BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi daerah disusun dalam rangka memberikan solusi jangka pendek
dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup
daerah, regional dan global yang dihadapi, serta mampu mengkoreksi kebijakan yang keliru.
Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi dan kebijakan
pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk
bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan.Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi.
Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor.
Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai
bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi
pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Rancangan kerangka kebijakan
ekonomi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 adalah sangat strategis dan dapat mewarnai penetapan arah pembangunan OKU Selatan selama 5 (lima)
tahun kedepan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020.
Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan ekonomi Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 berupaya seoptimalmungkin untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat dan stabilitas ekonomi daerahsesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2016.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 serta Perkiraan Tahun 2015. Seperti diketahui, ekonomi OKU Selatan
selama ini bertumpu pada sektor
pertanian. Pada tahun 2013 sektor pertanian mampu menyumbang 31,23 persendari total penciptaan nilai tambah di OKU Selatan . Ketahanan sektor pertanian terhadap
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 1
tekanan perekonomian antaralain disebabkan oleh elastisitas yang tinggi dalam
substitusi input danpenyesuaian terhadap target pasar yang sangat luas mengingat komoditas hasilpertanian merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, sektor ini jugamemiliki basis yang kuat di dalam negeri, memiliki kelenturan dalam halteknologi dan pembiayaan.
Ekonomi OKU Selatan yang merupakan bagian dari sistem ekonomi regional tidak
dapat berdiri sendiri, melainkan ikut dipengaruhi perkembangan situasi perekonomian
wilayah sekitar. Sebagai wilayah agraris dengan share ekonomi yang kecil, dampak krisis ekonomi yang dirasakan di OKU Selatan diantaranya terlihat dari melambatnya pertumbuhan beberapa sektor yang terkait dengan bidang finansial seperti
perdagangan eceran dan bank. Meningkatnya harga barang akibat melemahnya kurs rupiah menyebabkan daya beli masyarakat berkurang.Disamping itu, ketatnya kondisi likuiditas menyebabkan perbankan semakin selektif dalam menyalurkan kredit sehingga sedikit menghambat pergerakan sektor riil.
Berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten OKU Selatan : Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten OKU Selatan
No 1
Ekonomi PDRB
Harga Berlaku (Juta)
Harga Konstan Tahun 2 3 4
Realisasi
Indikator Makro
2000 (Juta)
2012
2013
2014*
2015*
2016*
3.987.025
4.526.976
5.140.051
5.836.153
6.626.526
6,51
5,99
5,51
5,07
4,67
7,60
7,12
6,67
6,25
5,85
31,92
31,23
30,55
29,89
29,25
1.455.300
Pertumbuhan
Ekonomi/PDRB Harga Konstan (%)
Tingkat Inflasi (%) Struktural Menurut
PDRB
Pertambangan Penggalian
1.542.505
1.634.936
1.732.905
1.836.744
Sektoral
Harga Konstan (%) Pertanian
Proyeksi
dan
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
1,84
1,83
1,82
1,81
1,80
halaman III. 2
Industri Pengolahan
9,27
9,37
9,47
9,57
9,68
13,54
13,37
13,20
13,04
12,87
dan
1,35
1,37
1,39
1,41
1,43
Keuangan, Persewaaan
4,80
4,93
5,06
5,20
5,34
11,87
18,98
30,35
48,53
77,59
465.000
481.699
498.998
516.918
535.481
134.919
144.555
154.879
165.940
177.792
197.095
206.156
215.633
225.546
235.915
dan
19.659
21.181
22.820
24.587
26.491
Keuangan, Persewaaan
69.830
76.002
82.719
90.030
97.988
172.682
184.725
197.608
211.389
226.132
Listrik, Gas dan Air
0,14
Bersih
Bangunan
Perdagangan, dan Restoran
Pengangkutan Komunikasi
Hotel
25,28
dan Jasa Perusahaan 5
Jasa-Jasa
Produktivitas Sektoral (Juta)
Pertanian
Pertambangan Penggalian
dan
26.740
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
2.013
Bersih
Bangunan
Perdagangan, dan Restoran
Pengangkutan Komunikasi
Hotel
367.842
dan Jasa Perusahaan 6
Jasa-Jasa
Pendapatan Perkapita (Rupiah)
3.620.827
0,14 25,79
28.160 2.165
397.862
3.774.664
0,14 26,31
29.655 2.328
430.332
3.935.037
0,14 26,84
31.230 2.504
465.451
4.102.223
0,14 27,38
32.889 2.693
503.438
4.276.514
Sumber :Hasil Olahan Data Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2015 Keterangan :* Data Sangat Sementara
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 3
Pada tahun 2013 perekonomian di Kabupaten OKU Selatan mengalami pertumbuhan
