PERSIAPAN MIDTERM REVIEW RPJMN 2015-2019 PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU Disampaikan oleh : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Jakarta, 22 November 2016
AGENDA Waktu
Kegiatan Senin, 21 November 2016
13.30 – 14.00 14.00 – 14:15
15’
14:15 – 14:30
15’
14:30 – 15:00
15’
15.00– 15.45
@ 15’
15.45 – 16.00 16.00 – 16.15 16.15– 17.15 17.15 – 17.30
15’
Registrasi Peserta Pembukaan
Paparan evaluasi capaian output, manfaat & kendala 2015, monitoring 2016 Per WILAYAH PULAU & persiapan 2017 bidang PKT & Konsep kegiatan Aquaculture s/d 2019 Paparan evaluasi capaian output, manfaat & kendala 2015, monitoring 2016 Per WILAYAH PULAU & persiapan 2017 bidang perbatasan & Konsep pengembangan investasi di perbatasan s/d 2019 Paparan evaluasi capaian output, manfaat & kendala 2015, monitoring 2016 Per WILAYAH PULAU & persiapan 2017 per bidang & dukungan terhadap kegiatan Aquaculture 2017 Paparan evaluasi koordinasi Sesditjen PDTu & Highlight monev bidang PDT u Highlight monev bidang PDTu Diskusi Penutupan
Keterangan
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar
Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan
Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana
Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Sesditjen PDTu
Biro Perencanaan (bagian Monev) Peserta Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
2
PERTANYAAN KRITIS 1. Bagaimana keterkaitan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019 terutama dalam PENGURANGAN DAERAH TERTINGGAL? 2. Bagaimana PENYEBARAN PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) tentang MASALAH dan AKAR MASALAH KETERTINGGALAN YANG TERKAIT DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH (perbatasan, pulau kecil terluar, rawan bencana, rawan pangan, rawan konflik) di setiap wilayah (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera)? 1) Mengapa terjadi ketertinggalan pada daerah yang memiliki karakteristik tertentu (prasarana dan sarana, masyarakat, Pemda)? MANAJEMEN DATA dan INFORMASI 2) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, perilaku dan kapasitas masyarakat? MANAJEMEN KOMUNIKASI 3) Bagaimana kapasitas aparat pemerintah daerah? MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 4) Bagaimana kondisi pelayanan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, listrik dan lainnya)? MANAJEMEN PUBLIK 5) Bagaimana prasarana dan sarana (jalan dan jembatan, dermaga dan pelabuhan, bandara, jaringan listrik, BTS)? MANAJEMEN ASSET
3
PERTANYAAN KRITIS 3.
4. 5.
Bagaimana MEMBANGUN KERJASAMA, KEMITRAAN DAN KOLABORASI dalam pengurangan daerah tertinggal pada daerah yang memiliki karakteristik tertentu? MANAJEMEN KOMUNIKASI 1) Internal Kemen. Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemen DPDTT) Koordinasi Antardeputi dan antardirektur 2) Kemen DPDTT dengan Pemda Pola Pendampingan dan Penugasan 3) Kemen DPDTT dengan Kementerian/Lembaga Koordinasi dan Sinergi 4) Kemen DPDTT dengan donor Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaan, Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban 5) Kemen DPDTT dengan mitra lainnya Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaan, Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Bagaimana MENGHITUNG KEBUTUHAN INVESTASI yang diperlukan di setiap wilayah (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera) MANAJEMEN INVESTASI Bagaimana persiapan Rencana Program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019PRIORITAS DAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019 4
TUJUAN DAN KELUARAN TUJUAN Melakukan review pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN 2015-2019 antara lai: 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan daerah tertentu tahun 2015 menurut wilayah pulau (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera) terutama keluaran, hasil dan manfaat, serta dan hambatan yang dihadapi (meliputi fungsi koordinasi tematik dan gap filler) 2. Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pengembangan daerah tertentu tahun 2016 wilayah pulau (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera) (meliputi fungsi koordinasi tematik dan gap filler) 3. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan daerah tertentu TA 2017 4. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan daerah tertentu TA 2018 & 2019 untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019. Keluaran 1. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015; 2. Hasil monitoring pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016; 3. Pemetaan isu dan permasalahan yang akan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017; 4. Inventarisasi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah tertentu tahun 2018 dan 2019 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019.
5
PENDAHULUAN
RPJMN 2015-2019 BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
HASIL PEMANTAUAN
FUNGSI KOORDINASI KEMENDES PDTT
6
PENDAHULUAN
7
DASAR HUKUM MID TERM REVIEW (MTR) RPJMN 2015-2019 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renana Pembangunan
Pasal 15: evaluasi RPJMN dilakukan untuk menilai pencapaian strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan sasaran pokok, serta sasarna ekonomi makro dalam RPJMN periode berjalan
Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
Pasal 4: Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN. Evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN.
