PEMERINTAH KOTA PARIAMAN RANCANGAN KERANGKAA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

136


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2015 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2015. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pariaman baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2015. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2015 diharapkan akan mempu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Pariaman. 3.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 dan 2014 Secara teoritis, situasi perekonomian suatu daerah, termasuk Kota Pariaman, dipengaruhi

oleh faktor endogen yang berasal dari internal , maupun faktor lain dari tataran ekonomi level di atasnya seperti perkembangan perekonomian regional, nasional bahkan internasional. Meski demikian gejolak level nasional ke atas belum tentu secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di wilayah kabupaten/kota, pusaran dinamika pembangunan apalagi krisis yang terjadi akan mempengaruhi ekonomi maupun kebijakan ekonomi nasional. Imbasnya, perkeonomian daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional harus mampu menyesuaikan. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar


137


ekspor. Namun pengalaman memberikan pelajaran bahwa kondisi perekonomian daerah (kabupaten/kota), apabila ada gejolak tidak separah nasional maupun global. 3.1.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

sebagai

indikator untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing- masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut: 3.1.1.1

PDRB Harga Berlaku PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan

sumber-sumber

ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor /lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkn kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam sejarah perekonomian Kota Pariaman, Sektor Jasa merupakan sektor dominan, bahkan bahwa hasil penggabungan empat sektor pada kelompok sektor tersier mengambil peran sangat tinggi, di atas 70%. Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa diawali pada 2008 yang memposisikan Kota Pariaman dengan Rp.1.102.900,83 juta rupiah dan pada 2012 Rp 2.028.886,80 juta rupiah, memberikan histori bahwa rata-rata PDRB menurut harga berlaku di Kota Pariaman berada pada angka Rp 1.579.134,76 juta rupiah, sehingga jika dilihat dari segi trend pada 2013 diperkirakan PDRB Kota Pariaman secara nominal mampu berada pada angka Rp 2.260.383,29 dan tahun 2014 menjadi Rp. 2.491.879,79 juta rupiah. Namun demikian, karena kondisi wilayah, sebaik apapun kondisi perekonomian Kota Pariaman secara nominal belum akan sebanding dengan daerah hinterland jika ditinjau dari perannya dalam Pembentukan PDRB Propinsi.


138


Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Pariaman Tahun 2008-2012 dan Prediksi Tahun 2013 serta Tahun 2014 (dalam Juta Rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Total Sumber :

2008

2009

2010

2011

2012

2013*)

2014**)

359,276.68 22,492.37

386,421.37 23,564.19

444,825.01 25,019.43

498,673.26 26,653.44

558,495.99 28,617.34

449,538.46 25,269.35

608,300.82 30,148.58

658,105.65 31,679.83

144,921.66 17,390.05

158,283.28 18,403.67

176,094.02 20,158.27

198,067.36 22,165.42

224,385.41 24,590.57

180,350.35 20,541.60

244,251.35 26,390.70

264,117.29 28,190.83

106,103.49 136,310.90

121,073.73 153,080.93

143,547.27 173,230.34

168,215.76 197,508.18

199,227.53 228,538.24

147,633.56 177,733.72

222,508.54 251,595.08

245,789.55 274,651.91

198,960.57

222,224.09

247,004.36

276,638.30

313,385.46

251,642.56

341,991.68

370,597.91

98,430.72

108,132.00

121,233.04

137,365.42

156,719.79

124,376.19

171,292.06

185,864.33

19,014.39 1,102,900.83

208,255.46 1,399,438.72

230,262.34 1,581,374.08

257,786.25 1,783,073.39

294,926.47 2,028,886.80

202,048.98 1,579,134.76

363,904.49 2,260,383.29

432,882.51 2,491,879.79

Analisis PDRB Tahun 2013, diolah *) Angka Sementara **) Angka Prediksi


Rata-Rata 2008-2012

139


Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua sektor mempunyai trend positif pada tahun 2012 termasuk sektor pertanian. Namun pada tahun 2013 masih sektor pertanian diprediksikan sedikit menurun dari tahun 2012, sedangkan sektor sektor lainnya cenderung akan meningkat terutama pada sektor jasa. 3.1.1.2

PDRB Harga Konstan Secara terminologi PDRB harga konstan atau PDRB riil menunjukkan kondisi

perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Karena kondisi perekonomian, pasca perubahan tahun dasar 1993 menjadi tahun 2000, walaupun telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harga konstan yang digunakan masih tetap menggunakan tahun 2000. Digunakannya 2000 sebagai tahun dasar, karena data 2000 relatif lebih lengkap dalam ketersedian data (harga dan volume) dan keberlanjutannya. PDRB Harga konstan Kota Pariaman selama kurun lima tahun sebelumnya (2007-2011) rata-rata Rp 1,052,506.01 juta. Sejalan dengan tren laju pertumbuhan PDRB harga konstan, pada 2012 PDRB harga konstan Kota Pariaman meningkat cukup dramatis menjadi Rp 1,245,158.10 juta yang ditandai dengan peningkatan semua sektor yang ada di Kota Pariaman tidak terkecuali termasuk sektor pertanian. Pada tahun 2013 diprediksikan seluruh sektor lapangan usaha akan kembali bergerak naik, kecuali sektor pertanian yang akan sedikit mengalami penurunan. Kondisi sektor perekonomian kota Pariaman menurut harga konstan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :


140


Tabel 3.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pariaman Tahun 2008–2012 dan Prediksi 2013 serta 2014 (dalam Juta Rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Total Sumber :

2008

2009

2010

2011

2012

2013*)

2014**)

183,807.69 10,988.57

191,991.53 11,124.47

202,599.38 11,394.58

214,317.46 11,697.73

224,719.96 12,023.07

203,487.20 11,445.68

234,948.03 12,281.70

245,176.10 12,540.32

83,019.24 8,495.84

5,637.14 8,849.14

88,975.36 9,443.53

93,343.57 10,106.50

98,105.69 10,859.77

9,816.20 9,550.96

101,877.30 11,450.75

105,648.92 12,041.74

55,738.34 77,758.35

58,489.48 81,180.47

62,694.29 85,220.70

67,954.19 90,222.92

73,579.82 95,427.78

63,691.22 85,962.04

78,040.19 99,845.14

82,500.56 104,262.50

77,860.18

82,153.44

87,061.84

92,582.48

99,018.13

87,735.21

104,307.62

109,597.11

55,452.51

58,437.27

62,139.72

66,603.81

71,609.33

62,848.53

75,648.54

79,687.74

103,129.49 656,250.21

107,725.73 685,588.67

112,127.13 721,656.53

117,992.35 764,821.01

125,500.89 810,844.44

113,295.12 727,832.17

131,093.74 849,493.00

136,686.59 888,141.56



Rata-Rata 2008-2012

141


Sampai dengan tahun 2012 dan prediksi 2013 sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB harga konstan di Kota Pariaman. Hal ini masih linier dengan

statistik

yang

terjadi

pada PDRB harga berlaku. Secara berturut-turut kecuali

pertambangan dan penggalian dominasi antar sektor adalah sebagai berikut: 1) Pertanian 2) Pengangkutan & Komunikasi 3) Jasa-Jasa 4) Perdagangan, Hotel & Restoran 5) Industri Pengolahan 6) Bangunan 7) Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 8) Pertambangan & Penggalian 9) Listrik, Gas & Air Bersih 3.1.2

