2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan (Lembaga administrasi Negara, 1996).
Menurut Jones (1977) menyatakan
bahwa kebijakan dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyrakat didefinisikan sebagai keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang diutarakan.
Heclo dalam Silalahi (1989)
menyatakan bahwa kebijakan adalah cara untuk bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Jones (1977) menyatakan bahwa kebijakan terdiri atas komponen-komponen, seperti : (1) Tujuan, yaitu tujuan yang diinginkan; (2) Proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan; (3) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan; (4) Keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; dan (5) Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder). Kebijakan publik merupakan tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan individu atau lembaga swasta. Kebijakan publik memiliki 2 (dua) ciri pokok, yaitu : (1) Kebijakan dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dan (2) Kebijakan bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain (Hogwood and Gunn, 1996). Pembuatan kebijakan adalah proses.
Tercakup di dalamnya antara lain
mengenai masalah (kebutuhan dan tuntutan) masyarakat yang mendapat tanggapan pemerintah untuk selanjutnya dituangkan dalam kebijakan yang digariskan.
Dari
keterangan tersebut, pembuatan kebijakan adalah suatu upaya merumuskan dan memilih alternatif dari berbagai macam pemecahan masalah (baik untuk pemenuhan
11 kebutuhan atau tuntutan) dari masyarakat yang dilakukan oleh penguasa politik. Tujuan pembuatan kebijakan menurut silalahi (1989) adalah : (1) memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana kebijakan tersebut merupakan praktika sosial; (2) mengatur konflik; (3) upaya untuk menciptakan insentif (dorongan) bagi pihakpihak yang mendapat perlakuan kurang rasional; (4) Dalam arti mikro, untuk menjaga kepentingan elit politik yang mempunyai hak preferensi; dan (5) Menjaga sistem politik yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan negara (Silalahi, 1989).
Selanjutnya
Nakamura (1987) menyatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan
adalah
keberhasilan
dalam
mengevaluasi
dan
kemudian
menterjemahkannya ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Penelitian kebijakan (policy research) diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial oleh policymaker dalam hal ini dilakukan atas rekomendasi yang dibuat oleh policy researcher berdasarkan hasil penelitiannya. Kebijakan di sini tidak dipersepsi dari sudut pandang politik pemerintahan, melainkan kebijakan sebagai objek studi (Danim, 1997).
Selanjutnya dikatakannya juga bahwa penelitian kebijakan secara
spesifik ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menyusun rencana kebijakan dengan jalan memberikan pendapat atau informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa penelitian kebijakan pada hakekatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Majchrzak (1984) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental.
Oleh karenya, yang perlu
dihasilkan oleh peneliti kebijakan bukan terletak pada bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sejauh mana hasil penelitian mempunyai aplikabilitas atau kemamputerapan dalam rangka memecahkan masalah sosial.
Selanjutnya
12 dikatakannya juga, bahwa terdapat 3 (tiga) latar penelitian kebijakan yang harus dipahami peneliti, yaitu : (1) Penemuan yang diperoleh dalam penelitian kebijakan hanyalah salah satu dari masukan yang diperlukan bagi pembuat kebijakan. Dalam hal ini tidak ada temuan tunggal yang dapat menjadi masukan tunggal untuk menyusun kebijakan; (2) Kebijakan itu tidak dibuat, tetapi merupakan akumulasi. Kebijakan merupakan suatu siklus, kebijakan itu secara kontinu dianjurkan, dilaksanakan, dinilai dan diperbaiki; dan (3) Kompleksitas kebijakan pada hakikatnya sama dengan kompleksitas masalah sosial. Proses pembuatan kebijakan adalah kompleks, karena proses tersebut melibatkan banyak aktor yang berbeda dan bervariasi serta harus menyerap banyak sekali perbedaan mekanisme dengan perbedaan konsekuensi yang dapat ditentukan dan yang tidak dapat ditentukan. Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik.