sebesar 5,99 persen, sedangkan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhansebesar 5,51 persen. Perkembangan indikator ekonomi daerah merupakan hasil kinerja pembangunan Kabupaten OKU Selatan yang diukur berdasarkan pada 4 (empat) indikator kinerja utama
yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia. Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten OKU Selatan Realisasi Proyeksi No
Realisasi
Indikator
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2,81
2,33
1,93
1,60
1,33
1
Tingkat
2
Persentase Penduduk Miskin (%)
10,49
11,57
10,38
9,73
9,13
IPM (%)
72,29
72,76
73,24
73,72
74,20
3 4
(%)
Pengangguran
Proyeksi
Terbuka
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,51
5,99
5,51
Sumber: Hasil Olahan Data Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2015 Keterangan : * Data Sangat Sementara
5,07
4,67
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016. a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016. Perekonomian di Kabupaten OKU Selatan secara langsung maupun tidak langsung
dipengaruhi oleh perkembangan saat ini dan yang akan datang, baik pada perkembangan
lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten OKU Selatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional,
faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten OKU Selatan pada
Tahun 2016 diperkirakan adalah :
Pertama : Fluktuasi harga minyak dunia Kedua
Ketiga
: Anomali iklim masih berlanjut
: Situasi Global dan Regional sangat dinamis
Keempat : Nilai rupiah yang terus merosot
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 4
Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten OKU
Selatan pada Tahun 2016 diperkirakan adalah : Pertama : Infrastuktur publik masih terbatas Kedua
: Kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan barang sebagian masih
Ketiga
: Keterbatasan Sumber Daya Manusia
tergantung daerah lain
Keempat : Rawan bencana alam
Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Selatan.Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah,
penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten OKU Selatan.
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016. Isu strategis dan permasalahan yang mendesak untuk menunjang prospek ekonomi
Tahun 2016, Antara Lain :
Pertama
: Peningkatan mutu dan kompetensi serta sarana dan prasarana pendidikan dan
Kedua
: Membangun infrastruktur berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan dan
Ketiga
: Menciptakan ketentraman stabilitas ekonomi agar terjaga baik dan kondusif
kesehatan.
distribusi ekonomi daerah.
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
Keempat : pengembangan sumber daya alam dan kepariwisataan. Kelima
: Pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan koordinasi ke berbagai
instansi/lembaga melalui jaringan sistem keuangan mikro. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip objektif, efektif dan efisien serta transparan dan
akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mencapai hasil yang optimal.Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli
Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 5
Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari
Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan
tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil Pendapatan Daerah.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja
pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan
diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten OKU Selatan untuk mendanai pembangunan daerah
pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif
kecil. Pendapatan daerah diproyeksi secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan antara 20% - 30% untuk PAD, sekitar 10% - 15% untuk dana perimbangan, dan
sebesar 13% - 16% untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu penerimaaan pembiayaan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun lalu untuk menutup defisit anggaran.
Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah
dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta
prioritas utama di Kabupaten OKU Selatan meliputi: belanja pegawai, belanja bunga,
dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos belanja langsung.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan
lain lain pendapatan daerah yang sah. Adapun proyeksi/target Pendapatan Daerah
Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 dan realisasi pendapatan selama tahun 2012 – 2016 adalah dalam tabel dibawah ini:
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 6
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2016 No
Uraian
1.
