,0

190,0

200,0

200,0

3

Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan

74,0

65,0

67,5

67,5

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

15,0

25,0

28,0

30,0

30,0

5

Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional FOKUS: Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

3,5

3,6

3,9

4,2

4,2

82,3

120,8

122,0

126,9

126,9

13,5

15,6

15,9

16,1

16,1

50,0

73,9

71,4

70,9

70,9

A

B 1 2

II.3.M.B-7



3

Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah FOKUS: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan

4 5 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


4,4

9,5

10,2

11,5

11,5

8,5

15,5

17,5

20,4

20,4

6,0

6,3

7,0

8,0

8,0

136,9

187,2

197,3

219,5

219,5

Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

8,4

11,2

11,8

12,3

12,3

6,7

10,1

10,6

11,2

11,2

Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Penilaian Merger dan Akusisi

3,0

6,0

6,3

6,7

6,7

-

4,4

4,6

4,8

4,8

Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Peningkatan Tertib Ukur

12,5

18,0

18,5

20,5

20,5

17,5

16,5

18,5

20,0

20,0

64,3

69,9

70,0

80,0

80,0

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah

19,5

39,1

40,0

42,0

42,0

5,0

12,0

17,0

22,0

22,0

Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara

II.3.M.B-8



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


3

FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain (BSBL) Pengembangan Sistem Penganggaran

B

FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan

1

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah

10,03

10,03

11,69

35,60

37,38

37,38

2

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

10,29

10,29

23,90

29,44

30,92

30,92

3

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

30,60

30,60

26,82

33,16

34,82

34,82

A 1 2

6,10

6,10

8,48

6,80

7,20

7,92

8,74

8,74

1,72

1,90

2,10

2,31

2,73

2,73

12,26

11,00

12,10

13,31

II.3.M.B-9



4

Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

C

FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


17,07

17,07

13,51

16,61

17,44

17,44

14,47

14,47

12,67

14,05

14,79

15,58

2

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

18,54

18,54

14,20

15,74

16,58

17,46

3

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

24,35

24,35

89,50

99,24

104,50

110,04

12,86

12,86

81,51

95,78

102,04

108,91

8,90

8,90

8,70

6,40

3,40

4

5

Penyusunan strategi, kebijakan serta regulasi di bidang pengadaan umum

6

FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara

II.3.M.B-10



D

Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara

1

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


11,86

11,86

8,87

9,83

10,36

10,36

Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

6,08

6,08

6,21

6,54

6,89

6,89

2

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

54,52

54,52

9,18

10,74

11,31

11,31

3

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

-

-

38,07

50,11

52,77

52,77

V

Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan

A

1

FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko Penyusunan Rancangan APBN

10,47

10,47

4,50

7,00

7,50

8,25

2

Perumusan kebijakan APBN

15,33

15,33

11,02

12,13

13,34

14,67

3

Perumusan kebijakan ekonomi

18,44

18,44

19,42

21,36

23,49

25,84

II.3.M.B-11



4

Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan

5 6

Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP Pengelolaan Pinjaman

7 8

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


15,48

15,48

10,88

11,97

13,16

14,48

4,80

4,80

16,30

17,93

19,72

21,70

10,58

10,58

8,75

9,21

9,72

9,72

Pengelolaan Surat Utang Negara

9,58

9,58

9,62

10,13

10,69

10,69

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

7,80

7,80

7,88

8,30

8,75

8,75

9

Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang

3,67

3,67

3,82

4,02

5,42

5,42

10

Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Pengelolaan PNBP dan subsidi

6,63

6,63

6,49

5,95

7,21

7,21

8,28

8,28

8,84

12,00

13,00

14,30

2

Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai

4,76

4,76

4,93

5,42

5,97

5,97

3

Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

2,37

2,37

6,81

7,49

8,24

8,24

3,04

3,04

17,67

19,44

21,38

21,38

B 1

4

II.3.M.B-12



5

Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan

6 7

Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

8

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


58,47

58,47

87,28

96,01

105,61

105,61

168,23

168,23

146,42

161,07

177,17

177,17

189,71

189,71

414,47

267,15

335,12

120,76

Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

37,81

37,81

59,61

140,57

119,12

172,12

9

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

58,47

58,47

3,29

3,46

3,64

3,64

10

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

4,53

4,53

64,14

67,54

71,12

71,12

11

Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

2,13

2,13

5,53

5,82

6,13

6,13

12

Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

446,20

446,20

441,60

452,06

476,02

476,02

C

FOKUS: Pembinaan BUMN

51,8

51,8

71,4

26,5

28,4

28,4

1

Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer I

3,8

3,8

1,2

1,3

1,5

1,5

II.3.M.B-13



RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

No


2

Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer III Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik I Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik III Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa I

