9/13/2017
KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA MENURUNKAN KEMISKINAN Disampaikan pada : Rembuk Nasional dalam Rangkaian Kegiatan Gerakan Indonesia Mandiri dalam Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia di Hotel Best Western Solo Baru Sabtu, 26 Agustus 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Surakarta, 26 Agustus 2017
DAFTAR ISI A. Kondisi Eksisting Pembangunan Makro Jawa Tengah …………….….. 1. Kondisi Eksisting Perekonomian Jawa Tengah ………………………... 2. Kondisi Eksisting Infrastruktur Jawa Tengah ............................... 3. Kondisi Eksisting Sosial Budaya Jawa Tengah .............................
2 3 7 9
B. Kebijakan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan ...................................................................................... 17 C. Program Pembangunan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan ...... ........................................................ 1. Program yang Didanai Pemerintah Provinsi ............................. a. Program Pembangunan Utama ........................................... b. Program Pembangunan Pendukung .................................... 2. Program yang Didanai Pemerintah Pusat ……………………………… DATA DUKUNG
19 20 21 31 42 1
1
9/13/2017
A
KONDISI EKSISTING PEMBANGUNAN MAKRO JAWA TENGAH
2
1
KONDISI EKSISTING PEREKONOMIAN JAWA TENGAH
3
2
9/13/2017
PERTUMBUHAN EKONOMI PE Jawa Tengah diatas rata-rata Nasional 6.5 6.03
6
5.47 5.56
5.5
5.28
5.34
5
5.27
5.18 5.01
5.14 5.01
5.02
4.88
4.5 4 2011
2012
2013
2014
2015
NASIONAL
2016
2017
2018
JAWA TENGAH
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan angka capaian di atas Nasional.......” 4
INFLASI Inflasi Jawa Tengah dibawah rata-rata Nasional 10 9
8.38
“Jawa Tengah berhasil mengendalikan inflasi dalam level yang rendah.... ”
8.36
8 7.99
7
8.22
JUNI 2017
6
4.37
5 4.42
4
3.35
4.3
3.02
3 2.92
2.73
2
2.36
1 2011
2012
2013
2014 NASIONAL
2015
2016
2017
“Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan TPID Inovatif 2016 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang diserahkan pada akhir acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017.....”
2018
JAWA TENGAH
“Inflasi yang rendah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan terutama bila harga pangan stabil, mengingat konsumsi pangan mempunyai pasar besar pada pengeluaran kelompok masyarakat miskin”
“Inflasi rendah akan mengurangi resiko spekulan oleh produsen yang melakukan penimbunan barang
5
3
9/13/2017
0.42 0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.4
0.4 0.39 0.39
0.38
0.38
0.38 0.38
0.37 0.37
0.36 2011
2012
2013 NASIONAL
2014
2015
2016
2017
JAWA TENGAH
Sumber utama Ketimpangan : Ketimpangan penguasaan lahan pertanian Usaha Mikro yang mendominasi 91% dari total seluruh usaha, tp kontribusi thd PDRB kecil hanya 6% Pengangguran Ketidakadilan dalam pasar Tenaga kerja Permasalahan konektivitas daerah
2
KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR JAWA TENGAH
7
4
9/13/2017
Klasifikasi Perkembangan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah berdasarkan perhitungan Indeks Williamson Tahun 2015
3
INDEKS WILLIAMSON
