KEBIJAKAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS DALAM MENDUKUNG DAK BIDANG KESEHATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEBIJAKAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS DALAM MENDUKUNG DAK BIDANG KESEHATAN

OUTLINE KEBIJAKAN DAK TA 2016

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK POSTUR TRANSFER KE DAERAH 2016 PENGALOKASIAN DAK 2016 KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN MEKANISME PENYALURAN & PELAPORAN DAK 2016

KEBIJAKAN DAK TA 2016 1.

Mendukung implementasi Nawacita: •

Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;

•

Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

•

Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

•

Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.

2.

Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;

3.

Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan;

4.

Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based).

5.

Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan;

6.

Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK;

7.

Meniadakan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK

8.

Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik;

3

PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK No.

Hal

2014

2015

2016

1.

Pagu DAK

DAK Fisik Rp33 Triliun

DAK Fisik Rp58,8Triliun

DAK Fisik Rp85,4 Triliun

2.

Jenis/ Cakupan DAK

DAK Fisik: • DAK Reguler • DAK Tambahan (Affirmasi)

DAK Fisik: • DAK Reguler • DAK Tambahan: 1. Affirmasi 2. Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dalam APBN-P 3. Usulan Daerah yang Disetujui DPR-RI dalam APBN-P

1. DAK Fisik • DAK Reguler • DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) • DAK Affirmasi 2. DAK Non Fisik; • Bantuan Operasional Sekolah (BOS), • Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, • Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, • Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD, • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), • Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dan Peningkatan Kualitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan (PK2UKMK)

4


Hal 2014

2015

2016

3.

Pengalokasian

Top Down Menggunakan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis: • Daerah dg indeks fiskal netto (IFN) tinggi bisa mendapatkan DAK • Daerah prioritas (6): Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan, Rawan Bencana, Ketahanan Pangan, Pariwisata • Hanya daerah tertinggal dan perbatasan yang memenuhi syarat Indeks Fiskal Wilayah dan Teknis (IFWT) menerima DAK Affirmasi

Top Down Menggunakan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis: • Daerah dg indeks fiskal netto (IFN) tinggi tidak mendapatkan DAK, kecuali Papua dan Papua Barat. • Daerah prioritas (3): Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan • Sama dengan 2014 memperhitungkan Indeks Fiskal Neto, Teknis, dan Fiskal Wilayah serta IKK • Seluruh daerah Tertinggal dan Perbatasan dgn IFN rendah memperoleh DAK Affirmasi.

Bottom Up Berdasarkan data teknis dari proposal daerah yang diverifikasi K/L teknis dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan, cluster Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan penyesuaian batas maksimal dan minimal kenaikan dan total DAK per daerah : • Seluruh daerah yang menyampaikan usulan memperoleh DAK • Seluruh daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan langsung menerima DAK Affirmasi.

4.

Dana Pendamping

Ada, • DAK Reguler mins10%, • DAK Affirmasi 0-3% (tergantung KKD)

Ada, • Reguler mins10%, • Affirmasi 0-3% (tergantung KKD). • DAK Tambahan P3K2 & UD (APBN-P): 0%

Tidak wajib menyediakan Dana Pendamping.


Hal 2014

2015

2016

5.

Juknis

• Ditetapkan 14 hari setelah PMK Alokasi ditetapkan • Berlaku 1 tahun

• Ditetapkan 14 hari setelah Perpres alokasi ditetapkan. • Berlaku 1 tahun.

• Ditetapkan 7 hari setelah Perpres alokasi ditetapkan. • Diarahkan berlaku jangka menengah (> 1 tahun)

6.

Dana Penunjang

APBD

• DAK Reguler& Affirmasi  APBD • DAK P3K2 & UD (APBN-P) --- APBN (maks 5% dari alokasi)

• APBN (maks 5% dari alokasi)

7.

