Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DAFTAR ISI 1
Pengertian, Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran
2
Pemanfaatan dan Penggunaan DAK Bidang Dikmen
3
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen
4 5
Sosialisasi dan Supervisi
6
Pengendalian dan Pengawasan
7
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
Tugas dan Tanggung Jawab
2
1 Pengertian, Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran
3
Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) (1)
Berdasarkan UU no.33 Tahun 2004 • Dana yang bersumber dari pendapatan APBN • dialokasikan kepada daerah tertentu • untuk membantu • mendanai kegiatan khusus • yang merupakan urusan daerah • sesuai prioritas nasional 4
Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) (2)
Daerah Tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”.
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana FISIK pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat.
Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN. 5
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Menengah 1. Mendukung Kebijakan PMU • Penyediaan Sarana dan Prasarana
2. Memenuhi target RKP Dikmen 2013 • Mendukung pendanaan kegiatan prioritas Dikmen
6
Pagu DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Dikdas (60%) REGULER (Rp. 10,1 triliun)
SD (35%) SMP (25%)
Dikmen (40%) Rp. 4,016 triliun
SMA (16%) Rp. 1,606 triliun SMK (24%) Rp. 2,409 triliun
DAK
TAMBAHAN (Rp. 1 triliun)
• 183 Daerah Tertinggal • Proporsi antar jenjang sesuai kebutuhan • Pemanfaatan seperti DAK Reguler 7
Tujuan DAK Bidang Pendidikan Menengah
Menyediakan Layanan Ketersediaan dan Keterjangkauan Akses
Menyediakan Layanan Pendidikan Bermutu, Berkesetaraan, dan Relevan
Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Potensi Daerah
8
Sasaran DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah Aceh 22 1
Sumatera Utara
Sumatera Barat
11
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
15
5
14
Maluku Utara 9
Gorontalo
Papua Barat
6
11
Papua 27 2
Kep. Babel
19 Sumatera Selatan
5 9
10 4
Kalimantan Barat
Jambi 9 2 Riau Kep. Riau 5 3 7 4
33
Sulawesi Tengah
7 14 1
DKI Jakarta
Bengkulu
10
6
Jawa Tengah
7 6 Kalimantan Selatan
35 Lampung
14 Banten
6 2
Jawa Barat
26
4 1 DI. Yogyakarata
38
10 NTB
Jawa Timur
Keterangan: •
Jumlah Kab/Kota yang menerima DAK = 450
•
Jumlah Kab/Kota yang tidak menerima DAK =
7 2
24 Sulawesi Selatan
Sulawesi 12 Tenggara
11
Maluku
21 NTT
Bali
47
Lokus lebih lanjut dapat dilihat pada PMK nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013. 9
2 Pemanfaatan dan Penggunaan DAK Bidang Dikmen
10
Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 Mengacu Permendikbud Nomor 8 Tahun 2013, tentang JUKNIS Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013, dengan urutan prioritas sebagai berikut : 1
Penggandaan dan Pendistribusian buku teks kurikulum 2013 kelas X yang belum dikirim oleh Kemdikbud
2
Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya
3
Pengadaan sarana dan pembangunan prasarana peningkatan mutu pendidikan menengah
11
Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah
NO
KEGIATAN/KOMPONEN
PERSENTASE ALOKASI DANA DAK TA 2013
MINIMAL
MAKSIMAL
1
Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk siswa kelas X SMA dan SMK yang belum diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15 %
25 %
2
Rehabilitasi ruang belajar rusak berat
40 %
50 %
3
Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan
30 %
40 %
12
Biaya Satuan Kegiatan/Komponen untuk SMA NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
BIAYA SATUAN
1
Rehabilitasi Berat termasuk perabot 1)
Paket
Rp.
2
Pembangunan Perpustakaan termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 240.000.000,-
3
Pembangunan Laboratorium termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 280.000.000,-
4
Peralatan Laboratorium 2)
Paket
Rp. 100.000.000,-
5
Buku Teks Pelajaran 3)
6
Buku Referensi 4)
Eksemplar Paket
85.000.000.-
Sesuai HPS Rp.
