Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015

Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 2014

AGENDA 1 2 3 4 5 6 7

ISU STRATEGIS Draft RPJMN 2015-2019 Alokasi Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2015 Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2015 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 Data Pokok Pendidikan Menengah

Dana Alokasi Khusus Tahun 2015

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2

1. ISU STRATEGIS

3

1. Perluasan Pendidikan Menengah Universal yang Berkualitas

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran (jaminan kualitas, kurikulum, & sistem penilaian pendidikan)

4. Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja

3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK

5. Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Permasalahan: • Kesenjangan partisipasi dan angka melanjutkan ke pendidikan menengah antarkelompok pendapatan, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. • Bagi sebagian masyarakat pendidikan menengah masih dinilai terlalu mahal. • 935 kecamatan belum memiliki SMA/SMK/MA (Data 2011) • Sebagian besar SMA/SMK belum didukung dengan fasilitas yang memadai. • Tidak ada perbedaan kualitas antara lulusan SMA dan SMK menurut pemberi kerja. • Baru 75 persen lulusan pendidikan menengah yang bekerja di pabrik dan jasa memenuhi harapan pemberi kerja.

Tantangan: • • •

Meningkatkan akses pendidikan menengah universal, terutama untuk masyarakat miskin dan daerah-daerah yang belum memiliki satuan pendidikan menengah Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menengah Meningkatkan relevansi pendidikan menengah 5

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah Universal yang berkualitas

Strategi

1.1. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA Satu Atap 1.2. Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) bagi seluruh siswa. 1.3. Pemihakan pada siswa miskin untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. 1.4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah.

1.5. Penyediaan pendidikan layanan khusus pada pendidikan menengah. 2. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.

2.1. Pengendalian kualitas pendidikan menengah melalui penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif diikuti intervensi pengembangannya.

2.2. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru untuk menjamin kualitas pendidikan menengah. 2.3. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan akses layanan pendidikan menengah yang berkualitas, melalui pemberian berbagai insentif. 2.4 Peningkatan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan pemerintah. 6

Arah Kebijakan 3. Meningkatkan Kesiapan siswa memasuki dunia kerja.

Strategi 3.1. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa indonesia maupun bahasa asing 3.2. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti: matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar. 3.3. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang 3.4. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari DU/DI

4. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kab/kota sesuai dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi.

4.1. Pembenahan penjurusan SMK di tingkat kab/kota dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah.

7

Permasalahan: • •

• •

Sistem jaminan kualitas melalui pelaksanaan SNP, SPM, dan akreditasi masih lemah. Pelaksanaan kurikulum yang masih bermasalah. – Proses pembelajaran di dalam kelas belum menumbuhkan kreativitas, membangkitkan daya kritis dan kemampuan analisis siswa. – Kompetensi guru tidak cukup memadai untuk melakukan pembelajaran tematik-holistik sesuai kurikulum nasional 2013. – Fungsi pengawasan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan kurang intensif. Penilaian pendidikan seyogyanya tidak cukup hanya bertumpu pada Ujian Nasional (UN). UN belum cukup valid dan tidak dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Tantangan: • Membangun dan menerapkan sistem jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh • Memperbaiki pelaksanaan kurikulum • Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif

8

Arah Kebijakan 1. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan

Strategi 1.1. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar. 1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah kab/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan dasar

1.3. Penerapan SPM jenjang pendidikan menengah. 1.4. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.

2. Mengembangkan kurikulum

2.1. Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan 2.2. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas. 2.3. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran.

2.4. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah. 2.5. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru. 2.6. Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi, baik dalam UN maupun dalam tes internasional

2.7. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin. 9

Arah Kebijakan

3. Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif

Strategi

3.1. Peningkatan keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional dan review metode perhitungan nilai sekolah dalam penentuan nilai akhir UN. 3.2. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen 3.3. Review peran, struktur dan sumber daya pusat penilaian pendidikan. 3.4. Pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan.

3.5. Peningkatan kemampuan guru dalam memberikan penilaian formatif.

10

Permasalahan: • • • •

• •

Distribusi guru belum merata. Pemenuhan kualifikasi akademik guru belum meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Sertifikasi kompetensi guru belum meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kinerja sebagian besar guru masih rendah. Guru belum melaksanakan tugas sesuai SPM: kemangkiran guru masih tinggi, jumlah jam kerja guru di bawah ketentuan, belum semua guru membuat rencana pembelajaran dan membuat penilaian perkembangan belajar siswa. Penyelenggaraan pendidikan keguruan belum sepenuhnya dapat menghasilkan guru yang kompeten. Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi masih rendah.

Tantangan: • • • •

Memperbaiki distribusi guru antardaerah dan antarsatuan pendidikan Memperbaiki kinerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru Meningkatkan akuntabilitas guru untuk memenuhi beban dan tanggung jawab mengajar Meningkatkan kompetensi LPTK untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Guru 11

Arah Kebijakan

1. Mengembangkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru

Strategi

1.1. Penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa. 1.2. Pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan. 1.3. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu. 1.4. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan

2. Meningkatkan kualitas LPTK

2.1. Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan

2.2. Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kab/kota). 2.3. Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system. 2.4. Penguatan program induksi dan mentoring guru. 2.5. Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual. 2.6. Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama 12

Arah Kebijakan 3. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru

Strategi 3.1. Pengembangan kapasitas pemerintah kab/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien. 3.2. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten

3.3. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio gurumurid dan memaksimalkan beban mengajar 3.4. Penguatan kerjasama antara LPTK dengan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata

13

Permasalahan: • • • • •

Lebih dari setengah tenaga kerja berpendidikan SD/MI dan SMP/MTs, bahkan tidak lulus SD/MI. Angka pengangguran terbuka yang masih tinggi. Peluang bekerja lulusan SMK hampir sama dengan lulusan SMA/MA. Pelatihan keterampilan untuk karyawan oleh perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah, dan perusahaan non-export, masih terbatas. Kualitas lembaga pelatihan keterampilan / Balai Latihan Kerja (BLK) masih rendah.