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan
Tahun 2012 (Rp)
Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2014 (Rp)
Proyeksi Tahun
Tahun 2015* (Rp)
2016 (Rp)
18.948.546.962,12
22.897.006.493,74
33.315.778.613,97
39.355.000.000,00
42.082.710.000,00
3.648.515.441,50
5.830.286.035,75
5.411.353.280,79 3.528.054.291,75
4.281.000.000,00
10.074.000.000,00
5.180.010.000,00
10.577.700.000,00
3.227.504.790,14
1.808.341.892,01
212.811.590,31
1.500.000.000,00
1.650.000.000,00
10.226.803.465,56
8.797.724.265,19
24.163.559.451,12
23.500.000.000,00
24.675.000.000,00
630.587.642.901,00
720.546.969.966,00
791.181.021.374,00
778.809.531.000,00
809.054.912.739,00
191.711.952.901,00
197.442.144.966,00
218.464.151.374,00
179.752.349.000,00
179.752.349.000,00
Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah
6.460.654.300,79
Yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD 1.2
1.845.723.264,92
Yang Sah Dana
Perimbangan Dana
Bagi
Bagi
Hasil
Hasil Pajak / Bukan Pajak Dana
Alokasi
397.058.100.000,00
459.577.915.000,00
512.126.270.000,00
523.633.902.000,00
535.415.664.795,00
Dana
Alokasi
41.817.590.000,00
63.526.910.000,00
60.590.600.000,00
75.423.280.000,00
93.886.898.944,00
65.533.551.277,85
78.686.640.205,00
68.386.270.553,90
117.004.630.250,00
118.639.660.066,00
Umum 1.3
Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang
Sah Hibah Dana Darurat Dana Hasil Dari dan
Bagi
Pajak
317.624.400,00
544.583.800,00
499.225.165,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.616.909.736,85
3.778.413.950,00
8.843.056.480,90
15.279.116.250,00
15.279.116.250,00
Provinsi
Pemerintah Daerah
Lainnya
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 7
Dana
28.533.257.000,00
Penyesuaian dan
34.327.964.000,00
35.831.830.000,00
56.387.825.000,00
56.387.825.000,00
Otonomi
Khusus
Bantuan
Keuangan dari Provinsi
20.065.760.141,00
0,00
0,00
19.939.388.000,00
21.574.417.816,00
0,00
38.035.678.455,00
23.212.158.908,00
25.148.301.000,00
25.148.301.000,00
715.069.744.029,97
820.130.616.664,74
892.883.070.541,87
935.169.161.250,00
969.777.282.805,00
atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Pendapatan Lainya
JUMLAH
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kabupaten OKU Selatan 2015 Keterangan : * Data Proyeksi
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 mencakup
arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.
Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.Hal ini sejalan dengan pertumbuhanpositif dari
kinerja ekonomi daerah disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat.Meskipun dari
sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang
diharapkan namun Pemerintah Kabupaten OKU Selatan selalu berupaya untuk
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 8
mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.
Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah yang perlu diambil
adalah melakukan evaluasi dan simulasi terhadap komponen pendapatan daerah
yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 969.777.282.805,00, atau diproyeksikan naik sebesar 13,88 persen dibandingkan dengan target APBD Induk Tahun 2015.
Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
No 1.
Uraian
Proyeksi RKPD Tahun 2016 (Rp)
PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD Yang Sah
1.2 Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
42.082.710.000,00 5.180.010.000,00
10.577.700.000,00 1.650.000.000,00
24.675.000.000,00
809.054.912.739,00
179.752.349.000,00 535.415.664.795,00 93.886.898.944,00
118.639.660.066,00 250.000.000,00
0,00
15.279.116.250,00
halaman III. 9
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan
Keuangan
dari
Provinsi
Pemerintah Daerah Lainnya
atau
Pendapatan Lainnya
56.387.825.000,00
21.574.417.816,00 25.148.301.000,00
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kabupaten OKU Selatan 2015
3.2.2.2
Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai berbagai
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan
yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan kepada prinsip disiplin anggaran yaitu prinsip
kemandirianyang
selalu
mengupayakan
peningkatan
sumber-sumber
pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa
pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran (anggaran berbasis kinerja) yang mengarahkan
bahwa penyediaan anggaran dan penghematansesuai dengan skala prioritas.Belanja
penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial serta fasilitas umum yang layak. Sehubungan dengan itu, proyeksi
belanjatahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.066.506.564.282,00atau meningkat
sebesar4,03% dari APBD Induk Tahun 2015. Komponen Belanja Daerah tahun 2016
terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 505.242.340.282,00dan Belanja Langsung sebesar Rp. 561.264.224.000,00 dengan persentase BTL : BL adalah 47,37 : 52,63 persen .
