KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI DAN PENINGKATAN EKSPOR DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JAKARTA, 21 FEBRUARI 2017
CAKUPAN PAPARAN
DINAMIKA EKONOMI STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI
TANTANGAN PERDAGANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN EKSPOR KUNCI SUKSES
2
3
DINAMIKA EKONOMI
4
1. Kondisi ekonomi global terkini dan isu-isu relevan
SINYAL POSITIF DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL GDP Indonesia vs Dunia (%yoy) PDB Q4-2016 (%yoy) Indonesia
AS 1,9%
JEPANG 1,0%
UNI EROPA 1,7% TIONGKOK 6,8% INDIA* 7,3%
6.17
Dunia
6.03 5.56 5.01
4.88
2.69
2.63
2014
2015
5.02
3.1 2.45
2.48
2012
2013
INDONESIA 4,94% 2011
2016
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (Juta US$)
Risiko ketidakpastian masih membayangi, terutama oleh faktor berikut: Perlambatan Ekonomi Tiongkok
Kebijakan Ekonomi dan Luar Negeri Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump
Potensi Kenaikan Harga Minyak Dunia Pasca Kebijakan Pembekuan Produksi Negara OPEC
Sumber: Bloomberg, BPS *Q3-2016
Gejolak Exodus Negara UNI EROPA
50000
140000
40000
116,361.53120000
30000 20000
100000
15,248.59
11,856.61
10000
215.12
12,088.87 -1,098.05
-7,324.73
80000 60000
0
40000
-10000
20000
-20000
0
-30000
2011
2012
Transaksi Berjalan Neraca Keseluruhan
2013
2014
Transaksi Modal Cadangan Devisa (RHS)
2015
2016 Transaksi Finansial
5
KEBIJAKAN BARU AMERIKA SERIKAT DAN PERKIRAAN IMPLIKASINYA Penciptaan Lapangan Kerja Baru dan Mendorong Pertumbuhan dengan Target 3.5%
• • •
Pajak: pemotongan PPH dari 35% menjadi 15-20% Moratorium regulasi baru dan deregulasi dari 75% regulasi yang ada Pembangunan oil pipeline: American pipes, American workers (mengurangi peraturan dan perizinan)
Implikasi • •
Volatilitas di sektor keuangan negara Emerging Market Suku bunga kemungkinan akan naik
American First
•
•
Kebijakan luar negeri AS selama ini dianggap tidak menguntungkan AS dan justru hilangnya pekerjaan untuk warga Amerika karena pindahnya produksi ke negara lain Proteksi: “Buy American and Hire American” – gunakan produk Amerika dan mempekerjakan tenaga kerja Amerika
Implikasi • AS keluar dari TPP • Akan mengenakan bea masuk terhadap RRT (45%), dan Meksiko (36%) namun Amerika terikat dengan NAFTA (AS, Kanada, Meksiko) 6
PERGERAKAN HARGA KOMODITAS DAN PENURUNAN PERMINTAAN DUNIA Perkembangan Harga 3 Komoditas Pertambangan Periode 2014 - 2016 120 100 80 Coal
60
Crude Oil 40
Natural Gas
20 0 2014
2015
2016
Oct-Des 2015
Jan-Mar 2016
Apr-Jun 2016
Jul-Sep 2016
Oct-Des 2016
Oct-16
Nov-16
Des 2016
Sumber: Worldbank
•
Tren harga komoditas dunia seperti batu bara dan minyak bumi mulai meningkat sejak kuartal III-2016 dan terus berlanjut di kuartal IV-2016, namun permintaan dunia atas komoditas tersebut belum membaik. Oleh karena itu, diperlukan upaya hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk.
