1
KEBIJAKAN IMPLEMETASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF Materi Workshop di Hotel Batusuli Internasional Palangkaraya Dipublikasikan oleh : BAMBANG SETIARTO NIP. 19611227 198712 1 002 Kepala SLBN-1 Muara Teweh Sekretaris II MKKS PKLK Propinsi Kalteng
KEBIJAKAN IMPLEMETASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS & LAYANAN KHUSUS 2016
| Isu Pendidikan bagi ABK:
Mengapa Pendidikan bagi ABK menjadi Prioritas Kemdikbud
Kondisi dan Fakta Saat Ini
1 2
Sasaran Utama Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
3
3 4
Inovasi Kebijakan dan Program dalam Pembinaan
| Mengapa Pendidikan ABK Prioritas: Bagian - 1.
1
Landasan yuridis Indonesia
2 3
Komitmen Internasional
Kesetaraan dalam pendidikan
4
Kemampuan dan potensi yang dimiliki
4
Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus
UUD 45 (amandemen) Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak pendidikan bagi warga negara 2. UU No.20 th 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional Pasal 5 ayat (1),(2),(3) dan (4) tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan, ekonomi, maupun kondisi geografis Pasal 32 ayat (1) dan (2), tentang pendidikan khusus dan layanan khusus 1.
5
Tujuan Pendidikan
6
1.
PP No. 27 tahun 1991: Membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemampuan mereka sebagai individu dan anggota masyarakat dalam lingkungan sosial, budaya dan alam yang saling menguntungkan dan juga untuk untuk meningkatkan ketrampilan atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
2.
UU No. 4 tahun 1997 (UU Kecacatan) Pasal (6) ayat 2: Setiap anak yang berkebutuhan khusus memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan layanan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan khusus, pendidikan dan kemampuan mereka.
KESEPAKATAN DUNIA 1.
Komitmen Education for All (EFA) disepakati oleh Negara-negara Utara dan Selatan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar pendidikan bagi semua anak.
2.
Sekitar 90 – 98% anak penyandang difabel di Negara-negara utara mengikuti program pendidikan secara inklusif (sisanya di sekolah khusus)
3.
Salah satu tujuan pembangunan millenium (MDGs) adalah Pada 2015 semua anak tanpa kecuali harus mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermutu.
7
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (1) : PENDIDIKAN KHUSUS merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. ayat (2):
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi
Sasaran Utama PKLK “..setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi.. ” umum
●Kebutuhan Khusus: Kebutuhan Khusus: Disabilitas Disabilitas , Istimewa, ●Layanan Khusus: Terluar, Terpencil,. ●Non Nonformal ●Informal
khusus khusus selalu saja ada warga yang khusus… yang memerlukan perhatian sangat khusus… dengan layanan yang sangat khusus pula…
| Populasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2013/2014 Jatim Sumut Sulsel Sumsel
Anak Usia 7 -18 Tahun
Riau Sumbar NTB Kalsel
Non ABK 51.948.544 (97%)
Papua ABK 1.606.656 (3%)
Kaltim Sulteng Kalteng Maluku Kepri Babel Gorontalo
Sumber: PDSP Kemdikbud 2014
Kaltara
98,730 75,456 58,236 52,761 52,488 51,807 42,306 39,546 35,088 33,759 32,601 32,031 24,828 23,616 22,608 22,194 21,498 18,840 18,825 17,961 16,044 14,673 12,477 12,309 11,088 9,183 8,607 8,406 7,686 5,961 3,984
10
221,229 203,195
296,636
| 8 Program Prioritas
11
Pendidikan Khusus & Layanan Khusus
01
02
03
04
Penumbuhan budi pekerti
Bina kreasi, bakat dan potensi_peserta didik
Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
Peningkatan APM-APK ABK
05
06
07
08
Program pendidikan layanan khusus (PLK) (3T, Afirmasi Pendidikan Menengah / ADEM, SMP/SMA Terbuka)
Gerakan pendidikan inklusif, aman, dan ramah anak
Reformasi kurikulum pendidikan khusus
Program transisi ke pasca sekolah
Jumlah Siswa dengan Disabilitas TA 2015/2016 (SLB dan Sekolah Inklusif) JENJANG SMP Siswa SMPLB
23.947
Siswa SMP Inklusif
14.080
TOTAL
38.027
JENJANG SMA/K
JENJANG SD Siswa SDLB
81.215
Siswa SMA/K LB
Siswa SD Inklusif
58.359
Siswa SMA/K Inklusif
TOTAL
TOTAL
139.574
12.622 4.214 16.836
NASIONAL Siswa SLB Siswa Inklusif TOTAL
117.784 76.653 194.437
Sumber : Data Pokok Pendidikan (Juni, 2016)
Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) TA 2015/2016
NEGERI 527
SWASTA
Sekolah
1.498
Sekolah
NASIONAL 2.025
Sekolah
13 Sumber : Data Pokok Pendidikan (Juni, 2016)
Jumlah Sekolah Inklusif TA 2015/2016 SMP Inklusif Sekolah
1.614
SD Inklusif Sekolah
SMA/K Inklusif
6.911
Sekolah
Nasional Sekolah
9.130
Sumber : Data Olahan (Juni, 2016)
605
Daerah yang Melaksanakan Pembudayaan Pendidikan Inklusif
Daerah yang Melaksanakan Pembudayaan Pendidikan Inklusif No.
