BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Kerangka Ekonomi Daerah dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 akan dapat tergambar dan terencana dengan baik berdasarkan kondisi ekonomi daerah di Tahun 2011 dan perkiraan Tahun 2012. Kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Indikator makro ekonomi Kota Padangsidimpuan di Tahun 2011 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2011 sebesar 5,99 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 5,74 persen (Grafik 3.1). Selanjutnya untuk Tahun 2011 diprediksikan menjadi 5,82 persen. Adanya pertumbuhan ekonomi kearah positif di wilayah Kota Padangsidimpuan mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan perekonomian di Padangsidimpuan. Sebagai kota yang sedang membangun, kondisi tersebut sangat diharapkan. Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2007 – 2011
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
36
b.
Disamping pertumbuhan ekonomi, PDRB Kota Padangsidimpuan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 juga mengalami peningkatan mencapai Rp 2,30 Triliun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 2,1 Triliun (Grafik 3.2). Berbeda dengan PDRB ADH, pada tahun 2011 pendapatan per kapita masyarakat Kota Padangsidimpuan mengalami penurunan dari Tahun 2010 sebesar Rp 10.963.728 menurun menjadi Rp. 11.918.163 pada Tahun 2011 (Grafik 3.3). Grafik 3.2 PDRB ADH Berlaku Kota Padangsidimpuan Tahun 2007 – 2011 (Trilyun Rp)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Grafik 3.3 Pendapatan Per Kapita Kota Padangsidimpuan Tahun 2007 – 2011 (Trilyun Rp)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
37
c.
Tingkat inflasi Kota Padangsidimpuan pada tahun 2011 mengalami penurunan, hal ini terlihat dari tingkat inflasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 yatu sebesar 4,66 persen bandingkan dengan Tahun 2010 sebesar 7,42 persen (Grafik 3.4). Grafik 3.4 Tingkat Inflasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2007 – 2011 (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
d.
Pada tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan leading sector dalam perekonomian di Padangsidimpuan. sektor tersebut berperan sebesar 22,82 persen. Sektor kedua yang cukup besar peranannya adalah sektor jasa-jasa sebesar 19,35 persen serta pertanian yaitu sebesar 15,80 persen. Kemudian diikuti oleh sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,22 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,91 persen; sektor industri pengolahan sebesar 11,78 persen. Beberapa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang berperan lebih dari 10 persen dalam perekonomian Padangsidimpuan. Sedangkan sektor- sektor yang peranannya dibawah 10 persen adalah sektor bangunan sebesar 5,16 persen; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,61 persen; serta yang paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,34 persen. Tabel 3.1 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 (Persen)
No
Lapangan Usaha/sektor Utama
[1] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
[2] Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan Hotel dan Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persew . & Jasa Perus. Jasa-Jasa Jumlah
Tahun 2007
2008r)
2009
2010*)
2011*)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
16,43 0,33 12,26 0,75 4,75 23,84 12,87 10,87 17,9
16,15 0,31 11,94 0,69 4,86 23,46 13,2 11,45 17,95
16,1 0,33 11,87 0,66 4,98 23,09 12,59 11,67 18,71
16,15 0,35 11,78 0,63 5,04 22,8 12,21 11,84 19,19
15,8 0,34 11,78 0,61 5,16 22,82 11,91 12,22 19,35
100
100
100
100
100
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
38
Grafik 3.5 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
3.2
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012. Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan segala kekuatan dan peluang yang ada serta tantangan dan kelemahannya, berusaha mewujudkan visi dan misi nya yaitu “Kota Padangsidimpuan yang Sejahtera”. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Padangsidimpuan, antara lain : 1.
Dana Terbatas
2.
Masih Tingginya angka kemiskinan
3.
Kualitas SDM masih rendah
4.
Sarana dan Prasarana belum memadai
5.
Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan
6.
Efektivitas manajemen Pemerintahan belum optimal
Selanjutnya yang menjadi prospek dan peluang, antara lain : 1.
Letak yang strategis
2.
Komitmen Pemerintah Daerah
3.
Tingginya Peluang Investasi
4.
Lahan yang subur
5.