Analisis kebijakan mempunyai tujuan yang bersifat
penandaan (designative) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluasi dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif. Quade (1989) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif dan perspektif. Analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang ada hubungannya dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalahmasalah kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan, efektivitas menduduki posisi sentral. Pertanyaan pokok yang sering muncul dalam evaluasi kebijakan adalah Apakah kebijakan ini atau itu berjalan dengan baik?. Gysen et.al. (2002) mengelompokkan pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan efektivitas suatu kebijakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : (1)
Pertanyaan ini berkenaan atau berhubungan dengan apa yang terjadi;
(2)
Pertanyaan yang terkait dengan asal muasal.
Pada kategori ini,
pertanyaannya tidak hanya terkait dengan apa yang terjadi, tetapi juga
13 berusaha untuk memahami latar belakang terjadinya, perubahan-perubahan yang muncul dan lain sebagainya sebagai akibat dari munculnya suatu kebijakan; (3)
Pertanyaan dapat berbentuk normatif.
Pertanyaan dalam kategori ini
berkutat di sekitar kepuasan terhadap suatu kebijakan, seperti apakah implementasi kebijakan memberikan hasil yang memuaskan? 2.1.1 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak penuh untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya ikan di perairan Indonesia seperti misalnya di laut Jawa, selat Makassar dan lainnya.
Sedangkan untuk wilayah perairan Indonesia di zona ekonomi
eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Perikanan
mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam
pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap ketersediaan sumberdaya ikan.
memelihara lingkungan, kelestarian, dan
14 Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan dibidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan : (1)
Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
(2)
Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
(3)
Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
(4)
Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
(5)
Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
(6)
Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
(7)
Penguatan kelembagaan dibidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
(8)
Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
(9)
Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau petani ikan (pembudidaya ikan) skala kecil;
(10) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian
halnya dengan pengelolaan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang ditetapkan dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan juga mengacu pada standar internasional yang telah disepakati oleh pemerintah;
15 (11) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan
pengendalian
melalui
pembinaan
perizinan
dengan
memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia; (12) Pengawasan perikanan; (13) Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana dibidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia; (14) Pembentukan pengadilan perikanan; dan (15) Pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional. 2.1.2 Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara serta pemanfaatan sumberdaya alam guna pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumberdaya alam yang dimaksud tersebut adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh negara.
Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat (2) antara lain
menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan seperti PNBP yang menempatkan beban kepada rakyat juga harus didasarkan kepada Undang-Undang. Ketentuan tentang hal ini telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Dalam Ketentuan Umum UU Nomor 20 Tahun 1997, dikatakan bahwa PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok PNBP diantaranya adalah dapat berupa : (1)
Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
(2)
Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam;
(3)
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
16 (4)
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
(5)
Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Jenis PNBP yang tercakup atau yang belum tercakup dalm kelompok PNBP
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian PP yang mengatur ketentuan kelompok PNBP tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi, bila tidak dipatuhi maka akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sebagai konsekuensinya, maka akan diberikan ancaman pidana sesuai dengan Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 pasal 20. Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat, yaitu : (1)
Tujuan perumusan UU tentang PNBP yang berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, yaitu :
(2)
Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP dan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP ke kas negara;
(3)
Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP;
(4)
Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
(5)
Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa,
penyederhanaan
prosedur
dan
pemenuhan
kewajiban,
peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara serta peningkatan pengawasan. Seluruh PNBP yang diterima oleh negara akan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagian dana dari suatu jenis PNBP
17 dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan, seperti : (1)
Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi;
(2)
Pelayanan kesehatan;
(3)
Pendidikan dan pelatihan;
(4)
Penegakkan hukum;
(5)
Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; dan
(6)
Pelestarian sumberdaya alam.