Penyaluran

3 Tahap/Termin (30-45-25) Minimal realisasi penyerapan (90%)

Triwulanan (30%-25%-25%20%) Tidak ada persyaratan minimal realisasi penyerapan

Triwulanan Berdasarkan kinerja pelaksanaan DAK

6

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 dan TA 2016 (dalam triliun rupiah)

POSTUR 2015

APBN 2015

APBNP 2015

POSTUR 2016

RAPBN 2016 APBN 2016

SELISIH

Transfer ke Daerah

637,9

643,8 Transfer ke Daerah

735,2

723,2

(12,0)

I. Dana Perimbangan

516,4

521,7 I. Dana Perimbangan

710,7

700,4

(10,3)

A. Dana Transfer Umum

495,5

491,5

(4,0)

1. Dana Bagi Hasil

107,2

106,1

(1,1)

A. Dana Bagi Hasil

127,6

110,0

1. Pajak

50,5

54,2

a. Pajak

51,7

51,5

(0,205)

2. Sumber Daya Alam

77,1

55,8

b. Sumber Daya Alam

55,5

54,6

(0,915)

B. Dana Alokasi Umum

352,8

352,8

2. Dana Alokasi Umum

388,2

385,4

(2,8)

B. Dana Transfer Khusus

215,2

208,9

(6,3)

91,7

85,4

(6,3)

123,4

123,5

-

5,0

5,0

-

19,4

17,7

(1,6)

18,9

17,2

(1,6)

0,547

0,547

-

46,9 782,2

46,9 770,1

(12,0)

C. Dana Alokasi Khusus II. Dana Transfer Lainnya

35,8

58,8

104,4

104,4

a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

III. Dana Otonomi Khusus

16,6

17,1

IV. Dana Keistimewaan DIY

0,547

0,547

Dana Desa JUMLAH

9,0 647,0

A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan DIY

20,7 Dana Desa 664,6 JUMLAH

7

POSTUR DANA TRANSFER KHUSUS TA 2015 DAN TA 2016 2015

Selisih APBN 2016 RAPBN

2016

URAIAN APBNP

R-APBN

APBN

Jumlah

%

Triliun Rupiah

Dana Transfer Khusus 1. DAK Fisik / DAK* a.

DAK Reguler dan Tambahan P3K2 & UD

b.

DAK Infrastruktur Publik Daerah

c.

DAK Afirmasi

2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya**

161,57

215,26

208,93

-6,33

-2,94%

58,82

91,78

85,45

-6,33

-6,89%

56,00

57,57

55,09

-2,48

-4,30%

-

31,39

27,54

-3,85

-12,27%

2,82

2,82

2,82

0,00

102,75

123,48

123,48

0,00% -

a.

Tunjangan Profesi Guru PNSD

70,25

71,02

71,02

-

-

b.

Bantuan Operasional Sekolah

31,30

43,92

43,92

-

-

c.

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1,10

1,02

1,02

-

-

d.

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

0,10

0,40

0,40

-

-

e.

Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB)

-

4,57

4,57

-

f.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

-

2,28

2,28

-

g.

Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan Ketenagakerjaan

-

0,26

0,26

-

* **

Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Fisik Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID

8

NO

BIDANG DAK 2016

PAGU 2016 (Miliar Rp)

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 1 PENDIDIKAN 2.665,34 1. KESEHATAN dan KELUARGA 2 16.373,21 BERENCANA 2. INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, 3 PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN 835,30 SANITASI 4 5 6 7

8 9 10

Besaran Alokasi maksimal Rp100 M per Kab/Kota. Penggunaan: diarahkan untuk pembangunan / rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di DIMENSI SEKTOR UNGGULAN daerah yang belum di danai dari DAK Reguler KEDAULATAN PANGAN 8.315,73 (sebagai komplementer ENERGI SKALA KECIL 677,53 DAK Reguler). KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.285,52 3. Pilihan penggunaan KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN Infrastruktur Publik 1.602,04 HIDUP disesuaikan dengan kebutuhan daerah. DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN TRANSPORTASI 21.573,10 4. Infrastruktur publik terdiri atas infrastruktur: SARANA PERDAGANGAN, INDUSTRI jalan dan/atau jembatan; KECIL & MENENGAH, dan 1.449,26 irigasi; perumahan, air PARIWISATA minum dan sanitasi; dan PRASARANA PEMERINTAHAN kelautan dan perikanan. 317,24 DAERAH

TOTAL

DAK Affirmasi Dalam APBN 2016

DAK Infrastruktur Publik Daerah

55.094,26

• Tidak ada kewajiban penyediaan dana pendamping. • Maksimal 5% dari alokasi DAK dapat digunakan untuk penunjang kegiatan fisik (perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

1.