Nama POKJA
No.
Nama POKJA
No.
Nama POKJA
1
Provinsi Kalimantan Selatan
11
Provinsi Gorontalo
21
Propinsi Banten
2
Provinsi Sumatera Selatan
12
Provinsi Sumatera Utara
22
Propinsi Jawa Timur
3
Provinsi Bali
13
Provinsi Bangka Belitung
23
Propinsi Maluku Utara
4
Provinsi Sulawesi Selatan
14
Provinsi Bengkulu
24
Kabupaten Pacitan
5
Provinsi DKI
15
Provinsi Nusa Tenggara Timur
25
Kabupaten Boyolali
6
Provinsi DIY
16
Provinsi Aceh
26
Kabupaten Bojonegoro
7
Provinsi Sumatera Barat
17
Provinsi Nusa Tenggara Barat
27
Kabupaten Ngada
8
Provinsi Sulawesi Tenggara
18
Propinsi Sulawesi Tengah
28
Kabupaten Kulon Progo
9
Provinsi Lampung
19
Propinsi Kalimantan Timur
29
Kabupaten Pringsewu Lampung
10
Provinsi Jawa Barat
20
Propinsi Riau
30
Kabupaten Bandung
Sumber : Data Olahan (Juni, 2016)
16
Daerah yang Melaksanakan Pembudayaan Pendidikan Inklusif No.
Nama POKJA
No.
Nama POKJA
No.
Nama POKJA
31
Kota Metro Lampung
41
Kabupaten Sragen
51
Kabupaten Ngawi
32
Kabupaten Pidie
42
Kota Depok
52
Kabupaten Pesisir Selatan
33
Kota Batu
43
Kabupaten Bangka
53
Kabupaten Bireuen
34
Kabupaten Bengkayang
44
Kota Palangkaraya
54
Kabupaten Gresik
35
Kabupaten Magetan
45
Kabupaten Enrekang
55
Kabupaten Pangkep
36
Kabupaten Binjai
46
Kabupaten Aceh Besar
56
Kota Surakarta
37
Kota Probolinggo
47
Kabupaten Sidoarjo
57
Kabupaten Solok Selatan
38
Kabupaten Banyuwangi
48
Kabupaten Rembang
58
Kabupaten Karimun
39
Kabupaten Bukit Tinggi
49
Kabupaten Nganjuk
59
Kabupaten Kepulauan Seribu
40
Kabupaten Sijunjung
50
Kota Bandung
60
Kota Padang
Sumber : Data Olahan (Juni, 2016)
17
Daerah yang Melaksanakan Pembudayaan Pendidikan Inklusif No.
Nama POKJA
No.
Nama POKJA
No.