Tantangan: • • •

Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja. 14

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

Strategi 1.1. Penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI)

1.2. Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan yang diberikan. 1.3. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda. 1.4. Penguatan proses akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan. 2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

2.1. Penyediaan insentif bagi dunia usaha/dunia industri untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya.

3. Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah

3.1. Penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan MP3EI.

2.2. Penyediaan insentif bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis.

15

Permasalahan: •

Pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN belum efisien: – Pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik – Rasio Guru:Murid yang makin rendah – Pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran – Informasi penggunaan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah (DAU dan DAK untuk bidang Pendidikan) belum lengkap – Tidak cukupnya pembiayaan untuk program prioritas seperti PMU, pelaksanaan kurikulum nasional 2013, dan peningkatan sarpras semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

Tantangan: •

Meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan 16

Kebijakan 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan

2. Memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan

Strategi 1.1. Perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru 1.2. Pemberian insentif fiskal tingkat kabupaten dan individu untuk memperbaiki distribusi guru di dalam kabupaten/kota 1.3. Pemanfaatan momentum pensiun guru dan perluasan akses pendidikan menengah universal untuk meningkatkan ratio guru:murid dan mendapatkan guru yang berkualitas 2.1. Peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

17

2. Draft RPJMN PENDIDIKAN MENENGAH 2015-2019

18

USULAN VISI PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 2015 - 2019

VISI 2025 PERIODE TEMA

Fokus Internal Fokus Eksternal INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Peningkatan Kapasitas & Modernisasi

Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional

DayaSaing Internasional

Komponen Renstra

Tahun 2010 - 2014

Usul 2015 – 2019

Visi

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Menengah untuk Menyiapkan Generasi Muda Penerus Indonesia yang Cerdas, Kompetitif, dan Berkarakter“

“Pendidikan Menengah Bermutu Yang Merata, Terjangkau, Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing”

19

USULAN MISI PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 2015 - 2019

Komponen RPJMN Misi

Tahun 2010 - 2014 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan menengah 2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan menengah 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan menengah 4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan menengah 5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan menengah

Usul 2015 – 2019

“Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian Layanan Pendidikan Menengah yang Merata, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing”

20

USULAN TUJUAN STRATEGIS PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 2015 - 2019 Komponen RPJMN Tujuan Strategis

Tahun 2010 - 2014

Usul 2015 – 2019

“Tersedia dan 1. Meningkatkan ketersediaan layanan Terjangkaunya Layanan pendidikan menengah Pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan 2. Meningkatkan keterjangkauan layanan di semua provinis, pendidikan menengah kabupaten, dan kota” 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan menengah 4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan menengah 5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan menengah 21

USULAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 2015 – 2019 (1/2) Komponen RPJMN Sasaran Strategis

Tahun 2010 - 2014

Usul 2015 – 2019

1.

Meningkatkan APK Nasional SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 85%

1.

2.

Meningkatkan persentase 2. SMA/SMK/SMLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi minimal B sebesar 65.25%. 3.

3.

Meningkatkan Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% pada tahun 2014. 4.

4.

Meningkatnya Satker mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Program Pendidikan Menengah mencapai 98%

5. 6.

7. 8.

Jumlah Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C Jumlah Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019 Persentase Siswa miskin yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C Persentase angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah PTK Pada Daerah Khusus Persentase Peningkatan Kualifikasi, Karir, dan Kesejahteraan PTK SM Persentase SMA/SMK/SMLB yang memenuhi akreditasi minimal B Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota

22

USULAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 2015 – 2019 (2/2) Komponen RPJMN Sasaran Strategis

Tahun 2010 - 2014

Usul 2015 – 2019

1.

Meningkatkan APK Nasional SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 85%

2.

Meningkatkan persentase 10. SMA/SMK/SMLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi minimal B sebesar 65.25%. 11.

3.

Meningkatkan Persentase PTK SMA, SMK, 12. PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% pada tahun 2014. 13. Meningkatnya Satker mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Program Pendidikan 14. Menengah mencapai 98%

4.

9.

15.

