Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan,Ketenagakerjaan dan UKM
Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan-ICDD Jakarta, 9 Februari 2011
Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (RPJMN 20102014)
Kondisi Saat ini dan Tantangan terkait Penanggulangan Kemiskinan
Langkah-langkah Antisipasi yang Diperlukan
PNPM Mandiri ke Depan
RPJMN 2010-2014 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
• Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional • Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
RKP 2011 PENEKANAN SESUAI TEMA “PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
11
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
RKP 2012
RKP 2013
RKP 2014
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNA N RKP 2012
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNA N RKP 2013
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNA N RKP 2014
• Sudah jelas & konkrit sasaran dan K/L Pelaksana: program, kegiatan, outcome, output, & pendanaannya • Sedang disusun Inpres percepatan pelaksanaan prioritas 2011
Sasaran:
1. Kebutuhan dasar: a. Pemenuhan hak & kualitas kebutuhan dasar affirmative action b. Peningkatan kualitas data dan penggunaannya secara terintegrasi 2. Peningkatan kualitas program2 pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat (integrasi PNPM Mandiri) 3. Perluasan kesempatan berusaha masyarakat miskin melalui diversifikasi pendapatan untuk peningkatan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat miskin. 4. Peningkatan kualitas kebijakan, program dan pelaksanaan PK di daerah 5. Pengembangan kebijakan utuk mengatasi kerentanan masyarakat
Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg mengikutsertakan dan dapat dinikmati seluas-luasnya masyarakat, terutama masyarakat miskin (pro-poor growth) 2. Meningkatkan kualitas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/ keberpihakan). 3. Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah. 4. Mempercepat pembangunan daerah terpencil & perbatasan 4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2010-2014 AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Realisasi 2005 Pertumbuhan Ekonomi : Pengangguran: Kemiskinan:
5.7% 11.24% 15.97% Target 2010
Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran
5.8% 7.6%
Realisasi 2006
Realisasi 2007
Realisasi 2008
Realisasi 2009
5.5 % 10.28% 17.75 %
6.3% 9.11% 15.42%
6.1% 8.39% 15.42%
4.5% 7.87% 14.15%
Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
6.0%-6.3% 7.3%-7.4%
6.4%-6.9% 6.7%-7.0%
6.7%-7.4% 6.0%-6.6%
7.0%-7.7% 5%-6%
11.5%-12.5%
10.5%-11.5%
9.5%-10.5%
8%-10%
(realisasi 7,14%)
Kemiskinan
12.0%-13.5% (realisasi 13,33%)
Catatan: • Kemiskinan menurun, namun lajunya melambat. Hal ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan yang relatif stagnan. •Sasaran yg tercantum dalam RPJM hanya sasaran akhir tahun RPJM 2014 saja. 5
Arah Kebijakan Prioritas: Penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi 11,5 – 12,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2011, melalui arah kebijakan sbb:
SASARAN PEMBANGUNAN 1.
2.
3.
1. Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dg memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan masyarakat miskin dan vulnerable;
Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat; Sasaran perkuatan pembangunan demokrasi;
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program melalui kebijakan afirmatif/ keberpihakan;
Sasaran penegakan hukum.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.
Tata Kelola (Governance)
Sinergi Pusat dan Daerah
Kualitas Birokrasi dan SDM (Responsif, transparan dan akuntabel)
Pengelolaan Kebijakan dan Sumber Pendanaan (APBN/APBD)
Sasaran Pembangunan Nasional
TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT - DAERAH
(Rp miliar )
No
Prioritas/Fokus Prioritas
A. Fokus Prioritas: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga B. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri
Rencana Perkiraan Rencana Perkiraan Maju Tahun 2010 Pencapaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun Tahun 2010 2014 41.508,27 41.244,57 28.925,4 37.841,7 40.604,5 42.730,7
15.184,3
14.867,5
18.415,6
14.977,6
14.392,6
14.754,4
C. Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif
2.158,2
2.158,2
2.898,5
2.166,2
2.175,6
2,191,4
D. Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku
7,6
7,6
6,9
7,6
8.3
9.1
58.858,3
58.277,9
50.246,4
54.993,0
57.181,1
59.685,6
TOTAL
Catatan: Data berdasarkan Perpres RKP 2011
1.
Tidak hanya merupakan hasil dari pelaksanaan Prioritas 4 RPJM 2010-2014 (tentang Penanggulangan Kemiskinan), namun juga sangat ditentukan oleh: a. Pertumbuhan ekonomi, khususnya pada bidang kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja b. Peningkatan pendapatan, khususnya sektor-sektor mikro yang menjadi bidang usaha masyarakat miskin. c. Berbagai kebijakan nasional dan daerah yang langsung berakibat pada masyarakat (subsidi, ketahanan pangan, stabilitas harga, implikasi berbagai Perda, dsb).
2.
