TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau

TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri tembakau, yang terdiri dari : 1) Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Prioritas Berbasis Agro Tahun 2010-2014, dan 2)

3.1

RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027.

Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kluster Industri Prioritas Berbasis Agro Tahun 2010-2014

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan industri yang memegang peranan cukup penting sampai saat ini dalam menumbuhkan industri/jasa terkait, penyediaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2005 jumlah IHT, Dalam hal ini industri rokok adalah sebesar 3.217 perusahaan dan dalam tahun 2006 sudah mencapai 3.961 perusahaan atau meningkat sebesar 23,12 %. Dalam periode yang sama produksi rokok mencapai 220,3 milyar batang dan 218,7 milyar batang. Sebaran IHT secara geografis sebagian besar (75%) berada di Jawa Timur, Jawa Tengah (20%), dan sisanya berada di daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan D.I Yogyakarta. Produk hasil olahan tembakau terdiri dari rokok (rokok kretek dan rokok putih), cerutu dan tembakau iris (shag). Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung (±10 juta orang) dan

LAPORAN AKHIR

III - 1


sumbangannya dalam penerimaan negara (cukai). Padatahun 2006 cukai dari industri rokok adalah sebesar Rp. 42,03 triliyun sedangkan tahun 2007 sebesar Rp 43,54 triliun.

Walaupun pengembangan industri tembakau memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian negara, pengembangan industri ini dihadapkan pada sejumlah kendala. Kendala terbesar adalah semakin disadarinya

dampak

merokok

bagi

kesehatan.

Disamping

itu

pengembangan industri tembakau juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi

pada

upaya

peningkatan

pendapatan

negara

tanpa

mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal.

Sasaran pengembangan IHT melalui pendekatan klaster adalah meningkatkan

hubungan

dan

jaringan

kerjasama

yang

saling

menguntungkan antar stakeholders yang terkait dengan IHT guna meningkatkan daya saing dan value chains diantara pelaku usaha. Pada akhirnya pengembangan IHT diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja,meningkatkan penerimaan negara melalui cukai dan pajak, menjamin kelangsungan usaha budidaya tembakau dan cengkeh, menumbuhkan industri terkait dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan.

Berdasarkan sasaran tersebut, Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Berbasis Agro Tahun 2010 – 2014 telah menggariskan sasaran jangka menengah dan jangka panjang, visi dan arah pengembangan

industri

tembakau,

indikator

capaian,

dan

tahapan

implementasi sebagai berikut :

LAPORAN AKHIR

III - 2


Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) 

Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010;



Meningkatnya nilai ekspor tembakau sebesar 15%/tahun dari US $ 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015;



Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015.

Sasaran Jangka Panjang (2010-2025) 

Tercapainya produksi rokok menjadi 260 milyar batang pada tahun 2015 sampai dengan 2025;



Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa (cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia;



Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan;



Minimalisasi peredaran rokok ilegal;



Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal.

Visi dan Arah Pengembangan Industri Hasil Tembakau Visi pengembangan industri hasil tembakau adalah “Terwujudnya Industri Hasil Tembakau yang kuat dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan aspek kesehatan”.

Berdasarkan visi di atas, dirumuskanlah arah pengembangan industri hasil tembakau sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR

III - 3


A. Arah Kebijakan : Dalam rangka tercapainya sasaran pengembangan Industri Nasional melalui triple track (pro-growth, projob, pro-poor), maka kebijakan pengembangan IHT diarahkan pada: 

Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif.



Pertumbuhan dalam jangka pendek (sampai dengan tahun 2009) diutamakan untuk IHT menggunakan tangan (SKT).



Peningkatan ekspor.



Penanganan rokok ilegal.



Perbaikan struktur industri rokok.



Pengenaan cukai yang terencana, kondusif dan moderat.

B. Indikator Pencapaian 

Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010 dan tahun 2025 sebesar 260 milyar batang.



Meningkatnya nilai ekspor tembakau sebesar 15%/tahun dari US $ 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015



Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015.



Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa, ExUni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia.



Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan.



Berkurangnya produksi dan peredaran rokok illegal.

LAPORAN AKHIR

III - 4


C. Tahapan Implementasi 

Mengadakan

Workshop

Pengembangan

Klaster

Pengolahan

Tembakau yang dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster pengolahan tembakau. 

Pelatihan Teknis Pengolahan Tembakau bagi aparat pembina dan pengusaha.



Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan mitra tembakau.



Melakukan upaya penumbuhan industri pengolahan tembakau lokal (tembakau iris dan industri rokok skala kecil).



Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan tembakau melalui kegiatan magang di beberapa pabrik rokok di Jawa Tengah.

Jangka Menengah (2010-2015) 

Kajian pengembangan IHT.



Bantuan permodalan.



Diversifikasi penggunaan energi alternatif.



Perumusan dan penerapan SNI Tembakau.



Kajian dampak lingkungan penggunaan batu bara atau bahan bakar lainnya untuk proses pengeringan tembakau.



Mengupayakan pasokan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) bersubsidi untuk proses pengomprongan tembakau.



Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT).



Penyusunan

RUU

Pengendalian

Dampak

Tembakau

yang

komprehensif dan berimbang dengan melibatkan industri dan stakeholder. 

Penanganan produk rokok ilegal.

LAPORAN AKHIR

III - 5




Pembenahan struktur industri rokok terutama pada skala sangat kecil melalui Penggabungan Pabrikan Golongan III A & B serta pemberlakuan Golongan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) setara dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM).



Registrasi kepemilikan dan pengawasan impor mesin pembuat rokok.



Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok.



Peningkatan kemitraan antara petani tembakau dengan pengusaha industri rokok.



Peningkatan

koordinasi

dengan

stakeholder

terkait

dalam

penentuan kebijakan cukai yang terencana, kondusif dan moderat. 

Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral.

Jangka Panjang (2010-2025) 

Peningkatan sarana dan prasarana.



Peningkatan mutu SDM dalam penguasaan teknologi.



Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral.



Pengembangan produk IHT yang beresiko rendah bagi kesehatan.



Peningkatan kemampuan SDM.



Kajian dan revisi SNI rokok.



Peningkatan Social Responsibility Program/SRP.



Peningkatan mutu produk IHT sesuai keinginan pasar.



Mengembangkan diversifikasi produk IHT.

LAPORAN AKHIR

III - 6


3.2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027

3.2.1 Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027, sistem kota di Kabupaten Bandung dibagi kedalam hirarkiII a, II b, III, dan IV. Kota-kota dengan hirarki IIa adalah Soreang-Kutawaringin-Katapang, Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, dan Margaasih. Cimenyan, Cilengkrang, dan Marhagayu merupakan kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan berfungsi sebagai penyangga perkembangan Kota Bandung. Kota-kota dengan hirarki II b terdiri dari Banjaran, Majalaya, Baleendah, Cileunyi-Rancaekek, dan Cicalengka. Pembagian hirarki kotakota di Kabupaten Bandung secara lengkap dapat dilihat pada Tabel. 3.1.

LAPORAN AKHIR

III - 7


Tabel 3.1. Sistem Kota di Kabupaten Bandung Hirarki I Kota Bandung

Hirarki IIa Soreang – Kutawaringin Katapang

Hirarki IIb:  Banjaran

 

Majalaya

 Ciparay

Baleendah

 Dayeuhkolot  Bojongsoang

CileunyiRancaekek Cicalengka    

Hirarki III CiwideyPasirjambu Pangalengan Cangkuang



Hirarki IV Rancabali

        

Cimaung Arjasari Pameungpeuk Kutawaringin Kertasari Pacet Ibun Solokanjeruk Paseh

   

Jatinangor Cimanggung Nagreg Cikancung

Cimenyan Cilengkrang Margahayu Margaasih.

