BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam secara umum cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 mencapai 6,82 % dan tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,85%. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam tidak lepas dari pengaruh kondisi global, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada pada tahun 2012 perekonomian dirasakan semakin kondusif waulaupun mengalami lonjakan harga produk pertanian yang berdampak pada peningkatan inflasi. Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2012 mencapai Rp. 3,503.97 Milyar dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp. 3.280,04 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp.201,80 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2012 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 36,47%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,80%, sektor industri pengolahan 12,66%, sektor listrik gas dan air bersih 0,88%, sektor konstruksi 5,03%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,26%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,71% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,32% dan sektor jasa-jasa 15,87%. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 8.381,13 milyar rupiah naik dari tahun 2011 yang sebesar 7,412,06 milyar rupiah. Dilihat realisasi struktur perekonomian Kabupaten Agam, selama periode 2008 sampai 2012 serta target tahun 2013 didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu Pertanian, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa, , dan industri pengolahan. Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor realisasi Tahun 2008 sampai tahun 2012 dan target Tahun 2013 terlihat dalam Tabel berikut: Tabel III.1 Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor Tahun 2008 s/d 2013 Realisasi Tahun NO
Sektor
Target
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
Pertanian
% 40,9
% 41,38
% 40,71
% 40,59
% 39.72
% 40,05
2
Pertambangan & Penggalian
4,11
4,11
4,07
4,12
4.04
4,08
3
Industri Pengolahan
11,38
10,59
10,35
11,1
10.20
9,85
4
Listrik,Gas, & Air bersih
0,92
0,9
0,82
0,82
0.75
0,84
5
Konstruksi
5,21
5,28
6,14
5,91
6.63
6,54
6
Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi
15,3
14,99
15,18
15,3
15.39
15,36
5,2
5,19
5,28
5,46
5.56
5,6
3,9
3,87
3,79
3,64
3.66
3,7
13,07
13,69
13,64
13,05
14.05
13,98
7
8
Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
9
Jasa-jasa
RKPD Tahun 2014
67
Dilihat dari ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja tahun 2011 sebanyak 314.373 orang yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 206.260 orang atau sebesar 65,61 % dan sisanya sebesar 108.13 orang atau 34,39% adalah Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk sedang mengikuti sekolah, menjadi ibu rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 198.354 orang yang berkerja atau 94.44% dan sebanyak 11.678 orang pengangguran terbuka atau sebesar 5.56%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2011 sebesar 44,,92%. Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia kerja meningkat menjadi 319.077 orang yang terdiri dari jumlah Angkatan Kerja sebanyak 223.404 orang atau sebesar 70,01 % dan sisanya sebesar 95.673 orang atau 29,99% adalah Bukan Angkatan Kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 215.123 orang yang berkerja atau 96,29% dan sebanyak 8.281 orang pengangguran terbuka atau sebesar 3,71%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2012 sebesar 46,39 %. Tabel III.2 Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Agam Tahun 2010-2013 Keterangan
Realisasi 2010
2011
Target 2013
2012
230205
Angkatan Kerja
210.032
206.260
223.404
Bekerja
198.354
193.555
215.123
11.678
12.706
8.281
5,56
6,16
3,71
3,50
455.484
459.155
463.719
467877
46,11
44,92
46,39
49,20
Pengangguran Terbuka Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Penduduk Tingkat Partisipasi AK (%)
222.148 8.057
Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik ditingkat lokal maupun nasional. Proyeksi persentase angkatan kerja yang menganggur selama tahun 2010 – 2012 berkisar antara 6,16% sampai 3,71% seperti ditunjukkan pada Tabel III.2. Investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi perekonomian Kabupaten Agam pada Tahun 2014 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, yang menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan tahun 2014, dimana peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat menaikan harga BBM merupakan salah satu solusi menyelamatkan APBN Tahun 2013, sehubungan meningkatnya anggaran subsidi BBM dan listrik akibat melonjaknya harga BBM dunia. Kebijakan pembangunan nasional menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar 6,4 – 6,9 persen, dengan Strategi Perekonomian nasional meliputi empat hal yakni: pro-growth melalui pengendoran kebijakan fiscal, pro-job melalui insentif pajak untuk mendorong investasi dan ekspor serta meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Pro-poor melalui subsidi khusus dan program pengamanan sosial bagi masyarakat miskin. Pro-environment melalui pengelolaan lingkingan hidup yang lebih baik. Memperhatikan kepada arah perekonomian nasional diatas dan kondisi makro ekonomi Provinsi Sumatera barat serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Agam, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam ditargetkan sebesar 6.5 persen. Kebijakan ekonomi makro akan diarahkan untuk mendorong percepatan RKPD Tahun 2014
68
pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak terlepas peranan masyarakat karenanya diperlukan upaya peningkatan peran masyarakat dimaksud serta menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah kebijakan yan seharus dilakukan adalah: 1. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pasar tradisional terutama di kawasan komuniti unggulan daerah dan pada sentra industri masyarakat. 2. Mengembangkan produk komoniti ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti, produksi hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kerajinan lokal, serta mengembangkan industri makanan tradisional. 3. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang prorakyat miskin, dengan menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri. 4. Memperkuat jejaring bisnis lokal melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract farming) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global. 5. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governace) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Agam dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, adanya jaminan keamanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat; serta mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi. 6. Meningkatkan daya saing industri manufaktur dengan melakukan fasilitasi industri hilir komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktivitas. Tabel III.3 Indikator Makro Ekonomi Realisasi No
Indikator Makro
1
2
Proyeksi Tahun
Satuan
3
2011
2012
4
5
Bertambah /Berkurang 6
2013
2014
7
8
1.