Pertumbuhan Ekonomi Sebagaimana eksplanasi di atas, laju pertumbuhan PDRB riil merupakan laju pertumbuhan

ekonomi wilayah yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan, sebagai dasar proyeksi atau perkiraan penerimaan wilayah untuk perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam kurun waktu (2008-2012), realisasi tahun 2012 serta prediksi tahun 2013 telah dianalisa pada bab sebelumnya dengan rata-rata tahun 2008-2012 sebesar 5,28%,. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 naik secara signifikan kemudian diprediksi naik lagi pada tahun 2013 menjadi sebesar 6,34 %. Sedangkan laju pertumbuhan masing-masing sektor pada tahun 2013 secara lengkap adalah sebagai berikut : 1)

Bangunan (8,70 %)

2)

Listrik, Gas & Air Bersih (8,05 %)

3)

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (8,04 %)

4)

Pengankutan & Komunikasi (7,32 %)

5)

Jasa-Jasa (6,48 %)

6)

Perdagangan, Hotel & Restoran (5,63 %)

7)

Industri Pengolahan (4,88 %)

8)

Pertanian (4,81 %)

9)

Pertambangan & Penggalian (3,14 %)


142


Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2008–2012 dan Prediksi Tahun 2013 & 2014 (%) Pertumbuhan Ekonomi No.

Lapangan Usaha

Rata-Rata Tahun 2008-2012

2013*)

2014**)

1

Pertanian

5.13

4.81

4.76

2

Pertambangan & Penggalian

2.09

3.14

3.50

3

Industri Pengolahan

4.61

4.88

4.67

4

Listrik, Gas & Air Bersih

6.08

8.05

8.65

5

Bangunan

7.08

8.70

9.11

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

5.47

5.63

5.49

7

Pengangkutan & Komunikasi

6.05

7.32

7.68

Keuangan, Persewaaan & Jasa 8

Perusahaan

5.77

8.04

8.57

9

Jasa-Jasa

5.20

6.48

6.61

Pertumbuhan Ekonomi

5.28

6.34

6.56

Sumber :


Berdasarkan histori laju pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima ) tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan berkisar 6,34 % dan untuk masing-masing sektor bergerak antara 3,14 % hingga 8,70 %%,. Sedangkan tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai angka 6,56 % dan untuk masing-masing sektornya bergerak antara 3,50 % sampai 9,11 % sebagaimana terlihat pada tabel di atas. 3.1.2.1

Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Seiring laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana analisa di atas, kesembilan sektor

mengalami erubahan peran dalam pembentukan PDRB baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Peran-peran masing-masing sektor adalah sebagai berikut :


143


Tabel 3.4 Distribusi PDRB Tahun 200-2012 dan Prediksi Tahun 2013 dan 2014 Distribusi PDRB (%) No.

Lapangan Usaha

ADHB

ADHK

2008-2012

2013*)

2014**)

2008-2012

2013*)

2014**)

Primer

29.47

28.69

28.44

29.54

29.16

29.13

1

Pertanian

27.88

27.37

27.21

27.96

27.70

27.69

2


1.58

1.32

1.24

1.58

1.46

1.44

Sekunder

21.54

22.35

22.61

22.40

22.50

22.50

3

Industri Pengolahan

11.20

10.98

10.91

12.35

12.04

11.98

4


1.28

1.17

1.14

1.31

1.34

1.35

5

Bangunan

9.06

10.20

10.57

8.73

9.12

9.17

48.99

48.96

48.95

48.06

48.33

48.36

10.98

11.40

11.55

11.81

11.76

11.76

15.61

15.41

15.37

12.04

12.25

12.28

7.71

7.72

7.72

8.62

8.86

8.90

14.68

14.43

14.31

15.57

15.45

15.43

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Tersier Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu., Persew.& Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

6 7 8 9

Total Sumber :


Pada tahun 2013 diprediksi PDRB Kota Pariaman menurut harga berlaku mencapai Rp 2.816.001.88 juta dengan pertumbuhan 6,34%, sedangkan untuk harga konstan dengan pertumbuhan ekonomi 6,56% akan berada pada kisaran Rp 888.141,56 juta. Baik dalam PDRB menurut harga berlaku maupun harga konstan pada tahun 2013 diprediksi masing-masing sektor memiliki peran sesuai kapasitasnya. Kelompok Sektor tersier tetap mendominasi dengan 48,33 % menurut harga konstan dan 48,96 % menurut harga berlaku. Tiga sektor pengambil peran tertinggi menurut harga berlaku dan konstan adalah : 

Pertanian



Sektor jasa-jasa



Sektor angkutan dan komunikasi

Sedangkan tiga sektor lain yang memiliki peran terendah, adalah : 

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan






Listrik, Gas & Air Minum.


144


3.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk tengah tahun sebagaimana terlihat pada tabel prediksi kerangka ekonomi makro 2013-2014, bahwa PDRB perkapita Kota Pariaman juga akan bergerak sesuai perkembangan yang ada. Dibandingkan lima tahun sebelumnya kondisi 2012 PDRB per kapita mengalami kenaikan sebesar 12,85 % (tabel 3.5) Tabel 3.5 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Pariaman Tahun 2008-2012 Tahun

PDRB Perkapita (Rp. Juta)

Perubahan (%)

2008

16,571.00

11.62

2009

17,939.00

8.26

2010

19,985.00

11.4

2011

22,232.00

11.25

2012

25,088.00

12.85

2013*)

27,217.25

11.08

2014*) Sumber :

29,346.50 10.97 Analisis PDRB Tahun 2013, diolah *) Angka Sementara **) Angka Prediksi

Dapat diilustrasikan, bahwa pada periode 2008-2012 rata-rata pPDRB per kapita Kota Pariaman adalah sebesar Rp. 20.363,00 juta dengan rata-rata pertubuhan adalah sebesar 10,94 % per tahun. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 diperkirakan bahwa pendapatan per kapita penduduk Kota Pariaman juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 diprediksi pendapatan per kapita mencapai angka Rp. 27.217.250,- atau meningkat sebesar 11,08 % dari tahun sebelumnya, dan tahun 2014 mencapai angka Rp. 29.346,500,- atau meningkat sebesar 10,97 % juga dibandingkan tahun sebelumnya. 3.1.3

Perkembangan Harga (Inflasi) Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga

merupakan hal yang dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir diperkirakan inflasi 2012 sebagaimana terlihat pada tabel 3.6


145


Tabel 3.6. Laju Inflasi Kota Pariaman Tahun 2008 -2012 (%) dan Prediksi tahun 2013-2014 Menurut Lapangan Usaha No.