10.000.000,-
Keterangan: 1) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Kemahalan Konstruksi = 1,0. 2) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Biaya Pendidikan = 1,0. (Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009) 3) Setelah melakukan survei harga pasar 4) Biaya satuan maksimal per paket 13
Biaya Satuan Kegiatan/Komponen untuk SMK NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
BIAYA SATUAN
1
Rehabilitasi Berat termasuk perabot 1)
Paket
Rp.
2
Pembangunan Perpustakaan termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 240.000.000,-
3
Pembangunan Laboratorium termasuk perabot 1)
Ruang
Rp. 170.000.000,-
4
Peralatan Laboratorium 2)
Paket
Rp. 100.000.000,-
5
Buku Teks Pelajaran 3)
6
Buku Referensi 4)
Eksemplar Paket
75.000.000.-
Sesuai HPS Rp.
10.000.000,-
Keterangan: 1) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Kemahalan Konstruksi = 1,0. 2) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Biaya Pendidikan = 1,0. (Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009) 3) Setelah melakukan survei harga pasar 4) Biaya satuan maksimal per paket 14
Kriteria Sekolah Penerima DAK Dikmen Umum
Khusus
• Jumlah Siswa stabil atau meningkat • Kepala sekolah definitif • Memiliki izin operasional dan sudah berakreditasi (untuk sekolah yang dikelola masyarakat) • Berdiri diatas lahan sendiri (sertifikat atau bukti peralihan hak oleh pejabat berwenang) • Telah mengisi pendataan online Pendidikan Menenngah
• Rehabilitasi prioritas untuk sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar rusak berat • Bantuan Ruang perpustakaan dan Lab. IPA prioritas untuk sekolah yang belum memiliki ruang tersebut dan memiliki lahan yang cukup • Bantuan Alat Lab. IPA atau Buku Referensi prioritas untuk sekolah yang belum memiliki alat atau buku • Buku teks kurikulum diprioritaskan untuk siswa kelas X Tahun Ajaran 2013/2014
(http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id)
15
3 Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen
16
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (1) Penyaluran DAK Bidang Dikmen dilakukan dengan transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Pemda (Kab/Kota)
Berpedoman pada PMK nomor 201/PMK 07/2012 tentang Pedoman Umum dan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 17
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (2) Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Pembangunan Ruang Perpustakaan
Swakelola
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
Panitia • Unsur sekolah • Masyarakat di Lingkungan Sekolah
Kegiatan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku 18
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (3)
• Penggandaan dan Distribusi Buku Kurikulum • Pengadaan Buku Referensi
Pengadaan Barang/Jasa
• Pengadaan Alat Lab. IPA
Mekanisme pengadaan sesuai dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19
4 Tugas dan Tanggung Jawab
20
Unsur Yang Terlibat dalam Pelaksanaan DAK Dikmen Ditjen Dikmen
Dinas Pendidikan Provinsi
Komite Sekolah
Satuan Pendidikan
Unsur Yang Terlibat
Dewan Pendidikan Kab/Kota
Pemerintah Kab/Kota
Dinas Pendidikan Kab/Kota 21
Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Dinas Provinsi Pemerintah Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota Penerima DAK (Satuan Pendidikan) 22
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat (1) Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Dikmen, Kemdikbud memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui DAK; b. Menyusun petunjuk pelaksanaan; c. Melakukan sosialisasi; d. Melakukan supervisi; e. Menerima laporan.
23
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi (2) 1. Melakukan sosialisasi ke Dinas Kab/Kota 2. Melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan di Kab/Kota 3. Menerima tebusan dari Dinas Kab/Kota 4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring ke Pemerintah Pusat
24
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota (3) 1. Menganggarkan dana pendamping sebesar 10 % dalam APBD untuk perencanaan, sosialisasi, pengawasan , IMB, biaya lelang, dan biaya operasional lainnya 2. Menetapkan SMA-SMK dalam surat keputusan Walikota/Bupati 3. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan DAK 4. Memberikan laporan kepada pemerintah pusat
25
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota (4)
1. Membuat Rencana Alokasi SMA SMK Penerima DAK
2. Membentuk Tim Teknis Pendataan Sarpras Pendidikan
3. Melakukan Sosialisasi DAK ke Sekolah
4. Mengusulkan nama SMA SMK Penerima kepada Bupati/Walikota
5. Melaksanakan Program DAK sesuai Keppres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya
6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK sesuai SEB 3 Menteri Tanggal 21 Nov 2008
