KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN 2010
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bogor, 13 Oktober 2009
Dasar Hukum UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja APBN
Melalui Angg.K/L
Melalui Angg Non K/L
Dana Perimbangan Transfer ke Daerah
Dana Otsus Dana Penyesuaian
Daerah
Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan
Penyelenggaraan Azas Dekon & Tugas Pembantuan
Mendanai kewenangan 6 Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kantor Vertikal di Daerah
Mendanai Program Nasional kewenangan bersama
Bantuan: PNPM, BOS, Jamkesmas
Angg Non K/L Æ anggaran yg dikelola MenMen-Keu sbg BendBend-Um yg kegiatannya dilaksanakan oleh K/L
• • •
DBH DAU DAK
Subsidi : Pupuk, Benih, Migor
Paja k SDA
Penyelenggaraan Desentralisasi
(Masuk APBD)
Pokok-Pokok Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun 2010 Kebijakan alokasi anggaran Æ meneruskan kebijakan Tahun 2009, mencakup : 1. DBH Æ meningkatkan akurasi realisasi PNBP dan perhitungan DBH untuk penyaluran, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, penyaluran DBH Panas Bumi. 2. DAU Æ melanjutkan formula DAU, dengan perhitungan sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto 3. DAK Æ ◙ Besaran alokasi diperkirakan sama dengan tahun 2009, meningkatkan akurasi pembobotan wilayah dengan penggunaan data kuantitatif berdasarkan kondisi wilayah, akurasi data infrastruktur. ◙ Dimungkinan peningkatan besaran DAK Nasional berdasarkan kesediaan K/L mengalihkan anggaran yang masih digunakan untuk mendanai kewenangan daerah.
4
Anggaran yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dana ini wajib dicatat oleh daerah sebagai pendapatan dalam APBD Penggunaan dana ini dibahas oleh gubernur/bupati/walikota dengan DPRD dalam rangka pembahasan APBD DBH
DAU
DAK
OTSUS
PENYS
Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus • yang merupakan urusan daerah • dan sesuai dengan prioritas nasional
Pembagian DAK untuk masing-masing daerah dengan kriteria tertentu ditetapkan dengan undang-undang Komponen kriteria DAK disediakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang keuangan dan infrastruktur Kebijakan atas kriteria DAK adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat bersama DPR yang dimuat dalam UU APBN Alokasi DAK untuk masing-masing Daerah ditetapkan dengan PMK dan dipublikasikan
Arah Kebijakan Pengalokasian DAK Tahun 2010 Sesuai RKP Buku I
Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama dalam rangka percepatan : à à à à
penurunan angka kematian ibu dan anak; perbaikan gizi masyarakat; pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
Lingkup Kegiatan Sesuai RKP Buku I Pembangunan, peningkatan dan perbaikan puskesmas, dan jaringannya; Pembangunan pos kesehatan desa; Pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; Pembangunan instalasi farmasi di kabupaten/kota; Pengadaan obat generik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan obat generik pada pelayanan kesehatan.
Kriteria Bidang yang Layak Dibiayai dari DAK
Memiliki kesesuaian dg prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional 2010 Merupakan urusan daerah dan diprioritaskan memenuhi pelayanan dasar Telah memiliki SPM dan kegiatan DAK berkaitan langsung dengan pemenuhan SPM Dlm perencanaan dan pelaksanaan : à Telah memiliki kinerja terukur à Telah memiliki kriteria teknis à Telah memiliki kerangka perencanaan dan penganggaran jgk
menengah (MTEF) à Telah memiliki indikasi lokus dan fokus prioritas
Pengalihan anggaran K/L ke DAK
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran terukur, terkait langsung
dengan SPM
à Jangka menengah (MTEF) à Tahun 2010
Indikator outcome (Bidang
kesehatan) Indikator output ( per kegiatan)
Kebutuhan Dana Dibuat jangka menengah (MTEF) Kebutuhan Tahun 2010 à Besaran alokasi diperkirakan sama dengan
tahun 2009; à Berdasarkan base line agar lebih flexible dengan kebijakan presiden/kabinet baru dan perkembangan situasi, serta kondisi perekonomian global.