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

2013*)

2014**)

1

Pertanian

6.54

2.97

9.09

5.98

6.81

6.88

6.95

2


3.26

3.49

3.66

3.70

4.53

4.85

5.17

3

Industri Pengolahan

9.76

5.88

7.08

7.21

7.79

7.30

6.81

4


3.50

1.60

2.64

2.74

3.25

3.19

3.13

5

Bangunan

5.41

8.73

10.63

8.11

9.38

10.37

11.37

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

8.74

7.57

7.80

7.69

9.40

9.57

9.73

7

6.40

5.86

4.88

5.32

5.92

5.80

5.68

8

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaaan & Jasa Perusahaan

8.10

4.24

5.44

5.71

6.11

5.61

5.12

9

Jasa-Jasa

8.00

4.43

6.23

6.39

7.56

7.45

7.34

6.63

4.97

6.38

5.87

6.75

6.78

6.81

Total Sumber :


Bertolak dari perubahan harga dari bulan ke bulan diperkirakan inflasi nasional maksimal akan mencapai 6,8 sebagaimana tersarikan dalam data pokok APBN 2007-2013. Sedangkan pada 2013 diperkirakan akan lebih terkendali berkisar pada level 4,90. Kondisi perekonomian di Kota Pariaman secara umum tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian di tingkat atasnya atau kondisi perekonomian global. Berbagai instrumen yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian antara lain: stabilitas nilai tukar rupiah; fluktuasi tingkat suku bunga SBI; harga minyak dunia serta kebijakan ekonomi nasional terkait dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Melihat kondisi perekonomian internal selama 2012 serta histori inflasi Kota Pariaman, pada akhir tahun 2012 inflasi Kota Pariaman berada pada level 6,75 % dan 2013 diperkirakan akan berada pada level 6,78 % serta tahun 2014 sebesar 6,81 %. Jika dilihat per sektornya, maka sektor yang merupakan penyumbang terbesar inflasi adalah sektor bangunan, pada tahun 2012 menyumbang sebesar 9,38 % dan tahun 2013 serta 2014 diperkirakan sebesar 10,37 dan 11,37 %. 3.1.4

Investasi Investasi merupakan salah satu unsur dalam PDRB yang dihitung atas dasar pengggunaan,

selain konsumsi dan Eksport netto (Eksport – Import). Investasi ini PDRB sektor investasi dipengaruhi oleh dua unsur yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok yang meliputi

persediaan

barang

mentah,

barang

setengah

jadi

dan

barang jadi.

Pengeluaran-pengeluaran yang mempengaruhi tinggi/rendah Pembentukan modal tetap bruto RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

146


meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang dihasilkan di suatu wilayah (region) atau impor yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh tiap-tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang. Tabel 3.7 PDRB ADHK Penggunaan Sektor Investasi Kota Pariaman Tahun 2008-2012 dan Prediksi Tahun 2013-2014 (Rp. juta) Distribusi Terhadap

Tahun

Investasi (Rp. Juta)

Perubahan

2008

107,863.75

9.21

16.44

2009

112,874.22

4.65

16.46

2010

118,165.96

4.69

16.37

2011

125,926.86

6.57

16.46

2012

134,061.73

6.46

16.53

2013*)

140,611.23

5.77

16.55

2014**)

147,160.72

5.08

16.58

Sumber :

PDRB ADHK (%)


Distribusi penggunaan PDRB untuk investasi pada tahun 2012 tercatat sebesar 16,53 % menurut harga konstan. Menurut harga konstan, pertumbuhan distribusi akan meningkat pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 0,02 % dan 0,03 %. Namun jika kita lihat menurut trend perubahannya, maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan investasi di Kota Pariaman pada tahun 2013 dan 2014. Dan pada tahun 2012 perubahannya adalah sebesar 6,46 % sedangkan tahun 2013 dan 2014 menjadi 5,77 % dan 5,08 %. Harapan kedepan, investasi ini akan terus melaju dengan pertumbuhan yang signifikan karena memiliki multiplier effect luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.1.5 Perdagangan Internasional (Ekspor) Item berikutnya dalam penggunaan PDRB adalah pengeluaran untuk perdagangan internasional. Istilah perdagangan internasional untuk PDRB Kabupaten/Kota bukanlah hanya perdagangan yang dilakukan dengan luar negeri, namun perdagangan antar kabupaten/kota pun termasuk dalam perhitungan ini. Perdagangan ini terdiri dari ekspor dan impor, kalkulasinya (ekspor dikurangi impor) dikenal dengan perdagangan netto. Perkembangan ekspor neto Kota Pariaman tahun 2008-2012 dan prediksi tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut : RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

147


Tabel 3.8 Perkembangan Ekspor Netto Kota Pariaman Tahun 2008-2012 dan Prediksi Tahun 2013 dan 2014 (Rp. Juta) Ekspor Netto

Kontribusi

Tahun

(Rp. Juta)

Perubahan (%)

2008

104,121.56

1.54

15.87

2009

107,767.42

3.50

15.72

2010

110,199.48

2.26

15.27

2011

114,365.02

3.78

14.95

2012

118,973.93

4.03

14.67

2013*)

122,260.31

3.02

14.37

2014**)

125,546.69

3.32

14.07

Sumber :

(%)


Dari tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa hingga 2012 Perdagangan Netto Kota Pariaman baik menurut harga berlaku maupun konstan belum dapat memberikan kontribusi surplus (kondisi defisit), hal ini terkait erat dengan kondisi wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam dan keterbatasan lahan, sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok disuplai dari luar kabupaten/kota. Disadari tidaklah mudah bagi Kota Pariaman untuk terlepas dari ketergantungan itu. Namun demikian, ekspor dapat terus ditingkatkan, walaupun yang dijual adalah jasa, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan perdagangan netto akan mendekati zero bahkan bila memungkinkan menjadi positif/surplus. Melihat kondisi sejarah perdagangan kota Pariaman, prediksi pendapatan regional diperkirakan perdagangan netto Kota Pariaman akan meningkat 3,02 %, walaupun masih minus dari segi kontribusinya terhadap PDRB ADHK, namun peningkatannya lebih rendah dari tahun sebelumnya dan pada 2014 peningkatannya akan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 3,32 %. 3.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Melihat perkembangan perekonomian Kota Pariaman Tahun pada tahun 2011-2013 dan

prediksi pada tahun 2014, maka Kota Pariaman akan menghadapi tantangan dan prospek perekonomian pada tahun 2015 sebagai berikut :


148


Tabel 3.9 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2013-2014 Rata-Rata Tahun 20082012

Tahun 2013*)

Tahun 2014*)

PDRB ADHB (Rp. Juta)

1,613,511.18

2,260,383.29

2,491,879.79

PDRB ADHK (Rp. Juta)

Uraian

3.2.1

727,833.97

849,493.00

888,141.56

Jumlah Penduduk Tengah Tahun (jiwa)

79,028.00

81,855.00

82,840.00

PDRB per Kapita HB (Rp.)

20,363.00

27,217.58

29,346.92

PDRB per Kapita HK (Rp.)

9,200.33

10,400.53

10,774.54

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.46

6.13

6.24

Inflasi (%)

6.67

7.36

7.39

Investasi HB (Rp. Juta)

253,365.43

355,427.09

387,536.75

Investasi HK (Rp. Juta)

119,778.50

140,611.23

147,160.72

Ekspor HB (Rp. Juta)

139,715.41

181,774.21

181,774.21

Ekspor HK (Rp. Juta) 111,085.48 Sumber : Analisis PDRB Tahun 2013, diolah *) Angka Sementara **) Angka Prediksi

122,687.02

126,400.12

Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015 Perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2014-2015 masih akan menghadapi sejumlah

tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : a.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan

lapangan

kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. b.

Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang

peraturan

perundang-undangan

di

daerah,

perbaikan

pelayanan,

dan

penyederhanaan birokrasi.


149


c.

Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.

d.

Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor.

Pertumbuhan

ekspor

akan

mempengaruhi

keberlangsungan

usaha

dan

perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja. e.

Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

f.

Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Pariaman, di samping menciptakan lapangan kerja.

g.

Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending

approach)

dalam rangka

membangun modal sosial

kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Pariaman. h.

Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Pariaman sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan

kemampuan

menciptakan

kesempatan

kerja dan pendapatan

melalui sumber daya bersama. i.

Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Pariaman. Mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2012 dan tahun 2013 serta perkiraan 2014, maka tantangan yang dihadapi maka Prospek perekonomian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman Tahun 2015 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sekitar 5-6%; RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

150


b. Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 5 ±1%. c. Laju pertambahan penduduk pada Tahun 2015 diperkirakan sekitar 0.3 % d. PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp 2.694.726.28 juta. e. PDRB Harga Konstan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 926.790,11 juta. f. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 31.476,25,g. PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 11.148,55,3.3

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Penyelenggaraan pemerintah akan berfungsi optimal, efektif dan efisien apabila

penyelenggara urusan pemerintahan didukung dengan instrument-instrumen yang sudah dirumuskan dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun setiap tahun. Untuk melaksanakan instrument-intrumen tersebut tentunya didukung dengan pendanaan/sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

(money

follow

function).Dalam

rangka

melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan serta mengenai sasaran yang yang diinginkan maka harus didukung dengan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan tersebut. Dalam rangka mendukung kebutuhan belanja pembangunan daerah tidak bisa terlepas dengan kapasitas fiskal (kemampuan keuangan daerah) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah tersebut, karena kapasitas fiskal merupakan penopang utama dan sumber pembiayaan pembangunan daerah tersebut, meskipun sumber pembiayaan pembangunan bisa juga diperoleh dari sumber-sumber dana Non APBD, seperti Dana Hibah dari pusat maupun dari daerah lain, dana kemitraan dengan masyarakat maupun pihak ketiga, swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui Coorporate Social Responsibility (CSR). Salah satu instrument yang konkret yang digunakan untuk merencanakan dan dijadikan dasar pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.


151


Perencanaan pembangunan daerah yang dinamis, yang telah diseimbangkan dengan prioritas pembangunan, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta sesuai dengan realita di lapangan kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana sebelumnya telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari dilaksanakan

Pemerintah Daerah menjaring aspirasi kegiatan dan program-program yang akan dengan cara melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda),

evaluasi

pelaksanaan

program-program

dan

kegiatan-kegiatan

tahun

sebelumnya sampai dengan verifikasi dan penyelarasan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program, tujuan dan sasaran yang akan dicapainya. Langkah selanjutnya setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, dokumen tersebut dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari kedua dokumen inilah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (RAPBD) disusun melalui berbagai proses dan mekanisme sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan

fiskal tercermin

sebagai media dalam penarikan pajak dari

masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaranbesaran belanja dalam APBD.


152


Kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar : 1.

Pengelolaan Anggaran (the managed budget approach) Menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus.

2.

Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program, sedang pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.

3.

Anggaran belanja seimbang (Balance approach) Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

4.

Pembiayaan fungsional (functional finance) Dalam pendekatan ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibatakibat tidak langsung terhadap pendapatan terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pajak berfungsi mengatur pengeluaran swasta sedang pinjaman sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka

pemerintah pusat melakukan desentralisasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakatserta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan

Fiskal

juga

merupakan

salah satu upaya Pemerintah daerah dalam rangka

mendapatkan dana-dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kemudian dibelanjakan/ diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Desentralisasi fiskal akan menyebabkan

dampak langsung

terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila

desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

153


kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dengan mengubah tarif pajak yang berlaku otomatis akan mempengaruhi/berdampak pada perekonomian secara luas. Jika suatu pajak dinaikkan maka akan terjadi penurunan daya beli masyarakat serta penurunan output industri secara umum, sebaliknya apabila suatu pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output-nya. Desentralisasi Fiskal jugaakan memberi kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan perbelanjaan agar lebih efektif dan efisien karena mereka lebih mengetahui realitas yang terjadi dilapangan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung. Jika ingin lebih memacu pertumbuhan ekonomi lokal maka pemerintah daerah dapat melakukan penekanan (memprioritaskan) pada penganggaran belanja bidang infrastruktur dan belanja sektor sosial. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka seharusnya tingkat kemiskinan akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah senantiasa berupaya merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pro growth, pro poor, pro job, dan proenvironment. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Tentunya, agar kebijakan fiskal bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pemodal sebagai pembayar pajak. Penerapan kebijakan

iskal yang baik

dan sehat pada gilirannya juga akan menciptakan

sustainabilitas fiskal yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang menuju pada kemandirian ekonomi. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

154


keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai daripenganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. (1)

Perencanaan APBD melibatkan masyarakat dan DRPD dalam rangka penjaringan aspirasi (need assessment) hingga penetapan Arah dan Kebijakan Umum serta penentuan strategi dan prioritas APBD.

Input dari penjaringan aspirasi tersebut berupa program-

program dan kegiatan. Dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) Berorientasi pada kepentingan publik/ masyarakat luas (b) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja (c) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD

dengan

perencanaan

operasional

oleh

Pemerintah

Daerah

dan

penganggaran pada unit kerja (SKPD). (d) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan. Dalam tahap perencanaan ini reposisi DPRD sangat diperlukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. DPRD mempunyai kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Mekanisme penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan sebagai berikut : a. DPRD melakukan upaya penjaringan masyarakat dan menyusun pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya diadakan berbagai komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan umum APBD. b. Tim Anggaran Eksekutif menyusun Strategi dan Prioritas APBD yang selanjutnya disampaikan kepada panitia anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati c. Apabila kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif telah sepakat) maka APBD dapat disyahkan oleh DPRD. (2)

Pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan system akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBD oleh eksekutif baik berupa laporan bulanan, triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

(3)

Pengendalian/Pengawasan Keuangan Daerah: Fungsi pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai penggunaan dana daerah pada setiap


155


kesempatan. Meskipun secara formal laporan pelaksanaan APBD telah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai media, masyarakat ataupun informal dari pemerintah daerah untuk mengawasi berbagai implementasi APBD oleh pemerintah daerah. Dalam tahap ini berbagailaporan pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai penilaian Pertanggungjawaban Kepala Daerah. DPRD dapat mempergunakan laporan keuangan ini sebagai salah satu indikator untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Mekanisme pengendalian pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Pertanggungjawaban penggunaan uang publik pada dasarnya mempertimbangkan dua aspek yaitu Aspek Legalitas Anggaran Daerah (setiap transaksi yang dilakukan dalam APBD harus dapat dilacak otoritas legalnya) dan Aspek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (pengelolaan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara baik, termasuk perlindungan asset fisik dan finansial guna mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2015 di Kota Pariaman diarahkan untuk: a.

