BAB 2 KEBIJAKAN TERKAIT 2.1.
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL
Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul pada tahun 2001 dalam buku John Howkins yang berjudul “The Creative Economy: How People Make Money from Ideas”, sebuah buku mengenai kreativitas dan ekonomi. Howkins menyebutkan bahwa ekonomi dan kreativitas bukanlah suatu hal yang baru, yang menjadikannya baru adalah ketika menghubungkan keduanya sehingga menghasilkan nilai tambah. Menurut Creative Economy Report 2010 yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Ekonomi Kreatif adalah konsep yang terus berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. UNCTAD juga menyebutkan bahwa Ekonomi Kreatif ini berfungsi dalam: 1.
Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan keragaman budaya;
2.
Mencakup aspek ekonomi, budaya dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual dan tujuan pariwisata;
3.
Satu set berbasis pengetahuan ekonomi dengan dimensi pengembangan dan keterkaitan lintas sektor di tingkat makro dan mikro untuk keseluruhan ekonomi;
4.
Mungkin untuk digunakan dalam pengembangan inovasi, kebijakan yang bersifat multidisiplin dan kegiatan yang menghubungkan beberapa kementerian sekaligus; dan·
5.
Dasar dari ekonomi kreatif adalah industri kreatif. 2|1
Secara umum saat ini di dunia sudah terjadi pergeseran era ekonomi, dari yang awalnya era ekonomi pertanian sampai sekarang menuju perkembangan ekonomi kreatif.
Gambar 2.1 Bagan pergeseran era ekonomi Sedangkan di Indonesia sendiri, Ekonomi Kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide danstock of knowledge dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Selain itu terdapat juga Industri kreatif yang didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan di bawah, yaitu: 1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; 2. Menciptakan iklim bisnis yang positif; 3. Membangun citra dan identitas bangsa; 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan; 5. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; dan 6.
Memberikan dampak sosial yang positif.
Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdapat lima fokus dan kegiatan prioritas bidang ekonomi kreatif, yaitu: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya a. Pengembangan perfilman Indonesia; b. Pengembangan seni pertunjukan Indonesia; c. Pengembangan Industri musik Indonesia; d. Pengembangan seni rupa murni Indonesia; e. Pengembangan kriya Indonesia; f. Penguatan tatakelola dan kelembagaan ekonomi kreatif berbasis media, g. Desain dan iptek. 2|2
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek a. Pengembangan konten media elektronik dan cetak; b. Pengembangan konten media digital; c. Pengembangan desain dan arsitektur; d. Penguatan tatakelola dan kelembagaan ekonomi kreatif berbasis media, e. Desain, dan iptek. 3. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif a. Pengembangan standardisasi profesi di bidang ekonomi kreatif; b. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya insani ekonomi kreatif; c. Penciptaan inovasi bidang ekonomi kreatif yang bernilai tambah. 4. Penguatan institusi dan pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif a. Harmonisasi Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; b. Penguatan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif antarlembaga di dalam maupun di luar negeri; c. Peningkatan apresiasi terhadap karya, produk dan jasa kreatif; d. Perluasan dan penguatan pasar dalam negeri, serta pengembangan pasar luar negeri. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan satu landasan utama dan lima pilar utama yang harus diperkuat, yaitu: 1. Sumber daya insani adalah individu-individu atau sumber daya manusia yang kreatif; 2. Industri yaitu kumpulan dari perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri kreatif; 3. Teknologi yaitu enabler untuk mewujudkan kreatifitas individu dalam bentuk karya nyata; 4. Sumber daya yaitu input selain kreativitas dan pengetahuan individu yang dibutuhkan dalam proses kreatif, misal: SDA, lahan, bahan baku; 5. Institusi yaitu tatanan sosial, public places and spaces(norma, nilai, kebijakan,dan hukum) yang mengatur interaksi antarmanusia, serta kelembagaan yang terkait dengan ekonomi kreatif; 6. Lembaga Pembiayaan yaitu lembaga intermediasi keuangan.
2|3
Gambar 2.2 Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan ekonomi kreatif telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009. Presiden menginstruksikan kepada 27 pimpinan Kementerian dan Badan serta seluruh pimpinan gubernur, bupati/walikota Indonesia. Pemerintah mendukung Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009–2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. Pada Inpres No. 6 Tahun 2009, terdapat penjelasan mengenai Sasaran, Arah, dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009–2015, dengan disertai penanggung jawab pelaksanaan setiap strategi dari setiap arah dan sasaran. Terdapat 6 sasaran, 21 arah, dan 83 strategi dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut.