KONDISI EKSISTING SOSIAL BUDAYA JAWA TENGAH
9
5
9/13/2017
KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH Penurunan Kemiskinan Periode Maret 2016 – Maret 2017
Penurun Kemiskinan Terbesar ke 2 Setelah Jawa Timur
13,58% 2015
13,01%
2014
13,27%
2013
Jateng -0,26%
14,46%
14,56%
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Periode Maret (%)
2016
2017
Periode Maret 2017, Jawa Tengah mampu menekan tingkat kemiskinan menjadi 13,01% (4.450,72 ribu jiwa) atau turun sebesar 0,26% dari periode Maret 2016 sebesar 13,27% (4.506, 89 ribu jiwa) 10
CAPAIAN KEMISKINAN TERHADAP TARGET KEMISKINAN Provinsi Jawa Tengah
Perlu Upaya Keras
14.00 12.00
13.27
13.01
10.00 8.00 6.00
12.20
11.30
10.40
4.00 2.00 0.00 2016
2017 Target
2018
Capaian
Rata-rata penurunan presentase kemiskinan periode Maret 2013-2017 adalah
0,39% Semakin melambat !!! Catatan: Pada tahun 2016 terdapat perubahan target kemiskinan (RPJMD perubahan)
11
6
9/13/2017
12
13
7
9/13/2017
PERSEBARAN PETA KEMISKINAN KAB/KOTA TAHUN 2016
: Kin. di bawah Nas 10,86% & Prov 13,27% (10 Kab./Kota) : Kin. di atas Nas 10,86% & di bawah Prov 13,27% (10 Kab./Kota) : Kin. di atas Nas 10.86% & Prov 13,27% (15 Kab./Kota)
14
15
8
9/13/2017
16
B
KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA MENURUNKAN KEMISKINAN
17
9
9/13/2017
KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA MENURUNKAN KEMISKINAN
1
Pemerintah Jawa Tengah melaksanakan “Regional Growth Strategy” dengan meningkatkan ekonomi berbasis konektivitas kewilayahan dan mengembangan wilayah sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah
2
Mendorong investasi ke Jawa Tengah dengan refocusing industrialisasi di sektor : Pertanian, maritim, pariwisata dan industri kreatif
3
Menjaga tingkat Konsumsi Rumah Tangga melalui stabilitas harga kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga
4
Menjaga pertumbuhan konsumsi pemerintah yang diarahkan untuk jenis pengeluaran yang memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian Jawa Tengah
5
Memanfaatkan momentum perbaikan ekspor dan impor
6
Menggalakkan pendidikan vokasi di Jawa Tengah ke arah kewirausahaan sebagai dukungan untuk program wajib belajar 12 tahun 18
C
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA MENURUNKAN KEMISKINAN
19
10
9/13/2017
1
PROGRAM YANG DIDANAI PEMERINTAH PROVINSI
20
a PROGRAM PEMBANGUNAN UTAMA
21
11
9/13/2017
BIDANG PEREKONOMIAN
22
1. FEDEP (Forum for Economic Developmet and Employment Promotion)
Manfaat FEDEP: 1. Perkuatan UMKM; 2. Pengembangan klaster usaha; 3. Fasilitasi sektor swasta dalam rangka membuat jaringan usaha dengan mitra lain; 4. Optimalisasi layanan Pemerintah terhadap sektor swasta; 5. Peningkatan usaha kondusif bagi dunia usaha; 6. Peningkatan pola pelayanan perizinan satu pintu; 7. Peningkatan pemasaran potensi daerah.
23
12
9/13/2017
SEBARAN KLASTER PRODUK UNGGULAN DAERAH KAB/KOTA BINAAN FEDEP Padi organik, Batik dan Engine Aplikasi Pengolahan Ikan dan Logam
Melon, Konveksi dan Wisata Kabalong
Konveksi
Bawang Merah, Rumput Laut dan Telor asinKab. Brebes
Minyak Atsiri, Batik dan Wisata agro Binangkit
Handycraf, Bandeng, Batik
JAVAgetas SEA
Jambu, Batik & Pengolah -an Ikan
