Ketidakmangkusan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah Senin, 21 Juli 2014

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Ketidakmangkusan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah Senin, 21 Juli 2014

Pendahuluan

Masalah kebijakan ekonomi wilayah di Indonesia yang sering mengemuka adalah masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah terutama antara kawasan timur dan kawasan barat Indonesia. Sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menetapkan dua kawasan pembangunan yaitu Kawasan Barat Indonesia (Jawa, Sumatera, dan Bali) dan Kawasan Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian (sekarang Papua), Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).

Berdasarkan GBHN 1993 tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1993 sebagai dasar hukum dalam pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang bertugas menggagas dan merumuskan konsepsi pengembangan KTI, termasuk menghimpun pemikiran dan saran yang diperlukan dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan KTI. Didalam Keppres ini Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur disebut sebagai provinsi tertentu lainnya. Setelah itu ditetapkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Berdasarkan Keppres 89/1996, yang dimaksud dengan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:a) memiliki potensi untuk cepat tumbuh; b) mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau c) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Sedangkan Keppres 9/1998, memberikan perlakuan di bidang pajak penghasilan bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah KAPET, berupa: a) pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi; b) pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan; c) kompensasi kerugian, mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun; d) pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen, sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar; e) pengurangan biaya berupa natura yang diperoleh karyawan yang tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan dan biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati umum.

Selain perlakuan perpajakan, dengan memperhatikan kondisi masing-masing KAPET, kepada pengusaha KAPET dapat diberikan perlakuan perpajakan tambahan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas: a) pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi; b) impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut; c) penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut; d) penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antarpengusaha di dalam KAPET yang sama atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET; e) penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET; f) penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada atau antar pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET; g) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan KAPET; h) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dilakukan di KAPET.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi 13 KAPET (12 KAPET berada di Kawasan Timur Indonesia dan 1 KAPET di Kawasan Barat Indonesia). http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 13 March, 2017, 22:47


Keputusan Presiden tersebut adalah: 1) Keppres No. 10 Tahun 1996 jo Keppres 90 Tahun 1996 tentang Pembentukan KAPET Biak); 2) Keppres 11/1998 tentang Pembentukan KAPET Batulicin; 3) Keppres 12/1998 tentang Pembentukan KAPET Sasamba; 4) Keppres 13/1998 tentang Pembentukan KAPET Sanggau; 5) Keppres 14/1998 tentang Pembentukan KAPET Manado Bitung; 6) Keppres 15/1998 tentang Pembentukan KAPET Mbay; 7) Keppres 164/1998 tentang Pembentukan KAPET Parepare; 8) Keppres 165/1998 tentang Pembentukan KAPET Seram; 9) Keppres 166/1998 tentang Pembentukan KAPET Bima; 10) Keppres 167/1998 tentang Pembentukan KAPET Batui; 11) Keppres 168/1998 tentang Pembentukan KAPET Bukari; 12) Keppres 170/1998 tentang Pembentukan KAPET DAS Kakab; 13) Keppres 171/1998 tentang Pembentukan KAPET Sabang.

Kondisi kesenjangan ekonomi wilayah kawasan barat dan kawasan timur saat ini

Kini setelah hampir 20 tahun sejak ditetapkannya 13 kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), kesenjangan ekonomi antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia diukur dari PDRB periode 2004-2012 sangat sedikit sekali mengalami perbaikan seperti terlihat pada tabel dan grafik berikut ini. Tabel kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI)

Tahun

PDRB KBI

(Rp triliun)

Kontribusi

(%)

PDRB KTI

(Rp triliun)

Kontribusi

(%)

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Jumlah PDRB

(Rp triliun)

