KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
DirektoratPengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayhan Industri 2013
POKOK BAHASAN
1
2
3
4
• Pendahuluan
• Pengembangan Kawasan Industri • Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota • Tantangan yang dihadapi
I
PENDAHULUAN
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Tujuan Pembanguan Industri Nasional Jangka Panjang
Membangun Industri dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi
Sosial
Lingkungan Pembangunan Industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yg diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor, menghemat devisa melalui pengurangan produk impor
Pembangunan Industri yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi pelestarian lingkungan
Pembangunan Industri yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan
PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN DAYA SAING DAERAH • Pengembangan Industri menjadi kunci keberhasilan kabupaten/kota dalam menentukan arah pembangunan masa depan, sesuai keunggulan daya saing yang dimiliki. • Didasarkan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial, serta perangkat kebijakan pendukung : • Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi Inti dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan kabupaten/kota mengenai industri yang akan dikembangkan • Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi Inti dapat menjadi sumber keunggulan kabupaten/kota dalam menghadapi persaingan global, serta mendorong kemandirian pembangunan. • Mendorong kemandirian daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya • Daya saing negara ditumpukan pada daya saing daerah • Kompetensi Inti Industri daerah haruslah dengan memungkinkan berkembangnya kemitraan antar-daerah dan menghindari persaingan tidak sehat antar-daerah
DASAR KEBIJAKAN
Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) mengamanatkan bahwa implementasi pembangunan industri nasional dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh daerah, dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :
Top-Down
Bottom-Up
Pengembangan 35 Klaster Industri Prioritas yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan daerah melalui Kompetensi Inti Industri Daerah (Industri Unggulan Provinsi dan kabupaten/kota)
DASAR KEBIJAKAN
Perpres No. 28 Tahun 2008 : Kebijakan Industri Nasional (KIN) 1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah : a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota. 2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri (2010-2014) 1.
Menjadi pusat pengembangan komoditi unggulan yang memiliki daya saing tinggi melalui hilirisasi.
2.
Meningkatkan kemampuan industri melalui pengembangan pusat inovasi.
3.
Membangun kerjasama lintas sektoral, propinsi, kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing industri.
4. Pengembangan industri di daerah perbatasan untuk industri yang berbasis keunikan lokal. 5. Peningkatan kemampuan industri dengan membangun pusat-pusat inovasi.
II
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
KEBIJAKAN TERKAIT KAWASAN INDUSTRI Pokok Penting Sesuai PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri :
• Fasilitasi Industri bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan; • Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri; • Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri ; • Kawasan Industri wajib melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DALAM KAPET
• • • • • •
Kawasan Industri Batu Licin Kawasan Industri Balikpapan Kawasan Industri Landak Kawasan Industri Bitung Kawasan Industri Palu Kawasan Industri Kendari
III
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH
KONSEP KOMPETENSI INTI
• Merupakan sumber keunggulan bersaing (mempunyai kontribusi besar dalam memberi manfaat bagi pasar) • Berpotensi untuk diaplikasikan di beragam pasar (dapat menghasilkan beragam produk yang bernilai bagi pasar) • Sulit ditiru pesaing
13
ALUR KERJA
Studi Pendahuluan
Produk Unggulan Daerah
Daya Saing Nasional
Kompetensi Inti Daerah
Daya Saing Daerah
Penentuan Kompetensi Inti Daerah
Pengembangan Kompetensi Inti Daerah
Tercapainya Target Pengembangan Kompetensi Inti Daerah
KONDISI •Potensi •Permasalahan •Tantangan
Industri berbasis Komoditas X
KOMPETENSI INTI
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI
Rantai Proses Prioritas
Pohon Industri dengan alternatif produk
Analisis Rantai Nilai
ROAD MAP & RENCANA TINDAK
PENGEMBANGAN KIID DI DALAM KAPET No
Keppres
KAPET
Wilayah KAPET (Kab/Kota)
KIID
1
No. 10/1996
Biak
Kab. Biak Numfor
Industri Kelapa Terpadu
2
No. 11/1998
Batulicin
Kab. Kota Baru
Rumput Laut
3
No. 12/1998
Sasamba
Kab. Kutai Kertanegara Kota Samarinda Kota Balikpapan
Ubi kayu jadi Etanol Tenun Produk Olahan Ikan
4
No. 13/1998
Sanggau (Khatulistiwa)
Kota Singkawang Kab. Bengkayang
Keramik Hias Pengolahan Pakan Ternak Pengolahan Hasil Laut Budidaya Kakao Karet Sedang di kaji Sedang di kaji
Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu
Tahun Kajian
2008
Permen KIID
Belum ada No. 165/2012
2012
-
Proses SK Proses SK
2013 2013
-
No
Keppres
KAPET
Wilayah KAPET (Kab/Kota)
KIID
5
No. 14/1998
ManadoBitung
Kota Manado Kota Bitung Sebagian Kab. Minahasa
Olahan kelapa Kelapa Belum Di Kaji
6
Nomor 150 Tahun 2000
Mbay
Kab. Ngada
Belum di Kaji
7
No. 164/1998
Parepare
Kota Pare-Pare Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Barru
8
No. 165/1998
Seram
Kec. Seram Barat Kec. Tanwel Kec. Kairatu Kec. TNS Kec. Amahai Kec. Seram Utara Kec. Tehoru Kec. Bula Kec. Werinama
Tahun Kajian
Permenperin KIID
2010 2007 2010
No. 118/2011 No. 116/2011 Belum ada
Desain dan Poduksi IKM Furniture Belum dikaji Belum dikaji Sutera Alam Belum dikaji
2009
Belum ada
2007 -
No. 100/2011
Rumput Laut
2007
No. 112/2011
No
Keppres
KAPET
Wilayah KAPET (Kab/Kota)
KIID
Tahun Kajian
Permen KIID
9
No. 166/1998
Bima
Kab. Bima Kab. Dompu
Garam Mete
2007 2007
Belum ada Belum ada
10
No. 167/1998
Batui (Palapas)
Kota Palu Kab. Sigi Kab. Donggala Kab. Parigi Moutong
Mebel Rotan Belum dikaji Tenun Kakao
2006 2008 2008
No. 120/2011 No. 133/2012 No. 110/2011
11
No. 168/1998
Bukari
Kab. Konawe Kab. Kolaka Kota Kendari
Mebel Rotan Belum dikaji Mebel Rotan (Finishing)
2006 2007
No. 104/2011 No. 117/2011
12
No. 170/1998
Kakab
Kota Palangkara Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kapuas
Benang Bintik Belum dikaji Rotan Karet
Kota Banda Aceh Kab Aceh Besar Kab. Pidie
Bordir Bordir Pengolahan Rotan
13
No. 171/1998
Sabang (
-
No. 166/2012
IV
TANTANGAN YANG DIHADAPI
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KIID Perbedaan orientasi daerah menginginkan pilihan komoditas unggulan sesuai dengan kehendak pimpinan daerah Menginginkan semua komoditas menjadi industri unggulan
Kesulitan menarik produk unggulan yang unik
Lemahnya komitmen para pemangku kepentingan di daerah
Berbagai keterbatasan di daerah
Kurangnya sinergi instansi terkait di daerah Pemasaran
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
Status Lahan
Sinergi Dinas- Dinas Lainnya
Penetapan RTRW
Ketersediaan Infrastruktur
Komitmen
Berbagai Keterbatasan di Daerah
Kelembagaan