8. Melaporkan penggunaan DAK 2013 kepada bupati/walikota tembusan dinas pendidikan provinsi
9. Melakukan serah terima aset hasil DAK 2013 untuk dicatat sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta.
7. Menggandakan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan DAK TA 2013
26
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (5)
Dewan Pendidikan • Tugas dan tanggung jawab dewan pendidikan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. • Fungsi Dewan Pendidikan pada pelaksanaan DAK 2013 sebagai pengawas
Komite Sekolah • Tugas dan tanggung jawab Komite Sekolah sesuai Permendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah • Fungsi Komite Sekolah pada pelaksanaan DAK 2013 sebagai pengawas pelaksanaan DAK 2013 27
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan (6) 5. Melaporkan hasil kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota
1. Membentuk panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
6. Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK
7. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar 8. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013 sebagai inventaris sekolah
Satuan Pendidikan
2. Membentuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 3. Menerima penyerahan pekerjaan dari panitia pembangunan sekolah
4. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari panitia pembangunan setelah dilakukan pemeriksaaan oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 28
5 Sosialisasi dan Supervisi DAK Bidang Dikmen
29
Sosialisasi dan Supervisi April Mei
Sept
Okt
Sosialisasi Berjenjang Pusat
Sosialisasi Teknis DAK Dikmen 2013
Penyusunan Indeks Teknis DAK TA 2014
Supervisi Pelaksanaan DAK Tahun 2013
Sosialisasi Juknis/Juklak DAK Dikmen TA 2014
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Satuan Pendidikan
Sosialisasi dan supervisi memiliki peran penting untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan DAK. Hal tersebut memiliki keeratan hubungan antara pengetahuan DAK antara lain tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pelaporan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan DAK sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam implementasi. 30
6 Pengendalian dan Pengawasan
31
Pengendalian dan Pengawasan
PEMANTAUAN & EVALUASI
Kemdikbud
Dinas Pendidikan Provinsi
PEMERINTAH KAB/KOTA
INSTITUSI LAIN SESUAI SEB
PENGAWASAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Daerah
32
Pelaporan • Analisis dan Merangkum Laporan DAK kab/Kota • Melaporkan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Tk. Pusat
• • • •
Tingkat Pusat
Laporan Mingguan Laporan Bulanan Laporan Mingguan Surat serah terima Aset
Tingkat Propinsi Tingkat Kab/Kota
Tingkat Sekolah
• Analisis dan Merangkum Laporan Sekolah • Membuat Laporan Pelaksanaan DAK Kab/kota
• Analisis dan merangkum laporan • Menyampaikan Laporan ke Mendikbud, Kemenkeu dan Kemdagri
33
7 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
34
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 1.Tingkat Pusat a. Telepon PIH Kemdikbud Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMK b. Faksimil Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMK c. Alamat Surat Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMK
: : :
177 021 - 766 7960 021 - 572 5477
: :
021 - 766 7960 021 - 572 5473
: Jalan R.S. Fatmawati, Cipete - Kode pos 12410, Jakarta : Gedung E lt 13, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
2. Tingkat Provinsi
:Kantor Dinas Pendidikan Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 35
36
Persyaratan Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2013 Perubahan penggunaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2013 diatur dalam Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2013 pada bagian ketentuan lain, yaitu: 1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bagi kabupaten/kota yang alokasi peruntukan dana program DAK melebihi atau kurang dari persentase pagu anggaran komponen program yang sudah ditetapkan, dapat mengajukan usulan perubahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 37
Mekanisme Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut; c. perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
38
Mekanisme Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Pemerintah Kab/Kota
1
4 Mendikbud
Pemerintah Kab/Kota
3
Dirjen Dikmen
2
Keterangan: 1. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Mendikbud dengan tembusan Dirjen Pendidikan Menengah; 2. Dirjen Pendidikan Menengah mempertimbangkan usulan tersebut; 3. Dirjen Pendidikan Menengah memberikan hasil pertimbangan ke Mendikbud mengenai usulan perubahan kegiatan tersebut; 4. Mendikbud memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut 39
