Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun

Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013 [email protected]

Jakarta, 2013

DAFTAR ISI Pengantar

1

Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah

2

Implementasi Pendidikan Menengah Universal

3

Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013

2

Pengantar

3

....Indonesia’s economy has enormous promise... .... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood ....

Perlu dipersiapkan social engineering

Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

4

Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju .... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat .... Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, 1980-2000

Sumber: Yidan Wang, 2012. Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability

5

PEMBANDING INDONESIA 007% 022% 070%

Universitas Tinggi Dasar

056% 024%

Menengah

Dasar

003% 002% 002%

040%

Tinggi

039%

Menengah Dasar

19% di 2025

SMK

2006 2001

175%

008% 006% 006%

MENENGAH 015% 013% 010%

SMA

019% 020% 018%

SMP

OECD

020%

Diploma I,II,III

2010

Tinggi

005% 003% 002%

TINGGI

Menengah

MALAYSIA 020%

Komposisi Pendidikan

100%

44% di 2025

PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH

DASAR 052% 056% 063%

SD atau tidak tamat SD 000%

020%

040%

060%

080%

Data Kemdiknas, Diolah dari: Encyclopedia of Nations, http://www.nationsencyclopedia.com/ diakses Januari 2011

1 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah

7

FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Tahun 2010-2014 ...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 5 PRIORITAS PROGRAM

Dikti

Pendidikan AKADEMIK

Dikmen Dikdas

PAUD

Pendidikan KARAKTER

5

PENINGKATAN AKSES DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI

4

PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN VOKASI.

3

PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2

PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG BERMUTU

1

PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD

8

Rencana Pemanfaatan APBN Kemdikbud Tahun 2013 B PENGUATAN TATA KELOLA (dalam rangka RBI)

B.1. Pengembangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi B.2. penguatan SPIP B.3 Penguatan E-Administrasi

A KEBUTUHAN PRIORITAS

A.1 Belanja Mengikat (Gaji dan Operasional) A.2. Pemenuhan BOP PAUD A.3. Subsidi Siswa Miskin A.4. Rintisan BOS SM A.5. PNBP Pendidikan Tinggi A.6. Peningkatan Profesionalisme Guru & Dosen A.7. PHLN dan Rupiah Murni Pendamping A.8. Pengembangan Cagar Budaya dan Revitalisasi Museum

C INVESTASI DAN PENGEMBANGAN C.1. PAUDISASI & Pendidikan Non Formal dan Informal C.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar C.3. Peningkatan Daya Tampung SMP C.4. Rintisan Wajar 12 Tahun C.5. Peningkatan Daya Tampung dan Daya Saing PT C.6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus C.7. Penguatan Balai/UPT

Difokuskan pada daerah 3T, Klaster 4 (nelayan), dan UP4B

9

2 Implementasi Pendidikan Menengah Universal

10

Implementasi PMU

A

Rencana Implementasi PMU

B

Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

A Rencana Implementasi PMU

12

Prinsip Dasar Implementasi PMU Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah

Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung

Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau

Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap.

Prinsip Dasar Implementasi PMU

Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) diperlukan Data yang Cepat, Tepat waktu dan Akurat

13

Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (1) ... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota .....

Putusan Strategis

Proyeksi 2013-...

Kondisi 2011

Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran

Target APK

Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran

Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran

Peserta Didik

Standar Pelayanan Minimal

Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran

Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran

Unit Sekolah

Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran

Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran

Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran

Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran

SNP

Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum

Pendidik Tenaga Kependidikan

Optimasi distribusi: penyimpangan minimum

Proses Pengambilan Putusan Taktis Standar Biaya

Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi)

Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi)

SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

Anggaran 14

Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (2)

Nasional

Provinsi

Kabupaten/Kota

15

Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah

100

Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal

80

...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. APK

120

60

APK 97,0% (2020)

100

APK 97,0% (2040)

