TINJAUAN KEBIJAKAN 2-1

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1

KEBIJAKAN RTRW KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2.1.1

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai

1) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pada prinsipnya merupakan sarana/alat yang menggambarkan perencanaan ruang Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjawab permasalahan masa kini maupun akan datang sesuai kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat ditetapkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Serdang Bedagai adalah ”Menjadikan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi pertanian dan kelautan yang berwawasan lingkungan.”

2) Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah: a) Pengoptimalan posisi strategis wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap pesatnya perkembangan wilayah sekitar; Strategi dari kebijakan ini adalah: 

Mendukung penetapan Pulau Berhala sebagai kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan;



Mengembangkan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalipah dengan memanfaatkan jalan akses ke Bandara Kualanamu dan Jalan Susur Pantai timur sumatera dan mengembangkan Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Dolok Merawan sebagai kawasan wisata alam;

2-1

b)



Menata Kawasan Cepat Tumbuh di sekitar akses Rencana Jalan Tol;



Menata pemanfaatan ruang sekitar koridor jalan arteri Medan-Tebing Tinggi;

Pengembangan lahan untuk kegiatan perkotaan dan permukiman; Strategi dari kebijakan ini adalah ; 

Prioritas pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai

dan kawasan perkotaan pada lahan perkebunan swasta PT. PP.

London Sumatera Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah seluas 35 Ha dan PTPN – III Kebun Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu seluas 100 Ha; 

Meningkatkan

pembangunan

pusat-pusat

pertumbuhan

baru

untuk

pemerataan pembangunan daerah; 

Mengembangkan kawasan pendidikan dan

rekreasi berupa sarana

pendidikan bertaraf Internasional, kebun binatang, sarana olah raga, areal replika budaya, dan fasilitas umum lainnya serta pengembangan kawasan permukiman pada lahan perkebunan PTPN II Kebun Melati di Kecamatan Pegajahan seluas 80 hektar. c) Peningkatan produktivitas wilayah melalui dukungan sumber daya alam yang berkelanjutan; Strategi dari kebijakan ini adalah ; 

Memantapkan fungsi kawasan hutan melalui review tata batas dan penetapan tata batas serta disosialisaikan kepada masyarakat;



Mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari Kegiatan hidup manusia terhadap kerusakan-kerusakan hutan melalui ; relokasi permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan lindung, pembatasan perluasan kawasan wisata enclave dalam kawasan hutan, antara lain pembatasan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan Lindung di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Serdang Bedagai;



Memanfaatkan kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi areal penggunaan lain (APL) sesuai kondisi aktual di lapangan, bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan;



Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan yang tersebar di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Sei Rampah,

2-2

Bandar Khalipah, Sei Bamban, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Pegajahan dan Serbajadi ; 

Meningkatkan

produktifitas

tanaman

pangan

untuk

mempertahankan/memantapkan swasembada pangan; 

Mendorong pengembangan sektor industri yang berbasis pada industri pengolahan hasil pertanian dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup;



Memanfaatkan bahan pertambangan batuan di Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Perbaungan, Sei Rampah ,Dolok Merawan, dan Serba Jadi berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan;

d) Pembangunan dan peningkatkan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah dan mitigasi bencana. Strategi dari kebijakan ini adalah ; 

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sampai pada tingkat desa terutama mendukung pusat produksi dan pengolahan pertanian dan kelautan serta daerah pemasaran;



Meningkatkan kapasitas layanan jalan dan jembatan menuju rencana Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Tanjung Beringin dan Jalur susur pantai timur serta membangun dan mengembangkan terminal regional, terminal lokal untuk mengatur arah pergerakan angkutan darat;



Mendorong peningkatan angkutan antar kota/transportasi pada semua ibukota Kecamatan dan hubungan keluar dari Kabupaten Serdang Bedagai ke kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.



Meningkatkan transportasi melalui jalur laut dengan pengembangan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu dan Pantai Cermin;



Membangun dan meningkatan prasarana dan sarana serta utilitas ; seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, air bersih, telepon, listrik dan lain-lain yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi;



Menjamin ketersediaan energi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pengembangan jaringan energi dan pemanfaatan sumber- sumber energi alternatif seperti tenaga air, tenaga sekam dan tenaga angin;

2-3



Memperluas

jaringan

telekomunikasi

dan

meningkatkan

kualitas

pelayanannya keseluruh wilayah dengan mengutamakan pengembangan jaringan nirkabel yang dilayani dengan sistim tower bersama; 

h. Mengembangkan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPA regional di Kecamatan Serba Jadi yang menerapkan sistim Sanitary Landfill dan Control Landfill;



Meminimalisasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana dan membangun sarana pengendalian dampak bencana alam.

e) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui strategi: 

Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.



Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan

pertahanan

dan

keamanan

untuk

menjaga

fungsi

dan

peruntukannya. 

Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan



2.1.2

Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Rencana Struktur Ruang Pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas: 1)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Di Kabupaten Serdang Bedagai belum ada kawasan Pusat Kegiatan Nasional sebagaimana dimaksud.

2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Di Kabupaten Serdang Bedagai belum ada kawasan Pusat Kegiatan Wilayah. 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sesuai dengan kondisi eksisting dan hasil analisis, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kabupaten Serdang Bedagai Adalah Kecamatan Sei Rampah dengan fungsi sebagai Pusat Pemerintahan dan Perkantoran, Permukiman Perkotaan

2-4

serta Perdagangan dan Jasa, dan Kecamatan Perbaungan yang berfungsi sebagai Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa serta Industri berbasis Pertanian dan Perkebunan. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pusat Perkantoran di Kota Sei Rampah akan diarahkan di Desa Firdaus, yakni di lokasi lahan Perkebunan PT. PP Lonsum dengan luas lahan ± 35 Ha, sedangkan pengembangan dan perluasan kota akan direncanakan di lahan Perkebunan PTPN III Tanah Raja dengan luas lahan ± 100 Ha yang berlokasi di perbatasan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah dan Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu. Lahan-lahan tersebut akan diupayakan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturanaturan yang berlaku serta dengan semangat pengembangan wilayah dan optimalisasi fungsi kota. 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di kabupaten Serdang Bedagai adalah: a. Kota Kecamatan Dolok Masihul; b. Kota Kecamatan Tebing Tinggi; c. Kota Kecamatan Tanjung Beringin; d. Kota Kecamatan Sei Bamban; e. Kota Kecamatan Kotarih. 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, Kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di kabupaten Serdang Bedagai adalah : a. Kota Kecamatan Teluk Mengkudu; b. Kota Kecamatan Silinda; c. Kota Kecamatan Bintang Bayu; d. Kota Kecamatan Serba Jadi; e. Kota Kecamatan Sipispis; f.

Kota Kecamatan Dolok Merawan;

g. Kota Kecamatan Tebing Syah Bandar; h. Kota Kecamatan Bandar Khalipah; i.

Kota Kecamatan Pegajahan;

j.

Kota Kecamatan Pantai Cermin.

2-5

Untuk lebih jelasnya pusat pelayanan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai NO 1.

SISTEM PERKOTAAN PKL

KOTA KECAMATAN Sei Rampah

CAKUPAN PELAYANAN Seluruh wilayah kabupaten

2.

PPL

Teluk Mengkudu

wilayah Kecamatan

Perbaungan

seluruh wilayah kabupaten

3.

4

PKL

PPL

Pantai Cermin

wilayah kecamatan

FUNGSI PRIORITAS YANG DIARAHKAN Pengembangan fungsi kota Sei Rampah sebagai:  Pusat Pemerintahan dan Perkantoran  Permukiman Perkotaan  Perdagangan dan Jasa Pengembangan fungsi kota Teluk Mengkudu sebagai:  Pusat Kawasan Minapolitan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pengembangan fungsi kota Perbaungan sebagai:  Permukiman Perkotaan  Perdagangan dan Jasa  Industri berbasis pertanian dan Perkebunan Pengembangan fungsi kota Pantai Cermin sebagai:  Sentra Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan  Pusat Kawasan

KEBUTUHAN SISTEM PENGEMBANGAN  Kawasan pusat pemerintahan terpadu  Utilitas Perkotaan  Hutan Kota  Perguruan Tinggi  Pusat Perbelanjaan dan Pasar  Terminal type C

   

TPI Cold Storage Pasar Ikan Pelabuhan Pengumpan Lokal

 Utilitas Perkotaan  Pusat Perbelanjaan dan Pasar  Terminal Type C

 Pasar  Pendidikan Perikanan dan Kelautan  Pelabuhan Pengumpan regional  Prasarana dan sarana pariwisata

