TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran Kebijakan adalah suatu ha1 yang ditetapkan dan diberlakukan sebagai suatu arahan atau dasar yang mengikat masyarakat luas melalui serangkaian pengambilan keputusan, yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai hubungan kerja dan kepentingan yang luas serta lebih komplek ( Tanziha, 2008). Selanjutnya Menurut Anderson dalam Budi (2007) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. IConsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Kebijakan juga merupakan arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Permendagri no.13 tahun 2006). Pendekatan proses merupakan pendekatan paling umuln digunakan dalam studi kebijakan publik ; pendekatan ini biasanya digunaltan untuk mengidentifiltasi tahaptahap dalam proses kebijakan dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang menentukan dari masing-masing tahap kebijakan (Lester dan Stewart dalam Budi, 2007). Menurut Dunn (1991) dalam Tanziha (2008) analisis kebijakan merupakan suatu cara untuk ~nenghasilltaninformasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya suatu kebijakan yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif
perbaikan. Analisis
kebijakan tersebut mempunyai tujuan lrntuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen rasional mengenai tiga ha1 pertanyaan yang berkaitan dengan : fakta-fakta, nilai-nilai dan tintlakan-tindakan.
Program adalah serangkaian kegia1:an sistematik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dirumuslian berdasarkan kebijakan untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Program terdiri dari beberapa proyek dan proyek adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu. Sesuai definisi tersebut proyek niempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
(I) Proyek mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan barang dan jasa. (2) Proyek membutuhkan masukan (input) berupa sumber-sumberdaya seperti modal, tenaga buruh, tanah dan kepemimpinan. (3) Proyek mempunyai titik awal dan titik akhir. (4) Dalam kurun waktu tertentu setelah proyek selesai baru menghasilkan barang atau jasa (Bappenas, 1999). Lebih lanjut Permendagri no. 13 tahun (2006) menjelaskan bahwa, program adalah merupakan instrumen Icebijakan yang herisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau leinbaga atau masyarakat yang dikoordinasiltan oleh instansi pemerintah untuk tnencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dilnana program tersebut terdiri dari program satuan kerja prangltat daerah (SKPD) yaitu sekumpulan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, program lintas satuan kerja perangkat daerah adalah seltumpulan rencana kerja beberapa satuan kerja perangkat daerah dan progriun ke wilayahan dan lintas wilayah adalah sekuinpulan rencana kerja terpadu antar satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan s~iaturencana, merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang dianibil untuk menjabarkan kebijakan dalam kurun waktu jangka panjang (10-25 ) tahun, jangka menengah (3-5) tahun atau jangka pendek bersifat tahunan saja (Depdagri, 2003). Menurut David dalam Harisudin (2004) ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk merumuskan strategi yang benar, yaitu tahapan masukan, tahapan pencocokan dan tahapan keputusan ; tahapan masukan adalah suatu tahap
meringkas informasi masukan dasar y m g diperlukan untuk merumuskan strategi ; tahapan pencocokan menghasilkan alternatif-alternatif strategi yang layak dengan memadukan faktor-faktor internal dan eksternal ; tahap keputusan adalah tahap memilih dan memutuskan alternatif-alternatif strategi yang dihasilkan pada tahap pencocokan. Menurut Sutojo (2000) Investasi proyek seringkali disebut investasi barang modal (capital good), karena berbagai macam sebab sulit untuk dihindarkan tanpa investasi. Adapun ciri investasi tersebut adalah sebagai berikut : (a) Investasi proyek menyerap dan mengikat dana yang secara absolut atau dalam persentase cultup besar jumlahnya dalam janglta waltu cukup lama yaitu di atas satu tahun, oleh ltarena itu apabila terjadi kesalahan dalani perencanaan atau evaluasi kelayakan rencana investasi dampak negatif yang diderita perusahaan akan berlangsung lama; (b) Manfaat yang akan diperoleh perusahaan, rnisalnya keuntungan baru dapat dinikmati beberapa bulan atau tahun kemudian setelah investasi dilaksanakan, oleh karena itu untuk menghitung nilai nyata manfaat yang akan diterima perusahaan pada masa yang akan datang diperlultan metode khusus, misalnya discounted cashflow method; (c) Dibandingkan dengan investasi harta lancar tingkat resiko yang dihadapi pengusaha dalam investasi proyek lebih besar, resiko besar tadi disebabkan oleh jumlah dana yang teriltat dan juga karena panjangnya jangka waktu yang diperlukan
untuk memetik keuntungan yang dapat
dipergunakan untuk mengembalikan dana yang telah ditanamkan; (d) Keputusan investasi proyek yang keliru, tidak dapat direvisi begitu saja seperti halnya dalam kasus liarta lancar. Sebagai contoh, apabila perusahaan mengetahui bahwa piutang dagang yang diberikan kepada salah satu pelanggan merugikan, mereka dapat segera menghentikan pemberian piutang dagang tersebut. Selanjutnya picitang dagang tertunggak ditagih secara lebih intensif, tidak demikian halnya dengan pembelian mesin dan peralatan pabrik misalnya, apabila perusahaan merasa keputusan investasi itu merugikan, mesin dan peralatan yang sudah dibeli itu tidak dapat dengan
pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi; (c) Fungsi stabilisasi adalah anggaran yang menyangkut terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga yang tinggi dan partum buhan ekonomi yang memadai. Anggaran
berbasis
kinerja
adalah
system
anggaran
yang
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat ter~nasukefisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang dihasilkan (Pennendagri nomor: 13 tahun 2006). Anggaran diatur dan ditetapkan setiap tahun dengan undangundang, ha1 ini di pusat disebut dengan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di daerah dikenal dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, KabupatenIKota (Undang-Undang Dasar Republilt Indonesia, 1945).
