MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Prakiraan Maju NO

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

I

FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERLAKSANANYA AKSES TERHADAP KEADILAN DI BIDANG POLITIK LEGISLASI

1

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional

Persentase (%) hasil penelitian di bidang substansi hukum Persentase (%) hasil penelitian di bidang kelembagaan hukum dan penegakan hukum

Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

5%

5%

Persentase (%) hasil penelitian di bidang budaya hukum dan masyarakat Jumlah Fungsional Peneliti Hukum Kementerian Hukum dan Ham Yg Memiliki Kompetensi & Kualifikasi Sesuai Bidang Dengan Administrasi Yg Akuntabel. 2

Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan

Persentase (%) Rancangan Undang-Undang yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dibawah UU yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu

40%

40%

Persentase (%) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Inisiatif Kemenkumham di DPR Secara Tepat Waktu

II.8.M.A-1

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

67,5%

76,25%

85%

85%

67,5%

76,25%

85%

85%

67,5%

76,25%

85%

85%

55 orang

68 orang

80 orang

80 orang

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

PELAKSANA

Program Pembinaan Kementerian Hukum dan HAM Hukum Nasional

Program Kementerian Hukum dan HAM Pembentukan Hukum

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Prakiraan Maju NO


INDIKATOR


Tahun 2011

Persentase (%) Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undangan yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Meningkat Kompetensinya 40%

40%

Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

62,5%

68,75%

75%

75%

30%

40%

50%

50%

60%

65%

70%

70%

450 desa sadar hukum/kelo mpok kadarkum

750 desa sadar hukum/ke lompok kadarkum

1500 desa/kelo mpok kadarkum

1500 desa/kelo mpok kadarkum

PELAKSANA

Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi dan Pustaka Bidang Peraturan PerundangUndangan Secara Akurat dan Up To Date Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor 40%

3

4

Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang yang Mendorong Pemberantasan Korupsi Persentase (%) Pemetaan Kebutuhan Hukum di Tingkat Nasional Secara Terintegrasi Untuk Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

40%

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan 7,5% Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional Persentase (%) Pemetaan Kebutuhan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan Daerah yang terintegrasi untuk jangka menengah dan tahunan Persentase (%) penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Jumlah Desa Sadar Hukum dan Kelompok 900 desa/ Kelompok Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional Kadarkum di Setiap Wilayah KADARKUM

7,5%

900 desa/ Kelompok KADARKUM

II.8.M.A-2

Program Pembinaan Kementerian Hukum dan HAM Hukum Nasional



5


Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR

Tahun 2011


Jumlah Modul, Media Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluh & Kader Penyuluh Hukum

1000 orang

1000 orang

Jumlah orang yang mendapat penyuluhan dan sosialisasi hukum

79 unit/ instansi

79 unit/ instansi

Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang Keuangan dan Perbankan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang Industri dan Perdagangan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang Sumber Daya Alam, Riset dan Teknologi yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diharmonisasikan Presentase (%) Pembenahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Diharmonisasikan

40%

40%

II.8.M.A-3

Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

65 modul/1800 penyuluh

87 modul/24 50 penyuluh



12.000.000 orang

16.000.00 0 orang

20.000.00 0 orang

20.000.00 0 orang

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

PELAKSANA



6

7


Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah

Peningkatan Pemahaman Informasi MK

Berkonstitusi

dan

INDIKATOR

Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi,Kab/Kota yang Dipetakan dan Dipublikasikan Peraturan Daerahnya Dalam Sistem Informasi Peraturan Daerah yang Akurat dan(%) Up To Date SesuaiDaerah Dengan Persentase Pemerintahan di Wilayah I yang Memperoleh Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Rencana dan Permohonan Persentase (%) Pemerintahan Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Rencana dan Permohonan Persentase (%) Pemerintahan Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Rencana dan Permohonan Penyebarluasan Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK

Tahun 2011


40%

40%

Jumlah penyebaran informasi penanganan perkara dan putusan MK

II.

FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM

· Penurunan tunggakan perkara · Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum

II.8.M.A-4

Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

34 kegiatan

34 kegiatan

34 kegiatan

34 kegiatan

114 paket

114 paket

114 paket

114 paket

PELAKSANA


Program Kesadaran Berkonstitusi

MK-RI



INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

75%

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

80%

85%

90%

90%

80%

85%

90%

90%

80%

85%

90%

95%

20%

25%

30%

30%

4%

3%

2%

2%

70%

80%

90%

90%

PELAKSANA

· Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel

1

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara

Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diregistrasi/Diidentifikasi Secara Tepat Waktu dan sesuai standar

75%

Program Pembinaan Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diamankan dan Dipelihara Sesuai standar

2

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Persentase (%) Mutasi dan Penghapusan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Rutan dan Lapas yang Memenuhi Standar Hunian dan Keamanan Persentase (%) Menurunnya Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasyarakatan di UPT Pas

15%

15%

Persentase (%) Pengaduan Masyarakat Maupun Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Ditindaklanjuti Secara Cepat dan Tepat

II.8.M.A-5

Program Pembinaan Kementerian Hukum dan HAM dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan



INDIKATOR

Tahun 2011


PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

60%

65%

70%

75%

72%

77%

82%

82%

Persentase (%) Tahanan yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Hukum Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

70%

75%

80%

85%

Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Program Reintegrasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

70%

75%

80%

85%

Persentase (%) Tindak Lanjut Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasyarakatan di UPT PAS 3

Rencana Tahun 2012

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan Persentase (%) Tahanan dan Narapidana yang dan Pembinaan Narapidana Teregistrasi dan Terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

67%

67%

70%

70%

75%

75%

80%

80%

70%

70%

80%

85%

90%

90%

67%

67%

72%

77%

82%

82%

70%

75%

80%

85%

PELAKSANA


Persentase (%) Narapidana yang Terserap di Kegiatan Kerja Sesuai Program Kegiatan Kerja

4

Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak

Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian Sesuai dengan Program pembinaan kepribadian Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Teregistrasi dan terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendidikan dan Reintegrasi Sesuai dengan program pendidikan dan reintegrasi

II.8.M.A-6



5

6


Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan

INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendampingan dan Pembimbingan Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

70%

75%

80%

85%

Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembimbingan dan Pengawasan Sesuai dengan program pembimbingan dan pengawasan

70%

75%

80%

85%

Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Litmas Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

80%

85%

90%

95%

35%

40%

45%

45%

Persentase (%) Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai standar

50%

60%

70%

70%

Penurunan Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Pengguna Napza Persentase (%) Bayi, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Kelompok Resiko Tinggi yang Memperoleh Perlindungan Sesuai Standar

20%

15%

10%

10%

50%

60%

70%

70%

65%

85%

100%

100%

Persentase (%) Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Perawatan Secara Tepat dan Akuntabel Sesuai Standar Kesehatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Peningkatan kenerja lulusan diklat dan Manajemen kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja

35%

93%

35%

93%

II.8.M.A-7

PELAKSANA


Program Pendidikan Kementerian Hukum dan HAM dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM



INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

PELAKSANA

7

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

· Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya

93%

93%

35%

50%

60%

60%


8

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM

· Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya

93%

93%

63%

78%

100%

100%


9

Kegiatan Pendidikan Kedinasan

· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

93%

93%

95%

95%

97%

97%

93%

93%

95%

95%

97%

97%

10

· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Kaderisasi Berkesinambungan dan Pegawai yang Memperoleh Pengembangan Karir


100%

100%

100%

100%

Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Alokasi Sdm Profesional Sesuai Kebutuhan dan Persentase (%) Pegawai yang Memperoleh Promosi Secara Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

Persentase (%) Kelengkapan Data Pegawai Secara Up-To-Date, Akurat dan On Line

96%

98%

100%

100%

II.8.M.A-8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham

Kementerian Hukum dan HAM



INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

PELAKSANA

Persentase (%) Administrasi Biro Kepegawaian yang Akuntabel dan Persentase (%) Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Sikap Mental Sesuai Kebutuhan