2-6

Wisata Bahari

5

6

7

8

PPL

PPK

PPL

PPL

Pegajahan

wilayah kecamatan

Dolok Masihul

Kecamatan Serbajadi, Bintang Bayu dan Sipispis

Serbajadi

wilayah kecamatan

Bintang Bayu

wilayah kecamatan

Pengembangan fungsi kota Pegajahan sebagai:  Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan  Pusat Pendidikan keagamaan dan sarana olahraga dan rekreasi Pengembangan fungsi kota Dolok Masihul sebagai:  Permukiman Perkotaan  Pengolahan hasil perkebunan  Perdagangan dan Jasa  Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan fungsi kota Serba Jadi sebagai:  Pengolahan hasil Produksi perkebunan  Sentra produksi tanaman pangan. Pengembangan fungsi kota Bintang Bayu sebagai:  Sentra Produksi Perkebunan.  Sentra produksi peternakan

 Pasar  Pesantren Internasional  Kebun Binatang  Gedung Olah Raga

 Utilitas Perkotaan  Pasar  Terminal Type C

 Pasar  Pergudangan

 Pasar  Pergudangan

2-7

9

PPL

Sipispis

wilayah kecamatan

10

PPK

Tebing Tinggi

Kecamatan Tebing syahbandar dan Dolok Merawan

Tebing Syahbandar

wilayah kecamatan

Dolok Merawan

wilayah kecamatan

Tanjung Beringin

Kecamatan Bandar Khalipah

11

12

13

PPL

PPL

PPK

Pengembangan fungsi kota Sipispis sebagai:  Sentra Produksi tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan Pengembangan fungsi kota Tebing Tinggi sebagai:  Permukiman Perkotaan  Industri Pengembangan fungsi kota Tebing Syah Bandar sebagai:  Sentra Produksi tanaman pangan dan peternakan Pengembangan fungsi kota Dolok Merawan sebagai:  Pengolahan hasil perkebunan Pengembangan fungsi kota Tanjung Beringin sebagai:  Permukiman Perkotaan  Industri  Perdagangan dan Jasa  Kawasan Ekonomi Khusus  Kawasan Pusat Perikanan Tangkap (Minapolitan Tangkap)

 Pasar

 Utilitas Perkotaan  Kawasan Industri

 Pasar

 Pasar  Pergudangan

 TPI  Cold Storage  Pelabuhan Pengumpan regional  Pergudangan  Kawasan Industri Terpadu

2-8

14

15

16

PPL

PPK

PPL

PPK 17

Bandar Khalipah

wilayah kecamatan

Kotarih

Kecamatan Silinda

Silinda

Sei Bamban

wilayah kecamatan

Kecamatan Sei Bamban

Pengembangan fungsi kota Bandar Kalipah sebagai:  Sentra produksi tanaman pangan  Kawasan Pendukung Minapolitan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Payau Pengembangan fungsi kota Kotarih sebagai: - Permukiman Perkotaan - Sentra Produksi Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan fungsi kota Silinda sebagai: - Pengolahan Hasil Perkebunan - Sentra Produksi Perkebunan dan Peternakan Pengembangan fungsi kota Sei Bamban sebagai: - Permukiman Perkotaan - Perdagangan dan Jasa - Sentra Produksi Tanaman Pangan

 TPI  Cold Storage

- Utilitas Perkotaan

- Pasar - Pergudangan

- Utilitas Perkotaan - Pergudangan

2-9

2.1.3

Rencana pengembangan sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air A.

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air 1) Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi Dan Lintas Kabupaten Yang Berada Pada Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai a) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten Wilayah Sungai Lintas Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari wilayah Sungai Ular dan Sungai Padang. Wilayah Sungai Ular dan sungai Padang merupakan bagian dari sistim pengembangan dan pengelolaan sumber daya air melalui pola dan rencana

pengelolaan

Wilayah

Sungai

terhadap

DAS

meliputi

pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis nasional WS Belawan – Ular – Padang. b) Wilayah Sungai Lintas Provinsi Sistem jaringan sungai ditetapkan dalam rangka menjaga keseimbangan siklus hidrologis daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai. Wilayah sungai lintas provinsi tidak ada yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. c) Wilayah Sungai Strategis Nasional Wilayah Sungai Lintas Kabupaten yang merupakan Wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria: 

melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan;



melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar; dan/atau



memiliki

dampak

negatif

akibat

daya

rusak

air

terhadap

pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional, Wilayah Sungai Strategis Nasional yang terdapat di kabupaten Serdang Bedagai adalah : Wilayah Sungai Ular dan Sungai Padang yang pengelolaannya berada pada Balai Wilayah Sungai (WS) Belawan – Ular – Padang.

2-10

2) Situ Situ di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat di Kecamatan Bintang Bayu dan Kecamatan Dolok Masihul. Sampai saat ini situ ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi. Direncanakan kedepannya situ ini tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai salah satu sumber air baku. 3) Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Mendukung Produktivitas Usaha Tani Potensi produktivitas pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai cukup besar. Hal ini terlihat dengan luasnya Daerah Irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan inventarisasi dan evaluasi Daerah Irigasi tahun 2009 yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 37 DI, kewenangan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6 DI, sedangkan kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 4 DI. 4)

Jaringan Air Baku Sumber air baku yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan air bersih masyarakat diperoleh dari beberapa sungai yang mengalir melintasi Kabupaten Serdang Bedagai. Sungai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku dalam volume besar adalah Sungai Ular, Sungai Padang dan Sungai Bedagai. Di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).

5)

Cekungan Air Tanah Pada dasarnya Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Rancangan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, maka Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk ke dalam Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kabupaten/Kota. Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai daerah Cekungan Air Tanah CAT pada wilayah I Medan mulai dari Utara hingga ke Selatan sampai dengan Kabupaten Karo. Cekungan Air Tanah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kedalam CAT lintas kabupaten/kota yang meliputi 7 kabupaten dan 4 kota yaitu Nomor 15. CAT Medan. Sedangkan daerah imbuhan air tanahnya berada di sebelah selatan Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan Kabupaten Simalungun. CAT Medan memiliki luas 19.786 Ha yang meliputi wilayah :

2-11



Kabupaten Langkat



Kabupaten Deli Serdang



Kabupaten Asahan



Kabupaten Karo



Kabupaten Simalungun



Kabupaten Serdang Bedagai



Kabupaten Labuhan Batu



Kota Binjai



Kota Tebing Tinggi



Kota Pematang Siantar



Kota Medan.

6) Jaringan Air Bersih Pemenuhan Kebutuhan air bersih dalam bentuk jaringan masih melayani kawasan perkotaan di Kecamatan Perbaungan, Sei rampah, Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu serta Sei Bamban. Jaringan air bersih tersebut dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli yang merupakan BUMD kabupaten Deli Serdang, sedangkan daerah-daerah lainnya masih menggunakan Air tanah (sumur dangkal), dan air tanah dalam (sumur artesis) serta air permukaan seperti sungai. Rencana pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2030 meliputi : 

sistem penyediaan air bersih di wilayah pesisir pantai maupun dataran tinggi sesuai dengan karakteristik geograpis dan ketersedian sumber air baku;



Memperluas jaringan perpipaan air bersih di kawasan perkotaan;



Membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Serdang Bedagai sebagai cikal bakal terbentuknya PDAM yang mengelola air minum di kawasan perkotaan.

2.1.4

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung dibedakan menjadi (sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten):

2-12

1)

Kawasan Hutan Lindung; Penetapan Kawasan Hutan Lindung di kabupaten Serdang Bedagai mengacu kepada

Usulan

Revisi Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor :

SK.44/Menhut-II/2005tanggal 16 Februari 2005, luas kawasan hutan di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan SK Menhut tersebut sebesar 30.612,54 hektar yang terdiri dari hutan lindung seluas 3.100, 74 Ha, hutan produksi seluas 20.082,20 Ha dan hutan produksi terbatas 7.429,60 Ha. Jika dilihat berdasarkan hasil usulan revisi kawasan hutan di kabupaten Serdang Bedagai, maka jumlah hutan yang ada hanya seluas 9.448,73 Ha, dengan fungsi sebagai kawasan hutan lindung (hutan lindung pantai dan hutan lindung di Kecamatan Sipispis) serta kawasan hutan produksi tetap. Khusus untuk hutan yang ada di Kecamatan Sipispis, sebelumnya merupakan hutan produksi tetap, namun dalam usulan revisi diarahkan menjadi hutan lindung demi menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu sungai, yakni DAS Padang dan DAS Bedagai. Dengan luas kawasan hutan yang hanya ± 9.448,73 Ha menurut Dinas Kehutanan Serdang Bedagai maka tutupan lahan secara permanen di kabupaten Serdang Bedagai tersebut hanya 4,97 % dari 1.900,22 km2 atau 190.022 hektar luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, atau 5,04 % dari 187.455,08 Ha, yakni luas DAS yang ada di kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini masih jauh dari amanat UU No. 41 tahun 1999 pasal 8 ayat 2 yang mengharuskan tutupan hutan di suatu daerah sekurang-kurangnya sebesar 30% dari luas DAS di daerah tersebut. Bila berpedoman kepada SK Menhut No. 44 tahun 2005 maka tutupan lahan permanen di Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan sebesar 15,75%, namun kondisi tersebut sudah tidak tercapai lagi disebabkan adanya alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan ini. Meskipun tidak ideal, namun alasan yang paling bisa diutarakan adalah bahwasanya wilayah kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah hilir yang perkembangan pemanfaatan lahannya mempunyai daya tarik tersendiri dan alih fungsi lahan yang terjadi pun tidak dapat dihindari.