Persentase SMA/SMK/SMLB yang dikelola oleh masyarakat memenuhi akreditasi minimal B Persentase SM menerapkan program penyelerasan dengan dunia kerja Jumlah Siswa SM yang memiliki prestasi nasional/internasional Jumlah anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan menengah Jumlah anak yang mendapat layanan pendidikan menengah di daerah khusus Sistem pendataan pendidikan menengah yang akurat, berkelanjutan, dan terbarukan Tata kelola Ditjen Pendidikan Menengah yang baik 23

INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015 – 2019 (1/2) Kode IKP

Indikator Kinerja Program (IKP)

Satuan 2015

1

023.12

2

3

4

Target 2017

2016 5

6

7

8

2018 9

10

Ket

2019 11

12

13

14

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

P

A

KETERSEDIAAN

SS

01

11.500.000 siswa SMA/SMK/SMLB/ Paket C

02

88% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA dan SMK Minimal 1 Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019

03 B

KETERJANGKAUAN

04

20% siswa SMA/SMK/SMLB/ Paket C berasal dari keluarga miskin 0.8% angka siswa putus sekolah SMA/SMK

05

Peserta 10.709.517 Didik Peserta 3.046.941 Didik Kecamatan 5.358

80,6% 11.145.460

84,0% 11.307.656

85,0% 11.509.136

86,1% 11.648.521

86,9% IKP

80,0%

3.183.577

82,0%

3.351.324

84,0%

3.510.329

86,0%

3.691.477

88,0% IKP

76,6%

5.767

82,5%

6.176

88,3%

6.585

94,2%

6.994

100,0% IKP SS

Persentase Peserta Didik PTK

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0% IKP

122.851

1,2%

116.303

1,1%

109.155

1,0%

101.193

0,9%

922.541

0,8% IKP

920

45,0%

1.760

50,0%

2.600

55,0%

3.440

60,0%

4.280

65,0% IKP

06

65% tersedianya PTK di SM pada daerah khusus

C

MUTU DAN RELEVANSI

07

Persentase

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

99,0% IKP

08

99% Guru SM memenuhi kualifikasi minimal S1/D4 90% PTK SM meningkat karirnya

Persentase

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0% IKP

09

40% Guru SM sesuai mapel/bidang keahlian

Persentase

31,0%

33,0%

35,0%

38,0%

40,0% IKP

10

85 % SM memenuhi akreditasi minimal B

Persentase

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0% IKP

11

Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model Kab./Kota di setiap Kabupaten/Kota

SS

Keterangan: P : Program PIC : Satuan Kerja yang melaksanakan Kegiatan

100

19,6%

200

SS: Sasaran Strategis IKP : Indikator Kinerja Program

39,1%

305

59,7%

410

80,2%

511

100,0% IKP

24

INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015 – 2019 (2/2)

Kode IKP

Indikator Kinerja Program (IKP)

Satuan 2015

2016

3

12

65 % SM dikelola oleh masyarakat memenuhi akreditasi minimal B 75% sekolah menengah menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja 12.500 siswa SM memiliki prestasi nasional/internasional

Persentase

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0% IKP

Persentase

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

75,0% IKP

D

KESETARAAN

14

10.000 anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan menengah 28.000 anak yang mendapat layanan pendidikan menengah di daerah khusus

15

Peserta Didik

100,0%

7

2.500

100,0%

8

9

2.500

100,0%

10

11

2.500

100,0%

12

13

2.500

14

100,0% IKP SS

Peserta Didik Peserta Didik

E

KEPASTIAN/KETERJAMINAN

16

99% data pendidikan menengah akurat, Persentase berkelanjutan, dan terbarukan Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikmen sebesar 80 Nilai (baik)

17

2.500

6

Ket

2019

2

14

5

2018

1

13

4

Target 2017


9.000

90,0%

9.250

92,5%

9.500

95,0%

9.750

97,5%

10.000

100,0% IKP

4.600

16,4%

5.100

34,6%

5.600

54,6%

6.100

76,4%

6.600

100,0% IKP SS

70,0% 70

87,5%

80,0% 73

SS: Sasaran Strategis IKP : Indikator Kinerja Program

91,3%

90,0% 75

93,8%

99,0% 78

97,5%

99,0% IKP 80

100,0% IKP

25

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PSMA TAHUN 2015 – 2019 (1/2) Kode IKK

Indikator Kinerja Kegiatan

Target 2017

Satuan 2015

2016

2018

2019

Ket

023.12

Program Pendidikan Menengah

P

2006

Penyediaan dan Pelayanan Layanan Pendidikan SMA

PIC

KETERSEDIAAN 01.001 01.002 01.003 01.004

Jumlah siswa SMA penerima BOS SM Jumlah Peserta didik yang menerima bantuan operasional paket C Jumlah RKB SMA yang dibangun Jumlah unit SMA baru yang dibangun

01.007 01.008 01.009 01.010 01.011 01.012

4.818.918

4.913.833

5.022.346

5.145.479

855.868

979.564

819.581

698.680

545.519 IKK

4.391

4.614

4.666

4.518

4.367 IKK

366

384

389

377

364 IKK SS

KETERJANGKAUAN 01.005 Jumlah siswa SMA penerima BSM MUTU/RELEVANSI 01.006

Peserta Didik Peserta Didik Ruang Unit

SS 5.263.626 IKK

Peserta Didik

936.132

971.248

1.008.327

1.045.557

1.082.890 IKK SS

Pembangunan Perpustakaan SMA Pembangunan Laboratorium IPA SMA Pembangunan Laboratorium Komputer/Multimedia SMA Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA Jumlah SMA yang memiliki peralatan laboratorium IPA/Sains yang memadai Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA lainnya Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah


Ruang Ruang Ruang

446

362

279

195

111 IKK

2.960

2.578

2.171

1.729

1.285 IKK

2.352

2.085

1.791

1.463

1.133 IKK

Ruang

304

247

190

133

76 IKK

9.413

7.844

6.275

4.707

3.138 IKK

80.224

84.114

85.420

83.130

80.671 IKK

12.661

13.027

13.411

13.800

14.177 IKK

Paket Paket Sekolah

SS: Sasaran Strategis IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

26

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PSMA TAHUN 2015 – 2019 (2/2) Kode IKK


2015

023.12


01.013

Jumlah bahan ajar SMA yang disusun Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan Jumlah SMA Rujukan Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat internasional Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi nasional Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi internasional

Naskah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan bidang Pendidikan Menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Menengah Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Menengah Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran

01.014 01.015 01.016 01.017

01.018

01.019 01.020 TATA KELOLA 01.021

01.022

01.023

01.024

Target 2017

Satuan 2016

2018

Ket

2019

76

76

76

76

76

P IKK

76

76

76

76

76

IKK

Sekolah 1.502

1.854

2.206

2.608

2.960

IKK

8.447

10.861

13.274

15.688

18.101

IKK

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

IKK

70

70

70

70

70

IKK

Peserta Didik

18.825

18.825

18.825

18.825

18.825

IKK

Peserta Didik

70

70

70

70

70

IKK

Dokumen

1

1

1

1

1

IKK

Laporan

1

1

1

1

1

IKK

100

100

100

100

100

IKK

100

100

100

100

100

IKK

Sekolah Sekolah Peserta Didik Peserta Didik

SS

Persentase pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran


Persen

Persen


27

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PSMK TAHUN 2015 – 2019 (1/3) Kode IKK

Indikator Kinerja Kegiatan Program Pendidikan Menengah

2007

Penyediaan dan Pelayanan Layanan Pendidikan SMK

02.002 02.003

02.006 02.007 02.008 02.009 02.010 02.011 02.012 02.013

2016

2018

Ket

2019

PIC SS

Jumlah siswa SMK penerima BOS SM Jumlah RKB SMK yang dibangun Jumlah unit SMK baru yang dibangun

Peserta Didik Ruang Unit

5.025.395

5.242.315

5.455.534

5.654.301

5.828.200

IKK

7.200

9.000

10.200

9.000

7.044

IKK

159

168

180

168

163

IKK SS

KETERJANGKAUAN 02.004 Jumlah siswa SMK penerima BSM MUTU/RELEVANSI 02.005

2015

P

023.12.07

KETERSEDIAAN 02.001

Target 2017

Satuan

Peserta Didik

903.672

948.856

996.299

1.046.114

1.098.419

IKK SS

Pembangunan Perpustakaan SMK Pembangunan Laboratorium IPA SMK Pembangunan Ruang Praktik Siswa Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMK Pembangunan Prasarana Penunjang Pembelajaran lainnya SMK Jumlah SMK yang memiliki peralatan laboratorium IPA/Sains yang memadai Jumlah SMK yang memiliki peralatan praktik/bengkel yang memadai Pengadaan Sarana Pembelajaran SMK lainnya Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah


Ruang Ruang Ruang Ruang

1.550

1.550

1.550

1.550

1.550

IKK

2.236

2.236

2.236

2.236

2.236

IKK

3.812

3.812

3.812

3.812

3.812

IKK

2.378

2.378

2.378

2.378

2.378

IKK

3.130

3.130

3.130

3.130

13.881

IKK

2.236

2.236

2.236

2.236

2.236

IKK

3.812

3.812

3.812

3.812

3.812

IKK

3.233

2.694

2.155

1.616

1.078

IKK

870

950

1.000

1.200

1.650

IKK

Paket Paket Paket Paket Sekolah


28

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PSMK TAHUN 2015 – 2019 (2/3) Kode IKK 02.014 02.015 02.016 02.017 02.018 02.019 02.020


Jumlah bahan ajar SMK yang disusun Jumlah lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah SMK yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) Jumlah SMK yang menerapkan standar pembiayaan Jumlah SMK yang menerapkan standar penilaian pendidikan Jumlah SMK Rujukan Jumlah SMK Berbasis Pesantren/Komunitas

128

128

Target 2017 128

128

128

IKK

6.398.804

6.601.497

6.810.622

7.019.857

7.209.687

IKK

11.984

12.134

12.292

12.457

12.631

IKK

600

850

1.100

1.400

1.650

IKK

600

850

1.100

1.400

1.650

IKK

600

850

1.100

1.400

1.650

IKK

250

300

400

500

600

IKK

Satuan 2015 Naskah

2016

2018

Ket

2019

Peserta Didik Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

02.021

Sekolah Sekolah

10

15

20

25

30

IKK

4.224

5.431

6.637

7.844

9.051

IKK

Sekolah

2.052

2.639

3.225

3.811

4.398

IKK

Peserta Didik

1.372.267

1.482.026

1.533.368

1.641.697

1.765.515

IKK

02.025

Jumlah sekolah yang menerapkan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Institusi lainnya Sekolah

3.000

4.250

5.500

7.000

8.250

IKK

02.026

Jumlah siswa SMK yang mengikuti Peserta lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk Didik prestasi tingkat nasional

2.300

2.350

2.400

2.450

2.500

IKK

02.022 02.023 02.024

Jumlah SM Berbasis Industri Jumlah SMK yang melakukan pembelajaran kewirausahaan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembelajaran teaching factory Jumlah siswa yang melaksanakan praktik kerja industri