PDRB (Harga Berlaku)
M ilyar (Rp.)
7,412,06
8.381,13
969,07
9.436,50
10.628,92
2.
PDRB (Harga Konstan)
M ilyar (Rp.)
3,280,04
3.505,97
225,867
3.737,46
3.975,59
3.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
%
5,94
6,82
0.88
6,83 - 6,85
6,86 - 6,90
4.
Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral a. Pertanian
%
40,59
39.72
-0,87
40,05
40.70
b. Pertambangan dan Penggalian
%
4,12
4.04
-0,08
4,08
3.97
c. Industri Pengolahan
%
11,1
10.20
-0,9
9,85
10.69
d. Listrik, Gas dan air Minum
%
0,82
0.75
-0,07
0,84
0.92
e. Bangunan
%
5,91
6.63
0,72
6,54
5.38
f. Perdagangan, Hotel, restoran
%
15,3
15.39
0,09
15,36
15.37
RKPD Tahun 2014
69
Realisasi No
Indikator Makro
1
2
5.
Proyeksi Tahun
Satuan
3
2011
2012
4
5
Bertambah /Berkurang 6
2013
2014
7
8
g. Pengakutan dan komunikasi
%
5,46
5.56
0,1
5,6
5.29
h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
%
3,64
3.66
0,02
3,7
3.78
j. Jasa-jasa
%
13,05
14.05
1
13,98
13.50
Penduduk Miskin
%
9,39
9,14
-0,3
8,70
8,42
6,16
3,71
-2.5
3,50
3,30
17,56
1,46
19,6
6.
Tingkat Pengangguran
7.
IPM
8.
Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
9.
Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)
10.
Rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB ( % ) - Biaya pendidikan terhadap PDRB ( %) - Biaya kesehatan terhadap PDRB ( % ) - Penerimaan Daerah (PAD dan dana Perimbangan) terhadap PDRB ( % )
73,74 3,15 Juta (Rp)
16,10
(%)
0,29
0,29
-0,0
0,32
0,34
(%)
15,1
15,59
0,5
16
-
(%)
1,89
2,26
0,4
3
-
23,88
0,6
26
26,9
(%)
23,3
3.1.2 Tantangan Yang Dihadapi 1. Peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan masih kurang, kondisi ini perlu diimbangi dengan upaya lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Terhadap peningkatan investasi perlu dilakukan penyempurnaan sistem, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dapat menarik investor. Kemudian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat diperlukan program dan kegiatan yang lebih memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah dilaksanakan. 2. Pembangunan bidang pertanian masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; masih lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; masih lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan belum optimalnya kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian. 3. Pembangunan bidang perikanan masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya; masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada; dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan. 4. Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi RKPD Tahun 2014
70
kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif, dan inovasi. 5. Skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan 6. Disamping itu berdasarkan pengalaman yang ada selama ini sering terjadi keterlambatan realisasi program kegiatan yang ada dalam APBD, meskipun penetapan APBD pada tahun yang bersangkutan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (akhir bulan Nopember tahun sebelumnya). Kondisi ini disebabkan keterlambatan proses perangkat pendukung dalam merealisasikan APBD dimaksud. Keterlambatan realisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, dan untuk tahun 2012 kondisi seperti tersebut diharapkan tidak terjadi lagi, Artinya, mulai memasuki tahun 2012 semua program kegiatan bisa dilaksanakan segera sesuai aturan yang berlaku, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. 7. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan jumlah yang tersisa masih cukup besar, walaupun upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun memasuki tahun 2013 masih banyak permasalah tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain adalah sebagai berikut: a. Jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2012 masih cukup besar, yaitu 9,14 persen. Kesenjangan tingkat kemiskinan antar kecamatan juga masih besar, dimana 5 kecamatan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan. b. Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi. c. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya akses jangkauan layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana.