8
RENCANA
RENCANA
MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
RPJMN 2015-2019 2017
PERSIAPAN
2016
MONITORING
EVALUASI
2015
2018
2019
1. 2. 3. 4.
SASARAN NASIONAL Berkurangnya Daerah tertinggal dari 122 menjadi 42 kabupaten Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 7,24% Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% Meningkatnya IPM di daerah tertinggal menjadi 69,6
Tercapai/on-track/ on-trend Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
Bagaimana keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019?
9
RPJMN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2015-2019
10
LOKASI SASARAN DAN TARGET PENGURANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015 – 2019 13
12
Wilayah Kepulauan
33
18
6
Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
2015
6.89
6.96
16.42
16.00
67.46
68.13
Papua
33
9
Sulawesi
18
Kalimantan
26
2014 (Baseline)
Target Pengentasan
Nusa Tenggara Sumatera
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL INDIKATOR
Jumlah Daerah Tertinggal
Maluku
14
2016
7.02 15.42 68.49
2017
7.08 14.90 68.84
2018
Jawa
Nasional
14
11
12
9
26
13 6
122
20 14
11 6
80
2019
7.15
7.24
14.43
14.00
69.18
Buku III RPJMN 2015 - 2019
69.59
23 daerah tertinggal perbatasan 95 daerah tertinggal rawan bencana 41 daerah tertinggal rawan konflik 60 daerah tertinggal pulau kecil terluar 90 daerah tertinggal rawan pangan (prio 1-3) 11
DAERAH TERTINGGAL TERINTEGRASI
54 Kabupaten Prioritas & Pilot 5 Kabupaten Tertinggal Terintegrasi Tahun 2017 • Kec prioritas pemenuhan SPM: Morotai Jaya, Morotai Selatan Barat, Morotai Selatan • Rencana Aqua estate: kerapu, rumput laut, wisata alam dan sejarah
122 daerah tertinggal 2015-2019 54 kabupaten tertinggal prioritas 2017
• Kec prioritas pemenuhan SPM: Pantai Barat, Apawer hulu, tor atas • Rencana Prukab: perikanan, rumput laut
5 kabupaten tertinggal terintegrasi • Kec prioritas: Sembalun, Kruak, Jerowaru • Rencana Prukab: Melon, kentang, Rumput Laut, Lobster
• Kec prioritas: Sabu Tengah, Sabu Liae & Raijua • Rencana Aqua estate: Garam & Rumput laut
• Kec prioritas pemenuhan SPM: Wuar Labobar, Wer Maktian, Molu maru • Rencana Aqua estate: Rumput laut
12
STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015 - 2019 Sasaran Nasional
Arah Kebijakan
Strategi
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; 2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59 1. 2. 3. 4.
Promosi potensi daerah tertinggal; Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas; Peningkatan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategi.
1. Meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik dan produk unggulan daerah 2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan 3. Meningkatkan kualitas sdm, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal 4. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (spm) untuk pelayanan dasar publik 5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal 6. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal 7. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas sdm 8. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan 9. Mempercepat pembangunan provinsi papua dan papua barat
13
WILAYAH PAPUA
Ketertinggalan Utama di Papua: Aksesibilitas Ekonomi SDM
Legenda : 4'
Pusat Ekonomi
o Keterisolasian wilayah papua khususnya di Pegunungan Tengah yang belum terhubung oleh jaringan jalan sehingga sangat tergantung pada sistem transportasi udara dan mengakibatkan disparitas harga sangat tinggi. o Masyarakat masih bercocok tanam secara subsisten dan ladang berpindah o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar o Konflik lahan dan tanah ulayat o Rendahnya angka melek huruf , partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah pegunungan tengah o tingginya angka kematian ibu melahirkan; angka penyakit menular (malaria, HIV/AIDS, kolera); gizi buruk,dll o Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan o Terbatasnya akses menuju pusat pelayanan kesehatan & pendidikan
Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal
Baseline 2015 (Papua)
Target 2019 (Papua)
Target 2019 (122 dating)
Daerah tertinggal
33 kab
24 kab (9 kab terentaskan)
42 kab (80 kab tertentaskan)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
9.07%
9.5%
32.98%
22.63%
7,24%
60.3
61.4
14,0% 69,6
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Papua: • Penyelesaian pembangunan Trans Papua termasuk pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Km di Provinsi Papua; • Integrasi dan peningkatan skala Transportasi Perintis (tol lau & tol udara) • Penurunan biaya distribusi bahan pokok dan melancarkan distribusi kebutuhan bahan pokok; • Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan industri hilir sesuai potensi lokal berbasis wilayah adat • Pelatihan dan pendampingan intensif petani/nelayan OAP • Penanganan persoalan tanah ulayat • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C) ; • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal; • Pembangunan Sekolah kecil (SD), dan sekolah besar/sekolah berasrama (SMP/SMA) • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan di wilayah terisolir dan wilayah perbatasan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; • Pengadaan sarana kesehatan keliling dan sarana kesehatan terapung; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama. • Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI; • Pembangunan perumahan layak huni; 14 • Pembangunan sarana air bersih sehat;
