BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kota Semarang tahun 2008 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2009-2010. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kota Semarang serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1

Kondisi Ekonomi Makro Kota Semarang tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009 Kondisi ekonomi Makro Kota Semarang tahun 2008 dengan berbagai indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Perkapita, Inflasi, Investasi, dan perkembangan Keuangan Daerah akan menjadi referensi dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kota Semarang khususnya kebijakan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010. PDRB Kota Semarang Tahun 2008 meningkat

sebesar

12,75%

dibanding

sebesar Rp. 34.407.228.000.000, atau tahun

2007 yang sebesar Rp.

30.525.736.000.000,- . Dilihat dari kontribusi sektor usaha terbesar adalah sektor Perdagangam Hotel dan Restoran yakni sebesar 30,29%, berturut-turt sektor Industri Pengolahan sebesar 27,50%, sektor Bangunan 15,10%, dan sektor Jasa-jasa sebesar 12.00%.

Pada tahun 2009 PDRB Kota Semarang diperkirakan perkembangannya

tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan komposisi sektor dominan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Jasa, dan Industri Pengolahan, begitu pula dengan proyeksi tahun 2010. LPE, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,79% atau terjadi peningkatan pertumbuhan 13,55% jika dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 5,98%. Pada tahun 2009 dan tahun 2010 diperkirakan pertumbuhannya sama dengan tahun sebelumnya yakni mencapai sebesar 7,71% dan 8,75%. Pendapatan Perkapita,

Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan

peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dari Rp. 11.468.461,36 pada tahun 2007

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2010

67

menjadi Rp. 11.954.074,44 pada tahun 2008 atau meningkat 3,64%. Pada tahun 2009 peningkatan pendapatan perkapita sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pendapatan

perkapita

tahun

2009

diperkirakan

sebesar

Rp. 12.338.943,47,- dan tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 12.780.624,45 Inflasi, Laju pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong laju inflasi, pada tahun 2008 sebesar 7,49% mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yang sebesar 6,75%.

Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional seperti kenaikan

BBM, TDL dan lain, seperti halnya kenaikan inflasi pada tahun 2008. Pada tahun 2009 dan 2010 diperkirakan tingkat inflasi mengalami pertumbuhan yang stabil, namun demikian masih menunjukkan angka dibawah dua digit. Investasi,

Kota Semarang yang kondusif dan didukung oleh keberadaannya

sebagai pusat aktivitas pemerintahan berpengaruh positif

dalam meningkatkan

investasi di Kota Semarang. Realisasi Nilai investasi PMA tahun 2007 sebesar US $ 317.165.100 meningkat menjadi Sedangkan

realisasi

nilai

US $ 1.835.125.390,investasi

PMDN

tahun

pada tahun 2008. 2007

sebesar

Rp. 1.191.875.230.000,- meningkat menjadi Rp. 2.518.121.150.000,- pada tahun 2008. Dan proyeksi realisasi investasi ditahun mendatang diharapkan

dapat meningkat

sebesar 10 % per tahun. Keuangan Daerah, pada tahun 2008 rasio PAD terhadap PDRB harga Konstan sebesar 1,55% dan diperkirakan menurun pada tahun 2009 sebesar 1,51%, dan 1,58% pada tahun 2010, sedangkan ratio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,84% dan diperkirakan akan sama pada tahun 2009 sebesar 0,84% dan Tahun 2010 sebesar 0,89% , demikian pula rasio pembiayaan daerah terhadap PDRB sebesar 5,17% dan akan meningkat pada tahun 2009 sebesar 5,38% dan tahun 2010 sebesar 6,39%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PDRB dalam meningkatkan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Pembiayaan Daerah.


68

Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Indikator Makro Eknomi Kota Semarang

No 1

2 3 4

5

6 7 8 9

Indikator Makro Ekonomi PDRB : a. Harga Berlaku (Juta Rp) b. Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rp.) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%) Tingkat Inflasi (%) Struktur PDRB menurut sektoral (%) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel & Restoran g. Pengangkutan dan komunikasi h. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan i. Jasa-Jasa Poduktivitas Sektoral (Juta Rp) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel & Restoran g. Pengangkutan dan komunikasi h.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan i. Jasa-Jasa Pendapatan Perkapita (Ribu Rp) Ratio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Ratio PAD Terhadap PDRB (%) Ratio Dana Perimbangan terhadap PDRB (%)