96%

98%

100%

100%

Persentase (%) penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan peresentase penyelesaian permohonan pegawai

96%

98%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

Program Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham Program Peningkatan Kementerian Hukum dan HAM Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

11

Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus

· Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

40%

40%

12

Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian

Persentase (%) Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjangan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang Memenuhi Standar Dengan Data Akurat

60%

80%

100%

100%

Persentase (%) pengendalian pemberian izin masuk, izin bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat

60%

80%

100%

100%

Persentase (%) Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase (%) pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

II.8.M.A-9



INDIKATOR

Tahun 2011


Tahun 2014

Tahun 2015

60%

80%

100%

100%

8

8

9

9

Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel

76930

77699

78476

79261

Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar

8270

8353

8436

8520

Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar

546

552

557

563

8

8

9

9

70%

75%

80%

85%

Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian

Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat yang responsif, implementatif dan akuntabel 14

Administrasi Hukum Perdata dan Administrasi Badan Hukum

PROGRAM Tahun 2013

Persentase (%) pengendalian pelayanan paspor bagi jemaah haji dan pelayanan pendaratan di atas alat angkut yang memenuhi standar

13

Rencana Tahun 2012

Persentase (%) administrasi pelayanan jasa hukum perseroan tertutup yang sesuai standar dan akuntabel

100%

100%

II.8.M.A-10

PELAKSANA

Program Peningkatan Kementerian Hukum dan HAM Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Program Kementerian Hukum dan HAM Administrasi Hukum Umum



INDIKATOR

Tahun 2011


Persentase (%) administrasi pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel Persentase (%) administrasi pelayanan jasa hukum, badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel Persentase (%) pengumuman dalam tambahan berita negara (TBN) secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat

15

Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Persentase (%) penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel Persentase (%) administrasi kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang yang sesuai standar (N)

Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

85%

90%

95%

95%

89%

91%

93%

95%

25%

35%

40%

40%

67%

69%

70%

75%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase (%) administrasi klasifikasi, penelusuran, dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri, serta penelusuran hak cipta, dan desain tata letak sirkuit terpadu yang sesuai standar (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase (%) penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain industri, dan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, mutasi, lisensi, serta daftar umum yang sesuai standar (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

II.8.M.A-11

PELAKSANA

Program Kementerian Hukum dan HAM Pembinaan/Penyelen ggaraan HAKI


16

17


Penyelenggaraan Sistem Paten

Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis

INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Persentase (%) pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

· Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan Paten yang sesuai standar Persentase pengklasifikasian dan penelusuran permohonan Paten sesuai standar Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar (N) Persentase administrasi penerbitan sertifikat paten, pemeliharaan, mutasi dan lisensi Paten sesuai standar (N) Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar (N) Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

II.8.M.A-12

PELAKSANA




18


Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI

INDIKATOR

Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek (N) Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar (N) Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar (N) Persentase pelayanan hukum di bidang merek (N) Persentase penyusunan norma, standar, dan proses kerja di bidang teknologi informasi; dan persentase pengembangan fasilitas teknologi informasi (hardware dan software) di bidang HKI (N)

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase kelengkapan database dan aplikasi (software utama dan penunjang) HKI yang dikelola dan dikembangkan secara terintegrasi dan dapat diimplementasikan dengan baik dan terjamin kemanannya (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase ketersediaan perangkat teknologi informasi HKI yang dikelola dan dipelihara dengan baik untuk menjamin layanan DJHKI kepada pemangku kepentingan (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase dokumentasi dan kepustakaan HKI yang dikelola dan dipelihara secara baik dalam bentuk manual dan digital (N)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

II.8.M.A-13

PELAKSANA



19


Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah penyelesaian perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu

10200 pkr

10200 pkr

5600 pkr

6100 pkr

6300 pkr

6500 pkr

Jumlah penyelesaian tunggakan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu

8100 pkr

8100 pkr

3600 pkr

3800 pkr

4000 pkr

4200 pkr

Jumlah penyelesaian minutasi, pemberkasan dan pengiriman perkara sampai ke Pengadilan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu

10200 pkr

10200 pkr

9500 pkr

9900 pkr

10300 pkr

10700 pkr

II.8.M.A-14

PROGRAM

PELAKSANA

Program Penyelesaian Perkara

MA-RI


20


Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

INDIKATOR

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

Tahun 2011



12.203 pkr banding, 12.203 pkr banding, 112.300 pkr 213.013 pkr Tk. I, 213.013 pkr Tk. I, 3.646.825 pkr Tipiring 3.646.825 pkr Tipiring

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan

114.546 pkr

Tahun 2014 116.836 pkr

119.173 pkr

2.138.100 pkr

2.180.862 pkr

2.224.479 pkr

2.268.968 pkr

· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat

5.321 pkr

5.321 pkr

3.798 pkr

3.874 pkr

3.951 pkr

4.233 pkr

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

21

Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor

Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor

1 naskah

1 naskah

22

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

92.416 pkr

92.416 pkr

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan

92416 pkr

92416 pkr

94.763 pkr

95.986 pkr

97.637 pkr

97.637 pkr

490 pkr

490 pkr

494 pkr

499 pkr

504 pkr

504 pkr

· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyar’iyahan yang lengkap dan tepat waktu

II.8.M.A-15

94.763 pkr

95.986 pkr

97.637 pkr

PROGRAM

PELAKSANA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

MA-RI

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

MA-RI

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

MA-RI

Tahun 2015

97.637 pkr


23


Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

INDIKATOR

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer

Tahun 2011

3.500 pkr


Rencana Tahun 2012

3.500 pkr

Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Penyusunan kebijakan manajemen tata laksana dan administrasi tenaga teknis di lingkungan peradilan Militer Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

II.8.M.A-16

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

3.530 pkr

3.559 pkr

3.609 pkr

3.649 pkr

3.530 pkr

3.559 pkr

3.609 pkr 269 pkr

3.649 pkr

259 pkr

264 pkr

274 pkr

60

60

60

60

2

2

2

2

90

90

90

90

PROGRAM

PELAKSANA

Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

MA-RI


24


Peningkatan Manajemen Peradilan TUN

INDIKATOR

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN

Tahun 2011

1600 pkr


Rencana Tahun 2012

1600 pkr

1.621 pkr

Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu

1621 pkr

Tahun 2013

Tahun 2014

1.641 pkr

1.671 pkr

1641 pkr

1671 pkr

1.711 pkr

1711 pkr

1162 pkr

1185 pkr

1208 pkr

1232 pkr

2

2

2

2

Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

160

160

160

160

Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis di lingkungan peradilan TUN

60

60

60

60

Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN

II.8.M.A-17

PROGRAM

PELAKSANA


MA-RI

Tahun 2015


25

26


Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA

INDIKATOR

Tahun 2011



Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi

806 satker

806 satker

814 satker

814 satker

814 satker

814 satker

Jumlah rekruitment CPNS Jumlah rekruitmen Cakim (4 Lingkungan Peradilan), Jumlah rekruitmen Hakim Ad Hoc Tipikor

2275 orang

2275 orang

2960 orang 424 orang




Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintergrasi. Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen. Tersedianya dokumen rancangan pola karir

118 orang

118 orang

814 satker

814 satker

814 satker

814 satker

12 orang

12 orang

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

814 satker

814 satker

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir

8 dokumen

8 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

Tersedianya dokumen rencana pelaksanaan perbaikan pola karir.

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

1 satker

1 satker

1 satker

1 satker

1 satker

1 satker

kerja

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan BUA

II.8.M.A-18

PROGRAM

PELAKSANA

Program: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARI

MA-RI

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI


27


Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

INDIKATOR

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.