2|4
Tabel 2.1 Roadmap Ekonomi Kraetif Nasional 2025
2|5
Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 adalah mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR. Visi RPJPN tahun 2005–2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran yang ingin dicapai. Visi Presiden Untuk Periode Tahun 2009 – 2014: a.
Kesejahteraan Rakyat, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan budaya bangsa yang akan dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Demokrasi, yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. c.
Keadilan, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
Gambar 2.3 Alur Pikir Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi RPJM 2010 - 2014 2|6
RPJMN 2009 – 2014 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi yang kokoh, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan ini dicapai melalui pembangunan pada 13 prioritas pembangunan. Dari 13 prioritas pembangunan tersebut, sektor ekonomi kreatif setidaknya berperan pada 6 prioritas bidang, yaitu: 1.
Menjaga daya beli masyarakat, dengan cara menjaga tingkat konsumsi, baik individu, masyarakat, maupun pemerintah, dalam struktur pengeluaran masyarakat. Tingkat konsumsi dalam negeri ini merupakan salah satu indikator kinerja kementerian. Produk dan jasa ekonomi kreatif sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri. Tingkat konsumsi ini akan berpengaruh langsung pada kinerja ekonomi kreatif. Selain itu, produk dan jasa ekonomi kreatif identik dengan seni, warisan budaya, kearifan lokal, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Menjaga konsumsi produk dan jasa ekonomi kreatif sangat erat kaitannya dengan pelestarian budaya bangsa dan kecintaan terhadap bangsa.
2.
Kebijakan industri, sangat penting untuk kemajuan sektor-sektor industri. Ekonomi kreatif dengan 15 subsektor industri yang relatif baru, membutuhkan kebijakankebijakan baru yang sesuai dengan karakteristik industri, sehingga tata kelola atau aturan main industri menjadi semakin baik. Dalam hal ini, kementerian akan senantiasa berupaya mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan industri yang terkait dengan 15 subsektor industri kreatif.
3.
Kebijakan sektor keuangan, bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengaturan tingkat bunga, kebijakan perbankan merupakan beberapa diantaranya. Ekonomi kreatif sangat dekat dengan ekonomi digital. Saat ini negara-negara di dunia semakin menyesuaikan kebijakan sektor keuangannya dengan karakteristik ekonomi digital. Kementerian akan senantiasa mengharmonisasikan kebijakan sektor keuangan yang sesuai dengan ekonomi digital, dengan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.
4.
Kebijakan tenaga kerja, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Saat ini, sector industri kreatif menyerap 8,5 juta tenaga kerja di tahun 2010. Peningkatan tingkat partisipasi penyerapan tenaga kerja ini merupakan salah satu target kinerja kementerian.
5.
Kebijakan pengurangan kemiskinan, di ekonomi kreatif dilakukan terutama melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pemanfaatan ide, kreativitas, dan pengetahuan untuk menciptakan nilai tambah, sehingga tingkat pendapatan secara langsung diharapkan semakin membaik.
6.
Kebijakan UMKM, akan mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif. Jumlah usaha yang ada di sektor industri kreatif berkembang terus, sebagian besar adalah UMKM. Pemerintah Daerah harus selalu berupaya mengharmonisasikan kebijakan UMKM yang sesuai dengan karakteristik sector industri kreatif
2|7
2.2.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT
Berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, bahwa arahan dalam pelaksanaan penataan ruang perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah ini adalah sebagai berikut : 1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan; 2. Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya; 3. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing perdesaan; 4. Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama; 5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Program prioritas di masing-masing wilayah perbatasan adalah sebagai berikut: a. Wilayah Jabodetabekjur : Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur; 2|8
Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur; Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal; Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS, pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk; Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan; Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru; Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular; Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus; Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional; Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja. b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah : Bidang Sosial dan Pemerintahan :
Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin; Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa; Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang; Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai; Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi; Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan; Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan. Bidang Ekonomi :
Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama dan pertanian multi aktivitas (padi – ternak) dan relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan;
2|9
Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan; Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.
c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat-Banten : Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :
Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular;
Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru;
Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kaolotan;
Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah.
Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :
Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni; Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih; Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan jalan dan peningkatan status jalan serta pembangunan jembatan; Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan.
Bidang Ekonomi :
Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM; Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan paket-paket wisata; Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).
Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tentu tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten dan Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada: a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah); 2 | 10
d. Pembangunan infrastruktur transportasi; e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan; f. Peningkatan mutu air baku; g. Pengendalian pencemaran air; h. Peningkatan cakupan listrik perdesaan; i. Penyediaan energi alternatif; j. Pengembangan Jasa dan Perdagangan; k. Penataan daerah otonom. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Jawa Barat maka peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan perlu dioptimalkan dan diperkuat. Dengan mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta mencermati karakteristik potensi dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka pembagian Wilayah Kerja Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut: 1. WKPP Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan; 2. WKPP Priangan, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dengan memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi; 3. WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi; 4. WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Kabupaten Bandung termasuk kedalam WKPP Priangan dengan fungsi sebagai berikut: a. Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung; b. Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor industri, pariwisata dan pertanian; c. Sebagai wilayah konservasi.