o Keterisolasian wilayah Maluku khususnya di wilayah pulau kecil dan terluar yang belum terhubung oleh jaringan tol laut sehingga sangat tergantung pada sistem transportasi udara dan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan disparitas harga sangat tinggi. o Terbatasanya akses terhadap telekomunikasi, Energi dan Air Bersih
WILAYAH MALUKU
Ketertinggalan Utama di Maluku : Aksesibilitas Ekonomi SDM
Legenda : 4'
Pusat Ekonomi Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal
2014 (Baseline)
Target 2019 Wilayah Maluku
122 Daerah Tertinggal
Daerah Tertinggal
14 Kab
3 kab (11 kab terentaskan)
42 kab (80 kab terentaskan)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
6.86%
7.26%
7.24%
18.5%
14.31%
14.00%
69.77
71.90
69.6
o Rendahnya produktivitas komoditas, terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar (Contoh.: Belum ada Pabrik Rumput Laut) o Rentan terhadap konflik sosial o Rendahnya angka melek huruf , partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah kepulauan o Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Maluku: • Pengembangan Tol Laut dan Feeder terhadap tol laut; • Pembangunan Pelabuhan Rakyat Morotai, MTB, MBD • Pengembangan Rute Kapal Perintis; • Pembangunan jalan dan jembatan Trans Maluku; • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG; • Pengembangan radio komunitas untuk mendukung aksesibilitas Nelayan; • Pembangunan menara penguat sinyal dan RRI dan TVRI di Perbatasan (Morotai, MTB, MBD,); • Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan Tangkap, Budidaya, dan pengolahan hasil-hasil laut; • Pengembangan koperasi simpan pinjam dan BumDesa; • Pembangunan pasar kecamatan di Morotai, MTB, MBD; • Pembangunan sarana air bersih; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Pengembangan sekolah kecil, sekolah berasrama, dan sekolah satu atap; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; • Pengadaan puskesmas dan rumah sakit terapung/keliling.
15
WILAYAH NUSA TENGGARA
Legenda : 4'
Pusat Ekonomi
Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal
o Kurangnya kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar
Ketertinggalan Utama di Nustra:
Sangat Tertinggal
Baseline 2015 (Nustra)
Target 2019 (Nustra)
Target 2019 (122 dating)
Daerah tertinggal
26 Kab
6 Kab (20 Terentaskan)
42 kab (80 kab tertentaskan)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
4.31%
5.90%
7,24%
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
21.43%
15.62%
14,0%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
66.65%
68.98
69,59**)
Ekonomi SDM
o Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kesejahteraan dan daya saing masyarakat
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Nustra: • Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara melalui penyediaan tenaga pendamping masyarakat khususnya dalam bidang pariwisata, perikanan, dan peternakan; • Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dan subsektor perikanan laut • Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan Cold Storage disetiap sentra perikanan; • Peningkatan produksi dan mutu tanaman buah berkelanjutan di bagian barat Nusa Tenggara; • Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Bima, Manggarai Barat, Ende, Alor, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Belu, Rote Ndao, Ende,Timor Tengah Selatan, dan Alor; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan); • Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTGU diutamakan di Kabupaten Bima, Sumbawa, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Belu, Sumba Barat, dan Sumba Timur; • Pembangunan embung; • Pembangunan perumahan layak huni khususnya di kawasan perhutanan dan pesisir. • Pembangunan sarana air bersih sehat; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama;
16
Legenda : 4'
Pusat Ekonomi
WILAYAH SULAWESI
Ketertinggalan Utama di Sulawesi: SDM Ekonomi Karakteristik Daerah
Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal
o Rendahnya angka melek huruf , partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah kepulauan o Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan o Terbatasnya akses menuju pusat pelayanan kesehatan & pendidikan o Masyarakat masih bercocok tanam secara subsisten & ladang berpindah o Kurangnya kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar o Tingginya angka kejadian konflik di wilayah Sulawesi menjadi penyebab kurang optimalnya pembangunan di wilayah tersebut; o Sering terjadinya bencana alam seperti Longsor dan Banjir menjadi penyebab terhambatnya aksesibilitas masyarakat lokal
