KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Disampaikan: Drs. Supriadi, M.Si Asisten Deputi Urusan Wilayah Strategis Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus pada: Focus group Discussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Lombok, 26 Nopember 2013
Pendahuluan Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah. Meskipun tingkat kesenjangan antar wilayah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu meningkatkan ‘intervensi’ kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PN-10 RPJMN 2010-2014 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik) Dengan pengukuran terhadap 6 kriteria dasar: 1) Perekonomian Masyarakat; 2) Sumberdaya Manusia; 3) Infrastruktur; 4) Kemampuan Keuangan Lokal; 5) Aksesibilitas, dan 6) Karakteristik Daerah. Saat ini ada 183 kabupaten yang masuk katagori daerah tertinggal (indeks dibawah rata-rata nasional).
Untuk mempercepat konektivitas antar daerah tertinggal di sepanjang koridor ekonomi dan di sekitar pusat pertumbuhan, dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal Kementerian PDT mengupayakannya melalui peningkatan kerjasama antardaerah dengan pendekatan Regional Management (RM) bersinergi dengan 2 revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
2
Sebaran 183 Kabupaten Lokus dan Fokus KPDT No
Wilayah
Jumlah Kab
%
1.
SUMATERA
46
25%
2.
JAWA & BALI
9
5%
3.
KALIMANTAN
16
9%
4.
SULAWESI
34
19%
5.
NUSA TENGGARA
28
15%
6.
MALUKU
15
8%
7.
PAPUA
33
19%
183
100%
JUMLAH
KBI 30% KTI 70%
MALUKU 8%
NUSA TENGGARA 15%
Wilayah
PAPUA 19%
SUMATERA 25%
SULAWESI 19%
JAWA-BALI 5% KALIMANTAN 9%
Jumlah Kab
%
KBI
55
30%
KTI
128
70%
183
100%
JUMLAH
3
3
PETA LOKASI 183 KABUPATEN DAERAH PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TERTINGGAL
DAERAH TERTINGGAL DAERAH MAJU
Keluar
N 1000 50 kab
W
2004
0
E
1000
50 kab
2009
Akan dikeluarkan 2000 Kilometers 2014
S
DOB 34
199 kab Tambah
183 kab 4
4
5
KERANGKA STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
6
7
SASARAN CAPAIAN PPDT DALAM RPJMN 2010-2014 DAN DIREKTIF PRESIDEN NO
INDIKATOR
LANGKAH STRATEGIS
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu; Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; Meningkatkan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut. Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan pendekatan RM.
1.
Persentase Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)
2.
Persentase Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus penduduk dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan miskin di daerah karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah. tertinggal (%) Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah.
3.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, contohnya membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga pendidikan dan 8 kesehatan ke daerah tertinggal& perbatasan
STRATEGI DASAR KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Peningkatan Pemanfaatan Potensi Wilayah
KESENJANGAN
Pengembangan Infrastruktur Daerah
Penanganan dan Pengembangan Daerah Khusus
Peningkatan Investasi dan Perekonomian Daerah DAERAH TERTINGGAL
KEMISKINAN Penguatan Modal Sosial dan Lingkungan Hidup
PENGANGGURAN
Peningkatan Kualitas Manusia
9 9
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan; 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. 3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayahwilayah tertinggal dan terpencil, sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. 4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal 10
PRIORITAS KEGIATAN KEMENTERIAN PDT TAHUN 2013 - 2014
Upaya pengentasan 50 kabupaten tertinggal (minimal) tahun 2014; Mendukung 6 Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI); Mendukung Klaster 4 Program Pro Rakyat
Fokus Kegiatan dilakukan melalui: 1. Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten (PRUKAB)
2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) 3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Daerah Tertinggal (Sosial, Ekonomi, Energi, Transportasi, dan Infotel) di dukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat &
PERAN KPDT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL DI KSN DAN MP3EI Kebijakan mainstreaming KPDT antara lain:
BEDAH DESA
• Bedah desa (Integrated Rural Development) merupakan metode manajemen pelaksanaan pembangunan perdesaan yang digunakan untuk mengelola penyediaan input dan proses kegiatan secara terpadu. • Program bedah desa mengintegrasikan transformasi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan fisik dalam tata ruang wilayah dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal secara terpadu dan berkelanjutan.
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
Pengembangan potensi unggulan desa minimal tiga jenis PRU-KAB, untuk memberikan multiplier effect bagi penciptaan lapangan kerja di perdesaan, penyerapan tenaga kerja atau pengurangan tingkat pengangguran, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan/pendapatan masyarakat perdesaan di kabupaten tertinggal. • RM : pengelolaan wilayah sebagai produk pelaksanaan regionalisasi desentralistik, platform yang dibentuk para aktor regional terkait untuk memobilisasi dan merealisasikan inisiasi pembangunan regional melalui kaidah profesionalisme dalam menghadapi permasalahan pembangunan, melalui pengembangan hubungan kerjasama antardaerah yang saling menguntungkan, dinamis untuk mencapai tujuan bersama.