2-13

2)

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya a. Kawasan Bergambut Tidak ada kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikategorikan sebagai kawasan bergambut. b) Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air di Kabupaten Serdang Bedagai telah disatukan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

3)

Kawasan Perlindungan Setempat a) Sempadan Pantai Adapun kawasan lindung berupa sempadan pantai ini di kabupaten Serdang Berdagai diarahkan pada Kecamatan Pantai Cemin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalipah. b) Sempadan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai memiliki banyak sungai besar dan kecil. Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan/diarahkan sebagai kawasan lindung dapat digunakan untuk kegiatan budidaya sejauh tidak mengganggu fungsi lindungnya, misalnya digunakan untuk lapangan olah raga, kawasan rekreasi, dan sebagainya. Berdasarkan hasil kajian potensi sungai dan pertimbangan kriteria diatas, maka luas kawasan sempadan sungai kabupaten Serdang Bedagai, yang perlu ditetapkan adalah 6.077 Ha (3,198 % dari total luas wilayah kabupaten Serdang Bedagai), yang meliputi sempadan sungai Ular, sungai Buaya, sungai Padang, sungai Belutu, sungai Bedagai, sungai Rampah, sungai Bah Hapal, sungai Martebing, sungai Tongtong, sungai Bane, dan sungai kecil lainnya. c) Kawasan Sekitar Bendungan/ Waduk/situ Pemanfaatan ruang kawasan lindung sempadan waduk yang ditetapkan di kabupaten Serdang Bedagai antara lain; 

Kawasan sempadan bendung sungai Ular, di Kecamatan Serbajadi;



Kawasan sempadan waduk/situ dalam ukuran kecil yang merupakan genangan air dan dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat rekreasi seperti memancing di Kecamatan Dolok Masihul dan Bintang Bayu.

2-14

4)

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami khas berada. Kawasan Cagar Budaya yang ada di kabupaten Serdang Bedagai antara lain :  Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin;  Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan;  Masjid Kuno di Kecamatan Pantai cermin;  Bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin;  Bangunan kuno di lahan perkebunan Tanah Raja PTPN-3 di Kecamatan Teluk Mengkudu  Pura Bali di Kecamatan Pegajahan;  Bangunan Replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Pegajahan;  Bangunan kantor Bupati Serdang Bedagai/ex kantor Camat Sei Rampah.

5)

Kawasan Rawan Bencana Alam a) Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan bencana di kabupaten Serdang Bedagai ini berupa kawasan rawan banjir yang di wilayah pesisir maupun kawasan perkotaan. Kawasan rawan banjir di kabupaten Serdang Bedagai berada pada Kecamatan Sei bamban, Perbaungan, Tebing syahbandar, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Silinda, Sipispis, Tanjung Beringin, Pantai Cermin, Bintang Bayu, Tebing Tinggi, Sei Rampah dan Bandar Khalipah. b) Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Kecamatan Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pegajahan, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Sipispis, Tanjung Beringin Pantai Cermin, Bintang Bayu, Sei Rampah dan Bandar Khalipah. c) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Bencana tanah longsor di Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi di wilayah Kecamatan yang memiliki kemiringan lereng > 450 dan jenis tanah tertentu. Kawasan-kawasan yang sering terjadi bencana longsor tersebut terletak di Kecamatan Dolok Merawan, Silinda, Sipispis dan Bintang Bayu.

2-15

Potensi kelongsoran (erosi) tanah dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tingkat kemiringan tanah, kegiatan konservasi, tingkat kekritisan lahan. Luas lahan kritis dan status kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat dari luas lahan kritis yang masuk ke dalam Kabupaten Serdang Bedagai Lahan kritis yang sangat berpengaruh pada degradasi DAS secara keseluruhan adalah lahan kritis pada kawasan hulu dari DAS tersebut. d) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Air Laut Adapun kawasan rawan bencana yang berpotensi terjadinya gelombang pasang air laut di wilayah pesisir dengan luas sekitar kurang lebih 12.400 hektar yaitu disepanjang pantai (Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalipah) kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut di kabupaten Serdang Bedagai berada di sepanjang garis pantai di pesisir pantai Timur kabupaten Serdang Bedagai, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Meskipun potensi bahaya bencana gelombang pasang air laut ini kecil, karena garis pantai ini tidak berhubungan langsung dengan samudra atau laut lepas, namun demikian limpasan ombak dari pantai Barat pulau Sumatera apabila terjadi bencana gelombang pasang air laut akan mempengaruhi kawasan di sekitar pantai Timur. Kejadian ini pernah terjadi pada akhir tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, dan wilayah sekitar Pantai Cermin terkena imbasnya.

Potensi kawasan rawan bencana di kabupaten Serdang Bedagai dalam satuan desa dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2 Potensi Bencana Alam Kabupaten Serdang Bedagai

NO.

BANJIR

KECAMATAN

1.

Sei Bamban

    

2.

Perbaungan

 Pematang  Sijonam

Pon Sei bamban Gempolan Suka Damai Sei Buluh

POTENSI BENCANA PUTING BELIUNG TANAH LONGSOR

GELOMBANG PASANG AIR LAUT

 Pon  Sei Bamban  Penggalangan

 Pematang Tatal  Cinta Air

 Sei Naga Lawan

2-16

      

Sei Buluh Sei Sijenggi Bengkel Lidah Tanah Tualang Kota Galuh Citaman Jernih

 Lubuk Cemara  Pematang Sijonam

3.

Tebing Syahbandar

 Paya Pasir  penggalian

4.

Dolok Merawan

 Mainu Tengah

 Mainu Tengah  Pabatu  Afd. VI dolok Hilir

5

Dolok Masihul

 Pekan D. Masihul  Martebing  Bantan  Pekan Kamis  Batu 13  Dolok Sagala  Bukit Cermin Hilir  Tegal Sari  Pardomuan  Dame  Malasori  Hutanauli

 Pekan Dolok Masihul

6.

Silinda

 Pagar Manik  Kulasar

 Pagar Manik  Kulasar

7.

Sipispis

   

 Marjanji

 Sipispis

8.

Tanjung Beringin

 Sukajadi  Tebing Tinggi  Pematang Cermal  Pematang Terang  Bagan Kuala

 Mangga Dua  Pematang Cermai  Bagan Kuala

 Bagan Kuala

9.

Pantai Cermin

 Dsn. II Kota Pari  Pantai Cermin Kanan  Kuala Lama  Lubuk Saban

 Ara Payung  Lubuk Saban  Pantai Cermin Kiri  Besar II terjun  Sementara  Pantai Cermin Kanan  Lubuk cemara

 

Sipispis Marjanji Buluh Duri Sibarau

 Dolok Merawan

  

Kota Pari Pantai Cermin Kanan Pantai Cermin Kiri Kuala Lama Lubuk Saban

2-17

 Kuala Lama  Cintaman



 B. Pinang Lubu  B. Pinang Kebun

 Marihat Dolok  Huta Durian

Naga Kisar

10.

Bintang Bayu

 Sarang Ginting Hulu  Huta Durian  B. Pinang Hulu  Sigiling Kahean

11

Tebing Tinggi

      

12

Sei Rampah

 Cempedak Lobang  Firdaus  Pematang Ganjang  P. Pelintahan  Silau Rakyat  Simpang Empat

    

13

Bandar Khalipah

 Juhar  Gelam Sei Serimah  Bandar Tengah  Kayu Besar

 Gelam Sei Serimah  Kayu Besar

 Gelam Sei Serimah  Pekan Bandar Khalipah  Kayu Besar

14

Teluk Mengkudu

   

   

Bah Sumbu Sei Periuk Paya Lombang Kota Baru Paya Bagas Naga Kesiangan Bah Sidua-dua

-

15

Pegajahan

-

Firdaus Silau Rakyat Sei Rejo Rampah Pematang Ganjang  Pematang Pelintahan

Sialang Buah Sentang Bogak Besar Pematang Kuala  Pematang Setrak

Sialang Buah Sentang Bogak Besar Pematang Kuala

 Bingkat  Petuaran Hilir  Pegajahan

Sumber : Dinsosnakerkop dan BNPBD Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2010

6) Kawasan Lindung Lainnya Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi Mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN, Kawasan Pulau Berhala ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan tipologi Kawasan Strategis pertahanan keamanan, sedangkan dalam lingkup RTRW Kabupaten Serdang Bedagai Kawasan Pulau Berhala diarahkan sebagai Kawasan konservasi penyu, terumbu karang,

2-18

jenis burung migran. Di kawasan ini juga direncanakan sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan (Ecomarinetourism) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2005. Meskipun ditetapkan sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan namun dalam implementasinya diharapkan tujuan wisata ke daerah tersebut dibatasi mengingat kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi.