2014 (Baseline)
Kabupaten Terentaskan
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Target 2019 Sulawesi
122 Daerah Tertinggal
18
4 Kab (14 Kab terentaskan
42 kab (80 kab terentaskan
83.94%
8.65%
7.24%
14.76%
11.81%
14.00%
71.10
72.69
69.6
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi: • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pembangunan perumahan layak huni; • Pembangunan sarana air bersih di Mamuju Tengah, Sigi dan Parigi Muotong; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; • Pengadaan sarana kesehatan keliling; • Pengadaan puskesmas terapung diwilayah Sulawesi Tenggara dan Tengah; • Pengembangan minapolitan dan penganekaragaman produk hasil laut • Pengembangan wisata bahari dan sosial-budaya di wilayah sulawesi tengah dan tenggara; • Pendampingan terhadap Petani/Nelayan • Pembangunan pasar kecamatan dan jaringan irigasi; • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG di Konawe Kepulauan, Mamuju Tengah, Donggala dan Morowali Utara; • Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI dan TVRI di sangihe dan talaud; • Penanganan permasalahan konflik sosial dan budaya 17 • Pendampingan Kader siaga Bencana di wilayah sulawesi bagian utara dan barat
Legenda : 4'
Pusat Ekonomi
WILAYAH KALIMANTAN
Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal
Ketertinggalan Utama di Kalimantan: 1.Aksesibilitas 2.SDM
Terbatasnya aksesibilitas kabupaten tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar (jalan, pendidikan, kesehatan, energi/listrik, telekomunikasi, air bersih dan perumahan dan permukiman). Pemeliharaan lingkungan alam serta peningkatan sarana dan prasarana dalam mitigasi bencana. dan
3.Infrastruktur
Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat
Daerah Tertinggal
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
2014 (Baseline)
Target 2019 (Kalimantan)
Target 2019 (122 dating)
12 Kabupaten
3 kabupaten (9 kabupaten terentaskan)
42 kab (80 kab tertentaskan)
6.38%
6.85%
8.73%
11.06%
7,24%
70.76
72.75
14,0% 69,6
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan: • Pembangunan Jalan Trans Perbatasan dari Kab. Sambas – Kab. Nunukan; • Pembangunan Jalan Sirip Paralel Perbatasan; • Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di kawasan perbatasan; • Peningkatan kapasitas jalan pendukung kawasan industri (KEK Maloy); • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG; • Pembangunan pasar kecamatan; • Pengembangan integrasi tanaman perkebunan (kelapa sawit dan karet dengan ternak sapi potong); • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pembangunan sekolah berasrama; • Pengembangan asrama sekolah; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pembangunan perumahan layak huni; • Pembangunan sarana air bersih sehat; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama.
18
• Belum optimalnya pengembangan potensi industri, pertanian, pertambangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif • Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya untuk penyerapan potensi ekonomi
WILAYAH SUMATERA
Ketertinggalan Utama di Sumatera: 1.Ekonomi
Legenda : 4'
2.Infrastruktur
Pusat Ekonomi
Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
•
Belum meratanya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat
Belum meratanya standar pelayanan dasar publik.
3.Karakteristik Daerah
Non Daerah Tertinggal
Daerah Tertinggal
•
2014 (Baseline)
Target 2019 (Sumatera)
Target 2019 (122 dating)
13
2 Kabupaten (11 terentaskan)
42 kab (80 kab tertentaskan)
5.9%
6.30
7,24%
15.40%
10.66%
14,0%
71.10
69.31
69,6
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera: • Pengembangan kelembagaan mikro • Pengembangan koperasi simpan pinjam; • Pembangunan pasar kecamatan di Kepulauan Nias dan Pesisir Barat; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); • Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi; • Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kesehatan; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; • Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG khususnya di Pulau Nias dan Mentawai; • Pengembangan radio komunitas; • Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI; • Pembangunan perumahan layak huni; • Pembangunan sarana air bersih di seluma, Nias dan Nias Barat; • Pengembangan sekolah kecil, sekolah berasrama; • Penyelenggaraan sekolah satu atap (SD, SMP, SMA/SMK); • Pembangunan Pengembangan asrama sekolah Nias Selatan dan Mentawai; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; • Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian serta museum; • Pengadaan sarana kesehatan keliling di Nias dan Nias Selatan.