Kebijakan dan Program yang direncanakan dalam RPJM dan RKP selama ini merupakan: a. Bentuk afirmasi atau keberpihakan kepada masyarakat miskin. Namun demikian, meskipun sudah bekerja dan berusaha masih banyak yang berada di dekat garis kemiskinan (rentan). b. Kebijakan perluasan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin masih belum menjangkau mereka yang tinggal terisolasi di daerah terpencil dan tertinggal. 8
Data Kemiskinan Mikro (PSE 2005 & PPLS 2008) 2005 (PSE 05)
2008 (PPLS 2008)
RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) RIBU RTS
%
RIBU RTS
%
SANGAT MISKIN
3.894,3
20,4
2.989,9
17,1
MISKIN
8.237,0
43,1
6.828,8
39,1
HAMPIR MISKIN (NEAR POOR)
6.969,6
36,5
7.665,3
43,8
19.100,9
100,0
17.484,0
100,0
TOTAL
Catatan: Semakin besarnya jumlah penduduk yang dekat miskin atau rentan membutuhkan: • Strategi dan kebijakan PK yang lebih beragam sesuai karakter dan kebutuhan masyarakat miskin yang beragam pula • Perbaikan targeting program2 PK agar dapat lebih tepat mensasar kelompok/wilayah miskin. 9 9
Sebagian Besar Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan, 2000 - 2010 30.00
….namun laju penurunan kemiskinan di perdesaan jauh lebih cepat daripada penurunan kemiskinan di perkotaan
25.00
20.00
15.00
Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan (Rupiah/kapita/bulan)
10.00
5.00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Penduduk miskin perkotaan (juta orang) Penduduk miskin perdesaan (juta orang)
2008
2009
2010
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kota Desa Kota+Desa 91.632 73.648 80.842 100.011 80.382 88.234 130.499 96.512 108.889 138.803 105.888 118.554 143.455 108.725 122.775 165.565 117.365 138.574 175.324 131.256 151.997 187.942 146.837 166.697 204.896 161.831 182.636 222.123 179.835 200.262 232.989 192.354 211.726
URAIAN DESA KOTA TOTAL
KEMISKINAN 19,93 juta jiwa (64,2%) 11,10 juta jiwa (35,8%) 31,02 juta jiwa (13.3%)
PENGANGGURAN 3,75 juta jiwa (43,7 %) 4,84 juta jiwa (56,3%) 8,59 juta jiwa (7,14%)
Catatan: 1. Tidak semua penganggur adalah miskin Penganggur berkecukupan (discourage worker) 2. Orang bekerja tapi tetap miskin underemployed (<35 jam) dan unpaid worker 3. Dari total Angkatan Kerja (2009) sebesar 113.83 juta, hanya 29,11 juta (25.6%) pekerja formal 4. Di sektor formal, hanya 4,5 juta orang tercatat memiliki upah di atas Rp 3 juta.
TANTANGAN KE DEPAN 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik masih perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin 2. Dampak globalisasi meningkatkan kerentanan masyarakat miskin harga BBM dan pangan dunia yang fluktuatif dan kompetisi bebas yang menurunkan posisi tawar masyarakat yang miskin/unskilled 3. Peran daerah yang semakin besar dalam era desentralisasi menuntut strategi dan mekanisme yang tepat untuk sinergi upaya pusat dan daerah dalam pengurangan kemiskinan
12
1.
Peningkatan kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan usaha dan pendapatan masyarakat miskin
Kota perlu disiapkan agar lebih“pro-poor” (baik secara politik, sosial, maupun ekonomi) Perbaikan & pemeliharaan infrastruktur yang melancarkan keterhubungan desa-kota penting bagi pengurangan kemiskinan Keberdayaan masyarakat untuk melawan kondisi miskin melalui peningkatan berbagai akses dan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada untuk peningkatan kesejahteraannya. Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri yg menyerap tenaga kerja besar, seperti pertanian dan sektor informal perlu mendapat perhatian lebih besar.