Konveksi Bordir dan Rumah adat Gebyok
Kab. Pati
Kota Semarang
Kab. Kendal
Kab. Batang
Kab. Temanggung Kab. Banjarnegara
Kab. Wonosobo
Kab. Sragen
Batik Masaran dan Padi Organik
Kota Surakarta
Kab. Magelang Kab. Kebumen
Kab.Klaten
Kab. Purw orejo
Gula kelapa dan Knalpot
Jagung, Pupuk Organik dan Kerajinan Bambu
Kab Boy olali Kota. Salatiga Kota Magelang
Batik dan Gula Kelapa
Batik , Pengolahan Makanan, Mebel dan Handycfart
Kab. Blora
Kab. Semarang
Kab. Bany umas
Sabutret, Pengolahan Ikan
Kab. Rembang
Kab. Demak Kab. Jepara
Kab.Grobongan
Kab. Purbalingga
Batik Lasem dan Garam Rakyat
Kab. Jepara
Kab. Kudus Kota Pekalongan
Kab. Pekalongan
Kab. Cilacap
Pengolahan Makanan, Bandeng, tapioka dan Kopi
merah dan Pisang Raja Bulu
Kab.Pemalang
Kab. Tegal
Pertanian Organik, Eceng Gondok, Sapi Perah
Jambu
Batik dan Pengolah an Ikan
Kota. Tegal
Mebel dan Tenun Troso, Kacang Tanah
Keramik Klampok dan Batik Gumelem Sabut Kelapa, Batik, Sarang walet, dan Jatijajar
Domba, Carica dan Desa Wisata Reco Gula Kelapa, Kambing PE dan Jagung
Makanan Olahan, pariiwisata
Makanan Olahan
Kopi, Genteng, Batik dan Makanan ringan
Kab. Kab. Sukoharjo Karangany ar
Kab. Wonogiri Batik, Sapi Perah dan Kelinci
Logam, Susu, Lele dan Pariwisata
Anyaman pandan dan Biofarmaka
Kampung batik, Mebel Kayu dan Tahu Tempe Genteng, Mete dan Tanaman Obat
ATBM, logam dan Keramik, Mebel
Padi Organik, Ternak dan Batik
23
2. PROGRAM KARTU TANI DAN PENGEMBANGANNYA
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 24
13
9/13/2017
PROGRES KARTU TANI S.D 31 JULI 2017
25
PROGRES UPLOAD KARTU TANI
26
14
9/13/2017
3. KARTU BBM NELAYAN
PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU BBM NELAYAN DI 16 KAB/KOTA SAMPAI DENGAN BLN MARET 2015 SUDAH DIDISTRIBUSIKAN SEBANYAK 18.957 KARTU YANG DIPERGUNAKAN OLEH NELAYAN UNTUK MEMBELI BBM SUBSIDI DI 47 SPDN YANG TERSEBAR DI PANTURA DAN PANSELA JAWA TENGAH
This image cannot currently be displayed.
1. Merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA) 2. Sistem ini bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan Jawa Tengah. 3. Sistem ini merupakan ‘tools’ pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menghindari penyimpangan sasaran distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan 27
PROGRES KARTU BBM NELAYAN
TAHUN
JUMLAH KARTU YANG TERDISTRIBUSI (KOMULATIF )
LOKASI KAB/KOTA
KETERANGAN
2014
12.000 Kartu
7 Kabupaten (Rembang, Pati, Demak, Kota Semarang, Kendal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes)
Pembuatan kartu baru sebanyak 12.000
2015
18.957 kartu
16 Kabupaten/Kota pesisir (Brebes,Kota Tegal, Pembuatan kartu Kab Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, Kab baru sebanyak 6000 Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, kartu Demak, Jepara, Pati, Rembang, Cilacap, Kebumen, Purworejo)
2016
18.699 kartu
16 Kabupaten/Kota pesisir (target sesuai hasil validasi jumlah kapal tahun 2015 sebanyak ±21 ribu)
maintenace kartu yang rusak/hilang sebanyak 258
28
15
9/13/2017
DISTRIBUSI KARTU BBM NELAYAN PER KAB/KOTA
No
Jumlah Kartu BBMK Nelayan Terdistribusi
Kab/Kota
1
Brebes
2
Kab Tegal
3 4 5 6
No
Kab/Kota