19
WILAYAH JAWA-BALI Ketertinggalan Utama di Jawa-Bali:
o Rendahnya angka melek huruf yang dipengaruhi oleh budaya lokal dalam menempuh jalur pendidikan
SDM
Legenda : 4'
Pusat Ekonomi Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal
Daerah tertinggal Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Baseline 2015 (Jawa-Bali)
Target 2019 ((Jawa-Bali)
Target 2019 (122 dating)
6 Kab
6 Kab (6 Kab terentaskan)
42 kab (80 kab tertentaskan)
5.78%
6.23%
7,24%
15.82%
11.92%
14,0%
67.51
70.10
69,59**)
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal & Perbatasan Wilayah Papua: • Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; • Pengembangan pendidikan kesetaraan (paket A,B,C); • Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda • Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; • Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal; • Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal; • Pengembangan kegiatan perekonomian sub-sektor perikanan laut, garam, dan produk olahan laut diutamakan di Pulau Madura; • Pengembangan perekonomian masyarakat pada sub-sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura diutamakan di barat dan timur Pulau Jawa; • Pengembangan koperasi simpan pinjam; • Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, peternak; • Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan; • Pengembangan jaringan irigasi; • Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi; • Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; • Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desadesa terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa; • Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak;
20
HASIL PEMANTAUAN
21
PEMANTAUAN FORUM KOORDINASI DI DITJEN PDTU Forum Koordinasi Rakor pengembangan daerah perbatasan, rawan konflik, rawan pangan dan rawan bencana
Border Investment Summit
Hasil Pemantauan 1. Forum rakor perbatasan di daerah perbatasan telah dapat mengumpulkan data kegiatan K/L di perbatasan namun belum dapat mengarahkan kegiatan K/L sesuai kebutuhan di kawasan perbatasan 2. Forum rakor pengembangan daerah rawan konflik, rawan pangan dan rawan bencana telah melibatkan pemda dan K/L leading sector. Sebagai tindak lanjut diharapkan: - Terdapat kesepakatan pembagian peran antara Ditjen PDTu dengan K/L leading sector dalam pengembangan daerah tertentu - Terdapat kesepakatan dengan K/L leading sector dalam mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertentu
1. Output dari acara Border Investment Summit lebih menekankan distribusi komoditas yang ada di setiap Kabupaten Kawasan Perbatasan dan bukan produk olahan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. 2. Proses pelaksanaan forum Border Investment Summit masih banyak ceremonial dan paparan pusat, seharusnya daerah diberi porsi lebih untuk memaparkan potensi daerah. 3. Bagaimana progres tindak lanjut Border Investmen Summit dalam menarik investor ke dearah perbatasan? 22
DISTRIBUSI INTERVENSI DITJEN PDTu 2016-2017 NO
PULAU
DATING (Kab)
TA 2016
TA 2017
7,5%
LOKASI PRIORITAS 2017 (Kab) 2
LOKASI KEGIATAN 2017 (Kab) 3
OUTPUT 2017 (Unit) 5
4
6
7
9,7%
6
11
20
27,8%
OUTPUT KEGIATAN
ALOKASI (Rp. M)
PROPORSI
1
SUMATERA
13
10
10,53
3
KALIMANTAN
12
12
21,13
15,0%
5
MALUKU
14
11
35,26
25,0%
2 4
6
7
JAWA
SULAWESI PAPUA
NUSTRA
TOTAL
6
18
33
26
122
3
15
16
12
2,30
19,24
37,08
15,50
141,03
1,6%
13,6%
26,3%
11,0%
100,0%
1
3
23
15
54
-
2
10
12
-
4
14
22
ALOKASI (Rp. M)
PROPORSI 6,9% -
5,6%
19,4%
30,6%
100%