2004

1.836,2

83,05

374,8

16,95

2.210,8

2005

2.195,3

82,22

474,7

17,78


www.setneg.go.id



2.670,0

2006

2.586,7

82,95

531,6

17,05

3.118,3

2007

2.950,0

82,95

606,3

17,05


www.setneg.go.id



3.556,3

2008

3.506,9

82,11

764,1

17,89

4.271,1

2009

3.842,5

82,57

811,1

17,43


www.setneg.go.id



4.653,5

2010

4.365,5

82,44

929,6

17,56

5.295,1

2011

4.965,4

82,39

1.061,7

17,61

6.027,1 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



2012

5.562,8

82,64

1.168,7

17,36

6.731,5

Sumber data: diolah dari data PDRB 2004-2012, BPS

Dua grafik berikut ini menunjukkan bahwa selama periode 2004-2012 telah terjadi laju peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia dan provinsi tertentu lainnya sebesar 0,04% pertahun atau terjadi penurunan kontribusi Kawasan Barat Indonesia sebesar 0,04% pertahun. Artinya dengan kecenderungan ini maka dalam kurun waktu 25 tahun akan terjadi peningkatan 1% kontribusi PDRB KTI.

Peningkatan kontribusi PDRB KTI sebesar 0,04% pertahun yang terjadi pada periode 2004-2012 tentunya sangat jauh dari harapan atau tujuan pembentukan KAPET yaitu untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia. Â


www.setneg.go.id



Tabel dan grafik di atas juga menunjukkan bahwa strategi pembentukan KAPET yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah dalam kurun waktu hampir 20 tahun ternyata tidak mampu mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Ditinjau dari peringkat (rank) PDRB, peringkat PDRB provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia pada dasarnya tidak banyak mengalami perubahan dalam periode 2004-2012 seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel Peringkat PDRB (Rp miliar) wilayah provinsi di KTI dan provinsi tertentu lainnya

Rank

2004

Rank

2008

Rank

2012

Provinsi

PDRB

Provinsi

PDRB

Provinsi http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



PDRB

5

Kalimantan Timur

133.704

5

Kalimantan Timur

314.814

6

Kalimantan Timur

419.102

11

Sulawesi Selatan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



44.765

10

Sulawesi Selatan

85.143

10

Sulawesi Selatan

159.427

15

Kalimantan Barat

29.750

14

Papua


www.setneg.go.id



91.717

16

Papua

77.765

17

Kalimantan Selatan

28.028

17

Kalimantan Barat

49.133

17

Kalimantan Selatan

75.923


www.setneg.go.id



18

Papua

24.843

18

Kalimantan Selatan

45.844

18

Kalimantan Barat

75.027

19

Nusa Tenggara Barat

22.146


www.setneg.go.id



21

Nusa Tenggara Barat

35.315

21

Kalimantan Tengah

55.876

22

Kalimantan Tengah

18.300

22

Kalimantan Tengah

32.760

22 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Sulawesi Tengah

51.062

23

Sulawesi Utara

15.728

23

Sulawesi Tengah

28.728

23

Nusa Tenggara Barat

49.529

24


www.setneg.go.id



Sulawesi Tengah

14.659

24

Sulawesi Utara

28.698

24

Sulawesi Utara

47.198

25

Nusa Tenggara Timur

13.004

25

Sulawesi Tenggara http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



22.203

25

Papua Barat

42.760

27

Sulawesi Tenggara

21.421

26

Nusa Tenggara Timur

21.656

26

Sulawesi Tenggara


www.setneg.go.id



36.601

29

Papua Barat

6.577

29

Papua Barat

13.975

27

Nusa Tenggara Timur

35.253

30

Maluku


www.setneg.go.id



4.048

30

Sulawesi Barat

8.297

30

Sulawesi Barat

14.408

31

Sulawesi Barat

3.836

31

Maluku

6.270


www.setneg.go.id



31

Maluku

11,469

32

Gorontalo

2.802

32

Gorontalo

5.907

32

Gorontalo

10.368


www.setneg.go.id



33

Maluku Utara

2.369

33

Maluku Utara

3.862

33

Maluku Utara

6.918

Sumber: BPS Beberapa provinsi menunjukkan adanya peningkatan peringkat PDRB seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. Peningkatan peringkat Sulawesi Tengah dan Papua Barat lebih diorong oleh sektor migas yaitu LNG Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah dan LNG Tangguh di Papua Barat. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan peringkat PDRB. Sementara Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo dan Maluku Utara relatif tidak mengalami perubahan peringkat PDRB.

