TINJAUAN PERATURAN / KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRAMBANAN DAN SEKITAR
Peraturan/ Kebijakan Terkait
1. JICA 1979 2. KEPPRES NO.1, Tahun 1992 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 5. RTRW Kabupaten Sleman (2011 – 2031)
1.
JICA 1979 : ZONASI PRAMBANAN SEBAGAI NATIONAL ARCHAEOLOGICAL PARK
1. Zona 1 (meliputi kompleks Candi Roro Jonggrang seluas 39,8 ha perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan fisik dan monumen-monumen arkeologi)
2. Zona II (melipui kompleks Candi Rara Jonggrang, Lumbung, Asu, Bubrah seLuas 77 Ha fasilitas taman dan kenyamanan pengunjung, dan perlindungan lingkungan bersejarah
3. Zona III (meliputi Desa Bugisan, Taji, Tlogo, Kebondalem Kidul, Pereng, Bokoharjo termasuk taman Candi Prambanan, Plaosan, dan Sojiwan, dengan luas 7,4 km2) perlindungan terhadap lingkungan dengan menerapkan tata guna lahan di sekitar taman. Perkembangan di area ini harus selalu terkontrol.
4. Zona IV
(meliputi wilayah radius 6 km dari taman Candi Prambanan) mempertahankan pemandangan yang bernilai sejarah dan untuk mencegah kerusakan pemandangan tersebut
5. Zona V (meliputi wilayah seluas 81 km2 dengan pusat di Situs Ratu Boko (Radius 9 Km dari Boko). untuk melaksanakan survey arkeologi dalam skala luas dan melindungi tinggalan-tinggalan arkeologi yang masih terpendam.
1.
JICA 1979 : ZONASI PRAMBANAN SEBAGAI NATIONAL ARCHAEOLOGICAL PARK
Integrated Zoning System - JICA •
Zone 1 (Zanctuary Areas) zone for protection and prevention of destruction of the physical environment of the archaeological monuments
•
Zone 2 (Archaeological Park Zone) : zone for provision of park facilities for the convenience of visitors and preservation of the historical environment
•
Zone 3 (Land Use Regulation Zone): zone for regulation of land use around the parks and preservation of the environment while controling development in area surrounding the parks
•
Zone 4 (Historical Scenery Preservation Zone): zone for maintenance of the historical scenery and prevention of destruction of the scenery
•
Zone 5 (National Archeological Park Zone): zone for undertaking archaeological surveys over a wide area and prevention of destruction of undiscovered archaeological monuments
1.
JICA 1979 : ZONASI PRAMBANAN SEBAGAI NATIONAL ARCHAEOLOGICAL PARK
Zone 4 (Historical Scenery Preservation Zone) – in Detail versi JICA 1. 2. 3.
Panoramic View Preservation Zone (3,4 Km for 180º vision view) Zone for preservation of the scenery around monuments (300 m from The Sari and Kalasan Temple) Roadside Scenery Preservation Zone (Zones to a distance of 500 m on both sides of 6.0 km strech of national road leading to the Prambanan park)
2.
KEPPRES NO 1 TAHUN 1992 : PENGATURAN ZONASI
Zona I (39,8 Ha) : lingkungan kepurbakalaan yand iperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi
Zona II (37,2 Ha) : Merupakan kawasan keliling Zona I masing-masing candi dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungan candi
Zona III (663 Ha) : merupakan kawasan sekeliling zona II masing-masing candi dan diperuntukkan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di Zona I pada umumnya dan mendukung kelestarian candi serta fungsi taman wisata pada khususnya
PP. 26 Tahun 2008 :
3.
RTRWN - Kawasan Strategis Nasional (KSN) 0
Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dapat dilakukan berdasarkan Pertahanan dan kemanan, Petumbuhan Ekonomi, Sosial Budaya, Pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi, dan Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (PP No 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN Bab V Pasal 75)
30 Km2
Kawasan Prambanan merupakan KSN Sosial dan Budaya : yaitu kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia
4.
UU NO 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA : PENGATURAN ZONASI
Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan Pasal 72
4.
UU NO 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA : PENGATURAN ZONASI
Kawasan Cagar Budaya harus dibuat zonasi yang terdiri dari :
ZONA INTI ZONA PENYANGGA ZONA PENGEMBANGAN ZONA PENUNJANG
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031) : PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
RTRW Kab Sleman Wilayah Prambanan (II) peruntukkan bagi pengembangan pariwisata, konservasi budaya, dan agrobisnis dengan setting lansekap perdesaan
Kawasan Prambanan diperuntukkan sebagai kawasan wisata PURBAKALA (RTRW Kab Klaten)
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031) : PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031) : PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
SEMPADAN SUNGAI (sesuai dengan RTRW )
Disebutkan bahwa pendirian permukiman harus berjarak minimal 50 m dari Sungai Kecil atau 100 m dari Sungai Besar
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031) : PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
FUNGSI LAHAN (sesuai dengan RTRW )
Sesuai dengan peruntukkan dan fungsinya, kawasan Candi Prambanan dan sekitar merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi beberapa fungsi sebagai kawasan lindung cagar budaya, selain fungsi-fungsinya sebagai kawasan permukiman/perdagangan barang dan jasa
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031): PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
KDB (sesuai dengan RTRW )
Sesuai dengan peraturan Koefisien Dasar Bangunan kawasan prambanan dan sekitar dipersyaratkan bahwa bangunan yang didirikan di kawasan ini memiliki Koefisien Dasar Bangunan 50% - 60% dari luas lahan
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031) : PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
KLB (sesuai dengan RTRW )
Sesuai dengan peraturan mengenai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) wilayah di sekitar Prambanan dipersyaratkan memiliki KLB 1.5 karena fungsinya sebagai kawasan lindung cagar budaya
5.
RTRW KAB. SLEMAN (2011 – 2031): PENGATURAN FUNGSI KAWASAN
KETINGGIAN BANGUNAN (sesuai RTRW)
Sesuai dengan peraturan mengenai Ketinggian Bangunan wilayah di sekitar Prambanan dipersyaratkan memiliki ketinggian 16 meter karena fungsinya sebagai kawasan lindung cagar budaya
6.
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTAR STAKEHOLDERS SAAT INI
PT Taman : Kegiatan pariwisata yang pendapatannya disetorkan ke Pemerintah Pusat dan sebagian ke Pemerintah daerah Terkait BPCB : Kegiatan konservasi atraksi yang didanai dari APBN Zona 3 Zona 2
Zona 1
Zona I: BP3 Zona II: BUMN PT Taman Wisata Zona III, IV, V Pemkab Sleman & Klaten + Retribusi Parkir/Tiket
