PERSIAPAN MIDTERM REVIEW RPJMN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PERSIAPAN MIDTERM REVIEW RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Disampaikan oleh : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Jakarta, 21 November 2016

AGENDA Waktu

Kegiatan Senin, 21 November 2016

13.30 – 14.00 14.00 – 14:15

Registrasi Peserta Pembukaan

15’

14:15 – 14:30

15’

Paparan Rancangan RAD 2018 sebagai masukan bagi RKP 2018 dan Rancangan evaluasi STRANS 2015-2019

14:30 – 15:00

15’

15.00– 15.45

@ 15’

Paparan evaluasi capaian output, manfaat & kendala 2015, monitoring 2016 Per WILAYAH PULAU & persiapan 2017 bidang ekonomi lokal & Konsep kegiatan PRUKAB s/d 2019 Paparan evaluasi capaian output, manfaat & kendala 2015, monitoring 2016 Per WILAYAH PULAU & persiapan 2017 per bidang & dukungan terhadap PRUKAB 2017

Keterangan

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Direktur Perencanaan & Identifikasi Daerah Tertinggal Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal

Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Direktur sarana prasarana Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusian

15.45 – 16.00 16.00 – 16.15 16.15– 17.15 17.15 – 17.30

15’

Paparan evaluasi koordinasi Sesditjen PDT & Highlight monev bidang PDT Highlight monev bidang PDT Diskusi Penutupan

Sesditjen PDT Biro Perencanaan (bagian Monev) Peserta Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan

2

PERTANYAAN KRITIS 1. Bagaimana keterkaitan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019 terutama dalam PENGURANGAN DAERAH TERTINGGAl? 2. Bagaimana PENYEBARAN PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) tentang MASALAH dan AKAR MASALAH KETERTINGGALAN di setiap wilayah (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera)? 1) Mengapa terjadi ketertinggalan (prasarana dan sarana, masyarakat, Pemda)? MANAJEMEN DATA dan INFORMASI 2) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, perilaku dan kapasitas masyarakat? MANAJEMEN KOMUNIKASI 3) Bagaimana kapasitas aparat pemerintah daerah?  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 4) Bagaimana kondisi pelayanan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, listrik dan lainnya)?  MANAJEMEN PUBLIK 5) Bagaimana prasarana dan sarana (jalan dan jembatan, dermaga dan pelabuhan, bandara, jaringan listrik, BTS)?  MANAJEMEN ASSET 3

PERTANYAAN KRITIS 3.

4. 5.

Bagaimana MEMBANGUN KERJASAMA, KEMITRAAN DAN KOLABORASI dalam pengurangan daerah tertinggal? MANAJEMEN KOMUNIKASI 1) Internal Kemen. Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemen DPDTT) Koordinasi Antardeputi dan antardirektur 2) Kemen DPDTT dengan Pemda Pola Pendampingan dan Penugasan 3) Kemen DPDTT dengan Kementerian/Lembaga Koordinasi dan Sinergi 4) Kemen DPDTT dengan donor Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaan, Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban 5) Kemen DPDTT dengan mitra lainnya Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaan, Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Bagaimana MENGHITUNG KEBUTUHAN INVESTASI yang diperlukan di setiap wilayah (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera) MANAJEMEN INVESTASI Bagaimana persiapan Rencana Program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019PRIORITAS DAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019

4

TUJUAN DAN KELUARAN TUJUAN Melakukan review pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN 2015-2019 antara lai: 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 menurut wilayah pulau (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera) terutama keluaran, hasil dan manfaat, serta dan hambatan yang dihadapi  (meliputi fungsi koordinasi tematik dan gap filler) 2. Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal TA 2016 wilayah pulau (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera)  (meliputi fungsi koordinasi tematik dan gap filler) 3. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal TA 2017 4. Penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah tertinggal TA 2018 & 2019 untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019. Keluaran 1. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015; 2. Hasil monitoring pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016; 3. Pemetaan isu dan permasalahan yang akan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017; 4. Inventarisasi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah tertinggal tahun 2018 dan 2019 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019. 5

PENDAHULUAN

RPJMN 2015-2019 BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL

HASIL PEMANTAUAN

FUNGSI KOORDINASI KEMENDES PDTT

6

PENDAHULUAN

7

DASAR HUKUM MID TERM REVIEW (MTR) RPJMN 2015-2019 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renana Pembangunan Pasal 15: evaluasi RPJMN dilakukan untuk menilai pencapaian strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan sasaran pokok, serta sasarna ekonomi makro dalam RPJMN periode berjalan

Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 Pasal 4: Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN. Evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN.

8

RENCANA

RENCANA

MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

RPJMN 2015-2019 2015

2016

2017

2018

1. 2.

2019

3.

PERSIAPAN

MONITORING

EVALUASI

4.

SASARAN NASIONAL Berkurangnya Daerah tertinggal dari 122 menjadi 42 kabupaten Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 7,24% Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% Meningkatnya IPM di daerah tertinggal menjadi 69,6

Tercapai/on-track/ on-trend Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

Bagaimana keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019?

