BAB III KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011-2015
3.1.
Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah. Implementasi
otonomi
daerah
menuntut
terciptanya
performa
keuangan daerah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, Kabupaten Solok
menghadapi
persoalan
rendahnya
performa
keuangan
daerah.
Akibatnya, porsi anggaran untuk membangun sarana prasarana dan kualitas pelayanan Publik semakin terbatas. Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Solok yang dituangkan kedalam dokumen APBD tampak mengalami peningkatan yang sangat tajam, terutama sampai Tahun 2008. Tahun 2009 dan 2010 peningkatan tersebut mulai melambat seiring kebijakan nasional. Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Solok dari 2005 s/d 2010 adalah sebesar Rp 2,46 triliun setara dengan rata-rata 409,74 milyar pertahunnya seperti terlihat pada grafik berikut; Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010
RPJMD Kab. Solok Tahun 2011-2015
12
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari; 1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah, dan c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. Dana Perimbangan terdiri dari : a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK) d. Bagi hasil dari Provinsi 3. Lain – lain pendapatan yang sah Adalah pendapatan yang diterima yang sumbernya selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Grafik 3.2 Kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2005-2010
Gambaran data yang diperlihatkan oleh Tabel 3.1 menunjukan eksisnya beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Solok. Persoalan mendasar
dibidang
keuangan
ini
adalah
relatif
tingginya
tingkat
ketergantungan fiskal Kabupaten Solok terhadap transfer dana dari Pusat. Selama Tahun 2005 s/d 2010 rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan
daerah
hanya
4,21
%.
Konsekuensinya,
ketergantungan
pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat sangat tinggi.
RPJMD Kab. Solok Tahun 2011-2015
13
Tantangan untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah melalui peningkatan realisasi potensi rill PAD. Diperlukan upaya maksimal dan kreatif agar kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah meningkat.
Berdasarkan permasalahan dan tantangan
lima tahun ke depan yang dihadapi, maka arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Solok lebih difokuskan kepada penguatan basis PAD melalui penguatan basis ekonomi masyarakat dan penciptaan struktur insentif ekonomi yang tepat dan produktif. 3.2.
Arah Pengelolaan Belanja Daerah Pelimpahan wewenang oleh pusat ke daerah menimbulkan konsekuensi langsung terhadap peningkatan besaran pengeluaran pemerintah daerah. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap daerah adalah pelimpahan wewenang di sisi pengeluaran kurang proporsional dengan pelimpahan wewenang di sisi penerimaan. Akibatnya, hampir setiap daerah kabupaten dan kota menghadapi fiskal gap yang cukup signifikan. Dampak nyata yang sangat dirasakan oleh setiap daerah adalah relatif besarnya porsi pengeluaran daerah untuk aktivitas rutin daerah (belanja rutin). Dalam periode Tahun
2007-
2010, kencendrungan komposisi belanja daerah Kabupaten Solok seperti diperlihatkan oleh grafik berikut :
Grafik 3.3 Besaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Gambaran data di atas memperlihatkan relatif besarnya porsi pengeluaran daerah untuk kegiatan aktifitas rutin pemerintahan daerah
RPJMD Kab. Solok Tahun 2011-2015
14
Kabupaten Solok. Rata-rata porsi belanja rutin, gaji PNS dan operasional kantor sebesar 61,7%. Berarti hanya sebesar 38,3% alokasi anggaran untuk pembangunan daerah Kabupaten Solok. Fenomena ini menunjukan bahwa tantangan dan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam bidang belanja daerah adalah sangat rendahnya porsi anggaran belanja yang dapat dialokasikan untuk percepatan pembangunan daerah Kabupaten Solok. Di sisi lain, pencapaian visi dan misi daerah sangat menuntut anggaran belanja pembangunan dengan porsi yang lebih besar. Untuk 5 tahun ke depan harus diupayakan secara maksimal peningkatan belanja pembangunan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Solok untuk kepada:
(a)
peningkatan
5 tahun ke depan harus lebih difokuskan
porsi
belanja
pembangunan
daerah
tanpa
mengorbankan porsi belanja rutin yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan; (b) mengkoordinir seluruh dinas/instansi dalam pengelolaan dan pengalokasian kucuran dana dari pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi, hibah, perbantuan, dan lain-lain (c) memaksimalkan peran dunia usaha dalam bentuk investasi dan lain-lain. 3.3.
Kebijakan Umum Anggaran Kebijakan umum anggaran daerah yang berkaitan dengan sisi pendapatan daerah yang perlu dirumuskan dan diimplementasikan adalah: 1. Pengembangan dan penguatan basis PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi regional dan lokal. 2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan setiap pos PAD. 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD. 4. Peningkatan pengetahuan dan skill khusus SDM pengelola PAD. 5. Peningkatan kualitas data base tentang potensi rill PAD oleh seluruh dinas/instansi pengelola PAD. 6. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi Perda tentang PAD. 7. Peningkatan kualitas manajemen pendapatan daerah. 8. Peningkatan kualitas manajemen perusahaan daerah sebagai basis PAD. Kebijakan umum anggaran daerah yang berkaitan dengan sisi belanja daerah yang perlu dirumuskan dan diimplementasikan adalah:
RPJMD Kab. Solok Tahun 2011-2015
15
1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah
sehingga setiap
belanja daerah harus memperlihatkan adanya hubungan yang jelas antara target/sasaran (output) dengan program, kegiatan dan anggaran (input). 2. Peningkatan akuntabilitas anggaran belanja kepada publik. 3. Peningkatan konsistensi dan disiplin anggaran belanja dengan kebutuhan rill pembangunan daerah. 4. Peningkatan porsi anggaran untuk memfasilitasi aktifitas ekonomi regional dan lokal.
RPJMD Kab. Solok Tahun 2011-2015
16
