Administrasi Pajak di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Disadur dari Buku Panduan Pajak 2010-2011 yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak
Tujuan di bentuknya Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan aktivitas pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).Data indikator Ekonomi antara KTI dan KBI yang bersumber dari Sekretariat Dewan Pengembangan KTI Tahun 1995 menunjukkan bahwa aktivitas Ekonomi di KBI mencakup antara 85%-95%, sementara sisanya yang sangat kecil, antara 5%-15% merupakan aktivitas yang terjadi di KTI.
Landasan hukum yang umum untuk pembentukan KAPET adalah keputusan Presiden (Keppres) No. 89 Tahun 1996 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keppres Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
KAPET Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan wilayah geografis denagan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:
a.
Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
b.
Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya
c.
Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
Penetapan suatu KAPET tertentu berikut batas-batasnya akan dilakukan dengan Keputusan Presiden tersendiri. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET akan dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Pengembangan KAPET, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Wakil dan Anggota beberapa Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang erkait di lingkungan Menko Perekonomian.
Untuk Pengembangan KAPET sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, beberapa wilayah dalam KAPET dapt ditetapkan sebagai Kawasan Berikat. Penetapan sebagai kawasan berikat ini mengacu pada peraturan yang mengatur khusus untuk kawasan berikat, yang saat ini, peraturan mengenai kawasan berikat dimasukkan dan menjadi bagian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat yang memiliki fasilitas khusus diantaranya menyangkt bea masuk dan pajak.
Daerah yang Termasuk dalam KAPET
Pengusaha yang berkeinginan untuk menanamkan modal di KAPET bisa berhubungan dengan Badan Pengelola KAPET,dimana saat ini, ada 13 KAPET di Indonesia dengan alamat pengelola dan wilayah sebagai berikut:
No 1
Kapet BIAK
Alamat pengelola Jl. Batu Karang – Swapodibo Biak – Papua Telp : ( 0981 ) 24515 Fax : ( 0981 ) 25371 Jl. Jend Sudirman no.60 Sanggau – Kalimantan Barat 78512 Telp/Fax : ( 62-564 ) 21174
2
SANGGAU
3
KAKAB
Jl. P.Diponegoro no.60 Palangkaraya, Kalimantan Tengah Telp/Fax : ( 0536 ) 21716, 21735
4
BATULICIN
5
SASAMBA
6
SERAM
7
MBAY
8
BIMA
9
PARE-PARE
10 11
MANADO BITUNG BATUI
12
BUKARI
13
SABANG
Jl. Jend Sudirman no. 19 Banjarmasin, Kalimantan selatan Jl. Jend Sudirman no. 33 Samarinda, Kalimantan Timur Jl. Pattimura no. 1 Maluku Tengah Jl. Polisi Militer no. 2 Kupang, NTT Jl. Gajah mada no. 67 Kel Penarega, Raba Bima, NTB Jl. Urip Sumohardjo no. 269 Ujung pandang, Sul-Sel Jl. 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara Jl. Urip Sumohardjo Luwuk, Sulawesi Tengah Jl. S. Parman no.2 Kendari, Sulawesi Tenggara Jl. Perdagangan no. 20 Sabang, D.I.Aceh
wilayah Biak numfor dan Supiori, Manokwari, Yapen Waropen, Nabire dan Mimika
Seluruh wilayah daerah tk II Kapuas Seluruh wilayah daerah tk II Kab Kambas Sebagian wilayah kab Pontianak yang meliputi Kec Air Besar Sebagian wilayah kab daerah tk II Kapuas Sebagian wilayah Kab daerah tk II Barito selatan dan seluruh wil;ayah Kotamadya daerah tk II Palangkaraya Seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru Seluruh wilayah kotamadya Samarinda, Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Seluruh pulau Seram, pulau Buano Seluruh wilayah daerah Tingkat II Kab ngada Seluruh wilayah Kab tk II Bima dan Seluruh Kab tk IIDompu Seluruh wilayah Kotamadya Daerah tk II Pare-pare Seluruh wilayah kotamadya Bitung,Manado dan sebagian wilayah Minahasa Sebagian wilayah Kec luwuk, kintom, batui dan toili Sebagian wilayah Kab tk II Buton Seluruh Kotamadya sabang, pulau weh, pulau nasi, pulau breuh, pulau Teunon.
Aspek Perpajakan KAPET Dasar Hukum Fasilitas Perpajakan bagi KAPET diatur dalam pasal 31A UU PPh (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 36 Tahun 2008) Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk : a.
Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan
b.
Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
c.
Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tadak lebih dari 10 tahun
d.
Pengenaan PPh atas deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10% kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam : a.
Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, Tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
b.
