BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2007 Kota Bandung

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO

3.1.

Perkiraan Kondisi Ekonomi Tahun 2006 Stabilitas

perekonomian

merupakan

syarat

untuk

tercapainya

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator (agent of development) dapat memberikan jaminan kepastian berusaha. Sedangkan ketidakstabilan akan menimbulkan biaya tinggi bagi perekonomian, sebagai contoh inflasi yang tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan

harga

yang

disebabkan

oleh

perubahan

permintaan

atau

penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Sehingga pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dengan demikian keberhasilan pembangunan dapat diindikasikan melalui pencapaian stabilitas perekonomian melalui indikator pertumbuhan ekonomi, yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor riil), kebijakan moneter dan inflasi, serta situasi dan kondisi umum serta pengaruh global. Disamping itu perkembangan daerah sekitar juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan, dimana saat ini rata-rata tingkat LPE Kota

Bandung mencapai 7%,

masih diatas rata-rata LPE daerah

sekitarnya yang hanya mencapai kisaran 3 – 5%, serta masih diatas capaian LPE Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,31% untuk tahun 2005. Sehubungan dengan hal tersebut maka laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tahun 2006 diharapkan dapat mencapai 7,61 % dalam kondisi normal 125


dan dalam kondisi optimistik mencapai 7,75%, dengan

kontribusi laju

pertumbuhan dari sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar. Peningkatan LPE tersebut didorong oleh peningkatan nilai investasi dalam bentuk Pembentukan modal tetap Bruto (PMTB) berkisar antara Rp 6.2 – 6.3 trilyun. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 985.215 orang. Tabel berikut ini menyajikan pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha sampai tahun 2005 dan perkiraan tahun 2006. Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2005 ADH KONSTAN Pertanian

2001

2002

2003

2004

Rerata Tumbuh

-2.42

-2.02

1.89

-5.20

-1.93

0

0

0

0

0

11.25

9.65

6.88

6.17

8.48

Listrik, Gas dan Air Bersih

3.13

11.28

10.29

10.25

8.73

Bangunan Kontruksi

2.44

5.32

7.92

7.55

5.80

6.27

5.52

7.13

9.26

7.045

11.28

10.47

6.97

8.26

9.2

Jasa Perusahaan

5.71

4.86

14.87

8.29

8.43

Jasa-jasa

3.24

3.83

4.63

4.67

4.09

PDRB

7.54

7.13

7.34

7.49

7.37

Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan

*) Angka Sementara 126


Sumber : BPS Kota Bandung th 2001-2004, data diolah Bappeda

3.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007 Karakterisktik

Kota

Bandung

sebagai

kota

metropolitan,

membawa

konsekuensi terhadap perkembangan struktur perekonomian yang mengarah kepada semakin siginifikannya peranan sektor tersier (sektor jasa-jasa) terhadap PDRB Kota Bandung pada tahun 2005 memberikan kontribusi sebesar 63,04%, diikuti oleh sektor sekunder (Industri Pengolahan) sebesar 33,01%, dan sektor primer yang memberikan kotribusi sebesar 0,32%. Kontribusi tersebut secara terinci diuraikan kedalam 53 sektor yang tertuang dalam Tabel Input - Output dengan menggunakan analisis indeks komposit dapat ditelusuri sektor unggulan apa saja yang berperan dalam struktur perekonomian tersebut, dengan memperhatikan beberapa variabel sebagai berikut : 1. Besarnya kontribusi PDRB Kota Bandung; 2. Efek relatif dari kenaikan output sektor terhadap peningkatan output sektor lainnya (indeks daya penyebaran); 3. Efek relatif dari peningkatan output suatu sektor terhadap dorongan peningkatan output sektor-sektor lainnya (nilai indeks derajat kepekaan); 4. Pengaruh permintaan akhir sektor terhadap total output perekonomian secara total (multiplier output); 5. Pengaruh pengganda pendapatan; 6. Pengaruh penyerapan tenaga kerja.

127


Dari hasil analisis tersebut maka didapat nilai indeks komposit 53 sektor kegiatan unggulan ekonomi di Kota Bandung sebagai berikut : Tabel 3.2 Sektor Unggulan berdasarkan Analisis Indeks Komposit KODE

SEKTOR

[1]

[2]

Nilai Indeks Komposit [3]

42

Jasa Komunikasi

175,320

35

Perdagangan

175,190

23

18

Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia lainnya Industri kayu dan barang-barang lainnya terbuat dari kayu, bambu, gabus dan rotan

