KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Dr. Hamdan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Disampaikan dalam kegiatan Study Excursie Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang Jakarta, 20 April 2016

2 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI

%

Kebijakan Umum, antara lain: 1.  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, antara lain melalui: §  Pengembangan Ekonomi Kreatif §  Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi

pertumbuhan ekonomi melemah

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Hingga Q4/2015 •  Dependensi perekonomian nasional kepada sektor ekstraksi sumberdaya alam (mineral, perkebunan). •  Industri manufaktur saat ini sulit berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. •  Masih tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka termasuk di kalangan usia muda dan terdidik, serta kesenjangan pendapatan.

Perpres No. 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015-2019)

ARAHAN PRESIDEN RI

3. 

Ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia

Perlu diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengatasi tantangan perekonomian nasional

Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah Pengembangan wilayah nasional diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah dan memajukan daerah menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.


PELUANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BONUS DEMOGRAFI HINGGA TAHUN 2035 Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi Creative Class.

MENINGKATNYA PERMINTAAN PRODUK KREATIF Peningkatan di pasar global terutama produk berbasis media dan ICT (content industry)

PERKEMBANGAN GAYA HIDUP DIGITAL Akses teknologi informasi dan komunikasi sudah menjangkau lebih dari 90% populasi Indonesia

PENINGKATAN JUMLAH

KELAS MENENGAH Pada tahun 2030, diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (net income) di atas US$ 3.600 sebagai konsumen ekonomi kreatif

POTENSI KEKAYAAN ALAM DAN BUDAYA Indonesia memiliki international cultural heritage, serta kekayaan dan keindahan alam sebagai “bahan baku” ekonomi kreatif


TH. 2013

Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Inpres No. 6 Tahun 2009)

“

“

RUANG LINGKUP & KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF

KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL 5,76% ekonomi kreatif di atas rata-rata pertumbuhan nasional 7,05% share PDB 10,7% penyerapan tenaga kerja

Sumber: RAJM Ekonomi Kreatif 2015 - 2019

RUANG LINGKUP INDUSTRI KREATIF Ruang lingkup industri kreatif meliputi 16 sub sektor (industri)

arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; aplikasi dan game developer; penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. (Perpres No. 72 Tahun 2015)


DAYA SAING EKONOMI KREATIF INDONESIA

Indeks Kreativitas Global (Global Creativity Index) Tahun 2015

DIMENSI DAYA SAING EKONOMI KREATIF

BAHAN BAKU

GCI dihitung dengan menggunakan tiga faktor yaitu teknologi (technology), orang kreatif (talent), dan toleransi (tolerance). §  Indeks Teknologi: proporsi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan dari total PDB, proporsi biaya penelitian per kapita, dan inovasi suatu negara yang dihitung dengan menggunakan jumlah hak paten yang dikeluarkan dalam kurun waktu penilaian. §  Indeks Talenta: partisipasi murni pada pendidikan tinggi dan variabel kelas kreatif, yaitu orang-orang yang bekerja pada pekerjaan yang dianggap memiliki tingkat problem solving tinggi. §  Toleransi: penerimaan terhadap minoritas.

Daya saing ekonomi kreatif nasional masih lemah, yang ditunjukkan oleh rendahnya skor pada tujuh dimensi ekosistem ekonomi kreatif (Skor tertinggi sebesar 5,3 yaitu pada dimensi Pengembangan Industri dan terendah sebesar 3,5 yaitu pada dimensi pembiayaan) Sumber: Kemenparekraf, 2014


AGENDA NASIONAL PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF

NAWACITA 2015-2019 Butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

SUB AGENDA PRIORITAS Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

PDB 12%

EKSPOR

10%

TH.2019 TENAGA KERJA

13 juta Target Kontribusi Ekonomi Kreatif

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF ISU STRATEGIS “Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif”

Memfasilitasi Orang Kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai pada tahap KREASI – PRODUKSI – DISTRIBUSI – KONSUMSI – KONSERVASI

STRATEGI 1.  Perluasan pasar (ekspor dan domestik) 2.  Fasilitasi proses (ruang kreasi dan jaringan orang kreatif) 3.  Fasilitasi rantai nilai ekonomi kreatif 4.  Fasilitasi start-up

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019


RUANG LINGKUP EKONOMI KREATIF HILIR

CREATIVE SPACE

SDM

CREATIVE CAPITAL

MODAL

HULU

ENABLER

Mengakomodasi penumbuhkembangan kreativitas

Menumbuhkembangkan industri kreatif yang berdaya saing


PERMASALAHAN INDUSTRI KREATIF (RPJP Ekonomi Kreatif) Permasalahan dominan yang dihadapi setiap sub sektor ekonomi kreatif

No

Sub Sektor

SDM

Sumberdaya Pendukung

Kelembagaan

Pembiayaan

Infrastruktur dan Teknologi

Pemasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Arsitektur Desain Film Animasi Video Fotografi Kuliner Kerajinan Mode Musik Penerbitan Permainan interaktif