RKPD Tahun 2014
71
d. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: (i) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; (ii) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta (iii) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan nagari masih lemah. e. Di samping itu. kapasitas pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan ke sasaran belum optimal. Selain itu, pembangunan berbagai bidang/sektor di daerah masih perlu ditingkatkan fokus dan keterpaduannya pada pembangunan wilayah dan manusianya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan bukan membangun sektor-sektor di daerah. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan fiskal tahun 2014 diarahkan, pertama; diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka pembiayaan pemerintah yang efektif, efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi, Kedua; kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah,. ketiga; kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah mendasar yang menjadi perioritas pembangunan daerah yaitu: (a) Penanggulangan Kemiskinan; (b) peningkatan kesempatan kerja dan investasi; (c) Revitalisasi pertanian dan pembangunan nagari; (d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; (e) mewujudkan kepemerintahan yang baik; (f) penanggulangan bencana alam. 3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dalam empat tahun terakhir (2010-2013) Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam sebesar 15,17% dimana PAD rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,41%, Dana Perimbangan 14,23% dan lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 29,69%. Berdasarkan porporsi Pendapatan Daerah dalam tiga tahun terakhir pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dimana pada Tahun 2011 mencapai 73,65% sedangkan yang bersumber dari Pendapatan asli daerah hanya 4,96%. Tahun 2012 pendapatan yang bersumber dari Dana perimbangan mengalami peningkatan menjadi 79,35% , pendapatan asli daerah sebesar 4,73%. Sedangkan Tahun 2013 Dana Perimbangan meningkat menjadi 80.56% sedangkan PAD hanya 4,85% dan lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 14,59. Dari gambaran kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan empat tahun terakhir, maka proyeksi penerimaan daerah Tahun 2014 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp. 52,323,415,779 yang terdiri dari Pajak daerah Rp. 16.456.686.737-, kenaikan pajak daerah dibandingkan tahun 2013 diantaranya disebabkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ke daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Retribusi daerah Rp. 19.959.229.041- Hasil RKPD Tahun 2014
72
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.297.500.000,- dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 8.610.000.000,-. Dana Perimbangan Rp. 861.814.005.094,- terdiri dari Bagi Hasil Pajak Rp. 17.782.381.093,- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 798.289.304.800,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp.67.088.819.108,- Lain–lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 138.387.584.470,Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 24.818.169.470,Berdasarkan prediksi tersebut, maka jumlah pendapatan tahun 2014 diperkirakan sebanyak Rp. 1.073.871.505.251,-. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan target Tahun 2013 serta proyeksi Tahun 2014 tergampat pada Tabel berikut: Tabel III.4 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 -2014 REALISASI
No .
1.
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
PROYEKSI TAHUN 2014
Pendapatan
616.816.164.066,10
763.713.497.408,40
878.950.358.033,48
948.808.309.540
1.073.871.505.251
Pendapatan Asli Daerah
22.952.164.617,10
37.894.248.917,40
41.572.966.240,48
46.021.922.600
52.323.415.779
a
Pajak daerah
6.010.568.440,00
9.299.939.190
12.235.811.157,00
16.456.686.738
16,456,686,737.70
b
Retribusi daerah
7.997.565.575,82
11.960.983.972
15.424.147.416,03
19.959.229.041
19,959,229,041.15
Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
3.460.914.207,00
5.828.059.698
5.913.357.173,00
7.297.500.000
7,297,500,000.00
Lain-lain pad yang sah
5.483.116.394,28
10.805.266.057
7.999.650.494,45
8.610.000.000
8,610,000,000.00
Dana Perimbangan
514.796.260.119,00
562.441.203.543,00
697.463.938.396,00
764.398.802.470
883.160.505.002
24.154.574.119,00
23.289.610.543,00
27.548.13996,00
21.844.632.470
17,782,381,093.65 798.289.304.800,00
c
d 2. a
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
b
Dana alokasi umum
435.507.286.000,00
490.177.293.000,00
595.713.049.000,00
676.516.360.000
Dana alokasi khusus
55.134.400.000,00
48.974.300.000,00
74.202.750.000,00
66.037.810.000
79.067.739.330
163.378.044.948
139.913.453.397
138.387.584.470
138.387.584.470
-
-
2.146.536.397
1.600.000.000
1.600.000.000
24.818.169.470
24.818.169.470
111.969.415.000
111.969.415.000
c
3.