2.1.5 1)

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan Hutan Produksi a) Peruntukan Hutan Produksi Terbatas Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 kabupaten Serdang Bedagai mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 7.429,60 Ha yang terdapat di Kecamatan perbaungan, pantai Cermin, Teluk Mengkudu, tanjung Beringin dan Bandar Khalipah, namun direncanakan lahan hutan produksi terbatas sudah dikonversi menjadi Areal penggunaan Lain (APL). b)

Peruntukan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi di Kabupaten Serdang Bedagai direncanakan di Kecamatan Kotarih dan Bintang Bayu seluas 3.620 Ha.

2)

Kawasan Hutan Rakyat a) Kawasan Peruntukan Hutan Kemasyarakatan Pembangunan

Hutan

Kemasyarakatan

di

kabupaten

Serdang

Bedagai

direncanakan berlokasi di desa Rimbun Kecamatan Sipispis seluas ±150 Ha, desa Siujan-ujan Kecamatan Kotarih seluas ±100 Ha, desa Rubun Dunia Kecamatan Kotarih seluas ±200 Ha, desa Hutagaluh Kecamatan Kotarih seluas ±100 Ha, desa Sialtong Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu seluas ± 200 Ha, desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih seluas ± 600 Ha. Total luas Hutan kemasyarakatan yang direncanakan di kabupaten Serdang Bedagai seluas ± 1.350 Ha. b) Kawasan Peruntukan Hutan Desa Pembangunan Hutan Desa di kabupaten Serdang Bedagai direncanakan berlokasi di desa Sialtong Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Rubun Dunia seluas ± 100 Ha, desa Hutagaluh Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Siujan-ujan

2-19

Kecamatan Kotarih seluas ± 100 Ha, desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Rimbun Kecamatan Sipispis seluas ± 100 Ha. Total luas Hutan desa yang direncanakan di kabupaten Serdang Bedagai seluas ± 900 Ha.

3)

Kawasan Peruntukan Pertanian Pengembangan tanaman pangan lahan basah guna mendukung peningkatan swasembada pangan. Beberapa cara dapat dilakukan, terutama dengan program intensifikasi sehingga produksi per hektar semakin meningkat. Ekstensifikasi berupa perluasan kawasan tanaman pangan lahan basah terutama untuk mengimbangi penyempitan/pengurangan areal tanaman akibat lahan sawah berubah fungsi untuk kegiatan lainnya. a)

Peruntukan Pertanian Lahan Basah Tipologi untuk kawasan pertanian lahan basah adalah berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemanfaatan ruang pertanian lahan basah bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan pengembangan perekonomian Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan basah yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di wilayah dengan kriteria sebagai berikut : a. Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl. b. Kawasan dengan kelerengan < 40%. c. Kawasan dengan Kedalaman efektif tanah > 30 cm. d. Mendapat pengairan teknis. e. Memperhatikan

kondisi

eksisting

dan

kecenderungan

perkembangan

pertanian basah serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal. f. Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir; g. Tindakan konservasi berkaitan dengan

2-20



Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman panen atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, suhu 23 - 30ºC, oksigen larut 3 - 7 ppm, amoniak 0.1 ppm dan pH 5 - 7;



Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase.

Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, maka luas pertanian di kabupaten Serdang Bedagai, yang sesuai untuk budidaya pertanian lahan basah adalah 41.057Ha (21,61% dari total luas wilayah kabupaten Serdang Bedagai) yang tersebar di beberapa Kecamatan. Dari 17 Kecamatan yang ada di kabupaten Serdang Bedagai, 12 Kecamatan diantaranya merupakan lahan beririgasi yang potensial dan perlu dipertahankan sebagai daerah pertanian lahan basah, antara lain : Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Sei Bamban, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Pegajahan, Serbajadi, dan Dolok Masihul. Kawasan pertanian tanaman lahan basah yang beririgasi ini direncanakan menjadi kawasan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Semangat ini didasari pada potensi kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu lumbung pangan di provinsi Sumatera Utara, khususnya tanaman padi. Namun permasalahannya adalah seiring perkembangan pembangunan, juga keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui penanaman komoditas tanaman yang lebih menguntungkan seperti tanaman kelapa sawit, maka yang terjadi adalah perubahan fungsi lahan, dari lahan sawah menjadi penggunaan lainnya. Laju alih fungsi lahan yang dominan terjadi adalah di Kecamatan Teluk Mengkudu, Dolok Masihul, Bandar Khalifah, Perbaungan, dan Sei Rampah. b) Peruntukan Pertanian Lahan Kering Pemanfaatan ruang pertanian lahan kering bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan wilayah kabupaten Serdang

2-21

Bedagai. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun campuran, tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar) dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan kering yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya permukiman

dan

kawasan

lindung.

Kawasan

pertanian

lahan

kering

dikembangkan di wilayah yang memiliki kriteria sebagai berikut : a. Kemiringan 0 - 6%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik; b. Kemiringan 8 - 15%:  Tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat keras;  Tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat keras;  Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0,75 – 1,5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput. c. Kemiringan 15 - 40%:  Tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rokrak;  Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rokrak, saluran pembuangan air ditanami rumput. Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, maka luas pertanian lahan kering di Kabupaten Serdang Bedagai, yang perlu ditetapkan adalah 40,719.40 Ha (21% dari total luas kabupaten Serdang Bedagai). Pengembangan kawasan pertanian lahan kering terutama diarahkan pada semua Kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap

2-22

memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Kementerian Pertanian. c) Peruntukan Peternakan Adapun komoditas peternakan yang diprioritaskan pengembangannya, adalah sebagai berikut; 1.

Sapi dan Lembu dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Tanjung Beringin, Pegajahan Kotarih, Bintang Bayu, Sipispis, dan Dolok Merawan, Dolok Masihul, Serbajadi, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Sei Bamban, dan Teluk Mengkudu;

2.

Kambing dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Serbajadi, Sipispis, Dolok Merawan, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pantai Cermin, Pegajahan, Sei Rampah;

3.

Unggas dengan prioritas pengembangan berada di Kecamatan Sipispis, Pantai Cermin, Pegajahan, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu;

4.

Babi dengan pengembangan berada di Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bintang Bayu, dan Kecamatan Sei Bamban, dengan persyaratan: 

Jauh dari pusat kota;



Jauh dari kawasan permukiman;



Dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran);



Memiliki sistem sanitasi yang baik;



Memiliki sistem pengolahan air limbah;



Memiliki izin lingkungan;



Tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat.

Disamping itu ada jenis potensi peternakan lainnya yang berkembang di kabupaten Serdang Bedagai yakni peternakan walet. Potensi lainnya yang cukup strategis terkait peternakan adalah Sistem peternakan yang dikelola secara terpadu atau sering disebut sebagai Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT). Di kabupaten Serdang Bedagai sistem pengelolaan ternak seperti ini sudah berjalan baik dan sudah dapat dikategorikan berhasil adalah di desa Lubuk

2-23

Bayas Kecamatan Perbaungan. Perkembangan ternak dengan pola seperti ini cukup signifikan dan produksi padi dari pemberian pupuk kandang hasil ternak tersebut juga cukup baik. Simbiosis yang terjadi sudah cukup baik. Pola seperti ini akan dicoba untuk dikembangkan di daerah-daerah sekitarnya.

4)

Kawasan Peruntukan Perkebunan Yang Dirinci Berdasarkan Jenis Komoditas Perkebunan Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Potensi perkebunan yang terdapat di kabupaten Serdang Bedagai untuk kategori perkebunan rakyat antara lain; Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa, Kemiri, Pinang, Pala, Aren, sedangkan untuk kategori perkebunan besar antara lain : Kelapa Sawit, Karet dan Kakao. Adapun rencana pengembangan komoditas perkebunan di kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut : 

Kelapa Sawit : seluruh Kecamatan;



Karet : seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Tanjung Beringin, Perbaungan dan Pantai Cermin;



Kakao : seluruh Kecamatan



Kelapa : seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Kotarih;



Kemiri : Kecamatan Kotarih, Bintang Bayu, Silinda, Serbajadi, Sipispis dan Dolok Merawan;



Pinang : seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Bandar Khalifah, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, dan Sei Bamban;



Pala : Kecamatan Kotarih dan Pantai Cermin;



Aren : Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Serbajadi, Sipispis, dan Sei Rampah;

2) Kawasan Peruntukan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar meliputi perikanan tangkap, budidaya air payau, budidaya air tawar, perairan umum, pengolahan hasil perikanan, serta wisata bahari. Khusus dibidang perikanan tangkap, kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Selat Malaka memiliki garis pantai mencapai ± 55 Km. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari wilayah dalam konsep kerjasama pengembangan Agromarinpolitan atau dalam istilah lain juga disebut sebagai

2-24

kawasan Minapolitan. Hal ini mengacu pada Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 90/523/Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Serdang Bedagai. Konsep ini mengutamakan pengembangan kawasan berbasis pada potensi pengembangan wilayah pesisir, kelautan, dan perikanan. Kawasan Minapolitan, dengan total luas 1.500 ha, di kabupaten Serdang Bedagai terbagi atas: a. Minapolitan Tangkap direncanakan berpusat di Kecamatan Tanjung Beringin, dan kawasan pendukungnya adalah Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Bandar Khalifah; b. Kawasan Minapolitan Budidaya air payau direncanakan berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya adalah Pantai Cermin, Bandar Khalifah, dengan komoditas unggulan adalah Udang, Ikan Kerapuh, Ikan Bandeng dan rumput laut. 