Nama POKJA
61
Kota Ambon
71
Kabupaten Sukabumi
81
Kota Padang Panjang
62
Kabupaten Kolaka Timur
72
Kabupaten Kaur
82
Kabupaten Lampung Timur
63
Kabupaten Bontang
73
Kabupaten Payakumbuh
83
Kota Cimahi
64
Kabupaten Pasaman
74
Kabupaten Lombok Tengah
84
Kabupaten Probolinggo
65
Kabupaten Wakatobi
75
Kota Malang
85
Kabupaten Ciamis
66
Kabupaten Kuningan
76
Kabupaten Wonogiri
86
Kabupaten Bogor
67
Kota Salatiga
77
Kabupaten Tasikmalaya
87
Kota Yogyakarta
68
Kabupaten Sambas
78
Kabupaten Gunungkidul
69
Kabupaten Lombok Timur
79
Kabupaten Buol
70
Kabupaten Trenggalek
80
Kabupaten Bone
Sumber : Data Olahan (Juni, 2016)
18
PEMBARUAN PROGRAM PI 1. Regulasi instruksi presiden tentang pendidikan inklusif 2. Launching provinsi/kabupaten/kota inklusif di daerah sasaran 3. Pelibatan lembaga mitra pembangunan dalam sosialisasi dan implementasi program pendidikan inklusif dengan kemdikbud 4. Pelibatan masyarakat peduli ABK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan inklusif 5. Pelibatan media dalam kampanye nasional pendidikan inklusif 6. Memberikan bantuan tambahan/khusus kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam implementasi program (meritokrasi) 19
| Penyediaan Guru Pendidikan Khusus
DITJEN Guru
KEMENPAN & RBI Formasi rekrutmen guru agar memperhatikan kebutuhan SLB swasta.
1 2
DITJEN Guru & Tenaga Kependidikan Sertifikasi guru belum memberikan penghargaan yang sesuai untuk guru SMALB dan GPK
20
3 4
Pendampingan profesi guru PLB sangat kurang
Penguruan Tinggi/LPTK Guru di sekolah inklusif belum memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ABK
MODEL PENDIDIKAN KHUSUS SEGREGATIF
MAINSTREAMING (INTEGRATIF)
Anak berkebutuhanpada khusus memperoleh Anak berkebutuhan khusus difasilitasi layanan pendidikan lingkungan khusus yang (didorong sedapat mungkin) untuk mengikuti terpisah dari anak-anak “normal” pendidikan pada lingkungan umum/ normal SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB). LEMBAGA NON-SEKOLAH (PANTI, RMH SAKIT)
PENDIDKAN INKLUSIF
PENDIDIKAN INKLUSIF • BUKAN hanya tempat, metode, pendekatan, TETAPI PI sebuah filosofi dan tujuan kehidupan • BUKAN memindahkan ABK dari sekolah lain • BUKAN membatasi ABK untuk sekolah di SLB • BUKAN mencari ABK tetapi alamiah • BUKAN hanya ABK tetapi juga yang lain • BUKAN hanya pemerataan tetapi juga mutu dan relevansi 10/22/2016
22
FALSAFAH PENDIDIKAN INKLUSIF Pendidikan untuk semua
Setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak
Belajar hidup bersama dan bersosialisasi
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik
Integrasi pada lingkungan
Setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis
Penerimaan terhadap perbedaan
Setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan
10/22/2016
23
DALAM SETING ABK
INCLUSIVE EDUCATION
Suatu ideologi, sistem dan atau strategi pendidikan/Pembelajaran dimana anak-anak berkebutuhan khusus (disabilitas) mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan anak-anak lainnya (“normal”), dengan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan/kebutuhan nya.
Konsep PENDIDIKAN INKLUSIF • Menurut UNESCO : “Sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang suku, jender, status sosial, kemiskinan, kecacatan, DLL...sumber http://www.unescobkk.org/education/appeal. 25
Apa itu PENDIDIKAN INKLUSIF • Dalam penjelasan Ps 15 UU No. 20/2003 : “pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dapat diselenggarakan secara inklusif dan/atau berupa satuan pendidikan khusus. • Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 10/22/2016
26
6 KUNCI PROSES LAYANAN ABK DI SEK. INKLUSI 2 Menetapkan Tujuan dan Target Belajar
1
3
Memahami Peta Karakter Peserta Didik
Merancang Materi Pembelajaran yang Fleksibel
PENDIDIKAN INKLUSIF 6 Monitoring dan Evaluasi
10/22/2016
5
Membagi Tugas Dan Peran Guru (Co-Teaching)
4
Menyiapkan Sumber Daya (Resources)
27
STRATEGI PEMBUDAYAAN PI 1. Pembentukan dan Pemberdayaan POKJA PI 2. Penyusunan dan/atau Evaluasi grand design pendidikan inklusif 3. Pendataan ABK usia sekolah belum sekolah dan Penelusuran ABK Pasca Sekolah 4. Pendampingan dan Penguatan Sekolah Inklusi 5. Pengadaan dan Peningkatan kapasitas SDM Pendidikan Inklusif 6. Publikasi, (media cetak dan media elektronik dan web.), pameran dan promosi, 28
STRATEGI PEMBUDAYAAN 7. Regulasi (Perda, Perbub/Perwali, Kebijakan, Panduan, Juklak , Juknis, aksesibilitas, dll) 8. Pengembangan Model Sekolah Inklusi 9. Pengembangan Pusat Dukungan (Pusat Sumber) 10.Pemberian penghargaan (anugerah, lomba, unjuk gelar, vestival) 11.Pemberian bantuan social 12.Penguatan pangkalan data informasi (PADATI) 13.Membangun komitmen bersama melalui networking 14.Monitoring dan Evaluasi 29
KARAKTERISTIK PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Anak berkebutuhajn khusus (ABK) belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan anak-anak lainnya (“normal”). 2. Anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. 3. Anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Sistem pendidikan disesuaikan dengan kondisi anak.