40 80 APK

20 60

z

0 40 Tahun

20 0

Reguler APK Program Normal Wajar 12 Tahun

Program Percepatan APK Wajar 12 Tahun APK Normal

.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040...... 16

Target Pencapaian PMU per Provinsi

17

Strategi Pencapaian PMU Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)

Ruang Belajar lainnya

Rehab Ruang Kelas

Asrama Guru dan Siswa

Peralatan Pendidikan

Manajemen dan kultur sekolah

Satuan Pendidikan

Peserta Didik

Beasiswa BOP Paket C

Penghargaan dan Perlindungan

Karir dan Kesejahteraan

Pelatihan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi

Sistem Evaluasi

Bantuan Siswa Miskin

Pengembangan Bakat dan Minat

Kualifikasi

Penyelarasan

Distribusi

Kewirausahaan

Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Penyediaan

Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK)

BOS SM

Sist. Pembelajaran

Kurikulum + Pendidikan Karakter

18

Kebutuhan Anggaran PMU dalam Milyar No 1 2 3 4

Peruntukan

2013 3.768,4 Sarana dan Prasarana Pendidikan 13.860,2 Peserta Didik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7.933,5 1.658,1 Sistem Pembelajaran 27.220,2 Total

2014 2.430,0 14.592,9 8.011,6 1.697,2 26.731,7

2015 2.472,3 15.065,5 8.237,8 1.736,9 27.512,4

Kebutuhan Anggaran 2016 2017 2018 2.503,8 2.534,1 2.565,6 15.546,2 16.033,1 16.525,9 8.465,5 8.696,1 8.929,4 1.777,2 1.817,9 1.859,2 28.292,8 29.081,1 29.880,1

2019 2.597,1 17.024,8 9.165,5 1.901,0 30.688,4

2020 17.529,8 8.894,1 1.901,0 28.324,8

Total 18.871,2 126.178,4 68.333,5 14.348,4 227.731,5

Catatan : • Kebutuhan Anggaran tersebut mencakup anggaran untuk SMA, MA dan SMK •Anggaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

Diperlukan kebijakan pembagian pembiayaan yang melibatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran PMU 19

B Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

20

SKENARIO PENCAPAIAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL BERBAGI PEMBIAYAAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

MODEL PENDATAAN

MODEL SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN

PENGEMBANGAN PMU 21

Pengembangan PMU

22

Sekolah Peneta pan Adminis Wali trasi Kelas Sarana/ Administr Prasara asi Nilai na Hasil

Administrasi/Akademik Paket Aplikasi Sekolah

Administrasi Kehadiran Siswa

D a t a b a s e S e k ol a h

Service Interface

Penugasan Guru Mengajar

Penetapan Jadwal Matapelajaran

online

Belajar

Internet

offline

Backup ICT Center

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal pendidikan Menengah

Service Interface

Sekolah Terdekat

DATA WAREHOUSE DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH P

MODEL PENDATAAN ONLINE PENDIDIKAN MENENGAH (1)

23

ALUR INFORMASI PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH (2) Dinas Pddk Provinsi

Pemanfaatan Data Online

Sistem Pendataan Online Pendidikan Menengah

Service Interface

Unit Lainnya

Sistem Pendataan PDSP

Dit. Teknis

Dinas Pddk Kab./K ota

Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

24

Model Sekolah No

Kriteria

Ukuran Sekolah Kecil Sedang Besar

1

Ukuran Sekolah

3-6 kelas

9-27 kelas

>27 Kelas

2

Jumlah Sekolah

Banyak

Banyak

Sedikit

3

Jarak ke Sekolah

Dekat

Dekat

Jauh

4

Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru)

Kecil

Sedang

Besar

5

Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru

Sulit

Mudah

Mudah

6

Efisiensi Biaya Operasional

Rendah

Sedang

Tinggi

7

Variasi Mata Pelajaran Pilihan

Rendah

Sedang

Tinggi

8

Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas)

Sempit

Luas

Luas 25

Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat (dalam persen)