29

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PSMK TAHUN 2015 – 2019 (3/3) Kode IKK 02.027

02.028 02.029 TATA KELOLA 02.30

02.31

02.32 02.33


Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat internasional Jumlah siswa SMK yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi nasional Jumlah siswa SMK yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi internasional

Peserta Didik

150

150

Target 2017 150

Peserta Didik Peserta Didik

250

250

25

25

Satuan 2015

2016

2018

Ket

2019 150

150

IKK

250

250

250

IKK

25

25

25

IKK SS

Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan bidang Pendidikan Menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Menengah Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Menengah Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran


Dokumen

1

1

1

1

1

IKK

Laporan

1

1

1

1

1

IKK

Persen

100

100

100

100

100

IKK

Persen

100

100

100

100

100

IKK


30

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PPKLK DIKMEN TAHUN 2015 – 2019 (1/2) Kode IKK


023.12.07


2008

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB

KETERSEDIAAN 03.001 03.002 03.003

03.004

03.005

03.008 03.009 03.010 03.011

2015

2016

2018

Ket

2019

P

PIC SS 1.133

1.253

1.357

1.461

1.565

IKK

130

155

155

155

155

IKK

46

88

130

172

214

IKK

186

186

186

186

186

IKK

16

13

16

18

21

IKK

Peserta didik

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

IKK

Ruang Ruang Ruang Sekolah

30

30

30

30

30

IKK

75

75

75

75

75

IKK

160

160

160

160

160

IKK

983

983

983

983

983

IKK

4.200

5.044

5.744

6.444

7.144

IKK

Jumlah SMLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM Keberbakatan penerima BOS SM Jumlah RKB SMLB yang dibangun Jumlah diselenggarakannya SM Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Darurat Jumlah kab./kota yang mendapat dukungan bidang pendidikan menengah terhadap kawasan-kawasan khusus dan strategis

Peserta didik Ruang Sekolah

Jumlah unit SMLB baru yang dibangun

Unit

KETERJANGKAUAN 03.006 Jumlah siswa SMLB penerima BSM MUTU/RELEVANSI 03.007

Target 2017

Satuan

Pembangunan Perpustakaan SMLB Pembangunan Laboratorium SMLB Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMLB Jumlah SMLB yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Jumlah siswa SM yang mendapatkan program afirmasi pendidikan menengah


Kab./Kot a

Peserta didik


31

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PPKLK DIKMEN TAHUN 2015 – 2019 (2/2) Kode IKK


023.12.07


03.012

Jumlah siswa SMLB yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional Jumlah siswa SMLB yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat internasional Jumlah siswa SMLB yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi nasional Jumlah siswa SMLB yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi internasional

03.013

03.014 03.015 KESETARAAAN 03.016 03.017 03.018 TATA KELOLA 03.019

03.020

03.021 03.022

Target 2017

Satuan 2015

2016

2018

Ket

2019

P 21

24

25

27

27

IKK

3

4

4

4

4

IKK

21

24

25

27

27

IKK

3

4

4

4

4

IKK

Peserta didik Peserta didik Peserta didik Peserta didik SS

Jumlah SM yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi Jumlah Pendidikan Menengah di daerah khusus Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti Pendidikan Menengah

Sekolah

50

54

58

62

66

IKK

Sekolah

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

IKK

Peserta didik

7.500

7.700

7.900

8.100

8.300

IKK


Dokumen

1

1

1

1

1

IKK

Laporan

1

1

1

1

1

IKK

Persen

100

100

100

100

100

IKK

Persen

100

100

100

100

100

IKK

SS



32

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PTK DIKMEN TAHUN 2015 – 2019 Kode IKK

023.12.07 4000

KETERJANGKAUAN 04.001

04.002

MUTU/RELEVANSI 04.003 04.004

04.005 04.006 04.007 04.008 04.009 04.010 TATA KELOLA 04.011

04.012

04.013 04.014

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target 2017

Satuan 2015

2016

2018

Ket

2019

P


PIC

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah

SS

Jumlah Guru pada SM Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Darurat Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) pada SM Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Darurat

Guru

736

1.408

2.080

2.752

3.424

IKK

Orang

184

352

520

688

856

IKK

Jumlah Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4 Jumlah PTK Dikmen yang Memperoleh Kesejahteraan melalui Penyaluran Tunjangan Jumlah PTK Dikmen yang memperoleh Penghargaan Jumlah PTK Dikmen yang memperoleh Perlindungan Jumlah PTK Dikmen yang Berkualifikasi Akademik S2 Jumlah Guru Dikmen yang Sesuai Mapel PTK SMK yang sesuai bidang Keahlian PTK SMLB yang sesuai dengan ketunaannya

Guru

4.400

4.500

4.779

4.800

5.100

IKK

Orang

102.857

99.727

115.769

132.026

148.302

IKK

Orang

1.235

1.235

1.235

1.235

1.235

IKK

Orang

30

30

30

30

30

IKK

1.099

1.200

1.200

1.200

1.200

IKK

Guru

2.814

2.914

3.014

3.114

3.214

IKK

Guru

1.500

1.638

1.804

2.064

2.184

IKK

Guru

250

300

350

400

450

IKK


Dokumen

1

1

1

1

1

IKK

Laporan

1

1

1

1

1

IKK

Persen

100

100

100

100

100

IKK

Persen

100

100

100

100

100

IKK

SS

Orang

SS



33

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT SETDITJEN DIKMEN TAHUN 2015 – 2019 Kode IKK