REGIONAL MANAGEMENT (RM) BERSINERGI DENGAN KAPET, DALAM KORIDOR EKONOMI MP3EI
• KAPET: salah satu KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang cepat tumbuh untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah yakni meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia. • MP3EI: terdiri 6 Koridor Ekonomi, melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan cara mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi lain, serta infrastruktur pendukungnya. 12
SINERGI PROGRAM ANTAR SEKTOR (K/L DAN SKPD) MELALUI PENDEKATAN KEWILAYAHAN
SEKTOR-SEKTOR
SEKTOR-SEKTOR
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KAWASAN PERDESAAN “TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR, DI SUATU KAWASAN”
KAWASAN PERDESAAN “SINERGIS ANTARSEKTOR, DI SUATU KAWASAN” 13
SINERGI RM DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS14 “Koridor Ekonomi (MP3EI): KAPET – KSCT - RM” KAPET – KSCT – RM: merupakan pendekatan pengembangan wilayah berbasis kekuatan ekonomi lokal, dalam pengembangan kawasan, diperlukan SINERGI dalam perencanaan dengan sinkronisasi penyusunan program pembangunan antarsektor terkait. Sehingga lokasi RM dapat diintegrasikan pada kawasan-kawasan yang sudah dideliniasi dalam cakupan KSCT dan wilayah KAPET.
KAPET merupakan perwujudan kepedulian (affirmative policy) Pemerintah berdasarkan amanat UUD 1945 terkait tanggung jawab negara dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nasional, sedangkan KSCT akan menjadi sentra produsen (hulu) dari KAPET, sementara koridor ekonomi melalui pengembangan konektivitasnya akan menghubungkan sentra-sentra KSCT ke KAPET dalam bentuk klaster ekonomi kawasan, dan pusat-pusat pertumbuhan MP3EI/KEK.
RM fokus pada pengelolaan KAD pada bidang tertentu yang disepakati (misal: pengelolaan potensi ekonomi/produk unggulan yang sama antar daerah, pengelolaan infrastruktur antar daerah, pengelolaan lingkungan antar daerah, dsb) melalui komitmen pembagian peran dan share antar daerah, misal: wilayah produksi, wilayah industri dan pemasaran). RM merupakan inisiatif Pemerintah Daerah berbasis pada kesamaan tujuan dan bargaining position, dikembangkan berdasarkan perencanaan dari bawah dituangkan dan disepakati dalam Forum Regional (FR), menjadi Renstra 5 tahunan dan Renaksi 1 tahunan disusun pengelola RM (Bappeda Provinsi) melalui mekanisme Musrenbang & Musyarawah FR RM tiap tahun, serta Rencana Bisnis yang disusun bersama stakeholders swasta terkait. Untuk mendukung Revitalisasi KAPET, RM yang BERADA DI WILAYAH KAPET Renaksinya disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Renaksi KAPET & RTRWP/RTRWK. 14
MEMBANGUN KAWASAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU ANTARA KAPET-KPBPB-KEK Minapolitan Kab. B
Kawasan strategis sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah dimana :
KARET
Kab. A
KAPET
1. KAPET merupakan kawasan untuk meningkatkan nilai tambah KSCT komoditas unggulan. (Dalam KAPET terdiri KSCT/RM, Agropolitan, Minapolitan) sebagai sentra produsen bahan baku komoditas unggulan, pemerataan KAPET pertumbuhan,
PERIKANAN
PUSAT KAPET
MP3EI KAKAO
KEK Agropolitan
RM
KPBPB
Kab. C Kab. D
2. KPBPB/KEK/MP3EI merupakan pusat pertumbuhan: pusat industri/ perdagangan/ pasar, jasa (sebagai hilir) percepatan pertumbuhan
3. Ketiganya dihubungkan dengan sistem konektivitas yang fungsional dalam hubungan hulu-hilir
PROGRESS 14 RM TAHUN 2013 (8 RM BISA BERSINERGI DENGAN 5 KAPET) PROV. ACEH
1. RM BEUJADI
1. KAPET BAD
PROV. KALBAR
2. RM SINGBEBAS, 3. RM KAPUAS
2. KAPET KHATULISTIWA
PROV. SULTENG
4. RM NAROSO
3. KAPET PALAPAS
PROV. NTB
5. RM JONJOK BATUR, 6. RM PULAU SUMBAWA
4. KAPET BIMA
PROV. NTT
7. RM PULAU TIMOR, 8. RM PULAU SUMBA
5. KAPET MBAY
STATUS RM YG BERSINERGI DENGAN KAPET 5 RM SUDAH MOU : RM BEUJADI, RM SINGBEBAS, RM NAROSO, RM JONJOK BATUR, RM SUMBAWA (RENCANA AKSI MASIH DIREVIEW DAN ADA YG BELUM DISUSUN) 3 YG BELUM MOU: RM KAPUAS, RM KAWASAN NTT, RM SUMBA (BELUM ADA RENCANA AKSI)
16
CONTOH SINERGI RM JONJOK BATUR DAN RM SUMBAWA BERSINERGI DENGAN KAPET BIMA (PROV. NTB)
RM JONJOK BATUR Kab Lombok Tengah Kab Lombok Barat Kab Lombok Timur
RM PULAU SUMBAWA Kab Sumbawa Barat, Kab Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kota Bima