KMK NOMOR 200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 11/KMK.04/2001
c.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/Pj.32/2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-229/Pj/2001 Tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET )
Pihak yang berhak mendapatkan Fasilitas Pengusaha yang berhak mendapatkan Fasilitas adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET yang telah memperoleh ijin Operasional dan Penunjukkan Pelaksanaan Proyek dari Badan Pengelola (BP) KAPET. Jadi untuk mendapatkan berbagai insentif pajak, pengusaha harus mengurus terlebih dahulu ke BP KAPET.
Bagaimana jika pengusaha yang telah memperoleh ijin tersebut juga memiliki usaha di luar KAPET ?. Untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas dan insentif perpajakan, maka pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di luar wilayah KAPET, diwajibkan melaksanakan pembukuan secara terpisah untuk transaksi, penghasilan dan biaya-biaya antara kegiatan usaha yang dilakukan di dalam wilayah KAPET dengan kegiatan usaha yang dilakukan di luar wilayah KAPET.
Fasilitas yang bersifat Umum Fasilitas Pajak untuk Pengusaha di KAPET meliputi : a.
Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Pengurangan sebesar 30% tersebut dapat dinikmati selama 6 tahun, terhitung sejak dimulainya produksi komersial, yaitu sebesar 5% setiap tahun dari jumlah realisasi penanaman modal baik dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat disusutkan.
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a mengurangi penghasilan netto dalam hal pengusaha mendapat keuntungan usaha atau menambah kerugian fiscal dalam hal pengusaha mengalami kerugian. Apabila dalam tahun-tahun pemberian fasilitas tersebut pengusaha melakukan pengalihan harta yang berasal dari penanaman modal yang telah mendapat fasilitas tersebut, maka fasilitas yang telah dinikmati yang melekat pada harta tersebut dicabut kembali dan ditambahkan pada PKP dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta, dan atas keuntungan yang diperoleh dari penghaasilan harta tersebut tetap terutang pajak penghasilan.
Kelompok Harta
Masa Manfaat Menjadi
Tarif Penyusutan dan Amortisasi bersarkan metode Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV
2 Tahun 4 Tahun 8 Tahun !0 Tahun
50% 25% 12,5% 10%
100% 50% 25% 20%
Bangunan Permanen Tidak Permanen
10 tahun 5 Tahun
10% 20%
-
Bukan Bangunan atau harta tak berwujud
b.
Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/ atau amortisasi yang dipercepat sbb:
c.
Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun
d.
Pengenaan PPh atas Deviden yang dibayarkan kepada subjek Pajak luar nrgeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan Penghindaran pajak berganda
Fasilitas Tambahan Untuk lebih mendorong investasi, dimungkinkan adanya Kawasan berikat dalam KAPET. Kawasan Berikat Tersebut memiliki fasilitas perpajakan tambahan berupa pembebasan PPh pasal 22 impor dan PPN dan PPnBM tidak dipungut. Berkaitan dengan fasilitas khusus ini, Pemerintah membuat perbedaan terminology antara penyelenggara Kawasan Berikat ( PKB ) dan Pengusaha dalam Kawasan Berikat ( PDKB ). Untuk pembebasan PPh 22 Impor diberikan sama baiik kepada PKB dan PDKB, sementara untuk Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut dibedakan, dimana fasilitas untuk PDKB lebih banyak dibandingkan PKB. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Kepada PKB/PDKB di dalam wilayah KAPET dapat diberikan pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas :
Impor Barang Modal atau peralatan untuk pembangunan, konstruksi, perluasan KB dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB
Impor Barang Modal dan Peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB
Impor Barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB
PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk PDKB Fasilitas PPn dan PPnBM tidak dipungut untuk PKB berlaku untuk impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan, konstruksi, perluasan KB dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB yang bersangkutan.
PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk PDKB Fasilitas ini diberikan kepada PDKB untuk : a.
Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PdKB
b.
Impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB;
c.
Pemasukan BKP dari daerah Pabean Indonesia lainnya, untuk selanjutnya disebut DPIL, ke PDKB untuk diolah lebih lanjut
d.
Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut
e.
Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam bentuk subkontrak
f.
Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal
g.
Peminjaman mesin dan/ atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan Industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembalian ke PDKB asal.
Prosedur permohonan Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Fasilitas, baik yang bersifat umum maupun fasilitas tambahan, tidak diberlakukan secara otomatis bagi pengusaha yang berada di KAPET ataupun yang bertindak sebagai PKB ataupun PDKB.
Prosedur untuk fasilitas umum Pengurangan penghasilan netto30% Untuk mendapatkan fasilitas berupa pengurangan penghasilan netto 30% dalam 5 tahun, maka pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana nampak dalam form 1 dengan dilampiri : a.
Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET
b.
Surat Keterangan Penanaman Modal dari instansi yang berwenang
c.
Jumlah dan tahun realisasi penanaman modal yang dilakukan
d.