Kebijakan Pencegahan Siswa Putus Sekolah dan Peningkatan Angka Keberlanjutan Siswa Kebijakan Nasional 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Integrasi Bantuan Siswa Miskin SD – PT 3. Peningkatan satuan biaya bantuan siswa miskin 4. Peningkatan cakupan penerima BIDIK MISI Peran Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. Mengidentifikasi lulusan jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs 2. Menghitung daya tampung SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK 3. Mengidentifikasi siswa yang memiliki resiko putus sekolah (seperti siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu) 4. Memastikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan pendidikan 5. Membuka Posko penerimaan siswa baru Memastikan semua anak usia sekolah bersekolah 31
KODE
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/LOKASI/SUBOUTPUT/KOMPONEN
1999.17 Sekolah Yang Direhabilitasi 1999.18 Unit Sekolah Baru (USB)
APBN 2016 SASARAN 2111 5
Sek Unit
1999.19 Ruang Kelas Baru (RKB)
5
1999.20 Ruang Keterampilan 1999.22 Sekolah Memenuhi SPM-Sarana Prasarana
APBNP 2016
ANGGARAN 1.000)
(X
SASARAN
USULAN TAMBAHAN
ANGGARAN (X 1.000)
117,638,955 10,215,720
10
Unit
Rg
450,000
50
Rg
4,500,000
-
Rg
-
-
Sek
-
573
Pkt
14,193,300
573
Pkt
6,933,300
- Penyediaan Mebiler PK-LK - Rintisan SSN SLB 1999.24 Alat Pendidikan/Bantu 1999.26 Perpustakaan dan Sarana Pendukung
3
Sek Sek
629,640
1999.27 Asrama Siswa
-
Pkt
-
1999.28 Unit Gedung Baru (UGB)/Ruang Penunjang Lainnya (RPL)
3
Unit
570,000
1999.30 Dokumen Pedoman Pengembangan Kelembagaan dan Peserta Didik
2
Dok
2
1999.31 OSN Untuk Anak Berkebutuhan Khusus 1999.31 Kompetisi Internasional Siswa Berbakat 1999.32 O2SN Untuk Anak Berkebutuhan Khusus
ANGGARAN (X 1.000)
SASARAN
21,000,000
33
Sek
7,260,000
380 472
Pkt Pkt
46,360,000 55,083,344
30
Pkt
6,880,860
615 357
Pkt Pkt
75,000,000 75,000,000
3,654,833
33
Prop
12,500,000
Dok
3,654,833
33
Prop
12,500,000
48 10 40
Mdl Mdl Mdl
7,640,484 3,100,000 6,361,540
1999.33 FLS2N Untuk Anak Berkebutuhan Khusus
40
Mdl
16,409,118
1999.33 FIKSI (Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia)
18
Mdl
2,958,150
- Pengembangan/Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik
32
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/LOKASI/SUBOUTPUT/KOMPONEN
KODE 1999.35
APBN 2016 ANGGARAN (X SASARAN 1.000)
Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK-PLK (Ops SLB, Sek Ink, Sek 107,118 Swa/Sek CI BI)
- Bantuan Operasional Sekolah PK LK (SLB, Sek Inklusif, Sekolah CI BI) - Bantuan Belajar/Beasiswa PK LK - Tambahan Unit Cost Bantuan Belajar/Beasiswa PK LK 1999.36 Layanan Perkantoran
933 Sekolah 106,185 Swa 12 Bln
APBNP 20126 ANGGARAN SASARAN 1.000)
124,707,656
107,356
Swa
38,294,061
1,171
Sek
52,695,000
106,185
Swa
53,092,500
(X
USULAN TAMBAHAN ANGGARAN (X SASARAN 1.000)
105,787,500
86,413,595 15,933,710
33
TERIMA KASIH