Menggunakan pendekatan wilayah sebagai kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, tertinggal, dan/atau kepulauan.

2.

Infrastruktur Dasar: • Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasi perdesaan); • Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum; dan • Infrastruktur Irigasi.

3.

Besaran alokasi DAK didasarkan pada data kebutuhan teknis dan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (proposal based), diluar yang didanai dari DAK reguler dan belanja murni APBD;

Rincian Pagu Per Bidang DAK Afirmasi TA. 2016

Bidang Air Minum Sanitasi Inf. Irigasi Inf. Jalan Transportasi Perdesaan TOTAL

Pagu (Miliar) 281,66 230,44 496,41 564,40 1.247,77 2.820,68

9

USULAN DAK DALAM KONTEKS SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH Pedoman

Pedoman

RPJP Nasional Diacu

RPJM

Dijabar kan

Pedoman

Renstra SKPD

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Pedoman

RKP

Usulan DAK*

Diperhatikan

RPJM Daerah

RKA-KL

Diacu

Nasional

Pedoman

Pedoman

Dijabark an

RKP Daerah

Pedoman

Diacu

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

Renja KL

Pemerintah Pusat

Renstra KL

*Usulan DAK (Proposal Based) sesuai RKPD dan diselaraskan dengan RKP Nasional 10

MEKANISME PENGUSULAN, PENILAIAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN ALOKASI DAK TA 2016 Kriteria Penilaian Usulan/Proposal DAK Sesuai Prioritas Nasional

Pengusulan

Penilaian

Pembahasan & Penetapan Alokasi

Penyusunan Rencana Kegiatan oleh SKPD

Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk penentuan daerah penerima

Penyampaian ke DPR RI

Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD (Rekap/Konsolida si Usulan)

Hasil Verifikasi berupa Konsolidasi Usulan, Priroritas Alokasi & Data Teknis

Pembahasan Alokasi DAK

Penyiapan Proposal oleh SKPD

Verifikasi oleh K/L Teknis atas Usulan/Proposal

Penetapan Alokasi DAK

Penyampaian Proposal oleh Kepala Daerah

Verifikasi 1. Kemenkeu oleh K/L 2. Teknis Bappenas atas Usulan/Proposal 3. K/L Teknis

Sesuai Menu Kegiatan masing2 Bidang/ Subbidang

Usulan Pendanaan yang wajar

Dukungan Data Teknis

TATA CARA PENYUSUNAN PROPOSAL DAK TA 2016 1.

Proposal DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi disusun oleh SKPD teknis di daerah dengan berkoordinasi dengan Bappeda dan Biro Keuangan atau Badan/Dinas yang menangani keuangan daerah.

2.

Penyusunan rekapitulasi usulan per bidang untuk DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi dilakukan oleh Bappeda dan Biro Keungan atau Badan/Dinas yang menangani keuangan daerah.

3.

Proposal DAK regular, DAK infrastruktur public dan DAK afirmasi disusun secara terpisah dengan mengacu pada contoh (template) proposal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

4.

Daerah dapat mengusulkan kegiatan, sesuai dengan lingkup kegiatan/menu, sub bidang dan bidang DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah.

5.

Kegiatan yang telah diusulkan pada DAK Reguler, tidak boleh diusulkan lagi pada proposal DAK Infrastruktur public dan dan proposal DAK afirmasi, begitu juga sebaliknya.

7.

Target kegiatan yang dicantumkan dalam proposal harus sesuai dengan RPJMD dan RKPD.

8.

Besaran kebutuhan dana yang dicantumkan pada proposal harus sesuai dengan volume kegiatan dan satuan biaya yang wajar.

9.

Volume dan satuan kegiatan yang dicantumkan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di daerah.

12

TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL DAK TA 2016 1. Proposal DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi yang telah disusun oleh SKPD teknis, ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah dan diberi stempel basah.