9

RPJMN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2015-2019

10

LOKASI SASARAN DAN TARGET PENGURANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015 – 2019 13

12

14 6

Wilayah Kepulauan

33

18

26

Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran dalam Buku III RPJMN 2015 - 2019 Jumlah Daerah Tertinggal

Target Pengentasan

Papua

33

9

Maluku

14

11

Nusa Tenggara

26

20

Sulawesi

18

14

Kalimantan

12

9

Sumatera

13

11

Jawa

6

6

122

80

Nasional

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL INDIKATOR Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2018

2019

6.89

6.96

7.02

7.08

7.15

7.24

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)

16.42

16.00

15.42

14.90

14.43

14.00

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

67.46

68.13

68.49

68.84

69.18

69.59

11

POLA PENANGANAN 122 DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2017-2019 PN DAERAH TERTINGGAL: Tahun 2017 Fokus terhadap 54 kabupaten tertinggal, agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan 80 80 Kabupaten Kabupaten Prioritas Prioritas Terentaska Terentaskan n

42 Kabupaten Lainnya

29 Kab

42 Kab

47 Kab

2017 54 Kab

2018 82 Kab

2019 74 Kab

25 Kab

40 Kab

27 Kab

Penentuan prioritas penanganan daerah tertinggal per tahun mempertimbangkan bobot indeks ketertinggalan yang paling parah & distribusi lokasi 12

DAERAH TERTINGGAL TERINTEGRASI

54 Kabupaten Prioritas & Pilot 5 Kabupaten Tertinggal Terintegrasi Tahun 2017 • Kec prioritas pemenuhan SPM: Morotai Jaya, Morotai Selatan Barat, Morotai Selatan • Rencana Aqua estate: kerapu, rumput laut, wisata alam dan sejarah

122 daerah tertinggal 2015-2019 54 kabupaten tertinggal prioritas 2017

• Kec prioritas pemenuhan SPM: Pantai Barat, Apawer hulu, tor atas • Rencana Prukab: perikanan, rumput laut

5 kabupaten tertinggal terintegrasi • Kec prioritas: Sembalun, Kruak, Jerowaru • Rencana Prukab: Melon, kentang, Rumput Laut, Lobster

• Kec prioritas: Sabu Tengah, Sabu Liae & Raijua • Rencana Aqua estate: Garam & Rumput laut

• Kec prioritas pemenuhan SPM: Wuar Labobar, Wer Maktian, Molu maru • Rencana Aqua estate: Rumput laut

13

STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015 - 2019 Sasaran Nasional

Arah Kebijakan

Strategi

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; 2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59 1. 2. 3. 4.

Promosi potensi daerah tertinggal; Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas; Peningkatan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategi.

1. Meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik dan produk unggulan daerah 2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan 3. Meningkatkan kualitas sdm, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal 4. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (spm) untuk pelayanan dasar publik 5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal 6. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal 7. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas sdm 8. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan 9. Mempercepat pembangunan provinsi papua dan papua barat

14

WILAYAH PAPUA Ketertinggalan Utama di Papua:  Aksesibilitas  Ekonomi  SDM Legenda : '4

Pusat Ekonomi

o Keterisolasian wilayah papua khususnya di Pegunungan Tengah yang belum terhubung oleh jaringan jalan sehingga sangat tergantung pada sistem transportasi udara dan mengakibatkan disparitas harga sangat tinggi. o Masyarakat masih bercocok tanam secara subsisten dan ladang berpindah o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar o Konflik lahan dan tanah ulayat o Rendahnya angka melek huruf , partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah pegunungan tengah o tingginya angka kematian ibu melahirkan; angka penyakit menular (malaria, HIV/AIDS, kolera); gizi buruk,dll o Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan o Terbatasnya akses menuju pusat pelayanan kesehatan & pendidikan

Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal

Baseline 2015 (Papua)

Target 2019 (Papua)

Target 2019 (122 dating)

Daerah tertinggal

33 kab

24 kab (9 kab terentaskan)

42 kab (80 kab tertentaskan)

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

9.07%

9.5%

7,24%

32.98%

22.63%

14,0%

60.3

61.4

69,6

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Papua: • Penyelesaian pembangunan Trans Papua termasuk pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Km di Provinsi Papua; • Integrasi dan peningkatan skala Transportasi Perintis (tol lau & tol udara) • Penurunan biaya distribusi bahan pokok dan melancarkan distribusi kebutuhan bahan pokok; • Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan industri hilir sesuai potensi lokal berbasis wilayah adat • Pelatihan dan pendampingan intensif petani/nelayan OAP • Penanganan persoalan tanah ulayat • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C) ; • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal; • Pembangunan Sekolah kecil (SD), dan sekolah besar/sekolah berasrama (SMP/SMA) • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan di wilayah terisolir dan wilayah perbatasan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; • Pengadaan sarana kesehatan keliling dan sarana kesehatan terapung; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama. • Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI; • Pembangunan perumahan layak huni; 15 • Pembangunan sarana air bersih sehat;

o Keterisolasian wilayah Maluku khususnya di wilayah pulau kecil dan terluar yang belum terhubung oleh jaringan tol laut sehingga sangat tergantung pada sistem transportasi udara dan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan disparitas harga sangat tinggi. o Terbatasanya akses terhadap telekomunikasi, Energi dan Air Bersih