Indikator Kinerja

Kegiatan

023.12.07


2009

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah

TATA KELOLA 05.001 05.002

05.003

05.004 05.005 05.006 05.007

05.008 05.009 05.010 05.011

05.012 05.013 05.014

05.015 05.016

Target 2017

Satuan 2015

2016

2018

Ket

2019

P

PIC

SS 5

5

5

5

5

IKK

20

20

20

20

20

IKK

Laporan

5

5

5

5

5

IKK

Laporan

5

5

5

5

5

IKK

Laporan

5

5

5

5

5

IKK

Dokumen

5

5

5

5

5

IKK

naskah

5

5

5

5

5

IKK

Laporan

1

1

1

1

1

IKK

Dokumen

5

5

5

5

5

IKK

Dokumen

5

5

5

5

5

IKK

Dokumen

5

5

5

5

5

IKK

Dokumen

5

5

5

5

5

IKK

Laporan

5

5

5

5

5

IKK

Dokumen

5

5

5

5

5

IKK

Jumlah layanan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan Menengah Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan bidang Pendidikan Menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Menengah Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Menengah Jumlah laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri Jumlah dokumen tata kelola kepegawaian

Layanan

Jumlah naskah draft RPP, Rapermen, dan Raperdirjen di bidang Pendidikan Menengah Jumlah Pendampingan hukum yang dilaksanakan Jumlah dokumen/laporan pertanggungjawaban keuangan Jumlah dokumen/laporan Pembinaan Perbendaharaan Jumlah dokumen/laporan Pembinaan Akuntansi, Pembiayaan, dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen/laporan Pembinaan dan Pengelolaan BMN Ditjen Dikmen Jumlah Laporan pendataan dan penilaian BMN Jumlah dokumen/laporan pembinaan SDM Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan Ditjen Dikmen Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran


Dokumen

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

IKK

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

IKK


34

3. Rencana Alokasi Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2015

35

RANCANGAN PAGU ANGGARAN DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2015 Dalam Ribuan

NO

SATUAN KERJA

DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH 1 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN 3 LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA 4 KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH 2

5 SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2014

PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 (MARET 2014)

PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 (JULI 2014)

14.881.960.000

13.199.082.000

13.227.214.983

5.801.167.630

5.243.690.976

5.243.690.976

6.288.300.773

5.359.972.137

5.388.105.120

378.192.273

189.459.141

189.459.141

2.215.394.337

2.213.896.633

2.213.896.633

198.904.987

192.063.113

192.063.113 36

4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

37

Skenario pendanaan pendidikan SM berdasarkan PP. No 48 Tahun 2008 Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi)

Biaya di Satuan Pendidikan (Operasional)

Biaya Investasi SDM

Biaya Operasi Personalia

• Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

• Gaji & Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Investasi Sarana dan Prasarana • Lahan • Bangunan • Peralatan

Biaya Operasi Non Personalia • • • •

ATK Daya & Jasa Pembinaan Siswa/Ekskul Bahan Habis Pakai

Biaya Pribadi Peserta Didik Buku & Alat Tulis Pakaian & Perlengkapan Akomodasi & Transportasi Uang Saku

Kursus Tambahan

BG Sarpras

BOSSM SM BOS BSM

38

38

Sasaran dan Besaran Dana BOS SM Sasaran program BOS SM tahun 2015 di seluruh Indonesia sebagai berikut: SMA SMK

: 4.384.026 Siswa : 4.303.201 Siswa

Satuan biaya (unit cost) program BOS SM sebesar Rp. 1,125 Juta per Siswa/Tahun atau 1,200 Juta per Siswa/Tahun

BOS SM disalurkan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada semester I dan semester II.

39 39

Tujuan BOS SM Umum

Khusus

program BOS SM bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan SM yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Rintisan Program Pendidikan Menengah Universal.

Membantu biaya operasional sekolah Mengurangi angka putus sekolah SM Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SM Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SM dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SM untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

40

Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM

Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikan di sekolah untuk seluruh siswa

Jumlah Siswa SM

41

41

Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Heterogen / Bervariasi Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM

Jangkauan Bos SM saat ini

Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikan di sekolah untuk seluruh siswa (meliputi seluruh kategori tingkat ekonomi siswa)

Jumlah Siswa SM

42

42

Alur Pengajuan BOS SM SPM

KPPN

PENETAPAN CALON PENERIMA

DIT PSMA/ DIT PSMK

4

6

SP2D

Pengumpulan dan Pengolahan Data Tahun 2013

POS/BANK Penyalur PENGAJUAN DATA SEKOLAH PENERIMA

1

DAPODIKMEN, DINAS KAB/KOTA/ STAKE HOLDER LAINNYA

PENDATAAN

2

Penyaluran dana Dan Penyampaian Data Sekolah Penerima

5

3

POS/BANK BAYAR

7

REGISTRASI FORM PENARIKAN DANA

SISWA SISWA SEKOLAH 43

43

Persiapan Pencairan Dana BOS-SM

17

DIREKTORAT TEKNIS

BANK PENYALUR

DIREKTORAT TEKNIS

1. Finalisasi juknis BOS 2014 2. Perizinan pembukaan rekening penampung ke Kemkeu 3. Penerbitan SK Sekolah Penerima BOS. 4. Pemilihan Bank Penyalur. 5. Penyerahan data penerima BOS ke Bank penyalur

