KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN-RPJMN 2015-2019
Rahma Iryanti DEPUTI KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM
1
OUTLINE
PENGANTAR
PENGALAMAN BBERAPA NEGARA DALAM MENGATASI KETIMPANGAN IDENTIFIKASI PENYEBAB KESENJANGAN DI INDONESIA
SASARAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS PENGURANGAN KESENJANGAN 2
•
PENGANTAR
Seluruh penduduk Indonesia telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per capita penduduk.
100% 80% 60% 40% 20%
0%
64-76
40% Termiskin
76-84
96-05
40% Kelas Menengah
0.45 Sumber : Papapnek, 2014.
25
84-96
05-13
20% Terkaya
0.4
20
0.35
•
0.3
15
0.25 0.2 1990 1993 1996 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10
Tingkat Kemiskinan
Sumber : Susenas-BPS, diiolah Bappennas
Index Gini
•
Penduduk kaya (20 tertinggi) mencatat pertubuhan konsumsi meningkat pesat, sementara 40% terbawah sangat kecil, terutama sejak krisis tahun 1997. Secara perlahan angka Gini meningkat. 3
PENYEBAB KESENJANGAN
10%
6% 4%
Gini Ratio 2000
Gini Ratio 2013
Sumber : OECD-Bank Dunia, dalam berbagai tahun.
Pertumbuhan Ekonomi 2000
Indonesia
Thailand
Pilipina
Argentina
Peru
Mexico
Brazil
China
Jerman
Australia
United States
Indonesia
Thailand
Pilipina
Argentina
Peru
Mexico
Brazil
2%
Pertumbuhan Ekonomi 2013
0%
4
Growth
8%
China
0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
Jerman
Gini ratio
•
Australia
•
Perbedaan tingkat pendapatan menyumbang sekitar 50,0 persen- berasal dari usaha pertanian dan non-pertanian (Bank Dunia). Kesempatan sejak kecil memperoleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, penerangan, sanitasi menyumbang sekitar 30,0 persen (Bank Dunia). Kesenjangan pendapatan juga dialami oleh beberapa negara. Setiap negara mempunyai perbedaan cara mengatasi permasalahannya, yang terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan, serta tingkat kesulitan mengatasinya.
United States
•
Pengalaman Amerika Latin mengatasi ketimpangan.
Pilihan Kebijakan
Program Intervensi
Pertama: Kebijakan Makro, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang merata dan konservatif secara fiskal, telah mendorong pertumbuhan dan berkontribusi menurunkan ketimpangan secara cepat dalam beberapa tahun terakhir Kebijakan Makro: Memperbaiki sistem perpajakan Kebijakan Perdagangan
Kebijakan Tenaga Kerja: Akses kpd sumberdaya produktif
Menurunkan defisit fiskal sebesar 1% dari PDB. Menaikkan pajak langsung dan pajak tidak langsung barang mewah Pengecualian pajak barang pokok yang dikonsumsi masyarakat miskin (pangan) Peningkatan rasio harga ekspor/impor untuk dikelola dengan tepat Awalnya peningkatan volume ekspor dan kenaikan harga komoditas turut mendorong ketimpangan di beberapa negara Amerika Latin
Argentina, Brazil, Uruguay: pengurangan ketimpangan cukup siqnifikan Bolivia Meksiko, dan Peru: pengurangan ketimpangan relatif sedikit
Negara Bolivia dan Argentina mencoba mendistribusikan kembali nilai pendapatan tsb melalui pajak, dan mendistribusikan untuk pemerataan
Mengembangkan mata pencaharian produktif seluruh penduduk Menciptakan lebih banyak tenaga kerja terampil Kebutuhan lingkungan ekonomi diisi dengan mendorong investasi melalui peraturan/kebijakan yang efisien dan transparan dan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha), Menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. 5 Penghapusan subsidi BBM