WILAYAH MALUKU Ketertinggalan Utama di Maluku :  Aksesibilitas  Ekonomi  SDM Legenda : '4

Pusat Ekonomi Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal

2014 (Baseline)

Target 2019 Wilayah Maluku

122 Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal

14 Kab




6.86%

7.26%

7.24%

18.5%

14.31%

14.00%

69.77

71.90

69.6

o Rendahnya produktivitas komoditas, terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar (Contoh.: Belum ada Pabrik Rumput Laut) o Rentan terhadap konflik sosial o Rendahnya angka melek huruf , partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah kepulauan o Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Maluku: • Pengembangan Tol Laut dan Feeder terhadap tol laut; • Pembangunan Pelabuhan Rakyat Morotai, MTB, MBD • Pengembangan Rute Kapal Perintis; • Pembangunan jalan dan jembatan Trans Maluku; • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG; • Pengembangan radio komunitas untuk mendukung aksesibilitas Nelayan; • Pembangunan menara penguat sinyal dan RRI dan TVRI di Perbatasan (Morotai, MTB, MBD,); • Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan Tangkap, Budidaya, dan pengolahan hasil-hasil laut; • Pengembangan koperasi simpan pinjam dan BumDesa; • Pembangunan pasar kecamatan di Morotai, MTB, MBD; • Pembangunan sarana air bersih; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Pengembangan sekolah kecil, sekolah berasrama, dan sekolah satu atap; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; • Pengadaan puskesmas dan rumah sakit terapung/keliling.

16

o Kurangnya kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar

WILAYAH NUSA TENGGARA Legenda : '4

Ketertinggalan Utama di Nustra:

Pusat Ekonomi Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal

 

Sangat Tertinggal

Baseline 2015 (Nustra)

Target 2019 (Nustra)


Daerah tertinggal

26 Kab

6 Kab (20 Terentaskan)


Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

4.31%

5.90%

7,24%

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

21.43%

15.62%

14,0%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

66.65%

68.98

69,59**)

Ekonomi SDM

o Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kesejahteraan dan daya saing masyarakat

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Nustra: • Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara melalui penyediaan tenaga pendamping masyarakat khususnya dalam bidang pariwisata, perikanan, dan peternakan; • Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dan subsektor perikanan laut • Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan Cold Storage disetiap sentra perikanan; • Peningkatan produksi dan mutu tanaman buah berkelanjutan di bagian barat Nusa Tenggara; • Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Bima, Manggarai Barat, Ende, Alor, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Belu, Rote Ndao, Ende,Timor Tengah Selatan, dan Alor; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan); • Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTGU diutamakan di Kabupaten Bima, Sumbawa, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Belu, Sumba Barat, dan Sumba Timur; • Pembangunan embung; • Pembangunan perumahan layak huni khususnya di kawasan perhutanan dan pesisir. • Pembangunan sarana air bersih sehat; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama;

17

WILAYAH SULAWESI

Ketertinggalan Utama di Sulawesi:  SDM  Ekonomi  Karakteristik Daerah

Legenda : '4


o Rendahnya angka melek huruf , partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah kepulauan o Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan o Terbatasnya akses menuju pusat pelayanan kesehatan & pendidikan o Masyarakat masih bercocok tanam secara subsisten & ladang berpindah o Kurangnya kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar o Tingginya angka kejadian konflik di wilayah Sulawesi menjadi penyebab kurang optimalnya pembangunan di wilayah tersebut; o Sering terjadinya bencana alam seperti Longsor dan Banjir menjadi penyebab terhambatnya aksesibilitas masyarakat lokal

2014 (Baseline)

Kabupaten Terentaskan


Target 2019 Sulawesi

122 Daerah Tertinggal

18

4 Kab (14 Kab terentaskan

42 kab (80 kab terentaskan

83.94%

8.65%

7.24%

14.76%

11.81%

14.00%

71.10

72.69

69.6

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi: • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pembangunan perumahan layak huni; • Pembangunan sarana air bersih di Mamuju Tengah, Sigi dan Parigi Muotong; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; • Pengadaan sarana kesehatan keliling; • Pengadaan puskesmas terapung diwilayah Sulawesi Tenggara dan Tengah; • Pengembangan minapolitan dan penganekaragaman produk hasil laut • Pengembangan wisata bahari dan sosial-budaya di wilayah sulawesi tengah dan tenggara; • Pendampingan terhadap Petani/Nelayan • Pembangunan pasar kecamatan dan jaringan irigasi; • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG di Konawe Kepulauan, Mamuju Tengah, Donggala dan Morowali Utara; • Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI dan TVRI di sangihe dan talaud; • Penanganan permasalahan konflik sosial dan budaya 18 • Pendampingan Kader siaga Bencana di wilayah sulawesi bagian utara dan barat

WILAYAH KALIMANTAN Ketertinggalan Utama di Kalimantan:

Legenda : '4


1.Aksesibilitas 2.SDM

 Terbatasnya aksesibilitas kabupaten tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah.  Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar (jalan, pendidikan, kesehatan, energi/listrik, telekomunikasi, air bersih dan perumahan dan permukiman).  Pemeliharaan lingkungan alam serta peningkatan sarana dan prasarana dalam mitigasi bencana. dan