1. Jumlah intervensi di Ditjen PDTu telah menunjukkan afirmatif terhadap wilayah KTI dimana tahun 2016 sebesar 90,1% meningkat menjadi 93,1% tahun 2017 2. Dari 54 kabupaten prioritas Tahun 2017, terdapat 10 kabupaten tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu yang tidak mendapatkan intervensi Ditjen PDTu. Sebagai trade off maka Ditjen PDTu perlu mengkoordinasikan kebutuhan pada kabupaten yang belum mendapatkan intevensi secara lebih intensif kepada K/L terkait 3. 3 dari 5 kabupaten tertinggal terintegrasi (Sabu Raijua, MTB dan Morotai) telah mendapatkan intervensi yang paling banyak dibandingkan kabupaten tertinggal lainnya 4. Diharapkan Ditjen PDTu dapat menyampaikan alokasi kegiatan per wilayah pulau untuk tahun 2017 23
PEMANTAUAN RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI MTB POTENSI UNGGULAN - Sektor Perikanan tangkap dan budidaya - Sektor Perkebunan: Kelapa dan Sukun. - Sektor Pertanian : Padi Ladang, Kacang Hijau, Jagung dan Ubi-umbian
Kec. Molu Maru
Kec. Wuarlabobar
Kec. Wer Maktian
POTENSI UNGGULAN - Perikanan tangkap: ikan puri dan ikan asin, budidaya rumput Laut, udang, mutiara. - Sektor Perkebunan: Kakao, Kelapa, Buahbuahan (Jeruk Selwasan) dan Jambu Mete. - Sektor Pertanian : Padi Ladang, Kacang Hijau, Jagung dan Ubi Kayu
POTENSI UNGGULAN - Perikanan tangkap: ikan puri dan ikan asin, budidaya rumput Laut, udang, mutiara. - Sektor Perkebunan: Kakao, Kelapa, dan Jambu Mete. - Sektor Pertanian : Padi Ladang, Kacang Hijau, Semangka, Jagung dan Ubi Kayu - Sektor Peternakan : Itik, Kambing
24
KENDALA PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT DI MTB 1. Kapasitas Nelayan/Petani yang masih rendah, sehingga perlu adanya pendampingan terhadap pembudidayaan rumput laut; 2. Produksi Rumput Laut di MTB sebanyak 10.269,71 ton rumput laut tahun 2015, namun karena belum ada pabrik pengolahan rumput laut disekitar kabupaten MTB, sehingga Nelayan Rumput Laut menjual rumput laut kering di pelabuhan untuk kemudian dikirimkan ke Surabaya; 3. Masih adanya praktek ijon dikalangan nelayan yang membuat tidak adanya stabilitas harga rumput laut.
25
PABRIK RUMPUT LAUT
(belum bisa beroperasi sedang pertama kali dibangun tahun 2010)
Pabrik Pengolahan Rumput laut
Lantai Jemur
Menara Air 1. Lokasi Pabrik Rumput Laut berada di Desa Lematang, Kec. Tanimbar Selatan; 2. Nilai Investasi Pabrik Rp. 6 Milyar yang berasal dari Kegiatan Prukab, KPDT Tahun 2010 sebesar Rp. 5 M, dan kegiatan Perbatasan, BNPP Tahun 2014 sebesar Rp. 1 M; 3. Kendala utama belum adanya akses air bersih kedalam Pabrik sehingga pabrik belum beroperasi dari awal pembangunannya; 4. Terdapat sumber air di Desa Bomaki dengan jaraknya 12 KM, sehingga diperlukan 26 Pipanisasi untuk disalurkan ke Pabrik;
KESEPAKATAN FGD 1. Hasil pembahasan dalam FGD disepakati bahwa lokasi yang akan diprioritaskan ditahun 2017 adalah Kec. Malu Maru, Kec Wer Maktian, dan Kec. Wuarlabobar; 2. Dari segi pengembangan ekonomi lokal Kemendesa, PDTT akan mengembangankan aqua culture estate dengan komoditas unggulannya rumput laut; 3. Untuk kecamatan yang belum siap dikembangkan ekonominya Kemendesa, PDTT akan mendorong terlebih dahulu upaya pemenuhan pelayanan dasar publik, seperti kesehatan dan pendidikan; 4. Bappeda akan mengirimkan surat kepada Kemendesa PDTT dan Bappenas terkait kesepakatan dalam FGD tersebut. 27
PERTANYAAN KRITIS DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU TUPOKSI DITJEN PDT (Pasal 19 Perpres 12/2015) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah tertentu PELAKSANAAN kebijakan di bidang pengembangan daerah tertentu
Mengapa daerah tertinggal (prasarana dan sarana, masyarakat atau pemda)? Bagaimana proses redefinisi indikator ketertinggalan? MANAJEMEN DATA & INFORMASI •
•
Pelaksanaan KOORDINASI di bidang pengembangan daerah tertentu Pelaksanaan evaluasi di bidang pengembangan daerah tertentu
Apakah STRANAS dan RAN sudah memberi acuan dalam pengembangan daerah tertentu untuk mendukung pengentasan daerah tertinggal? MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA , MANAJEMEN KOMUNIKASI dan MANAJEMEN INVESTASI Apakah fasilitasi Kemendes PDTT sudah dapat meggerakkan stakeholder dalam pengembangan daerah tertentu & output yang dilaksanakan dikelola dengan baik? MANAJEMEN KOMUNIKASI & MANAJEMEN ASSET