2,2

2,2

1,3

1,4

1,6

1,6

2,1

2,1

1,3

1,4

1,6

1,6

2,8

2,8

1,4

1,6

1,7

1,7

2,2

2,2

1,6

1,8

2,0

2,0

1,2

1,2

1,6

1,8

2,0

2,0

2,9

2,9

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,2

1,3

1,5

1,5

1,3

1,3

1,4

1,6

1,7

1,7

2,8

2,8

1,2

1,3

1,4

1,4

1,6

1,6

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,2

1,3

1,5

1,5

13

Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa III Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

8,6

8,6

2,5

2,6

2,6

2,6

14

Pendayagunaan Aset dan Sinergi

13,9

13,9

3,2

3,3

3,4

3,4

15

Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan

1,8

1,8

0,8

0,8

0,8

0,8

16

Riset dan Informasi

1,8

1,8

2,3

2,4

2,4

2,4

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II.3.M.B-14

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015



RENCANA TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

No


17

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, SDM dan Pengelolaan Keuangan

18

Kegiatan Penyusunan Peraturan Per-Undang2-an, Peraturan Hukum dan Bantuan Hukum

VI

Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan

70,0

A

FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan

70,0

1

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2


3

Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi, Dan Pemberian Bantuan Hukum

5,0

5,0

4,0

4,2

4,4

4,4

4

Riset Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank Serta Pengembangan Teknologi Informasi Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal

4,3

4,3

2,7

2,8

3,0

3,0

6,1

6,1

5,1

5,3

5,6

5,9

Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi

4,1

4,1

5 6

1,4

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 1,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

70,0

54,9

64,1

66,3

66,6

70,0

54,9

64,1

66,3

66,6

1,0

1,0

1,5

1,1

1,2

1,2

1,0

1,0

1,5

1,1

1,2

1,2

II.3.M.B-15

4,1

4,3

4,6

4,6



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


7

Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Transaksi Dan Lembaga Efek

5,2

5,2

4,2

4,4

4,6

4,6

8

Penelaahan Dan Pemantauan Perusahan Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

2,8

2,8

2,0

2,1

2,2

2,2

9

Penelaahan Dan Pemantauan Perusahan Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Riil

2,9

2,9

1,9

2,0

2,1

2,1

4,7

4,7

4,3

4,5

4,8

4,8

7,2

7,2

5,1

5,3

5,6

5,6

6,2

6,2

6,3

6,6

7,0

7,0

Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Lembaga Pembiayaan Dan Penjaminan 11 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Bidang Perasuransian 12 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun 10

13

Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

4,6

4,6

2,3

5,1

5,3

5,3

14

Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

6,7

6,7

4,8

6,1

6,3

6,3

15

Penelaahan dan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Serta Pemberian Pendapat dan Bantuan Hukum Terkait TPPU dan Pendanaan Terorisme

6,7

6,7

3,2

5,5

5,8

5,8

II.3.M.B-16



16

Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor dalam Menyampaikan Kewajiban Pelaporan ke PPATK VII Prioritas: Stabilitas Moneter

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


1,5

1,5

2,0

3,6

2,8

2,8

-

-

-

-

-

-

1

FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar Koordinasi Kebijakan Makro

1,0

1,0

1,5

1,1

1,2

1,2

3

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan

3,3

3,3

3,5

3,7

3,9

3,9

4

Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

2,2

2,2

2,2

2,4

2,6

2,6

2,0

2,0

2,1

2,2

2,4

2,4

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi

1,0

1,0

1,2

1,1

1,2

1,2

1,0

1,0

1,2

1,1

1,2

1,2

Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif 9 Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi VIII Prioritas: Revitalisasi Industri