Pengalaman Amerika Latin mengatasi ketimpangan. Pilihan Kebijakan: Program Intervensi
Keterangan
Kedua: Meningkatkan anggaran pendidikan, kesehatan bagi seluruh penduduk
Alokasi anggaran yang menguntungkan kaum miskin, berhasil menurunkan ketimpangan pendapatan hingga 14 poin, meskipun tiap negara tidak sama Investasi pendidikan dan kesehatan sejak usia dini mempersiapkan masa depan anak
Bolivia: 7 poin; Meksiko: 8 poin; Uruguay: 10 poin, dan Brasil:14 poin. Di Jamaica: alokasi untuk penambahan gizi dan stimulasi mental anak mampu mengejar ketertinggalan di kemudian hari
Ketiga: Memperbesar alokasi anggaran pemerintah program jaring pengaman dan perlindungan dari goncangan Program bantuan tunai bersyarat, dan tidak bersyarat dilaksanakan secara progresif, mensasar seluruh penduduk miskin, sehingga mampu menurunkan kemiskinan Perluasan dan penguatan jaminan sosial membantu melindungi rumah tangga kurang mampu dari guncangan seperti sakit, PHK, dan termasuk gagal panen.. Program-program Pekerjaan Umum dapat memberikan dukungan pendapatan kepada pekerja miskin dan rentan (antara lain dengan membangun infrastruktur lokal melalui skema jaminan pekerjaan perdesaan/perluasan pekerjaan umum (seperti padat karya “cash for work”)
Brazil, Filipina, Meksiko, Argentina, Colombia, Turki, Mesir, Panama, Peru. Khusus di India dan Afrika Selatan
6
IDENTIFIKASI PERSOALAN KESENJANGAN DI INDONESIA 7
INDEKS GINI DAN LAJU PERTUMBUHAN PENGELUARAN RIIL PERKAPITA, 2008-2012
10
Nasional
8 6
4.867
4 2 0
1
10
8 6
11
%tile Penduduk 21
31
41
51
71
81
91 10 8
5.610
6
1
11
Perdesaan 3.537
4
2 0
61
Perkotaan
4
Sangat miskin tumbuh sedikit di atas 2% Sekitar miskin dan rentan sedikit di bawah 2% sampai dengan %tile ke-40 Kelas menengah (%tile 40-80) tumbuh di bawah rata-rata nasional Hanya 20% terkaya tumbuh di atas ratarata nasional Pola ini ditemui untuk berbagai kelompok penduduk
2008-2012 growth
21
31
41
Sumber : TNP2K dan BPS, 2013
51
2008-2012 growth Growth in mean
61
71
81
91
2
2008-2012 growth Growth in mean
0
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
Kementerian PPN/ Bappenas
PERKIRAAN PENDUDUK 40 PERSEN TERENDAH
Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah :
Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu, rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, rumah tangga buruh perkotaan (buruh industri dsb,
Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga, Penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan. Sumber : diolah Bappenas dari Sensus Pertanian BPS, 2013
Pekerja Rentan: 47,3 juta 0,9 juta
9,73 juta
22,39 juta
14,25 juta
Nelayan Petani Gurem Pekerja Informal Perkotaan Pekerja Industri Mikro dan Kecil
Pekerja Rentan: 47,3 juta Miskin tanpa aset: 17 juta
Slide - 9
Besarnya jumlah penduduk berpenghasilan 40% terbawah disebabkan oleh tingkat pendidikan penduduk miskin relatif rendah.......... Tingkat pendidikan Penduduk Miskin PT; 236847; 1%
SMA; 3480575; SMP; 9% 6313642; 17%
Tidak Sekolah; 13839519; 37%
SD; 13746992; 36%
Lapangan Pekerjaan Penduduk Miskin di Desa, Maret, 2012 15% 72%
Sumber: BPS, Simpadu-Bappenas
•
Tingkat pendidikan penduduk kurang mampu atau kelompok 40% ekonomi terbawah yang rendah menyebabkan kurang kompetitif memperoleh lapangan kerja yang layak (Decent Job)
Others
Industry
6%
7%
Unemployment
Agriculture
Slide - 10