Apakah forum koordinasi sudah dilaksanakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan di daerah tertentu? MANAJEMEN KOMUNIKASI Apakah sudah menghasilkan rekomendasi yang digunakan sebagai input dalam siklus perencanaan tahun berikutnya? MANAJEMEN DATA & INFORMASI
28
MANAJEMEN KOMUNIKASI DI INTERNAL DITJEN PDT SESDTJEN PDTu (koordinasi & monev )
(Aquaculture sebagai lokomotif kegiatan lintas sektor) Ekonomi
DIREKTORAT PERINDEN
(STRANAS & RAN sebagai acuan)
Aksesibilitas Pelayanan Dasar SDM & Iptek
Karakteristik Daerah
DIREKTORAT PULAU KECIL TERLUAR
DIREKTORAT RAWAN PANGAN DIREKTORAT PERBATASAN
DIREKTORAT RAWAN BENCANA DIREKTORAT RAWAN KONFLIK
Ditjen lain di Kemendes PDTT
K/L leading sector & Pemda K/L leading sector & Pemda
K/L leading sector & Pemda
Seluruh unit kerja di Ditjen PDTu merupakan suatu kesatuan entitas yang saling mendukung dalam mencapai sasaran pembangunan daerah tertentu dalam konteks mendukung pembangunan daerah tertinggal
29
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
30
REPLIKASI TRANSFORMASI KEUNGGULAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL STRANAS PPDT 2015-2019 Daerah Tidak Tertinggal
2020
Keunggulan Kompetitif
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
2013 Keunggulan Komparatif
Daerah Tertinggal
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni 31Wisata Kuliner dan Budaya,
2025 Keunggulan Kompetitif
DAYA SAING BERBASIS INOVASI
• Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda-Universitas dan Swasta
•SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
31
STRANAS PPDT HARUS DAPAT MENUNJUKKAN PROSES TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Masyarakat Berkembang
Masyarakat Maju
Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)
Masyarakat Tradisional SDM Institusi Teknologi Informasi Prasarana Ruang
(darat dan laut)
SDA
Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan
Berburu dan Pengumpul
Berpindah dan Bertani
Kalimantan dan Sulawesi
Pertanian dan Pertambangan
Jawa dan Sumatera
Manufaktur dan Jasa
Sintesis dan Daur Ulang
Kemajuan suatu daerah ada Perbedaaan Arah (Direction ), Besaran (M agnitude ) dan Kecepatan (Speed )
32
PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES AKUMULASI MODAL (ASET)
Aset ekonomi
Aset sosial
Aset ekonomi
Aset SDA dan Lingkungan
t0
Akumulasi Akumulasi Akumulasi Akumulasi
modal modal modal modal
sosial (Social Capital Accumulation) fisik (Physical Capital Accumulation) ekonomi (Economic Capital Accumulation) pengetahuan (Knowledge Capital Accumulation)
Aset sosial
Aset SDA dan Lingkungan
tn 33
POTENSI DAERAH
RPJMN 2015-2019 (TRISAKTI DAN NAWA CITA)
MASALAH DAERAH • • • • •
• Perikanan dan Kelautan • Pertanian dan Perkebunan • Industri pengolahan • Pariwisata
Kemiskinan Pengangguran Ketertinggalan Keterisolasian Keterbatasan Usaha
PENGEMBANGAN WILAYAH FAKTOR PENENTU
• • • • •
Kesesuaian RTRW Kesiapan Lahan Keterlibatan Masyarakat Kesiapan Pemda Kerjasama Perguruan Tinggi dan Kerjasama Swasta
DAERAH TERTINGGAL
• • • • • •
MANAJEMEN KINERJA K/L DAN PEMDA Regulasi Pengorganisasin Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan dan Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL • Klaster pertanian dan perkebunan, agribisnis dan agroindustri • Klaster perikanan dan industri maritim • Klaster Wisata
Budidaya Produksi Destinasi Wisata
Pengolahan
(Iptek, Prasarana dan Sarana)
Jasa (Akomodasi, Transportasi, Kerajinan dan Festival)
Pemasaran
(Media, Promosi, Networking)
Pemasaran
(Media, Promosi, Networking)
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Kesempatan Kerja, Ekspor, Pendapatan, Daya Saing dan Keunggulan Daerah
Pendapatan Pendapatan
34
PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL : SATU DESA/KECAMATAN/KAWASAN, SATU PRODUK (OVOP)