Selanjutnya untuk melihat profil masing-masing provinsi di wilayah KTI dan provinsi di wilayah ekonomi tertentu lainnya tabel berikut ini menyajikan tingkat kemakmuran yang lazimnya diukur berdasarkan PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan, serta gini ratio sebagai indikator kesenjangan di wilayah KTI. Tabel PDRB/kapita dan Tingkat Kemiskinan di provinsi KTI dan provinsi tertentu lainnya http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



No

Provinsi

URAIAN

PDRB/kapita

2012

(Rp juta)

Peringkat

PDRB/kapita

Nasional 2012

Tingkat Kemiskinan

Maret 2013

(%)

Gini Ratio


www.setneg.go.id



1

Kalimantan Timur

109.66

2

6,38

0,371

2

Papua Barat

52,38

4

26,67

0,431


www.setneg.go.id



3

Papua

24,73

10

31,13

0,442

4

Kalimantan Tengah

24,47

11

6,23

0,350


www.setneg.go.id



5

Sulawesi Utara

20,34

17

7,88

0,422

6

Kalimantan Selatan

20,20

18

4,76

0,359 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



7

Sulawesi Selatan

19,47

19

9,54

0,429

8

Sulawesi Tengah

18,71

21

14,67

0,407 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



9

Kalimantan Barat

16,83

24

8,74

0,396

10

Sulawesi Tenggara

15,78

26

12,83


www.setneg.go.id



0,426

11

Sulawesi Barat

11,83

28

12,30

0,349

12

Nusa Tenggara Barat

10,80

29

17,97


www.setneg.go.id



0,364

13

Gorontalo

9,56

30

17,51

0,437

14

Nusa Tenggara Timur

7,25

31

20,03


www.setneg.go.id



0,352

15

Maluku

7,10

32

19,49

0,370

16

Maluku Utara

6,37

33

7,50


www.setneg.go.id



0,318

Rata-rata 33 Provinsi

27,56

11,36

0,413

Sumber: BPS

a) Provinsi dengan PDRB perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan relatif rendah dibawah rata-rata nasional yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 PDRB perkapita Kalimantan Timur sebesar Rp 109,66 juta atau peringkat kedua nasional dengan tingkat kemiskinan 6,38% serta gini ratio 0,371. b) Provinsi dengan PDRB perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan serta tingkat kesenjangan tinggi yaitu Papua Barat. Pada tahun 2012 PDRB perkapita Papua Barat mencapai Rp 52,38 juta hampir 2 (dua) kali lipat rata-rata PDRB 33 provinsi yaitu sebesar Rp 27,56 juta atau peringkat keempat nasional setelah DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Riau. Namun tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2013 mencapai 26,67% atau tertinggi kedua di tingkat nasional serta gini ratio tertinggi ketiga yaitu 0,431. - c) Provinsi dengan PDRB perkapita sedang (sedikit dibawah rata-rata 33 provinsi) dengan tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan tertinggi yaitu Papua. Pada tahun 2012 PDRB perkapita Papua mencapai Rp 24,73 juta dan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2013 mencapai 31,13% atau tertinggi pada tingkat nasional serta dengan gini ratio tertinggi yaitu 0,442. - d) Provinsi dengan PDRB perkapita dibawah rata-rata 33 provinsi dengan tingkat kemiskinan dibawah rata-rata nasional yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Maluku Utara. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