Jumlah Kartu BBMK Nelayan Terdistribusi
2.057
11
Jepara
809
477
12
Pati
1.803
Kota Tegal
809
13
Rembang
3.886
Pemalang
1.239
14
Purworejo
97
Kab Pekalongan
314
15
Kebumen
887
Kota Pekalongan
247
16
Cilacap
1.739
7
Batang
788
8
Kendal
1.641
Total
18.699
9
Kota Semarang
10
Demak
617 1.289 29
b
PROGRAM PEMBANGUNAN PENDUKUNG
31
16
9/13/2017
BIDANG INFRASTRUKTUR
32
1. PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Jumlah Penanganan RTLH (unit) (khusus APBD Provinsi)
Program & Penanganan Orogram Peningkatan Kualitas RTLH dalam rangka sinergitas program penanggulangan kemiskinan;
35,000 30,000
30,000
Jumlah RTLH di Jateng sebesar 1,6 juta unit (berdasarkan BDT 2015) 25,000 20,027 20,000
15,000
10,000
5,000
3,800 2,344
2,680
3,601
2013
2014
2015
2016
2017 2018 (target) (target)
33
17
9/13/2017
ALTERNATIF JALAN NASIONAL (PANTURA) = 7,00 KM
AKSES PANTURA PANSELA = 10,75 KM
Peningkatan Jalan Provinsi diarahkan untuk : 1. Jalur Alternatif apabila Jalan Nasional mengalami kendala, sehingga arus distribusi tidak terputus 2. Pengambangan jalur untuk menghubungkan pantura dengan pansela sehingga diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan pemeretaan wilayah 3. Pengembangan Jalur menuju kawasan pariwisata di Jawa Tengah sehingga kemajuan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat 4. Pengembangan jalur perbatasan antar provinsi sebagai upaya peningkatan kawasan di wilayah perbatasan Jawa Tengah
JALAN PENGHUBUNG ANTAR JALAN NASIONAL = 17,30 KM
PETA PENINGKATAN JALAN PROVINSI MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2017
JALAN PERBATASAN ANTAR PROVINSI = 8,70 KM
AKSES PARIWISATA = 24,020 KM
34
2. JATENG BEBAS LUBANG
Rekap Kinerja Tutup Lubang 2015-2017 NO
1 2 3 4
BPTJ
TEGAL PATI PEKALONGAN SEMARANG
TAHUN PERSENTASE PENINGKATAN 2015 2016 2017 KINERJA TUTUP LUBANG (LUBANG/HARI) (%) (LUBANG/HARI) (LUBANG/HARI) (LUBANG/HARI) 132 99 105 62
156 118 106 66
177 119 121 72
34.40 20.19 15.10 14.74
Program Jateng Bebas Lubang digalakkan untuk meningkatkan keselamatan di Jalan Raya serta mendukung aksesibilitas dan kelancaran arus perdagangan di Jawa Tengah
35
18
9/13/2017
3. SPAM REGIONAL PETANGLONG Res Pekalongan 5. 000 M3
Dn. 500 MM – 12.200 M Dn. 600 MM – 8.000 M
Dn. 700 MM – 16.600 M
Kota Pekalonga n Reservoar Wr. Asem 1. 000 M3
Dn. 800 MM – 1.750 M
Reservoar Simbangj at i 10.000 M3
Kab batang IPA Kali Boyo 450 L/dt
Kedungwun i
Dn. 500 MM – 5.000 M
Dn. 500 MM – 8.000 M
Kab. Pekalonga n
Dn. 900 MM – 1.150 M Intake Kali Boyo
Dn. 300 MM – 4.500 M
IPA Krompeng 400 lt/dt
Embung Wisnu *
Dn. 600 MM – 5.000 M Dam Jambangan
Pengembangan SPAM Regional untuk melayani penyediaan sumber air baku lintas/antar Kab./Kota; Peningkatan ketersediaan air baku diharapkan dapat menambah jumlah layanan/SR kepada masyarakat
PORSI PENDANAAN APBN CK TA 2017 : Rp 60.000.000.000 APBN SDA TA 2016: Rp 48.000.000.000 APBD I : Rp APBD II + PDAM : Rp 35.200.000.000
36
4. SPAM REGIONAL KEBUREJO
Bd. Wadaslintang Thi Dn. 800 MM – 9.000 M si
Dn. 800 MM – 7.500 M
Intake IPA Jatimulyo 200 lt/dt
Dn. 600 MM – 16.800 M
Dn. 500 MM – 1.000 M
Intak e
IPA Balingasal 200 lt/dt IPA Jembangan 200 lt/dt
Reservoar Bulus 5. 000 M3