3.Infrastruktur

Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Daerah Tertinggal


2014 (Baseline)

Target 2019 (Kalimantan)


12 Kabupaten

3 kabupaten (9 kabupaten terentaskan)


6.38%

6.85%

7,24%

8.73%

11.06%

14,0%

70.76

72.75

69,6

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan: • Pembangunan Jalan Trans Perbatasan dari Kab. Sambas – Kab. Nunukan; • Pembangunan Jalan Sirip Paralel Perbatasan; • Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di kawasan perbatasan; • Peningkatan kapasitas jalan pendukung kawasan industri (KEK Maloy); • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG; • Pembangunan pasar kecamatan; • Pengembangan integrasi tanaman perkebunan (kelapa sawit dan karet dengan ternak sapi potong); • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pembangunan sekolah berasrama; • Pengembangan asrama sekolah; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pembangunan perumahan layak huni; • Pembangunan sarana air bersih sehat; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama.

19

• Belum optimalnya pengembangan potensi industri, pertanian, pertambangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif • Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya untuk penyerapan potensi ekonomi

WILAYAH SUMATERA Ketertinggalan Utama di Sumatera:

•

Belum meratanya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat

1.Ekonomi

Legenda : '4

2.Infrastruktur

Pusat Ekonomi

•

Belum meratanya standar pelayanan dasar publik.

3.Karakteristik Daerah

Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal

Daerah Tertinggal Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

2014 (Baseline)

Target 2019 (Sumatera)


13

2 Kabupaten (11 terentaskan)


5.9%

6.30

7,24%

15.40%

10.66%

14,0%

71.10

69.31

69,6

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera: • Pengembangan kelembagaan mikro • Pengembangan koperasi simpan pinjam; • Pembangunan pasar kecamatan di Kepulauan Nias dan Pesisir Barat; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG khususnya di Pulau Nias dan Mentawai; • Pengembangan radio komunitas; • Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI; • Pembangunan perumahan layak huni; • Pembangunan sarana air bersih di seluma, Nias dan Nias Barat; • Pengembangan sekolah kecil, sekolah berasrama; • Penyelenggaraan sekolah satu atap (SD, SMP, SMA/SMK); • Pembangunan Pengembangan asrama sekolah Nias Selatan dan Mentawai; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; • Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian serta museum; • Pengadaan sarana kesehatan keliling di Nias dan Nias Selatan.

20

WILAYAH JAWA-BALI Ketertinggalan Utama di Jawa-Bali:

o Rendahnya angka melek huruf yang dipengaruhi oleh budaya lokal dalam menempuh jalur pendidikan

 SDM

Legenda : '4


Daerah tertinggal Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

Baseline 2015 (Jawa-Bali)

Target 2019 ((Jawa-Bali)


6 Kab

6 Kab (6 Kab terentaskan)


5.78%

6.23%

7,24%

15.82%

11.92%

14,0%

67.51

70.10

69,59**)

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal & Perbatasan Wilayah Papua: • Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (paket A,B,C); • Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda • Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal; • Pengembangan kegiatan perekonomian sub-sektor perikanan laut, garam, dan produk olahan laut diutamakan di Pulau Madura; • Pengembangan perekonomian masyarakat pada sub-sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura diutamakan di barat dan timur Pulau Jawa; • Pengembangan koperasi simpan pinjam; • Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, peternak; • Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan; • Pengembangan jaringan irigasi; • Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi; • Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; • Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desadesa terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa; • Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak;

21

HASIL PEMANTAUAN

22

DISTRIBUSI INVESTASI DITJEN PDT 2016-2017 TA 2016 TA 2017 DATING ALOKASI LOKASI LOKASI OUTPUT NO. PULAU ALOKASI (Rp (Kab) (Rp % PRIORITAS KEGIATAN 2017 M) Milyar) 2017 (Kab) 2017 (Kab) (Unit) 52.12 15,0% 1 Nustra 15 47 26 15 68.43

Alokasi Kegiatan PDT Tahun 2016-2017 per Wilayah Pulau

%

300.000

36,3%

250.000

2 Papua 3 Maluku

33 14

90.98 26,2% 4.92 1,4%

4 Kalimanta n 5 Sulawesi

12

25.51

18

83.59 24,0%

3

3

15

15.17

8,0%

6 Sumatera

13

28.71

8,3%

2

2

3

3.05

1,6%

31.86 9,2% 347.69 100,0%

1 54

1 38

1 125

1.00 188.46

0,5% 100,0%

7 Jawa TOTAL

7,3%

350.000

23 6

7 6

14 24

43.47 35.13

23,1% 18,6%

200.000

4

4

21

22.2

11,8%

100.000

150.000

50.000

6 122

1. Telah terjadi pemihakan investasi terhadap KTI dimana tahun 2016 sebesar 66,6% menjadi 86,1% tahun 2017 2. Dari 54 kabupaten prioritas Tahun 2017, terdapat 19 kabupaten yang belum mendapatkan intervensi, dan 16 kabupaten diantaranya berasal dari Provinsi Papua. Sebagai trade off maka Kemendes perlu mengkoordinasikan kebutuhan pada 19 kabupaten yang belum mendapatkan intevensi secara lebih intensif kepada K/L terkait 3. 5 kabupaten terintegrasi telah mendapat akumulasi investasi yang signifikan (kecuali Maluku Tenggara Barat) 4. Masih terdapat 3 kabupaten diluar 54 kabupaten prioritas Tahun 2017