Tetap melaksanakan dan memperhatikan sebelas prioritas pembangunannasional dan 3 prioritas lainnya yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; dan (5) ketahanan pangan. Kemudian (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, 3 prioritas bidang lainnya mencakup: (1) politik, hukum, dan keamanan, (2) perekonomian, dan (3) kesejahteraan rakyat.

b.

Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung

program pro growth, pro poor, pro job dan pro environtment. c.

Tetap melanjutkan pendanaan guna meningkatkan jaminan sosial yang diwujudkan dalam bentuk program-programdan kegiatan-kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.


156


d.

Meningkatkan jumlah dan

besaran

belanja modal

dalam

rangka meningkatkan

produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja. e.

Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.

f.

Penerapan Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework. Penerapan strategi ini sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan dan mengefesienkan (restrukturisasi) program dan kegiatan pada masing-masing Unit Kerja (SKPD). Upaya restrukturisasi tersebut dimulai dengan tahapan penetepan visi dan misi SKPD sesuai dengan rencana strategis, tugas serta fungsi masing-masing SKPD, restrukturisasi program yang bersumber dari tugas dan fungsi di masing-masing pejabat yang ada di masing-masing SKPD hingga penetapan indikator kinerja kegiatan

yang akan dilakukan melalui

pendekatan kuantitas, kualitas dan harga. Selain itu dengan penerapan MTEF akan tampak sejauh mana kebutuhan pendanaan yang lebih detail pada masing-masing SKPD dan seberapa jauh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, baik dalam jangka menengah maupun panjang. g.

Mengoptimalikan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

h.

Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain :

(1) Meningkatkan SDM Kota Pariaman dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk. (2) Meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (3) Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan–laporan pelaksanaan APBD. Selain daripada itu sistem rewards and punishment perlu diterapkan bagi SKPD yang RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

157


memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing SKPD nya. 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel III.12.tentang Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut: Tabel 3.10 Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Pariaman Tahun 2013-2016 (dalam Satuan Rupiah) No. 1

Rata-Rata 20082013

Uraian PAD

2014

2015

2016

15,987,460,790

22,095,854,500

23,552,305,426

25,008,756,353

1.1

Pajak Daerah

2,512,444,558

4,292,737,897

4,732,807,517

5,172,877,138

1.2

Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Hasil Bagi Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Hibah

1,747,038,836

3,241,887,647

3,571,494,227

3,901,100,808

3,150,949,544

5,071,439,506

5,619,092,945

6,166,746,385

9,489,789,451 421,236,264,613

9,628,910,737 445,908,359,197

9,768,032,022 470,580,453,781

20,429,612,693

21,127,807,357

21,826,002,021

367,035,521,920

391,009,421,840

414,983,321,760

31,125,328,333

33,771,130,000

33,771,130,000

33,771,130,000

35,141,719,123

54,411,774,092

55,115,748,185

55,819,722,277

620,751,153

-

-

-

2,752,488,761

-

-

-

13,137,861,092

13,841,835,185

14,545,809,277

47,722,405,173

41,273,913,000

41,273,913,000

41,273,913,000

909,275,373

-

-

-

368,284,992,322

497,743,893,206

524,576,412,808

551,408,932,411

1.3

1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1

Dana Darurat Bagi Hasil Pajak / 3.3 Bukan Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian 3.4 dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan 3.5 dari Pemerintah Daerah Lainnya TOTAL PENDAPATAN DAERAH

8,577,027,853 317,155,812,409 20,508,471,843 265,522,012,233

3.2

10,160,213,672


158


Keterangan: Untuk DAK dan Bantuan Keuangan dari Propinsi belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD DAK dan Banprop dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (DAK) dan dianggarkan dalam APBD Pemberi Bantuan.

Adapun

beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi

kemampuan keuangan daerah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Kenaikan Pajak daerah diasumsikan naik sesuai dengan tren perkembangan pajak daerah di Kota Pariaman 5 (lima ) tahun sebelumnya.

b.

Kenaikan pajak hotel diperkirakan naik dengan adanya obyek wajib pajak baru di Kota Pariaman.

c.

Pajak Reklame diperkirakan akan naik dengan bertambahnya produsen dan pengusaha yang memanfaatkan media promosi yang terus ditambah di Kota Pariaman khususnya di tempat- tempat strategis.

d.

Pajak Penerangan Jalan diperkirakan akan naik dengan asumsi akan adanya kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN.

e.

Pajak Parkir diperkirakan akan naik dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Pariaman maupun dari luar kota yang melakukan kunjungan ke Kota Pariaman, baik untuk urusan bisnis, pribadi maupun wisata.

f.

BPHTP diperkirakan akan naik dengan adanya pengalihan alih fungsi lahan di wilayah Kota Pariaman yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan sarana prasarana pendukung lain yang menunjang

tumbuh dan

berkembangnya Wilayah Perkotaan di Kota Pariaman . g.

Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya pengalihan PBB Perkotaan ke daerah sehingga memungkinkan Kota Pariaman untuk menggali dan menambah obyek pajak baru di sektor Bumi dan Bangunan di Kota Pariaman.

h.

Untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dari tahun 2013 ke 2014 diprediksikan akan terjadi kenaikan karena pada Dana Penyesuaian seperti tahun sebelumnya.

i.

Untuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sumatera Barat belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD, untuk penganggaran DAK dan Bantuan Keuangan hanya dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau diterbitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (untuk DAK), dan dianggarkan dalam APBD Provinsi (untuk Bantuan Keuangan Propinsi).


159


3.4

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti

sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumbersumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan berlakunya otonomi daerah mendorong daerah untuk terus mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Seringkali upaya optimalisasi penerimaan ini tidak diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, misalnyapengaruh penambahan suatu jenis pajak danretribusi baru terhadap sektor riil artinya,diperlukan sensitivitas yang tinggi dari pemerintahdaerah denganupaya-upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, pajak dan retribusimasih menjadi andalan pemerintah untukmeningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. Sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran. Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.Selama ini Pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari proporsi Pendapatan Total APBD, namun daerah

harus

lebih

kreatif

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk

meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

diantaranya adalah pajak

daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.


160


Pendapatan Daerah yang ada dalam struktur APBD dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: (a) Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (external source). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumbersumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.Yang dimaksud dengan pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yangbersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerahyang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. (b) Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (localsource). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (local tax, subnational

tax), retribusi daerah (local retribution, fees,local licence) dan hasil-hasil badan usaha (local owned enterprises) yang dimiliki oleh daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintahdaerah kepada penduduk

yang

mendiami

wilayah

yurisdiksinya,

tanpa

langsung

memperoleh

kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerahyang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung,maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada pendudukyang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembagaperwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yangberada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan. Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.Hal RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

161


ini

merupakan

kondisi

yang

perlu

diciptakandan

menjadi

suatu

pandangan

umum

yangdikemukakan serta diterima oleh para ahli yangmenekuni kajian pemerintahan daerah, khususnyakeuangan daerah. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangatberagam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa “lapangan pajak” yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada diatasnya. Ada perbedaan“lapangan pajak” antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Untuk Daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah 7 buah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Masing-masing tingkatan daerah memiliki lapangan retribusi daerah yang berbeda-beda. Lapangan retribusi daerah propinsi antara lain adalah Retribusi Bahan Galian golongan C, Uang Leges, Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Pariaman yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri.Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pariaman diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain- lain Pendapatan yang Sah. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

162


Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Pariaman selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Pariaman. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut : (1)

Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

beserta

peraturan

pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

163


d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i.