Realisasi Tahun Tahun 2007 2008

Proyeksi Tahun 2009

Tahun 2010

18.143 30.515

19.167 34.107

20.249 38.796

21.392 43.744

5,98

6,79

7,71

8,75

6,75

7,49

8,31

9,22

1,21 0,17 27,55 1,3 14,93 30,28 9,62 2,90 12,04

1,17 0,17 27,50 1,28 15,10 30,29 9,66 2,84 12,00

1,13 0,17 27,45 1,26 15,28 30,30 9,70 2,78 11,96

1,10 0,17 27,40 1,24 15,45 30,31 9,74 2,73 11,92

365.094 57.062 7.883.532 532.279 5.414.829 8.635.562 3.073.387 889.126 3.664.861 11.486 0,75 1,39

414.238 62.227 8.695.545 581.126 6.595.804 9.968.821 3.419.659 1.023.810 4.257.096 11.905 0,84 1,55

469.998 67.859 9.591.196 643.455 8.034.349 11.507.924 3.805.025 1.178.896 4.945.035 12.339 0,84 1,51

533.263 74.001 10.579.100 692.679 9.786.642 13.284.652 4.233.774 1.357.473 5.744.144 12.789 0.89 1,58

4,51

5,17

5,38

6,39

69

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Semarang Tahun 2010 dan tahun 2011 Kondisi ekonomi Kota Semarang tahun 2010 dan tahun 2011 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya, seperti ditunjukkan pada tabel 3.2. dibawah ini : Tabel 3.2 Analisis Kondisi Internal dan dan Kondisi Eksternal Kota Semarang Kondisi Internal Daerah Kekuatan Kelemahan a. Tersedianya produk hukum a. Kurang optimalnya daerah (Perda) tentang Pengelolaan Investasi investasi daerah

Kondisi Eksternal Daerah Peluang Ancaman b. Sebagai ibukota Propinsi a. Krisis Ekonomi Global Jawa Tengah sekaligus yang akan pusat aktivitas menghambat ekpor pemerintahan Jawa komoditas daerah di Tengah pasar globlal

b. Tersedianya kelembagaan daerah yang melayani perijinan investasi melalui One Stop Service (OSS) dan aparatur pemerintahan yang memadai. c. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian kota yang memadai.

b. Kurangya perencanaan penanaman modal

c. Perkembangan ilmu dan teknologi

c. Krisis kelistrikan

c. Rendahnya kemadirian daerah dalam membiayai pembangunan investasi

d. Tersedianya lembagalembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang memadai

d. Instabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

d. Tersedianya kebijakan pemerintahan yang mengedepankan sektor perdagangan dan jasa sebagai visi kota

d. Ketrampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar

e. Terciptanya kondisi sosial politik yang kondusif dalam berinvenstasi

e. Tingginya inflasi.

e.Jumlah penduduk yang memadai untuk penyediaan tenaga kerja f. Perlintasan jalur transportasi darat, laut dan udara sebagai penghubung kota besar bagian barat, bagian Timur dan bagian selatan (Jkt, Surabaya, Solo, Jogya)

Kerusakan lingkungan


energi

tingkat

f. Klongomerasi global

g. Perubahan iklim global

70

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Dari beberapa indikator ekonomi Kota Semarang yang diuraikan diatas, dan sejalan dengan Arah kebijakan Ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 yakni Penguatan ekonomi masyarakat yang diharapkan akan mampu mendorong

peningkatan kemampuan masyarakat sehingga

memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, maka kebijakan ekonomi tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut : a. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama dengan penyedia tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, serta perlindungan ketenagakerjaan.

b. Perwujudan sistem ekonomi kerakyatan dengan pengembangan koperasi dan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah, memperluas peluang kerja dan pengembangan kerjasama strategis antar pelaku usaha, serta meningkatkan investasi.

c. Penciptaan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing maupun domestik

d. Pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan agribisnis dan agroindustri serta mengembangkan sumber daya, sarana dan prasarana dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

e. Pengembangan

Potensi

Sumberdaya

Perdagangan,

Perlindungan

Konsumen,

Peningkatan Ekspor, Pengembangan Regulasi Usaha dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia, penguatan permodalan dan peningkatan askes pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentra-sentra sesuai dengan kawasan unggulan.

f. Peningkatan kualitas produksi, penerapan teknologi inovatif tepat guna, dan mengembangkan sentra-sentra produksi untuk memperkuat permodalan dan ketersediaan


71

bahan baku, ketrampilan manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,49%. Realisasi pendapatan daerah tersebut, masih didominasi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Jika

menggunakan asumsi pertumbuhan rata-rata tersebut, maka perkiraan

pendapatan daerah tahun 2010 adalah sebsesar Rp. 1.473.414.000.000,- dan tahun 2011 sebesar Rp. 1.603.487.000.000,Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Semarang pada tahun 2010 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi /pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah KOTA SEMARANG TAHUN 2007 – TAHUN 2011 Realisasi (Rp.000.000) NO

Jenis Pendapatan

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

(1) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

(2) Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli

(4) 238.236

(5) 266.381

(6) 265.399

128.536 77.049

143.460 84.757

147.170 72.545

Pertum buhan rata2 (%) (7) 10,00 10,00 10,00

3.824.