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

13 14 15 16

Periklanan Seni rupa Seni pertunjukan Teknologi informasi

●

●

●

● ● ● ●

● ● ●

●

●

17 Televisi dan radio

PEMERINTAH MEMBERIKAN DUKUNGAN REGULASI DAN FASILITASI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DAN MEENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF


REGULASI TERKAIT EKONOMI KREATIF PAKET KEBIJAKAN 2015-2016

Paket Kebijakan Tahap III (7 Oktober 2015) Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan §  Modal ventura (Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi PMV, Perizinan Usaha bagi PMV, Penyelenggraan Usaha PMV, Pemeriksaan Langsung PMV). §  Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Perluasan wirausahawan penerima KUR untuk mendorong munculnya wirausahawan baru §  Penurunan tingkat bunga KUR dari 22% menjadi 9%. §  Ekonomi Kreatif menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas KUR.

Paket Kebijakan Tahap IX (27 Januari 2016) §  Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM dan Ekonomi Kreatif

Paket Kebijakan Tahap X (11 Februari 2016) §  Pembukaan Daftar Negatif Investasi (Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar negatif Investasi) untuk mengembangkan usaha di sektor perfilman dalam negeri.


REGULASI TERKAIT EKONOMI KREATIF (2)

KEBIJAKAN LAIN YANG MENDUKUNG 1.  UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM 2.  UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mendorong pengembangan industri perfilman 3.  UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian - mendorong pengembangan industri kreatif nasional 4.  UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptamemberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi karya kreatif 5.  UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan - mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif

TEROBOSAN KEBIJAKAN YANG TENGAH DISUSUN 1.  Payung Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2.  Pengembangan skema pembiayaan khusus bagi ekonomi kreatif 3.  Pengembangan kriteria dan indikator kota kreatif sebagai basis wilayah pembentukan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan 4.  Inkubasi wirausaha pemula (start-up) berbasis teknologi


DUKUNGAN FASILITASI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF Kw

Kinerja pertumbuhan dan share PDB

Sub sektor

Strategi Umum Pengembangan Sub Sektor Ekraf

Dukungan yang Diberikan Pemerintah

1

Growth↓, Share ↑

Kuliner, kerajinan

Mendorong pertumbuhan usaha

Fasilitasi proses kreasi untuk mendorong inovasi produk dan branding

2

Growth↑, Share ↓

ICT, periklanan, arsitektur, litbang, fotografi, film video, radio dan televisi, permainan interaktif

Menumbuh kembangkan start-up

Fasilitasi akses permodalan, inkubasi , dan pasar

3

Growth↓, Share ↓

Seni pertunjukan, musik, desain, publikasi, seni rupa

Mendorong pertumbuhan usaha

Fasilitasi pada seluruh rantai nilai yang masih lemah

4

Growth↑, Share ↑

Fesyen

Mendorong perluasan pasar

Fasilitasi ekspansi pasar LN dan DN yang agresif

Sumber: Badan Ekonomi Kreatif (2015)

ü  Mendorong ekspansi sub sektor ekonomi kreatif ke pasar global ü  Mendorong perkembangan usaha yang pertumbuhannya masih rendah ü  Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start-up)


PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF ü  Regulator: menetapkan dan mengendalikan kebijakan ü  Fasilitator/Akselerator: dukungan, insentif, dan kemudahan

ü  pengembangan industri ü  penciptaan pasar, barang, dan jasa kreatif serta lapangan pekerjaan ü  penelitian dan pengembangan ü  pembentuk komunitas dan wirausaha kreatif

PELAKU BISNIS

PEMERINTAH AKTOR

EKRAF

ü  wadah berbagai pengetahuan ü  wadah pengembangan jejaring kreatif ü  wadah ekspresi dan eksplorasi KOMUNITAS KREATIF kreativitas

INTELEKTUAL

ü  penciptaan SDM kreatif ü  pengembangan, pemanfaatan dan distribusi pengetahuan ü  apresiasi dan literasi terhadap kreativitas


KAB/KOTA KREATIF: STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI TINGKAT DAERAH DEFINISI KOTA/KAB KREATIF

Kota/Kab yang mampu menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan iptek untuk mengembangkan potensi lokal sehingga dapat menjadi keunggulan dan identitas daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan


SINERGI K/L DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Kemenko Perekonomian

Badan Ekonomi Kreatif

Badan Ekonomi Kreatif

Kementerian Perdagangan

Otoritas Jasa Keuangan

Kementerian Koperasi dan UKM KELEMBAGAAN & HKI

Kementerian Hukum dan HAM

PERMODALAN

Bank Indonesia

Kemenko Perekonomian Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Komunikasi & Informatika Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan UKM

Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Perindustrian INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI

SDM

Kementerian Perdagangan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Perdagangan Kementerian PUPR Kementerian RISTEK DIKTI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kementerian Ketenagakerjaan PEMASARAN

Kementerian Perdagangan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Komunikasi & Informatika

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Perindustrian Kemenko Perekonomian