2.1.3 KepMen No. KEP. 38/men Tahun 2003 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan Sehubungan dengan perubahan produktivitas kapal penangkap ikan, dan sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan produktivitas kapal penangkap ikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.23/MEN/2001 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Pasal 1 disebutkan bahwa Produktivitas kapal penangkap ikan merupakan tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan per tahun. Produktivitas kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan : (1)
ukuran tonase kapal;
(2)
jenis bahan kapal
(3)
kekuatan mesin kapal
(4)
jenis alat penangkap ikan yang digunakan
(5)
jumlah trip operasi penangkapan per tahun
(6)
kemampuan tangkap rata-rata per trip
(7)
wilayah penangkapan ikan
Pasal 2 menetapkan bahwa produktivitas kapal penangkap ikan per Gross Tonnage (GT) per tahun ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan
18 ikan per kapal dalam satu tahun dibagi besarnya GT kapal yang bersangkutan. Produktivitas kapal dan komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pasal 3 menegaskan juga bahwa produktivitas kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Tabel 1. Produktivitas kapal penangkap ikan No. 1.
HASIL TANGKAPAN
JENIS ALAT PENANGKAP IKAN Pukat Udang 2.1. L. Arafura
2.
3. 4. 5.
6. 7.
8. 9. 10.
Pukat Ikan
2.2. S. Malaka
2.3. S. Hindia (Barat Sumatera) 2.4. L. Cina Selatan Long Line (Rawai Tuna) Bottom Long Line (Pancing Prawe Dasar) Purse seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Purse seine 6.1. Operasi Kapal Tunggal (1 Kapal) (Pukat Cincin) Pelagis Besar 6.2. Operasi Secara Terpadu (Group) Hook and 7.1. Pole and Line (Huhate) Line 7.2. Hand Line 8.1. Gill Net (Jaring Insang) Pantai 8.2. Gill Net (Jaring Insang) Dasar 8.3. Gill Net (Jaring Insang) Oceanik Squid Jigging Bubu
PRODUKTIVITAS KAPAL (TON/GT/TH)
Udang Ikan Ikan Udang Ikan Udang Ikan Udang Ikan Ikan Ikan Ikan Ikan
0.80 0.30 4.00 0.20 3.50 0.10 3.00 0.10 2.50 0.60 1,20 1.50 2.00
Ikan Cakalang, Tuna Tuna Ikan Cucut/Pari Ikan Cumi-Cumi Ikan
3.50 1.50 2.00 1.00 0.80 1.00 0.30 0.60
Tabel 2. Komposisi ikan hasil tangkapan (kapal purse seine) Jenis Alat Tangkap Ikan Purse seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil
Jenis Ikan Nama Lokal Layang Kembung Selar Lemuru Tembang Lainnya Jumlah
Nama Latin Decapterus spp Rastrelliger spp Selaroides leptolepis Clupeidae Sardinella fimbriata -
Persentase 40.0 20.0 15.0 10.0 10.0 5.0 100.0
19 2.1.4 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2006 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, selain mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2002, maka telah ditetapkan juga Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pungutan Perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan, sedangkan untuk pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa-jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PP No. 19 Tahun 2006. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah penerimaan dari Pungutan Perikanan. Pasal 4 PP No. 19 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dikenakan pada saat Wajib Bayar memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru atau perubahan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan, dan pada saat perusahaan perikanan Indonesia di bidang pembudidayaan ikan memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru atau perubahan, Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) baru atau perubahan, serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dikenakan pada saat Wajib Bayar memperoleh dan/atau memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pungutan Perikanan Asing (PPA) dikenakan pada saat Wajib Bayar memperoleh atau memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Jika satu kapal : berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan. Bagi kapal dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan
20 rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan total GT kapal penangkap ikan dan kapal pendukung yang dipergunakan Besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan. Besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) = Tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan. Besarnya Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ditetapkan : (1)
Perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
(2)
Perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua-setengah per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan secara periodik produktivitas
kapal penangkap ikan menurut alat penangkapan ikan yang digunakan berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan sumberdaya ikan menurut wilayah pengelolaan perikanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan secara periodik Harga Patokan Ikan berdasarkan Harga Jual Rata-rata Tertimbang Hasil Ikan yang berlaku di pasar domestik dan /atau internasional. 2.1.5 PerMen No. PER. 17/Men/2006 Tentang Usaha perikanan tangkap PerMen Kelautan dan Perikanan sebagai ketentuan tentang usaha perikanan tangkap yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai usaha perikanan tangkap. Peraturan ini terdiri dari 19 Bab dan 82 Pasal. Peraturan Menteri ini memuat tentang ruang lingkup usaha perikanan tangkap dan jenis perizinan serta tata cara penerbitan perizinan usaha penangkapan ikan. Surat izin yang diterbitkan adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) bidang penangkapan ikan, SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) bagi kapal pengangkut ikan yang digunakan perusahaan bukan perusahaan perikanan, dan APIPM (Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal). Terkait dengan perizinan (SIPI dan SIKPI), maka diwajibkan bagi kapal-kapal perusahaan baik berbendera Indonesia maupun
21 asing untuk kegiatan pemeriksaan fisik kapal, tetapi tidak untuk kapal-kapal yang berhubungan dengan agen perusahaan untuk izin SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) bagi kapal pengangkut ikan yang digunakan perusahaan bukan perusahaan perikanan. Dalam PerMen ini disebutkan juga bahwa Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan ukuran tertentu. Hal-hal lainnya juga ditetapkan tentang pengadaan kapal perikanan, penggunaan tenaga kerja asing, pembinaan dan pengawasan, sanksi, dan pencabutan perizinan usaha perikanan tangkap. 2.1.6 PerMen Perdagangan No. 23/M-DAG/Per/6/2006 Tentang Harga Patokan Ikan Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 23/M-DAG/Per/6/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan. Pasal 1 menyebutkan Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait dibidang perikanan.
22 Tabel 3.
Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Tahun 2006 Nama Ikan
No
Lokal
1
PELAGIS KECIL Layang
2
Kembung
3
Selar
4
Lemuru
5
Tembang
6
Alu-alu
7 8 9 10 11
Sardine Teri Golok-golok Kacangan Tetengkek
2.2
Cara Pengawetan Es Garam Es Garam Es Garam Es Garam Es Garam Es Garam
Nama Inggris
Latin
Layang scad
Decapterus macrosoma
Stripped mackerel
Rastrelliger brachyosoma
Yellowstripe trevally
Selaroides leptolepis
Indonesia oil sardine
Sardinella longiceps
Fringescale sardine
Sardinella fimbriata
Obtuse barracuda
Sphyraena abtusata
Spotted sardinella Commerson's anchovy Wolf herring Dark finned sea-pike Hardtail scad
Clupeida Stolephorus commersonii Chirocentrus dorab Sphyraena spp Megalaspis cordyla
HPI (Rp/kg)
2,500 750 3,000 750 1,700 1,200 600 300 500 250 7,500 5,800 1,000 2,500 2,000 5,000 1,000
Unit Penangkapan Purse Seine Kegiatan penangkapan ikan khususnya dilaut adalah suatu bentuk upaya
memanfaatkan atau “mengambil” sumberdaya perikanan, khususnya ikan di laut dengan menggunakan berbagai teknologi penangkapan. Teknologi penangkapan tersebut diciptakan berdasarkan tingkah laku sumberdaya ikan yang menjadi target pemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut Chopin dan Arimoto (1995) menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan perikanan yang layak dibutuhkan pengetahuan tentang karakteristik alat tangkap ikan, tingkah laku ikan yang menjadi tujuan penangkapan dan ikan sampingan lainnya, serta kondisi lingkungan di daerah penangkapan ikan , dimana aktivitas penangkapan ikan dilakukan Nelwan et.al (2002) menyatakan bahwa salah satu teknologi penangkapan ikan yang mempunyai karakteristik penangkapan untuk memperoleh hasil tangkapan jenis ikan pelagis kecil adalah purse seine.
Karakter dari alat ini atau prinsip
pengoperasiannya adalah melingkari target yang menjadi tujuan penangkapan dan dalam pengopersiannya biasa menggunakan alat bantu pemikat ikan berupa lampu atau rumpon.