2. Proposal per bidang DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga Teknis, Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Bappenas cq. Deputi Pendanaan Pembangunan 3. Proposal sudah harus disampaikan oleh Daerah dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga Teknis terkait di Pusat, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas paling lambat 10 Juli 2015. 4. Proposal dapat disampaikan melalui pengiriman melalui pos/jasa ekspedisi atau diantar langsung oleh pejabat/staf Pemda ke alamat kantor sesuai dengan daftar terlampir. 5. Pemerintah tidak akan menerima usulan yang disampaikan oleh pihak lain selain pejabat/staf Pemda yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

13

PENGALOKASIAN DAK TA 2016

14

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sasaran: 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian; 2. Meningkatnya sarana dan prasrana pelayanan dan penerangan KB. Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: a. Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas; b. Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; c. Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: a. Pembangunan RS baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensive; b. Peningkatan tempat tidur kelas III RS; c. Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS; d. Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/IPAL RS/Pengolahan Limbah Padat RS. Subbidang Pelayanan Kefarmasian a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk puskesmas; b. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan kabupaten/kota. Subbidang Keluarga Berencana a. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB (pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling (pelayanan KB mobile); b. Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB; c. Pemenuhan dukungan operasional lini lapangan dan distribusi alokon.

16

BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK SESUAI KEWENANGAN DAERAH

BIDANG DAK

KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA

SUBBIDANG DAK

ALOKASI PEMDA

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Kabupaten/Kota

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian

a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

d. Keluarga Berancana

Kabupaten/Kota

17

DAK Non Fisik Bidang Kesehatan DAK Non Fisik • Dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur. Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB) • Dialokasikan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan malnutrisi. • Dana BOK dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.

18

KEBIJAKAN PENYALURAN DAK Kebijakan Penyaluran DAK Fisik :  Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dengan pertimbangan: o Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, o Meningkatkan kinerja penyerapan DAK sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun, dan o Menghindari adanya dana idle yang berasal dari DAK yang tidak terserap. PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK 2014

2015

3 Tahap/Termin (30%-45%-25%) Syarat: minimal realisasi penyerapan (90%)

2016

Triwulanan (30%-25%-25%-20%) Syarat: tidak ada persyaratan minimal realisasi penyerapan

Triwulanan (30%-25%-25%-20%) Syarat: berdasarkan kinerja pelaksanaan DAK

 Penyaluran DAK dilaksanakan secara triwulanan dengan ketentuan: Tahap Penyaluran

Besaran

Syarat

Triwulan I

30%

1. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK tahun sebelumnya (paling lambat minggu ke- 3 Maret).

Triwulan II

25%

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tw I plng lambat minggu ke-2 Juni, minimal penyerapan 75% yg diterima RKUD.

Triwulan III

25%

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tw II plng lambat minggu ke-2 September, minimal penyerapan 75% yg diterima RKUD.

Triwulan IV

20%

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tw III plng lambat minggu ke-2 Des, minimal penyerapan 90% yg diterima RKUD. 19

Penyaluran DAK Non Fisik – BOK

• 25 % • Paling cepat Februari • Syarat: laporan realisasi TW IV paling lambat minggu ke-3 Januari

Triwulan I

Triwulan II • 25 % • Paling cepat April • Syarat: laporan realisasi TW I paling lambat minggu ke-3 April

• 25 % • Paling cepat Juli • Syarat: laporan realisasi TW II paling lambat minggu ke-3 Juli

Triwulan III

Triwulan IV • 25 % • Paling cepat Oktober • Syarat: laporan realisasi TW III paling lambat minggu ke-3 Oktober

20

Penyaluran DAK Non Fisik – BOKB

• 50 % • Paling cepat Februari • Syarat: laporan realisasi Semester II paling lambat minggu ke-3 Januari

Semester I

Semester II • 50 % • Paling cepat Juni • Syarat: laporan realisasi Semester I paling lambat minggu ke-3 Juli

21

LAPORAN DAN OPTIMALISASI DAK LAPORAN PENYERAPAN DAK



Laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK Fisik, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:  triwulan I paling lambat minggu kedua bulan Juni;  triwulan II paling lambat minggu kedua bulan September; dan  triwulan III paling lambat minggu kedua bulan Desember.



Laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran berikutnya.



Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan, penyaluran DAK Fisik untuk setiap triwulan dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.



Dalam hal laporan realisasi penyerapan DAK Fisik belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran maka DAK Fisik tidak disalurkan.



Dalam hal DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

OPTIMALISASI DAK  optimalisasi penggunaan Sisa DAK Fisik dilakukan dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Fisik dalam APBD tahun anggaran berjalan; dan  dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK Fisik yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK Sisa DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: • untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang sama; dan/atau • untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah; • dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berjalan.  Sisa DAK Fisik yang belum tercapai output-nya, maka sisa DAK Fisik tersebut akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berjalan. 

23

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK Adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran

Pagu DAK Output Kegiatan Belum Tercapai

Penyaluran/ Pemindahbukuan RKUN ke RKUD

Pelaksanaan Kegiatan di Daerah

Tidak Habis sampai dengan TA berakhir

Sisa DAK

Diperhitungkan untuk DAK FisikTahun berikutnya

Dianggarkan pada tahun berikutnya

Output Kegiatan Telah Tercapai

Dapat digabung dengan Sisa DAK Bidang lainnya Membiayai Bidang tertentu yang ditentukan oleh Pemda

24

URGENSI PENYUSUNAN JUKNIS • Pemerintah Pusat

•

• Pemerintah Daerah

• •

Sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan kegiatan yang didanai dari DAK Sebagai sarana untuk merealisasikan program prioritas nasional 2016 sehingga terpenuhinya nawacita. Agar pemangku kepentingan dapat mengerti dan memahami penyelenggaraan kegiatan DAK per bidang Sebagai acuan untuk melaksanakan tahapan kegiatan yang didanai dari DAK Sebagai acuan dalam penggunaan belanja penunjang (maksimal 5% dari alokasi DAK)

DEADLINE : 7 HARI SETELAH PENETAPAN PERPRES RINCIAN APBN 2016 25

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS TA 2016

NO

BIDANG

SUBBIDANG

NOMOR JUKNIS

TANGGAL DITETAPKAN

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2016

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN RUJUKAN 1

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

PELAYANAN KEFARMASIAN

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi KhususBidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan TA 2016

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 443/PER/B1/2015 tentang Petunjuk KELUARGA BERENCANA Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana

7-Dec-15

30-Nov-15

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2016

2

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

BOKB

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 291/PER/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana TA 2016

8-Dec-15

26

Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. 021 3509445 Email: [email protected] www.djpk.depkeu.go.id

OUTLINE

1

PERANAN DAK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RKP 2017

2

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017

3

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & VERIFIKASI USULAN DAERAH

4

FORMAT USULAN DAK BIDANG KESEHATAN & DATA TEKNIS PENDUKUNG USULAN Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

PERANAN DAK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RKP 2017

Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RKP 2017 No 1

Baseline (2014) Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur 346* dengan proksi: (SP, 2010) • Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) Sasaran

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan

n.a

n.a

n.a

306

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif

75,0

77,0

79,0

85,0

70,4 (2013)

72,0

74,0

76,0

80,0

32 (2012)

n.a

n.a

n.a

24

71,3 (2013)

75,0

78,0

81,0

90,0

32,9 (2013)

31,3

30,5

29,6

28,0

d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen)

2,60 (2012)

2,37

2,36

2,33

2,28

0,46 (2014)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

297 (2013) 7,2 (2013)

280 6,9

271 6,4

262 5,9

245 5,4

25,8 (2013)

25,0

24,6

24,2

23,4

15,4 (2013)

15,4

15,4

15,4

15,4

•

Kunjungan Antenatal (K4) (persen)

b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)

c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 2

3

4

5

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)

51,8 60,0 68,0 (Okt, 2014) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94 190 tersertifikasi akreditasi nasional

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan •

Pembiayaan kesehatan.