15

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

terima kasih

Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 10110 |

021-34832622 |

021-34832568 |

deputi4.ekon |

deputi4.ekon

16

LAMPIRAN : RUANG LINGKUP USAHA INDUSTRI KREATIF No

Sub Sektor

1 Arsitektur 2 a 4 5

Desain interior Desain komunikasi visual Desain produk Film, animasi, dan video

Ruang Lingkup Jasa konsultan arsitek, properti/karya arsitektur yang memiliki nilai artistik dan budaya yang dapat menjadi daya tarik/icon suatu wilayah kota Jasa konsultan desain, jasa pendidikan desain Jasa konsultan, jasa pendidikan desain Jasa konsultan, jasa pendidikan desain Usaha reproduksi media rekaman; studio produksi dan pasca produksi film, video dan program televisi; usaha distribusi film, video dan program televisi; jasa pemutaran film; usaha merchandise

6 Fotografi 7 Kriya

Jasa fotografi, jasa pendidikan fotografi

8 Kuliner

Restoran/kafe, usaha makanan dan minuman

Usaha kerajinan berbasis tekstil, kulit, kayu, anyaman, kertas, kaca, logam; usaha furnitur/mebel, perhiasan dan barang berharga

17

LAMPIRAN : PELUANG INVESTASI INDUSTRI KREATIF (2) No

Sub Sektor

Peluang Investasi

9 Musik

Usaha pembuatan alat musik, jasa pendidikan musik, pertunjukan musik, studio rekaman musik, penerbitan musik

10 Fashion

Usaha pembuatan pakaian, barang dari kulit, alas kaki

11 Aplikasi dan game developer

Usaha pembuatan aplikasi dan game, usaha merchandise, usaha publisher aplikasi dan game, usaha pembuatan alat permainan anak-anak

12 Penerbitan

Usaha percetakan, usaha penerbitan buku/majalah

13 Periklanan

Jasa pembuatan iklan

14 Televisi dan radio

Usaha penyiaran radio dan televisi

15 Seni pertunjukan

Gedung pertunjukan, kegiatan pertunjukan tari, kegiatan pertunjukan teater, jasa pendidikan seni pertunjukan

16 Seni rupa

Gedung eksibisi/pameran kesenian, jasa pendidikan seni rupa

18

LAMPIRAN : Bentuk Dukungan K/L No

Aspek

Jenis Dukungan

Kementerian/Lembaga

1

Permodalan/ Pembiayaan

Mamfasilitasi sub sektor ekonomi kreatif melalui skema Kemenko Perekonomian, Bekraf, KUR, pendampingan/bimtek kepada bank penyalur KUR. OJK, BI

2

SDM

Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelaku ekonomi/industri kreatif produksi, manajemen, ekspor, dll

Kemenperin, Kemendag, Bekraf, Kemnaker, KemenKopUKM, BNSP

Memfasilitasi sertifikasi pelaku ekonomi/industri kreatif

Kemenperin, Kemendag, Bekraf, Kemnaker, KemenKopUKM, BNSP

Memfasilitasi penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam eksebisi, pameran/promosi di dalam dan luar negeri

Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM

Memfasilitasi pengembangan pusat ekshibisi dan market place/market agregator


Memfasilitasi/bimtek desain produk Indikasi Geografis (HKI)


Memfasilitasi roadmap pengembangan e-commerce

Kemenko Perekonomian, Kem.Kominfo, Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM

3

Pemasaran

19

LAMPIRAN : Bentuk Dukungan K/L (2) No

Aspek

4

Infrastruktur dan Teknologi

5

Kelembagaan dan HKI

Jenis Dukungan

Kementerian/Lembaga

Memfasilitasi pengembangan pusat kreatif (termasuk: sentra industri kreatif, pusat desain, dsb)

Kemenko Perekonomian, Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM

Memfasilitasi pengembangan Kota Kreatif dan Jaringan Kota Kreatif Nasional

Kemenko Perekonomian, Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM, Kemendagri, Kem.PUPR, Kem.ATR

Memfasilitasi pengembangan inkubator/akselerator bisnis berbasis produk ekonomi kreatif

Kemenko Perekonomian, Kem.Kominfo, Bekraf, Kemenperin, KemenKopUKM, Kem.Ristek Dikti, BPPT

Memfasilitasi bantuan peralatan/mesin bagi pelaku ekonomi/ industri kreatif

Kem.Kominfo, Bekraf, Kemenperin, KemenKopUKM, Kem.Ristek Dikti, BPPT

Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Indonesia Creative & Design Center


Memfasilitasi pengembangan sistem informasi ekspor produk ekonomi kreatif

Kemendag, Kemenperin, KemenKopUKM, Bekraf

Menfasilitasi promosi ekspor produk ekonomi kreatif melalui Indonesia Trade Expo Center

Kemendag, Kemenperin, KemenKopUKM, Bekraf

Memfasilitasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi, dan komunikasi (TIK)

Kem.Kominfo

Memfasilitasi kemudahan perolehan HKI melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan teknis

Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM, KemenkumHAM

Memfasilitasi pembentukan satuan tugas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif

Bekraf, Kemendag, KemenkumHAM, Kemenperin, KemenKopUKM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Recommend Documents