2 | 11
2.3.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANDUNG
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2005 – 2025, dimana Visi yang diemban Kabupaten Bandung adalah : ”KABUPATEN BANDUNG YANG REPEH RAPIH KERTA RAHARJA TAHUN 2025” Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut meliputi: 1) Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3) Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5) Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan 6) Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung terkait aspek fisik dan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya meliputi Misi (3), (4) dan (6), yaitu: 1. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Berkurangnya luas lahan kritis.
Menurunnya tingkat bahaya erosi (TBE).
Menurunnya laju sedimentasi di daerah tangkapan air.
Meningkatnya kesuburan tanah.
Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan
b. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (Sustainable Resources Management)
Meningkatnya penambangan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang.
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan.
Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin.
c. Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. 2 | 12
Kualitas kawasan permukiman meningkat (ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan ketentuan/standar yang ada).
Berkurangnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang.
Berkurangnya perubahan guna lahan terutama pada kawasan lindung.
d. Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu
Berkurangnya tingkat pencemaran.
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah terpadu.
Termanfaatkannya sampah/limbah sebagai sumber pendapatan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia a. Terwujudnya pemerataan dan perluasaan kesempatan memperoleh pendidikan
Meningkatnya wajar dikdas.
Berkurangnya masyarakat keluarga miskin yang tidak memperoleh hak pendidikan wajar dikdas.
Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah tertinggal.
b. Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan
Angka melek huruf. Berkurang.
Angka putus sekolah berkurang.
Kualitas dan kuantitas sarana pendidikan meningkat.
Kualitas dan kuantitas guru meningkat.
c. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan
Menurunnya angka kesakitan.
Menurunnya penyakit menular.
Menurunnya AKI dan AKB.
Meningkatnya pembinaan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat.
Meningkatnya akses terhadap sarana kesehatan lingkungan.
d. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga
Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan.
Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau secara geografis maupun biaya.
Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai peraturan yang berlaku.
2 | 13
Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga yang terpadu.
3. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing a. Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis potensi lokal.
Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri unggulan.
Meningkatnya penggunaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di industri lokal.
Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi dan UMKM yang sehat.
Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan.
Pengembangan kemitraan usaha hulu hilir secara terintegrasi.
b. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing
Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pariwisata di Kabupaten Bandung.
Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata.
Meningkatnya keanekaragaman objek wisata.
Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Bandung
Meningkatnya pola kerjasama, kemitraan dan promosi wisata daerah.
Terciptanya wisata desa yang berbudaya sunda, religius dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan daerah
Terwujudnya wisata pesisir
c. Meningkatnya pertumbuhan investasi
Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku UMKM.
Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu.
Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti.
Meningkatnya infrastuktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas.
d. Terlaksananya pembangunan Pusat - Pusat Perdagangan
Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang informal (PKL).
Meningkatnya Pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek wisata.
Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan.
Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan. 2 | 14
Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan.
Meningkatnya ketersediaan pasar tradisional yang ramah lingkungan.
e. Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syari’ah maupun konvensional) yang mandiri dan maju
Meningkatnya jumlah koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional.
Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Dengan demikian dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah, dimana pada saat ini sedang memasuki Tahap ke - II (Tahun 2010 - 2015) dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: a. Memantapkan penataan Indonesia dalam segala bidang, dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian). b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur dan Suprastruktur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 2015. Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015, yang hendak dicapai adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2010 – 2015, sebagai berikut : Misi Pertama : “Meningkatkan profesionalisme birokrasi”. Misi Kedua: “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”. Misi Ketiga: “Memantapkan pembangunan perdesaan”. 2 | 15
Misi Keempat : “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Misi Kelima: “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”. Misi Keenam: “Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”. Misi Ketujuh: “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”. Terkait penyusunan RTRW dalam Misi ke-5 yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah yaitu Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah dengan strategi : a) Pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat. Hasil akhir yang akan dicapai adalah Ketersediaan informasi mengenai RTRW Kabupaten beserta rincinya melalui peta b) Peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang c) Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan d) Peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahun 2010-2015 yaitu : a) Strategi peningkatan pendapatan pertanian melalui : Produk pertanian organik, Konservasi berbasis ekonomi, Rumah kemasan, Pengembangan agribisnis potensi lokal, Pembenahan bumdes pertanian, Restoran organik. b) Pengembangan pasar tradisional melalui : pembenahan tempat dan kelengkapan jenis jualan. c)
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui : relokasi, penetapan waktu jual dan penataan kios.
