KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN UMUM DAN ALOKASI DAK TA 2014 Disampaikan pada: Rapat Konsolidasi DAK Bidang Dikmen TA 2014 Nusa Dua, 28 November 2013
AGENDA PAPARAN 1. Postur Dana Transfer ke Daerah TA 2014 2. Dasar Hukum, Pengertian dan Tujuan DAK 3. Arah Kebijakan dan Alokasi DAK TA 2014 4. Penganggaran, Penggunaan dan Dana Pendamping 5. DAK Tambahan 6. Percepatan Informasi Alokasi DAK kepada Daerah 7. Mekanisme Penyaluran DAK
3
TRANSFER KE DAERAH APBN TA 2014 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Perimbangan 487,93
TRANSFER KE DAERAH
Dana Otsus 16,15
592,55 T Dana Otsus & Penyesuaian 104,62
Dana Penyesuaian 87,95
113,71
Dana Alokasi Umum (DAU) 341,22
DBH Pajak
51,79
Dana Alokasi Khusus (DAK) 33,00
DBH PBB
23,86
DBH PPh
25,71
DBH CHT
2,21
DBH SDA
61,92
Kehutanan
2,57
Pertum
19,84
Perikanan
0.20
Migas
38,85
Panas Bumi
0,47
Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BRT
4,78
Dana Otsus ACEH
2,05 6,82
Dana Infras Otsus Papua
2,00
Dana Infras Otsus PaBarat 0,50 Dana Keistimewaan DIY
0,52
Tamb Penghasilan Guru
1,85
Tunjangan Profesi Guru
Bantuan Op Sek (BOS)
60,54 24,07
Dana Insentif Daerah (DID) 1,38 Dana P2D2
0,09
4
DASAR HUKUM DAK
UU No 17/2003
UU No 33/2004 Permendagri
Dasar Hukum
PP No 55/2005 Permenkeu
PermenTeknis
UU Keuangan Negara, UU PKPD, PP Dana Perimbangan, PMK Pedoman Umum dan Alokasi DAK, Permendagri ttg Penyusunan APBD, Juknis DAK
5
PENGERTIAN DAN TUJUAN DAK (1) Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
Dialokasikan kepada daerah tertentu
Yang merupakan urusan daerah
Untuk membantu
Mendanai kegiatan khusus
Sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK Membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
6
PENGERTIAN DAN TUJUAN DAK (2)
Daerah Tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.
Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
7
ARAH KEBIJAKAN DAK 2014 (1) 1.
2.
3.
4.
5.
Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (output) sesuai dengan RPJMN. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah.
8
ARAH KEBIJAKAN DAK 2014 (2) 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda); 7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan output dan outcome yang diharapkan; 8. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK; 9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bidang DAK Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sanitasi Prasarana Pemerintahan Kelautan dan Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup Keluarga Berencana Kehutanan SarPras Perdagangan SarPras Daerah Tertinggal Energi Perdesaan Perumahan & Pemukiman Keselamatan Transportasi Darat Sarpras Kawasan Perbatasan Transportasi Perdesaan
9
PENGALOKAISAN DAK Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: • Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; • Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
10
FORMULA PERHITUNGAN DAK 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria Umum (KU)
Kriteria Khusus (KK)
Kriteria Teknis (KT)
KU = (PAD + DAU + DBH - DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Berupa : a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata b. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan indeks dari KU, KK dan KT
11
DATA PENGALOKASIAN DAK Kriteria Umum
Kriteria Khusus
PAD
T- 2
Daerah & KemKeu
DAU
T- 2
KemKeu
DBH
T-2
KemKeu
Belanja Gaji PNSD
T-2
Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal
T-1
Kem PDT
Daerah Perbatasan
T-1
BNPP
Daerah Rawan Bencana
T-1
BNPB
T-1
Kem Pertanian
T-1
Kem Parekraf
T-1
Kem Kelautan & Per
T-1
K/L terkait
Daerah Ketahanan Pangan Daerah Potensi Pariwisata
Daerah Pesisir
Kriteria Teknis
Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah
Kemampuan Keuangan Daerah (IFN < 1)
13
PEMBOBOTAN PENGALOKASIAN DAK TA 2014 1. Dalam Penetapan Daerah Penerima DAK, digunakan bobot ; a) Untuk menghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : 50% dan IT : 50% 2. Dalam Penetapan Besaran Alokasi DAK, digunakan bobot ; a) Untuk menghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : 20% dan IT : 80%
14
ALOKASI DAK TA 2014 1. DAK 2. DAK tambahan Total
Rp30,200 Rp 2,800*) Rp33,000T
Keterangan: *) Melanjutkan affirmative policy untuk Daerah Tertinggal
15
PAGU ALOKASI DAK TA 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bidang DAK Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sanitasi Prasarana Pemerintahan Daerah Kelautan dan Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup Keluarga Berencana Kehutanan Sarana Perdagangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Energi Perdesaan Perumahan dan Permukiman Keselamatan Transportasi Darat Transportasi Perdesaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Total
dlm miliar rupiah Pembagian Pagu DAK 2014 DAK DAK Tambahan Total 10.041,30 3.129,90 4.414,63 1.654,98 640,11 599,58 499,74 1.851,91 2.579,56 548,10 462,91 558,46 730,99 754,74 467,94 234,80 235,94 301,34 493,07 30.200,00
1.691,13 633,98 245,21 229,68 2.800,00
10.041,30 3.129,90 6.105,76 2.288,96 885,32 829,26 499,74 1.851,91 2.579,56 548,10 462,91 558,46 730,99 754,74 467,94 234,80 235,94 301,34 493,07 33.000,00
16
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK PENDIDIKAN TA 2012 - 2014
Bidang DAK 2012 2013 2014 Pendidikan 10.041,3000 11.090,7740 10.041,3000 SD 8.033,0400 3.563,9290 4.016,5200 SMP 2.008,2600 2.510,3250 2.510,3250 SMA 1.606,6080 1.506,1950 SMK 2.409,9120 2.008,2600 Aff 1.000,0000
17
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN DAK •
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan.