•
Perlambatan ekonomi di negara mitra seperti Tiongkok, Jepang dan Inda menyebabkan penurunan permintaan atas produk unggulan ekspor Indonesia. oleh karena itu, diperlukan diversifikasi pasar ekspor ke pasar non tradisonal seperti Afrika dan Asia Tengah. 7
8
2. Perkembangan Ekonomi Indonesia
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA MASIH TERJAGA Di tengah kelesuan ekonomi global, perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,02% secara kumulatif sampai dengan triwulan IV Tahun 2016. Inflasi terkendali dalam rentang target. Tingkat kemiskinan terus menurun. 17.57
18.00
Pertumbuhan PDB (% yoy)
13.00
7.00 6.50 6.00
5,01
5.50
4,88
umum
Inti
Administrated Price
Volatile Food
10.88
8.00
4.13
3.00
3.49 3.35
5,02
5.00
30
Nilai Tukar Rp/US$
14000.00
20
12000.00
2016 Rp[VALUE]/USD
[CATEGORY NAME] - Rp[VALUE]/USD
10000.00 9000.00
5
8000.00
0 2009
Sumber: BPS, BI, Bloomberg
2010
2011
2012
2013
Jan
Nov
Sep
Jul
May
Mar
Nov
Jan
2016
2017
Tingkat Kemiskinan (%)
2014
2015
Kota + Desa
Kota
Desa
15 10
2008
2015
25
13000.00
11000.00
Jul
Jul
2014
Sep
2016
May
2015
Mar
2014
Jan
2013
Nov
2012
Sep
2011
May
2010
Jan
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Mar
-2.00
4.50
10.7
2016 99
ISU POKOK EKONOMI DOMESTIK 140,000
Minyak Goreng Curah Rp / kg
100,000
Daging Sapi Rp / kg 80,000
Daging Ayam Broiler Rp / kg
Telur Ayam Ras Rp / kg
60,000
Beras Medium Rp / kg 40,000
Cabe Merah Keriting Rp / kg Bawang Merah Rp / kg
20,000 0 Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Sumber: Kemendag
Data Inflasi Bulanan Periode 2015-2017 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40
Sumber: BPS
Jan-17
Dec-16
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
May-16
Apr-16
Mar-16
Feb-16
Jan-16
Dec-15
Nov-15
Oct-15
Sep-15
Aug-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
-0.60 Feb-15
B. Pengendalian inflasi • Tingkat inflasi pada Januari 2017 mencapai 0,97% atau lebih tinggi dari Januari 2016 sebesar 0,51%. • Kenaikan ini didorong oleh naiknya biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tarif dasar listrik dan tarif pulsa telpon selular. • Faktor lainnya adalah kenaikan harga pangan pokok seperti cabai rawit.
120,000
Jan-15
A. Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok • Selama 6 bulan terakhir, beberapa komoditas pangan mengalami fluktuasi harga antara lain cabe merah keriting dan bawang merah. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga yaitu: Tingginya permintaan di musim-musim tertentu, Perilaku para spekulan, Rantai distribusi yang panjang Biaya logistik yang tinggi (mencapai 24% dari total PDB)
10
PENINGKATAN BELANJA PEMERINTAH, EKSPOR DAN INVESTASI SWASTA MENJADI KUNCI PERTUMBUHAN Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah melemahnya kondisi eksternal, dibutuhkan: Konsumsi berkelanjutan Perbaikan belanja pemerintah, dan Peningkatan Ekspor Peningkatan investasi swasta Saatnya membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi ke depan
Pertumbuhan dan Distribusi Tahunan 2016 Share 2016
Pertumbuhan
Konsumsi Rumah Tangga
56.50
5.01
Konsumsi LNPRT
1.16
6.62
Konsumsi Pemerintah
9.45
-0.15
PMTDB
32.57
4.48
Ekspor
19.08
-1.74
Impor
18.31
-2.27
PENGELUARAN
Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015
2016
< > < < < <
5.22 6.39 4.65 6.49 3.90 4.12
Hanya Konsumsi LNPRT yang pertumbuhannya di Tahun 2016 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 2011-2015.
Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia dengan Partner Dagang Utama sampai November 2016 Negatif kecuali AS, Tiongkok, dan Jepang
Negara Amerika Serikat Tiongkok Jepang India Singapura Malaysia Korsel Thailand Belanda Australia Jerman Taiwan Italia Sumber: BPS, diolah
Oktober'16 November'16 1297,6 1712,0 1144,2 981,8 742,7 530,9 417,8 424,6 277,9 179,2 235,3 187,7 123,2
1334,4 1812,2 1295,4 1068,2 675,0 553,4 427,9 413,9 339,2 223,0 222,7 222,1 142,6
% mtm 2,84 5,85 13,22 8,81 -9,11 4,26 2,41 -2,54 22,06 24,46 -5,35 18,28 15,71
% ytd 1,70 9,97 0,47 -16,05 -0,02 -6,47 -5,62 -1,47 -8,47 -10,81 -1,80 -32,25 -17,50
Share 2016 11,97 11,14 10,08 7,58 6,73 4,52 3,97 3,55 2,39 2,11 2,01 1,96 1,21 11
12
STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
RPJM 3 (2015-2019)
RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
Memantapkan penataan kembali NKRI, mening katkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
13
1. REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI: Keberlanjutan fiskal yang membaik Defisit anggaran sebesar 2.41% dari PDB 2016
2017
URAIAN APBNP
Outlook
APBN
PENDAPATAN NEGARA I Pendapatan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II Penerimaan Hibah
1,786.20 1,784.20 1,539.20 245.1 2
1,582.90 1,580.90 1,320.20 260.7 2
1,750.30 1,748.90 1,498.90 250 1.4
BELANJA NEGARA I Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non-K/L Subsidi II Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfer ke Daerah 1 Dana Perimbangan 2 Dana Insentif Daerah 3 Dana Otsus dan Keistimewaan DIY Dana Desa
2,082.90 1,306.70 767.8 538.9 177.8 776.3 729.3 705.5 5 18.8 47
1,898.60 1,195.30 672 523.3 176.9 703.3 659.1 635.3 5 18.8 44.2
2,080.50 1,315.60 763.6 552 160.1 764.9 704.9 677.1 7.5 20.3 60
KESEIMBANGAN PRIMER
-105.5
-126.4
-108.8
SURPLUS /DEFISIT Surplus/defisit dalam % PDB
-296.7 -2,35
-315.7 2,50
-330.2 -2.41
296.7
315.7
330.2
PEMBIAYAAN
Target penerimaan konservatif Belanja yang lebih baik Keberlanjutan Fiskal
Stimulus yang berlanjut Sumber: Kemenkeu
14
...pencapaian Amnesti Pajak di Indonesia Tertinggi Dibandingkan Negara Lain Namun Target Repatriasi Aset Masih di Bawah Ekspektasi Penerimaan Pajak dan Tax Ratio 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
11.9
2013
11.4
12.2
10.7
2014
Komposisi Harta Realisasi Amnesti Pajak (Triliun Rp) Per 18 Jan 2017 10.9
14 12 10 8 6 4 2 0
Repatriasi, 141
2015
Penerimaan Perpajakan
APBNP APBN 2017 2016 Tax Ratio % (RHS)
Deklarasi LN, 1013
Rp4.314,- T
Pencapaian Amnesti Pajak 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
25
Deklarasi DN, 3160
20 15
Australia
India
Spanyol
Uang Tebusan (% PDB)
Italia
Chili
Indonesia
Deklarasi Aset (% PDB) - RHS
10
Dari target tebusan tax amnesty Rp165
5
Triliun, baru terealisasi Rp110 Triliun (66,7%).