Sumber : RTRW Kabupatenbandung 2007-2027

Struktur ruang Kabupaten Bandung secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.1

LAPORAN AKHIR

III - 8


Gambar 3.1 Struktur RuangKabupaten Bandung

LAPORAN AKHIR

III - 9


Berdasarkan sistem kota yang disebutkan di atas, homogenitas kawasan, serta interaksi antar wilayah, disusunlah satuan wilayah pengembangan. Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Bandung meliputi: 1. WP Soreang-Kutawaringin-Katapang dengan pusat Kota Soreang, meliputi

Kecamatan

Soreang,

Katapang,

Kutawaringin,

Ciwidey,

Pasirjambu, Rancabali. 2. WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran, meliputi Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung, Pangalengan. 3. WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah, meliputi Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang. 4. WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya, meliputi Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh, dan Ibun. 5. WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi meliputi Kecamatan Cileunyi, dan Rancaekek. 6. WP Cicalengka dengan pusat kota Cicalengka meliputi Kecamatan Cicalengka, Nagreg, dan Cikancung. 7. WP yang ketersediaan fasilitas pelayanan wilayahnya merupakan bagian dari PKN Kota Bandung meliputi Kecamatan Margahayu, Margaasih, Cilengkrang dan Cimenyan.

Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan dan arah pengembangan di tiap kota maupun tiap wilayah pengembangan maka perlu adanya fungsi pengembangan dari setiap wilayah pengembangan. Penetapan fungsi didasarkan pada pertimbangan : 

Hirarki kota/kawasan perkotaan.



Jangkauan pelayanan perkotaan tersebut terhadap wilayah belakangnya



Basis ekonomi kota/kawasan perkotaan dalam wilayah yang lebih luas



Kedudukan perkotaan tersebut dalam skala regional.

LAPORAN AKHIR

III - 10


Berdasarkan pertimbangan di atas, fungsi kota di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : WP Soreang –Kutawaringin – Katapang, dengan fungsi Pemerintahan,



Jasa Perdagangan, Permukiman, Pertanian, Pariwisata, Industri non polutif (Kec. Katapang). 

WP Banjaran, dengan fungsi Industri , Jasa dan Perdagangan, Permukiman, Pertanian, Pariwisata, Konservasi.



WP Baleendah dengan fungsi Jasa dan Perdagangan, Pertanian , Industri non Polutif, Permukiman, Pendidikan.



WP Majalaya dengan fungsi Industri, Permukiman, Pertanian, Jasa dan Perdagangan.



WP Cileunyi-Rancaekek dengan fungsi

Permukiman, Jasa dan

Perdagangan, Industri, Pertanian, Konservasi. 

WP Cicalengka, dengan fungsi Industri, Jasa Perdagangan, Pertanian, Permukiman.



WP yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung. 

Margahayu dan Margaasih dengan fungsi Industri dan Permukiman, serta Jasa Perdagangan.



Cilengkrang dan Cimenyan dengan fungsi Konservasi, Permukiman, Lahan Pertanian, Pariwisata, dan Perdagangan dan Jasa.

Arahan fungsi kawasan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Bandung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Arahan Fungsi Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bandung No 1.

Wilayah Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin Katapang

Pusat Pertumbuhan Soreang

LAPORAN AKHIR

Fungsi Utama Kawasan  Pemerintahan  Jasa Perdagangan  Permukiman  Pertanian  Pariwisata

Fasilitas Pelayanan Minimal  Sarana Pemerintahan  Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan :

III - 11

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau No

Wilayah Pengembangan

Pusat Pertumbuhan

Fungsi Utama Kawasan  Industri non Polutif

2.

WP Banjaran

Banjaran

3.

WP Baleendah

Baleendah

LAPORAN AKHIR

 Industri  JasadanPerdagangan  Permukiman  Pertanian  Pariwisata  Konservasi

 Jasa dan Perdagangan  Pertanian  Industri non polutif  Permukiman  Pendidikan

Fasilitas Pelayanan Minimal RSD, pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Terminal Type B  Peribadatan  Perekonomian :pasar, perdagangan, grosir  Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi : Hotel  Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : Peningkatan sarana dan fasilitas DTP Banjaran dan Pangalengan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Terminal Type B  Peribadatan  Perekonomian :pasar, perdagangan, grosir  Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi : Hotel  Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : Puskesmas Perkotaan dan kesehatan matra pengembangan program

III - 12



Pusat Pertumbuhan

Fungsi Utama Kawasan

4.