Berikut disampaikan realisasi dan proyeksi belanja daerah dalam kurun waktu
tahun 2012 s.d 2016 seperti tertuang dalam tabel 3.5 dibawah ini :
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 10
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2016
No
Uraian
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
3
Belanja Subsidi
A
2 4 5 6 7 8
B
Belanja Bunga Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
Realisasi Tahun 2012 (Rp)
Realisasi Tahun 2013 (Rp)
Realisasi Tahun 2014 (Rp)
Proyeksi Tahun 2015* (Rp)
Proyeksi Tahun 2016* (Rp)
275.939.944.968,00
321.226.099.077,00
345.224.389.196,00
411.196.713.755,04
446.148.434.424,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.726.542.800,00
6.292.600.000,00
14.596.228.000,00
26.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.798.096.000,00
1.009.220.000,00
754.000.000,00
500.000.000,00
22.248.545.379,00
27.340.455.379,00
27.211.989.081,00
53.512.751.357,00
53.512.751.357,00
1.912.531.685,00
771.081.500,00
914.312.932,00
388.956.139.209,00
1.160.184.141,90
492.623.649.253,94
3.081.154.500,78
505.242.340.282,00
0,00 0,00
17.546.128.362,78 154.434.174.575,49
0,00 0,00
303.877.564.832,00
357.428.331.956,00
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 20.136.667.250,00 22.278.940.750,00 Belanja Barang 103.751.287.306,35 139.831.161.891,54 dan Jasa Belanja Modal 268.263.447.396,68 314.962.154.725,94 Jumlah Belanja 392.151.401.953,03 477.072.257.367,48 Langsung Sumber :BPKAD Kabupaten OKU Selatan 2015 Keterangan : * Data Proyeksi
0,00 499.796.486.186,20
360.538.327.294,79 532.518.630.233,06
0,00 561.264.224.000,00
Kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2016 diarahkan kepada :
1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan SKPD
dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanjapada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 11
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
penerimaan piutang daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan
pembiayaan tahun 2016, antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas.
Komponen penyediaan dana di sektor Penerimaan Pembiayaan difokuskanpada dua aspek.
Pertama adalah memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan. Kemudian yang kedua adalah estimasi efisiensi
yang akan terjadipada pelaksanaan APBD 2015 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan
menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2016, sebagai penunjang sektor Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Dalam Penyusunan APBD pemanfaatan segala potensi dengan penggunaan sumber daya
harus secara efisien, efektif dan optimal.Sehingga perlu didasari oleh prinsip-prinsip anggaran yangmemungkinkan terjadinya surplus, namun bilamana dipandang perlu dengan mengingat kepentingan pembangunan daerah maka Pemerintah Kota bisa melakukan penganggaran yang melebihi kapasitas keuangannya atau defisit.
Realisasi penerimaan pembiayaan selama 2(dua) tahun terakhir (tahun 2013 - 2014) dari tahun ke tahun diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 12
sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 dapat diprediksi sebagaimana penerimaan
pembiayaan
yangbersumber
dari
SILPA
tahun
2013
sebesar
Rp.123.943.316.764,55,- , tahun 2014 sebesarRp. 135.159.095.155,81,-dan tahun 2015 sebesar Rp. 70.576.781.477,00,-
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2016
No 1 2 3 4 5 6
Uraian Sisa Lebih Perhitungan
Realisasi Tahun 2012 (Rp)
Realisasi Tahun 2013 (Rp)
Realisasi Tahun 2014 (Rp)
Proyeksi Tahun 2015* (Rp)
Proyeksi Tahun 2016* (Rp)
110.202.539.519,61
123.943.316.764,55
135.159.095.155,81
70.576.781.477,00
96.729.281.477,00
Pencairan Dana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hasil Penjualan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penerimaan Pinjaman
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penerimaan Kembali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penerimaan Piutang
0,00
6.806.810.300,00
6.733.514.491,87
21.896.336.760,00
0,00
110.202.539.519,61 130.750.127.064,55
141.892.609.647,68
92.473.118.237,00
96.729.281.477,00
Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya Cadangan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Penerimaan
Pembiayaan Sumber :BPKADKabupaten OKU Selatan Tahun 2015 Keterangan : * Data Proyeksi
RKPD Kabupaten OKU Selatan 2016
halaman III. 13