Tahun 2011



Tahun 2014 Pengad.tanah 40.000 m2

Pengad.tanah 106.000 Pengad.tanah 106.000 Pengad.tanah m2 m2 80.000 m2

Pengad.tanah 40.000 m2

Pemb.ged baru 30 unit Pemb.ged baru 30 unit Pemb.ged baru 35 unit

Pemb.ged baru 40 Pemb.ged baru 40 Pemb.ged baru 40 unit unit unit

Pemb.lanjutan 50 unit Pemb.lanjutan 50 unit Pemb.lanjutan 45 Pemb.lanjutan 35 Pemb.lanjutan 28 unit unit unit

Pengad.tanah 40.000 m2

Pemb.lanjutan 28 unit

Pemb.rumah dinas 30 Pemb.rumah dinas 30 Pemb.rumah unit unit dinas 50 unit

Pemb.rumah dinas Pemb.rumah dinas Pemb.rumah dinas 35 unit 30 unit 30 unit

Rehab ged 120 unit

Rehab ged 30 unit Rehab ged 30 unit Rehab ged 30 unit

Rehab ged 120 unit

II.8.M.A-19

Rehab ged 90 unit

PROGRAM

PELAKSANA

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI

Tahun 2015



INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Rehab rumah dinas 50 Rehab rumah dinas 50 Rehab rumah unit unit dinas 50 unit

Rehab rumah dinas 35 unit

Rehab rumah dinas Rehab rumah dinas 30 unit 30 unit

Sarana dan prasarana 799 satker

Sarana dan prasarana 805 satker Pengad kend roda empat utk 415 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama


Sarana dan prasarana 799 satker

Sarana dan prasarana 799 satker Pengad kend roda Pengad kend roda Pengad kend empat utk 400 unit empat utk 400 unit roda empat utk utk wkl dan pansek utk wkl dan pansek 410 unit utk wkl pengadilan tkt pertama pengadilan tkt pertama dan pansek pengadilan tkt pertama

II.8.M.A-20


PELAKSANA



INDIKATOR

Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan Hakim Ad-hoc Tipikor (termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)

Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Zitting Plaatz 28

29

Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

Pelatihan bagi Program pendidikan calon hakim terpadu (Magang & Diklat) Untuk 2 Angkatan Jumlah Pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi Tipikor dan materi Terkini lainnya Peningkatan profesional aparatur peradilan dibidang Manajemen dan Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan manajemen dan kepemimpinan

Jumlah pelatihan bagi tenaga struktural

Tahun 2011

Penyediaan Sarana prasarana dan pengadilan tipikor di 17 PN di ibukota propinsi

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 Penyediaan Sarana prasarana dan pengadilan tipikor di 17 PN di ibukota propinsi


Tahun 2014

Tahun 2015

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 15 PN di ibukota propinsi

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 20 PN di ibukota kabupaten/kota



50 lokasi

50 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

913

913

430 org

430 org

430 org

430 org

2.402

2.402

1000 org

1000 org

1000 org

1000 org

1.832

1.832

1870

1906

1945

1945

181

181

2 paket

2 paket

2 paket

2 Paket

II.8.M.A-21

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI

MA-RI


MA-RI


30

31


Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

INDIKATOR

Tahun 2011



Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.

7 penelitian, Kajian 8 WilProp masingmasing 30 Audience, 6 pkt study banding, 9 pkt seminar, 9 pkt sosialisasi

7 penelitian, Kajian 8 WilProp masingmasing 30 Audience, 6 pkt study banding, 9 pkt seminar, 9 pkt sosialisasi

13 Paket

13 Paket

13 Paket

13 Paket

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi tenaga peneliti

Penyusunan Sistem penelitian secara manual 1 Pkt

Penyusunan Sistem penelitian secara manual 1 Pkt

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

210 laporan

212 laporan

215 laporan

215 laporan

200 org 4 wil

200 org 4 wil

200 org 4 wil

200 org 4 wil

Jumlah Pelaksanaan Study Banding ke Luar Negeri Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi Jumlah penanganan pengawasan teknis, 208 laporan umum, penanganan pengaduan administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.

208 laporan

200 orang 4 wilayah

200 orang 4 wilayah

II.8.M.A-22

PROGRAM

PELAKSANA


MA-RI

Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MARI

MA-RI



INDIKATOR

32

Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

33

Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Jumlah PMK dan pedoman teknis Hukum

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan administrasi yustisial

Rencana Tahun 2012

100 laporan

100 laporan

4 peraturan

4 peraturan

dan

34

Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Jumlah sistem dan informasi penanganan Pengelolaan Teknologi Informasi perkara

35

Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Penyusunan dokumen Keuangan, dan Pengawasan penanganan perkara

anggaran


Tahun 2011

dan

1 paket

1 paket

II.8.M.A-23

PROGRAM

PELAKSANA

100 laporan

Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MARI

MA-RI

4 peraturan

4 peraturan

MK-RI

6 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket


MK-RI

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

100 laporan

100 laporan

100 laporan

4 peraturan

4 peraturan

6 kegiatan



INDIKATOR

36

Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan

37

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya lainnya

Jumlah perkara Pemilukada Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi

· Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal). Penerapan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

39

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan


Jumlah kegiatan pengembangan organisasi, SDM dan reformasi birokrasi

Jumlah perkara PHPU Legislatif dan Pilpres

38

Tahun 2011

ersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

Rencana Tahun 2012

PROGRAM

PELAKSANA

5 kegiatan


MK-RI

Program Penanganan Perkara Konstitusi

MK-RI

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

90 perkara

90 perkara

103 perkara

85 perkara

80 perkara

80 perkara

-

-

-

-

80 perkara

-

70 perkara

70 perkara

1 SIM

1 SIM

-

-

36 diklat / 6000 peserta


Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

II.8.M.A-24

56 perkara

100 perkara

25 perkara

1 laporan

1 Sistem Informasi Manajemen 11 diklat

1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi Manajemen Manajemen Manajemen 11 diklat

1 laporan

25 perkara

1 laporan

11 diklat

1 laporan

11 diklat

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kejaksaan Agung

Program Pendidikan Kejaksaan Agung dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan


40

41

42


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejaksaan Republik Indonesia

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I

INDIKATOR

Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan 1). rekruitmen pegawai, 2).pola jenjang karier dan 3).pra diklat

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

-

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat I.

300 lapdu

300 lapdu

II.8.M.A-25

100 lapdu

26 diklat

100 lapdu

26 diklat

100 lapdu

PELAKSANA

Tahun 2015


Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat

26 diklat

Tahun 2014

26 diklat

100 lapdu

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Kejaksaan Agung



INDIKATOR

Tahun 2011



Tahun 2014

PROGRAM

PELAKSANA

Tahun 2015

43

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah II

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat II.

200 lapdu

200 lapdu

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu


Kejaksaan Agung

44

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah III

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat III.

200 lapdu

200 lapdu

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu


Kejaksaan Agung

45

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah IV

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat IV.

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu


Kejaksaan Agung

II.8.M.A-26



INDIKATOR

46

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah V

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat V.

47

Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti

48

Manajemen Sumber Daya Manusia

· Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)

49

Penanganan Pengaduan Masyarakat

· Kasus siap LIDIK (Jumlah)

Tahun 2011



Tahun 2014

PELAKSANA

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu

100 lapdu


Kejaksaan Agung

300 lapdu

300 lapdu

300 lapdu

300 lapdu


Kejaksaan Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPK

KPK

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK

350 lapdu

350 lapdu

3,26

3,26

3,27

3,28

3,29

3,29

72

72

80

88

96

96

II.8.M.A-27

PROGRAM Tahun 2015


50


Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial

INDIKATOR

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat

10

10

10

10

10

10

Persentase jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat

95%

95%

95%

95%

95%

95%

155

155

155

155

155

155

2

2

2

2

10

10

10

10

60.000 eks

60.000 eks

60.000 eks

60.000 eks

20

20

20

20

35

35

35

35

Jumlah kasus hukum dan pendampingan internal pegawai KY yang dapat diselesaikan denagn tuntas Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi atau lembaga lainnya yang terlaksana Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan dibidang yudisial

51

Tahun 2013

Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen yang terpenuhi · Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar · Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi KY dan diajukan ke DPR · Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar · Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi

60

60

79

84

90

90

15

15

30

27

9

9

300

300

800

800

800

800

150

150

200

200

200

200

II.8.M.A-28

PROGRAM

PELAKSANA

Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial

Komisi Yudisial

Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim

Komisi Yudisial



INDIKATOR

· Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara

Tahun 2011

150


Rencana Tahun 2012

150

Jumlah peradilan yang diberi penghargaan 52

Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi · Persentase laporan masyarakat yang hakim ditangani hingga tuntas · Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

200

200

200

200

7

7

7

7

4

4

4

4

70%

70%

75%

80%

85%

85%

20

20

12

12

12

12

200

200

200

200

200

200

35

35

35

35

Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik

II.8.M.A-29

PROGRAM

PELAKSANA

Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim

Komisi Yudisial


III.


FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM

1

Kegiatan Kerjasama HAM


Rencana Tahun 2012

100%

100%

Jumlah Kerjasama Dalam Negeri Dalam Rangka Implementasi Ham/ Ranham

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

Jumlah harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Ham

INDIKATOR

Kegiatan Penguatan HAM

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

14

14

14

14

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

50

50

50

50

10 Negara/ NGO;

10 Negara/ NGO;

36

36

36

36

440 pusat dan daerah

440 pusat dan daerah

8

8

8

8

40

40

4 dan 30

4 dan 30

3 dan 30

3 dan 30

10%

10%

2

3

4

4

5

4

4

4

3

3

4

4

PELAKSANA

Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM (Human Rights Based Approach ). Jumlah Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka Pemajuan Ham

Jumlah Analisis Laporan Pelaksanaan Instrumen Ham Internasional dan Naskah Akademik Instrumen Ham Internasional 2

Tahun 2011

Jumlah modul dan panduan HAM, bahan ajar HAM, dan tenaga Penguatan HAM Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah I Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah II Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah III

10%

10%

II.8.M.A-30

Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM


Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM



3

4

5


Kegiatan Diseminasi HAM

Kegiatan Informasi HAM

Pelayanan dan Bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum

INDIKATOR

Jumlah Kl Atau Daerah yang telah memperoleh Diseminasi HAM Jumlah Penyuluh Ham

Pelayanan dan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama

Rencana Tahun 2012

34 kab/kota

34 kab/kota

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

34

34

34

34

136 penyuluh

136 penyuluh

90

90

90

90

Jumlah Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi Ham Jumlah metodologi dan bahan diseminasi HAM Jumlah Data implementasi HAM yang diolah

34 kab/kota

34 kab/kota

3

3

3

3

4

4

4

4

156

156

80

80

80

80

Jumlah Evaluasi dan Laporan Tentang Ham

156

156

80

80

80

80

Jumlah Akses Jalur Informasi Ham Melalui Internet Jumlah Informasi HAM melalui Helpdesk, Media Cetak dan Elektronik Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

156

156

2400

2600

2800

3000

156

156

8 dan 12

8 dan 12

8 dan 12

8 dan 12

347 satker

347 satker

352 satker

352 satker

352 satker

352 satker

39 satker

60 satker

80satker

100satker

Jumlah Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan tingkat pertama Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan 6


Tahun 2011

6 kali

6 kali

20 zitting plaatz

30 zitting plaatz

40 zitting plaatz

50 zitting plaatz

Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama

292 satker

292 satker

9.850 perkara

9.150 perkara

8.450 perkara

8.450 perkara

Jumlah penyelenggaraan sidang keliling

61 satker

61 satker

273 lokasi

273 lokasi

273 lokasi

273 lokasi

Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu

240 satker

240 satker

46 satker

46 satker

46 satker

46 satker

II.8.M.A-31

PELAKSANA

Program Pemajuan HAM


Program Pemajuan HAM


Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

MA-RI

Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

MA-RI


7

8



Rencana Tahun 2012

127 pkr

127 pkr

Penyelenggaraan sidang keliling (detasering) di lingkungan pengadilan TUN dan Militer

23 satker

Penyelenggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan TUN

INDIKATOR

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

128 pkr

129 pkr

131 pkr

133 pkr

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker

5 satker

10 satker

15 satker

15 satker

Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM

7 rekomendasi

7 rekomendasi

6 rekomendasi

5 rekomendasi

4 rekomendasi

4 rekomendasi

Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/ perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan nasional/ aksesi/ ratifikasi instrumen internasional Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan

40%

40%

50%

50%

60%

60%

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM

2 orang

4 orang

6 orang

6 orang

Peningkatan jumlah aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

200 orang

225 orang

250 orang

250 orang

Pelayanan dan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Militer dan Pembebasan biaya perkara (prodeo) di TUN lingkungan pengadilan TUN

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

Tahun 2011

aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui penyediaan informasi publik

II.8.M.A-32

PROGRAM

PELAKSANA


MA-RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM

Komnas HAM



INDIKATOR

Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM

9

10

Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

4 pedoman

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4 pedoman

5 pedoman

6 pedoman

6 pedoman

60%

75%

80%

85%

85%

1 aplikasi (bertahap)

1 aplikasi (bertahap) 65%




45%

50%

55%

65%

65%

1 hasil penyelidikan




50%

60%

65%

70%

70%

50%

50%

60%

60%

75%

75%

30%

30%

80%

95%

100%

100%

30%

30%

30%

60%

90%

90%

2 kajian dan 2 rekomendasi




4 pedoman

Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Presentase penanganan pengaduan yang 60% disampaikan ke Komnas HAM Tersedianya sistem pengaduan online dan 1 aplikasi (bertahap) database pengaduan Presentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM Presentase rekomendasi terkait kasus 45% pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung Presentase penanganan kasus pelanggaran 50% HAM melalui mekanisme mediasi Presentase pelaksanaan hasil mediasi kasuskasus pelanggaran HAM Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat


dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM Hasil perempuan kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

II.8.M.A-33



PELAKSANA

Komnas HAM

Komnas HAM (Komnas Perempuan)

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Prakiraan Maju FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

NO

INDIKATOR

Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan Presentase respon pengaduan perempuan korban kekerasan Presentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan IV.

Fokus Prioritas 4 :

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

80%

80%

100%

100%

40%

40%

45%

50%

55%

55%

40%

40%

50%

70%

80%

80%

· IPK

5

RAD-PK di Provinsi/Kabupaten/Kota PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Provinsi Tahun 2009 adalah 72,7%) YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME • Opini WTP Audit BPK atas LK K/L (%) s

100% WTP 40% WDP 60% WTP 40% WDP

II.8.M.A-34

PELAKSANA


1

2


Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat

Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan

INDIKATOR

Jumlah penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 80 pkr

80 pkr

100 pkr

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan

-

-

3 pkr

3 pkr

3 pkr

3 pkr

Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan

5 pkr

5 pkr

2 pkr

2 pkr

2 pkr

2 pkr

100 pkr

100 pkr

80 pkr

80 pkr

80 pkr

80 pkr

80 pkr

5 pkr

5 pkr

2 pkr

2 pkr

2 pkr

2 pkr

1.445 pkr

1.445 pkr

1.300 pkr

1.300 pkr

1.300 pkr

1.300 pkr

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan

PROGRAM

PELAKSANA

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Agung


Kejaksaan Agung


Kejaksaan Agung

Tahun 2015

100 pkr

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan

80 pkr

Tahun 2014

Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan 3

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

II.8.M.A-35


4

5

6

7

8

9


Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK

Pengelolaan LHKPN

INDIKATOR

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/ tersangka dan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan Kasus Potensial (Kasus)

Tahun 2011

1 laporan


Rencana Tahun 2012

1 laporan

Tahun 2014

Tahun 2015

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2 rancangan peraturan 75



65

65


Kasus Solid (Kasus)

30

30

40

42

45

45

Penyidikan (Perkara)