Laporan keuangan untuk tahun mulai berproduksi komersial.
Fasilitas ini juga berlaku untuk pengusaha yang melakukan penambahan / perluasan modal.
Kompensasi dipercepat Fasilitas untuk Kompensasi dipercepat tidak diatur secara terinci dalam SE maupun KEP Dirjen mengenai formulir yang digunakan maupun syarat-syarat nya. Karenanya, untuk menghindari sanksi perpajakan dikemudian hari, lebih baik pengusaha mengajukan permohonan secara resmi. Permohonan ijin Kompensasi Kerugian
Untuk menggunakan fasilitas ini, pengusaha mengajukan permohonan dengan menggunakan form 2 dan melampirkan surat Penunjukan pelaksana Proyek dari BP KAPET.
Tarif Deviden 10% Untuk menggunakan fasilitas ini, pengusaha mengajukan permohonan dengan menggunakan lampiran : KAPET form 3 Form 3 ( terlampir ) dan melampirkan pada : a.
Surat Penunjukkan Pelaksana Proyek dari BP KAPET
b.
Daftar nama, alamat, jumlah deviden yang dibagikan, jumlah PPh 26 yang terutang
c.
Penjelasan bahwa deviden yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang bersangkutan.
Prosedur untuk Fasilitas Tambahan Fasilitas ini diberikan untuk pengusaha yang beroperasi di Kawasan Berikat dalam daerah KAPET. Akan tetapi, KEP.229/PJ/2001 tidak mengatur rinci
mengenai bagaimana opeasional dan prosedural
untuk
memanfaatkan fasilitas yang ada. KEP 229/Pj/2001 hanya menyatakan bahwa, segala ketentuan dan persyaratan mengenai bagaimana mamanfaatkan fasilitas tambahn berupa pembebasan PPh pasal 22 Impor dan PPN dan/atau PPnBM terutang tidak dipungut mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk Kawasan Berikat. Akan tetapi kita masih bisa menggunakan KMK Nomor 200/KMK.04/2000 tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanandikawasan pengembangan ekonomi terpadu sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 11/KMK.04/2001 dimana di KMK tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan fasilitas tambahan pengusaha bisa mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas kepada Dirjen pajak. Dalam praktek permohonann tersebut ditujukan ke KPP dimana WP terdaftar dengan dilampiri : a.
Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari BP KAPET
b.
Surat Keterangan Persetujuan Berusaha di Kawasan Berikat dari Penyelenggara kawasan Berikat, khusus untuk PDKB
c.
Daftar barang yang dibeli/ diperoleh yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET.
Untuk teknis operasional, pemanfaatan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2009 jis PMK Nomor 45/PMK.03/2009 jis surat edaranDirjen Pajak Nomor SE – 37/Pj/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang mengatur tentang bagaimana mekanisme memperoleh Fasilitas PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut. Uraian detail tentang ini bisa dilihat pada pembahasan FTZ.
Prosedur dan Proses Pmberian fasilitas Perpajakan Fasilitas Perpajakan Umum Setelah menerima berkas permohonan dan melakukan penelitian, kepala KPP akan menerbitkan SK persetuujuan mengenai pemberian fasilitas Perpajakan di KAPET
Jika KPP tempat pengusaha terdaftar berbeda dengan KPP tempat pengusaha melakukan usaha, maka Kepala KPP tempat pengusaha terdaftar mengirimkan tembusan SK persetujuan kepada kepala KPP yang wilayahnya meliputi tempat pengusaha melakukan kegiatan usaha.
Fasilitas Perpajakan Tambahan Disamping menerbitkan SK berkaitan fasilitas yang bersifat umum, kepala KPP juga bisa menerbitkan surat keterangan PPN dan PPnBM tidak dipungut atas permohonan pengusaha yang berkaitan dengan Fasilitas Pajak tambahan. Setelah menerima SK PPN dan PPnBM Tidak Dipungut dari Diirektur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap “PPN dan PPnBM Tidak Dipungut eks PP Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengenbangan Ekonomi Terpadu. Dengan mencantumkan Tanggal dan Surat Keterangan Dirjen Pajak tentang PPN dan PPnBM. Tindasan Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada BP KAPET, instansi lain yang terkait dan Menteri negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal pemohon adalah perusahaan dalam rangka PMA/PMDN
Sanksi Penyalahgunaan Fasilitas Jika terjadi penyalahgunaan peruntukan barang-barang yang diberikan fasilitas perpajakan, fasilitas yang diberikan tersebut dinyatakan batal, dan terhadap perusahaan yang bersangkutan diwajibkan membayarkan kembali PPh, PPN dan PPnBM beserta sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengawasan terhadap pemakaian fasilitas ini, pihak DJP maupun DJBC bisa melakukan pemeriksaan atau audit yang sifatnya Post Audit.