- e) Provinsi dengan PDRB/kapita rendah dengan tingkat kemiskinan tinggi (diatas tingkat kemiskinan rata-rata nasional) yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Walaupun PDRB perkapita Papua dan Papua Barat cukup tinggi, namun kemiskinan di Papua dan Papua Barat tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi di kedua provinsi ini sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan karena kehidupan masyarakatnya sebagaian besar masih dalam bentuk komunitas tribal. Sementara kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku lebih disebabkan oleh PDRB yang rendah.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas, tidak tercapainya tujuan pembentukan KAPET antara lain disebabkan oleh: a) kurangnya komitmen dan konsistensi implementasi kebijakan KAPET, kurang efektifnya Keppres 150/2000, BP KAPET tidak memiliki kewenangan eksekuting, kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait; b) tidak menariknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam upaya menarik investor, belum memadainya kondisi sarana prasarana; c) proses perijinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, tidak transparan, banyaknya Perda yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya perkembangan dunia usaha dalam mendorong pengembangan industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi; d) terbatasnya aksessibilitas pendukung kelancaran pengembangan usaha di kawasan seperti kurangnya sarana prasana/infrastruktur, tidak berkembangnya jaringan pasar, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha, kurangnya transfer teknologi bagi pelaku usaha sehingga produk kurang berkualitas dan kurang efisien, data dan informasi yang diperlukan tidak akurat dan tidak lengkap.

Jika dicermati hasil evaluasi Bappenas tersebut diatas, kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan terpadu seperti kurangnya sarana/prasarana infrastruktur, pelayanan perijinan yang birokratis dan lamban serta mahal dan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah daerah dan BP KAPET bukanlah merupakan kendala yang tiba-tiba muncul setelah penetapan KAPET, melainkan merupakan kendala yang seharusnya dengan mudah sudah diantisipasi dan dimaklumi sejak awal penetapan KAPET.

Mengapa terjadi kesenjangan ekonomi antar wilayah?

Paul Krugman didalam bukunya yang berjudul Geography and Trade antara lain menyebutkan bahwa ekonomi wilayah selama ini lebih banyak terobsesi pada â€œgeometry, shape of market areas on idealized landscape, optimal siting of facilities given markets and resources - while paying no attention to the problem of modeling marketsâ€•. Pendekatan pengembangan ekonomi wilayah seperti ini menurut Paul Krugman ibarat melakukan sesuatu melalui urutan kegiatan yang salah yaitu lebih memperhatikan hal-hal yang detil pada persoalan yang akan timbul (secondary problems) sebelum menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pokok/utama.

Persoalan pokok yang perlu dipahami adalah struktur pasar (market structure) mengapa terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Mengadopsi teori yang dikemukakan Krugman tentang konsentrasi kegiatan ekonomi di Amerika Serikat, konsentrasi kegiatan ekonomi di P. Jawa pada awalnya terdapat di bagian barat. Kawasan ini semula merupakan kawasan pertanian yang subur sehingga berkembang menjadi sentra produksi pangan terutama beras yang lama kelamaan membentuk beberapa kawasan perkotaan yang semakin lama semakin padat penduduknya seperti kota Jakarta. Dalam perkembangannya kawasan perkotaan ini berkembang menjadi semakin terspesialisasi (highly spesialized) sehingga kegiatan produksi terkonsentrasi di dan sekitar wilayah perkotaan tersebut antara lain kota Jakarta.

Lebih lanjut Krugman menyampaikan bahwa ketika skala ekonomi dari kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi tersebut menjadi cukup besar, maka industri manufaktur cenderung melayani pasar domestik dari lokasi tunggal. Untuk meminimumkan biaya transportasi maka industri manufaktur memilih lokasi dengan permintaan lokal (local demand) yang besar. Selanjutnya permintaan lokal akan membesar persis di lokasi yang dipilih oleh industri manufaktur sehingga siklus ini akhirnya menyebabkan konsentrasi industri manufaktur tetap bertahan pada lokasi tersebut. Sebagai contoh misalnya industri otomotif sampai saat ini terkonsentrasi di manufacturing belt Jakarta, Bogor, Bekasi dan Karawang.