Kawasan Minapolitan Budiday/a air tawar direncanakan berpusat di Kecamatan Perbaungan dan Tebing Tinggi, dan kawasan pendukungnya adalah Kecamatan Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Serbajadi, dan Kecamatan lainnya dengan komoditas unggulan Ikan Gurami, Lele, dan Ikan Mas;

c. Kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan direncanakan berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Tebing Tinggi dan Kecamatan lainnya dengan komoditi pengolahan hasil laut dan pengolahan ikan air tawar.

3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki berbagai deposit mineral yang dapat dikembangkan, yaitu mineral Batuan dan non batuan yang meliputi Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Dolok Merawan, silinda dan Pantai Cermin, yang syarat eksploitasinya harus terlebih dahulu memiliki dokumen kajian studi Amdal atau kajian UPL dan UKL, atau SPPL; serta seluruh wilayah kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan bagian dari hamparan cekungan migas (informasi dari Kementerian Energi Sumberdaya Mineral RI), yang berarti wilayah kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi minyak dan gas bumi.

2-25

4)

Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industri di kabupaten Serdang Bedagai, antara lain adalah : a) Peruntukan Industri Besar Peruntukan Industri Besar di Kabupaten Serdang Bedagai akan diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, meliputi:  Industri Pati Palm (CPO)/inti, di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Tebing Syahbandar;  Industri pengolahan Kayu diarahkan di Kecamatan Tebing Syahbandar;  Industri Pengolahan Ikan dan pakan diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, dan Tebing Tinggi;  Industri Karet diarahkan di Kecamatan Dolok Merawan, Sipis-pis, Kotarih dan Sei Bamban;  Kawasan Industri Terpadu dan Kawasan Ekonomi Khusus di Kecamatan Tanjung Beringin. b)

Peruntukan industri Menengah  Peruntukan Industri Menengah di kabupaten Serdang Bedagai akan diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, meliputi:  IIndustri Batu Bata diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Sei Rampah, Teluk Mengkudu dan Pantai Cermin.  Industri Tapioka diarahkan di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Sei Rampah.  Pengilingan Padi diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Bandar Khalifah, Tanjung Beringin, Sei Rampah, dan Kecamatan lainnya;  Industri Furnitur Kayu diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Tebing Syahbandar dan Bintang Bayu.  Industri pengolahan Logam diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu.

c)

Peruntukan Industri Kecil Dan Rumah Tangga Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga di kabupaten Serdang Bedagai akan diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, meliputi:

2-26

 Agroindustri dan industri kerajinan diarahkan di Kecamatan Tebing Tinggi (desa Payalombang) dan Kecamatan Tebing Syahbandar (desa Penggalangan);  Industri Alat Pembersih Rumah (Sapu,Kain Pel, Brush, dan sebagainya) diarahkan di Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Tanjung Beringin.  Industri Makanan Ringan (Dodol, kerupuk dan Kue Kering), diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Tebing Syahbandar, Pantai Cermin, dan Kecamatan Sei Rampah dan Teluk Mengkudu.  Industri Tahu/Tempe diarahkan di Kecamatan Dolok Masihul (sentra industri), Sei Rampah, Perbaungan, Teluk Mengukudu,dan Kecamatan Tanjung Beringin.  Industri Kerajinan Anyaman (rotan, sulaman/bordir, egon, gerabah/keramik, anyaman bambu, anyaman pandan, ulos, tas sintetis) diarahkan di Kecamatan Pantai Cermin, Serba Jadi, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, dan Kecamatan Sei Bamban, Bintang Bayu, Sipispis, Dolok Masihul, Bandar Khalifah.  Industri Gula Merah, diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kotarih, dan Kecamatan Bintang Bayu.  Industri Pengeringan/Penggaraman Ikan (ikan asin) diarahkan di Kecamatan Teluk Mengudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, dan Kecamatan Pantai Cermin. d) Peruntukan Industri Khusus dan Pergudangan Penetapan jenis industri khusus dan pergudangan di Kabupaten Serdang Bedagai harus mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai.

5) Kawasan Peruntukan Pariwisata Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai dapat diuraikan sebagai berikut : a) Peruntukan Pariwisata Budaya kawasan Peruntukan pariwisata budaya yang dikembangkan di kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari kawasan cagar budaya. Pengembangan kawasan pariwisata budaya diarahkan pada objek: 

Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin;



Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan;

2-27



Masjid Kuno di Kecamatan Pantai cermin;



Bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin;



Pura Bali di Kecamatan Pegajahan;



Bangunan Replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Pegajahan.

b) Peruntukan Pariwisata Alam Potensi obyek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai cukup banyak dan bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai peruntukan pariwisata alam di kabupaten Serdang Bedagai. Selain objek wisata tersebut ada juga beberapa objek wisata lainnya yang belum dikembangkan secara optimal, diantaranya adalah objek wisata Air Terjun di Kecamatan Dolok Merawan, objek wisata Lubuk Larangan di Kecamatan Sipispis dan beberapa objek wisata lainnya yang tersebar di beberapa Kecamatan. Khusus untuk Pulau Berhala, meskipun sudah ditetapkan berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Berhala sebagai Kawasan Wisata berbasis lingkungan (Ecomarinetourism), namun dalam pengembangannya ada keterbatasan pengelolaannya karena kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi Penyu dan Terumbu Karang. Selain itu juga kawasan tersebut merupakan kawasan strategis pertahanan, yang mana dalam pengelolaannya harus mendapat izin dari Kementerian Polhukam.

6) Kawasan Peruntukan Permukiman Rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman dapat dikembangkan sebagai berikut: a) Permukiman Perkotaan

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan terutama diarahkan pada kawasan pusat-pusat

pelayanan, yaitu pada setiap ibukota

Kecamatan.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan utama direncanakan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hal ini adalah ibukota Kecamatan Sei Rampah dan ibukota Kecamatan Perbaungan, serta di pusat- pusat pelayanan kawasan (PPK) yaitu di Kecamatan Dolok Masihul, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Sei Bamban, dan Kotarih. b) Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah Kecamatan di luar kawasan pusat-pusat pelayanan. Kawasan ini masih mengandalkan sektor pertanian

2-28

sebagai penggerak perekonomian. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan di luar kota Kecamatan. 7) Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari Batalyon Infanteri 122 / Tombak Sakti di Kecamatan Dolok Masihul, dan Markas Koramil yang tersebar di Kecamatan Dolok Masihul, Kotarih, Tebing Tinggi, Sipispis, Pantai Cermin, Sei Rampah, Perbaungan, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, dan Dolok Merawan.

2.2

KEBIJAKAN RPJP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2.2.1

Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai 1)

Visi Terwujudnya Masyarakat Serdang Bedagai Yang Religius, Nasionalis, Demokratis, , Mandiri Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan Penjelasan Visi: a) Terwujudnya masyarakat Serdang Bedagai yang religius, yaitu masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa dengan

cara

mengamalkan ajaran agamanya masing-masing dengan benar, tekun, konsisten dan memiliki rasa toleransi untuk menghormati sesama insan pemeluk agama lain dalam bingkai kesatuan keluarga besar masyarakat Serdang Bedagai yang majemuk. b) Terwujudnya masyarakat Serdang Bedagai yang nasionalis yaitu masyarakat yangmengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan, cinta tanah air, sadar akan supermasi hukum, melestarikan nilai-nilai luhur semangat perjuangan bangsa dan tetap mempertahankan ciri identitas masyarakat Serdang Bedagai yang majemuk. c) Terwujudnya masyarakat Serdang Bedagai yang demokratis yaitu masyarakat yang tidak egois dan mau menang sendiri. Mampu menghormati dan memprioritaskan keputusan dan kepentingan masyarakat banyak,tanpa adanya dominasi kelompok masyarakat yang dianggap mayoritas terhadap kelompok masyarakat yang dianggap minoritas, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan, dilupakan dan ditinggalkan d) Terwujudnya masyarakat Serdang Bedagai yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi Serdang Bedagai

2-29

sehingga dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat Serdang Bedagai sendiri., e) Terwujudnya masyarakat Serdang Bedagai yang sejahtera yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, dan mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak, sehingga memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar yang negatif f) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera di dalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang bebas dari belenggu kemiskinan dan hidup dengan harmonis ditengah-tengah kelompok masyarakat yang berbagai suku bangsa dan agama

2)

Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi seperti berikut ini: a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b) Melestarikan nilai-nilai perjuangan bangsa dan mendorong penegakan hukum secara konsisten. c) Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat Serdang Bedagai yang madani. d) Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antar kecamatan dan antar desa. e) Membangun kerja sama antar daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta, serta membangun kerja sama regional dan internasional melalui partisipasi Kabupaten Serdang Bedagai di berbagai kegiatan kerjasama pembangunan. f) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, agroindustri, pariwisata serta sektor andalan dan

2-30

unggulan lainnya, dengan cara meningkatkan promosi peluang investasi dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. g) Mendorong pengembangan kualitas masyarakat Serdang Bedagai yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk membangun daerah Serdang Bedagai secara keseluruhan. h) Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam pemerintahan yang dalam perwujudannya dapat terlihat dari komposisi pejabat struktural di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Serdang Bedagai yang serasi dan harmonis.

