KEBIJAKAN PENGELOLAAN MASALAH PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN Achmad Yurianto PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Valerie Amos Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator
INDONESIA is the nature’s laboratory for disasters
DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA TERKAIT BIDANG KESEHATAN • UU. 24/2007, Penanggulangan Bencana • UU. 36/2009, Kesehatan - pasal 83,84 Dan 85 • PP. 21/2008, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana • KEP. MENKES : 12/Menkes/Sk/I/2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Lapangan • UU.44/2009, Rumah Sakit • STANDAR AKREDITASI NASIONAL VERSI 2012
MANAJEMEN BENCANA
BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
PASKA BENCANA
FAKTOR ALAM FAKTOR MANUSIA
BAHAYA KERENTANAN MITIGASI KESIAPSIAGAAN
MANAJEMEN RESIKO FAKTOR ALAM
1.
Identifikasi potensi bahaya NATURAL DISSASTER – MAN MADE DISSASTER – KOMBINASI
2.
Petakan dampak bahaya yang merambah ke lingkungan penduduk ( DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG – DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG – DAERAH TIDAK TERDAMPAK )
3.
Tentukan jalur pengungsian, jalur evakuasi, jalur bantuan dan pospos kendali di lapangan
FAKTOR MANUSIA
BAHAYA KERENTANAN MITIGASI KESIAPSIAGAAN
MANAJEMEN RESIKO 1.
Tentukan kebutuhan dasar tanggap darurat medik ( PEMBENTUKAN FIRST RESPONDER DAN JEJARING TANGGAP DARURAT MEDIK DI WILAYAH RENTAN BAHAYA )
2.
Susun PROTAP TANGGAP DARURAT MEDIK DARI UNIT TERKECIL
3.
Tentukan PETA RESPON MEDIK (EMERGENCY RESPONSE dan PUBLIC HEALTH RESPONSE)
4.
Programkan UJI PROTAP TANGGAP DARURAT MEDIK dan PETA RESPON MEDIK
FAKTOR ALAM FAKTOR MANUSIA
BAHAYA
KERENTANAN MITIGASI KESIAPSIAGAAN
MANAJEMEN RESIKO
FAKTOR ALAM FAKTOR MANUSIA
BAHAYA
PETA RESPON KERENTANAN MITIGASI KESIAPSIAGAAN
RENCANA KONTIGENSI TANGGAP DARURAT RECOVERY REHABILITASI REKONSTRUKSI
DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG
DAERAH BAHAYA
DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG
DAERAH TIDAK TERDAMPAK
POS EVAKUASI KENDALI
EKSTRAKSI
PERAN MASYARAKAT TERKENA BENCANA WAKTU RESPON
WAKTU RESPON
WAKTU RESPON
PERAN MASYARAKAT TIDAK TERKENA BENCANA
SIAPA (orang sesuai kompetensi) DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital) APA (sarana, kendaraan dll) BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja) BILAMANA (kapan waktu terlibat) MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)
DAERAH BERPOTENSI TERDAMPAK
DAERAH TIDAK BERPOTENSI TERDAMPAK ISOLASI DAERAH
DAERAH BAHAYA
POS KENDALI
PEMBATASAN DAERAH
PERAN MASYARAKAT TERKENA BENCANA WAKTU RESPON
WAKTU RESPON
WAKTU RESPON
PERAN MASYARAKAT TIDAK TERKENA BENCANA
SIAPA (orang sesuai kompetensi) DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital) APA (sarana, kendaraan dll) BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja) BILAMANA (kapan waktu terlibat) MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)
SKEMATIK TANGGAP DARURAT MEDIS BENCANA BNPB CLUSTER KESEHATAN
BPBD TIM PENILAI CEPAT
CLUSTER KESEHATAN
POS UNGSI SEMENTARA
TITIK PENGUNGSIAN
TIM KESEHATAN MASYARAKAT
SAR MFR
TIM PENGENDALIAN PENDUDUK
TIM MEDIS DARURAT
TRIAGE RESUSITASI
DAERAH BENCANA
TIM AMBULAN
PRE-HOSPITAL CARE
EVAKUASI
- PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF SISTEM RUJUKAN
HOSPITAL CARE
SIAPA (orang sesuai kompetensi) APA (sarana, kendaraan dll) BILAMANA (kapan waktu terlibat)
DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital) BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja) MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)
POS UNGSI SEMENTARA
TITIK PENGUNGSIAN
TIM KESEHATAN MASYARAKAT
SAR MFR
TIM PENGENDALIAN PENDUDUK
TIM MEDIS DARURAT
TRIAGE RESUSITASI
DAERAH BENCANA
TIM AMBULAN
PRE-HOSPITAL CARE
EVAKUASI
- PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF SISTEM RUJUKAN
HOSPITAL CARE
PERAN PKK KEMENKES
NASIONAL REGIONAL
KERAHKAN SEMUA KAPASITAS KEMENKES
PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS
PROV PENGARAH DAN DUKUNGAN LOGISTIK KESEHATAN
PROV/KAB/KOTA
PENDEKATAN KLUSTER DALAM PENGELOLAAN BENCANA
LATAR BELAKANG • Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi • Peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin besar • Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan tanggap darurat yang melibatkan bantuan internasional • Belum adanya mekanisme dalam aktivasi klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia
POLA INTERNASIONAL
KESEHATAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