Pajak Sarang Burung Walet;

j.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Pariaman. Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Pariaman, pemerintah Kota Pariaman harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upayaupaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip : realistis dan elastis (artinya dapat/mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) sertaadil

dan merata secara vertical dan horisontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak). b. Melakukan perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. c. Melakukan Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi

pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang emudian akanmenimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. d. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturanperaturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.


164


e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung. f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerjapemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak. g. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan public/wajib pajak. h. Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. i. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutanpajak. Tindakan yang dapat

dilakukan

antara

lain

memperbaiki

prosedur

administrasi

pajak

melalui

penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. j. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak- pajak dan retribusi di Kota Pariaman. Selain terus melakukan hal-hal tersebut diatas, dalam penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah juga harus tetap memperhatikan faktor-faktor Non-distorsi terhadap perekonomian, yaitu hal-hal yang ditimbulkan adanya implikasi pajak atau pungutan yang bisa menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan,sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weightloss). Untuk

itu,

Pemerintah

Daerah

dalam

melakukan

pungutan

pajak

harus

tetap

“menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

dan

pembangunan.

Sementara,

fungsi regulator

yaitu

bila

pajak

dipergunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

165


pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Pariaman dalam melakukan penggalian potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru juga harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Pariaman. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria- kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Pariaman. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008-2013 di Kota Pariaman, dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut. Tabel 3.11 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah dan %) Pendapatan APBD (Rp.)

Proporsi PAD Terhadap APBD (%)

No.

Tahun

PAD (Rp.)

1

2008

13,357,148,943

303,399,328,009

4.40

2

2009

12,280,336,382

312,991,410,719

3.92

3

2010

14,884,538,651

302,882,607,439

4.91

2011

17,125,280,867

403,319,479,742

4.25

2012

17,638,056,322

416,205,754,418

4.24

2013

20,639,403,574

470,911,373,603

4.38

4 5 6 Sumber :

1. 2.

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2008-2013 merupakan realisasi anggaran.

Perda tentang perubahan APBD Kota Pariaman TA. 2013

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, kenaikan peran atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2012 mengalami fluktuatif. Dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan dari 4,40 % menjadi 3,92 %, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya gempa bumi pada tanggal 29 September 2009 yang merusak sendi-sendi perekonomian Kota Pariaman khususnya dan Propinsi Sumatera Barat umumnya.tahun 2010 terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD menjadi 4,91 %. Dan tahun RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

166


2011 serta 2012 kontribusi PAD hanya tercatat sebesar 4,24 % dan 4,25 %. Jika dihitung selama periode 2008-2012, maka pertumbuhan PAD Kota Pariaman tercatat mengalami penurunan sebesar 0,04 % per tahunnya. Proporsi pendapatan terbesar APBD Kota Pariaman periode 2008-2013 masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2008-2013 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pariaman adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.12 berikut. Tabel 3.12 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2013 PAD (Rp.)

Dana Perimbangan (Rp.)

Lain-Lain Pendapatan Sah (Rp.)

Pendapatan APBD (Rp.)

No.

Tahun

1

2008

13,357,148,943

279,436,567,109

10,605,611,957

303,399,328,009

2

2009

12,280,336,382

291,988,261,572

8,722,812,765

312,991,410,719

3

2010

14,884,538,651

277,186,844,147

10,811,224,641

302,882,607,439

4

2011

17,125,280,867

306,381,801,020

79,812,397,855

403,319,479,742

5

2012

17,638,056,322

351,377,230,579

47,190,467,517

416,205,754,418

6

2013

20,639,403,574

396,564,170,029

53,707,800,000

470,911,373,603

Sumber :

1. 2.

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2008-2013 merupakan realisasi anggaran.

Perda tentang perubahan APBD Kota Pariaman TA. 2013

Peran Pajak Daerah di Kota Pariaman terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Pariaman sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Perolehan Pajak Daerah di Kota Pariaman setiap setiap tahun mengalami mengalami perkembangan yang cukup baik (ada kenaikan/ melebihi target yang ditetapkan). Lebih detail jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Pariaman, selama lima tahun terakhir 2008-2013cenderung(naik dan turun). Pada kurun waktu 2008 – 2013 kontribusinya mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2011 naik kembali baik besarannya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 3.13 berikut :


167


Tabel 3.13 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2013 Tahun

1

2008

1,652,320,176

13,357,148,943

-

2

2009

1,298,100,083

12,280,336,382

-8.06

3

2010

2,682,243,170

14,884,538,651

21.21

4

2011

2,485,409,553

17,125,280,867

15.05

5

2012

3,103,926,086

17,638,056,322

2.99

Sumber :

1 2

Pajak (Rp.)

PAD (Rp.)

Kenaikan PAD (%)

No.

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2008 -2012 merupakan realisasi anggaran Perda tentang Perubahan APBD Kota Pariaman TA. 2013

(2) Dana Perimbangan Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal. Akan tetapi sampai saat ini Dana Perimbangan masih merupakan “andalan” bagi daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Daerah. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah.Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan

data

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

168


Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari:

rovisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan

Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar (lebih dari 50 persen) , hal ini mengindikasikan

bahwa Kota Pariaman dalam pendanaan daerah masih sangat

tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD Kota Pariaman selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2013) terusmengalami penurunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut : Tabel 3.14 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2013 Tahun

Pajak (Rp.)

1

2008

1,652,320,176

13,357,148,943

-

2

2009

1,298,100,083

12,280,336,382

-8.06

3

2010

2,682,243,170

14,884,538,651

21.21

4

2011

2,485,409,553

17,125,280,867

15.05

5

2012

3,103,926,086

17,638,056,322

2.99

6 Sumber :

(3)

PAD (Rp.)

Kenaikan PAD (%)

No.

3,852,668,277 20,639,403,574 -14.41 2013 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran. 2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2013

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Daerah

meskipun kecil, akan tetapi keberadaannya pendanaan

bagi

Daerah

tersebut.

sangat menunjang / mendukung kemampuan

Beberapa

kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.


169


Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; (iii) Dana Penyesuaian; dan (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Pariaman terhadap Total Pendapatan Daerah relatif kecil (tidak kebih dari 20 persen). Selama kurun waktu tahun 2008 – 2013 proporsinya mengalami kenaikan tiap tahun akan tetapi pada tahun 2012 menurun kembali. Dana Perimbangan yang diterima Kota Pariamantergantung / sesuai dengan pembagian dari pusat, adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel III.17 sebagai berikut; Tabel 3.15 Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2013 Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan APBD (%)

No.

Tahun

Dana Perimbangan (Rp.)