-

Alokasi 2016

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten Lombok Timur Sarmi Seruyan Halmahera Barat Sabu Raijua Pulau Morotai Tojo Una-Una Sorong Selatan Kupang Intan Jaya

Alokasi 2017

Jumlah Output Kegiatan 12 6 13 7 6 6 6 2 5 1

Alokasi (Rp) (tertinggi-terendah) 16.622.000.000,0 15.625.000.000,0 14.232.000.000,0 13.654.000.000,0 9.365.000.000,0 8.035.000.000,0 6.970.000.000,0 6.500.000.000,0 6.477.000.000,0 6.000.000.000,0

23

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAKORDA 2016 (Dalam rangka menjalankan fungsi Koordinasi) PROSES

KELEBIHAN DIBANDINGKAN 205

EVALUASI PELAKSANAAN 2016

Input

Sudah mulai membahas konsep RAD 2018 dalam Rakorda, tidak sekedar mempertemukan K/L dan daerah

1. RKA K/L 2017 tidak disampaikan kpd K/L krn hanya ada 5 K/L yg mengumpulkan 2. STRANAS & RAN tidak dilampirkan dlm undangan & terlambat digandakan bahkan tidak sempat digandakan hingga rapat selesai 3. Peserta kabupaten sekitar 50%, provinsi sekitar 35%

Proses

1. Sudah melakukan pembahasan sidang kelompok per wilayah sehingga diksusi lebih intensif 2. Sudah ada pelibatan Direktur sebagai pemimpin sidang dan setiap Direktorat dalam setiap sidang kelompok

1. Kurangnya sosialisasi rencana pelakasanaan Rakorda kpd direktur pemimpin sidang & direktorat teknis sebelum pelaksanaan sidang 2. Tidak ada pedoman yang dibagikan kepada peserta mengenai mekanisme sidang kelompok sehingga menimbulkan kebingungan seluruh pihak 3. Tidak ada pedoman peran direktur sbg pemimpin sidang, dan direktorat teknis dalam sidang pelompok 4. Pembagian ruang sidang kelompok kurang dipersiapkan dgn baik walau akhirnya mendapat ruangan kosong saat solat jumat 5. Tidak ada kejelasan mekanisme sidang apakah pembahasan per wilayah, kab, atau bidang, dan tidak ada kejelasan tingkat kedalaman diskusi 6. Waktu pembahasan sangat terbatas yaitu hanya 4 jam untuk setiap wilayah untuk membahas seluruh aspek ketertinggalan 7. Masih terlalu banyak narasumber sehingga waktu diskusi sangat terbatas 8. Tidak ada panitia yg standby disetiap ruang sidang untuk membantu teknis sidang kelompok/ di meja depan ruang sidang kelompok

BAGAIMANA TINDAK LANJUT DARI RAKORDA 2016?

Output

Sudah ada upaya perumusan kesepakatan per sidang kelompok

1. Tidak ada kejelasan format berita acara pembahasan sidang kelompok 2. Tidak ada kejelasan format akhir yg harus dikumpulkan dan panduan pengisian format 3. Tidak ada kejelasan tenggat waktu pengumpulan

24

RANGKAIAN FORUM KOORDINASI PUSAT-DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2018 INPUT

1. RKA K/L 2016 2. Hasil Musrenbangnas RKP 2017

1. Realisasi K/L 2016 2. Konfirmasi hasil Musrenbangnas untuk RKP 2017 3. RAD PPDT 2017

PROSES

RAKOR K/L PUSAT (per aspek) 26 Oktober 2016

RAKOR DAERAH (per wilayah pulau) 17 November 2016

OUTPUT

1. Realisasi K/L 2016 2. Konfirmasi hasil Musrenbangnas untuk RKP 2017

1. Rencangan RAD PPDT 2018 2. Evaluasi Gap analysis (STRANAS & RAN dengan program K/L) 3. Evaluasi Proposal DAK

1. Penajaman RAD PPDT 2. Evaluasi Gap analysis & DAK

RAKOR PUSAT (M4 Nov)

1. Rancangan RAN 2018

1. Rancangan RAN 2018

PENYUSUNAN RKP 2018 (M1 Des 16)

1. Rancangan RKP 2018 BILATERAL MEETING, TRILATERAL MEETING, MULTILATERAL MEETING & MUSRENBANGNAS RKP 2018

 Seluruh forum koordinasi merupakan rangkaian forum dalam siklus perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKP 2018 yang dimulai pada T-2 25

PEMANTAUAN RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI MTB POTENSI UNGGULAN - Sektor Perikanan tangkap dan budidaya - Sektor Perkebunan: Kelapa dan Sukun. - Sektor Pertanian : Padi Ladang, Kacang Hijau, Jagung dan Ubi-umbian

Kec. Molu Maru

Kec. Wuarlabobar

Kec. Wer Maktian

POTENSI UNGGULAN - Perikanan tangkap: ikan puri dan ikan asin, budidaya rumput Laut, udang, mutiara. - Sektor Perkebunan: Kakao, Kelapa, Buahbuahan (Jeruk Selwasan) dan Jambu Mete. - Sektor Pertanian : Padi Ladang, Kacang Hijau, Jagung dan Ubi Kayu