No

Jenis Biaya

Pemerintah

Pemda

Masyarakat

1

Biaya Investasi Sarana/Prasarana

50 - 60

20 - 30

10 - 30

2

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

50 - 70

20 - 40

10

3

Bantuan Siswa Miskin (BSM)

60 - 100

0 - 40

0

4

Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

100 (PNS)

100 (Non PNS)

5

Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus

100

-

-

6

Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

50 - 60

20 - 30

10 - 30

26

3

Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013

27

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Tahun 2011/2012

Perkembangan APK Dikmen 2005/2006-2011/2012 (Persen) 76,44

80,000

69,6

70,000 60,000

52,2000

56,22

60,51

70,53

64,28

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 ,000 2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2011/2012 51.51%

48.49%

(235 Kab/Kota) (256 Kab/Kota) (2241 Kab/Kota) (262Kab/Kota)

Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional

2011/2012

106 104 100

Bali DI Yogyakarta Maluku Utara DKI Jakarta Aceh Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Bengkulu Riau Sulawesi Barat Sumatera Utara Papua Barat Bangka Belitung Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Jawa Timur Sumatera Barat Sumatera Selatan Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Jambi Kalimantan Tengah Banten Gorontalo Jawa Tengah Papua Jawa Barat Sulawesi Tengah Lampung Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Barat

099 095 093 093 091 089 088 084 083 083 083 083 078 078 077 075 075 075 075 Rata-Rata 074 Nas APK SM 072 76,44 % 072 070 068 068 066 063 062 059 058 0

50

100

28

Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas 160,000

Pasuruan, Jatim

Klungkung, Bali

Sungai Penuh, Jambi 140,000

120,000

256 Kab/ Kota

APK (%)

100,000

Rata-rata Nasional = 76,44% 80,000

PRIORITAS 2 (196 Kab/Kota) 60,000

241 Kab/ Kota

40,000

PRIORITAS 1 (45 Kab/Kota) 20,000

Labuanrbatu Selatan, Sumut ,000

Tana Tidung, Kaltim

Puncak Jaya, Papua

Buru Selatan, Maluku

Kabupaten/Kota 29

ANALISIS KEBUTUHAN BOS SM TAHUN 2013

APK SMA/SMK/MA

3.1

NO

KOMPONEN

1 Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun

TAHUN 2013 12,816,766

2 Target Angka Partisipasi Kasar (APK) SM

81.40%

3 APK SM (Kemdikbud)

67.66%

4 Siswa Sekolah Menengah 5 Siswa Sekolah Menengah (Kemdikbud)

10,432,848 8,672,433

a. Siswa SMA

4,235,774

b. Siswa SMK

4,157,682

c. Siswa SMLB d. Siswa Paket C Kemdikbud

7,110 271,867

TAHUN 30

3.2

ANALISIS KEBUTUHAN BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN 2013

Jumlah Siswa Total

Miskin

Alokasi RAPBN Tahun 2013

SMA

4,235,774

804,797

561,832

SMK

4,157,682

1,538,342

619,882

SMLB

7,110

7,110

7,110

Jumlah

8,400,566

2,350,249

1,188,824

Jenjang

Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

31

3.3

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS BARU TAHUN 2013 Kondisi Saat Ini

Jenjang Jumlah Rombel

Tambahan APK (4%)

Jumlah Jumlah Kebutuhan Siswa Ruang Kelas RKB Saat Ini Kenaikan APK

Total Sasaran RKB Sasaran Kekurangan Kebutuhan APBN + APBN- RKB APBN RKB Kebutuhan RKB P 2012 2013 (Ruang) RKB Tambahan

SMA

161,966

144,530

17,436

162,914

4,525

21,961

5,430

1,973

14,558

SMK

121,419

87,682

33,737

159,911

4,442

38,179

5,876

2,643

29,660

Jumlah

283,385

232,212

51,173

322,825

8,967

60,140

11,306

4,616

44,218


…dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SMA dan SMK sebagian masih dilakukan dengan double shift. Kekurangan RKB seluruhnya berjumlah 44.218 ruang untuk memenuhi kekurangan rombel yang ada dan peningkatan APK sebesar 4% ... 32