Booster Bedono
Reservoar Jembangan 5. 000 M3
Dn. 500 MM – 10.100 M
Dn. 600 MM – 1.000 M Dn. 800 MM – 19.000 M
Pengembangan SPAM Regional untuk melayani penyediaan sumber air baku lintas/antar Kab./Kota; Peningkatan ketersediaan air baku diharapkan dapat menambah jumlah layanan/SR kepada masyarakat
Dn. 500 MM – 16.500 M
PORSI PENDANAAN APBN CK TA 2017 : Rp 62.788.362.000 APBN SDA TA 2016 – 2018 : Rp 101.585.000.000 APBD I : Rp 10.556.325.000 APBD II + PDAM : Rp 17.600.000.000
37
19
9/13/2017
BIDANG SOSIAL BUDAYA
38
1. PENDIDIKAN Bantuan Siswa Miskin (BSM) Program BSM untuk mendukung beban pengeluaran biaya personal siswa dari keluarga kurang mampu Jenang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/SMK/SLB) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kriteria : Bukan penerima Program Indonesia Pintar/PIP, Siswa dari Keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
Alokasi Anggaran Nama Bantuan Beasiswa Siswa Keluarga Kurang Mampu
Satuan Siswa
2013
2014
2015
2016
2017
14.150
16.045
16.244
24.792
10.000
Jumlah Penerima BSM dari Tahun 2013-2017 sebanyak 81.231 Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.231.000.000 39
20
9/13/2017
3. KARTU JATENG SEJAHTERA (KJS) KRT Tidak Produktif Non Program Kartu Jateng Sejahtera upaya terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sasaran KRT menyandang disabilitas dan penyakit kronis berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015.
2016
2017
Dana CSR Bank Jateng sebesar Rp.3,19 Milyar untuk 1 Bulan bagi 12.764 fakir miskin tidak produktif
• Telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. • Verifikasi dan validasi/pemutahiran data penerima manfaat hasil BDT 2015 untuk pelaksanaan program tahun 2017 dan 2018
Alokasi KJS tahun 2017 dialokasikan dalam APBD TA 2017 melalui Bansos di Belanja Tidak langsung sebesar Rp.38,29 Milyar bagi 12.764 penerima manfaat
41
21
9/13/2017
2
PROGRAM YANG DIDANAI PEMERINTAH PUSAT
42
BIDANG PEREKONOMIAN
43
22
9/13/2017
44
BIDANG INFRASTRUKTUR
45
23
9/13/2017
1. JALAN TOL TRANS JAWA MERAK
JAKARTA SERANG
TANGERANG BEKASI KARAWANG
Jumlah yang telah beroperasi 227 km (35% dari 649 km)
CIKAMPEK
BOGOR PANIMBANG
KDG. HALANG
DAWUAN
PURWAKARTA
CIAWI
REMBANG
CIREBON BANDUNG
PATI
BREBES TEGAL
SUMEDANG
PEMALANG
BATANG
3 SEMARANG DEMAK
2
1
CILEUNYI
4
UNGARAN TEMANGGUNG
KETERANGAN : Total panjang : 498,23 km Total biaya investasi : Rp 44,19 T Total biaya tanah : Rp 7,24 T (kewajiban Badan Usaha) Total biaya konstruksi: Rp 26,02 T
GRESIK
5
SALATIGA
NGAWI
MAGELANG
6
SRAGEN
BOYOLALI
WANGON PURWEREJO
KERTOSONO
SLEMAN
JOMBANG
7
PROBOLINGGO KLATEN
PASURUAN
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Pemala ng Batang
BatangSemarang
Semarang Solo
Solo - Ngawi
Ngawi Kertosono
MojokertoJomba ngKertosono
Mojokerto Surabaya
Badan Usa ha
PT Peja gan Pemala ng Tol Road
PT Pemala ng Batang Tol Road
PT Ja samarga Semarang Batang
PT Transmarga Ja teng
PT Solo Ngawi Ja ya
PT Ngawi Kertosono Jaya
PT Marga Harjaya Infrastruktur
Panjang (km)/ Jumlah Seksi
57,50/4
39,20/2
75,00/5
72,64/5
90,10/4
87,02/4
Bia ya Investasi (Rp. Triliun)
6,84
4,08
11,05
7,30
5,14
3,83
Bia ya Konstruksi (Rp. Triliun)