Pada umumnya jenis ikan yang tertangkap adalah pelagis kecil,
23 misalnya : Decapterus spp, Rastrelligger spp, Sardinella spp, yang dalam pergerakannya membentuk schooling Menurut Sadhori (1985) purse seine dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : (1) Berdasarkan tipe letak kantong, yaitu tipe Amerika dan tipe Jepang; (2) Berdasarkan jumlah kapal, yaitu purse seine satu papal dan dua papal; (3) Berdasarkan target tangkapan, yaitu purse seine tuna, purse seine layang, purse seine kembung; dan (4) Berdasarkan waktu operasi, yaitu siang hari dan malam hari. Di Indonesia berkembang tipe atau jenis no. (2), yang pada bagian bawahnya dimodifikasi sehingga berbentuk trapesium terbalik sama kaki. Pengoperasian purse seine melingkari ikan yang bergerombol di sekitar rumpon dan atau lampu (lure purse seine), atau secara langsung tanpa menggunakan alat bantu ini. Selanjutnya dikatakannya juga, bahwa berdasarkan dimensinya purse seine dikelompokan sebagai berikut : (1)
Purse seine mini : panjang tidak lebih dari 300 m, berkembang di laut dangkal (Laut Jawa, Selat Malaka, perairan Timur Aceh) atau di sepanjang perairan pantai pada umumnya coastal fisheries. Sasaran utamanya adalah ikan pelagis kecil, seperti : ikan layang, ikan tembang, lemuru dan kembung.
(2)
Purse seine berukuran sedang : panjang lebih dari 300 m hingga 600 m yang dioperasikan di perairan yang lebih jauh atau di perairan lepas pantai (off shore fisheries). Sasaran utamanya adalah ikan tongkol dan kembung.
(3)
Purse seine berukuran besar : panjang lebih dari 600 m hingga 1000 m, yang dioperasikan di perairan laut-dalam di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Deep sea fisheries). Sasaran utama : ikan cakalang dan ikan tuna. Menurut Ayodhyoa (1981), tahapan dalam kegiatan penangkapan ikan
dengan purse seine, yaitu : (1)
Menemukan gerombolan ikan dengan memperhatikan perubahan warna permukaan air laut dan ada tidaknya riak-riak, buih-buih atau burungburung yang menyambar permukaan air.
(2)
Mengidentifikasi kualitas dan kuantitas gerombolan ikan.
24 (3)
Menentukan faktor kekuatan, kecepatan, arah angin, dan arus serta menentukan arah dan kecepatan renang gerombolan ikan.
(4)
Melakukan penangkapan, yaitu dengan melingkarkan jaring dan menarik purse line dengan cepat agar gerombolan ikan tidak dapat meloloskan diri dari arah horizontal maupun vertical, dan
(5)
Mengangkat jaring dan memindahkan ikan dari bagian bunt ke palka dengan scoop net dan fish pump.
2.3
Sumberdaya Ikan Pelagis Sainsbury (1986) mengatakan bahwa untuk perairan Jawa dan sekitarnya
hasil tangkapan utama purse seine umumnya adalah layang (decapterus spp.), kembung (Rastrelliger sp.), lemuru (Sardinella sp.) dan sebagainya. Sumberdaya ikan pelagis terdiri dari dua kelompok yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Ikan pelagis besar seperti: tongkol, cakalang dan jenis-jenis tuna, sedangkan yang termasuk jenis ikan pelagis kecil adalah layang, kembung, lemuru, selar, dan tembang. Jenis ikan pelagis besar pada umumnya tidak ditemukan dalam kelompok yang besar seperti sifat jenis ikan pelagis kecil. 2.3.1 Layang (Decapterus spp.) Ikan layang (Decapterus spp.) merupakan salah satu sumber perikanan lepas pantai yang terdapat di Indonesia. Ikan ini hidup diperairan lepas pantai berkadar garam tinggi (Stenohaline). Panjang ikan layang dapat mencapai 30 cm, tetapi pada umumnya berkisar antara 20 – 25 cm dengan bentuk badan memanjang dan gepeng. Selanjutnya disebutkan bahwa ikan layang termasuk ikan perenang cepat, bersifat pelagis tidak menetap dan suka berkelompok. Meskipun ikan layang aktif berenang, tetapi kadang-kadang tidak aktif saat mereka membentuk suatu kelompok, pada suatu daerah yang sempit atau disekitar benda-benda terapung. Itulah sebabnya mengapa ikan layang suka berkelompok (Nontji, 1995). 2.3.2 Tongkol (Euthynnus sp.) Ikan tongkol termasuk kedalam keluarga scombridae.
