KEBIJAKAN TERKAIT ULP DAN PELELANGAN DINI
Jakarta, 8 September2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PUPR
Sekitar 70% pagu yang dimiliki Kementerian PUPR digunakan melalui lelang
35 ULP 747 Pokja Sekitar 3.735 Anggota Pokja
Total lebih 10 ribu paket yang harus dilelangkan dengan pagu sekitar 80 triliun
Ujung tombak pengadaan Kemen PUPR
Diperlukan satu kesatuan pandangan dan keseragaman langkah dalam pelaksanaan PBJ 1
2017
PELELANGAN DINI TA 2017
dilaksanakan pada mulai Oktober 2016
Terkait pelelangan dini diharapkan pada bulan Januari 2017 paket pekerjaan sudah
40% - 50% TERKONTRAK
TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB MUTU, TERTIB WAKTU
2
“A MUST” LEBIH TERTIB DAN BAIK HINDARI PERBUATAN TERCELA INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS
3
Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Telah diterbitkan regulasi terkait Jafung Pengelola PBJ, namun peminatnya masih sangat terbatas; Tercatat baru 10 orang yang menjadi Jafung pengelola pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR Dengan besarnya kegiatan PBJ Kementerian PUPR, diharapkan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dapat meningkat; Oleh karena itu akan dilaksanakan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas Jafung Pengelola PBJ, pembinaan terhadap seluruh Jafung Pengelola PBJ untuk peningkatan kualitas SDM di bidang PBJ serta prosedur penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat Jafung Pengelola PBJ; Diharapkan agar seluruh Satker di lingkungan Kementerian PUPR mengusulkan pegawai yang berpotensi di bidang PBJ menjadi Jafung Pengelola PBJ. 4
KONTEN :
PORTAL SISTEM INFORMASI ULP
1. Berita terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan ULP;
2. Forum untuk berkonsultasi terkait PBJ; 3. Regulasi-regulasi terkait PBJ; 4. Knowledge Centre untuk sharing informasi; 5. Agenda kegiatan ULP dan agenda sertifikasi LKPP; 6. Peraturan/perhitungan angka kredit Jafung PBJ; dan 7. SOP dan Standar Dokumen untuk seluruh ULP. 5
KEPMEN PUPR NO. 602/KPTS/M/2016
TENTANG PENETAPAN ULP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
POKOK-POKOK PERUBAHAN KEPMEN NO. 646/KPTS/M/2014
KEPMEN NO. 602/KPTS/M/2016
ULP KANTOR PUSAT
ULP Pusat 1 : Biro PAKLN ULP Pusat 2 : Biro PBMN & LP
ULP Pusat : Biro PBMN & LP
TIM PELAKSANA HARIAN ULP
Tidak Diatur
Kepala ULP dapat membentuk Tim Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas harian Kepala dan Sekretaris ULP
ALOKASI DANA OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN ULP
Tidak Diatur
Unit Kerja Biro/Balai Besar/Balai yang ditugaskan sebagai ULP wajib menyediakan alokasi dana yang memadai untuk operasional dan pengembangan ULP
Catatan : Semua ULP wilayah adalah ULP existing. 7
MENUJU ULP MANDIRI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala ULP Kantor Pusat membentuk Tim Pelaksana Harian ULPP
ULP Kantor Pusat membentuk Pokja berdasarkan usulan dari masing-masing Satker Biro/Pusat
Pokja tersebut akan melelangkan seluruh paket kontraktual di lingkungan Sekretariat Jenderal
8
Surat Sekjen No. PL 0206-Sj/606 Tgl 18 Agustus 2016 Tentang Persiapan Pelelangan Dini TA.2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHAPAN PROSES PEMILIHAN PBJ TA. 2017
Untuk kegiatan yang pemaketannya sudah dapat dipastikan dan kesiapannya telah selesai, berdasarkan RKA-KL pagu anggaran, dapat segera dimulai pada bulan Oktober 2016; Untuk kegiatan yang menjadi komitmen Pimpinan dan kesiapannya belum selesai agar segera diselesaikan, sehingga dapat dilaksanakan pelelangannya Oktober 2016; Segera setelah pembahasan alokasi anggaran selesai, kegiatan sisanya dapat segera dilelangkan. Demikian juga kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola mulai disiapkan, sehingga pelaksanaannya dapat dimulai awal Januari 2017. 10
PELAKSANA PBJ DI LINGK. KEMENTERIAN PUPR
ULP yang digunakan sesuai Kepmen PUPR No. 302/KPTS/M/2016 tentang Penetapan ULP Kementerian PUPR; Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sedangkan fasilitasi proses PBJ secara umum oleh Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan; Pokja PBJ dapat menggunakan Pokja yang ada atau ditetapkan baru oleh Satker yang ada. Apabila ada penyesuaian Satker, maka Satker yang baru dapat menetapkan Pokja yang baru untuk proses pengadaan berikutnya; 11
PEDOMAN DAN ACUAN DALAM PROSES PEMILIHAN PBJ
Pelaksanaan Pemilihan PBJ mengacu pada Perpres No 542010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 4-2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 54-2010 tentang PBJ Pemerintah; Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi mengacu pada Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya menggunakan peraturan-peraturan terkait lainnya; Bagi ULP, Satker, PPK, dan Pokja yang merasa perlu untuk mendapatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan SPSE, dapat mengajukan ke Biro PBMN-LP dan/atau Pusdatin untuk dapat difasilitasi.
12
SISTEM YANG DIGUNAKAN Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi, menggunakan SPSE LKPP versi 3.6; Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Non Konstruksi menggunakan SPSE LKPP versi
3.6 atau versi 4.0; Paket-paket ICB menggunakan SPSE LKPP
versi ICB atau sesuai kesepakatan dengan Lender. 13
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Dalam menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa agar dicantumkan ketentuan bahwa apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA. 2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka PBJ dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak PBJ dilakukan setelah DIPA TA. 2017 disahkan. Untuk lebih meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Kementerian PUPR, agar terus dipantau dan diawasi para pelaksana PBJ sehingga tetap memegang prinsip PBJ seperti effisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memegang teguh etika pengadaan. 14
15
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