3,39
2,27
7,66
3,11**)
3,20
99,41%
92,07%
76,34%
97,69%
93,07%
65,66% (Operasi Seks i I&II)
19,42%
24,95%
2017
2018
2017 - 2018
Target Selesai Konstruksi
PAN ARUKAN
9
MALANG
Peja gan Pemala ng
Progres Konstruksi
SURABAYA SIDOARJO GEMPOL
YOGYAKARTA
Nama Ruas
Progres Tanah Bebas
8
MOJOKERTO NGANJUK
SURAKARTA KEBUMEN
CILACAP
LAMONGAN
TUBAN
KENDAL
CIAMIS
No Ruas
BULU
KUDUS
SUKABUMI
9
10
Gempol – Pasuruan
Pasuruan – Probolinggo
PT Marga Nuja yasumo Agung
PT Trans Jatim Pauruan
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
40,50/4
36,47/5
34,15/3
31,30/3
3,48
3,79
2,77
3,55
2,36
2,38
1,83
97,96%
100,00%
BUJT 59,96% Total Pmrnth BUJT Total Pmrnt h (Operasi Seks i Semarang67,78 43,14 74,88% 98,21% 9,70% 69,83% Bawen) %. %
2017 - 2018
2017
BANYUWANGI
0,256
1,56
100,00%
76,47
96,85
86,40 % (Operasi Seks i 1 & 3)
82,82% (Operasi Seks i IA, Seks i IV)
45,4%
9,22%
2017
2017
2017 - 2019
2019
2017 - 2018
Keterangan: Cikampek-Palimananberoperasi tanggal 13 Juni 2015; Kanci-Pejagan beroperasi tanggal 26 Januari 2010
**) tidak termasuk dukunganPemerintah
46
2. BENDUNGAN RANDU GUNTING Kab. Blora (Kap. 10.400.000 m3) Proses Pembebasan Lahan/Th. 2018
Pembangunan bendung di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tampung air dan daya dukung sumberdaya air.
LP2B = 1.015.985 Ha.
W. LOGUNG Kab. Kudus (Kap 13.720.000 M3) Pemb Fisisk / TH 2017 W. GONDANG Kab. Karanganyar Kap. 7.600.00 M3) Pemb Tanah / TH 2018
W. BENER Kab. Wonosobo, Purworejo., Kebumen Kap.283.300.00 M3 Pemb Tanah/TH 2018
LAHAN PERTANIAN = 2.869.562 Ha.
W. PIDEKSO Kab. Wonogiri Kap. 25.000.000 M3 Pemb Tanah / TH 2018
47
24
9/13/2017
3. PSN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) WOSOSUKAS
48
4. PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS SELATAN JAWA Madiun Surabaya
Ponorogo
Cirebon - Prupuk
Slahung
PrupukPurwokerto
Purwokerto -Kroya Kutoarjo
Kutoarjo - Yogya Solo
Solo - Madiun
JALUR GANDA LINTAS SELATAN JAWA (CIREBON – YOGYAKART A – SURABAYA): 620 km PURWOKERTO
56 km
Jalur Ganda selesai akhir tahun 2014 (SUKUK)
Jalur Ganda sudah dioperasikan akhir tahun 2011 (APBN)
PARON
SOLO YOGYAKARTA
KROYA 28 km
Desain 2011
PRUPUK 74 km
KUTOARJO
76 km
Direncanakan Pekerjaan Konstruksi Multi years Tahun 20162017
- 2015 Tubuh Baan 27,167 Km
CIREBON
123 km
Jalur Ganda sudah dioperasikan tahun 2005
(JICA)
(APBN)
SURABAYA
MADIUN 71 km
Jalur Ganda Sudah dioperasikan tahun 2007
KERTOSONO
26 km
69 km
Review Desain Jembatan (2013)
97 km
Desain Track, Jembatan (2013)
Review Desain Track, Stasiun & Sinyal (2014) - 2015 Pem b. Jalur Ganda Solo Kedungbanteng 40,228 Km – Pek. Tubuh Baan sepanjang 22,723 – Pek. Jem batan 11 buah
Double Track yang telah beroperasi
179 km
Double track dalam tahap pembangunan
74 km
Double track yang akan dibangun
367 km
620 km
49
25
9/13/2017
BIDANG SOSIAL BUDAYA
50
1. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) (Beasiswa Siswa Miskin)
NO
URAIAN
JML SISWA PENERIMA PIP
SATUAN
JUMLAH ANGGARAN
1
SD
1.583.827
Rp. 450.000
Rp. 712.722.150.000
2
SMP
645.373
Rp. 750.000
Rp. 484.029.750.000
3
SMA
215.540
Rp. 1.000.000
Rp. 215.540.000.000
4
SMK
316.525
Rp. 1.000.000
Rp. 316.525.000.000
