PERSIAPAN RPJMN 2015-2019 TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PEMERATAAN
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan 29 Januari 2014
TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014 45 39.30 40
36.15
37.17
35.10
35
34.96 32.53
31.02
30
30.02
29.13
28.07
28.55
25 20 12,5-13,5
15 16.66
15.97
17.75
16.58
10
15.42
11,5-12,5
11.47 14.15
13.33
12.49
11.96 10,5-11,5
5
11.37 9,5 - 10,5
8,0-10,0
0 2004
2005
2006
2007
Jumlah Penduduk Miskin
2008
2009
2010
2011
Persentase Penduduk Miskin
2012
Mar-13
Sep-13
2014
Target Tingkat Kemiskinan
• Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan ini karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013. • Target APBN 2014 sebesar 9,5%-10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0%-10,0%).
22
KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN TERUS BERLANJUT Mobilitas dalam 3 tahun (2008-2010)
100% 90% 80%
Jumlah RTM
Keluar dari miskin, namun tetap rentan
1.5 juta
Keluar dari sangat miskin, namun tetap miskin
2.1 juta
Keluar dari kondisi sangat miskin, tapi jatuh lagi
0.9 juta
Senantiasa dalam kemiskinan kronis
1.5 juta
RTM
6.0 juta
70% 60%
•
4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kerentanan selama 3 tahun
•
1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan
50% 40% 30% 20% 10% 0% Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)
Permasalahan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan
Stabilitas Kondisi Makro
• Naik turunnya harga bahan pokok yang menyebabkan kondisi ekonomi makro tidak stabil
Afirmative Program PK
• Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, lansia, berpenyakit kronis, non-ktp, dan kelompok rentan lainnya • Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih tumpang tindih dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang masih rendah (tidak inklusif) • Pengangguran yang masih tinggi dan rendahnya akses perlindungan tenaga kerja • Kapasitas usaha mikro untuk mengembangkan usaha masih rendah
Kelembagaan
Demografi
• Struktur, mekanisme, dan prosedur kelembagaan yang terdesentralisasi tidak semuanya memberikan prioritas terhadap penanggulangan kemiskinan • Peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal;
• Laju pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan, dimana rata-rata masyarakat miskin justru memiliki banyak anak
ISU KESENJANGAN BERDASARKAN ANGKA GINI RATIO
5
Berdasarkan beberapa asumsi terkait gini ratio: Pendekatan gini ratio diukur menggunakan angka pengeluaran rumah tangga, bukan pendapatan Under-reporting Sampel data survei rumah tangga (SUSENAS) kurang mewakili golongan pendapatan tinggi Apabila angka-angka ini dikoreksi justru pengeluaran orang kaya ≠ pendapatan (karena ada saving +investment) sehingga gini ratio akan semakin tinggi
TREND PENINGKATAN KETIMPANGAN (RASIO GINI) DI INDONESIA GINI RATIO
Di perkotaan ketimpangan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan
GINI RATIO, URBANRURAL
INCOME DISTRIBUTION Berdasarkan penggolongan dari world bank, apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12-17% dari seluruh pendapatan maka tingkat ketimpangan pendapatan tergolong sedang. Di tahun 2012, kelompok 20% terkaya menikmati 49% pendapatan nasional, sementara 40% penduduk termiskin menikmati 17% pendapatan nasional. Distribusi pendapatan kelompok penduduk terkaya meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan pada kelompok penduduk termiskin.
GINI RATIO PER PROVINSI TAHUN 2013 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10
0.05 0.00
Rata-rata Gini Ratio seluruh provinsi relatif tinggi, Gini Ratio tertinggi di Indonesia bagian Timur Indonesia = 0.413
PENYEBAB KESENJANGAN 1. Keterbatasan RTM untuk terlibat dalam proses pembangunan (baik dari sisi kebijakan maupun aksesnya) Kebijakan Ekonomi Makro
Kebijakan Sektoral
Akses Pelayanan Dasar
Kurang stabilnya kondisi ekonomi makrotenaga Penyerapan kerja yang belum Kebijakan tata usaha optimal niaga yang tidak berpihak pada usaha kecil Implementasi kebijakan subsidi yg belum optimal Kurangnya peran pemerintah dalam perdagangan pangan (Bulog) 1. 2. 3.