WP Majalaya

Majalaya

 Industri  Permukiman  Pertanian  JasadanPerdagangan

5.

WP CileunyiRancaekek

Cileunyi

 Permukiman  JasadanPerdagangan  Industri  Pertanian  Konservasi

LAPORAN AKHIR

Fasilitas Pelayanan Minimal pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Terminal Type C  Peribadatan  Perekonomian :pasar, perdagangan, grosir  Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi: Hotel  Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : RSUD, Puskesmas Majalaya, dengan kesehatan Matra dan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Terminal Type B  Peribadatan  Perekonomian :pasar, perdagangan, grosir  Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi : Hotel/penginapa n lainnya  Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : Peningkatan fasilitas, dan sarana pada DTP, dan pengembangan Puskesmas perkotaan

III - 13



Pusat Pertumbuhan


6.

WP Cicalengka

Cicalengka

 Industri  JasadanPerdagangan  Pertanian  Permukiman

LAPORAN AKHIR

Fasilitas Pelayanan Minimal pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Terminal Type C  Peribadatan  Perekonomian :pasar, perdagangan, grosir  Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi : Hotel/penginapa n lainnya  Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : RSD, dan Puskesmas UGD dan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Terminal Type C  Peribadatan  Perekonomian :pasar, perdagangan, grosir  Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi : Hotel/penginapa n lainnya

III - 14


Wilayah Pengembangan WP yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung

Pusat Pertumbuhan Margahayu Margaasih


Cilengkrang Cimenyan

 Konservasi  Permukiman  LahanPertanian  Pariwisata  PerdagangandanJasa

 Industri  Permukiman  JasadanPerdagangan

Fasilitas Pelayanan Minimal  Pendidikan : SD, SLTP, SMU,  Kesehatan : Puskesmas DTP di Margaasih, RSIA di Bihbul dan pembangunan Puskesmas Bihbul pengganti dan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.  Peribadatan  Pendidikan : SD, SLTP, SMU,  Kesehatan : Puskesmas  Peribadatan  Akomodasi dan pendukungnya

Terkait dengan pengembangan kawasan industri, sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, semua Wilayah pengembangan mempunyai fungsi untuk pengembangan industri.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah disebutkan di atas harus ditunjang oleh jaringan sarana dan prasarana, terutama transportasi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027 rencana pengembangan infrastruktur transportasi adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2

LAPORAN AKHIR

III - 15


Gambar 3.2 Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi

LAPORAN AKHIR

III - 16


3.2.2 Rencana Pola Ruang

Pola pemanfaatan ruang dapat dibagi kedalam pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya dibagi lagi kedalam kawasan budidaya perdesaan/pertanian dan kawasan budidaya perkotaan. Pengembangan kawasan industri tembakau sangat terkait dengan kawasan budidaya perdesaan/pertanian berupa kawasan pertanian, dan kawasan budidaya perkotaan berupa kawasan industri. 1. Kawasan Pertanian Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian,

didasarkan

buatan.Pemanfaatan

pada

lahan

kondisi

untuk

alami,

pertanian

manusia,

dan

dikelompokan

pada

peruntukan pertanian lahan basah (padi sawah) dan pertanian lahan kering (tanaman pangan lahan kering, tanaman tahunan, perkebunan, dan hutan produksi). Pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian berdasarkan kesesuaian lahan adalah sebagai berikut : 

Kawasan tanaman tahunan dan atau perkebunan Kawasan in merupakan kawasan budidaya yang berfungsi lindung.Di Kabupaten Bandung kawasan ini terdapat seluas 40.598,31Ha tersebar hampir di seluruh kecamatan terutama di kecamatankecamatan

bagian

selatan

Kabupaten

Bandung,

kecuali

di

Kecamatan Katapang, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Cangkuang. 