JUMLAH
2.761.265
Rp. 1.728.816.900.000
Program PIP disalurkan oleh Pusat per semester. Semester 2 tahun pelajaran (Januari – Juni) telah disalurkan oleh Pusat ke masing-masing penerima PIP. 51
26
9/13/2017
2. JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI
2015
Target 14.151.037 jiwa
2016
Target 14.152.522 jiwa
2017
Target 15.405.248 jiwa 52
3. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SDM PKH Prov. Jateng
Data Eligible PKH Prov. Jateng
3.936
962,351
Pendamping : 3.614 orang Operator Kabupaten : 272 orang Koordinator Kabupaten : 35 orang Operator Provinsi : 12 orang Koordinator Wilayah : 3 orang Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
: : : : : :
103.714 Peserta 211.675 Peserta 406.095 Peserta 509.560 Peserta 642.774 Peserta 962.351 Peserta
Total Bantuan PKH Provinsi Jawa Tengah 2011 - 2016
Rp. 3.566.828.766.990,-
53
27
9/13/2017
DATA DUKUNG
54
PEREKONOMIAN
55
28
9/13/2017
56
FEDEP
57
29
9/13/2017
Program Kerja FEDEP 1. Fasilitasi pengembangan klaster, 2. Pengembangan iklim usaha kondusif,, 3. Optimalisasi peran BDS ; 4. Memperkuat kelembagaan FEDEP PROGRAM KERJA FEDEP MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 57
REGOPANTES
59
30
9/13/2017
- untuk -
Apa itu Rego Pantes?
Solusi perdagangan online produk pertanian langsung dari petani ke konsumen dengan harga yang pantas untuk semua pihak.
www.regopantes.com
Sold Out
60
31
9/13/2017
1. Pemasangan Sticker Barcode • Bagi kapal perikanan yang telah diukur ulang, akan dipasang sticker Barcode yang memuat data-data kapal dan dapat dibaca melalui handphone/tablet yang telah terinstal aplikasi pembaca barcode. • Data tersebut dapat dipantau oleh Syahbandar Perikanan, Pengawas Perikanan maupun dari Satpolair.
PASAR RAKYAT
63
32
9/13/2017
KENDALA ATAU PERMASALAHAN
1. Informasi DIPA TP Pasar yang mendadak pada bulan Maret 2017. 2. Review yang berulang-ulang antar pengampu kegiatan dengan Kementrian. 3. Tertundanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan DIPA terlambat. 4. Kab/Kota masih ada yang belum menerima DIPA . 5. Juklak dan Juknis yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Kab/Kota di Jawa Tengah. 6. Bantuan pembangunan pasar tipe C atau D tidak sesuai dengan keinginan pedagang di pasar. 62
ALOKASI APBN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR TIPE C TAHUN 2017 NO PENERIMA TUGAS
TIPE NAMA PASAR PASAR
ALOKASI (RUPIAH)
NO PENERIMA TUGAS
TIPE NAMA PASAR PASAR
ALOKASI (RUPIAH)
1 Bupati Pemalang
C
Paduraksa
6.000.000.000
13 Bupati Batang
C
Reban
6.000.000.000
2 Bupati Kebumen
C
Puring
6.000.000.000
14 Bupati Pekalongan
C
Kedungwuni
6.000.000.000
3 Bupati Semarang
C
Suruh
6.000.000.000
C
Simongan
6.000.000.000
4 Bupati Boyolali
C
Kacangan
6.000.000.000
15 Wali Kota Semarang
C
Kebon Agung 6.000.000.000
16 Bupati Klaten
C
Kraguman
6.000.000.000
5 Bupati Jepara
C
Keling
6.000.000.000
17 Bupati Demak
C
Wonopolo
6.000.000.000
6 Bupati Blora
C
Wulung
6.000.000.000
C
Jebor
6.000.000.000
7 Bupati Rembang
C
Wonokerto
6.000.000.000
18 Bupati Pati
C
Winong
6.000.000.000
8 Bupati Purbalingga
C
Bukateja
6.000.000.000
19 Bupati Kendal
C
Kendal
6.000.000.000
9 Bupati Banjarnegara
C