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi
39
Tabel 3.2. Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kota Padangsidimpuan KONDISI INTERNAL
KONDISI EKSTERNAL
NO Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Ancaman
Adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun nilai religi dan budaya luhur masyarakat melalui berbagai kebijakan Tersedianya berbagai lembaga dan institusi masyarakat dalam kerangka pengembangan nilai religi dan budaya luhur masyarakat Mempunyai kekayaan sumber daya alam yang potensial Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi Tersedianya berbagai infrastruktur penunjang bagi pertumbuhan ekonomi Komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan, pengembangan bidang kesehatan dan pelestarian sumber daya alam Adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, propinsi, dan pusat serta antara pihak eksekutif dan legislatif Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mereformasi birokrasi
Lemahnya peran lembaga keagamaan dan budaya, tokoh agama dan budaya sebagai panutan masyarakat. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dengan lembaga keagamaan dan budaya dalam melakukan pembangunan di bidang religi dan budaya luhur. Penyebaran penduduk tidak merata Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah Belum optimalnya upaya pengembangan dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan upaya pengembangan jiwa dan kemampuan wirausaha masyarakat Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan Ketersediaan lapangan kerja yang belum mencukupi Masih kurangnya keterampilan masyarakat untuk memasuki lapangan pekerjaan. Belum optimalnya program pengembangan agribisnis, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta investasi daerah Belum adanya pusat pengembangan hasil pertanian yang ideal
Secara historis, masyarakat dikenal sangat religius, mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun nilai religi dan budaya luhur masyarakat melalui berbagai kebijakan Adanya inisiatif masyarakat untuk mengembalikan nilai religi dan budaya luhur masyarakat dalam tatanan kehidupan Terbukanya pasar bebas ASEAN, globalisasi dan Lokal Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah Partisipasi yang tinggi dari masyarakat daerah dan perantau dalam pembangunan daerah Adanya komitmen pemerintah pusat dalam pengembangan sektor ekonomi melalui berbagai kebijakan Tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat, pihak swasta terhadap pengembangan pembangunan
Masih belum optimalnya penerapan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan adat dalam kehidupan masyarakat Adanya kemungkinan provokasi dan hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam menjalankan fungsi religinya Belum meratanya tingkat distribusi dan pemerataan pendapatan masyarakat Belum berkembangnya lembaga keuangan syariah Belum terkoordinirnya secara optimal lembagalembaga donatur bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi Masih rendahnya posisi tawar masyarakat terhadap akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi Belum seimbangnya antara kebutuhan biaya pendidikan dengan tingkat perekonomian masyarakat Pihak swasta yang cenderung mementingkan sisi bisnis dan mengabaikan kualitas dalam upaya pembangunan bidang ekonomi
40
KONDISI INTERNAL
KONDISI EKSTERNAL
NO Kekuatan
Kelemahan Belum adanya pengembangan manajemen kepariwisataan yang kompetitif Belum optimalnya upaya identifikasi dan pengembangan produk unggulan Kota Padangsidimpuan Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang bagi pengembangan ekonomi Masih rendahnya tingkat penguasaan dan penerapan teknologi dan informatika Terbatasnya akses daerah ke kawasan perdagangan dengan propinsi tetangga dan belum berkembangnya lokal dan regional marketing Belum optimalnya upaya penggalian sumber-sumber potensi ekonomi. Masih terbatasnya keberadaan dan eksistensi produk hukum Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat Sistem pembinaan kepegawaian yang belum optimal menunjang pembangunan Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pengelolaan sumber daya alam yang belum terencana dengan baik Lemahnya sistem koordinasi antar lembaga/unit kerja di pemerintahan daerah
Peluang
Ancaman
Tersedianya lembaga pendidikan Masih kurangnya partisipasi yang sudah dikenal luas masyarakat terhadap peningkatan pembangunan Sudah dicanangkannya Visi Indonesia Sehat 2010 Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Adanya kebijakan pemerintah terhadap penerapan pola pusat dan pemerintah daerah yang hidup sehat dan pelestarian memberikan sanksi yang tegas sumber daya alam terhadap pelanggaran hukum Belum optimalnya peran dan posisi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu pelaku pembangunan menuju good governance
Belum optimalnya perubahan paradigma aparatur pemerintahan sesuai dengan tuntutan era otonomi daerah Lemahnya sistem koordinasi antar lembaga/unit kerja di pemerintahan daerah Lemahnya manajemen pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat Pengembangan pendidikan yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat Sistem pembinaan kepegawaian yang belum optimal menunjang pembangunan pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih rendah Peran pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih rendah Belum optimalnya upaya integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan
41
3.3
Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padangsidimpuan. 3.3.1
Pertumbuhan Ekonomi Berbagai upaya dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan. Untuk Tahun 2013, Pemerintah Kota Padangsidimpuan memfokuskan perhatian pembangunan kepada usaha penurunan angka kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan ekonomi kerakyatan, yang dikombinasikan dengan potensi daerah yang dimiliki berbasis pengembangan sektor perdagangan, pertanian dan UMKM serta pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP dan PNPM). Pemberdayaan Masyarakat Miskin dilaksanakan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan pembangunan fisik di daerah tempat tinggalnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Selain itu, kelompok masyarakat miskin dibina untuk dapat mandiri melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, serta pemberian modal kerja bergulir, ALADIN, Listrik Kencana, Keluarga Berencana, Jamkesda serta pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui BLK, Pembinaan Dunia Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Pertanian. Pengembangan ekonomi kerakyatan dikembangkan melalui penyediaan dana bergulir, yaitu berupa pinjaman untuk modal usaha kelompok masyarakat (pokmas - misalnya kelompok petani, dan usaha mikro kecil) dengan sistem bagi hasil, sehingga dana tersebut dapat dipinjam oleh kelompok masyarakat (pokmas) yang lain setelah terlebih dahulu dikembalikan.