DATA, INFORMASI , PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA MANUSIA TERAMPIL DAN TERDIDIK PRASARANA DAN SARANA JARINGAN TRANSPORTASI, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN AKSES PERMODALAN DAN KEUANGAN MANAJEMEN ASSET
SEMANGAT WIRAUSAHA, IKLIM USAHA DAN INSENTIF BERUSAHA DAERAH TERTINGGAL (SEKTOR DAN KOMODITAS UNGGULAN) PELAKU USAHA: PENGUSAHA KECIL, KELOMPOK MASYARAKAT, KOPERASI DAN BUMDES DINAS/SKPD/OPD, PENDAMPING, FASILITATOR, PERBANKAN, DAN LEMBAGA PENDUKUNG
PERMINTAAN PASAR LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN GLOBAL PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 1. LAHAN dan RTRW 2. FASILITASI: Perijinan, Pelatihan dan Pendampingan 3. AKSES: Modal, Teknologi, Informasi Pasar 4. NETWORKING: Distribusi, Promosi dan Pemasaran
MANAJEMEN ASSET
36
PROSES KAPITALISASI ASSET V4
Agunan Bank, Non Bank, IPO, Pasar Modal
V3
V2
V1
• • • •
Sertifikat Hak Guna
Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman
Kredit/Dana Investasi
Konstruksi/ Investasi
Izin Penggunaan
TANAH MENTAH
V5
TANAH MATANG
PERUBAHAN VALUE (V1-V7)
Belum Terolah/Kosong Tanpa Prasarana dan Sarana Rendah Aksesibilitas Murah tapi tidak produktif
• • • •
V6
V7
Siap Bangun dan Bangunan Tersedia Prasarana dan Sarana Tinggi Aksesibilitas 37 Mahal dan Produktif
REORIENTASI MANAJEMEN BUSINESS AS USUAL
PERCEPATAN DAN PEMBERDAYAAN
1. OBYEK USAHA: DICARI DAN DIUSULKAN OLEH SWASTA, PEMERINTAH PASIF
1. OBYEK USAHA: DIINVENTARISASI PEMERINTAH DIBANTU SWASTA, DAN LSM-PEMERINTAH AKTIF
2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA: DARI PEMERINTAH DAN PEMDA
2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA DARI PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM BENTUK PAKET PLUS INSENTIF FISKAL DAN MONETER
3. MODAL: SWASTA-BANK, DLL
3. MODAL: DIFASILITASI NEGARA DARI BANK, DLL
4. SAHAM: SWASTA 100%
4. SAHAM: SWASTA PENGELOLA 20%
5. MANFAAT: PEKERJA HANYA DAPAT UMR, RAKYAT/ULAYAT DAPAT CSR, PEMERINTAH DAN PEMDA DAPAT PAJAK DAN RETRIBUSI
5. MANFAAT: PEKERJA, RAKYAT/ULAYAT, PEMDA PROVINSI, DAN PEMDA KABUPATEN/KOTA MASING-MASING DAPAT 20%
6. SPORADIS, TIDAK TERARAH, TIDAK TERKENDALI DAN MERUSAK LINGKUNGAN
6. MASSAL, TERARAH, TERKENDALI, LEMBAGA MONEV/PEMANTAU INDEPENDEN DAN MENJAGA LINGKUNGAN
Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman
38
SKEMA PENDANAAN: Kapitalisasi Asset SDA PARLEMEN BANK
PEMERINTAH
Bayar Modal+ Bunga
PILIH PENGELOLA
3
PEMEIRNTAH KABU/KOTA
PENGELOLA
20%
4 20% RENCANA USAHA
2
1
PEKERJA
ASSET DAERAH SDA
6
OPERASI
KEBUN, TAMBANG, WISATA
20% KEUNTUNGAN
20% 20%
5 INVENTARISASI
PEMERINTAH PROVINSI
REVENUE
RAKYAT SETEMPAT/ ULAYAT
39 Ekonomi Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman
TERIMA KASIH
___________________________________ www.kawasan.bappenas.go.id 021 - 3926249 Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310
CONTOH KINERJA DIREKTORAT PDPKT & PDRP TAHUN 2016 KODE
xxxx
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET
Program Percepatan Pengembangan Daerah Tertentu Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
1
Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar
Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah 2 pesisir xxxx
RENCANA 2016 ALOKASI (Rp. Miliar)
CAPAIAN/REALISASI 2016 KAB
ALOKASI (Rp Miliar)
22 kab 633.8
8 kab
27.2
LOKASI
VOLUME TARGET
Papua
3 output di 3 kab
Maluku Nusra Sulawesi
3 output di 3 kab
KENDALA
2 output di 2 kab
Kalimantan Jawa
6 kab
Sumatera
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah 1 rawan pangan
40 kab
41.3
21 kab
35.0
Papua
4 output di 4 kab
Maluku
7 output di 7 kab
Nusra
7 output di 7 kab
Sulawesi Kalimantan Jawa
2
Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan pangan di Kawasan Timur Indonesia
10 kab
Sumatera
3 output di 3 kab
Sumber data: Biro Perencanaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (diolah)
41