2.2.2

Arah Pembangunan Jangka Panjang Arah pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai dalam periode 2005-2025 difokuskan sebagai berikut 1)

Menumbuhkan daya saing Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat a. Untuk menumbuhkan daya saing Kabupaten Serdang Bedagai di bidang perekonomian, pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan kepada transformasi secara bertahap dari perekonomian berbasis komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif seperti keunggulan mutu, keunggulan dalam distribusi / ketersediaan tepat waktu, keunggulan efisien / harga dan keunggulan pelayanan. b. Pembangunan daya saing di bidang perekonomian juga diwujudkan melalui perbaikan

struktur

ekonomi

Kabupaten

Serdang

Bedagai

dengan

mendudukkan sektor industri (yang mengolah bahan baku sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan,hail budi daya lainnya dan hasil pertambangan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan inovasi masyarakt dan pelaku usaha di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga mampu menghasilkan produk-produk bermutu yang memenuhi keinginan pasar yang terus berkembang.

2-31

c. Pembangunan kelembagaan ekonomi daerah Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan kepada penciptaan iklim ekonomi yang kondusif berupa sistem perijinan satu atap (one stop service), iklim persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, penguatan usaha-usaha mikro dan usaha kecil / menengah. d. Pembangunan pertanian rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai seperti pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat, dan perikanan diarahkan pada modernisasi kegiatan pertanian khususnya pertanian rakyat dalam arti secara bertahap para petani semakin mampu menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju baik dalam pengadaan bibit unggul dan pemanfatan peralatan/ teknologi budi daya dan pasca panen untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan nilai tambah sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai. e. Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai dalam arti luas juga diarahkan kepada tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahanlahan pertanian untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan ketahanan pangan. f. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi diarahkan pada penguatan sumberdaya pelaku usaha / kewirausahaan agar semakin mampu berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang handal berdampingan secara harmonis / saling mendukung dengan pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun pemerintah secara berkelanjutan. g. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi pariwisata bahari

yang secara

signifikan dan efektif mampu menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan penduduk khususnya bagi masyarakat perdesaan yang tersebar diokasi objekobjek wisata yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. h. Pembangunan sektor perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada terbinanya mata rantai perdagangan yang jelas, terkendali dan transparan khususnya tentang harga, persyaratan mutu, dan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat di sektor produksi. i. Pembangunan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB

2-32

Kabupaten Serdang Bedagai , penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Serdang Bedagai dengan senantiasa memelihara kelestarian lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai . j. Pembangunan sosial budaya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada penguatan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai bagian dari nilai budaya nasional yang mendukung kepada peningkatan etos kerja, kesediaan menerima nilai-nilai positif dari luar yang mendukung peningkatan mutu dan etos kerja. k. Pembangunan sarana dan prasarana,seperti transportasi, air, listrik dan lainlain diarahkan pada peningkatan produktivitas dari seluruh sektor ekonomi serta kelancaran mobilitas sosial masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan a) Untuk menciptakan pembangunan yang merata dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, pembangunan daerah diarahkan pada pemanfatan potensi sumberdaya daerah dan keunggulan produk daerah Kabupaten Serdang Bedagai secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. b) Untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, pembangunan daerah dilakukan dengan lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat di daerah perdesaan yang relatif masih tertinggal sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan pelayanan publik seperti halnya masyarakat daerah perkotaan. c) Pembangunan perdesaan diarahkan pada pemberdayaan

ekonomi rakyat

perdesaan agar semakin memperlihatkan penguatan pada ciri agroindustri yang padat kerja, pengembangan jaringan infrastruktur perdesaan termasuk pembangunan sistem pemasaran komoditas produksi masyarakat perdesaan. d) Peningkatan peran koperasi, usaha mikro secara efektif di Kabupaten Serdang Bedagai untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dan berkeadilah perlu semakin dimantapkan melalui pembangunan koperasi yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme pengurus dan peningkatan

2-33

pemahaman seluruh para anggota terhadap anggaran dasar dan cita-cita mulia organisasi usaha koperasi. e) Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk Kabupaten Serdang Bedagai secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan.

3) Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang bermoral, beretika dan berbudaya. a) Pembangunan keagamaan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan untuk menumbuhkan

nilai-nilai

religius

(ketuhanan

yang

mendalam)

dan

memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, memupuk etos kerja, serta menghargai tinggi prestasi kerja. b) Pemantapan nilai-nilai kemanusiaan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan untuk menumbuhkan rasa saling mengasihi, dan kesetiakawanan sosial antar sesama anggota masyarakat tanpa membedakan asal usul sehingga tercipta suasana kondusif untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan di semua aspek kehidupan. c) Pembangunan nilai-nilai kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati atas hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok termasuk menghormati adat-istiadat dan budaya kelompok masyarakat pendatang di Kabupaten Serdang Bedagai.

4) Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat Gangguan-gangguan terhadap masyarakat akibat ulah dan tindakan premanisme, pencurian, dan tindak kriminalisme lainnya yang sangat meresahkan dan berpengaruh kuat terhadap penurunan produktivitas masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perwujudan rasa aman, damai dan perlindungan

bagi

masyarakat

diarahkan

pada

pemantapan

kerjasama

pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan aparat kepolisian resort Serdang Bedagai serta penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) .

2-34

5) Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang demokratis dan berdasarkan hukum a. Peningkatan budaya politik masyarakat diarahkan pada penanaman nilai-nilai demokratis yang dilakukan melalui penciptaan kesadaran terhadap nilai-nilai politik demokratis terutama terhadap nilai Hak Azasi Manusia, nilai-nilai persamaan, dan anti kekerasan. b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arti penting dan keuntungan dari perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak politik masyarakat dilakukan melalui pengembangan sistem komunikasi yang efektif dengan semua lapisan masyarakat melalui berbagai media yang efektif seperti dialog langsung, surat kabar, televisi dan lain-lain yang dapat diakses oleh masyarakat. c. Pembangunan hukum diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wibawa hukum, penegakan secara konsekuen kekuatan hukum baik terhadap masyarakat maupun pejabat pemerintah dan kelompok-kelompok lain yang melanggar untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun yang akan terbebas dari hukum apabila terkait dengan pelanggaran.

6) Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk diperdesaan a) Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan baik di darat maupun di laut secara

optimal

dalam

arti

mempertimbangan

keseimbangan

antara

pemanfaatan dan kemampuan regenerasi, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terencana. b) Pengelolaan sumberdaya alam yang tak terbarukan seperti bahan-bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi yang banyak terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada peningkatan nilai tambah secara maksimal melalui proses pengolahan bukan mengkonsumsinya secara langsung, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. c) Pengelolaan kelestarian sumberdaya air di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan air pada setiap kegiatan yang

2-35

membutuhkan sumberdaya air serta memperkokoh kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. d) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada pendayagunaan dan pengawasan dalam pemanfaatannya agar tidak menimbulkan konflik serta tetap menjaga kelestariannya yang menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan terutama pada masyarakat pesisir. e) Peningkatan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang bersifat unik dan khas dilakukan melalui diversifikasi produk-produk daerah serta mengembangkan inovasi dalam pengolahan sumberdaya alam daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghasilkan nilai tambah yang optimal. f) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada penerapan prinsisp-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten disemua bidang untuk mencegah degradasi lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serdang Bedagai. g) Peningkatan kesadaran masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencintai lingkungan hidup diarahkan terhadap generasi muda sehingga tercipta sumberdaya manusia yang peduli terhadap lingkungan hidup.

