DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN & dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. TUJUAN DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DASAR HUKUM • • • • • • • •
UU No 17/2003: Keuangan Negara UU No 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 12/2008: Pemerintahan Daerah UU No 33/2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP No 55/2005: Dana Perimbangan Peraturan Menteri Keuangan: Pedoman dan Alokasi DAK Permendagri No 20/2009: Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah Peraturan Menteri Kesehatan: Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 • • •
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencapaian MDGs dan BPJS I Tahun 2014 Percepatan Penurunan AKI dan AKB, Pelayanan Jamkesmas/ Jampersal di Puskesmas dan RS, Penanggulangan masalah gizi, Pencegahan Penyakit serta penyehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Sarana & Prasarana yankes dasar & rujukan, Penyediaan & pengelolaan obat, perbekalan kesehatan & vaksin
INDIKATOR TEKNIS DAK BIDANG KESEHATAN A. BIDANG PELAYANAN DASAR 1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah poskesdes, Jumlah Desa dan Usulan Poskesdes Jumlah Puskesmas, jumlah penduduk, usulan puskesmas Jumlah Puskesmas PONED, usulan puskesmas PONED IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) Luas Wilayah
B. PELAYANAN RUJUKAN 1. 2. 3. 4.
BOR Klas III Sarana prasarana PONEK RS Sarana Prasarana Pelayanan Darah Sarana Prasarana IGD RS di RS Pemerintah type D
C. PELAYANAN KEFARMASIAN 1. Jumlah penduduk miskin data jamkesmas Th 2011
2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah penduduk Anggaran Obat dan Perbekkes APBD 2 Th 2011 Prediksi sisa stok obat s/d Desember 2011 Kondisi sarana prasarana Instalasi Farmasi Kondisi sarana prasarana pendukung Instalasi Farmasi
MENU DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 Menu DAK ini adalah menu yang sudah disampaiakan pada pertemuan RAKONTEK ((Rapat Konsultasi Teknis) DAK tanggal 27 juni 2012 oleh Kementrian Kesehatan. Menu ini masih dalam rencana karena Juknis belum ditetapkan sehingga menu ini kemungkinan bisa berubah.
RENCANA MENU 2013 PELAYANAN KESEHATAN DASAR • Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/ Puskesmas Perawatan mampu PONED/Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas/ Pembangunan Poskesdes/Posbindu • Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK • Rehabilitasi Puskesmas/Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi/Paramedis • Penyediaan Sarana dan Prasaranaa Penyehatan Lingkungan/Pengadaan UKBM Kit
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PELAYANAN KEFARMASIAN
• Pengadaan Sarana Prasarana RS siap PONEK • Penyediaan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS • Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS • Pemenuhan Peralatan UTD di RS/BDRS • Penyediaan Sarana dan Prasarana ICU dan IGD
• Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan • Pembangunan Baru, Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan sarana pendukungnya • Pembangunan Baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelit dan sarana pendukungnya
6
PROSES PERENCANAAN DAK BIDANG KESEHATAN 1. DAK direcanakan setiap tahunnya melalui prose musyawarah pembangunan (musrenbang) mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. 2. Kementrian Kesehatan menyelenggaran RAKONTEK DAK untuk menerima dan mengoreksi usulan Kabkota sesuai rencana menu dengan sistem desk oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan/ Rumah Takit Kabkota dan RS Provinsi 3. Formulasi oleh Pusat yang didasarkan oleh kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis 4. Alokasi disampaikan ke Daerah 5. Daerah menyusun RKA yang dimasukan dalam anggaran APBD kab/kota/provinsi
PROSES KEGIATAN DAK
E V A P O R
Penetapan pr ogram dan kegiatan DAK RAKONTEK DAK
Pemantauan dan Evaluasi
TRILATERAL MEETING DAK
Penghitungan DAK FORMULA DAK Penetapan alokasi dan penggunaan DAK
Pelapor an
P E R E N C A N A A N
RAKONTEK DAK Sosialisasi Juknis
Penyalur an DAK
Penganggar an di daer ah
PELAKSANAAN
PENYUSUNAN RKA DAK
11
ALOKASI DAK SE JATIM DARI TAHUN 2009-2012 Alokasi DAK semakin meningkat utamanya untuk pelayanan kesehatan dasar tetapi untuk pelayanan rujukan dan kefarmasian menurun pada tahun 2012
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN DAK 1.
2.
3.
4.
5. 6.
DAK sangat dibutuhkan Kab/kota untuk peninkatan pelayanan kesehatan dan utamanya diarahkan untuk penurunan AKI dan AKB, sehingga tidak heran hampir semua Kab/Kota berlomba untuk mengusulkan dengan harapan memperoleh dana DAK tersebut. Namun demikian tidak semua menu DAK diminati oleh beberapa Kab/Kota terutama menu pembangunan baru puskesmas, pembangunan baru ponkesdes dan yang berbau pembangunan baru, mengingat fasilitas KabKota sudah cukup terlebih lagi bila di daerah kota. Menu ini terkesan kaku karena KabKota masih banyak membutuhkan upaya2 lain dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Bahkan ada wacana untuk tahun 2013 dana APBN Tugas Pembantuan juga akan dimasukkan dalam menu DAK. Jika demikian seharusnya menu semakin terbuka untuk kebutuhan pelayanan kesehatuan yang dibutuhkan daerah. Menu ini ada baik buruknya. Baiknya adalah Kemenkes bisa mengarahkan peruntukan sesuai dengan capaian MDGs Nasional, sehingga dengan mudah dipantau pemanfaatannya. Buruknya adalah ketika sarana yang tertuang dalam menu tersebut sudah dipenuhi oleh daerah maka tidak bisa mengusulkan yang lainnya. Kejelian perencanaan juga harus dimiliki, terutama dalam acara RAKONTEK sehingga usulan dari daerah memang juga merupakan acuan bagi penetapan alokasi DAK. Sayangnya Dinas Kesehatan Provinsi Jatim tidak pernah mendapatkan alokasi DAK hanya diperuntukkan Dinkes Kab/kota dan RS provinsi/kab/kota. Dinkes Provinsi Jatim sebenarnya masih membutuhkan perbaikan gudang farmasi yang merupakan gudang yang vital untuk penyimpanan obat dan vaksin yang diterima dari Kemenkes atau yang diadakan oleh APBD provinsi.
SARAN –SARAN 1. Dinkes Kabkota dan rumah sakit setiap tahun mempunyai data base kebutuhan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga menu yang diusulkan bertul2 didasarkan permasalahan dan database yang ada. 2. Dinas Kesehatan Provinsi sesuai Surat Edaran Bersama 3 MENTERI (BAPPENAS, KEMENKEU, KEMENDAGRI) Tanggal 18 November 2010 tentang Peran Aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga harus mempunyai data base tersebut, ketika desk dengan Kabkota data base tersebut dapat digunakan sebagai dasar memfasilitasi usulan daerah. 3. Kementrian Kesehatan bisa menentukan menu yang lebih flexible sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan daerah.
========== Thanks ===========
Reference : 1. Peraturan Menteri Keuangan: Pedoman dan Alokasi DAK
2. 3. 4. 5.
Permendagri No 20/2009: Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 Paparan Dirjen BUK pada pertemuan DAK, Bogor, April 2012 Paparan Karoren pada pertemuan rakontek DAK, Jakarta, Juni 2012