0
Peran Dubes untuk membantu realisasi pencapaian Tax Amnesty melalui repatriasi . 15
... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur Target infrastruktur 2017
Belanja infrastruktur terus meningkat Triliun Rupiah
450.0
Jembatan
Bandara
815 km
9 km
13 bandara
25 Anggaran Infrastruktur
400.0
% Terhadap Belanja (RHS) 20
350.0 300.0
15
250.0 200.0 100.0
Rel
Pelabuhan Laut
10
150.0
Terminal Bus
5
50.0
REFORMASI FISKAL
• Pembiayaan defisit yang realistis • Kesediaan pembayaran • Dana Bergulir Lahan • Skema pembagian risiko
REFORMASI INSTITUSIONAL
• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • SMI dan IIGF • PPP Unit Kemenkeu
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
% 2009
0.0
Jalan
0
REFORMASI REGULASI
Pembaharuan regulasi terkait PPP: • Kesediaan pembayaran • Pinjaman langsung • Akuisisi lahan
55 lokasi
550 km
3
Realokasi Belanja Subsidi dan Infrastruktur 392.0
387.3 2014 2016 186.0177.8 160.1
SUBSIDY
2015 2017
290.3
317.1
154.6 INFRASTRUCTURE
Sumber: Kemenko, Kemenkeu
16
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional Ketenagalistrikan
Pelabuhan
Target (2019):
Pencapaian:
35 Giga Watt
195 MW beroperasi 8.215 MW konstruksi 9.790 MW Power Purchase Agreement (PPA) / belum mencapai financial close 10.844 MW proses pengadaan 7.640 MW proses penyiapan
Irigasi Target (2019):
Pencapaian: 834.225 Ha 2.808.816 Ha
Bendungan Pencapaian:
1000 km (Kumulatif)
56
306
Rehabilitasi 3 Juta Ha Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha
Pengembangan Jalan Tol Target (2019):
Pencapaian:
Target (2019):
268 km
Pencapaian:
Target (2019):
32 (2 selesai, 22 konstruksi, 8 Ground Breaking)
65 (49 baru & 16 lanjutan)
Bandara Jalur Kereta Api Target (2019): Target (2019):
3258 km (Kumulatif)
Pencapaian
Pencapaian:
15
5
487,7 km Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016
17
…Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia Sentris: 225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia...
Kalimantan Sulawesi
24 Proyek Rp380Triliun
28 Proyek Rp143 Triliun
Sumatera
46 Proyek Rp 311Triliun
Maluku & Papua
13 Proyek Rp48,1Triliun
Lintas Region
9 Proyek (Contoh: Palapa Ring) 1 Program Kelistrikan Rp1270Triliun Jawa
89 Proyek Rp778 Triliun
Bali & Nusa Tenggara
16 Proyek
Rp9,1 Triliun
...dan mencakup 14 sektor
JALAN
KERETA
52
19
PROYEK
PROYEK
BANDAR
PERTANIAN/
AIR
KELAUTAN
BERSIH
7
3
PROYEK
PROYEK
PELABUHAN
PERUMAHAN
ENERGI
17
13
3
PROYEK
PROYEK
PROYEK
UDARA
KAWASAN
TEKNOLOGI
BENDUNGAN
PLBN
SMELTER
LISTRIK
10
25
3
60
7
6
1
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROGRAM
18
2. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Untuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, logistik, ekspor, dan wisata.
PENYEDERHANAAN REGULASI
KEMUDAHAN BIROKRASI
KEPASTIAN USAHA
204 TOTAL REGULASI 203 SELESAI PAKET I, 9 Sept „15
PAKET II, 29 Sept „15
PAKET III, 7 Oct ‟15
PAKET IV, 15 Oct „15
MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI
PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA
PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI
JAMINAN SISTEM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK
PAKET V, 22 Oct „15
PAKET VI, 6 Nov „15
PAKET VII, 7 Dec „15
PAKET VIII, 21 Dec „15
REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH
MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN BAKU OBAT
INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH
KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG (MRO)
PAKET IX, 27 Jan „16
PAKET X, 11 Feb „16
PAKET XI, 29 Mar „16
PAKET XII, 28 Apr „16
INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK
KETERBUKAAN INVESTASI
AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES
PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB)
PAKET XIII, 25 Aug „16
PAKET XIV, 10 Nov „16
PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
PENETAPAN PETA JALAN E-COMMERCE (Menunggu penyelesaian Perpres) 19
Pengawalan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Melalui Pembentukan Satgas NO
1 Kampanye dan Diseminasi Kebijakan
4 Penanganan dan Penyelesaian Kasus
3 Evaluasi dan Analisa Dampak
Percepatan dan Penuntasan Regulasi
TUGAS
1.
Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi
• Kampanye, sosialisasi, diseminasi, publikasi, road show, business matching, CEO meeting, talk show/dialog dalam dan luar negeri.
2.
Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi
• Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan deregulasi ekonomi. • Memastikan kepatuhan substansi dari peraturan yang diterbitkan.
3.
Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi
• Memantau, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi (regulatory impact). • Mengkaji usulan deregulasi lanjutan.
4.