KAPET BIMA (Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu) 17
PERAN MP3EI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DI DAERAH TERTINGGAL 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan. 2. Pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. 3. Sinergi pembangunan sektoral & wilayah guna meningkatkan keunggulan komparatif & kompetitif regional, nasional, global. 4. Pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah, khususnya daerah tertinggal. 5. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan,pelayanan publik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, 18 khususnya di daerah tertinggal yang potensial investasi
PERANAN KPDT DALAM MENDORONG INTEGRASI & SINERGI KSN (KAPET), RM & MP3EI Terkait PDT Dalam MP3EI: Daerah Tertinggal harus dapat ditingkatkan pembangunan ekonomi wilayahnya, sehingga kemajuan pada koridor-koridor ekonomi dapat memberikan sinergi terhadap PPDT disekitar koridor ekonomi serta menggerakkan dan mempercepat pengelolaan potensi ekonomi di daerahdaerah tertinggal secara optimal. Dampaknya, agar pada masa datang posisi tingkat perkembangan perekonomian daerah-daerah tertinggal dapat diupayakan sejajar dengan daerah lain yang lebih maju. KEBIJAKAN DAN STRATEGI: 1. Melakukan Fungsi Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Akselerasi Pembangunan Daerah Tertinggal. 2. Pelaksanaan Kebijakan Mainstreaming KPDT: Bedah Desa, Prukab, Pengembangan Wilayah Strategis melalui peningkatan KAD dengan pendekatan Regional Management (RM) 3. Pemberian Dana Dekonsentrasi pada 9 Provinsi dalam Pengembangan 14 RM (2013), dan 13 Provinsi Tahun 2014. 4. KPDT Sebagai Ketua Alternate Dalam Monitoring Dan Evaluasi Implementasi PPDT di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku . 19
Tujuan, Lingkup & Output Kegiatan Dekonsentrasi Fasilitasi Pengembangan RM TUJUAN : meningkatkan peran provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinanan untuk: pembentukan, penguatan, dan pengembangan RM di daerah tertinggal. Lingkup dan Output:
1. Pembentukan, penguatan dan pengembangan Regional Managemen (RM) Output: Terlaksananya MoU antar kepala daerah kabupaten/kota untuk bekerjasama pengembangan ekonomi wilayah strategis dengan pendekatan RM (bagi yang belum);
dalam
2. Koordinasi dan Monev dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan RM bersinergi dengan Revitalisasi KAPET dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal, sesuai kesepakatan bersama Output:
a. Terbentuknya kelembagaan dalam upaya penguatan dan pengembangan RM b. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam rangka pembentukan, penguatan kelembagaan RM di tingkat regional dan nasional, dan dalam penyusunan Rencana Aksi Pengembangan RM; c. Terlaksananya Musyarawah Rencana Pembangunan Regional yang melibatkan pemerintah daerah dalam lingkup RM dan stakeholder terkait.
3. Pengembangan jejaring kerjasama antar stakeholder pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta atau masyarakat pelaku usaha, serta unsur perguruan tinggi dalam pengelolaan RM Output: Terbangunnya jejaring kerjasama stakeholder dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pengembangan RM.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan RM Output: Tersusunnya dokumen Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengembangan RM yang disepakati pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota terkait RM.
LOKASI DEKON TAHUN 2013 PENGEMBANGAN RM NO
PROVINSI
RM BERSINERGI DENGAN KAPET
BIDANG KERJASAMA
1
ACEH
1.
RM Beujadi (Bireun, Pidie Jaya, Pidie) KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh, kab: Aceh Besar, Pidie)
Kakao dan Padi
2
SUMATERA UTARA
2.
RM Like Toba (Samosir, Karo, Dairi, Simalungun, Humbahas, Tapanuli Utara, Pakpak Barat)
Pariwisata
3. RM Nias (Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunungsitoli) 3
4
BENGKULU
KALIMANTAN BARAT
4. RM Janghiangbong (Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong)
Pariwisata Darat
5. RM KAUKUS SETARA KUAT (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kaur, Lampung Barat, UKU Selatan)
Pertanian/perkebunan
6.