3.4 Jenjang

ANALISIS KEBUTUHAN LAB SMA/RPS SMK/RPL SM TAHUN 2013 Kebutuhan Lab/RPS/RPL sesuai SNP

Kondisi Lab/RPS/RPL Saat Ini

Kebutuhan Tambahan Lab/RPS/RPL

Sasaran Lab/RPS/RPL 2013 DAK

PUSAT

Kekurangan Lab/RPS/ RPL

61,089

2,300

181

58,608

30,820

58,055

2,300

250

55,505

62,011

119,144

4,600

431

114,113

Jumlah Sekolah

Kebutuhan Lab/RPS/RPL

SMA

11,535

92,280

31,191

SMK

9,875

88,875

Jumlah

21,410

181,155

Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2011/2012

Keterangan : - Laboratorium : Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa/Multimedia, Komputer - Ruang Praktek Siswa (RPS) : Workshop, Bengkel - RPL SM : Ruang Seni dan Budaya, Olah raga dan Aula 33

3.5

ANALISIS KEBUTUHAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2013

Jenjang

Kebutuhan Perpustakaan sesuai SNP Kebutuhan Jumlah Sekolah Perpustakaan

Kondisi Perpustakaan Saat Ini

Kebutuhan Tambahan Perpustakaan

SMA

11.535

11.535

8.144

3.391

SMK

9.875

9.875

4.362

5.513

JUMLAH

21.410

21.410

12.506

8.904

Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

34

3.6

ANALISIS KEBUTUHAN REHABILITASI RUANG KELAS TAHUN 2013

Kondisi Ruang Kelas SMA Baik

Rusak Berat

Kondisi Ruang Kelas SMK

Kondisi Ruang Kelas SMLB

Rusak Sedang

Jenjang

Jumlah Sekolah

Jumlah Ruang Kelas

SMA SMK SMLB JUMLAH

11.535 9.875 727 22.137

144.530 87.682 2.908 235.120


Baik Jumlah 124.389 76.943 2.675 204.007

Rusak Berat % 86% 88% 92%

Jumlah 14.506 8.326 145 22.977

% 10% 9% 5%

Rusak Sedang Jumlah 5.635 2.413 87 8.135

% 4% 3% 3% 35

3.7

ANALISIS KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK 4106,0

4637,0

BISNIS DAN MANAJEMEN

Kondisi Saat Ini

2367,0

AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI

475,0

SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA

KESEHATAN

101,0

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2110,0

4002,0

197,0

1809,0

5174,0

9315,0

TEKNOLOGI DAN REKAYASA

-1000,0

Sumber data : diolah Data NUPTK Tahun 2011

Kekurangan

1000,0

3000,0

5000,0

4582,0 7000,0

9000,0

11000,0

13000,0

15000,0

17000,0

36

3.8

ANALISIS KEBUTUHAN TUNJANGAN GURU TAHUN 2013 (dalam ribuan Rupiah)

NO

KOMPONEN

SASARAN

SATUAN BIAYA

TOTAL KEBUTUHAN TUNJANGAN GURU DIKMEN 1

TOTAL KEBUTUHAN

KETERANGAN

9,020,253,988

Tunjangan Profesi Guru

245,044 Orang

35,316

8,653,993,352

a. PNS

195,364 Orang

36,990

7,226,514,360

b. Non PNS

49,680 Orang

28,733

1,427,478,992

2

Subsidi Tunjangan Fungsional Non PNS

41,603 Orang

3,600

149,770,800

3

Tunjangan Khusus

6,189 Orang

29,818

184,545,836

4

Tunjangan Guru Bantu

2,662 Orang

12,000

31,944,000

Transfer Daerah APBN APBN APBN APBN

Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

37

3.9

ANALISIS PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/D4 GURU DIKMEN 2013

..dari 30.084 guru dikmen yang belum S1/D4, prioritas peningkatan kualifikasi S1/D4 adalah guru dengan usia 40-50 tahun