Penanganan dan Penyelesaian Kasus
• Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi. • Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan deregulasi.
5.
Unit Pendukung
• Mendukung kegiatan Pokja dalam administrasi, keuangan, pelaporan. • Mengkoordinasikan substansi deregulasi antar K/L dan daerah. • Melakukan klinik bisnis dan PPC untuk uji publik dan efektivitas kebijakan.
2 Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
POKJA
20
3. KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN: Memberikan Equal Opportunity Kepada Seluruh Warga Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Bab VI: HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA WARGA NEGARA Bagian Pertama: Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 9 Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.
Equity / keadilan (mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup) adalah soal fairness, bukan hanya sekedar equality (kesamaan perlakuan). Yang Kecil/Lemah: • Individu (petani, nelayan, pedagang, miskin perkotaan, dsb.) • Kelompok usaha (mikro/kecil) • Daerah/Kawasan (tertinggal, terluar, terpencil, kumuh, dsb) Karena Situasi: • Aset terbatas atau nol • Kemampuan • Akses (tekonologi, pembiayaan, pasar, sarana/prasarana) • Diskriminasi
Diatasi dengan Kebijakan Pemihakan antara lain : • Redistribusi • Hibah • Subsidi • Fasilitasi 21
KONFIGURASI KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN 10
1
4 FAKTOR KETIMPANGAN
2
1
Reforma Agraria
9
Pertanian (Landless Farmer)
Vokasi, Entrepreneurship, Pasar Tenaga Kerja
Pembiayaan & Anggaran Pemerintah
3
Ketimpangan penguasaan lahan dan tanah
Perkebunan
10 PILAR
8
3
BERKEADILAN 7
5 6 Sistem Pajak Berkeadilan
4
Urban Poor & Perumahan Terjangkau
Nelayan & Budidaya Rumput Laut
Manufaktur & ICT
Ketidakadilan dalam pasar tenaga kerja/kesempatan usaha
4
KEBIJAKAN EKONOMI KEBIJAKAN EKONOMI BARU BERKEADILAN
Retail & Pasar
2
Lemahnya rantai nilai diantara sektor usaha
Kebijakan tidak tepat sasaran
*Asumsi 1 keluarga mendapatkan antara 1 – 2 Ha **Termasuk land bank
22
…program yang Diutamakan dalam 10 Sektor Kebijakan Ekonomi Berkeadilan 1. Lahan pertanian 2. Lahan perkebunan
A. Lahan
3. Lahan untuk perumahan di kota dan pedesaan 4. Mensinkronisasikan kehutanan sosial ke dalam program reforma agraria
Program yang Diutamakan dari Kebijakan Ekonomi Berkeadilan
B. Sistem Pajak yang Berkeadilan
Sistem Pajak dengan : i. Skema Progressive Land Value Tax ii.Skema Capital Gain Tax iii.Skema Idle Asset / Property Tax iv.Penggunaan pendapatan dari pajak berkeadilan untuk lahan pertanian & perkotaan v.Mendorong partisipasi pemilik lahan besar dalam tax amnesty
1. Pengembangan vokasional
C. Vokasi/Kapasitas SDM
2. Peningkatan keterampilan sekolah berbasis agama 3. Nutrisi dan early childhood
2 23
24
TANTANGAN PERDAGANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN EKSPOR
Perkembangan Perdagangan Indonesia Ekspor (USD Miliar)
Impor (USD Miliar)
203 177
190
192
Meskipun pertumbuhan ekspor impor masih negatif, surplus perdagangan semakin membaik, namun volume perdagangan relatif menurun 183
187
158 137