60

60

65

70

75

75

Penyidikan Lengkap (Perkara)

40

40

38

40

42

42

Penuntutan (Perkara)

50

50

55

60

65

65

Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan terhadap putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap (Persen) Peningkatan perkara yang disupervisi KPK(Persen) Peningkatan jumlah penerimaan SPDP (Persen)

40

40

42

45

47

47

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

17.000

17.000

19.000

17.000

17.000

17.000

360

360

440

480

510

510

4

4

4

5

5

5

LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)

2 rancangan peraturan 2 rancangan peraturan

PROGRAM Tahun 2013

II.8.M.A-36

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

PELAKSANA

Kejaksaan Agung


KPK


KPK

Program Pemberantas an Tindak Pidana Korupsi

KPK


KPK


KPK


10


Pengelolaan Gratifikasi

INDIKATOR

Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi

Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah

330

360

390

420

420

8

8

8

10

10

10

Jumlah Instansi/Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

4

4

6

8

10

10

400

400

400

400

Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Jumlah Komunitas Anti Korupsi

75

75

90

110

125

125

15

15

30

30

30

30

Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)

15

15

20

25

25

25

1

1

1

1

1 RUU

1 UU

Sosialisasi dan 3 peraturan pelasana

Sosialisasi

Sosialisasi

-

1 Permen

2 kebijakan

2 kebijakan

2 kebijakan

-

75%

80%

90%

90%

1

1

-

-

-

-

4 kebijakan

4 kebijakan

4 kebijakan

4 kebijakan

4 kebijakan

4 kebijakan

75%

85%

90%

-

Jumlah peraturan/ kebijakan di bidang pengawasan ( RUU Pengendalian Penyelenggaraaan Administrasi Pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya)

1 RUU

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (perencanaan pengawasan fungsional) Persentase instansi yang disosialisasikan KESA dan Kendali Mutu

13

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat dan pemberantasan korupsi

Tahun 2015

330

Pusat studi anti korupsi 12

Tahun 2014

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)

Terbentuknya agen perubahan 11

PROGRAM Tahun 2013

Jumlah peraturan/kebijakan tentang Pakta Integritas Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

PELAKSANA


KPK


KPK

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB

-

-

65%

II.8.M.A-37

65%


14


Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi

INDIKATOR

16

Tahun 2013

Tahun 2014

-

- 1 Permen PAN & 1 Permen PAN & 1 Permen PAN & RB RB RB 75% 85% 90%

Persentase instansi peserta model Island of Integrity yang berhasil Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

-

-

40%

42%

45%

45%

5

5

5

5

1050

1050

1.020

1030

1040

1050

115

115

115

125

135

145

116

116

141

151

161

171

-

-

50

50

50

1050

-

-

180

180

180

1650

Jumlah peserta diklat substansi

-

-

150

150

150

2250

Jumlah peserta overseas

-

-

25

30

35

850

Jumlah peserta domestic certification non JFA

-

-

30

30

30

300

Jumlah paket implementasi pengawasan intern lintas sektoral Jumlah paket PIU monitoring

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Jumlah paket pengembangan e-learning

-

-

1

6

2

1

1 PP

1 PP

30

30

30

30

1 PP

1 PP

30

30

30

30

II.8.M.A-38

PELAKSANA

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BPKP

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BPKP


Kemen PAN & RB

1 Permen PAN & RB -

5

Jumlah sosialisasi kebijakan (PP) tentang Netralitas PNS (Larangan PNS menjadi anggota Parpol) Jumlah sosialisasi kebijakan (PP) tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

PROGRAM Tahun 2015

5

Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Capacity development bagi auditor APIP dan pengelola keuangan di Jumlah peserta degree program K/L/Pemda (program gelar dan non gelar) Jumlah peserta diklat JFA

Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur

Rencana Tahun 2012

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

Jumlah peserta diklat SPIP

15


Tahun 2011


17

18


Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN

Pengembangan sistem e-procurement nasional

INDIKATOR

Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS Jumlah kebijakan (PP) tentang Konflik Kepentingan Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP tentang Diklat Jabatan PNS Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja sesuai kebijakan Jumlah unit LPSE baru


Rencana Tahun 2012

-

-

1 PP

Tahun 2011

Tahun 2014

Tahun 2015

25%

30%

35%

35%

1 PP

Sosialisasi

Sosialisasi

-

-

-

-

30 Instansi

30 Instansi

30 Instansi

30 Instansi

40%

40%

70%

100%

-

4

4

6

8

10

244

19

V

1

Pengembangan pranata/sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa

Fokus Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Perencanaan, pengawasan dan kerjasama

PROGRAM Tahun 2013

244

-

10

200

100

100

-

Jumlah SDM PBJ yang terlatih

-

-

100

100

100

100

Jumlah penerima beasiswa S3 dibidang pengadaan barang/jasa Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Pusat

-

-

5

5

5

-

8,00 (Pusat)

Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Daerah

8,00 (Daerah)

Peringkat Kemudahan Berusaha (Doing Bussiness Indeks) Persentase pengawasan integritas, kinerja dan keuangan Persentase kerjasama yang difasilitasi

75

Jumlah kantor Perwakilan yang dibentuk di Propinsi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

5

15

6

0

0

II.8.M.A-39

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendayagunaan Program

PELAKSANA

Kemen PAN & RB

LKPP

Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman


2


Pengelolaan administrasi laporan

INDIKATOR

Persentase laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan Persentase monitoring yang dilaksanakan sesuai rencana Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima para pihak

3

Pengembangan kebijakan dan evaluasi program pelayanan publik


Rencana Tahun 2012

9

9

100%

50%

Tahun 2011

Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi kebijakan pelayanan publik (UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya) Persentase instansi pusat yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelayanan publik (UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya)

4

5

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial

Persentase implementasi instansi pusat dan daerah Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2014

Tahun 2015

9

9

9

9

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

60%

60%

60%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

50%

50%

1 Perka LAN

PROGRAM Tahun 2013

30% Pusat 30% Daerah 1 Perka LAN -

100 org

100 org

100% Pusat 50% Daerah -



100 org

100 org

100 org

-

1

1

1

1

1

1

-

-

33

33

33

33

Skor IKM unit pelayanan

-

-

70

75

85

85

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dampak Pemberian Penghargaan Citra Bahkti Abdi Negara (CBAN)

-

-

26

26

26

26

II.8.M.A-40

PELAKSANA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman


Kemen PAN & RB

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

LAN


Kemen PAN & RB


6

7


Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian

Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik

INDIKATOR

Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (PTSP) Jumlah help Desk PTSP Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/pemerintah provinsi

8

VI.

1.

Penetapan indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Fokus Prioritas 6: PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI Pengembangan kebijakan dan evaluasi program kelembagaan

Tahun 2011

75%

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

Rencana Tahun 2012

75%

80%

-

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

90%

95%

95%

- 6 Helpdesk PTSP 8 Helpdesk PTSP

8 Helpdesk PTSP

17 Kab/Kota

17 kab/Kota

25 Kab/kota

30 Kab/kota

35 Kab/kota

35 Kab/kota

50

50

60

70

80

80

200 unit

200 unit

250 unit

300 unit

300 unit

300 unit

70%

80%

90%

90%

-

-

-

-

Persentase unit pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian Jumlah SPM yang ditetapkan

Indeks Efektivitas Pemerintahan (dari skala 2,5 sd 2,5) Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai akuntabel (%) Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemen PAN&RB, LAN dan BKN Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya


60%

60%

17 SPM

17 SPM

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemen PAN & RB

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kemendagri

0,5 48%

51%

55%

Kemen PAN & RB

100% (pergeseran target 2010)

100% (pergeseran target 2010)

-

-

-

-

30%

30%

50%

85%

100%

100%

30%

30%

50%

85%

100%

100%

II.8.M.A-41

Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


2.