Wanadri
6.000.000.000
20 Bupati Wonosobo
C
Sapuran
6.000.000.000
C
Jumapolo
6.000.000.000
10 Bupati Banyumas
C
Sumpiuh
6.000.000.000
21 Bupati Karanganyar
C
Malangjiwan 6.000.000.000
11 Bupati Purworejo
C
Butuh
6.000.000.000
22 Bupati Sragen
C
C
Danyang
6.000.000.000
Gabugan Tanon
6.000.000.000
12 Bupati Grobogan
C
Tegowanu
6.000.000.000
C
Banaran
6.000.000.000
65
33
9/13/2017
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
66
Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No. 15/2010)
01
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN
Bantuan Sosial
02
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
Pemberdayaan Masyarakat
03
MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL
Pemberdayaan UMK dan usaha ekonomi lainnya
04
MENSINERGIKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Capasity Building 67
34
9/13/2017
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH STRATEGI 1 : Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
STRATEGI 4 : Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
STRATEGI 2 : Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
CATATAN: 1. KRT Tidak Bekerja dan KRT Bekerja Non Pertanian Pelatihan dan peningkatan ketrampilan usaha (Dinpora, Disnaker, Disperindag, Dinkop UKM); Padat karya Produktif (Disnaker) 2. KRT Bekerja Pertanian Pengolahan hasil pertanian/ OFF Farm Oriented (Dintanbun, Dinakeswan, Disperindag, Dinkop UKM, Disnaker/BLK-P)
STRATEGI 3 : Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
Penduduk miskin dominan di pedesaan, dg mata pencaharian sebagian besar di sektor pertanian Perlu intervensi dengan sasaran pada sektor pertanian industrialisasi pertanian (off farm)
68
INFRASTRUKTUR
69
35
9/13/2017
Data Capaian SR PDAM Prov. Jateng Th. 2016 No
Kabupaten/Kota
Capaian SR
No
Kabupaten/Kota
Capaian SR
1
Kab. Banjarnegara
9.092
19
Kab. Pemalang
47.886
2
Kab. Banyumas
52.445
20
Kab. Purbalingga
14.641
3
Kab. Batang
19.001
21
Kab. Purworejo
20.164
4
Kab. Blora
13.606
22
Kab. Rembang
8.383
5
Kab. Boyolali
22.172
23
Kab. Semarang
21.865
6
Kab. Brebes
21.747
24
Kab. Sragen
32.603
7
Kab. Cilacap
46.936
25
Kab. Sukoharjo
20.530
8
Kab. Demak
30.885
26
Kab. Tegal
17.779
9
Kab. Grobogan
27.662
27
Kab. Temanggung
16.687
10 Kab. Jepara
15.310
28
Kab. Wonogiri
33.572
11 Kab. Karanganyar
17.512
29
Kab. Wonosobo
31.110
12 Kab. Kebumen
23.369
30
Kota Magelang
24.773
13 Kab. Kendal
58.063
31
Kota Pekalongan
25.371
14 Kab. Klaten
38.241
32
Kota Salatiga
27.684
15 Kab. Kudus
33.590
33
Kota Semarang
158.684
16 Kab. Magelang
51.686
34
Kota Surakarta
52.593
17 Kab. Pati
5.033
35
Kota Tegal
14.793
18 Kab. Pekalongan
10.661
Sumber : Buku Profil PDAM Prov. Jateng, 2016
70
PKH
71
36
9/13/2017
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH BANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer)
PKH diarahkan untuk membantu keluarga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil /Nifas/Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
69
Hak peserta PKH
Menerima bantuan tunai
Memperoleh layanan kesehatan
Memperoleh layanan pendidikan dasar 12 tahun*
* Hingga jenjang SMA
70
37
9/13/2017
Syarat Peserta PKH
38