Profil Guru Belum S1/D4 Berdasarkan Usia

JUMLAH GURU BELUM SI/D-IV USIA 40-50 Tahun

SASARAN RAPBN TAHUN 2013

NO

JENIS GURU

1

Guru SMA

4,651

Orang

1,550

Orang

3,101

Orang

2

Guru SMK

4,091

Orang

1,364

Orang

2,727

Orang

8,742

Orang

2,914

Orang

5,828

Orang

TOTAL

Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

KEKURANGAN

38

3.10

PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013

1-4

dalam ribuan

PAGU ANGGARAN USULAN 2013 NO

KOMPONEN SASARAN

SATUAN BIAYA

A. KEBUTUHAN PRIORITAS:

I

II

III

Bantuan Siswa SM 1 Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA 2 Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SM 1 Rintisan BOS Rintisan BOS SMA Rintisan BOS SMK 2 BOS BOS SMA BOS SMK 3 Bantuan Operasional PK-LK Dikmen 4 BOP Paket C Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru 1 Pemetaan dan Pemenuhan Kebutuhan Guru 2 Peningkatan Kualifikasi Guru S1/D4 3 Pembinaan Karir Guru SM

ALOKASI 8,192,239,198

561,832 619,882

Siswa Siswa

1,005 1,005

4,072,860 3,997,771

Siswa Siswa

60 60

4,235,774 4,157,682 951 30,000

Siswa Siswa Sekolah Siswa

505 505 45,660 1,300

K/K Orang Orang

166,364 5,500 11,953

497 2,914 7,350

1,187,622,570 564,641,160 622,981,410 4,805,355,678 484,237,860 244,371,600 239,866,260 4,238,695,280 2,139,065,870 2,099,629,410 43,422,538 39,000,000 2,055,450,747 82,682,778 16,027,000 87,853,665 39

3.11


2-4

dalam ribuan


KOMPONEN

SATUAN BIAYA

SASARAN 4 Pemberian Tunjangan Guru a. Tunjangan Profesi Guru Non PNS b. Tunjangan Fungsional Non PNS c. Tunjangan Khusus d. Tunjangan Guru Bantu 5 Pemberian Penghargaan dan Perlindungan Guru 6 Penilaian dan Pendampingan Kinerja Guru IV Gaji dan Operasional (Mengikat) 1 Gaji 2 Belanja Operasional V PHLN dan RM Pendamping 1 PHLN a ADB INVEST b SED-TVET 2 RM Pendamping a ADB INVEST b SED-TVET B. PENGUATAN TATA KELOLA 1 Penguatan Tata Kelola Satuan Kerja

ALOKASI

49,680 41,603 6,189 2,662 1,442

Orang Orang Orang Orang Orang

28,733 3,600 29,818 12,000 13,354

1,427,478,992 149,770,800 184,545,836 31,944,000 19,256,365

3,506

Orang

14,794

55,891,311 57,964,009 36,634,260 21,329,749 85,846,194 65,298,162 11,869,662 53,428,500 20,548,031 3,332,181 17,215,850 199,143,380 199,143,380

12 12

bln bln

3,052,855 1,777,479

90 11

Sek Sek

131,885 4,857,136

90 11

Sek Sek

37,024 1,565,077

38

Satker

5,640,615

40

3.12


3-4

dalam ribuan


KOMPONEN SASARAN

C. INVESTASI DAN PENGEMBANGAN I Peningkatan Daya Tampung Pendidikan Menengah a USB b RKB c Pengembangan SMA di Daerah 3T dan Kluster 4 d Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Kluster 4 e Pengembangan SMK berbasis Komunitas/Pesantren f Pengembangan SMA/SMK di daerah Papua dan Papua Barat g Pembangunan SMA/SMK Rujukan II Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah a Lab dan Ruang Belajar Lainnya SMA b Lab/RPS dan Ruang Belajar Lainnya SMK c Peralatan TIK SMA d Peralatan Praktek SMK e Pendidikan Karakter Melalui Kepramukaan f Pengembangan SMA/SMK Berprestasi