d) Pengelolaan sampah melalui : pembenahan TPS, penyiapan TPA alternatif dan pengolahan sampah (organik dan anorganik) e) Pembuatan air minum mineral f)
Penanggulangan akibat banjir melalui Peninggian bangunan rumah, pembuatan danau dan sumur resapan, dan pembentukan tim siaga bencana.
g)
Perbaikan infra struktur jalan melalui penutupan dengan sirtu, perbaikan permanen Apbd/Apbn dan pembangunan tol seroja.
h) Peningkatan derajat kesehatan melalui Revitalisasi posyandu, perbaikan fasilitas puskesmas setara RS dan penerapan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. i)
Penataan taman kota/kecamatan/desa/kelurahan
j)
Pemberdayaan aparatur pejabat tiap tingkatan 2 | 16
k)
Wisata terpadu
l)
Perbaikan rumah kumuh
2.4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 - 2029 Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 Kebijakan dan strategi penataan ruang, meliputi : a. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang; b. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang; dan c. Kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan perencanaan tata ruang, meliputi: a. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif; b. Tindaklanjut RTRWP ke dalam rencana yang lebih terperinci; c. Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan substansi RTRWP. Strategi perencanaan tata ruang meliputi: a. Peningkatan peran kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang; b. Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP; c. Menjadikan RTRWP sebagai acuan bagi perencanaan sektoral dan wilayah; d. Penyusunan kesepakatan RTRWP dengan RTRW provinsi yang berbatasan; e. Penyusunan Rencana Tata Ruang KSP. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, terkait dengan pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bandung, meliputi: 1. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung sebagai bagian dari WP KK Cekungan Bandung, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang. a. Ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya. b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan. 2. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang 2 | 17
Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi: a. pemantapan peran perkotaan di Daerah sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL; b. pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan dayadukung dan dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya; c. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara serta wilayah yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; d. pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya; e. penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem kota di Daerah; f. mendorong terlaksananya peran WP serta KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk. Strategi yang ditempuh untuk Kabupaten Bandung (WP KK Cekungan Bandung), diantaranya adalah: a. Pemantapan peran kawasan perkotaan di daerah sesuai fungsi yang telah ditetapkan. b. Pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan dayadukung lingkungan serta fungsi kegiatan dominannya. c. Pengendalian dan pengembangan sistem kota di wilayah selatan sesuai dengan dayadukungnya. d. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara dan wilayah yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan.Penataan dan pengembangan sistem prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota di daerah. e. Pendorong terlaksananya peran WP dan KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk. 3. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Untuk Rencana Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung yang diarahkan untuk pengembangan Kabupaten Bandung, antara lain: 2 | 18
1) Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan. 2) Pengembangan Permukiman Perkotaan dengan :
Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan.
Peningkatan pengelolaan persampahan dan revitalisasi TPA.
Peningkatan pelayanan air bersih;
Peningkatan pengolahan air limbah;
Penataan permukiman kumuh;
Penataan jaringan drainase perkotaan;
Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN dan PKW dan sarana olahraga di PKL;
Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL; dan
Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW.
3) Pengembangan Permukiman Perdesaan dengan :
Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, dan kawasan rawan bencana;
Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi terutama di WP KK Cekungan Bandung bagian utara dan selatan;
Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
Pembangunan Puskesmas.