Proses berkembangnya konsentrasi kegiatan ekonomi seperti yang terjadi di bagian barat P. Jawa juga terjadi dan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



berkembang di bagian timur P.Jawa. Sama halnya dengan bagian barat P. Jawa, bagian timur P.Jawa merupakan wilayah pertanian yang subur dengan penduduk yang cukup padat. Penemuan minyak dan gas di Jawa Timur telah menumbuhkan industri yang berhubungan dengan minyak dan gas seperti industri pupuk, industri petrokimia dan industri campuran pengilangan minyak dan petrokimia, industri pelumas, bisnis jasa, dan sebagainya. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga cukup besar dan pertumbuhan industri yang awalnya berbasis minyak dan gas bumi maka Jawa Timur mencapai kondisi â€œcritical massâ€• sehingga Surabaya dan sekitarnya terus berkembang menjadi pusat industri termasuk industri manufaktur di bagian timur P.Jawa.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang terletak di bagian barat dan bagian timur P.Jawa tersebut terus berkembang dan menjadi daya tarik bagi penduduk sebagai wilayah tujuan migrasi termasuk migrasi penduduk dari KTI dan dari wilayah KBI lainnya karena adanya ekspektasi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan upah yang lebih baik. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka skala ekonomi industri manufaktur tumbuh semakin besar dan pertumbuhan tersebut mengakibatkan terciptanya infrastruktur yang semakin baik. Proses inilah yang menyebabkan semakin tingginya kesenjangan ekonomi antar wilayah terutama antara wilayah P.Jawa dengan wilayah luar Jawa maupun kesenjangan wilayah internal di P. Jawa sendiri yaitu antara wilayah provinsi yang memiliki manufacturing belt (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur) dengan wilayah provinsi di luar manufacturing belt atau lazimnya disebut dengan wilayah periphery (Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta).

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membangun konsentrasi kegiatan ekonomi yang baru di wilayah KTI karena untuk itu diperlukan populasi yang cukup besar sebagai titik awalnya. Bahkan untuk wilayah yang sudah cukup padat seperti Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sekalipun tidak mudah untuk membangun manufacturing belt yang baru di kedua provinsi tersebut karena selain faktor jumlah penduduk juga ada faktor skala ekonomi dari industri manufaktur dan faktor biaya transportasi/logistik serta faktor keunggulan dalam â€œforward and backward lingkagesâ€• yang menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi yang disediakan oleh manufacturing belt di bagian barat dan bagian timur P. Jawa.

Perpindahan konsentrasi kegiatan ekonomi ke wilayah KTI hanya bisa terjadi kalau suatu wilayah memberikan ekspektasi lapangan pekerjaan dan upah yang tinggi sehingga akan memicu migrasi secara besar besaran dalam waktu yang relatif singkat ke kawasan tersebut.

Kembali ke masalah KTI dan kebijakan pengembangan KAPET

Kalau dicermati pertumbuhan ekonomi di luar wilayah manufacturing belt yang berada di P. Jawa pada dasarnya didorong oleh sumberdaya alam (resource based economy) terutama sumber daya energi seperti minyak, gas dan batubara. Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat merupakan contoh provinsi yang perekonomiannya didorong oleh industri minyak dan gas.

Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat KAPET Sasamba sekilas terlihat sebagai provinsi yang perekonomiannya cukup baik dengan PDRB berada pada peringkat keenam dan PDRB perkapita pada peringkat kedua. Di wilayah ini terdapat Kilang Minyak Balikpapan yang dibangun pada masa sebelum kemerdekaan, Kilang LNG Badak dibangun pada awal 1972 dan Pabrik Pupuk Kaltim dibangun pada tahun 1977.

Kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang cukup baik tersebut dalam kenyataannya tidak mampu menarik industri manufaktur maupun jasa untuk melakukan relokasi baik dari luar negeri maupun dari manufacturing belt yang berada di P. Jawa. Penyebabnya bukanlah karena kebijakan insentif fiskal maupun kebijakan finansial yang diberikan di wilayah KAPET Sasamba tidak menarik bagi investor atau infrastruktur yang tidak memadai, tetapi perekonomian wilayah ini pada dasarnya belum mencapai critical mass untuk tumbuh dan berkembang sebagai konsentrasi kegiatan ekonomi. Critical mass akan tercapai jika jumlah penduduk cukup besar sehingga memenuhi skala ekonomi yang cukup bagi industri manufaktur maupun jasa serta biaya transportasi/logistik lebih murah atau minimum sama dengan biaya logistik manufacturing belt di P. Jawa.

