Kebijakan dan Program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Dan Rencana Tahun 2014
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DAFTAR ISI
1
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAK BIDANG DIKMEN TAHUN 2013
2
RENCANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAK BIDANG DIKMEN TAHUN 2014
1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAK BIDANG DIKMEN TAHUN 2013
3
1.a Kebijakan, Tujuan, Sasaran, dan Anggaran
4
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Menengah 1. Mendukung Kebijakan PMU • Penyediaan Sarana dan Prasarana
2. Memenuhi target RKP Dikmen 2013 • Mendukung pendanaan kegiatan prioritas Dikmen
5
Tujuan DAK Bidang Pendidikan Menengah
1
2
3
4
Menyediakan Layanan Ketersediaan dan Keterjangkauan Akses
Menyediakan Layanan Pendidikan Bermutu, Berkesetaraan, dan Relevan
Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Potensi Daerah
6
Sasaran DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Aceh 22 1
Sumatera Utara
Sumatera Barat
11
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
15
5
14
Maluku Utara
9
Gorontalo
Papua Barat
6
11
Papua
27 2
Kep. Babel
19 Sumatera Selatan
5 9
10 4
Kalimantan Barat
Jambi 9 2 Riau Kep. Riau 5 3 7 4
33
Sulawesi Tengah
7 14 1
DKI Jakarta
Bengkulu
10
6
Jawa Tengah
7 6 Kalimantan Selatan
35 Lampung
14 Banten
6 2
Jawa Barat
26
4 1 DI. Yogyakarata
38
10 NTB
Jawa Timur
Keterangan: •
Jumlah Kab/Kota yang menerima DAK = 450
•
Jumlah Kab/Kota yang tidak menerima DAK =
7 2
24 Sulawesi Selatan
Sulawesi 12 Tenggara
11
Maluku
21 NTT
Bali
47
Lokus lebih lanjut dapat dilihat pada PMK nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013. 7
Pagu DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Dikdas (60%) REGULER (Rp. 10,1 triliun)
SD (35%) SMP (25%)
Dikmen (40%) Rp. 4,016 triliun
SMA (16%) Rp. 1,606 triliun SMK (24%) Rp. 2,409 triliun
DAK
TAMBAHAN (Rp. 1 triliun)
• 183 Daerah Tertinggal • Proporsi antar jenjang sesuai kebutuhan • Pemanfaatan seperti DAK Reguler 8
1.b Pemanfaatan dan Penggunaan DAK Bidang Dikmen
9
Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Mengacu Permendikbud Nomor 74 Tahun 2013, tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2013 JUKNIS Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013, meliputi: 1
Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya
2
Pengadaan sarana dan pembangunan prasarana peningkatan mutu pendidikan menengah a. Pembangunan Perpustakaan b. Pembangunan Lab. IPA dan dan perabotnya perabotnya
c. Pengadaan Alat dan Bahan Lab. IPA
Persentase alokasi: 20 – 50 %
d. Pengadaan Buku Referensi
Persentase alokasi: Sisa dari alokasi Rehabilitasi ruang belajar rusak berat
10
Biaya Satuan Kegiatan/Komponen untuk SMA NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
BIAYA SATUAN
1
Rehabilitasi Berat termasuk perabot 1)
Paket
Rp.
2
Pembangunan Perpustakaan termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 240.000.000,-
3
Pembangunan Laboratorium termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 280.000.000,-
4
Peralatan Laboratorium 2)
Paket
Rp. 100.000.000,-
5
Buku Referensi 3)
Paket
Rp.