2.5. PENATAAN RUANG BANDUNG METROPOLITAN AREA Kebijakan pengembangan struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung adalah: 1. Pengembangan struktur tata ruang wilayah metropolitan Bandung dengan mengembangkan sistem kota-kota fungsional / kawasan perkotaan secara terintegrasi antar wilayah Kabupaten dan Kota dalam bentuk kota inti dan kota satelit sesuai dengan fungsinya masing-masing dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan 2. Pengembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi kota-kota dan wilayah yang akan dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan sumberdaya lokal serta meningkatkan kesejahteraaan penduduk kawasan Metropolitan Bandung 3. Kebijakan pengembangan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kota / pusat permukiman. 2 | 19
Kebijakan pengembangan pola pemanfaatan ruang Metropolitan Bandung adalah : 1. Pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah baik untuk kawasan lindung maupun kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. 2. Pemantapan, pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung, yang mencakup kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, kawasan lindung setempat, dan kawasan rawan bencana 3. Peningkatan luas kawasan yang berfungsi lindung dan menjaga kualitas kawasan lindung. 4. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan (ketersediaan air, kawasan konservasi) dan kesesuaian lahannya. 5. Peningkatan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan. Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung pada masa yang akan datang : 1. Konsep I Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung ini didasarkan pada integrasi rencana-rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah ada dalam suatu kesatuan wilayah pengembangan. 2. Konsep II Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung ini didasarkan pada penerapan strategi tata ruang yang direkomendasikan dalam studi-studi pengembangan BMA/MBUDP yang telah ada dalam kaitannya dengan pengembangan prasarana perkotaan. 3. Konsep III Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung ini merupakan modifikasi terhadap Konsep I dan II dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan yang terjadi. Wilayah pengembangan Metropolitan Bandung ini adalah : 1. Kawasan Perkotaan Bandung - Cimahi 2. Wilayah Lembang dsk. / Bandung Utara 3. Wilayah Padalarang dsk. 2 | 20
4. Wilayah Soreang dsk. 5. Wilayah Rancaekek dsk. 6. Wilayah Jatinangor dsk. 7. Wilayah Bandung Selatan Arahan fungsi kota/kawasan perkotaan di Metropolitan Bandung adalah sebagai mana disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Arahan Fungsi Kota-Kota di Metropolitan Bandung Sampai Dengan Tahun 2025
No
Hierarki
Kota/Kawasan Perkotaan
Perkiraan Penduduk Perkotaan 2025 (Jiwa) 3.500.000
I
Kota Inti
Kota Bandung-Kota Cimahi
II
Kota Satelit I Kota dengan penduduk 100.000-500.000 jiwa
Padalarang-Ngamprah
500.000
Soreang-Katapang
300.000
Rancaekek-Cicalengka
300.000
Lembang
200.000
Jatinangor-Tanjungsari
200.000
Majalaya
200.000
Banjaran
100.000
Cipeundeuy-Cikalong Wetan
100.000
Cililin
100.000
Pangalengan
100.000
III
Kota Satelit II Kota dengan penduduk 50.000-100.000 jiwa
Fungsi Pengembangan perdagangan & jasa pemerintahan pendidikan tinggi industri perdagangan permukiman pemerintahan industri Pertanian perdagangan permukiman perdagangan permukiman industri pariwisata permukiman pendidikan tinggi permukiman industri industri permukiman industri permukiman industri permukiman permukiman industri pariwisata
2 | 21
No
IV
Hierarki
Kota/Kawasan Perkotaan
Perkiraan Penduduk Perkotaan 2025 (Jiwa)
Ciwidey
100.000
Arjasari
50.000
Nagreg
50.000
Sukasari
30.000
Kertasari
30.000
Pacet
25.000
Cikancung
25.000
Gunung Halu
25.000
Cipongkor
15.000
Sindangkerta
15.000
Rongga
10.000
Rancabali
10.000
Fungsi Pengembangan pertanian permukiman pariwisata pertanian permukiman
Ibukota Kecamatan Kota dengan penduduk < 50.000jiwa permukiman pertanian industri agro permukiman industri agro permukiman pertanian permukiman pertanian permukiman pertanian permukiman perdagangan industri permukiman pertanian permukiman pertanian permukiman pertanian permukiman pertanian permukiman, pertanian
Sumber: Penataan Ruang Metropolitan Bandung, Tahun 2006.
2 | 22
Gambar 2.4 Pembagian Wilayah Pengembangan Metropolitan Bandung
2 | 23
Gambar 2.5 Fungsi Kota Dalam Penataan Ruang Metropolitan Bandung
Secara umum, pola spasial pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebar terutama di bagian utara dan selatan wilayah Metropolitan Bandung. Kawasan lindung di Metropolitan Bandung meliputi : 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya di wilayah Metropolitan terdiri dari : a. Kawasan Hutan Lindung Adapun kawasan hutan lindung di Metropolitan Bandung tersebar di Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Ibun. 2 | 24
b. Kawasan Resapan Air kawasan resapan air di kawasan perencanaan tersebar di Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Cibeunying yang pada kondisi saat ini telah banyak yang menjadi kawasan terbangun. 2. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: Kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat di wilayah Metropolitan Bandung terdiri dari : a. Sempadan Sungai b. Kawasan Sekitar Mata Air 3. Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam yang terdapat di wilayah Metropolitan Bandung antara lain adalah Taman Hutan Raya. 4. Kawasan Rawan Bencana Alam: Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana longsor yang di kawaan perencanaan secara administratif terdapat di Kecamatan Cimenyan, Cimanggung, Cicalengka, Banjaran, Arjasari, Ciparay dan Pacet. Kawasan Budidaya di wilayah Metropolitan Bandung terdiri dari: 1. Kawasan Budidaya Pertanian Pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian berdasarkan kesesuaian lahan adalah sebagai berikut :
Kawasan pertanian lahan basah (padi sawah), tersebar di Kecamatan Rancaekek, Bojongsoang, Majalaya, Ciparay, Soreang, Margahayu dan Katapang.