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam

INDIKATOR

Jumlah peraturan / kebijakan mengenai Pedoman Umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah Jumlah kebijakan mengenai Kelembagaan Instansi Vertikal Persentase Kementerian Negara bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I

Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

4.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian II

Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya


Rencana Tahun 2012

2 Perpres, 5 PermenPAN&RB

3 Perpres, 5 PermenPAN&RB

Sosialisasi

-

-

1 Perpres

-

-

-

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

-

50%

85%

100%

-

Tahun 2011

30%

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

-

-

-

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

II.8.M.A-42

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


5.

6.


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra

INDIKATOR

Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya



Tahun 2014

Tahun 2015

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

50%

85%

100%

100%

-

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB

30%

30%

Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

30%

30%

Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya

30%

30% -

1 UU

2 PP dan sosialisasi UU

sosialisasi

1 UU

1 UU

1 UU

3 PP

Sosialisasi

Sosialisasi

-

1 RUU dan 1 RPP

1 UU dan 1 PP

-

-

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

-

1 laporan

-

-

-


LAN

-

-

-

-

-

-

-

Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Program

ANRI

5 Perka ANRI

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Hubungan Jumlah UU tentang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya Jumlah peraturan/kebijakan (UU dan PP Pelaksanaan UU tentang Etika Penyelenggara Negara) Jumlah peraturan /kebijakan (RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah) Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah

7.

Pengkajian Kinerja Kelembagaan

8.

Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI

Jumlah PP

Pembinaan kearsipan pusat

Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah menerapkan SIKD-TIK

9.

Tahun 2011

Jumlah kajian efisiensi dan efektifitas kelembagaan

Jumlah Perka. ANRI

-

-

-

-

1 PP 15 Perka ANRI

1 PP 15 Perka ANRI

15

Program Kemen PAN & RB Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

15

II.8.M.A-43

20

25

30

Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

ANRI


10.

11.


Pembinaan kearsipan daerah

INDIKATOR

Jumlah PemProv/Kab/Kota yang mendapat kemampuan teknis pengelolaan arsip asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur Jumlah kebijakan (Rperpres) tentang Penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Jumlah Perpres tentang penilaian kinerja pegawai Jumlah PP tentang Diklat Jabatan PNS Jumlah PP tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sasaran kinerja pegawai (SKP)

12.

Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur

Jumlah kebijakan (PP) tentang Remunerasi SDM Aparatur Jumlah UU/PP tentang pensiun PNS Laporan evaluasi pembobotan jabatan

13.

Penyusunan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur

Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS Persentase instansi yang diberikan sosialisisasi PP tentang pengadaan/formasi


Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

33 prov

PROGRAM Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

25 Kab/Kota

30 Kab/Kota

30 Kab/Kota

-

-

1 Perpres/ 1 PP

1 Perpres/ 1 PP

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

1 PP

1 PP

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

1 PP

1 PP

Sosialisasi

-

-

-

1 PP

1 PP

Sosialisasi

-

-

-

20%

20%

50%

70%

100%

100%

1 PP

1 PP

Sosialisasi

-

-

-

1 PP

1 PP

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

-

-

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 PP

Sosialisasi

-

-

-

10%

30%

50%

50%

80%

100%

100%

100%

10%

30%

50%

50%

1 PP 8 kali sosialisasi

Persentase instansi yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat

-

- Persentase instansi yang dilakukan evaluasi kebijakan pengadaan PNS nya

-

8 kali sosialisasi

II.8.M.A-44

-

-

PELAKSANA

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

ANRI


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


14.

15.

16.


Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sistem manajemen SDM aparatur

INDIKATOR

Jumlah kebijakan (PP) tentang Pegawai Tidak Tetap serta persentase instansi yang diberikan sosilaisasi Persentase jumlah kebijakan SDM Aparatur yang dilakukan evaluasi

- Jumlah data SDM Aparatur Instansi Pusat dan Daerah yang diolah Persentase kenaikan honorer yang telah dilakukan verifikasi Persentase tingkat aplikasi data formasi nasional Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawian kepegawaian nasional

Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian ( Sub Kegiatan Implementasi KPE )

Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah Persentase tingkat keakuratan data kepegawaian yang disajikan BKN Jumlah instalasi pengembangan sistem implementasi KPE Jumlah/persentase penerbitan KPE bagi PNS

17.

Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Struktural Instansi Pemerintah, Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan dan Konseling Kepegawaian ( Sub Kegiatan Pembinaan Assessment pembinaan assessment center PNS Center Pada Instansi Pemerintah ) Jumlah assesor yang terakreditasi Jumlah penyelenggara assessment centre yang diakreditasi Jumlah pegawai / pejabat / calon pejabat yang dinilai potensi dan kompetensinya


Tahun 2011

1 PP


Tahun 2014

Tahun 2015

20%

30%

40%

40%

1 PP -

-

40%

60%

80%

80%

-

-

50% (Pusat)

70%

85%

85%

-

-

20% (Daerah)

25%

30%

30%

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

90%

95%

100%

100%

40%

40%

60%

75%

90%

100%

-

-

15 unit

100 unit

100 unit

100 unit

-

-

660.000 KPE

945.000 KPE

945.000 KPE

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000

6000

7000

-

II.8.M.A-45

-

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

BKN


BKN


BKN


18.


Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

INDIKATOR

Jumlah juknis dan Pedoman kediklatan Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat pola baru. Laporan hasil revitalisasi SIDA Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.

19.

Pengkajian kinerja sumber daya aparatur

Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara Jumlah laporan review kebijakan magang

20.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV

Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I

21.

Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II

22.

23.

Tahun 2011

1 SK kepala


Rencana Tahun 2012

1 SK kepala

-

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 laporan

-

-

-

-

16

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

-

1 laporan

1 laporan

1 kajian

1 kajian -

1 Perka LAN -

PROGRAM

PELAKSANA


LAN

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

LAN

60 org

60 org

60 orang

60 orang

-

-

Jumlah laporan profiling lembaga diklat

-

-

1 buku profil

-

-

-


LAN

Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I

Jumlah buku database aparatur

-

-

1 buku

-

-

-


LAN

Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah

Jumlah kajian indikator aparatur

-

-

1 laporan

-

-

-


LAN

II.8.M.A-46

LAN


24.

25.

26.


Pembinaan Wisyaiswara

Pengembangan kebijakan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur

INDIKATOR

Tahun 2011



Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah Widyaiswara yang tersertifikasi

-

-

450 orang

-

-

-

Jumlah laporan identifikasi kualifikasi dan kompetensi widyaiswara Jumlah laporan penyelenggaraan diklat TOT assessor widyaiswara Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya (RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara) Jumlah pedoman/modul di bidang akuntabilitas kinerja Jumlah peraturan kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja Jumlah dokumen laporan bidang pengawasan dan akuntabilitas Jumlah laporan penyusunan kebijakan internal yang disusun Database pemetaan sistem AKIP

-

-

1 laporan

-

-

-

-

-

1 laporan

-

-

-

sosialisasi

sosialisasi

-

3

3

1 RUU

1 RUU

1 kebijakan

1 kebijakan

-

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur Persentase Instansi pemerintah yang pemerintah pusat akuntabilitas kinerjanya baik

1 UU

-

2 Pedoman/ Modul 3

-

-

3

3

3

3

-

-

2

2

2

2

1 Database

1 Database

44%

44%

Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Persentase instansi yang diberi sosialisasi, bimtek, pelatihan/pendampingan (pusat)

-

-

-

-

Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) (Pusat) Persentase LAKIP yang diterima (pusat)

-

-

-

-

Persentase PK yang diterima (pusat)

-

-

Jumlah laporan hasil evaluasi pusat

-

-

II.8.M.A-47

1 Database

1 Database 51%

1 Laporan

1 Laporan

PELAKSANA


LAN

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan 2 Pedoman/ Modul 2 Pedoman/ Modul Reformasi Birokrasi

2 Pedoman/ Modul 3

48%

PROGRAM

1 Database 55% 1 Laporan

Kemen PAN & RB

1 Database 55% 1 Laporan

30%

50%

70%

70%

28%

40%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

70%

85%

100%

100%

82 Laporan

82 Laporan

82 Laporan

82 Laporan


Kemen PAN & RB


27.