1. Pembukaan rekening penyalur 2. Pembukaan rekening sekolah penerima (jika bank penyalurnya berbeda)

1. Penerbitan SPM 2. Pencairan SP2D (27 Jan)

DIREKTORAT TEKNIS Mengirim surat ke Bank penyalur bahwa BOS sudah bisa dicairkan

KEMDIKBUD Membuat surat edaran bersama tentang penyaluran dana BOS bagi daerah/kabupaten tidak memiliki kantor cabang

20

21

BANK PENYALUR Dana BOS mulai ditransfer ke rekening Sekolah

24

28

30 Jan

JANUARI Ket: BOS SMA BOS SMK realisasi SP2D tanggal 28 Jan, SMA 1,9 T dan SMK 2,1 T

44

5. Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dikmen Tahun 2015

45

Penentuan Kuota, Sasaran, dan Pemanfaatan BSM •

Penentukan Kuota BSM Tahun anggaran 2015 memperhatikan: A. Siswa Kelas X, XI, XII tahun ajaran 2014/2015 Data KPS yang sudah disalurkan tahun 2014, Data FUS SMA/SMK yang sudah disalurkan tahun 2014, setelah berkoordinasi dengan TNP2K. Siswa kelas X dan XI dibayarkan Rp. 1,0 juta sedangkan siswa kelas XII hanya diberikan Rp. 0,5 juta. B. Siswa Baru Kelas X tahun ajaran 2015/2016 KPS dan FUS SMA/SMK yang diusulkan tahun 2015 Siswa baru kelas X menerima Rp. 0,5 juta, dibayarkan semester satu tahun ajaran 2015/2016.

•

Sasaran BSM: - SMA: 425.033 Siswa - SMK: 550.000 Siswa

•

Pemanfaatan BSM digunakan untuk Membantu biaya pribadi siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah seperti: Pembelian perlengkapan belajar siswa 46 Transportasi siswa ke sekolah

6. Data Pokok Pendidikan Menengah

47

DASAR HUKUM • Permendikbud nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan. • Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Surat Edaran nomor: 0293/MPK.A/PR/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Mentri nomor 2 tahun 2011

Anda lebih suka yang mana? A Kemdikbud

Unit

Sekolah

Unit

B Dinas Pendidikan

Unit

Sekolah

Kemdikbud

Unit

Sekolah

Sekolah

Unit

Dinas Pendidikan Unit

Sekolah

Sekolah

Apa target pendataan menurut anda? A. Terserah yang punya program pendataan. B. Data sekolah sudah terkirim ke “pemerintah”. C. Data sekolah yang terkumpul di “pemerintah” cukup untuk dasar pemberian bantuan/hibah/penghargaan. D. Waduh! Kenapa ada pendataan? Berikan saja bantuan/hibahnya. Itu hak kami!

Mengapa Ada Sistem Baru? 1. Yang baru hanya penampilan dan mekanisme pertukaran datanya. Data pendataan tahun lalu tidak hilang. 2. Baca kembali target pendataan di atas.

Permasalahan Data • • • • •

Data tidak ada Data ada, tetapi tidak dapat diproses Data tidak lengkap, tetapi dapat diproses Data basi Data tidak akurat

Sistem Informasi Internal

Multi Input

Data Sharing

Sistem Informasi (e-Layanan)

Informasi Manajemen

Data Pokok Pendidikan

Pengolahan

Survey

Proses Akuisisi

Dasar Pemikiran: Konsolidasi Pendataan & Perluasan Pemanfaatan

Informasi Publik (e-Layanan)

Keputusan (BOS, Hibah, Tunjangan, Akreditasi)

Single Repository

Multi Output

Target pendataan: Data mendukung berjalannya Sistem Transaksional Akreditasi

Rehab

Hibah Sertifikasi

Satuan Pendidikan

Ijin Belajar

Program

Peserta Didik

Beasiswa

PTK

Mutasi

Substansi Pembelajaran

Rombel / Angkatan

Proses Pembelajaran

Data Pokok

Penyetaraan

Nilai UN Transaksi

Arsitektur Pendataan Dikmen

WebSvc

PAS

EMIS

DB Front End (PostGre)

Back End Setditjen Dikmen

Sync

Front End Sekolah

Aplikasi Manajemen Pendataan

Aplikasi Direktorat DB Back End (MSSQL)

Aplikasi Direktorat

Skema Pemanfaatan Informasi strategis

Analytical Tool

Sinkronisasi (incremental)

Data Center PDSP Repository Unit Utama

Prov, Kab./Kota Data Individual

WH ODS

Referensi data pokok (baca langsung)

Rujukan “Cepat”

Sistem Transaksional

Informasi Publik, Profil Sekolah

Skema alur Aplikasi Dapodikmen Baru Sekolah yang sudah Menggunakan Paket Aplikasi Sekolah - PAS (SMA/SMK/SMLB)

SI Integrator Prefill data

Pengembangan ke perubahan Kurikulum 2013, SKTP dan Kebijakan yang lainnya

Web Service Interface

DB Lama Dikmen

Aplikasi Dapodik MEN

Sync

DB Dikdas

= Proses Pengembangan

= Proses Upgrade menuju aplikasi yang sudah mengadopsi Kurikulum 2013

DB Dikmen

DB Dikmen Sync ODS PDSP

DW PDSP

DB Dikti

DB PAUDNI

Keunggulan Aplikasi Dapodikmen • Penyatuan Aplikasi Pendataan (SMA, SMK, SMLB menjadi satu aplikasi berbasis web), tidak berdiri sendiri-sendiri (parsial) seperti sistem pendataan sebelumnya. • Requirement sistem lebih besar (penyatuan database, user interface dan sinkronisasi) • Sistem dapodikmen bisa melakukan pendeteksian satu guru yang mengajar lebih dari satu Sekolah (merge). • Pada proses sinkronisasi Aplikasi Dapodikmen terjadi proses dua arah.