SATUAN BIAYA

ALOKASI

1,800,000

2,978,937,422 1,691,718,745 388,800,000

Ruang

205,000

946,218,745

30 78 120

Paket Paket Paket

775,000 775,000 775,000

23,250,000 60,450,000 93,000,000

160

Paket

500,000

80,000,000

20

Paket

5,000,000

181 250 502 686 10,500 400

Paket Paket Paket Paket Sek Paket

225,000 225,000 105,000 165,420 5,000 100,000

100,000,000 1,007,250,507 40,725,000 56,250,000 52,710,000 113,557,402 52,500,000 40,000,000

216

Unit

4,616

41

3.13


4-4

dalam ribuan


KOMPONEN 8 8 192,690 192,690 3,590,973

Paket Paket Eksp Eksp Eksp

SATUAN BIAYA 12,416,244 12,511,478 42 42 42

2 2 2 1 2 42,810

Keg Keg Keg Keg Keg Siswa

20,049,837 25,157,855 5,804,249 30,137,174 24,016,973 2,450

350 20 120 150 951

Ruang Unit Ruang Ruang Sek

292,800 4,068,553 108,653 53,805 186,633

SASARAN g h i j k l

III

Penguatan Layanan Pembelajaran SMA Penguatan Layanan Pembelajaran SMK Penyediaan Buku Pegangan Guru Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Penyediaan Buku Siswa Lomba dan Olimpiade SMA/SMK 1. OSN/OSTN 2. O2SN 3. FLS2N 4. LKS 5. Olimpiade Internasional/WSC m Beasiswa Prestasi SMA/SMK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus a. Peningkatan Akses USB RKB Rehab b. Peningkatan Mutu TOTAL PAGU DIKMEN 2013

ALOKASI 99,329,955 100,091,824 8,092,980 8,092,980 150,820,866 40,099,674 50,315,710 11,608,497 30,137,174 48,033,946 104,884,500 279,968,170 102,480,080 81,371,060 13,038,300 8,070,720 177,488,090 11,370,320,000 42

A

PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Ditjen Dikmen Total Anggaran 2013 Rp. 11.370,320 Milyar

Pusat Rp. 11.152,613 Milyar (98,09 %) Dit. Pembinaan SMA Rp. 4.035,715 Milyar (36,19%) Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Rp. 330,320 Milyar (2,96 %)

Dit. Pembinaan SMK Rp. 4.538,142 Milyar (40,69 %) Dit. Pembinaan PTK Dikmen Rp. 2.034,514 Milyar (18,24 %)

Setditjen Dikmen Rp. 213,920 Milyar (1,92 %)

Dekonsentrasi Rp. 217,706 Milyar (1,91 %)

Kegiatan SMA Rp. 92,598 Milyar (42,53 %) Kegiatan SMK Rp. 95,106 Milyar (43,69%) Kegiatan PTK Rp. 30,001 Milyar (13,78 %)