VII


INDIKATOR


Tahun 2011

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur Persentase instansi yang menerapkan sistem pemerintah daerah akuntabilitas kinerja

50%

50%

Persentase instansi yang diberi sosialisasi, bimtek, pelatihan/ pendampingan (Daerah)

-

-

Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) (Daerah)

-

-

Persentase LAKIP yang diterima (daerah)

-

-

Persentase PK yang diterima (daerah)

-

-

Jumlah laporan hasil evaluasi daerah

-

-

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

70%

80%

80%

60% 17%

25%

40%

Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Persentase K/L yang telah memasukan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB nasional

40%

20%

30%

40%

40%

85%

92%

99%

99%

60%

70%

80%

80%

99 laporan

-

75 KL

-

Fokus Prioritas 7: Jumlah K/L yang telah melaksanakan PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan INSTANSI nasional Tingkat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan nasional Tingkat penanganan dampak dan pengukuran manfaat reformasi birokrasi

1.

Rencana Tahun 2012

85%

90%

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB

Kemen PAN & RB

100%

100%

-

-

75%

100%

-

-

100%

30%

50%

75%

100%

100%

II.8.M.A-48


Kemen PAN & RB



INDIKATOR

Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional

2.

3.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan Updating data base Kebijakan, Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Program PAN dan RB Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Persentase jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Persentase jumlah K/L yang mengikuti FORKOMPANDA


Rencana Tahun 2012

80%

80%

10

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

85%

90%

95%

100%

10

5

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

20 K/L

25 K/L

40 K/L

40 K/L

-

-

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

60% pemda

80% pemda

100% Pemda

100% Pemda

70%

80%

100%

100%

5 Pemda

6 Pemda

7 Pemda

7 Pemda

33 Provinsi 250 Kab/Kota




15% pemda

15 % pemda

45%

45%

-

-

-

-

II.8.M.A-49

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB


Kemen PAN & RB


4.

5.


Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

INDIKATOR

Tahun 2011


Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi

-

-

Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim qality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan

-

-

-

-

10%

10%

Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim qality assurance

-

-

-

-

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB

-

-

II.8.M.A-50


Tahun 2014

Tahun 2015

29 KL

45 KL

60 KL

60 KL

100%

100%

100%

100%

2 lapororan

5 laporan

6 laporan

PROGRAM

PELAKSANA


Kemen PAN & RB

Kemen PAN & RB

6 laporan

3 Prov/Kab/ Kota 6 Prov/Kab/ Kota

9 Prov/Kab/ Kota


9 Prov/Kab/ Kota

Program 9 Prov/Kab/ Kota Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9 Prov/Kab/ Kota


9 Prov/Kab/ Kota

9 Prov/Kab/ Kota

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan


6.


Perencanaan kepegawaian dan formasi

INDIKATOR

Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampai reformasi birokrasi Jumlah sosialisasi Perka BKN tentang penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pilot project Penataan PNS (tahap persiapan)

Pengkajian manajemen kebijakan

Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

Rencana Tahun 2012

1 perka BKN

10%

10% -

-

-

-

Tahun 2014 -

PELAKSANA

Tahun 2015 -

30%

50%

80%

100%

13 wilayah kerja BKN

-

-

-

4

10% KL

25% KL

-

-

30%

80%

100%

- Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

BKN


LAN

-

-

1 kajian

PROGRAM Tahun 2013

1 perka BKN

Persentase jumlah pegawai pada instansi pilot project yang telah tertangani statusnya sebagai dampak penataan kepegawaian PNS dalam rangka reformasi birokrasi 7.


Tahun 2011

-

1 kajian

II.8.M.A-51

1 Perka LAN

-

-

-

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO I.

1

2 3

FOKUS PRIORITAS/

(Dalam Miliar Rupiah) TAHUN 2011

PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011

PRAKIRAAN MAJU 2013

2014

2015

FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

100,5

100,5

105,3

88,4

91,1

91,1

6,7

6,7

5,5

7,4

7,7

7,7

23 7,4

23 7,4

18,4 6,5

15,9 8,3

16,2 8,8

16,2 8,8

II.8.M.B-1

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO 4

5 6 7 II.

1 2 3

FOKUS PRIORITAS/ Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

(Dalam Miliar Rupiah) PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 7,9 7,9 6,8

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

2013

2014

2015

8,7

9,1

9,1

6,7 1,7 47,1

6,7 1,7 47,1

5,7 1,7 60,7

8,7 2,3 37,1

9,7 2,5 37,1

9,7 2,5 37,1

2.196,6

2.196,6

1.931,4

1.839,1

1.966,9

1.967,4

7,40

7,40

7,5

7,7

7,8

7,8

104,7 1.167,5

104,7 1.167,5

106,8 856,4

109,2 826,8

111,4 849,2

111,4 849,2

II.8.M.B-2

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Dalam Miliar Rupiah)

FOKUS PRIORITAS/

PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 13,3 13,3 12,3

TAHUN 2011

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta Perilaku Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan bidang Manajemen dan Kepemimpinan Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pengembangan Kebijakan Pengadilan Tipikor Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

PRAKIRAAN MAJU 2013 12,5

2014 12,7

2015 12,7

2,1

2,1

3,1

3,1

3,2

3,2

25,3

25,3

31,3

26,4

27,5

27,5

5,1

5,1

5,2

5,2

5,2

5,2

14,3

14,3

14,8

15,3

15,3

15,3

29,1

29,1

53,5 0,6 10,6 3,0

53,5 0,6 10,6 3,0

9,9 45,8

10,3 55,9

0,5 10,6 3,3

0,6 10,9 3,3

II.8.M.B-3

10,6 56,8 0,6 11,3 3,4

11,0 56,8 0,6 11,3 3,4


FOKUS PRIORITAS/

14

Peningkatan Manajemen Peradilan TUN Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan

15 16 17 18 19 20 21 22 23

(Dalam Miliar Rupiah) PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 3,3 3,3 5,7 2,9 2,9 3,8

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

2013

2014

2015

5,8 2,9

5,9 2,9

5,9 2,9

10,4

10,4

11,6

11,5

12,1

12,1

0,5

0,5

4,4

3,9

4,0

4,0

5,9

5,9

8,9

6,7

6,0

6,0

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi

55,0

55,0

60,0

63,6

76,1

76,1

28,4

28,4

30,2

30,2

30,2

30,2

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

93,0

93,0

13,3

14,5

15,2

15,5

62,8

65,0

68,6

68,5

4,6

4,6

4,6

4,6

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia

4.6

II.8.M.B-4

4.6

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR


NO

FOKUS PRIORITAS/

24

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di Wilayah I Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di Wilayah II Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di Wilayah III Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di Wilayah IV Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di Wilayah V Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan Jajaran Pengawasan di Daerah Manajemen Sumber Daya Manusia

25 26 27 28 29 30

TAHUN 2011

PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 1,5

PRAKIRAAN MAJU 2013

2014

2015

1,6

1,6

1,6

-

-

1,5

1,6

1,6

1,6

-

-

1,5

1,6

1,6

1,6

-

-

1,5

1,6

1,6

1,6

-

-

1,5

1,6

1,6

1,6

7.0

7.0

4,5

4,5

4,5

4,5

259,9

259,9

286,2

331,1

388,6

388,6

II.8.M.B-5


FOKUS PRIORITAS/

31 32

Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

33

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM Kegiatan Pendidikan Kedinasan Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham Kegiatan Pengawasan Inspektorat Khusus Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

II.8.M.B-6

2013

2014

2015

5,2 0,9

5,2 1,0

5,2 1,0

1,0

1,0

1,3

1,3

1,4

1,4

0,6

0,6

1,1

1,2

1,5

1,5

1,4

1,4

1,9

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

2,0

2,5

2,5

7,3

7,3

0,3

0,6

0,6

0,6

7,3 6,9

7,3 6,9

0,3 0,3

0,6 0,8

0,6 1,5

0,6 1,5

9,5 21,7

9,5 21,7

9,3 22,8

10,5 32,0

11,1 34,0

11,1 34,0

4,7 7,9

4,7 7,9

3,1 157,8

5,1 11,4

5,6 13,7

5,6 13,7

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO 44 45 46 47 48 49 50 51 52 III.

