Perbaikan Juknis DAK Tahun 2013 Dan Rencana Kebijakan DAK Bidang Dikmen Tahun 2014
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 2013
DAFTAR ISI 1
Perbaikan Juknis DAK Bidang Dikmen Tahun 2013
2
Rencana Kebijakan DAK Bidang Dikmen Tahun 2014
2
1 Perbaikan Juknis DAK Bidang Dikmen Tahun 2013
3
Dasar Perubahan Permendikbud No. 08 Tahun 2013
1
Penggandaan dan pendistribusian buku kurikulum 2013 dilakukan oleh pusat (Kemdikbud)
2
Terdapat perbedaan makna antara Lampiran Permendikbud no.08 tahun 2013 Romawi VII Poin C dengan Pasal 61 PP No. 55 tahun 2005, mengenai Pemanfaatan Dana Pendamping DAK
3
Masukan dan saran peserta Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK bidang Menengah tahun 2013 4
A. Perubahan Badan Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (1/4) Semula
Menjadi
Pasal 1
Pasal 1
DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan urutan prioritas: a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran; b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat; dan/atau c. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah digunakan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi: a. rehabilitasi ruang belajar rusak berat; dan b. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan. 5
A. Perubahan Badan Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (2/4) Semula
Menjadi
Pasal 2
Pasal 2
1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013. 2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b termasuk dengan perabotnya. 3) Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas: a. pengadaan peralatan laboratorium; b. pengadaan buku referensi; c. pembangunan laboratorium; dan d. pembangunan perpustakaan.
1) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a termasuk dengan perabotnya. 2) Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi: a. pembangunan laboratorium; b. pembangunan perpustakaan. c. pengadaan peralatan laboratorium; dan d. pengadaan buku referensi; 6
A. Perubahan Badan Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (3/4) Semula
Menjadi
Pasal 3
Pasal 3
Proporsi penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 sebesar 15% sampai dengan 25%, rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebesar 40% sampai dengan 50%, dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sebesar 30% sampai dengan 40% dari total pagu anggaran.
Proporsi penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebesar 20% sampai dengan 50%, dan sisanya digunakan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan.
7
A. Perubahan Badan Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (4/4) Semula
Menjadi
Pasal 4 Pasal 4 1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran 1) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat sesuai dengan kurikulum 2013 sebagaimana termasuk perabotnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota pembangunan laboratorium dan menggunakan mekanisme penyedia barang/ perpustakaan sebagaimana dimaksud jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b perundang-undangan. 2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk dilaksanakan secara swakelola oleh panitia perabotnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal pembangunan sekolah dengan melibatkan 2 ayat (2) dan pembangunan laboratorium dan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan peraturan perundangPasal 2 ayat (3) huruf c dan d dilaksanakan undangan. secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di 2) Pengadaan peralatan laboratorium dan buku referensi sebagaimana dimaksud lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d peraturan perundang-undangan. 3) Pengadaan peralatan laboratorium dan buku dilaksanakan oleh dinas pendidikan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kabupaten/kota menggunakan mekanisme ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan oleh dinas penyedia barang/jasa sesuai dengan pendidikan kabupaten/kota menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
B. Tambahan Pasal Badan Permendikbud No. 08 Tahun 2013 • Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: • Pasal 5A Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku juga untuk DAK Tambahan Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. 9
C. Perubahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (1/5) Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi II Nomor 3
Semula
Menjadi Nomor 3 Nomor 3 DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2013 untuk SMA dan SMK digunakan Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK untuk kegiatan dengan urutan prioritas: digunakan untuk kegiatan meliputi: a. penggandaan dan distribusi buku a. rehabilitasi ruang belajar rusak teks pelajaran yang sesuai dengan berat termasuk perabotnya; dan kurikulum 2013; b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat b. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan: termasuk perabotnya; dan 1) pembangunan laboratorium; c. pengadaan sarana dan prasarana 2) pembangunan perpustakaan. peningkatan mutu pendidikan : 1) pengadaan peralatan 3) pengadaan peralatan laboratorium; laboratorium; dan 2) pengadaan buku referensi; 4) pengadaan buku referensi; 3) pembangunan laboratorium; dan 4) pembangunan perpustakaan.
10
C. Perubahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (2/5) Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi II Nomor 4
Semula
Menjadi
Nomor 4 Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan bangunan yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
Nomor 4 Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan bangunan. yang dilakukan oleh instansi berwenang/ pihak yang berkompeten.