TARGET
TAHUN 2010
URAIAN
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah a
Pendapatan hibah
b
Bagi hasil pajak dari propinsi
17.219.382.730,00
27.336.745.188
25.797.502.000
c
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
61.503.956.600,00
125.404.379.760
111.969.415.000
d
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
344.400.000,00
10.636.920.000
-
67.088.819.108
Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah terutama dibidang keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi ekonomi daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:
RKPD Tahun 2014
73
a. Pendapatan Asli Daerah Kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Agam antara lain: 1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi, serta rincian obyek penerimaan; 2. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi); 3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lainlain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan; 4. Mengoptimalkan kinerja BUMD, yakni PDAM untuk meningkatkan kontribusi pada pemerintah daerah; 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan restribusi daerah dalam upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak restribusi daerah; 6. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai. b. Dana Perimbangan Penerimaan dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai saat ini penerimaan dana perimbangan memberikan konstribusi yang sangat dominan terhadap total pendapatan Kabupaten Agam. Beberapa usaha yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan dari dana perimbangan ini antara lain: 1. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. c. Lain-lain Pendapatan yang sah Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah, berupa dana bagi hasil pajak provinsi serta bantuan dari pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ini antara lain : 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah. 2) Melakukan koodinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan peneriman pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi . 3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam pengalokasian dan peningkatan anggaran, baik terhadap SKPD maupun pemerintah nagari dituntut kualitas belanja publik yang lebih baik agar memberikan manfaat yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembiayaan pembangunan melalui SKPD diarahkan untuk: 1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang yang bersifat prioritas dan menggunakan anggaran secara efektif, efesien, ekonomis dan transparan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah daerah lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah daerah. Sementara itu, peran swasta/masyarakat lebih didorong melalui peningkatan patisipatif. 2. Mengingat peran daerah yang makin besar, maka RKPD Tahun 2014
74
harus dilakukan pemilahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan keterpaduan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan. 3. Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan programprogram pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tersedia, dengan memperhatikan arah kebijakan untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2014 Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah : a. Terutama pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2014. b. Pengurangan belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh terlalu besar dengan tetap menacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan bansos. c. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial. 2. Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk : a. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 9 prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Menganggarkan untuk program pro rakyat melalui dana stimulan, peningkatan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiap siagaan bencana. d. Meningkatkan belanja publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format/tabel berikut : Tabel III.5 Realisasi dan Target Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2010 -2014 REALISASI No.
URAIAN
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. a . b . c . d e f 2.
Belanja pegawai Belanja hibah Belanja Bantuan Organisasi Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak untuk Nagari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TARGET TAHUN 2013
PROYEKSI TAHUN 2014
594,603,515,017.00
772,088,014,355.00
832,727,663,241.00
1,024,428,771,123
1.135.574.187.494,22
471,173,692,058.00
562,237,896,281.00
617,891,016,119.00
666.638.834.946,00
738.241.878.744,52
416,512,671,497
523,853,763,892
581,348,806,924
628,053,522,946
700.419.945.699,52
19,297,269,031
2,222,923,000
4,845,000,000.00
1,825,000,000
1,825,000,000
11,718,516,401
12,069,599,015
4,171,778,601.00
6,764,351,000
6.000.972.045,00
-
32,099,291
1,203,114,393.00
76,000,000
76,000,000
22,472,359,629 1,172,875,500
21,741,627,023 2,317,884,060
24,293,211,901.00 2,029,104,300.00
27,919,961,000 2,000,000,000
27,919,961,000 2,000,000,000
123,429,822,959.00
209,850,118,074
214,836,647,122
357,789,936,177
418.678.808.659
75
3.4.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mapun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Arah Kebijakan Pengeluaran pembiayan Daerah diperuntukan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari serta pembayaran pokok hutang Realisasi Pembiayaan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan target Tahun 2013 serta Proyeksi Tahun 2014 disajikan dalam bentuk Tabel berikut;
Tabel III.6 Realisasi dan Target Pembiayaan Tahun 2010 – 2014 REALISASI No.
URAIAN
1.
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pembayaran pokok hutang
RKPD Tahun 2014
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TARGET TAHUN 2013
PROYEKSI TAHUN 2014
37,515,316,471
56,749,066,520
43,735,549,574
75,620,461,583
83,049,182,152
38,930,872,671
59,727,965,520
48,374,549,574
80,666,461,583
88,095,182,152
38,930,872,671
59,727,965,520
48,374,549,574
80,666,461,583
88,095,182,152
1,415,556,200
2,978,899,000
4,639,000,000
5,046,000,000
5,046,000,000
1,081,000,000
2,978,899,000
4,639,000,000
5,046,000,000
5,046,000,000
334,556,200.00
76