5.405

6.962

28.829

32.758

38.722

1.1.4


Proyeksi (Rp.000.000) Tahun 2010

Tahun 2011

(8) 291.938

(9) 321.132

161.887 79.799

178.076 87.779

10,00

7.658

8.424

10,00

42.594

46.853

72

Realisasi (Rp.000.000) NO (1)

1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3

Jenis Pendapatan (2) daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

(4)

(5)

(6)

Pertum buhan rata2 (%) (7)

773.906

887.425

925.109

178.776

231.419

586.736 8.394


Tahun 2011

(8)

(9)

9,46

956.532

989.022

195.677

7,00

202.324

231.343

634.864 21.141

687.629 41.803

8,26 124,79

710.986 43.223

805.872 821.963

161.185

183.871

185.151

7,39

188.944

192.815

130.177

151.805

135.109

2,81

138.903

142.803

5.000

13.531

29.578

0,00

29.578

29.578

26.007

18.535

20.463

0,00

20.463

20.463

1.173.329

1.337.677

1.375.658

4,49

1.473.414

1.603.487

3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) terjadi rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 9,96%. Jika menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan tersebut maka dapat diprediksi belanja tidak langsung tahun 2010 menjadi sebesar Rp.851.799.000,- dan tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1.338.510.000.000,Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian


73

prestasi kerja yang ditetapkan, berikut realisasi dan proyeksi Belanja

Tidak

Langsung Kota Semarang Tahun 2007-2011 ditunjukkan pada tabel 3.4.:

TABEL 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung KOTA SEMARANG TAHUN 2007 – TAHUN 2011 NO (1) 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.1.7

2.1.8

Jenis Belanja Tidak Langsung (2) Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kel. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kel. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Realisasi (Rp.000.000) Tahun Tahun Tahun 2007 2008 2009 (4) (5) (6) 487.009 643.710 686.288

Pertum buhan (%)

Proyeksi (Rp.000.000) Tahun Tahun 2010 2011 (8) (9) 754.647 829.816 645 710 20.799 22.870 75.708 83.249

1.906

1.610

587

-

-

-

-

8.597

18.915

53.300

91.133

68.850

(7) 9,96 9,96 9,96 9,96

3.997

-

-

0,00

0

0

6.952

-

-

0,00

0

0

-

-

-

-

-

-

9,96

851.799

936.645

553.164

745.050

774.639

TABEL 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Langsung KOTA SEMARANG TAHUN 2007 – TAHUN 2011 NO

Jenis Belanja Langsung

(1) 2.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

(2) Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung

Realisasi (Rp.000.000) Tahun Tahun Tahun 2007 2008 2009 (4) (5) (6) 62.100 353.112 159.470

70.137 355.068 155.069

104.056 366.861 274.530

574.682

580.274

745.447


Pertum buhan (%) (7) 15,00 1,94 37,14 16,72

Proyeksi (Rp.000.000) Tahun Tahun 2010 2011 (8) (9) 119.664 373.969 376.487 870.120

137.613 381.215 516.310 1.035.137

74

3.4.3. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi penerimaan pembiayaan selama 3(tiga) tahun terakhir (tahun 2007 2009) dari tahun ke tahun diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2010 dapat diprediksi sebagaimana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2009 adalah sebesar Rp. 152.378.000.000,- dan tahun 2011 menjadi sebesar Rp 134.709.000.000,Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2010 diarahkan

pada optimalisasi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan

digunakan untuk menutup selisih

antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2007– tahun 2011 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah KOTA SEMARANG Tahun 2007 – Tahun 2011 Realisasi (Rp.000.000) NO (1) 3.1.1

Jenis Penerimaan Pembiayaan (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

(4)

(5)

(6)


209.926

249.163

251.778


Tahun 2011

(8)

(9)

-

152.378

134.709

3.1.2

Pencairan dana cadangan

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

-

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

-

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

-

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

-

-

209.926

249.163

251.778

-

152.378

134.709

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah


75

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Berdasarkan perkembangan

realisasi

pengeluaran pembiayaan selama

3 tahun terakhir (2007 – 2009) dari tahun ke tahun terjadi penurunan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -6,53 %. Jika menggunakan asumsi pertumbuhan rata-rata tersebut, maka dapat diprediksi pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2010 menjadi sebesar Rp 7.771.000, dan tahun 2011 sebesar Rp7.631.000,-. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2010 diarahkan pada pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) daerah dalam rangka pengembangan sumbersumber pendapatan daerah, Pemenuhan kewajiban hutang, serta pembentukan dana cadangan. Realisasi dan proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Semarang tahun 2006 – 2011 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah KOTA SEMARANG TAHUN 2007 – TAHUN 2011 Realisasi (Rp.000.000) Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Pembentukan dana cadangan