Analisis Kebijakari dan Program Metodologi analisis kebijakan bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam ha1 ini pengetahuan menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu secara aka1 sehat dapat dibenakan, berbeda dengan kepercayaan kebenaran yang pasti atau juga kebenaran dengan probabilitas statistik tertentu. Kompleksitas proses pembentukan dan implementasi kebijakan memberi jaminan bahwa kondisi yang perlu dan memadai untuk timbulnya kepastian tentang klaim pengetahuan jarang, jikapun pernah terpuaskan. Sebaliknya, probabilitas statistik tidalc ada kaitan langsung dengan plausabilitas klaim pengetahuan, termasult inferensi kausal. Evolusi analisis kebijakan lebih dari lima puluh tahun yang lalu telah membuahkan beberapa pedoman, aturan dan prosedur yang terkodefikasi dan telah disepakati oleh para praktisi, dalaln ha1 ini pengembangan analisis kebijakan, bebarengan dengan spesialisasi tertentu seperti teori ltepuasan statistik, dapat disamakan dengan perkembangan psikoterapi sebagai ilmu klinis.
Analisis kebijakan telah mengembangkan inti dasar teori yang kurang lebih mempunyai kaitan logis, beragam metode yang banyak diterima oleh para praktisi tradisi kupasan antara isu-isu politis, Ideologis dan etis yang dimunculkan melalui penerapan analisis kebijakan dan fakta-fakta yang baik yang sifatnya sistematis ataupun anelcdor yang telah meningkatkan kemampuan klien dalam memecahkan masalah. Sekalipun terdapat kemajuan yang berarti dalam pengembangan ilmu-ilmu kebijakan, aplikasi metode analisis kebijakan dalatn konteks dunia nyata tetap terbuka terhadap piliban-pilihan yang bebas, dimana metode analisis kebijakan hanya memberikan tuntunan umum saja. Belu~ntersedia kumpulan pengetahuan yang benar-benar terpercaya dan benar-benar tersusun yang dapat membimbing para analis lcapan mengjzunakan model-model formal dan kapan lnenyandarkan diri pada perlimbangan-pertimbangan
intuitif,
bagaimana mendekati pengambil keputi~sandan bagaimana membuj~lknya agar memahami masalah yang sebenarnya, rnetode lnana yang harus digunakan dan kapan harus mempercayai hasilnya,
parameter apa yang
harus tunduk pada analisis sensitifitas clan nilai alternatif apa yang harus dipakai, bagaimana meyakinkan bahwa asumsi-asumsi dan kesimpulankesimpulan analis dapat dimengerti
clan diperhatikan atau kapan suatu
lnetode dapat memperbailci pernahaliian tentang masalah keputusan dan kapan justru lebih banyak membuahkan kesulitan-kesulitan lcetimbang manfaat. (Rangkuti, 2006). Selain kebutuhan untuk membua~:pertimbangan-pertimbangan yang bebas dalam konteks praktis, konsensus rnengenai prinsip metodologis inti mulai tampak dalam praktek penelitian dan analisis kebijalcan. Inti metodologi ini dipinjam dari berbagai disiplin ilmu dan dapat diterapkan pada berbagai masalah yang dihadapi oleh Pemerintah, dan ada suatu kumpulan pengetahuan yang penting tentang keunggulan dan keterbatasan dari metode-metode analisis kebijakan jilca diterapkan dalam dunia praktis. Analisis kebijakan tidaklah menggantikan proses politik, meskipun sangat jelas pula bahwa tujuan dari analis yang berpengetahuan dan ahli, tetapi analisis kebijakan ada untuk menyediakan metodologi yang sistematis
untuk memecahkan masalah yang rumit, tujuan yang secara langsung berlawanan dengan pandangan bahwa pembuatan kebijakan menyangkut kalkulasi yang sepenuhnya rasional, melibatkan aktor-aktor yang rasional secara ekonomis, politis dan organisasional yang berupaya memaksimalkan utilitis ekonomi, kekuasaan politik dan efektifitas organisasi (Dunn, 2003). Analisis SWOT Menurut Rangkuti
(2006) Analisis SWOT adalah identifikasi
berbagai faktor secara sistematis untuk: merumuskan suatu strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportztnities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan Misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaantinstansi. Perencanaan strategis (strategic planning) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaadinstansi (Kekuatan, Kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi, model yang paling populer dengan analisis situasi dikenal dengan analisis strengths, weaknesses, opportunities dan threats (SWOT). Selanjutnya analisis perencanaan strategis merupakan salah satu bidang studi yang banyak dipelajari secara serius di bidang akademis, ha1 ini disebabkan karena setiap saat terjadi perubahan, seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang setnitkin canggih dan perubahan kondisi demografis, yang mengakibatkan berubahnya selera konsumen secara cepat. Untuk
memenuhi
semua
tantangan
tersebut,
perusahaadinstansi