•

Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan

•

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

•

Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan

•

Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan

3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

77,0

Min. 95

287

481

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

71,2 (2013)

75,2

80,2

85,2

95,2

c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

 Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan

1.015 (2013)

1.200

2.000

3.000

5.600

 Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan a. Pelayanan kesehatan dasar b. Pelayanan kesehatan rujukan

Keterangan : Warna Hijau  dukungan langsung DAK Bid. Kesehatan (fisik & non fisik) thd RKP 2017

 Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)

ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotifpreventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan mendukung JKN) melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan

PENDEKATAN PROGRAM DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017

DAK FISIK

DAK NON FISIK

1.Memperkuat Pelayanan Kes. Dasar (Primary Care) & Pendekatan Keluarga 2.Penerapan Sistem Rujukan RS (RS Rujukan Nasional, Provinsi, Regional)

1. Penerapan Akreditasi RS & Puskesmas 2. Memperkuat upaya Promotif & Preventif melalui Pendekatan Keluarga

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terutama di DTPK

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & meningkatnya upaya Promotif & Perventif

KONSEP INTEGRASI-SINKRONISASI PEMBANGUNAN KESEHATAN INTEGRASI – SINKRONISAS I PROGRAM/ KEGIATAN DI PUSAT & DAERAH

INTEGRASI SUMBER DANA (Dekon, DAK, ADD, DBHCHT, Pajak Rokok)

SINKRONDIDUKUNG LINTAS SEKTOR

PEMBANGUNAN KESEHATAN

INTEGRASI PEMERINTAH & SWASTA

PEMBERDAYAA N MASYARAKAT (UKBM)

PENDEKATAN KELUARGA MENUJU KELUARGA SEHAT

Keterangan : - ADD : Anggaran Dana Desa - DBHCHT : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017


1). DAK FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017

SASARAN : SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR

• PUSKESMAS (TERMASUK PUSKESMAS DI PERBATASAN NEGARA)

SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

• PUSKESMAS : OBAT & VAKSIN • INSTALASI FARMASI KAB/KOTA • INSTALASI FARMASI PROVINSI

SUBBIDANG PELAYANAN RUJUKAN

RS RUJUKAN NASIONAL RS RUJUKAN PROVINSI RS RUJUKAN REGIONAL RSUD PRIORITAS, RS TNI/ POLRI • RS PRATAMA • • • •


2). DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017

SASARAN : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jaminan Persalinan (Jampersal)

Akreditasi : • Rumah Sakit • Puskesmas

• PUSKESMAS • DINKES KAB/KOTA : DUKUNGAN MANAJEMEN BOK • PUSKESMAS • RUMAH SAKIT • PUSKESMAS

Rekonsiliasi Data SDM Kesehatan Tk. Kab/ Kota

• DINKES KAB/KOTA

Distribusi Obat ke Puskesmas

• DINKES KAB/KOTA Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR ... (1)

No.

A.

LINGKUP MENU KEGIATAN

OUTPUT (SESUAI RKP 2017)

Sarana:

a. Pembangunan Puskesmas Baru (termasuk Puskesmas di Perbatasan Negara) b. Renovasi/Rehab Puskesmas (termasuk Puskesmas di Perbatasan Negara) c. Pembangunan Rumah Dinas (bagian dari Paket Puskesmas; termasuk Puskesmas di Perbatasan Negara)

• Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 1400 Puskesmas) • Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar di daerah tertinggal (Target 257 Puskesmas)

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR ... (2) No. B.



Prasarana:

a. Pusling Single Gardan, Double Gardan, dan Pusling Air b.

Generator Set

c. Instalasi Pengoilah Air Limbah (IPAL)

d. Sanitarian Kit e. Promkes Kit f. Kendaraan Khusus Roda 2 Promkes di Puskesmas g. Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas Kesehatan

h. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat)


LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR ... (3) No. C.



Alat Kesehatan : a. Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) • Set Pemeriksanaan KIA, KB • Set Imunisasi • Set Pemeriksanaan Umum • Set Laboratorium • Set Pemeriksanaan Gigi dan Mulut

b. Alat Kesehatan Kesehatan Keluarga (Kesga) • Reagen Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil • Pengadaan Alat Medik Bayi Baru Lahir • Skrinning Kit & DVD SDIDTK • Media KIE PKPR • UKS Kit c. Pengendalian Penyakit • Pengadaan Mesin Fogging • Pengadaan Larvasida • Pengadaan Posbindu Kit


LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ... (4) No. A.