173,040

160,400

43

Bank dan lembaga keuangan lainnya

157,490

36

Perhotelan

142,600

13

Industri tekstil, kecuali untuk pakaian jadi

128,320

32

Listrik

125,070

44

Jasa Perusahaan

120,240

25

Industri barang-barang dari plastik kecuali furnitur

112,760

14

Industri perajutan

110,340

15

Industri pakaian jadi, kecuali untuk alas kaki

109,980

41

Jasa Penunjang angkutan

109,590

12

Industri makanan , minuman dan tembakau

105,400

128


16 40 20

Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk alas kaki Jasa Angkutan udara Industri kertas ,barang dari kertas dan sejenisnya

104,760 104,750 104,620

34

Bangunan

104,360

47

Jasa Pendidikan pemerintah

103,960

17

Industri alas kaki

103,270

24

Industri karet dan barang-barang dari karet

102,820

46

Jasa Pemerintahan umum

101,920

28

27

Industri mesin dan peralatannya termasuk perlengkapannya Industri logam dasar dan barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya

100,710

100,470

29

Industri alat angkutan

99,051

38

Jasa Angkutan rel

96,656

30

Industri peralatan professional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur

96,430

21

Industri penerbitan dan percetakan

96,222

48

Jasa Kesehatan pemerintah

95,976

9

Perikanan dan hasil perikanan lainnya

94,053

50

Jasa Kesehatan Swasta

93,491

31

Industri pengolahan lainnya

92,737

26

Industri barang galian bukan logam

91,899

129


49

Jasa Pendidikan swasta

91,817

39

Jasa Angkutan jalan

90,764

33

Air Bersih

89,301

19

Industri furnitur semua bahan

85,727

53

Jasa perseorangan dan rumah tangga

83,417

52

Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olah raga

82,619

37

Restoran

81,725

8

Ternak, unggas dan hasil-hasilnya

80,309

45

Real Estate dan Usaha Persewaan

79,323

51

Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya

78,208

2

Jagung

74,045

1

Padi

73,170

4

Ubi jalar

71,044

3

Ketela pohon

71,020

6

Buah-buahan

70,532

7

Sayur-sayuran

69,371

5

Kacang Tanah

69,288

10

Hasil pertanian lainnya

66,695

22

Industri pengilangan minyak bumi

52,395

11

Barang tambang dan hasil galian lainnya

45,344

Sumber

: Data BPS diolah Bappeda

Nilai Indeks komposit tersebut menunjukkan nilai keunggulan dari masing-masing sektor. Sektor kegiatan yang memiliki nilai indeks komposit lebih besar dari rata-rata, menandakan sektor tersebut menjadi sektor 130


unggulan di Kota Bandung. Sektor kegiatan yang menjadi sektor unggulan di Kota Bandung adalah 24 sektor yang meliputi sektor jasa komunikasi dengan nilai indeks komposit terbesar yaitu (175,32), sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua dengan nilai indeks komposit sebesar (175,19), terbesar ketiga adalah sektor Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia lainnya sebesar (173,04), Industri kayu dan barang-barang lainnya terbuat dari kayu, bambu, gabus dan rotan sebesar

(160,400), sektor bank dan lembaga

keuangan lainnya sebesar (157,490), sektor perhotelan (142,600), sektor Industri tekstil, kecuali untuk pakaian jadi (128,320), listrik sebesar (125,070), jasa perusahaan sebesar (120,240), Industri barang-barang dari plastik kecuali furniture (112,760), Industri perajutan (110,340), Industri pakaian jadi, kecuali untuk alas kaki (109,980), Jasa Penunjang angkutan (109,590) Industri makanan , minuman dan tembakau (105,400) Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk alas kaki (104,760), Jasa Angkutan udara (104,750), Industri kertas ,barang dari kertas dan sejenisnya (104,620), Bangunan (104,360), Jasa Pendidikan pemerintah (103,960) Industri alas kaki (103,270 ) Industri karet dan barang-barang dari karet (102,820) Jasa Pemerintahan umum (101,920) Industri mesin dan peralatannya termasuk perlengkapannya (100,710) Industri logam dasar dan barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya (100,470) Dari ke-24 (dua puluh empat) sektor unggulan tersebut terbagi ke dalam klasifikasi sektor industri pengolahan terdiri dari 12 (dua belas) sektor, dan sektor jasa – jasa 12 (dua

belas ) sektor. Dengan demikian

strategi

pertumbuhan ekonomi kota Bandung harus berbasis pada ekonomi jasa, sesuai dengan karakteritik kota Bandung sebagai kota metropolitan. Kenyataaan ini harus disikapi dengan

penetapan kebijakan ekonomi yang mendorong 131


pengembangan sektor jasa melalui penciptaan iklim yang kondusif yang mencakup peningkatan pelayanan publik (regulasi, perbaikan infrastruktur, kenyamanan berusaha). Berdasarkan kondisi tersebut, diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung tahun 2007 diperkirakan masih berada pada kisaran 7% yaiitu 7,61% dalam kondisi normal dan 7,75% pada kondisi optimis. Untuk dapat mencapai

pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah

sebagai fasilitator berperan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengingat investasi

memiliki peran yang penting dalam mendorong

perekonomian suatu daerah. Berdasarkan pada perkiraan laju pertumbuhan ekonomi yang telah disebutkan dengan asumsi sektor produksi terus melakukan inovasi atau menggunakan teknologi yang lebih baik, maka tingkat investasi tersebut akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan kondisi normal, perkiraan pertumbuhan kebutuhan investasi pada tahun 2007 mencapai 20%

atau total investasi yang dibutuhkan

mencapai RP 6,6 trilyun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja

berdasarkan

kondisi normal, tahun 2007 secara akumulatif mencapai 913.190 orang, sedangkan berdasarkan skenario optimis, angka tersebut mencapai 931.454 orang. Dalam

mendorong

pemerintah tidak dapat

pencapaian

pertumbuhan

ekonomi

tersebut

bekerja sendirian tetapi perlu pelibatan berbagai

Stakeholder, hal ini sesuai dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam menyediakan

pelayanan publik dalam rangka menciptakan

iklim investasi yang kondusif. Implikasi dari pencapaian pertumbuhan tersebut diperkirakan

membutuhkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 132


Bandung tahun 2007, yang didasarkan atas perhitungan secara sederhana melalui proporsi Anggaran angka rata-rata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

dengan

asumsi

rata-rata

inflasi

8%,

adalah

sebesar

Rp

1.410.087.202,800,-. Anggaran pembangunan daerah semata mata ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang bersifat eskalatif sehingga anggaran pembangunan harus difokuskan pada upaya perbaikan pelayanan publik, misalnya perbaikan kwalitas sumber daya manusia, penataan kota, perbaikan dalam pelayanan ekonomi jasa, perbaikan aparatur pemerintahan.

Perkiraan PDRB Kota Bandung Tahun 2005-2007 (harga konstan 2000) (dalam juta rupiah) Tahun

Normal

Optimis

2000

18.732.422

18.732.422

2001

20.458.341

20.458.341

2002

21.854.641

21.854.641

2003

23.420.125

23.420.125

2004

25.169.540

25.169.540

2005

21.370.696

2006*

22.439.230

23.080.351

2007*

25.766.103

26.338.683

30.919.323 2008* *) Angka sangat sementara

31.606.419

133


3.3

Peningkatan Optimalisasi Anggaran Penyusunan prioritas program pada proses perumusan RAPBD Kota Bandung 2007 ini ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, dimana Pemerintah Kota Bandung menyusun program dan kegiatan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung 11% pada 2008. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja Pemerintah Kota secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari suatu program dan atau kegiatan, dimana paradigma baru yang ingin dibangun dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan saat ini adalah customer

satisfaction (kepuasan publik). Publik harus dimaknai sebagai “pelanggan”, dan aparatur Pemerintah Kota Bandung sebagai penyedia pelayanan publik (public

service provider). Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik harus senantiasa menjadi salah satu inti dari pelayanan prima Pemerintah Kota Bandung. Pemahaman paradigma dimana publik menjadi pelanggan (customer) sesungguhnya membutuhkan perubahan sikap, perilaku dan tindakan secara drastis dari seluruh aparat Pemerintah Kota Bandung untuk senantiasa meningkatkan kualitas SDM dan adanya sebuah Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Standar Kualitas Pelayanan Publik, sehingga seluruh unit kerja dan SKPD mengacu tidak hanya pada tugas pokok dan fungsi semata, melainkan melakukan inovasi dan terobosan dalam ruang lingkup ketatalaksanaan Pemerintah Kota Bandung, namun yang ingin dicapai adalah

134


adanya kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Bandung secara menyeluruh. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pada pimpinan dalam hal ini Walikota dan juga masing-masing pimpinan unit kerja dan SKPD, tentunya hal ini berimplikasi pada produktivitas dan kinerja aparatur Pemerintah Kota yang berwibawa, bertanggungjawab, efisien, akuntabel, dan transparan.

3.4

Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi 11% Pada 2008 Program dan kegiatan yang akan disusun dalam APBD 2007 ini diusulkan sebagai usaha dalam sebuah kerangka mendukung laju pertumbuhan ekonomi 11% pada 2008, dengan pendekatan alokasi anggaran pada 4 (empat) aspek atau indikator, yaitu:

a.

Kesempatan Kerja Aspek kesempatan kerja merupakan indikator

yang paling relevan

dalam usaha Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu usaha ini pun akan secara tidak langsung dapat menurunkan angka pengangguran.

Namun, pada dasarnya aspek kesempatan kerja ini akan menjadi faktor pendukung dalam upaya masyarakat dalam memperoleh akses pekerjaan, akses sumberdaya keuangan, akses kemudahan informasi yang disediakan Pemerintah Kota Bandung, dan banyak hal lain 135


dimana

Pemerintah menjadi

penyedia

pelayanan

publik

yang

memberikan berbagai kemudahan dan akses bagi masyarakat.