2.2.3

Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Dalam upaya mencapai sasaran pokok jangka panjang maka rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan secara bertahap dengan masing-masing tahapan berjangka waktu 5 tahun. Tahapan tersebut dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (RPJMD). Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Serdang Bedagai seluruhnya terdiri dari 4 RPJM-D dan masing-masing RPJM-D memiliki skala prioritas yang sifatnya berkesinambungan secara utuh dan konsisten untuk tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana telah termuat pada Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.

2-36

1) RPJM-D KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KE-1 (2005-2009) Berdasarkan kondisi eksternal dan internal Kabupaten Serdang Bedagai serta situasi Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia dengan berbagai kecenderungan yang terlihat baik yang bersifat positif maupun negatif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan kemasyarakatan maka dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode pertama fokus pembangunan perlu ditekankan pada penciptaan lingkungan masyarkat yang aman, damai, adil dan demokratis. Karena produktivitas masyarakat juga tidak terlepas dari dukungan aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa maka perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik diharapkan dapat berhasil dengan baik pada RPJM-D Kabupaten Serdang Bedagai Ke-1 (2005-2009) ini. Untuk menciptakan suasana Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, damai dan demokratis, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Pembangunan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dan berbagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja,dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehubungan dengan itu, revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Agromarinpolitan, serta kawasan andalan perlu dilaksanakan.

2) RPJM-D KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KE-2 (2010-2014) Berdasarkan pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 maka RPJM-D ke-2 difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Serdang Bedagai baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat terutama pada sektor produksi, dan distribusi/ pemasaran khususnya pada pelaku usaha kecil, menengah / koperasi dan usaha mikro termasuk pembinaan pedagang kaki lima sehingga berkembang menjadi pengusaha kecil formal dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sekor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1.

2-37

Beberapa kebijakan penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pada tahap RPJM-D Kabupaten Serdang Bedagai ke-2 (2010 - 2014) ini ialah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan sektor unggulan lainnya didaerah perdesaan serta pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam peningkatan produktivitas masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJPD ke-2 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidkan formal semata karena walaupun hal tersebut penting, namun tidak dapat mewakili indikator peningkatan kesejahateraan masyarakat. Dalam tahapan RPJM-D Kabupaten Serdang Bedagai ke-2 (2010-2014) ini, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Serdang Bedagai akan berhasil ditingkatkan menjadi >75 dengan kisaran 5 % berada pada IPM> 80, sebanyak 60 % berada pada 66-80 dan sebanyak 35% berada pada kisaran 55-66. Dalam rencana pembangunan sektor pertanian perlu adanya dukungan di dalam sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan bibit unggul (menciptakan varietas baru) serta perkembangan teknologi di bidang pertanian. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian perlu peningkatan pertumbuhan produksi, luas arel perkebunan, peningkatan populasi ternak serta peningkatan ekspor di bidang pertanian.

3) RPJM-D KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KE-3 (2015-2019) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke2, maka RPJM-D ke-3 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Kabupaten Serdang Bedagai yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang memadai (baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga, tersedia pasokan air, baik air bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin

2-38

pemenuhannya melalui tahap RPJM-D Kabupaten Serdang Bedagai ke-3 (20152019) ini.

4) RPJM-D KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KE-4 (2020-2024) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 Serdang Bedagai ditujukan kepada perwujudan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJP-D ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh semberdaya manusia yang berkualitas dan sumberdaya alam yang lestari. Diperkirakan pada akhir periode RPJM-D ke-4, PDRB perkapita Kabupaten Serdang Bedagai diprediksi akan mencapai angka diatas US $ 4.500 dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi kurang dari 5 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai.. Dalam tahap RPJM-D Kabupaten Serdang Bedagai Ke-4 (2020-2024) ini semua hasilhasil pembangunan yang telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan dalam ketiga tahap sebelumnya kemudian dimantapkan dan diperkokoh untuk menghindarkan terjadinya arus balik apabila terjadi perubahan lingkungan eksternal yang tak terduga dan tak diharapkan. Kondisi umum yang masih dinilai lemah perlu diperbaiki, ditumbuhkan dan dimantapkan dalam tahap RPJM-D Kabupaten Serdang Bedagai ke-4 (2020-2024) ini.

2.3

KEBIJAKAN RPJM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Perumusan kebijakan umum dan Program pembangunan daerah dipandang sangat

penting untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan Program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2010 – 2015 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum akan diperoleh berbagai strategi melalui Program-Program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu Program mendukung atau memicu keberhasilan Program lainnya.

2-39

Sesuai dengan aturan yang digariskan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain: 1) Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; 2) Mengarahkan pemilihan Program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 3) Mengarahkan pemilihan Program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai Program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai Program-Program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan Program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut: a) Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. b) Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. c) Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. d) Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan Program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan Program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang

2-40

kongkrit dalam bentuk Program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan Program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun. Dengan demikian melalui berbagai penelaahan serta berbagai perkembangan kondisi daerah dan permasalahan pembangunan, Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan beberapa Program pembangunan daerah yang sesuai dengan janji kepala daerah sebagaimana pada tabel 2.3. berikut.

2-41

Tabel 2.3. Perumusan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2010-2015 No 1

2

Strategi Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kebijakan Umum 1.

Penataan organisasi dan keseimbangan beban Kerja

2.

Penataan sistem administrasi dan tata laksana (tata kerja) pemerintahan

3.

Penataan sistem pengelolaan keuangan dan aset Daerah

4.

Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Membangun sistem dan manajemen unit pelayanan dan pengaduan masyarakat on-line dan off-line Peningkatan kulaitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil

1.

2.

Program Pembangunan Daerah 1. Penataan organisasi perangkat daerah 2. Pengembangan sistem penempatan dan pola peningkatan karir 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah 2. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah 3. Optimalisasi pengelolaan PAD 4. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) Penataan administrasi kependudukan

SKPD Penanggung Jawab Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Setda, DPPKA, Inspektorat Kabupaten dan Bappeda

Seluruh SKPD Setda dan KPPT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ktr Camat

2-42

No

3

Strategi

Meningkatkan Kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Kebijakan Umum

Program Pembangunan Daerah

3.

Peningkatan kesejahteraan aparatur

Pemantapan remunerasi aparatur

4.

Transparansi data dan informasi

1.

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

2.

Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan 2. Penguatan sistem perencanaan daerah 3. Perkuatan manajemen data/informasi 4. Pemantapan evaluasi kinerja 5. Penerapan indikator utama pelayanan publik daerah 1. Pengembangan pendidikan anak usia dini, informal dan non-formal, 2. Peningkatan akses dan Mutu SD/Mi, Peningkatan akses dan Mutu SMP/MTs ((Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun), 3. Peningkatan akses dan Mutu SMA/MA (Pendidikan menengah), 4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Pengembangan koleksi perpustakaan, 1. Perbaikan gizi masyarakat 2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi 3. Pembinaan upaya kesehatan 4. Pembinaan gizi masyarakat 5. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 6. Pelayanan kesehatan dasar 7. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

.

SKPD Penanggung Jawab Setda,DPPKA, BKD,Inspekt orat dan Bappeda Setda,Inspektor at, Bappeda dan DPPKAD

Dinas Pendidikan dan Kantor Perpusta kaan, Arsip dan Dokumen tasi

Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum

2-43

No

4

Strategi

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan

Kebijakan Umum 3.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

4.

Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan angkatan kerja

1.

Penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Daerah 1. Pembangunan kependudukan dan KB 2. Perlindungan anak 1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktiftas 2. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja 3. Pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja 4. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Pengembangan kawasan ekonomi khusus

SKPD Penanggung Jawab BPPAKB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi

Setda,Bappeda, KPPTdan Penanaman Modal, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Tarukim dan Dinas PSDA

2-44

No

4

Strategi

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan

Kebijakan Umum 3.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

4.

Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan angkatan kerja

1.

Penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Daerah 1. Pembangunan kependudukan dan KB 2. Perlindungan anak 1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktiftas 2. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja 3. Pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja 4. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Pengembangan kawasan ekonomi khusus

SKPD Penanggung Jawab BPPAKB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi

Setda,Bappeda, KPPTdan Penanaman Modal, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Tarukim dan Dinas PSDA

2-45

No

Strategi

Kebijakan Umum 7.

5

6

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan, penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum disetiap lapisan masyarakat

Program Pembangunan Daerah

8.

Peningkatan kualitas perhubungan dan transportasi Pelestarian lingkungan hidup dan persampahan

Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana angkutan jalan Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

9.

Peningkatan kualitas infrastruktur

1. Penyelenggaraan jalan 2. Penyelenggaraan jaringan irigasi

1.

Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan

1. Pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Pengembangan infrastruktur permukiman 3. Program nasional pemberdayaan masyarakat – mandiri perdesaan (PNPM- MP) 4. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat (Gerbang Swara)

2.

Pemberdayaan PMKS

3.