Sarana: a. Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) b.

Bangunan Ruang Operasi

c. Bangunan Intensive Care Unit (ICU) d. Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III) e. Bangunan Radiologi

f. Bangunan Laboratorium g. Bangunan Central Sterile Service Departement (CSSD) h. Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS) i. Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

• RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Target 4 RSUD) • RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 130 RSUD) • RS daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (Target 97 RSUD)

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ... (5) No.

B.



Prasarana: a. b.

Instalasi Pengolah Alat Limbah (IPAL) Generator Set

c. Ambulans


LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ... (6) No. C.



Alat Kesehatan

a. Central Sterile Service Departemen (CSSD) b. Radiologi c. Ruang Operasi d. Instalasi Gawat Darurat (IGD) e. Pediatric Intensive Care (PICU) f. Neonatal Intensive Care (NICU) g. Helath Care Unit (HCU) h. Intensive Critical Care Unit (ICCU) i. Intensive Care Unit (ICU) J Laboratorium K Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) L Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) m Alat Kesehatan untuk meningkatkann KIA


LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ... (7)

No. D.



Rumah Sakit Pratama

Pembangunan Rumah Sakit Pratama

RS Pratama yang dibangun (Target 23 RS Patama)

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN... (8)

No. a. b.


Penyediaan Obat dan BHMP di Kab/Kota Pembangunan Baru/Rehabilitasi IFK Kab/Kota

c. Penyediaan Sarana Pendukung IFK Kab/Kota d.

e.

Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)


Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (target 55 %)

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017…(1) No. A.


OUTPUT (2017)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) a. Upaya kesehatan promotif dan preventif b.

Dukungan manajemen di Puskesmas

c. Dukungan manajemen SKPD Kesehatan Kab/Kota B.

Puskesmas yang mendapatkan BOK untuk kegiatan promotifpreventif (Target seluruh Puskesmas)

Jaminan Persalinan (Jampersal) a. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) b. Biaya operasional Ibu Hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping

C.

Mendukung pelaksanaan Quick Win Pemerintah

Akreditasi a. Akreditasi Rumah Sakit

b. Akreditasi Puskesmas

• Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (Target 287 Kab/Kota) • Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi (Target 700 Kecamatan)

LINGKUP MENU KEGIATAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017…(2) No. D.


OUTPUT (2017)

Rekonsiliasi Data SDM Kesehatan Tk. Kab/ Kota a. Validasi data dan informasi

b.

Rekonsiliasi data dan informasi SDM kesehatan

c. Penyusunan dokumen data dan informasi SDM Kesehatan (profil SDMK Kab/Kota) E.

Distribusi Obat ke Puskesmas a.

Distribusi Obat dan Instalasi Farmasi (IF) Kab/Kota ke Puskesmas

b. Operasional sistem informasi manajemen logistik secara elektronik  Akan ditampung dalam kegiatan Pusdatin

Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (target 55 %)

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & VERIFIKASI USULAN DAERAH


TINDAK LANJUT (Hal-hal yang harus dilakukan Daerah) 1.

Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi DAK segera mengundang Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait agar menyusun Proposal DAK TA. 2017.

2.

Pemerintah Daerah segera menyusun Proposal DAK Fisik maupun Non Fisik TA. 2017; yang terdiri dari Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Subbidang Pelayanan Kefarmasian, Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3.

Proposal sesuai format disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal, dan Gubernur selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Daerah  diserahkan paling lambat tanggal 9 Juni 2016; namun untuk ke Kementerian Kesehatan disampaikan paling lambat tanggal 18 Mei 2016

4.

Berdasarkan Proposal yang disampaikan ke Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal  akan dilaksanakan Rakontek DAK utk verfikasi usulan pada sekitar tanggal 23 Mei 2016


FORMAT USULAN DAK BIDANG KESEHATAN & DATA TEKNIS PENDUKUNG USULAN


FORMAT DATA TEKNIS PENDUKUNG (Terlampir Excell)

FORMAT DATA TEKNIS PENDUKUNG (Terlampir Excell) Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

KEBIJAKAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS DALAM MENDUKUNG DAK BIDANG KESEHATAN

Recommend Documents