POTENSI UNGGULAN - Perikanan tangkap: ikan puri dan ikan asin, budidaya rumput Laut, udang, mutiara. - Sektor Perkebunan: Kakao, Kelapa, dan Jambu Mete. - Sektor Pertanian : Padi Ladang, Kacang Hijau, Semangka, Jagung dan Ubi Kayu - Sektor Peternakan : Itik, Kambing

26

KENDALA PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT DI MTB 1. Kapasitas Nelayan/Petani yang masih rendah, sehingga perlu adanya pendampingan terhadap pembudidayaan rumput laut; 2. Produksi Rumput Laut di MTB sebanyak 10.269,71 ton rumput laut tahun 2015, namun karena belum ada pabrik pengolahan rumput laut disekitar kabupaten MTB, sehingga Nelayan Rumput Laut menjual rumput laut kering di pelabuhan untuk kemudian dikirimkan ke Surabaya; 3. Masih adanya praktek ijon dikalangan nelayan yang membuat tidak adanya stabilitas harga rumput laut. 27

PABRIK RUMPUT LAUT

(belum bisa beroperasi sejak pertama kali dibangun tahun 2010)

Pabrik Pengolahan Rumput laut

Lantai Jemur

Menara Air 1. Lokasi Pabrik Rumput Laut berada di Desa Lematang, Kec. Tanimbar Selatan; 2. Nilai Investasi Pabrik Rp. 6 Milyar yang berasal dari Kegiatan Prukab, KPDT Tahun 2010 sebesar Rp. 5 M, dan kegiatan Perbatasan, BNPP Tahun 2014 sebesar Rp. 1 M; 3. Kendala utama belum adanya akses air bersih kedalam Pabrik sehingga pabrik belum beroperasi dari awal pembangunannya; 4. Terdapat sumber air di Desa Bomaki dengan jaraknya 12 KM, sehingga diperlukan 28 Pipanisasi untuk disalurkan ke Pabrik;

KESEPAKATAN FGD 1. Hasil pembahasan dalam FGD disepakati bahwa lokasi yang akan diprioritaskan ditahun 2017 adalah Kec. Malu Maru, Kec Wer Maktian, dan Kec. Wuarlabobar; 2. Dari segi pengembangan ekonomi lokal Kemendesa, PDTT akan mengembangankan aqua culture estate dengan komoditas unggulannya rumput laut; 3. Untuk kecamatan yang belum siap dikembangkan ekonominya Kemendesa, PDTT akan mendorong terlebih dahulu upaya pemenuhan pelayanan dasar publik, seperti kesehatan dan pendidikan; 4. Bappeda akan mengirimkan surat kepada Kemendesa PDTT dan Bappenas terkait kesepakatan dalam FGD tersebut. 29

PROFIL KECAMATAN INTERVENSI WERMAKTIAN, WUARLABOBAR DAN MOLUMARU

Jlh Pddk: 2.908 Jiwa 1. 2. 3. 4. 5.

Jlh Pddk: 11.431 jiwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Desa Weratan Desa Temin Desa Welutu Desa Rumah Salut Desa Kamatubun Desa Batuputih Desa Wermatang Desa Makatian Desa Marantutul

Desa Nurkat Desa Tutunametal Desa Wulmasa Desa Wedankou Desa Adodomolo

Jumlah Pddk: 7.476 Jiwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Desa Wunlah Desa Karatat Desa Awear Rumngeur Desa Watmasa Desa Lingada Desa Teneman Desa Kiloon

8. Desa Abat 9. Desa Labobar 10. Desa Wabar 11. Desa Romnus 12. Dusun Mitak 13. Dusun Namralan 30

PERTANYAAN KRITIS DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TUPOKSI DITJEN PDT (Pasal 19 Perpres 12/2015) Perumusan kebijakan dalam IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL

Mengapa daerah tertinggal (prasarana dan sarana, masyarakat atau pemda)? Bagaimana proses redefinisi indikator ketertinggalan?  MANAJEMEN DATA & INFORMASI

Perumusan SKEMA PENDANAAN PPDT

Bagaimana SINERGI dana Dekon TP, dan DAK dalam pembagunan daerah tertinggal? Bagaimana bentuk AFIRMASI Pembangunan Daerah tertinggal?  MANAJEMEN DATA & INFORMASI, MANAJEMEN KOMUNIKASI

PELAKSANAAN kebijakan di bidang perencanaan PPDT

Bagaimana status STRANAS dan RAN PPDT ? Apalah dapat digunakan sebagai acuan stakeholders?  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA , MANAJEMEN KOMUNIKASI dan MANAJEMEN INVESTASI

Pelaksanaan KOORDINASI di bidang PPDT

Apakah forum koordinasi sudah dilaksanakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan di daerah tertinggal per bidang?  MANAJEMEN KOMUNIKASI

Pelaksanaan evaluasi di bidang PPDT

Apakah sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan & menjadi input dalam siklus perencanaan tahun berikutnya dalam PPDT?  MANAJEMEN DATA & INFORMASI