Pariwisata & perdagangan didukung industri & agrobisnis
RM Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) KAPET Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kab: Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Landak, Kapuas Hulu)
&
Perikanan
7. RM Kapuas (Sanggau, Kapuas Hulu, Sekadau, Sintang, Melawi) 5
SULAWESI SELATAN
8. RM Aksess (Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Selayar) KAPET Pare-Pare (Kota Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang)
Rumput laut dan jagung
6
SULAWESI TENGAH
9. RM Naroso (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Kota Palu) KAPET Palapas (Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi)
Peternakan Kakao
7
NUSA TENGGARA
10.RM Jonjokbatur (Lombok: Timur, Barat, Utara, Tengah, Kota Mataram)
Pariwisata didukung Ekonomi Kreatif
BARAT
11. RM P. Sumbawa (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima) KAPET Bima (Kab: Bima, Dompu, Kota Bima)
Jagung dan Sapi
NUSA TENGGARA
12. RM Kawasan NTT (Kupang, TTU, TTS, Ngada, Belu) Kapet Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores)
Sapi
TIMUR
13. RM Sumba (Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba)
PAPUA
14. RM TABI (Keerom, Sarmi, Jayapura) Kapet Biak/Teluk Cendrawasih (Kab:Biak Numfor,Yapen,Waropen,Supiori,
8
9
(sapi)
Kakao dan kelapa sawit
dan
INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN UNTUK PPDT MELALUI RM KEBIJAKAN NASIONAL
Pasar Domestik, Nasional, Internasional
Sektor perindustrian: kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, teknologi pengolahan Sektor perdagangan: kebijakan Pasar Nasional dan internasional/ekspor
RENAKSI RM (Kawasan Pusat Pertumbuhan)
Sektor hukum: kebijakan branding produk unggulan/ HAKI Sektor energi dan komunikasi: kebijakan peningkatan jaringan listrik dan telekomunikasi Sektor PU/ Perhubungan: Penyediaan infrastruktur jalan nasional dan irigasi, pelabuhan, bandara
Daerah Tertinggal
Daerah Maju Daerah Tertinggal
Sektor Pertanian, Perikanan: Kebijakan distribusi sarana prasarana produksi, teknologi pengolahan
Daerah tertinggal/ Perbatasan
KEBIJAKAN PROVINSI Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan provinsi, kebijakan standar upah, kerjasama antar provinsi
KEBIJAKAN KABUPATEN Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan kabupaten, kebijakan perpajakan dan pungutan, pengendalian dampak lingkungan, kerjasama antar kabuapaten
Daerah Tertinggal/ Perbatasan
INTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN (MP3EI, KEK, FTZ, KAPET, RM) RM BEUJADI
RM LAKE TOBA
RM KAPUAS
RM SINGBEBAS
RM PAPUA BARAT RM PAPUA
RM PALAPAS RM SUMBAR
RM SERAM RM AKSESS RM JONJOK BATUR
RM (2013) : 9 Prov, 14 RM RM (2014) : 4 Prov, 4 RM)
RM NIAS
RM KAUKUS SETARA KUAT
RM JANGHIANGBONG
RM SUMBAWA
RM TIMOR RM SUMBA
A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperlukan dukungan keberlanjutan komitmen K/L dan Daerah, baik dalam kerangka kebijakan & kerangka alokasi anggaran yang berpihak pada daerah tertinggal. Utamanya fokus pada upaya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM di DTnuntuk pencapaian sasaran PN 10 RPJMN 2010-2014. B. SINERGI Pembangunan berbasis kewilayahan dalam Pengelolaan RM, KSCT dan Kapet melalui Kerjasama Antar Daerah adalah PENTING karena: 1. RM fasilitasi KPDT dibentuk dengan memperhatikan situasi dan kondisi regional yang ada serta berdasarkan keinginan (visi) para stakeholder regional, hal tersebut sejalan era Otonomi Daerah dengan organisasi pengelola RM yang dibentuk berdasarkan inisiatif daerah (bottom up). 2. Kapet atas fasilititasi Kementerian PU dan Kemenko Perekonomian sedang melakukan revitalisasi dan reformulasi KAPET untuk menjamin percepatan pembangunan dan optimalisasi pengembangan ekonomi di wilayah KAPET yang secara spasial sebagian besar wilayah sekitarnya masih banyak daerah tertinggal. 3. Banyak lokasi Kapet berimpitan dengan lokasi RM, sehingga terdapat dua organisasi pengelola wilayah (RM dan Kapet); 4. Perlu sinkronisasi kegiatan lembaga Kerjasama Antar Daerah (Regionalisasi/RM), KSCT, Kapet, Biro KAD, dll, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendanaan organisasi dalam mencapai tujuan PPDT. 24