Kawasan pertanian lahan basah (padi sawah) Terdapat seluas 33.780,91 Ha, tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar terletak di Kecamatan Ciparay dan Pacet, .



Kawasan pertanian lahan kering (dengan tanaman tahunan dan tanaman semusim)

LAPORAN AKHIR

III - 17


Terdapat seluas 11.735,67Ha, tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung dengan jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Arjasari, Pangalengan, dan Pasir jambu. 

Kawasan perikanan Kawasan perikanan di Kabupaten Bandung seluas743,96 Ha, dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kawasan yaitu kawasan pembenihan ikan, tersebar di Kecamatan Ciparay, Pacet, Ibun dan Majalaya. Kawasan pendedelan ikan, tersebar di Kecamatan Banjaran, Dayeuhkolot, Cileunyi, Bojongsoang, Pameungpeuk, Pacet, Majalaya, Ciparay, dan Rancaekek. Kawasan pembesaran (kolam air deras) tersebar di Kecamatan Ciwidey, Soreang, Pacet, Banjaran, Cangkuang, Majalaya, dan Ibun.



Kawasan peternakan Kawasan peternakan seluas107,27ha terbagi dalam 3 kawasan pengembangan yaitu kawasan sapi perah, terdapat di Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Arjasari, Pasirjambu, Cilengkrang dan Cangkuang. Kawan pengembangan sapi potong terdapat di Kecamatan

Cikancung,

Nagreg

dan

Cimenyan.Kawasan

pengembangan domba tersebar di Kecamatan Ibun, Paseh, Pacet, Banjaran,

Arjasari,

Baleendah,

Bojongsoang,

Soreang,

dan

Margahayu.Kawasan pengembangan unggas tersebar di Kecamatan Cikancung, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Arjasari, Cimaung, dan Ciwidey. Tanaman tembakau merupakan tanaman kawasan pertanian lahan kering. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung, kawasan pertanian lahan kering tersebar di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bandung dengan jumlah terbesar terdapat diKecamatan Arjasari, Pangalengan, dan Pasirjambu. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027, pengembangan tanaman tembakau pada dasarnya dapat dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Bandung. LAPORAN AKHIR

III - 18




Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri lama yang telah berkembang terletak di Kecamatan Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk, Banjaran, Arjasari, Cileunyi, Majalaya, Cikancung, Rancaekek, Cicalengka, Arjasari, Margahayu dan Pameungpeuk. Peruntukan industri lama ini, terutama di wilayah selatan Kota Bandung,adalahuntuk jenis industri rumah tangga, pengolahan makanan dan industri yang

tidak menggunakan air

banyak. Rencana luas kawasan Industri di Kab.Bandung

adalah

seluas 5.786,36 Ha. Ketentuan mengenai kawasan industri/zona industri dilaksanakan melalui : 

Peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.



Mengarahkan kegiatan industri yang non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah besar ke Kawasan Industri Margaasih.



Penataan zona-zona industri yang terbatas hanya mengisi ruang kosong di antara industri yang telah ada (infilling), agar tercapai keserasian dan optimasi pemanfaatan ruang/lahan.



Pengembangan jenis-jenis industri yang ada di zona-zona industri adalah industri yang ramah lingkungan (non polutif) dan tidak boros air tanah dalam maupun air permukaan.



Bagi industri polutif pada zona industri non polutif dapat diijinkan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Industri pengolahan tembakau merupakan industri non polutif dan tidak

menggunakan

pengembangan

industri

LAPORAN AKHIR

air

dalam

jumlah

besar,

sehingga

tembakau

sesuai

dengan

ketentuan

III - 19


mengenai kawasan industri/zona industri yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung

Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 3.3.

LAPORAN AKHIR

III - 20


Gambar 3.3 Pola PemanfaatanRuang di Kabupaten Bandung

LAPORAN AKHIR

III - 21


LAPORAN AKHIR

III - 22

TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT

Recommend Documents