FOKUS PRIORITAS/ Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Administrasi Hukum Perdata dan Administrasi Badan Hukum Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Penyelenggaraan Sistem Paten Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM

(Dalam Miliar Rupiah) PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 1,9 1,9 4,6 15 15 16,7 1,4 1,4 0,8

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

2013

2014

2015

2,5 18,5 1,8

3,1 21,3 2,0

3,1 21,3 2,0

2,3 2,8 154,1 56,4 8,2

2,3 2,8 154,1 56,4 8,2

1,1 2,3 18,0 56,3 9,2

2,8 4,0 16,3 59,0 12,4

3,3 4,6 22,8 63,4 13,9

3,3 4,6 22,8 63,4 13,9

7,9

7,9

7,9

9,5

10,8

10,8

80,7

80,7

72,6

87,3

91,6

92,3

1

Pelayanan dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

34,6

34,6

24,7

34,7

35,3

35,3

2

Pelayanan dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

3

Pelayanan dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer dan TUN

0,1

0,1

1,7

1,7

1,8

1,8

II.8.M.B-7


FOKUS PRIORITAS/

4 5

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Kegiatan Kerjasama HAM Kegiatan Penguatan HAM Kegiatan Diseminasi HAM Kegiatan Informasi HAM FOKUS PRIORITAS 4 : PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

6 7 8 9 10 IV.

1

2 3 4 5

Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama Hukum Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi


PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

2013

2014

2015

8,5 11,9

9,3 13,1

9,3 13,1

9,3

9,3

9,7

11,3

12,4

12,4

1,8 2,6 1,4 1,3

1,8 2,6 1,4 1,3

1,9 2,1 1,6 1,4

2 2,2 1,7 1,5

2,1 2,4 1,8 1,6

2,2 2,6 1,9 1,9

98,6

98,6

276,7

273,1

287,0

465,9

10,5

10,5

8,6

8,8

8,9

8,9

6.4 155.5

6.4 155.5

4,4 136,7

4,5 145,9

4,6 152,1

4,6 152,1

5.5

5.5

3,0

3,0

3,0

3,0

6,2

6,2

7,1

8,1

9,4

9,4

II.8.M.B-8

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

FOKUS PRIORITAS/

(Dalam Miliar Rupiah) TAHUN 2011

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan LHKPN Pengelolaan Gratifikasi Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah Pengembangan kebijakan, koordinasi, pengawasan masyarakat dan evaluasi pemberantasan korupsi Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi

6,1 6,8 3 7,9 1,6 8,9

Capacity development bagi auditor APIP dan pengelola keuangan di K/L/Pemda (program gelar dan non gelar) Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN Pengembangan Sistem e-Procurement Nasional

II.8.M.B-9

PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 6,1 7,0 6,8 7,8 3 3,5 7,9 8,7 1,6 3,8 8,9 20,8

PRAKIRAAN MAJU 2013

2014

2015

8,0 8,9 4,0 10,0 3,4 9,6

9,2 10,3 4,6 10,0 3,4 9,6

9,2 10,3 4,6 10,0 3,4 9,6

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

2,8

4,2

4,2

4,5

5,8

5,9

5,9

13,1

13,1

14,5

16,6

18,7

20,0

0,0

0,0

10,7

12,0

13,0

203,5

2,1 1,2 24,5

2,1 1,2 24,5

2,5 2,0 26,4

2,3 2,2 13,0

2,6 2,5 12,0

2,6 2,5 0,0

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO 19 V.


FOKUS PRIORITAS/

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

Pengembangan pranata/sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa Fokus Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2013

2014

2015

4,4

4,4

3,5

15,4

15,4

22,0

23,2

23,9

23,5

1 2 3

Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Administrasi Laporan Pengembangan kebijakan dan evaluasi program pelayanan publik

0,2 1,3 3,0

0,2 1,3 3,0

4,7 6,1 2,5

3,2 6,9 3,2

1,4 8,5 3,4

1,4 8,5 3,4

4

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik Penetapan indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Fokus Prioritas 6: PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI Pengembangan kebijakan dan evaluasi program kelembagaan

0,7

0,7

0,4

0,4

0,4

0,0

4,4

4,4

3,3

3,5

3,8

3,8

0,0

0,0

2,5

3,4

3,6

3,6

3,3 2,5

3,3 2,5

2,5 0,0

2,6 0,0

2,8 0,0

2,8 0,0

70,7

70,7

82,1

97,9

111,1

39,4

1,3

1,3

1,1

1,4

1,7

1,7

5 6 7 8 VI.

1

II.8.M.B-10

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO 2 3


FOKUS PRIORITAS/

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian II Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pengkajian Kinerja Kelembagaan Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI

2013

2014

2015

1,3

1,6

1,6

2,1

2,1

1,8

2,3

2,6

2,6

1,1

1,1

1,0

1,3

1,5

1,5

1,1

1,1

1,0

1,3

1,4

1,4

3,1

3,1

3,0

2,4

2,6

2,6

0,0 2,0

0,0 2,0

0,9 0,8

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2,0 0,0 2,7

2,0 0,0 2,7

2,6 3,4 2,5

3,0 3,0 3,2

3,1 3,6 3,4

0,0 4,0 3,4

12 13

Pembinaan kearsipan pusat Pembinaan kearsipan daerah Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur Penyusunan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur

3,3 3,5

3,3 3,5

2,5 3,0

2,9 4,6

3,1 4,7

3,1 4,7

14

Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi SDM aparatur

0,4

0,4

2,5

2,6

2,8

2,8

4 5 6 7 8

9 10 11

II.8.M.B-11

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR


NO

FOKUS PRIORITAS/

15

Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawian Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian ( Sub Kegiatan Implementasi KPE ) Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Struktural Instansi Pemerintah, dan Konseling Kepegawaian ( Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah ) Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

PRAKIRAAN RENCANA PENCAPAIAN TAHUN 2012 2011 36,45 36,45 7,7

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

2013 8,0

2014 17,5

2015 0,0

0,00

0,00

30,0

49,0

49,0

0,0

0,00

0,00

0,6

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

2,0

1,0

1,5

1,5

Pengkajian kinerja sumber daya aparatur Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II

2,2 0,8

2,2 0,8

1,0 2,4

0,4 2,4

0,0 2,5

0,0 0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah Pembinaan Wisyaiswara Pengembangan kebijakan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah pusat

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 2,6

0,0 0,0 2,6

0,9 2,3 2,7

0,0 0,0 3,5

0,0 0,0 3,7

0,0 0,0 3,7

1,6

1,6

2,0

2,1

2,3

2,3

II.8.M.B-12

BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR NO 27 VII.

1 2 3 4


FOKUS PRIORITAS/ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah Fokus Prioritas 7: PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

5

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

6 7

Perencanaan kepegawaian dan formasi Pengkajian manajemen kebijakan TOTAL

PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2011

2013

2014

2015

2,2

2,5

2,5

12,7

12,7

16,3

32,9

39,4

37,9

10,9

10,9

8,5

24,5

30,0

30,0

1,6

1,9

2,1

2,1

1,3

1,8

1,9

1,9

1,1

1,3

1,6

1,6

1,8

1,9

2,3

2,3

1,0 0,8

1,0 0,8

1,0 1,0

1,5 0,0

1,5 0,0

0,0 0,0

2.575,15

2.575,20

2.506,43

2.441,82

2.611,01

2.626,45

II.8.M.B-13

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Recommend Documents