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan sektor pertanian dan perdagangan (informal) yang banyak diminati penduduk kurang mampu, produktivitasnya rendah........... Transformasi Pekerja 60
50
Kontribusi PDB dan Lapangan Kerja Formal dan Informal menurut Lapangan Usaha 60.0
40 30
40.0
20
20.0
10 0
0.0
15.0
42.9
31.1 28.6
3.9
9.0
4.0
20.1
10.2
13.7
6.5
15.2
Employment in Agriculture (% of total employment) Employment in Industry (% of total employment) Employment in Services (% of total employment) Sumber: Bappennas, diolah dari Sakernas berbagai tahun, BPS
• • •
PDB
Pekerja Formal
Pekerja Informal
Sumber: Bappenas, diolah dari Sakernas dan Pendapata Nasional, 2013, BPS
Meskipun tenaga kerja pertanian menurun, tetapi jumlahnya masih besar, sementara kontribusi PDB pertanian rendah. Pekerja sektor industri, mengalami stagnan, namun memiliki kontribusi PDB besar. Menyebabkan PDB/pekerja (produktivitas) pertanian rendah dibandingkan industri
Slide - 11
AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER KREDIT USAHA UNTUK RUMAH TANGGA KURANG MAMPU RELATIF RENDAH.... Kementerian PPN/ Bappenas
Hanya sekitar 11,8% rumah tangga menerima kredit usaha
Others
Personal Loans Cooperation Bank KUR Other Government… PNPM 0
Sumber: Bappennas, diolah dari Susenas, BPS
Total
10 Top 60%
20
30
40
Bottom 40%
• Pada RT dengan pengeluaran 40% terendah: 6.76%, sementara pada RT dengan pengeluaran 60% tertinggi 7.89%. • Proporsi ini menempati posisi kelima di bandingkan dengan sumber kredit usaha lain. • Secara umum, tiga sumber kredit usaha terbesar adalah Bank (selain KUR), PNPM dan Pinjaman Perseorangan. • Untuk RT dengan pengeluaran 40% terendah, sumber kredit usaha terbesar adalah PNPM, Pinjaman Perseorangan dan Bank.
Slide - 12
KESEMPATAN YANG TIDAK SAMA ANTAR MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DASAR (1/2)
Kesehatan Ibu 100 80
57.5
60
29.7
40 20
0
Q1
81.8
57.2
100
48.9 Q1
90 80
95.9
99.4
70
81
94.9
Q2
Q3
Q4
Q5
Persalinan di fasilitas kesehatan
66.5 66.6 73.7 73.3 Q2
Sumber : SDKI 2012
Q3
Q4
Q5
40 30
33.1
20 10 0
Imunisasi dasar lengkap
75.3 42.9
50
Kesehatan Anak
100
0
66.2
96.6 93.2 79.1 88.1
60
Persalinan nakes
50
89.7
Angka Partisipasi Sekolah (2012)
7-12 tahun
13-15 tahun Q1
Q2
Q3
16-18 tahun Q4
Q5
4.8
19-24 tahun
Sumber : Susenas 2012
AKSES PENDIDIKAN: Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih tua AKSES KESEHATAN: Kesenjangan terjadi pada kesehatan ibu dan anak
Slide - 13
KESEMPATAN YANG TIDAK SAMA ANTAR MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DASAR
Proporsi Anak Tanpa Akte Kelahiran Berdasarkan Kuantil Pendapatan (%), 2012 50
60
40 30
30 46.2 20
34.2
26.5
10
20
19.8 10.6
0 Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Sumber: Susenas, 2012
•
Kesenjangan terhadap Akses Infrastruktur Penerangan, Air Bersih, dan Sanitasi, 2012
50
40
•
(2/2)
24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir Kepemilikan akta kelahiran yang terbatas membuat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan gratis serta jaminan sosial lainnya
10
0
Ketidakmampuan dalam mengakses penerangan
Q1
Ketidakmampuan dalam mengkases air bersih
Q2
Q3
Ketidakmampuan dalam mengakses sanitasi
Q4
Q5
Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif Slide - 14
MASYARAKAT KURANG MAMPU SANGAT TERPENGARUH OLEH KENAIKAN HARGA BAHAN PANGAN 2/3 dari konsumsi RT miskin adalah untuk pangan terutama beras. Bobot beras dalam menentukan garis kemiskinan adalah 30 %.