85.000.000.-
10.000.000,-
Keterangan: 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 1) Alokasi Biaya Satuan Kab/Kota = 𝑥 𝐼𝐾𝐾 𝐾𝑎𝑏/𝐾𝑜𝑡𝑎 100 2) Alokasi Biaya Satuan Kab/Kota = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑥 𝐼𝐵𝑃 𝐾𝑎𝑏/𝐾𝑜𝑡𝑎. Alokasi biaya satuan tersebut merupakan biaya maksimal untuk satu sekolah dan jenis peralatan laboratorium yang diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah 3) Biaya satuan maksimal per paket1
11
Biaya Satuan Kegiatan/Komponen untuk SMK NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
BIAYA SATUAN
1
Rehabilitasi Berat termasuk perabot 1)
Paket
Rp.
2
Pembangunan Perpustakaan termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 240.000.000,-
3
Pembangunan Laboratorium termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 170.000.000,-
4
Peralatan Laboratorium 2)
Paket
Rp. 100.000.000,-
5
Buku Referensi 3)
Paket
Rp.
75.000.000.-
10.000.000,-
Keterangan: 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 1) Alokasi Biaya Satuan Kab/Kota = 𝑥 𝐼𝐾𝐾 𝐾𝑎𝑏/𝐾𝑜𝑡𝑎 100 2) Alokasi Biaya Satuan Kab/Kota = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑥 𝐼𝐵𝑃 𝐾𝑎𝑏/𝐾𝑜𝑡𝑎. Alokasi biaya satuan tersebut merupakan biaya maksimal untuk satu sekolah dan jenis peralatan laboratorium yang diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah 3) Biaya satuan maksimal per paket1
12
Kriteria Sekolah Penerima DAK Dikmen Umum
Khusus
• Jumlah Siswa stabil atau meningkat • Kepala sekolah definitif • Memiliki izin operasional dan sudah berakreditasi (untuk sekolah yang dikelola masyarakat) • Berdiri diatas lahan sendiri (sertifikat atau bukti peralihan hak oleh pejabat berwenang) • Telah mengisi pendataan online Pendidikan Menenngah
• Rehabilitasi prioritas untuk sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar rusak berat • Bantuan Ruang perpustakaan dan Lab. IPA prioritas untuk sekolah yang belum memiliki ruang tersebut dan memiliki lahan yang cukup • Bantuan Alat Lab. IPA atau Buku Referensi prioritas untuk sekolah yang belum memiliki alat atau buku
(http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id)
13
1.c Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen
14
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (1) Penyaluran DAK Bidang Dikmen dilakukan dengan transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Pemda (Kab/Kota) Transfer Daerah KAS UMUM NEGARA KAS UMUM PEMERINTAH DAERAH
Berpedoman pada PMK nomor 201/PMK 07/2012 tentang Pedoman Umum dan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 15
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (2) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Pembangunan Ruang Perpustakaan
Swakelola
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
Panitia • Unsur Sekolah • Masyarakat di Lingkungan Sekolah
Kegiatan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku 16
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (3)
• Pengadaan Buku Referensi • Pengadaan Alat Lab. IPA
Pengadaan Barang/Jasa
Mekanisme pengadaan sesuai dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17
1.d Tugas dan Tanggung Jawab
18
Unsur Yang Terlibat dalam Pelaksanaan DAK Dikmen Ditjen Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi
Komite Sekolah
Satuan Pendidikan
Unsur Yang Terlibat
Dewan Pendidikan Kab/Kota
Pemerintah Kab/Kota
Dinas Pendidikan Kab/Kota 19
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi
Pemerintah Kab/Kota 1. Bupati/ Walikota 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota 3. Dewan Pendidikan Kab/Kota
Satuan Pendidikan 1. Panitia Pembangunan Sekolah 2. Kepala Sekolah 3. Komite Sekolah
20
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat (1) Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Dikmen, Kemdikbud memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menyusun kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui DAK; b. Menyusun petunjuk pelaksanaan; c. Melakukan sosialisasi; d. Melakukan supervisi; e. Menerima laporan.