Pendidikan Kesehatan Fasilitas dasar
Akses perbankan
1.
Akses kredit usaha
Aset
1. 2. 3.
Bangunan/rumah Lahan budidaya Infrastruktur ekonomi
Golongan menengah ke atas Opportunity RTM untuk meningkatkan penghidupannya rendah
Proses Pembangun an
Opportunity RTM untuk terlibat dalam proses pembangunan rendah
PENYEBAB KESENJANGAN 2. Tidak meratanya pembangunan dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada sektor ekonomi tertentu Trend Produksi, Penjualan Dalam Negeri, dan Luar Negeri Komoditas Batubara
Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian Trend Volume Ekspor Komoditas Crude Palm Oil
Kenaikan harga internasional komoditas batubara mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Sektor pertambangan bersifat padat modal dan padat skilled labor, sehingga keuntungan dari kondisi ini lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
Penelitian dari SEADI menginvestigasi sejauh mana peningkatan harga komoditas ekspor perkebunan dan pertambangan berkontribusi pd peningkatan ketidaksetaraan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa memang meningkatkan ketidaksetaraan, namun dengan besaran
PENYEBAB KESENJANGAN 3. Pertimbangan dari pengusaha terkait ketenagakerjaan
Pertimbangan dari pengusaha terkait ketenagakerjaan (Yusuf et al, 2013) Peningkatan UMR yang berdampak pada pemutusan tenaga kerja Kekuatan serikat buruh terkait dengan permintaan gaji yang lebih tinggi dari pasar
ALTERNATIF KEBIJAKAN
Alternatif Kebijakan untuk Mendorong Perubahan Ketidakmerataan Pendapatan (1) Penyebab • Pertumbuhan sektor pertambangan, industri dan jasa lebih banyak dinikmati oleh golongan tertentu (skilled labor) • Kurang tepatnya subsidi dalam produksi pertanian dan pendapatan petani selalu rendah sehingga kesejahteraan petani rendah
• Gap antara produksi dan konsumsi karena permasalahan sistem logistik
Alternatif Kebijakan • Memprioritaskan peningkatan anggaran sektor pertanian khususnya untuk meningkatkan : a) produktivitas, b) stabilitas harga, dan c) pengalihan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani • Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin melalui optimalisasi pusat pelatihan kerja di semua sektor (pusat dan daerah) dititikberatkan terhadap pendampingan (penyuluh) bukan pelatihan • Mengupayakan kebijakan penekanan harga bahan pangan sehingga akan dengan mudah mengurangi pengeluaran dari masyarakat miskin Mengupayakan sistem tata niaga dan logistik, mengontrol pelaku usaha sehingga tidak terjadi praktek monopoli, monopsoni dan kartel
Alternatif Kebijakan untuk Mendorong Perubahan Ketidakmerataan Pendapatan (2)
Penyebab
• Peningkatan pemutusan tenaga kerja (terkait dengan UMR) • Rendahnya pendidikan dan keterampilan sehingga terjadi peningkatan tenaga kerja
Alternatif Kebijakan
• Peningkatan dan pengoptimalan akses pendidikan (formal dan informal) dan kesehatan • Mendorong peran swasta dan masyarakat untuk
Alternatif Kebijakan untuk Mendorong Perubahan Ketidakmerataan Pendapatan (3)
Penyebab • Ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah • Rendahnya akses pelayanan dasar masyarakat miskin (isu kesenjangan antar wilayah dari segi infrastruktur, SDM, dll)
Alternatif Kebijakan • Kebijakan Reforma Agraria untuk menjamin kepastian akses terhadap lahan produksi dan lahan perumahan • Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
Terima Kasih