Kawasan pertanian lahan kering (dengan tanaman tahunan dan tanaman semusim), tersebar di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Pacet, Arjasari, Ciparay, Majalaya, Cikancung, Cicalengka, Cimanggung, Tanjungsari, dan Jatinangor. Perkebunan terdapat di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, dan Cimaung.
Hutan produksi terdapat di Kecamatan Ciwidey, Pangalengan, Cimaung, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Cimanggung, Lembang, dan Cilengkrang.
2. Kawasan Budidaya Non-Pertanian / Perkotaan Secara spasial pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya mengarah pada bagian wilayah barat-timur, sementara ke arah utara dibatasi oleh kawasan resapan air (konservasi potensial sangat tinggi), dan ke selatan perkembangannya secara 2 | 25
menerus dari kota inti Bandung-Cimahi dibatasi hanya bersifat linear sepanjang jalan utama yang menghubungan kota inti –kota satelit dan antar kota satelit.
2 | 26
Gambar 2.6 Pengembangan Kawasan Perkotaan – Kawasan Perdesaan Dalam Penataan Ruang Metropolitan Bandung
2 | 27
Gambar 2.7 Pola Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang Metropolitan Bandung
Dalam RTRW Kabupaten/Kota di Metropolitan Bandung sebenarnya telah ditetapkan kawasan-kawasan prioritas/kawasan tertentu dalam konteks wilayahnya masing-masing. Dikaitkan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ingin diwujudkan di Metropolitan Bandung, kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah : 1. Kawasan Bandung Utara 2. Kawasan Kota Baru Tegal Luar 3. Kawasan Relokasi Industri Cipeundeuy 4. Kawasan Olah Raga Terpadu Ngamprah 5. Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor
2 | 28
Gambar 2.8 Pola Pengembangan Kawasan Prioritas Dalam Penataan Ruang Metropolitan Bandung
2.6. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2017 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2017, Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung: a.
menerapkan prinsip dan kaidah-kaidah pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya berkelanjutan dengan konsisten dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata unggulan dan fasilitas pariwisata utama Kabupaten Bandung;
b. mengembangkan tema-tema agrowisata alam pegunungan yang spesifik dan kreatif sesuai dengan karakteristik fisik kawasan dan preferensi pasar wisatawan, yang tidak
2 | 29
hanya berdaya saing, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan kehidupan masyarakat sekitarnya; c.
menerapkan perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata budaya dan alam lainnya yang saling bersinergi dengan produk agrowisata alam pegunungan Kabupaten Bandung;
d. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan, memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan masyarakat, mendukung distribusi perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung, serta mendukung pembentukan tema pengembangan kawasan strategis maupun andalan pariwisata Kabupaten Bandung; e.
membangun struktur jejaring industri pariwisata Kabupaten Bandung yang kokoh dalam pengembangan produk agrowisata alam pegunungan yang kreatif dan inovatif serta dalam penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab;
f.
mengembangkan segmen pasar pariwisata yang berkualitas secara ekonomi dan bertanggung jawab secara lingkungan;
g.
mengembangkan potensi sosial budaya dan ekonomi masyarakat agar siap menjadi tuan rumah destinasi pariwisata internasional melalui pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dan menengah;
h. mengembangkan upaya-upaya pelestarian sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyelenggara destinasi pariwisata internasional; i.
memperkuat peran dan fungsi kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Bandung dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang ramah lingkungan melalui pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para investor;
j.
mengangkat citra kepariwisataan daerah melalui pengembangan regulasi yang efektif bagi pengendalian pembangunan kepariwisataan dalam upaya akselerasi perkembangan pariwisata di wilayah-wilayah belum berkembang serta pembatasan pembangunan di wilayah-wilayah yang rentan secara alam (kawasan lindung, kawasan rawan bencana) dan wilayah-wilayah yang sudah terlampaui daya dukungnya.
Konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung adalah Ekowisata. Prinsipprinsip ekowisata adalah: a.
Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat;
b. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan dapat dilakukan langsung di alam;
2 | 30
c.
Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan yang dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.
d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif. e.
Penghasilan bagi masyarakat lokal. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
f.
Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonisasi dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini.
g.
Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna, serta menjaga keaslian budaya masyarakat.
h. Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi. i.
Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap daerah. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka belanja wisatawan didorong dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat.
Ekowisata memiliki 5 (lima) spektrum yaitu: a.