Jika Kalimantan Timur tidak berhasil melakukan transformasi menjadi salah satu konsentrasi kegiatan ekonomi, maka provinsi ini nanti ketika minyak dan gas alam sudah habis akan mengalami nasib yang sama dengan provinsi Aceh yang ditandai oleh tutupnya LNG Arun dan Pabrik Pupuk Asean serta terancamnya masa depan Pabrik Pupuk Iskandar Muda serta Pabrik Kertas KKA karena gas alam di lapangan Arun sudah habis. Kondisi perekonomian Aceh cenderung menurun relatif terhadap provinsi lainnya yang antara lain ditandai oleh PDRB Aceh pada tahun 2004 berada pada http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



peringkat ke-10, kemudian turun ke peringkat ke-12 pada tahun 2008 dan kemudian turun ke peringkat ke-13 pada tahun 2012. PDRB perkapita Aceh pada tahun 2004 berada pada peringkat ke-6 dan pada tahun 2008 turun ke peringkat ke-9 dan selanjutnya pada tahun 2012 turun ke peringkat ke-16.

Nasib serupa juga bisa dialami oleh Sulawesi Tengah dan Papua Barat ketika nanti gas alam di kedua provinsi tersebut habis. Kondisi ini dapat merupakan sebagai self fulfilling prophecy yang akan dialami wilayah KTI.

Tidak berhasilnya kebijakan KAPET dalam menumbuhkan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah KTI bukanlah terletak pada kebijakan KAPET itu sendiri tetapi terletak pada pemahaman struktur pasar (market structure) dari terbentuknya konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Investor akan menanamkan modalnya pada industri manufaktur maupun jasa kalau wilayah tersebut telah mencapai critical mass yang ditandai oleh jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga skala ekonomi cukup besar (large enough) dan biaya transportasi/logistik yang cukup rendah karena skala ekonomi yang besar.

Jika kondisi critical mass belum tercapai maka kebijakan KAPET dalam bentuk memberikan berbagai insentif kebijakan fiskal maupun finansial menjadi tidak jelas alamatnya karena tidak atau belum ada investor yang membutuhkan kebijakan tersebut. Inilah yang disebut Paul Krugman sebagai menyelesaikan masalah sekunder sebelum menyelesaikan masalah primer terlebih dahulu.

Apa yang dapat dan perlu dilakukan pemerintah

Memperhatikan profil wilayah KTI dan wilayah provinsi tertentu lainnya (Kalimantan), terdapat tiga wilayah yang bisa dikembangkan potensinya untuk tumbuh dan berkembang sebagai konsentrasi kegiatan perekonomian yang baru yaitu Kalimantan Timur dan Papua Barat serta kemungkinan Sulawesi Tengah. Insentif kebijakan dapat diberikan kepada industri migas di ketiga provinsi tersebut dengan persyaratan semua kegiatan bisnis yang merupakan backward maupun forward lingkages dari industri migas harus diselenggarakan atau dioperasikan di kedua wilayah tersebut menggunakan institusi keuangan/finansial yang beroperasi di wilayah tersebut. Jika diperlukan di kedua wilayah tersebut dapat diterapkan unit banking system karena sistem perbankan seperti ini sangat mendorong sekali pembangunan dan pengembangan wilayah.

Untuk wilayah lainnya tugas dan fungsi pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Selebihnya tugas dan fungsi utama pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, bantuan perumahan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Daftar Pustaka

Krugman, Paul, â€œGeography and Tradeâ€•, Leuven University Pers, Leuven Belgium, and The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 1991.

- Badan Pusat Statistik, â€œStatistical Yearbook of Indonesiaâ€•, Jakarta, Indonesia.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1993. - Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. - Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). - Website Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, KAPET. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



- Website Badan Pusat Statistik.

Oleh:

Chairil Abdini


www.setneg.go.id


Ketidakmangkusan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah Senin, 21 Juli 2014

Recommend Documents