1

2008

279,436,567,109

303,399,328,009

92.10

2

2009

291,988,261,572

312,991,410,719

93.29

3

2010

277,186,844,147

302,882,607,439

91.52

4

2011

306,381,801,020

403,319,479,742

75.97

5

2012

351,377,230,579

416,205,754,418

84.42

6 Sumber :


396,564,170,029 470,911,373,603 84.21 2013 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran. 2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2013

Dari perbagai pertimbangan serta melihat gambaran lima tahun kebelakang atas realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang terjadi di Kota Pariaman seperti yang telah diuraikan di atas, maka prediksi Pendapatan Daerah di Kota Pariaman selama kurun waktu 2013-2015, akan diperkirakan sebagai berikut seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :


170


Tabel 3.16 Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Pariaman Tahun 2014– 2016 (dalam Satuan Rupiah) Lain-Lain Pendapatan Sah (Rp.)


Proporsi LainLain Pendapatan Sah Terhadap Pendapatan APBD (%)

No.

Tahun

1

2008

10,605,611,957

303,399,328,009

3.50

2

2009

8,722,812,765

312,991,410,719

2.79

3

2010

10,811,224,641

302,882,607,439

3.57

4

2011

79,812,397,855

403,319,479,742

19.79

5

2012

47,190,467,517

416,205,754,418

11.34

53,707,800,000 470,911,373,603 11.41 6 2013 Keterangan : untuk DAK dan Bantuan Keuangan dari propinsi belum diprediksi karena sesuai pedoman Penyusunan APBD ”DAK dan Bantuan keuangan provinsi dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (DAK) atau dalam APBD Pemberi Bantuan.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Pariaman 2012-2015,

maka

selama kurun waktu

kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan

Daerah antara lain sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan daerah dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB

per

kapita

riil,

pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif,

pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan. Implementasi penyusunan kebijakan ini antara lain dengan adanya Penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Syah. b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah

dan

dapat

segera

dilakukan

adalah

dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

171


berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan sistem

pemungutan

pajak

pada

cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib

pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. c. Mengupayakan berdasarkan

Hasil

azas

(Yield)

keadilan

Pajak

(Equity)

dan

Retribusi

dengan

Daerah seoptimal mungkin

memperhatikan

Efisiensi

Ekonomi,

Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement) dan Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local Revenue Source). d. Melaksanakan

tertib

administrasi

penerimaan

pajak

secara efektif dan efisien.

Pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah harus dilakukan secara efisien yaitu mengukur hubungan antara hasilpungut suatu pajak dengan potensi pajak yang ada. Pengadministrasian

wajib

pajak,

menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak,

dan

membukukan

penerimaan

penerimaan.

pendapatan

Dalam

meliputi

menentukan

usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang

mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. e. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Pariaman antara lain dengan : 1) Meningkatkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan. 2) Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: a)

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan beberapa Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi di Kota Pariaman yaitu: Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha,


172


Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 19 Retribusi b)

Tahun

2011

tentang

Perizinan Tertentu.

Mulai tahun 2011 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan

Bangunan

(BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD c)

Mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB.

d) Pada tahun 2013 secara bertahapakan dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB agar dapat berjalan secara online dengan Bank Operasi (BO). e)

Melakukan ekstensifikasi

program-program peningkatan

untuk

mendukung

Pendapatan

Asli

intensifikasi dan

Daerah (PAD) di Kota

Pariaman dengan cara: (1) Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan pendapatan

yang

baru

(Pajak

jenis-jenis

dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan

dengan Perda- perda baru di Kota Pariaman). (2) Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Terus

mengupayakan

penggalian

potensi

Pajak

dan Retribusi Daerah yang

tidak akan memberatkan masyarakat Kota Pariamanmalah diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi di Kota Pariaman. (4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah. (5) Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat pembayar Pajak dan

Retribusi Daerahsalah satunya dengan cara Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatanserta melakukan membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak. (6) Melakukan pajak

dan

penyederhanaan retribusi

sistem

daerah serta

dan

prosedur administrasi pemungutan

managemen

pengelolaan

guna

memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR). (7) Menegakkan hukum/ law enforcement dalam

upaya membangun ketaatan Wajib

Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)


173


(8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemungut pajak, peran

aktif

SKPD

yang

meningkatkan

terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang

perpajakan. (9) Melakukan

peningkatan

pengendalian

dan

pendapatan asli daerah untuk terciptanya

pengawasan atas pemungutan

efektifitas

dan

efisiensi

yang

dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. (10) Mendukung

implementasi

teknologi

secara terpadu/ terintegrasi

informasi

guna mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pajak dan retribusi di Kota Pariaman. (11) Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakanakan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Pariaman. (12) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarannya karena bersifat given (pengeluaran/

kegiatannya

sudah

ditentukan).Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sumatera Barat yang diasumsikan tetap karena bersifat given juga. (13) Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih. (14) Mengoptimalkan

kinerja

Badan

Usaha

Milik

Daerah

(BUMD) serta

pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut. (15) Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Pariaman, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan,

penegakan

hukum

dan

meningkatkan keamanan dan ketertiban

peraturan mulai

dari

perundangan, tingkat

terkecil

serta di

lingkungan kelurahan dan kecamatan. (16) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya

optimalisasi sistem organisasi

dan

kelembagaan

pendapatan

daerah,memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah yang baik dan berprestasi dalam mengelola pendapatan daerah.


174


3.5 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu

yang

dapat

dilaksanakan

bersama

antara

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber- sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi

dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja dapat diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja lain-lain). Sedangkan belanja menurut organisasi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan

dan fasilitas umum,

kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Satuan Unit Kerja (SKPD). Oleh karena itu program SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Menurut fungsinya belanja digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja guna memperoleh manfaat sebesar- besarnya, selain daripada itu fungsi belanja juga dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

175


dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2013 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, tambahan penghasilan lainnya, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas kepada

Pemerintah

Pusat.

Dalam

Pemenuhan

pinjaman Pemerintah Daerah Pendanaan

sejalan

dengan

penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Pariaman tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman. c. Belanja subsidi hanya diperuntukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik

desa

dan

kebutuhan

pokok

masyarakat lainnya. Dalam menetapkan

belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Pariaman sampai saat ini belum menganggarkan belanja subsidi. d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

176


hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah

serta

kemampuan

keuangan

daerah,

sehingga

tidak

mengganggu

penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan

kemampuan

keuangan

daerah

dan

mekanismenya

berdasarkan/sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang pemerintah

daerah

kepada

dari

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif / tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor

39

Tahun

2012

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. f.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

177


keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Pariaman tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan sifatnya

tidak

kegiatan-kegiatan

yang

dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai : merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. b. Belanja

barang

dan

jasa;

merupakan

pengeluaran

untuk pembelian/

pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :


178


1) Pengeluaran

tersebut

mengakibatkan

adanya

perolehan asset tetap atau

asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. 2) pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3) perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 4) pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya. Adapun yang termasuk kategori utama belanja modal ada 5 (lima) yaitu: a) Belanja

modal

tanah

adalah

pengadaan/pembelian/pembebasan

pengeluaran/biaya

penyelesaian,

baliknama

yang digunakan untuk dan

sewa

tanah,

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta lain-lainyang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut siap pakai. b) belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yangdiperlukan untuk pengadaaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan

kualitas

peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. c) belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai termasuk di dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan. d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian,peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai. e) belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modaltanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, misalnya belanja modal kontrak sewa beli,pembelian barang-barang kesenian, barang RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