Uraian biaya pengeluaran rumah tangga
Makanan
Sumber: Susenas
Slide - 16
SASARAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS PENGURANGAN KESENJANGAN
16
PERKIRAAN TINGKAT KEMISKINAN, TPT, dan KOEFISIEN GINI 2015-2019 14
13
13.33
12.49
11.96
11 10 9 8 7
0.41
0.41
0.48 11.37
0.41
10.96 0.41
6
2010
2019
6.8
2011
7,0 – 8,0
2015 6.24
6.17
5,94
5 4
0.44
10.3
0.40
0.38
7.41
0.46
2015
2012
2013
Tingkat Kemiskinan Proyeksi Tingkat Kemiskinan GINI
Sumber : BPS, Bappenas (proyeksi)
2014
0.36 -0.37 2019
5,6
2015
2015
4,0 – 5,0 2016
2017
2018
Proyeksi TPT TPT Proyeksi GINI
2019
2019
KOEFISIEN GINI
TINGKAT KEMISKINAN DAN TPT (PERSEN)
12
0.50
0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30
Tingkat kemiskinan pada bulan September 2014 adalah 10,96% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2014 adalah 5,94%
Koefisien GINI diproyeksikan pada 2014 adalah 0,41 TARGET 2015
Tingkat Kemiskinan 10,3% TPT 5,6%
Koefisien GINI 0,40
ASUMSI UNTUK PEMENUHAN TARGET Inflasi 5%
Pertumbuhan ekonomi 5,7%
Pertambahan angkatan kerja 1,45 juta
Penyerapan Tenaga Kerja setiap 1% pertumbuhan ekonomi sebesar 250.000 17
Isu Pembangunan: Transformasi ekonomi kearah Industri Manufaktur
•
Transformasi ekonomi kearah sektor industri manufaktur, untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan kemakmuran dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik.
Transformasi disertai perubahan struktur tenaga kerja dan diikuti perpindahan pekerja informal ke formal. Mendorong pertumbuhan industri padat pekerja dengan memilih industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi seperti resource base labor intensif.
Perubahan Pekerja Formal (juta orang)
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Total
Nasional
Pertanian
Industri
Jasa
Pertanian Industri
Jasa
1992-1997
0,2
1,9
6,2
8,3
2,1
9,9
7,1
7,0
2001-2004
-0,6
-0,8
0,4
-1,0
3,4
5,7
4,7
4,8
2005-2009
0,6
-0,9
3,6
3,3
3,8
3,5
6,8
5,4
2010-2014
1,1
2,8
1,9
5,8
3,5
4,5
>6,0
5,8
67% pekerja manufaktur adalah pegawai dengan gaji tetap Tetapi..... kontribusi manufaktur terhadap penciptaan lapangan kerja masih terkendala banyak faktor
18
Isu Pembangunan: Transformasi ekonomi kearah Industri Manufaktur
Productivity (Total) Productivity (Manufacturing) Real wages (Total)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
200 180 160 140 120 100 80 60 40
60,0 40,0
Real wages (Manufacturing) Unit labor cost (total) Unit labor cost (Manufacturing)
Industri berproduktivitas tinggi telah melambat, sehingga membebani diversifikasi ekonomi dan daya saing Indonesia (masalah makro) Kendala lainnya: naiknya biaya satuan tenaga kerja di sektor manufaktur terhadap keseluruhan ekonomi, dicerminkan oleh unit labor cost meningkat sejak 2008.