“Pure ecotourism”: seluruh elemen penting ekowisata telah terpenuhi, yaitu perjalanan bertanggung jawab/responsible travel ke daerah yang masih alami, ada upaya konservasi lingkungan alam, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyrakat lokal, dan juga mengembangkan program-program pendidikan lingkungan, baik bagi ekowisatawan maupun penduduk lokal. Kode warna untuk spectrum ini adalah biru tua.
b. “Light ecotourism”: seluruh elemen-elemen penting ekowisata terlihat sudah ada, tetapi pada kenyataannya, perjalanan yang dilakukan bukan merupakan perjalanan yang bertanggung jawab/responsible travel ke daerah yang masih alami, dan/atau tidak berkontribusi terhadap upaya konservasi lingkungan alam, dan/atau tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, dan/atau tidak menyelenggarakan program-program pendidikan lingkungan bagi ekowisatawan maupun penduduk lokal. Kode warna untuk spektrum ini adalah biru muda. c.
“Green tourism”: merupakan perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah yang masih alami, dengan fokus utamanya pada sumber daya alam dan upaya konservasinya, tidak bertujuan atau tidak mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kode warna untuk spektrum ini adalah hijau. 2 | 31
d. “Adventure travel”: perjalanan yang sangat tergantung pada penggunaan sumber daya alam, membutuhkan kapasitas petualangan fisik khusus dan kegiatannya memiliki tingkat resiko tertentu, seperti memanjat tebing, kayaking, scuba diving. Kode warna untuk spektrum ini adalah kuning. Dalam kasus seluruh elemen ekowisata sudah terpenuhi oleh adventure travel, spektrumnya dapat berubah menjadi pure ecotourism/biru tua. e.
“Nature tourism”: perjalanan yang sangat tergantung pada penggunaan sumber daya alam, mencakup partisipasi dalam kegiatan fisik yang bersifat umum/lebih mudah dibandingkan adventure travel. Kode warna untuk spektrum ini adalah merah.
Kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung meliputi: a.
mengembangkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bandung untuk memperkuat daya saing pariwisata serta menjawab isu-isu strategis kepariwisataan berupa penguatan destinasi agrowisata alam dan budaya pegunungan Kabupaten Bandung, pemanfaatan pasar wisatawan Kota Bandung, serta pemberdayaan stakeholders kepariwisataan Kabupaten Bandung secara berkelanjutan;
b. mengembangkan kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah yang lebih luas; c.
untuk
mengembangkan daya tarik alam dan budaya pegunungan yang kreatif dan berwawasan lingkungan, yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk memanfaatkan potensi kreatifnya dalam berwisata;
d. mengembangkan struktur industri pariwisata Kabupaten Bandung yang mendukung upaya mewujudkan industri pariwisata yang ramah lingkungan; e.
mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, sesuai dengan keragaman tema produk pariwisata yang ditawarkan Kabupaten Bandung;
f.
mengembangkan strategi pemasaran dan teknik promosi yang kreatif dan efektif untuk menjaring pasar pariwisata yang berkualitas;
g.
optimalisasi organisasi kepariwisataan yang ada melalui peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia di dalamnya;
h. mengembangkan kebijakan dan regulasi bagi peningkatan kesadaran lingkungan para pelaku pariwisata dan masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal dalam kepariwisataan, serta iklim yang kondusif bagi investasi berwawasan lingkungan. Strategi Pengembangan Kepariwisataan Fungsi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bandung adalah sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pengembangan destinasi pariwisata daerah, memberikan arah dalam perumusan strategi dan program pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, strategi pengembangan pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. 2 | 32
1.
Strategi pengembangan destinasi pariwisata meliputi: a.
penerapan spektrum ekowisata sesuai dengan karakteristik fisik wilayah dan daya tarik wisata yang dimiliki masing-masing kawasan pariwisata;
b. pengembangan Kawasan Agrowisata Edukatif Ciwidey, Kawasan Ekowisata Pegunungan Kawah Putih, Kawasan, Kawasan Pariwisata Perairan Danau Situ Patengan, Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda Jelekong, Kawasan Agrowisata Rekreatif Malabar, dan Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang sebagai kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bandung. c.
pengembangan Kawasan Pariwisata Perkotaan Soreang sebagai kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung;
d. pengembangan Kawasan Soreang sebagai pusat pelayanan primer pariwisata; Kawasan Patengan, Kawasan Cileunyi-Rancaekek, Kawasan Jelekong, dan Kawasan Malabar sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Bandung; e.