Bentuk tubuhnya
seperti cerutu, dengan kulitnya yang licin. Ikan ini termasuk ikan perenang cepat.
25 Ciri umum lainnya adalah bentuk kepala tajam dengan mata besar. Adanya garisgaris hitam yang melengkung pada bagian punggung mulai dari batas bawah bagian tengah sirip punggung pertama merupakan ciri untuk membedakan dengan tuna lain. Sirip punggung pertama tinggi pada bagian depan dan pendek pada bagian belakang. Tongkol juga merupakan jenis tuna paling kecil dengan ukuran berat rata-rata 2-5 kg/ekor. Rasa dagingnya kurang lezat dibandingkan tuna lain sehingga kurang dikenal dalam perdagangan tuna dunia.
Ikan tongkol terdapat diperairan tropis
sampai subtropis berkadar salinitas tinggi dan bergerak dalam gerombolan besar di lautan bebas dan akan beruaya dengan jarak yang sangat jauh. Ikan tongkol juga merupakan karnivor (Saanin, 1984). 2.3.3 Tenggiri (Scomberomorus spp.) Ikan tnggiri merupakan ikan yang tergolong ikan perenang capat dan bersifat karnivor. Ciri umum ikan tenggiri yaitu ikan ini sangat rakus dalam memangsa makanannya. Makanan ikan tenggiri yaitu ikan-ikan kecil seperti ikan sardin. Tenggiri hidup di laut lepas dan merupakan ikan yang senang beruaya pindahpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Panjang ikan tenggiri dapat mencapai 183 cm dengan berat 27 kg (Saanin, 1984 ). 2.3.4 Lemuru (Sardinella Sp.) Ciri umum lemuru adalah bentuk badan bulat memanjang, perut agak menipis dengan sisik-sisik duri yang menonjol dan tajam. Sirip ekor bercabang, warna tubuh bagian atas biru kehijauan sedangkan bagian bawah putih keperakan. Tedapat noda samar-samar di bawah pangkal punggung bagian depan. Sirip-sirip lainnya tembus cahaya. Moncong agak kehitam-hitaman. Ikan ini dapat mencapai panjang 23 cm (Dwiponggo, 1982). Pada umumnya lemuru (Sardinella sp.) hidup berkelompok dengan makanan utamanya adalah plankton.
Ikan ini dilengkapi dengan tapis
insang untuk menapis atau menyaring plankton yang menjadi makanannya (Nontji, 1995).
26 2.3.5 Tembang (Sardinella fimbrianta) Ikan tembang sudah lama dikenal sebagai ikan konsumsi yang penting di Indonesia. Ciri umum ikan tembang adalah bentuk badannya yang memanjang gepeng (fusiform) dan ada sisik-sisik duri yang terdapat di bagian bawah badan. Tembang memiliki tapis insang halus serta warna kulitnya biru kehijauan di bagian atas dan putih keperakan di bagian bawah. Sirip pucat kehijauan dan tembus cahaya dan panjangnya dapat mencapai 16 cm. Ikan tembang memiliki perut bersisik tebal yang bersiku, sangat pipih dengan sirip perut yang sempurna. Rahangnya sama panjang, mulut besar dan gigi terdapat pada langit-langit. Ikan tembang adalah pemakan plankton. Ikan ini juga memiliki beberapa nama di Indonesia yaitu : tembang, tamban, tamban sisik, dan tanjang. Ikan tembang terdapat diseluruh perairan Indonesia dan merupakan ikan yang suka berkelompok dan biasanya berada di permukaan perairan pantai (Saanin, 1984).