EKONOMI
PEMULIHAN DINI
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
KLUSTER
KEGIATAN UTAMA
KOORDINATOR
Layanan kesehatan, DVI kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, gizi, air dan sanitasi, P2PL dll
PPKK, Kementerian Kesehatan Ko‐Koordinator: EHA WHO
PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
Pencarian dan penyelamatan korban
BASARNAS
LOGISTIK
Pangan, sandang, sistem logistik distribusi barang bantuan dan peralatan
Kementerian Sosial, Ko‐Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN
Keamanan, tempat penampungan sementara, manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan
Kementerian Sosial
KESEHATAN
KLUSTER
KEGIATAN UTAMA
KOORDINATOR
PENDIDIKAN
belajar mengajar formal dan informal, sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dan dewasa, kerohanian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SARANA DAN PRASARANA
Akses dan sarana transportasi, telekomunikasi, energi,, Kementerian Pekerjaan perumahan, Pembersihan Umum puing, ketersediaan air dan listrik
EKONOMI
Pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perikanan. (kegiatan ekonomi dalam masa tanggap darurat bersifat sementara dan menuju pemulihan)
Kementerian Sosial, Ko‐Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan
KLUSTER
KEGIATAN UTAMA
PEMULIHAN DINI
KOORDINATOR
Klaster ini belum disepakati secara penuh dan diperlukan konsultasi lebih lanjut ( Kementerian Dalam Negeri )
TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA
LAYANAN KESEHATAN KESEHATAN JIWA
DLL…
KESEHATAN REPRODUKSI
SANITASI DAN KUALITAS AIR
KESEHATAN
GIZI
DVI KIA
TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA
MANAJEMEN BENCANA Dicapainya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai RENCANA KONTIJENSI yang TELAH DIBERLAKUKAN dan DILATIHKAN pada semua lini (wilayah terdampak langsung, wilayah terdampak tidak langsung, wilayah tidak terdampak tetapi menjadi potensi pendukung penanganan bencana)
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
BENCANA
PASKA BENCANA
MANAJEMEN BENCANA Dicapainya kendali kerusakan dibidang kesehatan yang diukur dengan respon kegawat daruratan dan respon kesehatan masyarakat
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
BENCANA
PASKA BENCANA
MANAJEMEN BENCANA Dicapainya indikator-indikator kesehatan yang sesuai dengan kondisi pra-bencana Terkendalinya potensi terjadinya krisis kesehatan yang baru sebagai dampak susulan dari belum terehabilitasinya fasilitas kesehatan
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
BENCANA
PASKA BENCANA
MANAJEMEN BENCANA Dicapainya ketersediaan dan kesiapan saran dan prasarana untuk mengelola resiko sehingga tahapan KESIAPSIAGAAN dan penyusunan RENCANA KONTIGENSI dapat dilaksanakan kembali secara komprehensif
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
BENCANA
PASKA BENCANA
PENGELOLAAN MASALAH KESEHATAN PASCA BENCANA BENCANA
RECOVERY
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
DIPENGARUHI OLEH : 1. RENKON YANG DIBUAT 2. ANALISA KRISIS KRISIS YANG TERJADI 3. RESPON TANGGAP DARURAT YANG DILAKSANAKAN 4. RENCANA REHAB&REKON YANG AKAN DILAKSANAKAN
PASKA BENCANA
PASCA BENCANA Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 17 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang PENILAIAN KERUSAKAN, KERUGIAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA KESEHATAN PASCA BENCANA
PERMASALAHAN AKTUAL
PEDOMAN KERJA RPJPM 2015-2019
RENSTRA KEMENKES
RENSTRA PPKK
SESUAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DILAKUKAN TINJAUAN ULANG TERHADAP RPJPM 2015 – 2019 - PERUBAHAN PADA VISI MISI KEMENTERIAN (visi misi tunggal dari PRESIDEN) - RPJPM 2015 – 2019 BERIKUT RENSTRA KEMENTERIAN MENYESUAIKAN - EVALUASI PERMASALAHAN PPKK SUDAH DILAKUKAN DAN DIIDENTIFIKASI UNTUK DIBAHAS DALAM LP/LS - JANUARI 2015 PEMERINTAH MENGAJUKAN NOTA APBNP perkiraan realisasi anggaran di MARET 2015
PERMASALAHAN PPKK • PENGUATAN KELEMBAGAAN PPKK PUSAT DAN REGIONAL • ADVOKASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PPKK DI DAERAH • PENYELARASAN PENETAPAN RS RUJUKAN REGIONAL DENGAN RS RUJUKAN BENCANA • PENATAAN SISTEM PENGANGGARAN TANGGAP DARURAT • SIMAK-BMN PPKK
PERMASALAHAN LAIN • INA DRI (Indonesia Disaster Recovery Index’s) – BNPB • SAIL TOMINI 2015
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Telp. 021-5265043, 5210411, 5210420 Fax. 021- 5271111, 5210395 Facebook : Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI E-mail :
[email protected] Website : www.penanggulangankrisis.depkes.go.id