pengembangan kawasan-kawasan pariwisata potensial, yaitu Kawasan Pariwisata Petualangan Alam Lamajang, Kawasan Pariwisata Olahraga Air Cileunca, Kawasan Pariwisata Alam Hutan Paseh, Kawasan Rekreasi Alam Cicalengka – Nagrek, Kawasan Pariwisata Sejarah Cileunyi – Rancaekek, dan Kawasan Geowisata Cimenyan – Cilengkrang;
f.
pengembangan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan kawasan pariwisata potensial Kabupaten Bandung, terutama melalui peningkatan aksesibilitas dan penyediaan informasi;
g.
pengembangan produk-produk pariwisata edukatif pada kawasan agrowisata, geowisata, ekowisata pegunungan, pariwisata petualangan, dan pariwisata alam hutan;
h. peningkatan keterkaitan antara kawasan-kawasan dengan tema utama agrowisata dan kawasan dengan tema pendukung agrowisata di Kabupaten Bandung, antara kawasan-kawasan utama agrowisata Kabupaten Bandung dengan kawasan agrowisata unggulan Jawa Barat dan nasional lainnya, melalui penyediaan informasi, peningkatan aksesibilitas antarkawasan, dan pengembangan jalur wisata lokal. 2.
Strategi pengembangan industri pariwisata meliputi : a.
peningkatan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk khas Kabupaten Bandung yang kreatif dan edukatif serta ramah lingkungan;
b. pengembangan struktur industri pariwisata ramah lingkungan yang kokoh melalui penerapan standar usaha dan sertifikasi ramah lingkungan pada usahausaha pariwisata di Kabupaten Bandung; c.
pengembangan usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata;
2 | 33
d. pengembangan usaha penyediaan akomodasi kelas bintang serta usaha jasa makanan dan minuman yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer pariwisata dan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Bandung; e.
pengembangan usaha pondok wisata di kawasan pure ecotourism dan light ecoutourism;
f.
pengembangan pusat pemasaran kriya dan kuliner khas Kabupaten Bandung di pusat-pusat pelayanan pariwisata Kabupaten Bandung;
g.
penguatan rantai produksi dan distribusi antara usaha kecil, menengah, dan besar dalam bidang pariwisata sebagai upaya meningkatkan peran usaha kecil dan menengah dalam pengembangan pariwisata;
h. peningkatan kinerja kemitraan antara usaha-usaha pariwisata untuk mewujudkan kemitraan berkinerja tinggi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung. Usaha pariwisata meliputi, antara lain : a.
daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata; c.
jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata ; e.
jasa makanan dan minuman;
f.
penyediaan akomodasi;
g.
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i.
jasa informasi pariwisata;
j.
jasa konsultan pariwisata;
k.
jasa pramuwisata;
l.
wisata tirta; dan
m. spa. 3.
Strategi pengembangan pemasaran pariwisata meliputi : a.
penetapan pasar pariwisata pelajar/mahasiswa dan perusahaan-perusahaan swasta dari DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Jawa Barat lainnya sebagai pasar utama pariwisata Kabupaten Bandung;
b. penetapan pasar pariwisata keluarga dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, peneliti dari seluruh wilayah di Indonesia, peneliti dari luar negeri sebagai pasar potensial pariwisata Kabupaten Bandung;
2 | 34
c.
pengembangan pemasaran terpadu yang bertanggung jawab dengan Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat untuk dapat menjaring pasar lebih luas lagi;
d. pengembangan citra Kabupaten Bandung sebagai destinasi agrowisata pegunungan unggulan nasional melalui perumusan positioning statement yang tepat dan branding yang kompetitif;
4.
e.
peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
f.
pengembangan program-program promosi yang kreatif, efektif, dan tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengembangan community marketing;
g.
pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi program-program pemasaran pariwisata Kabupaten Bandung.
Strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan meliputi : a.
penguatan peran organisasi-organisasi masyarakat di bidang pariwisata dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung;
b. pengembangan pembinaan kepada individu masyarakat tentang peluangpeluang keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya; c.
pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang mendorong berkembangnya kreativitas dan tanggung jawab sumber daya manusia pariwisata, baik di lingkungan pemerintahan, industri, dan masyarakat, terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
d. pengembangan sistem inovasi pariwisata daerah Kabupaten Bandung yang melibatkan pihak industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat setempat; e.
pengembangan kelembagaan dan regulasi investasi yang efektif dan konsisten dalam rangka mendorong pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan di Kabupaten Bandung;
f.
penguatan koordinasi dengan Kantor Perpajakan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dalam mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata yang mengikuti standar nasional usaha pariwisata dan bersertifikasi ramah lingkungan;
g.
pengembangan kelembagaan mandiri dan sistem pengendalian pembangunan kepariwisataan yang handal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pariwisata.
2 | 35
2 | 36