Kegiatan Fasilitasi yang ada saat ini tidak terdapat dalam TUPOKSI  instrumen koordinasi (bukan kegiatan yang bersifat single player)

Apakah fasilitasi Kemendes PDTT sudah dapat meggerakkan stakeholder dalam pembangunan daerah tertinggal & output yang dilaksanakan dikelola 31 dengan baik?  MANAJEMEN KOMUNIKASI & MANAJEMEN ASSET

MANAJEMEN KOMUNIKASI DI INTERNAL DITJEN PDT SESDTJEN PDT (koordinasi & monev )

(PRUKAB & Pariwisata sebagai lokomotif kegiatan lintas sektor) Ekonomi

DIREKTORAT PERINDEN (STRANAS & RAN sebagai acuan)

Aksesibilitas

DIREKTORAT PEL & DIREKTORAT SDA LH

K/L mitra & Pemda

DIREKTORAT SARPRAS

K/L mitra & Pemda

DIREKTORAT SDM

K/L mitra & Pemda

Pelayanan Dasar

SDM & Iptek

Seluruh unit kerja di Ditjen PDT merupakan suatu kesatuan entitas yang saling mendukung dalam mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal

32

TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

33

REPLIKASI TRANSFORMASI KEUNGGULAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL STRANAS PPDT 2015-2019 Daerah Tidak Tertinggal

2020

Keunggulan Kompetitif

DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI

2013 Keunggulan Komparatif Daerah Tertinggal

DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT

•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni 34Wisata Kuliner dan Budaya,

2025 Keunggulan Kompetitif DAYA SAING BERBASIS INOVASI

• Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda-Universitas dan Swasta •SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)

34

STRANAS PPDT HARUS DAPAT MENUNJUKKAN PROSES TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Masyarakat Berkembang

Masyarakat Maju

Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)

Masyarakat Tradisional SDM Institusi Teknologi Informasi

Prasarana Ruang

(darat dan laut)

SDA

Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan

Berburu dan Pengumpul

Berpindah dan Bertani

Kalimantan dan Sulawesi

Pertanian dan Pertambangan

Jawa dan Sumatera

Manufaktur dan Jasa

Sintesis dan Daur Ulang

Kemajuan suatu daerah ada Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed)

35

PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES AKUMULASI MODAL (ASET)

Aset ekonomi

Aset sosial

Aset ekonomi

Aset SDA dan Lingkungan

t0    

Akumulasi Akumulasi Akumulasi Akumulasi

modal modal modal modal

sosial (Social Capital Accumulation) fisik (Physical Capital Accumulation) ekonomi (Economic Capital Accumulation) pengetahuan (Knowledge Capital Accumulation)

Aset sosial

Aset SDA dan Lingkungan

tn 36

POTENSI DAERAH

RPJMN 2015-2019 (TRISAKTI DAN NAWA CITA)

MASALAH DAERAH • • • • •

• Perikanan dan Kelautan • Pertanian dan Perkebunan • Industri pengolahan • Pariwisata

Kemiskinan Pengangguran Ketertinggalan Keterisolasian Keterbatasan Usaha

PENGEMBANGAN WILAYAH • • • • •

FAKTOR PENENTU

Kesesuaian RTRW Kesiapan Lahan Keterlibatan Masyarakat Kesiapan Pemda Kerjasama Perguruan Tinggi dan Kerjasama Swasta

DAERAH TERTINGGAL

• • • • • •

MANAJEMEN KINERJA K/L DAN PEMDA Regulasi Pengorganisasin Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan dan Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi

TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL • Klaster pertanian dan perkebunan, agribisnis dan agroindustri • Klaster perikanan dan industri maritim • Klaster Wisata

Budidaya Produksi Destinasi Wisata

Pengolahan

(Iptek, Prasarana dan Sarana)

Jasa (Akomodasi, Transportasi, Kerajinan dan Festival)

Pemasaran

(Media, Promosi, Networking)

Pemasaran

(Media, Promosi, Networking)

Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Kesempatan Kerja, Ekspor, Pendapatan, Daya Saing dan Keunggulan Daerah

Pendapatan Pendapatan

37

PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL : SATU DESA/KECAMATAN/KAWASAN, SATU PRODUK (OVOP)

DATA, INFORMASI , PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA MANUSIA TERAMPIL DAN TERDIDIK PRASARANA DAN SARANA JARINGAN TRANSPORTASI, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN AKSES PERMODALAN DAN KEUANGAN MANAJEMEN ASSET

SEMANGAT WIRAUSAHA, IKLIM USAHA DAN INSENTIF BERUSAHA DAERAH TERTINGGAL (SEKTOR DAN KOMODITAS UNGGULAN) PELAKU USAHA: PENGUSAHA KECIL, KELOMPOK MASYARAKAT, KOPERASI DAN BUMDES DINAS/SKPD/OPD, PENDAMPING, FASILITATOR, PERBANKAN, DAN LEMBAGA PENDUKUNG

PERMINTAAN PASAR LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN GLOBAL PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI REGULASI

KEBIJAKAN PEMERINTAH 1. LAHAN dan RTRW 2. FASILITASI: Perijinan, Pelatihan dan Pendampingan 3. AKSES: Modal, Teknologi, Informasi Pasar 4. NETWORKING: Distribusi, Promosi dan Pemasaran