3.3.2
Bidang Infrastruktur Pembangunan bidang infrastruktur Kota Padangsidimpuan untuk Tahun 2013 diarahkan kepada pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang mendukung terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang berwawasan lingkungan serta mendukung laju pertumbuhan perekonomian Kota Padangsidimpuan. Bidang infrastruktur yang menjadi prioritas utama untuk Tahun 2013 adalah jalan jembatan, air minum, drainase dan irigasi.
Bidang infrastruktur
lainnya yang juga menjadi prioritas pembangunan di Tahun 2013 yang juga terkait dengan peningkatan pelayanan terhadap publik yaitu Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
42
3.3.3
Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Pembangunan Bidang Pemerintahan Kota Padangsidimpuan untuk Tahun 2013 diarahkan kepada upaya-upaya memperkuat tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah serta kesejahteraannya dan fungsi kelembagaan guna meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kinerja pemerintah. Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia Kota Padangsidimpuan untuk Tahun 2013 diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi moralitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana.
3.4
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta dilakukan secara profesional dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan prinsip : 1. Partisipasi masyarakat 2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran 3. Disiplin anggaran 4. Keadilan 5. Efisiensi dan efektivitas anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan membutuhkan sumber-sumber pendanaan dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan juga Pemerintah Pusat melalui Peningkatan PAD, DAU, Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, DAK, BDB dan Pendapatan Lain - lain yang Sah. 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena Pendapatan Daerah dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan masih merupakan komponen yang sangat penting peranannya dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelayanan publik. Pengelolaan pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 20013 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya guna lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
43
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka beberapa hal yang perlu dicermati antara lain : 1.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tidak boleh menghambat
aktivitas perekonomian daerah dengan munculnya berbagai macam regulasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 2.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya dihubungkan dengan peningkatan belanja pada sektor dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tabel 3.3 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2010
NO
URAIAN
1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
TARGET (Rp.) 3
REALISASI (Rp.) 4
384.524.722.898
375.676.076.775
17.908.549.336
14.602.383.887,34
5.344.400.000 7.280.600.000 3.333.549.336
4.872.734.478,42 5.296.025.863,00 3.333.549.336,00
1.950.000.000
1.100.074.209,92
1.2
PENDAPATAN TRANSFER
356.725.573.562
351.191.267.497
1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
318.246.728.235 26.464.784.069 991.226.166 270.129.118.000 20.661.600.000
332.671.546.194,00 26.059.790.429,00 369.194.565,00 285.580.961.200,00 20.661.600.000,00
1.2.2
28.658.430.219
11.489.137.019,00
1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
9.820.415.108 9.820.415.108 -
7.030.584.284,00 7.030.584.284,00 -
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
9.890.600.000
9.882.425.391,00
3.335.000.000
3.326.825.391,00 6.555.600.000,00
1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3
Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
6.555.600.000
44
Tabel 3.4 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2011 NO 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
3.4.2
TARGET (Rp.)
URAIAN 2
REALISASI (Rp.)