129
176
178 150
136
144
143
136
117 97
Surplus
Surplus
Surplus
Surplus
Defisit
Defisit
Defisit
Surplus
Surplus
8.3
19.7
22.2
26.1
-1.7
-4.1
-2.2
7.7
8.8
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pertumbuhan Ekspor Impor Indonesia Seiring dengan Tren Pertumbuhan Harga Komoditas Global Nilai Ekspor (YoY) Nilai Impor (YoY) Indeks Komoditas Global (YoY)
27.71
AS
15
Jepang
14 14
China 10
Singapura 11.40
Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan
13.43
2011
2012
Sumber: BPS, CEIC, Bloomberg
2013
2014
2015
2016
2017
9
India Korea Selatan
6
Malaysia
6
Thailand
5
Philipina
5
Taiwan
Total Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Dagang Utama Indonesia (miliar USD)
3
2016*
2015
2014
*sd November 2016
25
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA: ekspor relatif melemah, impor barang konsumsi meningkat Pertanian
Tahun
(USD Miliar)
24.7
Tahun
(USD Miliar)
5.17 5.57 5.73 5.77 3.73 3.44
2011 2012 2013 2014 2015 2016 29.7
Industri Pertambangan Pengolahan (USD Miliar)
122.19 116.13 113.03 117.33 108.60 109.76
Pertumbuhan Barang Ekspor (YoY)
34.67 31.35 31.18 22.86 19.46 18.15
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tahun 2016, ada perbaikan ekspor industri pengolahan dan pertambangan sementara penurunan ekspor pertanian semakin dalam
Barang Konsumsi
Bahan Baku/Penolong
Barang Modal
(USD Miliar)
(USD Miliar)
(USD Miliar)
13.4 13.4 13.1 12.7 10.9 12.4
130.9 140.1 142.0 136.2 107.1 100.9
33.1 38.2 31.5 29.3 24.7 22.4
32.62
Tahun 2016, pertumbuhan impor
Pertumbuhan bahan baku/penolong semakin meskipun Barang Impor (YoY) membaik pertumbuhannya masih negatif
34.04 23.01
15.24 7.78
3.3
3.8
2.9
7.8 -5.0
0.7 -0.6-2.7
-2.4 -9.1
Pertanian Industri Pengolahan Pertambangan
2011
2012
2013
0.59
-6.8 -7.8
-9.6
13.56
1.1
-15.0
0.12 Barang Konsumsi Bahan Baku/Penolong Barang Modal
-3.59 -4.05
-5.73
-2.01
-14.13 -7.07
-17.36
-9.63 -15.58 -21.38
-26.7
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016 26
TREND EKSPOR KOMODITI UNGGULAN NO
HS
URAIAN
2011
2012
2013
(juta US$) 2014
2015
TREND(%) PERAN.(% 2011-2015 ) 2015
JAN-OKT
2015
2016
PERUB.(%) 2016/2015
PERAN.(%) 2016
1
15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI
21.655,0
21.299,0
19.224,0
21.059,0
18.658,0
-3,00
14,00
15.621,0
13.886,0
-11,00
13,00
2
27 BAHAN BAKAR MINERAL
27.444,0
26.407,0
24.780,0
21.058,0
16.077,0
-12,00
12,00
13.753,0
11.507,0
-16,00
10,00
3
85 MESIN/PERLATAN LISTRIK
11.145,0
10.764,0
10.438,0
9.745,0
8.562,0
-6,00
6,00
7.218,0
6.775,0
-6,00
6,00
4
40 KARET DAN BARANG DARI KARET
14.352,0
10.475,0
9.394,0
7.100,0
5.913,0
-19,00
4,00
5.054,0
4.599,0
-9,00
4,00
5
84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK
5.749,0
6.103,0
5.968,0
5.969,0
5.215,0
-2,00
3,00
4.435,0
4.571,0
3,00
4,00
6
87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA
3.328,0
4.856,0
4.567,0
5.213,0
5.419,0
11,00
4,00
4.700,0
4.830,0
2,00
4,00
7
71 PERHIAASAN/PERMATA
2.593,0
3.234,0
2.751,0
4.648,0
5.494,0
20,00
4,00
4.998,0
5.675,0
13,00
5,00
8
38 BERBAGAI PRODUK KIMIA
3.665,0
3.846,0
3.816,0
4.168,0
2.686,0
-5,00
2,00
2.262,0
2.614,0
15,00