Dalam aspek kesempatan kerja ini, tentu tidak cukup hanya instrumen Pemerintah Kota Bandung saja yang menyediakan pelbagai bentuk penyediaan pelayanan publik ini, justru pihak stakeholder lainnya dapat dilibatkan dan menjadi bagian terintegrasi dalam suatu sistem

pelayanan

publik

Pemerintah

Kota

yang

mendorong

terwujudnya kepuasan publik (customer satisfaction).

b.

Pembangunan Infrastruktur Aspek pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari usaha meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelbagai bentuk penyediaan pelayanan publik. Hal ini juga mendukung tersedianya sebuah kebutuhan dasar bagi peningkatan pelayanan publik bagi warga kota, sebagai bagian dari apa yang telah mereka bayarkan dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembangunan infrastruktur juga mengakselarasi pertumbuhan sektor riil, dimana dengan demikian semakin lengkapnya sarana dan prasarana infrastuktur Kota diharapkan terwujudnya sinergitas pengembangan kapasitas ekonomi kota dan mendorong sektor riil untuk meningkatkan produktivitas dalam skala Kota. Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur

menjadi

bagian

penting

dalam

pencapaian laju pertumbuhan ekonomi 11% Kota Bandung pada 2008. 136


c. Peningkatan Kapasitas Investasi dan Produksi Jasa Aspek peningkatan kapasitas investasi dan produksi jasa merupakan indikator yang dapat diukur dari kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu, program dan kegiatan yang dimaksud harus mendorong faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan investasi dan produksi jasa Kota.

Kapasitas investasi dan produksi jasa merupakan faktor-faktor dari instrumen penyediaan pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung dalam hal upaya-upaya melakukan deregulasi perijinan, memberikan insentif bagi pembangunan di kawasan Timur dan Gedebage, memberikan insentif pajak daerah sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung dalam hal meningkatkan sektor riil yang akan meningkatkan produksi jasa.

d.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aspek peningkatan kualitas pelayanan publik senantiasa menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bandung, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung sangat memperhatikan apa yang diperoleh masyarakat dalam pelayanan publik.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

merupakan

komitmen

Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk pertanggung-jawaban aparatur dalam mengemban amanah untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan pada masyarakat.

137


Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi program dan kegiatannya senantiasa melakukan pelbagai perbaikan dalam usahanya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 3.5.

Kebijakan Alokasi Anggaran

3.5.1.

Dasar Pertimbangan Alokasi Anggaran

Dalam penyusunan anggaran, perlu kiranya Pemerintah Kota Bandung mempertimbangkan

beberapa

hal

di

bawah

ini

sebagai

dasar

pertimbangan dalam alokasi anggaran, yaitu sebagai berikut:

A. Kesejahteraan Masyarakat Anggaran yang dikelola Pemerintah Kota Bandung kiranya didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, dibutuhkan komitmen tinggi dari seluruh aparatur Pemerintah Kota Bandung agar tata kelola anggaran menjadi lebih efiesien, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, pada

penyusunan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja dan SKPD diharapkan dapat memperhatikan hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar.

B. Ketahanan

Sosial,

Budaya,

Ekonomi,

Politik

dan

Pemerintahan

138


Pola penyusunan anggaran pula harus memperhatikan aspek ketahanan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan, dimana ketahanan ini dapat memberikan suatu kekuatan dari dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Dampak dari ketahanan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berdasarkan

visi

Kota

Bandung

yang

bermartabat,

maka

pembangunan berwawasan lingkungan harus menjadi komitmen Pemerintah Kota, sehingga terciptanya suatu kondisi lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas ekosistem Kota Bandung.

D. Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Kota Bandung mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

yang

berbasis

pada

upaya-upaya

pelestarian

sumberdaya alam, dengan sebuah paradigma pembangunan dimana konsumsi sumberdaya alam yang dilakukan generasi saat ini tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya atas pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia

139


3.6.

Perkiraan APBD 2007 Perkiraan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun

2007, disesuaikan dengan Struktur APBD dalam Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

140


Tabel 3.3

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

No

TAHUN

Uraian 2006

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.2 1.3

2 2.1 2.2

3.

2007

1,269,067,282,000

1,410,087,

233,770,032,000

250,614,

Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah

1,034,797,250,000

1,158,972,

BELANJA DAERAH

1,296,392,685,000

1,394,651,

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung (Program dan Kegiatan SKPD)

814,427,578,000

912,158,

353,785,607,000

453,232,

PEMBIAYAAN DAERAH

(32,479,903,000)

4,436,

141

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO

Recommend Documents