179


purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di suatu daerah akan digerakkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat. Era otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pengeluaran publik pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pembenahan manajemen dan administrasi birokrasi, sehingga menyebabkan peningkatan belanja administrasi baik belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang yaitu belanja prioritas masing- masing Unit Kerja di Pemerintahan (SKPD).Peningkatan Belanja Administrasi Pemerintahan guna mendukung Reformasi Birokrasi akhir-akhir ini dirasakan semakin membuat ketidakseimbangan (proporsinya tidak sebanding) antara belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang di masing-masing SKPD. Kondisi yang terjadi sekarang pertumbuhan belanja kegiatan dasar lebih besar daripada belanja tidak mengikat. Di satu sisi belanja yang sifatnya mengikat belum dilakukan secara efisien salah satunya pada pos belanja perjalanan dinas yang “membengkak“ baik dari segi waktu perjalanan maupun volume perjalanannya/jumlah orang yang melakukan perjalanan. Hal

seperti

itu

juga

tercermin

dalam

perkembangan

Belanja Daerah di Kota

Pariaman, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini terlihat bahwa Proporsi Belanja Tidak Langsung melebihi Belanja Langsung. Tabel 3.17 Struktur Belanja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2013 Belanja Langsung (Rp.)

Belanja APBD (Rp.)

123,824,011,112.00

142,315,053,203.00

266,139,064,315.00

2009

140,265,131,402.00

142,727,063,748.00

282,992,195,150.00

3

2010

182,823,640,724.78

158,166,046,193.65

340,989,686,918.43

4

2011

200,745,629,085.22

200,359,068,657.50

401,104,697,742.72

5

2012

228,066,359,022.00

171,504,480,401.69

399,570,839,423.69

6

2013

251,295,356,082.00

252,615,478,076.00

503,910,834,158.00

No.

Tahun

1

2008

2

Sumber :

1. 2.

Belanja Tidak Langsung (Rp.)

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pariaman TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran. Perda tentang Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2013


Kota

180


Gambaran lebih detail tentang perkembangan Belanja Daerah di Kota Pariaman Tahun 2008-2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel III. 19 diatas. Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja (lebih dari 50 persen) , hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Perkembangan terakhir pada perencanaan APBD tahun 2013 proporsi tersebut dikurangi seiring dengan adanya kebijakan Memoratorium

Pegawai yang

berlaku

di Kota

Pariaman.

Proporsi belanja

pegawai terhadap total belanja dapat dilihat dalam table III.20 sebagai berikut: Tabel 3.18 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008-2013 Belanja Pegawai (Rp.)

No.

Tahun

1

2008

114,312,409,808

2

2009

3 4

2010 2011

Total Belanja (Rp.) 266,139,064,315

42.95

135,899,419,525

282,992,195,150

48.02

170,323,073,081

340,989,686,918

49.95

200,321,149,851

401,104,697,743

49.94 56.80 49.22

5

2012

226,948,037,486

399,570,839,424

6

2013

248,047,125,456

503,910,834,158

Sumber :

1. 2.

Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja APBD (%)

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pariaman TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran. Perda tentang Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2013

Kota

Penganggaran Belanja Langsung terbagi menjadi dua urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan

Urusan

Wajib,

daerah

diminta

untuk

memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

sesuai

dengan

kondisi,

kekhasan,

potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama

antara

pemerintah

dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

181


Selanjutnya urusan wajib dan urusan pilihan dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu jangka panjang (2010-2025) dan jangka menengah (2011-2015)dimana dalam jangka menengah juga didasarkan padavisi-misi dari Walikota Pariaman tahun 2011-2015. Gambaran Prediksi Belanja di Kota Pariaman

selama

kurun waktu 2013-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.19 Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Pariaman Tahun 2014-2016 No

Uraian

1.1

Belanja Tak Langsung Belanja Pegawai

1.2

Belanja Subsidi

1.3

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak terduga Belanja Langsung

1

1.4 1.5

1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Keterangan :

2014

2015

2016

(Rp)

(Rp)

(Rp)

287,135,317,254.40

314,200,158,379.80

341,264,999,505.20

253,961,292,422.60 72,000,000.00

278,700,084,785.20 72,000,000.00

303,438,877,147.80 72,000,000.00

21,328,303,418.40

23,948,454,064.80

26,568,604,711.20

2,615,643,000.00

2,258,036,000.00

1,900,429,000.00

218,506,776.00

218,506,776.00

218,506,776.00

7,939,571,637.40

8,003,076,753.80

8,066,581,870.20

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

242,439,811,027.40

259,127,270,664.80

275,814,730,302.20

20,250,658,075.80

22,161,789,161.60

24,072,920,247.40

94,570,775,211.40

103,058,992,095.80

111,547,208,980.20

127,618,377,740.20

133,906,489,407.40

140,194,601,074.60

Untuk Prediksi Belanja langsung Tahun 2014 dan 2015 belum termasuk belanja untuk kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan angka Prediksi Belanja di Kota Pariaman selama kurun waktu 2014-2016 adalah berikut : a.

Untuk Prediksi Belanja Langsung tahun 2015 dan 2016 belum memprediksikan Belanja untuk kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi karena bersifat given dan in out.

b.

Belanja Gaji diasumsikan mengalami peningkatan karena memperhitungkan : kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sebesar 10 %, termasuk menghitung pemberian gaji ke 13, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai serta acress sebesar 2,5 %

c.

Untuk Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2015 dan 2016 diasumsikan masih sama besarannya.


182


d.

Belanja Tak Terduga diasumsikan diasumsikan sama dari tahun 2014-2016. Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Pariaman diarahkan pada pendekatan prestasi kerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

masukan

(input)

yang

direncanakan.

Hal

tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/ urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan

peningkatan

kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kota Pariaman

selama kurun waktu 2011-2015

akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

meningkatkan

kompetensi

Sumber

Daya

Manusia (SDM)

aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas. Penggunaan anggaran tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatankegiatan di bidang pendidikan,

kesehatan, ketersediaan

bahan

pangan, peningkatan

infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. 3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. 4. Optimalisasi

Belanja

Langsung.

Belanja

langsung

diupayakan untuk mendukung

tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5. Transparan

dan

Akuntabel.

Setiap

pengeluaran

belanja

dipublikasikan

dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

183


Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Pariaman secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2011-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut: 1) Belanja Daerah di Kota Pariaman

akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2) Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun.Pos belanja gaji ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD. Perhitungkan gaji untuk ditambah

acress

yang

tiap

tahunnya

besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji

pokok dan tunjangan).Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. Untuk

tahun 2014 diprediksikan terjadi peningkatan/ kenaikan gaji sebesar 10%. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib terlebih dahulu. 4) Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap atau minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya. 5) Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor. 6) Belanja diutamakanuntuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya bidangpendidikan, kesehatan dan pangan; 7) Menguatkan

program–program

penanggulangan

kemiskinan

serta

pemberdayaan

masyarakat yang berkelanjutan; 8) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 9) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat 10) Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan,


184


hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. 11) Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui: a.

Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatanyang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Pariaman dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

b.

Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencanaprogram dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.


185

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN RANCANGAN KERANGKAA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Recommend Documents