11
C. Perubahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (3/5) Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi IV Poin B Nomor 5 dan 6
Semula
Menjadi
Nomor 5
Nomor 5
Pemberian bantuan buku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang belum mempunyai buku referensi atau yang dimilikinya kurang dari kebutuhan.
Pemberian bantuan buku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang belum mempunyai buku referensi atau sekolah yang memiliki buku referensi dalam jumlah yang kurang dari kebutuhan.
Nomor 6 Penggandaan buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Nomor 6 dihilangkan
12
C. Perubahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (4/5) Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi VI Nomor 1
Semula
Menjadi
Nomor 1
Nomor 1
Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dalam penggandaan buku teks pelajaran, rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu SMA dan SMK mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK untuk, rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu SMA dan SMK mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 13
C. Perubahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (5/5) Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi VIII Poin C
Semula Dana pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang, IMB, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan; -----
Menjadi Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14
C. Perubahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 (5/5) Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi VIII Poin D Nomor 2
Semula
Menjadi
Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan;
15
D. Tambahan Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 Pada Lampiran Permendikbud No. 08 Tahun 2013 pada Romawi VIII, setelah poin G terdapat tambahan poin H yaitu: H. Panitia Pembangunan Sekolah Panitia Pembangunan Sekolah terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat, yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1. memilih dan menetapkan kepala pelaksana dan tim pelaksana; 2. melaksanakan rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya dan/atau ruang laboratorium termasuk perabotnya dengan mekanisme swakelola, serta sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. 3. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah. 4. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. 16
2 Rencana Kebijakan DAK Bidang Dikmen Tahun 2014
17
A
DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAK (1/2) • Tentang Keuangan Negara • Pasal 8 : Menkeu mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P UU 17/2003 • Pasal 22 : Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah • Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah • Berisi Besaran DAK dalam APBN, Definisi, UU 33/2004 Kriteria Pengalokasian dan Kewajiban Dana Pendamping DAK
Sumber: Kemenkeu, 2013
18
A
DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAK (2/2) • Tentang Dana Perimbangan • Berisi Proses Perencanaan, Perhitungan, Penganggaran, Pelaporan dan Pemantauan PP 55/2005 dan Evaluasi DAK
• Permenkeu Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Perdaerah • Permenkeu tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah PMK; PMT; • Permenkeu tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah (NEW) (PMK 165/2012) PMD • Permen Teknis Tentang Petunjuk teknis Penggunaan DAK Per Bidang • Permendagri Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Administrasi Keuangan DAK di APBD Sumber: Kemenkeu, 2013
19
B
DASAR PENETAPAN DAK
UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 40
• Ayat 1: Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. • Ayat 4: Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.
PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 54
• Penentuan Daerah Tertentu dan besaran alokasi DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis 20
Kriteria Teknis
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Umum
Kriteria Khusus
KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) YES
PERATURAN PERUNDANGAN
NO
2
YES
NO
4
KARAKTERISTIK DAERAH (IKW)
1
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) ?
INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0,5IFN-1 + 0,5IKW)
YES
3
IFW > 1
NO
IFWT-1 > 1
NO
DAERAH TIDAK LAYAK
YES DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) ?
No
DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK
Sumber: Kemenkeu, 2013
ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
21
C
KRITERIA TEKNIS
Pengertian kriteria teknis berdasarkan PP 55 tahun 2005 Pasal 57: “Kriteria Teknis adalah kriteria yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK, dirumuskan melalui Indeks Teknis oleh Kementerian terkait.” 22
D
KRITERIA TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014
Kriteria Teknis Pendidikan Menengah: 1. APK Pendidikan Menengah 2. Jumlah Kebutuhan RKB 3. Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Ruang Belajar Berat dan Sedang 4. Jumlah Kebutuhan Perpustakaan 5. Jumlah Kebutuhan Lab. IPA 6. Jumlah Kebutuhan RPS (SMK) 7. Jumlah Kebutuhan Buku Teks/Referensi 8. Jumlah Kebutuhan Peralatan IPA 9. Jumlah Kebutuhan Asrama Guru atau Siswa (Daerah 3T) 23
E
RENCANA KEBIJAKAN DAK BIDANG DIKMEN TAHUN 2014
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Menengah 2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pembangunan RKB Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Sedang Pembangunan Perpustakaan Pembangunan Lab. IPA Pembangunan RPS (SMK) Pengadaan Buku Teks/Referensi Pengadaan Peralatan IPA Pembangunan Asrama Guru atau Siswa (Daerah 3T) 24
25