Pemberdayaan masyarakat perdesaan

1.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

1.

Pemberdayaan sosial dan penanggualangan kemiskinan 2. Pengembangan infrastruktur permukiman 1. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat (Gerbang Swara)

Pembinaan kehidupan beragama

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Bina Marga, Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas PSDA Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan, BPMPD dan Dinas Bina Marga, Kantor Camat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan koperasi BPMPD dan Dinas Bina Marga, PSDA, Tarukim, Kantor Camat Setda

2-46

No

Strategi

Kebijakan Umum 2.

Pembinaan dan pelestarian seni budaya tradisional

3.

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program Pembangunan Daerah 1. Pengembangan daya tarik wisata 2. Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala Pembinaan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat

SKPD Penanggung Jawab Dinas PORA, Pariwisata dan kebudayaan Setda dan Kantor Satpol PP

2-47

2.4

KEBIJAKAN UU DAN PP TENTANG PENERAPAN MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

2.4.1 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM UU NO.41 TAHUN 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan : 1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 9. mewujudkan revitalisasi pertanian. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 Pasal 6, dinyatakan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan (Pasal 18):

2-48

a. KawasanPertanianPanganBerkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pengalihfungsian lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila: 1. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberianhak;atau 2. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanapabila: a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan

2-49

pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

2.4.2

KEBIJAKAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PADA PEMILIK LAHAN DALAM UU NO.41 TAHUN 2009 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diantaranya mengatur mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada petani pangan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berikut ringkasannya:

Definisi: 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan

untuk

dilindungi

dan

dikembangkan

secara

konsisten

guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

Petani Pangan (Petani) adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Jenis Insentif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa: 

bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;



jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

2-50



pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;



pengembangan infrastruktur pertanian;



penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.



penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan: 

tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



kesuburan tanah;



luas tanam minimal 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.



irigasi;



tingkat fragmentasi lahan;



produktivitas usaha tani;



lokasi;



kolektivitas usaha pertanian; dan/atau



praktik usaha tani ramah lingkungan.

Bagi Petani penerima Insentif diwajibkan untuk: 

memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;



menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;



mencegah kerusakan lahan; dan



memelihara kelestarian lingkungan.

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal: 

Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

2-51

2.4.3 KEBIJAKAN PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN DALAM UU NO 26 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Pasal 33 1)

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata

ruang

dilaksanakan

dengan

mengembangkan

penatagunaan

tanah,

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. 3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. 4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Pasal 77 1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. 2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

Penjelasan Bagian Umum point 33. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan

2-52

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

2.4.4 KEBIJAKAN INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PP NO. 12 TAHUN 2012 Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat pengertian-pengertian yang digunakan antara lain : 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk

dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan,

dan kedaulatan

pangan nasional. 2) Petani Pangan yang selanjutnya disebut

Petani adalah setiap warga negara

Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3) Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 4) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah

sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. 6) Pemerintah

Kabupaten/Kota

adalah

bupati/walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. 7) Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk: a) Mendorong perwujudan

Lahan

Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang telah

ditetapkan; b) Meningkatkan

upaya

pengendalian alih

fungsi

Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

2-53

c) Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani; d) Memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan e) Meningkatkan

kemitraan

semua

pemangku

kepentingan

dalam

rangka

pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam: a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; c) Rencana

Tata

Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota;

d) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kewenangannya memberikan

sesuai

dengan

Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan kepada Petani. 1) Jenis Insentif Pemerintah

memberikan

Insentif

perlindungan

Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa: a) Pengembangan infrastruktur pertanian; b) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; c) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; d) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; e) Jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau f) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pemerintah

Provinsi memberikan

Insentif perlindungan Lahan

Pertanian

Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa: a) Pengembangan infrastruktur pertanian; b) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; c) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; d) Penyediaan sarana produksi pertanian;

2-54

e) Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau f) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa: a) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; b) Pengembangan infrastruktur pertanian; c) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e) Penyediaan sarana produksi pertanian; f) Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau g) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

2) Pengembangan Infrastruktur Pertanian Pengembangan

infrastruktur

pertanian yang dilakukan oleh pemerintah

meliputi: a) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi; b) Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; c) Perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) Perbaikan kesuburan tanah; dan/atau e) Konservasi tanah dan air. Pengembangan infrastruktur pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: a) Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian; b) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier; c) Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; d) Perbaikan kesuburan tanah; dan/atau e) Konservasi tanah dan air.

2-55

3) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian a) Dilakukan Oleh Pemerintah Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang merupakan jenis insentif yang dilakukan oleh pemerintah, paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah,

zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.

Penyediaan fasilitas produksi pertanian paling sedikit meliputi penggilingan padi dan lantai jemur dan gudang. Sarana dan prasarana produksi pertanian tersebut diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan

mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim

penilai tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

b) Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Penyediaan sarana produksi pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, dan zat pengatur tumbuh. Sarana produksi pertanian tersebut diberikan

kepada

Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh gubernur. Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai diatur dengan Peraturan Gubernur.

c) Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan sarana produksi pertanian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling sedikit meliputi penyediaan

benih

dan/atau

bibit, alat

dan

mesin

pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida. Sarana produksi pertanian diberikan

kepada

Petani

sesuai

dengan kebutuhan

dan

rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh bupati/walikota. Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

4) Pertimbangan Pemberian Insentif Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan

2-56

Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan: a) Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:  Lahan beririgasi;  Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; Pemberian Insentif pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak selain berupa Insentif juga memperoleh tambahan Insentif lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota.  Lahan tidak beririgasi. b) Kesuburan tanah; Kesuburan tanah didasarkan pada tingkat kesuburan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi. Ketentuan berdasarkan kesesuaian

lahan

mengenai tingkat kesuburan

pada komoditas tertentu

tanah

diatur dengan

Peraturan Menteri.

c) Luas tanam; Luas tanam paling sedikit

25

(dua puluh

lima)

hektar

dalam satu

hamparan. d) Irigasi; Irigasi didasarkan

pada

kinerja jaringan irigasi serta

tingkat operasi dan

pemeliharaan irigasi. Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:  Memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan  Operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik. Insentif diberikan oleh Pemerintah pada:  Daerah irigasi dengan luasan paling banyak 3.000 (tiga ribu) hektar yang berada di lintas provinsi; dan  Daerah irigasi dengan luasan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) hektar. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi pada:  Daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu)

hektar

yang

berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan  Daerah irigasi dengan luasan 1.000 (seribu) hektar sampai dengan luasan

2-57

3.000 (tiga ribu) hektar. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu kabupaten/kota. e) Tingkat fragmentasi lahan; Tingkat fragmentasi lahan didasarkan pada fragmentasi pada satu hamparan. Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan. f) Produktivitas usaha tani; Produktivitas usaha tani didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama. Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas

rata-rata nasional. Insentif diprioritaskan diberikan oleh

Pemerintah Provinsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata provinsi. Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di

bawah

produktivitas rata-rata kabupaten/kota. g) Lokasi Lokasi didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan. Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan berbatasan kabupaten/kota Untuk

Lahan

Berkelanjutan

yang

langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau dalam

kawasan

Pertanian

Pangan

perkotaan Berkelanjutan

dan kawasan perdesaan. di kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan Insentif yang

lebih banyak daripada

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan. h) Kolektivitas Usaha Pertanian Kolektivitas usaha pertanian didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani. Insentif diberikan kepada:  Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi dan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan

2-58

 Petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah tidak beririgasi. i) Praktek Usaha Tani Ramah Lingkungan Praktik usaha tani ramah lingkungan diprioritaskan pada Lahan Pangan

Berkelanjutan

Pertanian

yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah

lingkungan. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan meliputi:  Penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;  Penerapan kaidah konservasi tanah dan air;  Penggunaan

rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran;

 Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

2.4.5 KEBIJAKAN KETENTUAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PP NO. 1 TAHUN 2011 Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2011 Pasal 35 dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka : a. Pengadaan tanah untukkepentingan umum; b. terjadi bencana. Dalam PP No. 1 Tahun 2011 Pasal 36 dinyatakan bahwa Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum, meliputi: a) jalan umum; b) waduk; c) bendungan; d) irigasi; e) saluran air minum atau airbersih; f)

drainasedansanitasi;

g) bangunanpengairan; h) pelabuhan; i)

bandarudara;

j)

stasiun dan jalan kereta api;

k) terminal; l)

fasilitas keselamatan umum;

2-59

m) cagar alam;dan/atau n) pembangkit dan jaringan listrik.

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persayaratan (Pasal 30) : a. memilikikajiankelayakanstrategis; b. mempunyairencanaalihfungsilahan; c. pembebasankepemilikanhakatastanah;dan d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Berdasarkan Pasal 45 PP No. 1 Tahun 2011, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena sering terjadi bencana hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti. Dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan 1. membebaskankepemilikanhaktanah;dan 2. menyediakan lahan penggantu terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

2-60