2. Perlindungan terhadap hal-hal yang meningkatkan kerentanan masyarakat miskin, seperti Pasar domestik yang semakin terekspos pada fluktuasi harga yang berpengaruh kepada meningkatnya biaya hidup masyarakat miskin. Program2 jaminan sosial seperti Raskin, Jamkesmas, beasiswa siswa miskin, dan PKH harus dilakukan secara tepat waktu dan sasaran. Bila diperlukan, dapat diberikan juga kompensasi lainnya secara selektif (bantuan nelayan, pupuk, dsb). Program APBN lainnya agar dipercepat pelaksanaannya untuk mempertahankan daya beli (pendapatan masyarakat). Pengawasan perilaku pedagang untuk mencegah adanya permainan oleh pedagang/ pengoplosan BBM dan komoditas pangan. Perlindungan masyarakat miskin terhadap keterbukaan pasar persaingan yang mempersulit masyarakat miskin mendapatkan perkerjaan layak dan meningkat pendapatannya. Berbagai pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat miskin Perlindungan TKI (dalam dan luar negeri) Masyarakat yang paling menderita terhadap dampak perubahan iklim (ie. musim tidak teratur dan menurunnya ketersediaan air serta bencana mengancam petani miskin). Diseminasi adaptasi perubahan iklim & mitigasi bencana, khususnya di daerah/masyarakat miskin
3. Strategi dan mekanisme sinergikan upaya pusat dan daerah dalam pengurangan kemiskinan Memperkenalkan kerangka kerja Pro-poor Planning and Budgeting (P3B) yang komprehensif dengan upaya pencapaian MDGs melalui: • Mengembangkan komitmen berbagai stakeholder untuk keberlanjutan pencapaian MDGs • Meningkatkan penggunaan berbagai instumen P3B (mengembangkan indikator & basis data, pengintegrasian perencanaan partisipatif dan reguler, monev, dan good governance)
Mensinergikan kegiatan & anggaran program sektor & daerah yang diarahkan langsung kepada wilayah dan kelompok masyarakat miskin TKPK daerah sebagai focal point. Meningkatkan kapasitas pemerintah kec. dan desa/kelurahan al: • Menggalang keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam Forum SKPD, Musrenbang, dan forum publik lainnya; • Mengembangkan forum publik untuk monev pelaksanaan pembangunan daerah; • Mendorong perumusan regulasi yang mendukung partisipasi dan kapasitas masyarakat.
Apakah PNPM mensasar kantong2 kemiskinan di perdesaan/perkotaan? Apakah PNPM dapat mengisi kegagalan pasar/ layanan publik yg tidak berjalan?
Bagaimana tingkat ownership & keberlanjutan PNPM di masyarakat?
Apa dampak PNPM yang ingin kita ketahui ?
Apakah PNPM dapat menginternalisasi masyarakat miskin/marginal dalam kegiatan PNPM (lapangan kerja, dsb)?
Apakah PNPM mendorong partisipasi masyarakat, pembentukan modal sosial, dan good governance?
Meningkatnya penyediaan pelayanan, pertumbuhan ekonomi & pengurangan kemiskinan
Dampak
Meningkatnya efektivitas pembangunan • Kesejahteraan masyarakat meningkat • Kerangka P & E digunakan sbg dasar pengambilan keputusan (kebijakan, rencana, anggaran, implementasi & akuntabilitas • Pelaku lainnya (legislatif, CSR, LSM, dll) bersinergi utk penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya akses informasi masyarakat
Meningkatnya kesempatan kerja & pendapatan masy. miskin
Meningkatnya akses prasarana dasar
Meningkatnya respon Pemda utk kebutuhan masy. miskin
Keluaran seperti jumlah fasilitator, jalan desa terbangun, nilai modal usaha dari dana bergulir, dst Paket2 kegiatan masing2 program PNPM Mandiri
Hasil akhir
Hasil Jangka Menengah
Keluaran
kegiatan
1. PNPM berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi, akses kesehatan, dan kesempatan kerja, namun dampaknya tidak signifikan terhadap kelompok marjinal Apakah pendekatan yg ada sekarang merupakan strategi terbaik untuk kecamatan yg tidak miskin dan kurang membutuhkan infrastruktur? 2. PNPM sangat efektif dan efisien sebagai mekanisme penyaluran dana ke masyarakat, khususnya bagi pembangunan infrastruktur. Namun sebagai program pemberdayaan, masih kurang belum berhasil. Tingkat partisipasi kelompok marjinal rendah Tingkat partisipasi menurun saat program sudah berjalan rutin. 3. Biaya pemeliharaan infrastruktur yang dapat diserahkan kepada masyarakat hanya yang bersifat rutin dan menggunakan unskill labor. 4. Sumber dana kredit perguliran sangat bergantung dari BLM dan pemanfaatan terbatas perempuan, sementara orang miskin produktif lainnya juga perlu. 5. Perbaikan kinerja fasilitator Meninjau ulang beban kerja fasilitator berdasarkan beban administrasi, faktor geografis, proporsi RTM, dan ketersediaan fasilitas layanan umum 6. PNPM potensial menjadi “sekolah prinsip-prinsip demokrasi”: transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Menjadi tantangan kedepan menjaga potensi tersebut saat portfolio program membesar. 7. Meskipun banyak keluhan terhadap DDUB (terlambat informasi ke daerah, memberatkan daerah berkapasitas fiskal rendah, transparansi perhitungannya), namun sistem cost sharing ini merupakan mekanisme yang terbaik saat ini. 18
Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri.
Mengintegrasikan perencanaan PNPM sekaligus sebagai Musrenbangdes/kel, atau melaksanakannya sebelum Musrembangdes/kel, agar aspirasi warga yang tidak tertampung di PNPM menjadi prioritas Musrenbangdes/kel.
Peningkatan kapasitas fasilitator
Menyiapkan sertifikasi fasilitator Sinkronisasi dan harmonisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya (Sektor dan Pemda) dalam PNPM Mandiri