membutuhkan analisis perencanaan s1:rategis. Tujuannya adalah untuk memperoleh keunggulan bersaing, deilgan cara menja~vab pertanyaanpertanyaan sebagai berikut; 1) Bagaimana kekuatan inti pasar dan produk suatu perusahaan; 2) Bisnis atau produk baru apa yang harus dimasuki oleh perusahaan; 3) Apakah suatu perusahaan harus tetap mempertahankan lini produknya atau tidak; 4) Bisnis atau produk apa yang harus ditarik atau
ditinjau kembali positioningnya; 5) Begaimana caranya mencapai posisi memimpin; 6) Bagaimana semua sumber daya dapat dialokasikan untulc menciptakan keunggulan bersaing. Jawaban semua pertanyaan di atas memerlukan semua pengamatan, berbagai konsep atau literatur, teknik analisis, temuan-temuan empiris serta paradigma yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyusun perencanaan strategis. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaanlinstansi dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaanlinstansi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam ha1 ini dapat dibedalcrin dengan jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor dan pesaing. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan ~neinilikiproduk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Selanjutnya Hamel dan Prahald (1995) dalaln Rangkuti (2006) menyatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-mencrus dilalcukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari lcompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan adalah suatu prose:: kegiatan yang menyeluruh dari penyusunan rencana sampai dengan tahapan evaluasi pelaksanaannya (Cokroamidjojo, 1977 dalam Nova, 2004). Lebih lanjut Jhingan (1990) menyatakan bahwa perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan : tujuan untuk mewujudkan maksud clan sasaran tertentu yang telah ditentultan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik, dilihat dari sudut pelaksanaannya, perencanaan dapat dibedakan menjadi perencanaan yang
didesentralisasikan dan yang disentralisasikan. Dalaln perencanaan yang disentralisasikan, keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada di bawah Badan Perencanaan pusat. Pada sisi lain perencanaan yang didesentralisasikan mengacu kepada pelaksanaan rencana dari bawah. Rencana dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unitlsatuan administrasi Negara. Perencanaan pembangunan disusun untulc menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
serta
pengawasan. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka pan.jang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalaln rangka mencapai tujuan bernegara, sedangkan pembangunan daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (Undang-Undang no. 25 tahun 2004). Mekanisme perencanaan pembangunan diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara berjenjang yang dimulai dari tingkat desalltelurahan (musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (musrenbangcam), di tingkal. Icabupaten dan Kota (musrenbang kablkot), di tingkat Propinsi (musrenbangprop) dan di tingkat Nasional dikenal dengan (musrenbangnas), dengall memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan (Undang-undang no. 25 tahun 2004). Proses perencanaan anggaran Daerah dimulai dengan tahapan pertama: Penjaringan aspirasi masyarakst (jaring asmara), evaluasi kinerja masa yang lalu, penjabaran Rencana Strategis Daerah (Renstrada) pada tahapan ini pihak yang terlibat adalah tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa (ormas), assosiasi profesi, perguruan tinggi, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah
(Pemda) dan masyarakat pemerhati. Tnhapan kedua penentuan arah dan kebijakan utnum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melibatkan eksekutif, masyarakat pemerhati dan DPRD. Tahapan ketiga penentuan strategi dan prioritas APBT), melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat pemerhati dan panitia ~rdhoc DPRD. Tahapan keempat penyusunan rencana anggaran satuan kerja, melibatkan unit kerja, t i ~ n anggaran eksekutif dan forum masyarakat. Tahapan kelima evaluasi dan seleksi rencana anggaran satuan Kerja, melibatkan tim anggaran eksekutif dan unit kerja. Tahapan lceenam pembahasan pra rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD), melibatkan tim anggaran elcsekutif dan panitia anggaran legislatif. Tahapan lcetujuh sidang paripurna pembahasan RAPBD dan penetapan APBD melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD (Kepmendagri, 2002). Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh ) tahun, Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan untuk masa 5 (Lima) tahun dan untuk di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk masa periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka A4enengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk masa periode 5 tahun (UndangUndang no. 15 tahun 2004 ; Undang-Undang no. 25 tahun 2004).