20,0
0,0
31,1
15,0 3,9
Pertanian
PDB
28,6
9,0
Industri
42,9 4,0
Pekerja Formal
20,1
Jasa
10,2
13,7
6,5
15,2
Perdagangan
Pekerja Informal
Industri manufaktur mempekerjakan 13,4% pekerja, menyumbang 24% terhadap total PDB Industri yang tumbuh saat ini, kearah padat modal, Industri padat karya per Miliar USD mempekerjakan 30.000 TK Industri padat modal per Miliar USD mempekerjakan 5.500 TK
19
PENURUNAN KESENJANGAN Pengurangan Beban Penduduk Miskin Membangun Landasan yang Kuat agar Ekonomi Tumbuh Menghasilkan pekerjaan berkualitas Dukungan regulasi yang mendorong peningkatan iklim investasi dan usaha
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif Penataan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup
Peningkatan Pendapatan Masyarakat 40% terbawah Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan sektor unggulan dan potensi lokal
Insentif fiskal dan nonfiskal bagi usaha mikrokecil dan industri padat pekerja
Perluasan cakupan SJSN penduduk rentan dan pekerja informal
Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro dan kecil
Penguatan kelembagaan yg hakekatnya bertumpu pada norma, standar, dan pedoman umum
Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat marjinal
Penguatan peran kelembagaan sosial
Peningkatan kapasitas dan keahlian masyarakat serta membangun kewirausahaan
Iklim ketenagakerjaan
Optimalisasi aset-aset produksi sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan
Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar
Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar Pengukuran kemiskinan menyangkut kriteria, standarisasi, dan pengelolaan data terpadu 20
LANGKAH-LANGKAH IMPELEMENTASI Kementerian PPN/ Bappenas
Penetapan Sasaran yang Jelas pada Indikator Kunci (Difokuskan pada wilayah perdesaan, pesisir & terpencil) :
Kemiskinan
Ketertinggalan
Stabilisasi Ekonomi Makro Menjaga Pertumbuhan yang Inklusif
Service Delivery System Pengembangan Data Base Terpadu
Kemiskinan/IKW, pengangguran/pekerja rentan Ketenagakerjaan dan UMKM SPM, Skema Pembiayaan
Perlindungan Sosial:
Jaminan Sosial Bantual Sosial Asuransi Sukarela Petani, nelayan, pekerja informal
Pelayanan Dasar :
Identitas Hukum Kesehatan Pendidikan Infrastruktur Dasar Lokasi penduduk 40% terendah
Pengendalian Inflasi Capacity Building
Pemda dan Aparat Desa:TKPKD, P3BM, PTKD Penguatan Sist. Monev Quick Wins
Program Aksi
Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha:
Peningkatan kuantitas dan kualitas pekerjaan bagi penduduk kurang mampu Peningkatan kualitas/mutu angkatan kerja Perluasan akses pembiayaan Pengembangan UMKM melalui peningkatan daya saing pelaku usaha Slide - 21
CONTOH PENANGANAN PROGRAM LINTAS K/L: PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENENTUAN TARGET Verifikasi BDT BPS/TNP2K PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat kurang mampu
PERMODALAN Penguatan akses kredit mikro bagi masyarakat kurang mampu
KUKM, KEMENDES, KEMDAGRI, KEMNAKER, KKP, KEMENTAN
Pengembangan Ekonomi Produktif melalui P2B *)
PELATIHAN DAN PEMAGANGAN Pembekalan ketrampilan kerja
BANTUAN KONSUMSI Memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terpenuhi
KEMENSOS, KEMENTAN, BULOG ANJURAN MENABUNG Mengembangkan aset dan melatih disiplin masyarakat dalam pengelolaan keuangan
BANK INDONESIA, PERBANKAN dsb
KEMNAKER, KKP, KEMENTAN, PERHUBUNGAN
*) P2B: Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan **) 157 kecamatan menerima dukungan sarana dan prasarana
22
SEBARAN 100 KABUPATEN/KOTA DENGAN INDEKS KESEJAHTERAAN WILAYAH (IKW) TERENDAH