21
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi (2) 1. Melakukan sosialisasi ke Dinas Kab/Kota 2. Melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan di Kab/Kota 3. Menerima tebusan dari Dinas Kab/Kota
4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring ke Pemerintah Pusat
22
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota (3) 1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan,
sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan 3. Menetapkan SMA-SMK dalam surat keputusan Walikota/Bupati 4. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan DAK 5. Memberikan laporan kepada pemerintah pusat 23
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota (4)
1. Membuat Rencana Alokasi SMA SMK Penerima DAK
2. Membentuk Tim Teknis Pendataan Sarpras Pendidikan
3. Melakukan Sosialisasi DAK ke Sekolah
4. Mengusulkan nama SMA SMK Penerima kepada Bupati/Walikota
5. Melaksanakan Program DAK sesuai Keppres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya
6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK sesuai SEB 3 Menteri Tanggal 21 Nov 2008
8. Melaporkan penggunaan DAK 2013 kepada bupati/walikota tembusan dinas pendidikan provinsi
9. Melakukan serah terima aset hasil DAK 2013 untuk dicatat sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta.
7. Menggandakan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan DAK TA 2013
24
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (5)
Dewan Pendidikan • Tugas dan tanggung jawab dewan pendidikan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. • Fungsi Dewan Pendidikan pada pelaksanaan DAK 2013 sebagai pengawas
Komite Sekolah • Tugas dan tanggung jawab Komite Sekolah sesuai Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah • Fungsi Komite Sekolah pada pelaksanaan DAK 2013 sebagai pengawas pelaksanaan DAK 2013 25
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan (6) 5. Melaporkan hasil kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota
1. Membentuk panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
6. Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK
7.
Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
8. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013 sebagai inventaris sekolah
Satuan Pendidikan
2. Membentuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
3. Menerima penyerahan pekerjaan dari panitia pembangunan sekolah 4. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari panitia pembangunan setelah dilakukan pemeriksaaan oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 26
1.e Sosialisasi dan Supervisi DAK Bidang Dikmen
27
Sosialisasi dan Supervisi April Mei
Juni
Sept
Des
Sosialisasi Berjenjang Pusat
Sosialisasi Teknis DAK Dikmen 2013
Penyusunan Indeks Teknis DAK TA 2014
Supervisi Pelaksanaan DAK Tahun 2013
Sosialisasi Juknis/Jukl ak DAK Dikmen TA 2014
Sosialisasi dan supervisi memiliki peran penting untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan DAK. Hal tersebut memiliki keeratan hubungan antara pengetahuan DAK antara lain tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pelaporan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan DAK sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam implementasi.
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Satuan Pendidikan
28
1.f Pengendalian dan Pengawasan
29
Pengendalian dan Pengawasan
PEMANTAUAN & EVALUASI
Kemdikbud
Dinas Pendidikan Provinsi
PEMERINTAH KAB/KOTA
INSTITUSI LAIN SESUAI SEB
PENGAWASAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Daerah
30
Pelaporan • Analisis dan Merangkum Laporan DAK kab/Kota • Melaporkan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Tk. Pusat
• • • •
Tingkat Pusat
Laporan Mingguan Laporan Bulanan Laporan Mingguan Surat serah terima Aset
Tingkat Propinsi Tingkat Kab/Kota
Tingkat Sekolah
• Analisis dan Merangkum Laporan Sekolah • Membuat Laporan Pelaksanaan DAK Kab/kota
• Analisis dan merangkum laporan • Menyampaikan Laporan ke Mendikbud, Kemenkeu dan Kemdagri
31
2 RENCANA KEBIJAKAN PROGRAM DAK BIDANG DIKMEN TAHUN 2013
32
A
DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAK (1/2) • Tentang Keuangan Negara • Pasal 8 : Menkeu mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P UU 17/2003 • Pasal 22 : Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah • Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah • Berisi Besaran DAK dalam APBN, Definisi, UU 33/2004 Kriteria Pengalokasian dan Kewajiban Dana Pendamping DAK
Sumber: Kemenkeu, 2013
33
A
DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAK (2/2) • Tentang Dana Perimbangan • Berisi Proses Perencanaan, Perhitungan, Penganggaran, Pelaporan dan Pemantauan PP 55/2005 dan Evaluasi DAK
• Permenkeu Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Perdaerah • Permenkeu tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah PMK; PMT; • Permenkeu tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah (NEW) (PMK 165/2012) PMD • Permen Teknis Tentang Petunjuk teknis Penggunaan DAK Per Bidang • Permendagri Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Administrasi Keuangan DAK di APBD Sumber: Kemenkeu, 2013
34
B
DASAR PENETAPAN DAK
UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 40
• Ayat 1: Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. • Ayat 4: Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.
PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 54
• Penentuan Daerah Tertentu dan besaran alokasi DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis 35
Kriteria Teknis
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Umum
Kriteria Khusus
KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) YES
PERATURAN PERUNDANGAN
NO
2
YES
NO
4
KARAKTERISTIK DAERAH (IKW)
1
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) ?
INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0,5IFN-1 + 0,5IKW)
YES
3
IFW > 1
NO
IFWT-1 > 1
NO
DAERAH TIDAK LAYAK
YES DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) ?
No
DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK
Sumber: Kemenkeu, 2013
ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
36
C
KRITERIA TEKNIS
Pengertian kriteria teknis berdasarkan PP 55 tahun 2005 Pasal 57: “Kriteria Teknis adalah kriteria yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK, dirumuskan melalui Indeks Teknis oleh Kementerian terkait.” 37
D
KRITERIA TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014
Kriteria Teknis Pendidikan Menengah: 1. APK Pendidikan Menengah 2. Jumlah Kebutuhan RKB 3. Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Ruang Belajar Berat dan Sedang 4. Jumlah Kebutuhan Perpustakaan 5. Jumlah Kebutuhan Lab. IPA 6. Jumlah Kebutuhan RPS (SMK) 7. Jumlah Kebutuhan Buku Teks/Referensi 8. Jumlah Kebutuhan Peralatan IPA 9. Jumlah Kebutuhan Asrama Guru atau Siswa (Daerah 3T) 38
E
RENCANA KEBIJAKAN DAK BIDANG DIKMEN TAHUN 2014
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Menengah 2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pembangunan RKB Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Sedang Pembangunan Perpustakaan Pembangunan Lab. IPA Pembangunan RPS (SMK) Pengadaan Buku Teks/Referensi Pengadaan Peralatan IPA Pembangunan Asrama Guru atau Siswa (Daerah 3T) 39
40
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
41
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 1.Tingkat Pusat a. Telepon PIH Kemdikbud Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMK b. Faksimil Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMK c. Alamat Surat Direktorat Pembinaan SMA
Direktorat Pembinaan SMK
: : :
177 021 - 766 7960 021 - 572 5477
: :
021 - 766 7960 021 - 572 5473
: Jalan R.S. Fatmawati, Cipete - Kode pos 12410, Jakarta : Gedung E lt 13, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
2. Tingkat Provinsi
:Kantor Dinas Pendidikan Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 42
Persyaratan Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2013 Perubahan penggunaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2013 diatur dalam Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2013 pada bagian ketentuan lain, yaitu: 1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bagi kabupaten/kota yang alokasi peruntukan dana program DAK melebihi atau kurang dari persentase pagu anggaran komponen program yang sudah ditetapkan, dapat mengajukan usulan perubahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 43
Mekanisme Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut; c. perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
44
Mekanisme Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Pemerintah Kab/Kota
1
4 Mendikbud
Pemerintah Kab/Kota
3
Dirjen Dikmen 2
Keterangan: 1. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Mendikbud dengan tembusan Dirjen Pendidikan Menengah; 2. Dirjen Pendidikan Menengah mempertimbangkan usulan tersebut; 3. Dirjen Pendidikan Menengah memberikan hasil pertimbangan ke Mendikbud mengenai usulan perubahan kegiatan tersebut; 4. Mendikbud memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut 45