Surnberdaya Pangan Peternakan dan Manfaatnya
Fauzi (2006) mengatakan, bahwa su~nberdayadidefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai elconomi atau merupakan komponen ekosistem yang menyediakan barang clan jasa
yang bermanfaat
bagi
kebutuhan manusia. Lebih lanjut Rees (1990) dalam Fauzi (2006) lebih jauh mengatakan, bahwa sesuatu dinyatakan :iebagai sumberdaya harus memiliki dua kriteria yakni : Pertama harus ada pengetahuan, teknologi atau
ketrampilan (skill) untuk memanfaatkar~nya.Kedua harus ada permintaan (demand)terhadap sumberdaya tersebut.
Sumberdaya alam merupakan asset di dalam pembangunan, yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia yang pemanfaatannya perlu lestari dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan (Soerianegara, 1997). Lebih lanjut Zonneveld (1979) dalam Baliwati (2004) mengatakan, bahwa sumber daya alam adalah bentang alam yang lnernililti komponen biotic dan abiotik tersedia untuk memenuhi kebutuhan lnanusia secara lestari. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
dan
air, baik yang diolah maupun yang tidalc diolah ataupun produk turunannya yang diperuntukkan sebagai makana11 atau minuman, bagi manusia terrnasuk bahan tarnbahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan
dalarn proses penyiapan, pengolahan dan atau
rnakanan
atau
pembuatan
rninuman (Undang-Undang nomor: 7 tahun 1996).
Selanjutnya Dewan Ketahanan Pangan (2006) mendefinisikan, hahwa pangan adalah kebutuhan
dasar
a~anusia paling utama, karena itu
pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu, sebagai komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas. Sumberdaya ternak memiliki tiga persyaratan sebagai berikut:
I ) hidupnya dibawah pengawasan manusia; 2) berkembang biak dibawah pengawasan manusia; 3) memberikan
manfaat
serta keuntungan kepada
manusia, seperti daging, telur, susu, wool, tenaga lcerja rekreasi, pupuk kandang dan lain-lain (AAK,1978). Lebih lanjut Yusdja dan Ilham (2006) menyatakan, bahwa posisi ternak sesuai fungsi pemanfaatannya dan pengembangannya dalam budidaya meliputi: ternak sebagai sumberdaya, ternak sebagai komoditas dan ternak sebagai penghasil produk. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat dan perkembangbiakannya serta pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasajasa yang
berguna bagi kepentingan
nomor : 6 tahun 1967).