MANAJEMEN ASSET

39

PROSES KAPITALISASI ASSET V4

Agunan Bank, Non Bank, IPO, Pasar Modal

V3

V2

V1

• • • •

Sertifikat Hak Guna

Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

Kredit/Dana Investasi

Konstruksi/ Investasi

Izin Penggunaan

TANAH MENTAH

V5

TANAH MATANG

PERUBAHAN VALUE (V1-V7)

Belum Terolah/Kosong Tanpa Prasarana dan Sarana Rendah Aksesibilitas Murah tapi tidak produktif

• • • •

V6

V7

Siap Bangun dan Bangunan Tersedia Prasarana dan Sarana Tinggi Aksesibilitas 40 Mahal dan Produktif

REORIENTASI MANAJEMEN BUSINESS AS USUAL

PERCEPATAN DAN PEMBERDAYAAN

1. OBYEK USAHA: DICARI DAN DIUSULKAN OLEH SWASTA, PEMERINTAH PASIF

1. OBYEK USAHA: DIINVENTARISASI PEMERINTAH DIBANTU SWASTA, DAN LSM-PEMERINTAH AKTIF

2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA: DARI PEMERINTAH DAN PEMDA

2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA DARI PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM BENTUK PAKET PLUS INSENTIF FISKAL DAN MONETER

3. MODAL: SWASTA-BANK, DLL

3. MODAL: DIFASILITASI NEGARA DARI BANK, DLL

4. SAHAM: SWASTA 100%

4. SAHAM: SWASTA PENGELOLA 20%

5. MANFAAT: PEKERJA HANYA DAPAT UMR, RAKYAT/ULAYAT DAPAT CSR, PEMERINTAH DAN PEMDA DAPAT PAJAK DAN RETRIBUSI

5. MANFAAT: PEKERJA, RAKYAT/ULAYAT, PEMDA PROVINSI, DAN PEMDA KABUPATEN/KOTA MASING-MASING DAPAT 20%

6. SPORADIS, TIDAK TERARAH, TIDAK TERKENDALI DAN MERUSAK LINGKUNGAN

6. MASSAL, TERARAH, TERKENDALI, LEMBAGA MONEV/PEMANTAU INDEPENDEN DAN MENJAGA LINGKUNGAN

Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

41

SKEMA PENDANAAN: Kapitalisasi Asset SDA PARLEMEN BANK

PEMERINTAH

Bayar Modal+ Bunga

PILIH PENGELOLA

3

PEMEIRNTAH KABU/KOTA

PENGELOLA

20%

4 20% RENCANA USAHA

2

1

PEKERJA

ASSET DAERAH SDA

6

20% KEUNTUNGAN

20% 20%

5 INVENTARISASI

PEMERINTAH PROVINSI

OPERASI

KEBUN, TAMBANG, WISATA

REVENUE

RAKYAT SETEMPAT/ ULAYAT

42 Ekonomi Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

TERIMA KASIH

___________________________________ www.kawasan.bappenas.go.id 021 - 3926249 Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310

CONTOH KINERJA DIREKTORAT PSDM TAHUN 2016 RENCANA 2016 KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET

xxxx

ALOKASI (Rp. Miliar)

CAPAIAN/REALISASI 2016 KAB

ALOKASI (Rp Miliar)

KENDALA LOKASI

VOLUME TARGET

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

1

Jumlah pelaksanaan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia di daerah tertinggal

75 kab

98.2

42 kab

59.9

Papua

3 output di 3 kab

Maluku

10 output di 6 kab

Nusra

11 output di 5 kab

Sulawesi

28 output di 14 kab

Kalimantan

7 output di 4 kab

Jawa

19 output di 4 kab

Sumatera

19 output di 6 kab

44

RENCANA DIREKTORAT PSDM TAHUN 2017 RKP 2017 KODE

xxxx

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

TARGET

RENCANA 2017


LOKASI

VOLUME TARGET


KENDALA

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

1 Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun di daerah tertinggal

40 unit di 10 kab tertinggal

10.5

Papua Maluku Nusra Sulawesi

16 RKB di 4 kab 12 RKB di 3 kab 4 RKB di 1 kab

Kalimantan

4 RKB di 1 kab

6.48

Jawa Sumatera Papua

2

Jumlah puskesmas pembantu/RS kelas D Pratama yang menerima alat kesehatan di Daerah Tertinggal

12 unit Pustu dan 2 Unit RS Kelas D di 10 Kab tertinggal

24

Maluku

24 puskesmas di 2 kab 1 Rs di 1 Kab

Nusra

48 Puskesmas di 4 kab 1 Rs di 1 Kab

Sulawesi

24 puskesmas di 2 kab

Kalimantan


15.85

Jawa

3

Jumlah asrama siswa dan guru yang dibangun di daerah tertinggal

6 unit di 6 kabupaten

14

Sumatera


Papua Maluku Nusra Sulawesi

2 asrama di 2 kab 1 output di 1 kab

Kalimantan

3 output di 3 kab

9.00

Jawa Sumatera

45

PERSIAPAN MIDTERM REVIEW RPJMN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Recommend Documents