43

PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

B

dalam ribuan PAGU ANGGARAN 2013 NO

SATUAN KERJA PUSAT

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1 2 3

4 5

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH

DEKON

TOTAL

11.152.613.446

217.706.554

11.370.320.000

4.035.715.888

92.598.399

4.128.314.287

4.538.142.201

95.106.543

4.633.248.744

2.034.514.359

30.001.612

2.064.515.971

330.320.408

-

330.320.408

213.920.590

-

213.920.590 44

C

ANGGARAN DITJEN DIKMEN 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA

,322% 9,934% ,128%

dalam ribuan

NO

89,617%

JENIS BELANJA

ALOKASI 2013

1

PEGAWAI

36,634,260

2

BARANG

3

MODAL

14,499,091

4

BANSOS

10,189,712,034

1,129,474,615

11,370,320,000 45

PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

D NO

PROPINSI

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN SMA

PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN SMK

PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

JUMLAH

92.598.399.000

95.106.543.000

30.001.612.000

217.706.554.000

1 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

3.095.124.000

3.250.153.000

502.140.000

6.847.417.000

2 DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

7.202.808.000

5.494.145.000

1.305.380.000

14.002.333.000

3 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

4.944.690.000

3.682.091.000

1.578.283.000

10.205.064.000

1.662.434.000

1.900.373.000

428.883.000

3.991.690.000

6.583.511.000

4.005.877.000

1.703.856.000

12.293.244.000

3.149.102.000

2.737.479.000

1.124.293.000

7.010.874.000

5.671.828.000

4.229.902.000

1.556.027.000

11.457.757.000

2.147.004.000

2.585.169.000

933.153.000

5.665.326.000

9 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

2.528.710.000

2.425.626.000

706.294.000

5.660.630.000

10 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

1.799.140.000

1.955.383.000

633.065.000

4.387.588.000

3.034.409.000

2.278.490.000

767.755.000

6.080.654.000

4 5 6 7 8

11

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

46


E NO

PROPINSI

12 DINAS PENDIDIKAN PROPINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KALIMANTAN 15 SELATAN 13

16 DINAS DIKNAS PROP KALIMANTAN TIMUR 17 18 19 20 21

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PENDIDIKAN PROV SULAWESI SELATAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

22 DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BALI




JUMLAH

2.924.579.000

2.813.960.000

760.445.000

6.498.984.000

2.362.298.000

1.925.547.000

765.269.000

5.053.114.000

1.915.415.000

2.322.302.000

872.776.000

5.110.493.000

1.919.525.000

1.681.028.000

762.070.000

4.362.623.000

2.395.524.000

2.560.670.000

978.813.000

5.935.007.000

2.257.669.000

3.046.324.000

845.663.000

6.149.656.000

1.980.288.000

3.186.090.000

665.202.000

5.831.580.000

4.016.062.000

3.104.891.000

1.300.741.000

8.421.694.000

2.131.029.000

2.840.170.000

708.118.000

5.679.317.000

2.667.664.000

3.737.435.000

947.758.000

7.352.857.000

2.080.307.000

2.013.354.000

689.301.000

4.782.962.000 47


F NO

PROPINSI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROV. NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 24 PROVINSI NTT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 25 OLAHRAGA PROVINSI PAPUA 23




JUMLAH

2.345.789.000

2.523.289.000

677.140.000

5.546.218.000

3.393.042.000

3.797.953.000

1.322.924.000

8.513.919.000

3.552.907.000

5.247.367.000

2.521.272.000

11.321.546.000

26 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

1.722.784.000

2.138.215.000

645.649.000

4.506.648.000

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA

2.114.685.000

3.404.328.000

730.771.000

6.249.784.000

2.588.573.000

2.123.807.000

515.470.000

5.227.850.000

1.315.463.000

1.671.392.000

504.978.000

3.491.833.000

1.592.408.000

2.445.173.000

491.096.000

4.528.677.000

1.588.738.000

2.169.886.000

517.577.000

4.276.201.000

32 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT

2.487.680.000

3.627.930.000

1.095.504.000

7.211.114.000

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

1.427.210.000

2.180.744.000

443.946.000

4.051.900.000

27

28 DINAS PENDIDIKAN PROP BANTEN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 30 PROVINSI GORONTALO DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH 31 RAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 29

33

48

C.14 Alokasi DAK Bidang Pendidikan Untuk SMA dan SMK Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 Rp. 4,016 Triliun

SMK 434 Kabupaten/Kota Rp. 2,409 Triliun

SMA 441 Kabupaten/Kota Rp. 1,606 Triliun

Penggunaan DAK 2013 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013. 2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk dengan perabotnya. 3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan terdiri atas: a. Pengadaan Peralatan Laboratorium; b. Pengadaan Buku Referensi; c. Pembangunan Laboratorium; dan d. Pembangunan Perpustakaan. 49

TERIMA KASIH

Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun

Recommend Documents