hidup manusia (Undang-Undang
Secara konseptual pembangunan subsektor peternakan diarahkan kepada tiga sasaran, yakni;
1) Sasaran pemerataan yang akan dicapai
melaiui usaha meningkatkan pendapatan petani peternak dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan gizi masyarakat;
2) Sasaran
pertumbuhan yang akan dicapai malalui usaha-usaha meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan dalam negeri, ekspor maupun mengurangi impor; 3) Sasaran kelestarian dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalarn kaitannya dengan sumber daya peternakan (Hutasoit dalam Huitema, 1986). Ditinjau dari segi pemenuhan gizi, sosial budaya dan ekonomi, pembangunan subsektor peternakan di Indonesia lnempunyai kedudukan sangat penting di masyarakat, karena setiap orang memerlukan atau lnemanfaatkan produksi ternak baik secara langsung maupun tidak Iangsung. Pembangunan Peternalran Berlielanjutan. Menurut Heal (1998) dalam Fauzi (2006). Konsep berkelanjutan (sustainble) ini paling tidak mengand~sng dua dimensi: Pertama adalah dimensi waktu, ltarena keberlanjutan it1.1 tidak lain menyangltut apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Ked~saadalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan. Lebih lanjut Daly (1990) menambahkan beberapa ar:pek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain; a) Untuk sumber daya alam terbarukan : laju pemantauan harus sama dengan laju generasi produk lestari); b) Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah (by prodzict) harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan. Sumber energi
yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasi szlstninable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara rnenciptakan energi subsitusi. Visi pembangunan
pertanian
2001-2004 adalah terwujudnya
masyarakat yang sejahtra khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berltelanjutan dan desentralistis. Sesuai dengan Visi yang dijabarkan dalam
Misi, Tujuan dan Strategi Pembangunan Pertanian, maka dirumuskan dala~n dua program utama yaitu : program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan. Program pengernbangan sistem agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sisteln dan usaha-usaba agribisnis yang mengarahkan agar selurub subsistem agribisnis (peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, periltanan dan kelautan) dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin &an mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi kesehatan. Operasionalisasi program pengenibangan agribisnis diurai dalam sub program pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan, agribisnis berbasis hortikultura, agribisnis berbasis perlcebunan, agribisnis berbasis peternakan, pengernbangan kelembagaan usaha agribisnis dan SDM, pengembangan kelembagaan pelayanan agribisnis, pendayagunaan dan perlindungan sumber hayati,
pengembangan teknologi strategis dan
wilayab, pengembangan usaba agribisnis bemawasan lingkungan (eco
agribzcsiness) dan pengembangan sist~:m informasi dan jaringan kerja agribisnis.
Operasionalisasi program
peningkatan ketahanan pangan
terangkum dalam tiga sub program, ynitu: peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan lcetahanan pangan dan stabilitas produksi dan kerawanan pangan. penjabaran program dimaksud mencakup subprogram pengembangan berbasis komoditi dan program peningkatan ketahanan pangan yang berkaitan dengan aspek-aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan: ltonsumsi pangan, pemberdayaan ketahanan masyarakat dan pemberdayaan kewaspadaan pangan. Program
tersebut didasarkan pada evaluasi Icinerja, peluang dan tantangan pernbangunan pertanian dan disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional (Departemen Pertanian, 2001). Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian, dengan kegiatan- kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan populasi ternak, produksi ternak, memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan
pendapatan
rnasyarakat
petani
ternak
dan
meningkatkan konsumsi protein hewani asal ternak melalui peningkatan ketersediaan produk asal ternak (Arlina . 1997). Sejalan dengan ha1 tersebut Direktorat Bina Program Ditjennak (1989) dalam Arlina (1997) menetapkan sasaran pokok pembangunan subsektor peternaltan selain beberapa ha1 yang telah disebutkan di atas juga adalah ur~tukmenambah devisa negara dan pemanfaatan potensi wilayah secara optimum. Tujuan pembangunan subsektor peternakan secara umum adalah; peningkatan pendapatan petani ternak, ketersediaan bahan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan harga terjangkau serta mengentaskan kemiskinan. Secara khus~.istujuan pembangunan peternakan adalah:
peningkatan
dan
pengembangan
sistem
perbibitan
ternak
(pemerintah, swasta dan masyarakat), pambinaan budidaya peternakan dan pakan kearah good farming practices, pengembangan sistem kesehatan hewan nasional dan pemberantasan penyakit hewan rnenular strategis secara bertahap, pengembangan sistem kesehatan masyaralcat veteriner (kesmavet), pengembangan sentra-sentra usaha peternakan, dengan strategi yang digunakan adalah: 1) Pendekatan t e r p a d ~(hulu-on ~ farm ;hilir- offfarm); 2) pedekatan sistem. (Ditjennak, 2003). Seji.imlah kebijakan diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondcwif pada sektor pertanian termasuk subsektor peternakan adalah seperti; a) pengembangan insentifinvestasi; b) pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan pertanian; c) peningkatan dukungan teknologi pertanian di lapangan; d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; e) peningkatan
kinerja kelembagaan
agribisnis, t) peningkatan dukungan penlasaran dan g) dukungan peraturan perundang-undangan. (Disnak dan Keswan Propinsi Lampung, 2007).