•
Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan.
•
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
•
Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
•
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas
18
DANA PENDAMPING •
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
•
Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
•
Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. Yang dimaksud daerah dengan kemampuan keuangan tertentu adalah daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan Belanja Pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif.
19
DAK TAMBAHAN 1) DAK tambahan : Infrastruktur Jalan sebesar Rp 1.691,13 miliar; Infrastruktur Irigasi sebesar Rp 633,98 miliar; Infrastruktur Air Minum sebesar 245,21 miliar; Infrastruktur Sanitasi sebesar 229,68 miliar.
2) Alokasi DAK tambahan: Diberikan kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Besaran alokasi DAK tambahan ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 3) Dana Pendamping DAK tambahan, ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tertinggal yang meliputi: Rendah Sekali, menyediakan dana pendamping minimal 0%. Rendah, menyediakan dana pendamping minimal 1%; Sedang, menyediakan dana pendamping minimal 2%; Tinggi, menyediakan dana pendamping minimal 3%;
20
PERCEPATAN INFORMASI ALOKASI DAK • Sesuai Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI, Alokasi DAK TA. 2014, telah di upload di website www.djpk.depkeu.go.id tanggal 25 Oktober 2013. • Dirjen PK menyampaikan surat kepada K/L terkait, perihal penyampaian alokasi DAK TA. 2014 perbidang hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI. • Dirjen PK menyampaikan surat nomor S-642/PK/2013 tanggal 25 Oktober 2013 kepada Kepala Daerah perihal Penyampaian Informasi Alokasi DAK TA. 2014. • Sosialisasi Kebijakan DAK TA. 2014 oleh Kemenkeu, dilaksanakan dengan mengundang Kepala DPPKAD
21
MEKANISME PENYALURAN DAK Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB TA Berjalan, 2. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK TA sebelumnya, 3. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III TA sebelumnya, 4. Rekap SP2D, 5. Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah Penyaluran dilaksanakan secara bertahap : Tahap 1 : 30% dari pagu alokasi DAK (Seluruh Bidang DAK) Tahap 2 : 45% setelah sisa dana Tahap 1 < 10% Tahap 3 : 25% setelah sisa di Kas Daerah < 10% Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Realisasi Penyerapan DAK (kolektif seluruh bidang) diterima DJPK
Transfer Tahap 2, Tahap 3 setelah Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap sebelumnya, diterima DJPK Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun
22
PENYALURAN DAK TA 2013 DAK (Reguler)TA 2013 Pagu sebesar Rp29.697.143.000.000,telah disalurkan ke RKUD sebesar: Rp.20.315.936.391.000,- (68,41 %) Thp I 518 daerah, Thp II 424 daerah dan Thp III 21 daerah DAK Tambahan TA 2013 Pagu sebesar Rp2.000.000.000.000,telah disalurkan ke RKUD sebesar: Rp.1.262.612.420.000,- (63,13 %) Thp I 183 daerah, Thp II 123 daerah dan Thp III 14 daerah Kondisi data s.d. tgl 26 November 2013
23
PENYERAPAN DAK PENDIDIKAN 2010 - 2013 TAHUN
TOTAL PAGU DAK PENDIDIKAN
PENYERAPAN
%
2010
9.334.880.000.000
4.090.159.514.427
44%
2011
10.041.300.000.000
3.442.615.402.179
34,3%
2012
10.041.300.000.000
7.709.777.927.243
76,8%
2013*)
11.090.774.000.000
851.433.532.829
*) Kondisi sd. 15 November 2013
8%
24
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. 021 3509445 www.djpk.depkeu.go.id