(4) -

(5) -

(6) 5.000

Pertum buhan rata2 (%) (7) 0,00

3.2.2

Penyertaan modal (investasi) daerah

4.050

6.995

2.000

3.2.3

Pembayaran pokok utang

2.195

2.741

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

6.245

9.736

NO (1) 3.2.1

Jenis pengeluaran Pembiayaan (2)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daera



Tahun 2011

(8) 5.000

(9) 5.000

0,65

2.013

2.026

950

- 20,23

758

604

-

-

-

7.950

-6,53

7,771

7,631

76

3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.

TABEL 3.8 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah KOTA SEMARANG TAHUN 2006 S/D TAHUN 2011

Realisasi (Rp.000.000) NO

Jenis Pendapatan

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

(1) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

(2) Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(4) 238.238

(5) 266.380

(6) 265.399

128.536 77.049

143.460 84.757

147.170 72.545

Pertum buhan rata2 (%) (7) 10,00 10,00 10,00

3.824

5.405

6.962

28.829

32.758

Dana Perimbangan Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus

773.906

1.1.4

1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3.4 1.3.5 A 2. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN (1.1. s/d 1.3) BELANJA DAERAH

Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada


Tahun 2011

(8) 291.938

(9) 321.132

161.887 79.799

178.076 87.779

10,00

7.658

8.424

38.722

10,00

42.594

46.853

887.424

925.109

9,46

956.532

989.022

178.776

231.419

195.677

7,00

202.324

231.343

586.736 8.394

634.864 21.141

687.629 41.803

8,26 124,79

710.986 43.223

805.872 821.963

161.184

183.871

185.151

7,39

188.944

192.815

130.177

151.805

135.109

2,81

138.903

142.803

5.000

13.531

29.578

0,00

29.578

29.578

26.007

18.535

20.463

0,00

20.463

20.463

1.173.328

1.337.675

1.375.658

4,49

1.473.414

1.603.487

487.009

643.710

686.288

9,96 9,96 9,96 9,96 0,00

754.647 645 20.799 75.708 0

829.816 710 22.870 83.249 0

1.906

1.610

587

-

-

-

-

8.597

18.915

53.300

91.133

68.850

3.997

-

-


77

Realisasi (Rp.000.000) NO

Jenis Pendapatan

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

(1)

(2) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kel. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kel. Belanja Tidak Terduga

(4)

(5)

(6)


6.952

-

-

-

-

-

553.164

745.050

2.1.7

2.1.8 B

2.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. C.

D. E.

3. 3.1. 3.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1. s/d 2.1.8.) Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.1.1.+2.1.2) TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C) SURPLUS / (DEFISIT) (A-D)

774.639


Tahun 2011

(8)

(9)

0,00

0

0

-

-

-

851.799

936.645

9,96

62.100 353.112 159.470

70.137 355.068 155.069

104.056 366.861 274.530

15,00 1,94 37,14

119.664 373.969 376.487

137.613 381.215 516.310

574.682

580.274

745.447

16,72

870.120

1.035.137

13,28

1.721.919

1.917.782

- 285.134

- 368.295

1.127.846

1.325.324

1.520.086

45.482

12.351

-144.428

209.926

249.163

291.779

17,10

290.279

109.820

PEMBIYAAN DAERAH Penerimaan Pembiyaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

3.1.2

Pencairan dana cadangan

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

-

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

-

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

-

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

-

-

F.

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN ( 3.1.1. s/d 3.1.6.)

209.926

249.163

251.778

152.378

134.709

3.2.

Pengeluaran Pembiayan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

-

5.000

0,00

5.000

5.000

3.2.2

Penyertaan modal (investasi) daerah

4.050

6.995

2.000

0,65

2.013

2.026

3.2.3

Pembayaran pokok utang

2.195

2.741

950

- 20,23

758

604

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

-

-

-


78

Realisasi (Rp.000.000) NO (1) G.

H.

I.

(4)

(5)

(6)


JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN ( 3.2.1. s/d 3.2.4.)

6.245

9.736

7.950

18,78

9.443

11.216

Pembiayaan Netto ( F-G)

203.681

239.427

283.829

18,05

335.053

395.522

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) – (H+E)

249.163

251.778

152.378

-

134.709

59.807

Jenis Pendapatan

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

(2)



Tahun 2011

(8)

(9)

79

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Recommend Documents