6,0

6,0

10,0

6,7

7,1

7,1

3,6

3,6

6,0

4,0

4,3

4,3

217,0

217,0

A

5 6 7 8

A

FOKUS : Penumbuhan Populasi Usaha Industri

1

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

II.3.M.B-17

200,0

212,6

233,9

257,3



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

28,0

28,0

49,0

96,6

96,4

96,2

3

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

54,7

54,7

65,0

56,7

75,1

80,6

4

19,7

19,7

20,0

22,2

31,7

34,9

40,8

40,8

32,0

45,0

47,5

47,5

30,3

30,3

27,0

35,0

40,0

40,0

304,3

304,3

215,0

199,8

208,3

208,3

8

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

9,2

9,2

7,5

132,0

248,0

1,5

9

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

7,4

7,4

6,6

11,5

208,6

1,0

10

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III

9,2

9,2

7,1

520,5

497,5

1,5

B

FOKUS: Penguatan Struktur Industri

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III Peningkatan Ketahanan Industri

70,2

70,2

74,5

72,5

80,2

88,1

96,7

96,7

65,9

73,0

80,8

88,9

96,6

96,6

74,9

77,7

86,9

96,4

0

0

3,2

3,3

3,6

3,6

5 6 7

2 3 4

II.3.M.B-18



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


10,1

10,1

4,6

7,2

7,7

8,1

10,0

10,0

4,6

6,3

6,4

7,1

7

Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

11,5

11,5

15,5

7,7

4,4

-

8

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

4,5

4,5

6,8

11,5

12,2

-

C

FOKUS: Peningkatan Produktivitas Industri

1


263,4

263,4

314,5

136,6

157,5

157,5

2

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

18,1

18,1

16,1

68,2

74,6

80,5

3

Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika

18,7

18,7

10,7

7,7

8,4

-

18,7

18,7

7,8

5,1

5,6

6,1

Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

21,8

21,8

3,4

1,6

1,6

1,7

1.508,1

1.280,2

1.302,8

1.302,8

6

4 5 IX A. 1. 2.

Prioritas: Daya Saing Ketenagakerjaan FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas

1.094,7

1.094,7

87,7

87,7

201,3

175,3

150,3

150,3

151,3

151,3

255,2

44,4

58,4

58,4

II.3.M.B-19

BIDANG: EKONOMI (Dalam miliar Rupiah) No 3.


5.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Pelatihan Kewirausahaan

6.

Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

7.


8.

Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas

4.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


44,1

44,1

53,0

73,0

56,0

56,0

34,6

34,6

18,5

28,5

31,5

31,5

33,3

43,3

33,3

33,3

53,1

81,6

66,6

66,6

97

97

24,6

24,6

124,2

124,2

314,5

136,6

157,5

157,5

5,7

5,7

5,6

6,3

6,6

6,6

4,3

4,3

3,9

5,5

6,2

6,2

5,7

5,7

5,5

3,9

4,1

4,1

131,3

131,3

77,8

81,1

85,2

85,2

12. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

18,2

18,2

32,5

34,7

36,2

36,2

13. Pendidikan dan Pelatihan Geologi

34,0

34,0

40,8

44,5

46,7

46,7

30,8

30,8

37,9

40,7

45,0

45,0

10,2

10,2

8,0

8,4

8,8

8,8

9.

Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 10. Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara 11. Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi *)

14. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi 15. Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

II.3.M.B-20



16. Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 17. Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi 18. Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika *) 19. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi 20. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP 21. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat ***) 22. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut ***) 23. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara ***) B. FOKUS: Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja 1.

Pembinaan dan Pengembangan E-Government *)

2.

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan

3.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


44,0

44,0

10,0

11,5

12,5

12,5

14,3

14,3

76,8

117,1

121,6

121,6

54,5

54,5

48,9

84,0

84,0

84,0

31,0

31,0

40,0

41,0

38,3

38,3

3,4

3,4

3,4

4,8

6,2

6,2

16,1

16,1

19,0

21,5

22,8

22,8

108,0

108,0

146,1

165,4

192,4

192,4

19,8

19,8

23,2

27,4

32,8

32,8

446,8

446,8

4.118,2

1.112,9

1.098,0

1.098,0

11,5

11,5

57,9

152,3

160,3

160,3

3.600,0

185,0

0,0

0,0

3,0

5,0

5,4

5,4

3,4

3,4

II.3.M.B-21

BIDANG: EKONOMI (Dalam miliar Rupiah) No 4.