7. Dana Alokasi Khusus Tahun 2015

59

Kebijakan DAK Pendidikan Menengah 1. Mendukung Kebijakan PMU • Penyediaan Sarana dan Prasarana

2. Memenuhi target RKP Dikmen 2015 • Mendukung pendanaan kegiatan prioritas Dikmen

60

Tujuan DAK Bidang Pendidikan Menengah

1

2

3

4

Menyediakan Layanan Ketersediaan dan Keterjangkauan Akses

Menyediakan Layanan Pendidikan Bermutu, Berkesetaraan, dan Relevan

Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Potensi Daerah

61

Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2015 1. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan • Pengadaan peralatan laboratorium; • Pengadaan peralatan praktik SMK; • Pengadaan buku Pelajaran dan buku referensi; dan • Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

2. Pembangunan Prasarana Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan • Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya; • Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; • Pembangunan ruang praktik SMK beserta perabotnya; • Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; • Pembangunan laboratorium; • Pembangunan ruang penunjang pembelajaran; dan • Pembangunan Asrama Siswa dan Rumah Dinas guru untuk daerah 3T. 62

Kriteria Umum Sekolah Penerima DAK Dikmen 1. Jumlah Siswa stabil atau meningkat 2. Memiliki kepala sekolah definitif. Kepala sekolah swasta tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan 3. Memiliki izin operasional dan sudah berakreditasi (untuk sekolah yang dikelola masyarakat)

4. Berdiri diatas lahan sendiri (sertifikat atau bukti peralihan hak oleh pejabat berwenang) 5. Telah mengisi pendataan online Pendidikan Menengah (http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id) 63

Kriteria Khusus Sekolah Penerima DAK Dikmen 1. Rehabilitasi  diprioritaskan untuk sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar rusak berat kemudian rusak sedang

2. Bantuan pengadaan sarana  prioritas untuk sekolah yang belum memiliki sarana pendidikan yang dimaksud 3. Bantuan pembangunan prasarana prioritas untuk sekolah yang belum memiliki prasarana tersebut dan memiliki lahan yang cukup

64

Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (1/3) Penyaluran DAK Bidang Dikmen dilakukan dengan transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Pemda (Kab/Kota)

Transfer Daerah KAS UMUM NEGARA KAS UMUM PEMERINTAH DAERAH

Berpedoman pada PMK nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 65

Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (2/3) 1

Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Sedang & Berat

2

Pembangunan RKB

3

Pembangunan Laboratorium IPA

4

Pembangunan Ruang Praktik SMK

5

Pembangunan Perpustakaan

6

Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya

7

Pembangunan Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru untuk 3T

MEKANISME SWAKELOLA DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH*

*Untuk daerah 3T, Papua, dan Papua Barat dapat menggunakan mekansime penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundangan.

66

Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (3/3)

1 2 3 4

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

5

Mekanisme pengadaan sesuai dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 67

Dana Pendamping DAK Bidang Dikmen Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah

Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik

Daerah tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping apabila selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.

68

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi

Pemerintah Kab/Kota 1. Bupati/ Walikota 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota 3. Dewan Pendidikan Kab/Kota

Satuan Pendidikan 1. Panitia Pembangunan Sekolah 2. Kepala Sekolah 3. Komite Sekolah

69

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Dikmen, Kemdikbud memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui DAK; b. Menyusun petunjuk pelaksanaan; c. Melakukan sosialisasi; d. Melakukan supervisi; e. Menerima laporan.

70

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi

1. Melakukan sosialisasi ke Dinas Kab/Kota 2. Melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan di Kab/Kota 3. Menerima tebusan dari Dinas Kab/Kota

4. Melaporkan

hasil

analisis

supervisi

dan

monitoring

ke

Pemerintah Pusat

71

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota 1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan; 2. Menyediakan

anggaran/dana

biaya

umum

untuk

kegiatan

perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan 3. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan DAK

4. Memberikan laporan kepada pemerintah pusat

72

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota 1. Membuat Rencana Alokasi SMA SMK Penerima DAK

2. Membentuk Tim Teknis Pendataan Sarpras Pendidikan

3. Melakukan Sosialisasi DAK ke Sekolah

4. Menetapakan dalam SK nama SMA SMK Penerima kegiatan DAK

5. Melaksanakan Program DAK sesuai Keppres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya

6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK sesuai SEB 3 Menteri Tanggal 21 Nov 2008

8. Melaporkan penggunaan DAK 2014 kepada bupati/walikota tembusan dinas pendidikan provinsi

9. Melakukan serah terima aset hasil DAK 2014 untuk dicatat sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta.

7. Menggandakan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan DAK TA 2014

73

TERIMA KASIH

74

Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015

Recommend Documents