2,00
9
64 ALAS KAKI
3.301,0
3.524,0
3.860,0
4.108,0
4.507,0
8,00
3,00
3.663,0
3.773,0
3,00
3,00
10
44 KAYU, BARANG DARI KAYU
3.374,0
3.448,0
3.634,0
4.071,0
4.005,0
5,00
3,00
3.373,0
3.191,0
-5,00
2,00
11
62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN
4.149,0
3.749,0
3.906,0
3.932,0
3.979,0
0,00
3,00
3.291,0
3.198,0
-2,00
3,00
12
48 KERTAS/KARTON
4.169,0
3.937,0
3.756,0
3.743,0
3.565,0
-3,00
2,00
3.004,0
2.844,0
-5,00
2,00
13
61 BARANG-BARANG RAJUTAN
3.541,0
3.439,0
3.481,0
3.428,0
3.305,0
-1,00
2,00
2.757,0
2.710,0
-1,00
2,00
14
29 BAHAN KIMIA ORGANIK
3.815,0
2.811,0
2.760,0
3.158,0
2.167,0
-9,00
1,00
1.846,0
1.903,0
3,00
1,00
15
3
2.439,0
2.751,0
2.854,0
3.111,0
2.658,0
2,00
2,00
2.182,0
2.351,0
7,00
2,00
IKAN DAN UDANG
Sumber: Kemendag
• •
Komoditas ekspor unggulan yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu adalah perhiasan/permata, berbagai produk kimia, serta ikan, dan udang; Komoditas ekspor yang mengalami tren negatif perlu diversifikasi pasar (baru). 27
28
UPAYA PENINGKATAN EKSPOR • Diversifikasi Pasar Ekspor: komoditi yang melemah (trend negatif) dan komoditi unggulan • Penetrasi Pasar Ekspor: produk industri kreatif, produk industri halal/kebajikan, dan jasa-jasa • Perluasan Daerah Sumber Ekspor: konsolidator ekspor komoditi wilayah timur Indonesia.
Potensi Pasar Ekspor Baru Kawasan Timur Tengah
Kawasan Afrika Egypt Angola 0% 3% 4%
Algeria 2%
Benin 6% Ghana 7%
Kenya 6% Tanzania, Djibouti United 11% Republic of Sumber: trademap 3%
Kuwait 2% Oman 1% Iran, Islamic Republic of 9%
Qatar 3% Israel 0%
Turkey 20%
• Produk unggulan ekspor Indonesia ke kawasan Afrika antara lain minyak dan lemak nabati, kertas, sabun, dan serat stafel buatan.
Kawasan Asia Tengah Kyrgyzstan Tajikistan 0% 0% 7%
Saudi Arabia 18%
South Africa 32%
Nigeria 26%
Jordan 5%
United Arab Emirates 29%
Kazakhstan 20%
Turkmenist an 37%
Uzbekistan 36%
Egypt 13%
• Produk unggulan ekspor antara lain minyak dan lemak nabati, serat stafel buatan dan kertas. • Pangsa pasar produk minyak dan lemak nabati mencakup 20% dari total impor negara di kawasan Timur Tengah. Sedangkan ekspor produk serat stafel buatan, pangsa pasarnya baru sebesar 8% sehingga peluang ekspornya masih terbuka lebar.
• Total nilai ekspor Indonesia ke kawasan Asia Tengah di tahun 2015 mencapai USD15 juta atau turun hampir 30% dibandingkan tahun lalu. • Indonesia berada di urutan ke-55 sebagai eksportir ke kawasan Asia Tengah. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia menduduki posisi ke-5 sedangkan Vietnam di peringkat pertama. 29
Potensi Pasar Ekspor Baru
Kawasan Asia Selatan
Kawasan Amerika Selatan Colombia 7%
Uruguay 2%
Bangladesh 9%
Paraguay 1%
Afghanistan 0% Nepal 0%
Sri Lanka 2%
Chile 8% Pakistan 13%
Peru 9% Argentina 12%
Brazil 61%
• Produk unggulan ekspor Indonesia ke Brazil antara lain minyak dan lemak nabati serta kakao. Indonesia menduduki peringkat ke – 3 sebagai eksportir utama kakao setelah Ghana dan Argentina. • Pangsa pasar produk kakao Indonesia masih 6% dibanding total impor Brazil, hal ini menunjukkan bahwa potensi ekspor produk kakao masih terbuka lebar.