KRITERIA ALOKASI DAK KE DAERAH
(1)
Kriteria Umum. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung berdasarkan indeks fiskal netto (IFN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Kriteria Khusus. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah, yaitu:
a. Peraturan perundangan:
Daerah-daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan diberi status otonomi khusus, diprioritaskan mendapat alokasi DAK. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. b. Karakteristik daerah: Daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pariwisata, diprioritaskan mendapat alokasi DAK. c..Kriteria khusus: Dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
KRITERIA ALOKASI DAK KE DAERAH (2)
Kriteria Teknis. Teknis Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, kinerja pelaksanaan kegiatan DAK di daerah, dan insentif bagi daerah yang mengalokasikan dana daerah diluar DAK untuk membiayai kegiatan serupa sesuai bidang DAK. Kriteria teknis dirumuskan berdasarkan indeks teknis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga teknis terkait.
PERKEMBANGAN PAGU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PER BIDANG TAHUN 2003 – 2009 (Juta Rupiah) BIDANG Dana Reboisasi Pendidikan Kesehatan **) Infrastruktur Jalan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi ***) Kelautan dan Perikanan Pertanian Prasarana Pemerintah Lingkungan Hidup Keluarga Berencana ****) Kehutanan Sarana dan Prasaran Perdesaan Perdagangan Total
2001 *) 2002 *) 700.562 658.170
2003
2004
625.000 375.000 842.500 338.500
652.600 456.180 839.050 357.200
TAHUN 2005 2006
1.221.000 620.000 945.000 384.500 203.500 305.470 322.000 170.000 88.000 228.000 148.000
2008
5.195.290 3.381.270 3.113.060 858.910 1.062.370 1.100.360 1.492.170 539.060 351.610
7.015.420 3.817.370 4.034.681 1.497.230 1.142.290 1.100.360 1.492.170 362.000 351.610 279.010 100.000
2009
9.334.882 4.017.370 4.500.917 1.548.980 1.142.290 1.100.360 1.492.170 562.000 351.610 329.010 100.000 190.000 150.000 700.562 658.170 2.269.000 2.838.500 4.014.000 11.559.800 17.094.100 21.192.141 24.819.589
Pagu definitif DAK 2010 : Rp 2.829.760,00
2.919.525 2.406.795 2.575.705 627.675 608.000 775.675 1.094.875 438.675 112.875
2007
Alokasi Anggaran DAK 2010 Total anggaran DAK menurun dari 24.8 T (2009) menjadi 21,2 T Dlm rangka pemenuhan kewajiban konstitusi anggaran pendidikan 20% (anggaran pendidikan tetap) maka alokasi bidang lainnya menurun termasuk bidang kesehatan Kenaikan diluar pendidikan diutamakan yang mengalihkan ke DAK dr dana K/L-nya Penentuan besaran pagu DAK nasional setiap tahun saat ini belum ada rumusnya Sdg diusulkan revisi UU 33/2004 mengakomodir rumus/metode penentuan pagu DAK Nasional
Alokasi DAK Kesehatan 2010 Terdiri 3 bagian besar Yankes dasar, Yankes rujukan, dan obat generik. Alokasi prioritas tetap Yankes dasar Alokasi obat generik merupakan kegiatan baru sehingga perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya. Memperhatikan hasil Monev tahun sebelumnya
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2008 (1) Hasil monev pelaksanaan DAK selama ini : Tingkat kepatuhan pelaporan masih rendah Masalah anggaran Keterlambatan turunnya anggaran Alokasi DAK ditetapkan setelah APBD ditetapkan Penyerapan anggaran mengalami kesulitan dan terpaku pada alokasi per termin
Info kualitatif lainnya Realisasi fisik dan keuangan Petunjuk teknis : - diterima terlambat oleh daerah - petunjuk teknis belum dibuat secara jelas, sehingga dipahami secara berbeda-beda oleh daerah
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2008 (2) Kesiapan Daerah : Penyediaan dana pendamping min 10% à Daerah merasa keberatan menyiapkan dana
pendamping sebesar 10%
Eksistensi dan kapasitas SKPD pelaksana kegiatan
TERIMAKSIH