5.

Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian *) Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI

6.

Penyiapan Pemberangkatan TKI

7.

Pengamanan Keberangkatan dan Kepulangan TKI

8


9.

Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri *) 10. Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri *) 11. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum 12. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 13. Pelayanan Penempatan dan perlindungan TKI (BP3TKI) 14. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 15. Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran C. FOKUS: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012 20,0


7,9

7,9

11,4

13,7

13,7

5,0

5,0

5,5

5,5

6,3

6,3

25,0

25,0

27,5

28,7

34,3

34,3

6,0

6,0

6,6

6,6

7,6

7,6

1,0

1,0

1,5

1,1

1,2

89,9

89,9

92,7

115,4

125,4

108,2

108,2

91,0

336,1

450,3

450,3

20,5

20,5

31,2

54,2

57,6

57,6

2,0

2,0

110,0

110,0

115,3

136,8

158,3

158,3

1,4

1,4

1,9

2,7

3,1

3,1

55,0

55,0

62,0

70,0

72,1

72,1

196,8

213,0

252,6

252,6

202,0

202,0

II.3.M.B-22

2,2

2,2

2,5

1,2 125,4

2,5



1.

Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

2.

Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial *) Peningkatan Penerapan K3 *)

3. X A 1 2

B 1 2

Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Fokus Prioritas: Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM Penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM Fokus Prioritas: Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM Pengembangan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM Pengembangan dan perluasan pasar ekspor koperasi dan UKM

3

Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM

4

Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM

5

Pengembangan promosi produk koperasi dan UKM

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


40,0

40,0

31,8

35,0

35,0

35,0

82,0

82,0

75,0

90,0

88,0

88,0

80,0

80,0

90,0

88,0

129,6

129,6

257,8

257,8

302,8

437,8

348,0

376,1

8,3

8,3

5,7

6,6

7,0

7,4

5,5

5,9

6,2

6,9

6,9

4,3

1,4

1,4

1,4

1,1

1,1

1,2

69,3

69,3

103,2

113,1

119,6

126,5

15,2

15,2

44,1

47,3

50,2

53,3

10,5

10,5

10,5

11,8

12,6

13,3

10,4

10,4

10,4

11,7

12,4

13,1

6,5

6,5

6,5

7,3

7,7

8,2

14,8

14,8

14,8

16,6

17,7

18,7

II.3.M.B-23



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


3,5

3,5

3,5

3,9

4,1

4,4

6

Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM

7

Pengembangan fasilitasi investasi UKMK

2,4

2,4

2,4

2,7

2,9

3,1

Pengembangan sistem bisnis

4,2

4,2

4,2

4,8

5,1

5,4

Penelitian sumberdaya koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan Fokus Prioritas: Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

1,9

1,9

7,0

7,0

7,0

7,0

171,0

171,0

184,8

306,8

208,2

228,1

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,3

2,9

2,9

2,9

3,3

3,5

3,7

11,3

11,3

11,3

12,7

13,4

14,3

2,9

2,9

2,0

1,7

1,9

2,1

150,0

150,0

165,0

285,0

185,0

203,5

3,5

3,5

3,5

3,9

4,1

4,4

6,3

6,3

5,7

6,6

7,0

7,5

1,1

1,1

1,3

1,5

1,6

1,7

2,1

2,1

2,1

2,2

2,3

2,5

8 9 C 1 2 3

Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam SDM KUMKM

4

Peningkatan daya saing KUMKM

5

Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM

6

Pemberdayaan layanan pengembangan bisnis

D 1 2

Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan Koperasi Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi Peningkatan kualitas ketatalaksanaan koperasi dan UMKM

II.3.M.B-24



3

Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)

4

Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi

Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 1 pengelola LKM/KSP/USP XI Prioritas: Jaminan Sosial E

A

FOKUS: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

1

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional

2

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012


0,2

0,2

-

-

-

-

2,9

2,9

2,3

2,9

3,1

3,3

2,9

2,9

3,4

4,8

6,2

6,6

2,9

2,9

3,4

4,8

6,2

6,6

140,5

133,8

140,5

152,5

168,7

170,7

7,1

7,1

18,4

12,0

16,0

18,0

133,5

126,8

122,1

140,5

152,7

152,7

II.3.M.B-25

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

Recommend Documents