India 76%
• Ekspor Indonesia ke India, Pakistan dan Bangladesh didominasi oleh produk minyak dan lemak nabati, bahan bakar mineral, bijih kerak dan abu logam serta serat stafel buatan. • Selama 3 tahun terakhir ekspor Indonesia ke Nepal mengalami kenaikan rata-rata 30% dengan komoditas ekspor unggulan yaitu buah-buahan, buku dan minyak dan lemak nabati. • Indonesia berada di peringkat ke-2 sebagai eksportir buah-buahan ke Nepal dengan nilai ekspor USD 16 juta atau naik sekitar 70% dibandingkan tahun lalu. Hal ini mengindikasikan tingginya permintaan buah asal Indonesia, sehingga perlu upaya untuk mendorong ekspor ke Nepal. 30
POTENSI PRODUK EKSPOR BARU: INDUSTRI KREATIF Industri Kreatif (Prioritas) Film Budaya populer Indonesia yang potensial menembus pasar global sekaligus sebagai sarana efektif untuk mempromosikan produk dan karya kreatif lainnya
Aplikasi dan game Subsektor yang potensial dikembangkan di era digital, ditunjang oleh melimpahnya bakat di bidang ICT dan desain
Musik Budaya populer Indonesia yang potensial menembus pasar global ditunjang oleh melimpahnya bakat di bidang musik
31
POTENSI PRODUK EKSPOR BARU: INDUSTRI KREATIF Industri kreatif lainnya Desain interior Desain produk Desain komunikasi visual Seni rupa Fesyen Kerajinan
Kuliner Fotografi Arsitektur Seni pertunjukan Periklanan Penerbitan
4 Subsektor Kreatif Dengan Ekspor Terbesar 1. 2. 3. 4.
Desain (US$2 miliar) Seni Rupa (US$586 juta) Fesyen (US$251 juta) Kerajinan (US$243 juta)
Sumber: UN Comtrade dan UNCTAD (2013)
32
POTENSI PRODUK EKSPOR BARU: JASA-JASA
Jasa Wisata
Jasa Konstruksi
Jasa Kesehatan
Jasa Kebugaran
Skiled Labour
33
AGREGATOR/KONSOLIDATOR EKSPOR PRODUK WILAYAH TIMUR INDONESIA DAN DESA KETERBATASAN UKM DALAM MENJANGKAU PASAR EKSPOR
KEUNGGULAN UKM DALAM NEGERI •
Produk UKM memiliki keunggulan tertentu (Jenis, Desain, Inovasi, dsb)
•
Barier dalam Policy Karena disiplin akses pasar (ketentuan ekspor Indonesia, ketentuan impor di negara tujuan, syarat-syarat distribusi di luar negeri , dokumentasi, dsb)
Constraint Market adjustment dimana UKM belum memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor secara tersendiri, dan kendala persaingan antara lain: standarisasi, sertifikasi, packaging dan labelling
MENINGKAT DAYA SAING UKM • •
Peluang produk unggulan untuk menjangkau pasar ekspor Peningkatan kapasitas UKM, seperti: Permodalan Inkubator bimbingan teknis Pemasaran
…untuk menuju Indonesia yang maju, produktif, dan bukan konsumtif.
2
1 MEMBENTUK KONSOLIDATOR/AGREGATOR EKSPOR PRODUK UKM
4
3 Mendorong pengembangan inkubator ekspor UKM
Mendorong pembiayaan ekspor UKM
Mendorong promosi dan pemasaran produk ekspor UKM 34
KUNCI SUKSES: Membangun kebersamaan peningkatan perdagangan • Membangun jaringan promosi ekonomi Indonesia antar sektor, daerah, dan perwakilan luar negeri
• Menjaga kecukupan barang dan stabilisasi harga
• Meningkatkan promosi wisata, ekspor, dan investasi daerah • Membangun konektivitas barang
Indonesia Incorporated
Kelembagaan TIM PEPIDA dan TIM SISLOGDA
Pengamanan inflasi
Pengendalian Tata Niaga dan struktur pasar yang sehat • Meningkatkan efisiensi dan tertib perdagangan
35
TERIMA KASIH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN COPYRIGHT 2017
36