3
4
477.206.085.496,00
477.210.917.928,66
22.293.648.532,00
21.614.811.147,06
6.545.527.523,00 7.795.869.400,00 5.872.663.609,00
7.016.246.388,00 6.671.578.608,00 5.872.663.609,76
2.079.588.000,00
2.054.322.541,30
358.625.271.118,00
357.577.096.924,00
25.042.264.118,00
23.994.089.924,00
308.014.507.000,00 25.568.500.000,00
308.014.507.000,00 25.568.500.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
96.287.165.846,00
98.019.009.857,60
8.139.437.086,00
8.649.696.098,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
77.971.928.760,00
77.971.928.760,00
10.175.800.000,00
11.397.384.999,60
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Adapun Penerimaan pembiayaan Tahun 2011 diharapkan sumber dananya berasal Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2010, yang peruntukkannya untuk membiayai
penyertaan
modal
(investasi)
Pemerintah
Daerah
Kota
Padangsidimpuan. 3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah pengelolaan belanja daerah Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008 – 2013 ditujukan pada, peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik berupa : pengembangan sektor unggulan (Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Jasa – Jasa), dan terjaminnya ketersediaan pelayanan dasar (Pendidikan, dan Kesehatan, serta pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur). Arah pengelolaan belanja yang demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka memperbesar proporsi belanja untuk pelayanan publik, maka diperlukan efisiensi pada belanja aparatur. Alokasi belanja aparatur juga diupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Disamping itu, perlu pengetatan dan disiplin anggaran serta mempertajam skala 45
prioritas program yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan mayarakat Kota Padangsidimpuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tabel 3.5 Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2010 KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
5
BELANJA
454.275.781.194,00
421.266.646.685,00
33.009.134.509,00
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
255.263.043.306,00
243.738.747.220,00
11.524.296.086,00
5.1.1
Belanja Pegawai
247.036.343.306,00
235.991.345.248,00
11.044.998.058,00
5.1.4
Belanja Hibah
0,00
0,00
0,00
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
250.000.000,00 4.626.700.000,00
250.000.000,00 4.416.271.972,00
0,00 210.428.028,00
5.1.8
Belanja Tidak Terduga
3.350.000.000,00
3.081.130.000,00
268.870.000,00
5.2
BELANJA LANGSUNG
199.012.737.888,00
177.527.899.465,00
21.484.838.423,00
5.2.1
Belanja Pegawai
39.623.077.147,00
37.625.454.968,00
1.997.622.179,00
5.2.2
8elanja Barang dan Jasa
71.113.446.420,00
64.126.070.304,00
6.987.376.116,00
5.2.3
Belanja Modal
88.276.214.321,00
75.776.374.193,00
12.499.840.128,00
5.1.7
Sumber :
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan.
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2011 KODE REKENING
URAIAN
5
BELANJA
5.1 5.1.1 5.1.4
ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
991.906.813.653,00
463.740.098.518,00
528.166.715.135,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
792.894.075.765,00
286.212.199.053,00
506.681.876.712,00
Belanja Pegawai
783.841.160.765,00
278.605.185.331,00
505.235.975.434,00
Belanja Hibah
2.793.475.000,00
2.497.423.750,00
296.051.250,00
5.1.5 5.1.7
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
4.258.540.000,00
3.709.589.972,00
548.950.028,00
1.800.000.000,00
1.400.000.000,00
400.000.000,00
5.1.8
Belanja Tidak Terduga
5.2
BELANJA LANGSUNG
5.2.1 5.2.2 5.2.3
Sumber :
3.4.4
200.900.000,00
0,00
200.900.000,00
199.012.737.888,00
177.527.899.465,00
21.484.838.423,00
Belanja Pegawai
39.623.077.147,00
37.625.454.968,00
1.997.622.179,00
8elanja Barang dan Jasa
71.113.446.420,00
64.126.070.304,00
6.987.376.116,00
Belanja Modal
88.276.214.321,00
75.776.374.193,00
12.499.840.128,00
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan.
Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi selama empat tahun ( 2009 – 2013 ) membutuhkan pembentukan modal tetap bruto (investasi) sebesar Rp 26.372.461.586,- dengan tahapan antara lain untuk tahun 2009 sebesar Rp 1.261.979.647,- tahun 2010 sebesar Rp 4.164.215.632,- dan pada Tahun 2011 sebesar Rp 6.328.177.132,- dan Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp. 6.960.994.845,- dan Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 7.657.094.330,- .
46
